Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea

Thursday, 21 October 2021

Selamat HUT Konstitusi West Papua

Kala itu, situasi dan dinamika eksternal maupun internal telah (sangat) menentukan kemenangan bangsa Papua hari ini. Hari itu (20/10) di alam terbuka pada siang hari, bertempat Port Numbay (Jayapura) bangsa Papua menyatakan “Siap Bernegara” — disaksikan ribuan rakyat West Papua bersama dengan ribuan Komunitas Makhluk lainnya.
Dan hari ini, kami berdiri tanpa ragu, Allah Wa Wa Wa!

Selamat HUT ke — (I) Konstitusi West Papua (ULMWP)
20 Oktober 2020 — 20 Oktober 2021

“Bertekad untuk Menang, karena Benar”
________
Rujukan: 
(1). https://www.abc.net.au/indonesian/2020-10-27/gerakan-pembebasan-west-papua-bentuk-konstitusi-sementara/12818044

#ULMWP #UUDS #WestPapua #FreeWestPapua

Wednesday, 20 October 2021

Waromi mengajak dua faksi deklrator ULMWP TETAP Solid

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat, Edison Waromi mengajak dua faksi deklrator United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP—Parlemen Nasional West Papua dan West Papua Nasional Coalition for Liberation—menjaga keutuhan ULMWP. 

Hal itu disampaikan Waromi sebagai sambutan resminya dalam peringatan 10 tahun Deklarasi Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat di Port Numbay, Kota Jayapura, pada Selasa (19/10/2021).

Edison Waromi menyatakan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) selaku pendiri ULMWP terus memperhatikan dinamika internal maupun eksternal ULMWP pasca Konferensi Tingga Tinggi Komite Legislatif (KTT KL) ULMWP Desember 2019 dan November 2020. Pihaknya juga memdukung penyelenggaraan KTT II ULMWP pada 2021.

“Negara Federal Republik Papua Barat sebagai pendiri ULMWP tetap dan senantiasa mendukung penuh kepimpinan ULMWP. Maka perlu KTT untuk [agar semua dinamika itu] dibicarakan, diselesaikan, dan disahkan menjadi agenda bersama bangsa Papua melalui ULMWP,” kata Waromi.

Waromi menyatakan berbagai dinamika yang terjadi pasca kedua pertemuan tingkat tinggi itu tidak boleh menyebabkan perpecahan dalam perjuangan. Dinamika itu harus menjadi bahan permenungan bersama, dan menjadi awalan untuk membangun kekuatan baru untuk melangkah bersama ULMWP.

Woromi menyatakan ULMWP sebagai rumah bersama dan jembatan emas tidak boleh kosong dan putus. “Siapapun kita orang Papua, tidak bisa meninggalkan ULMWP. ULMWP telah menjadi rumah besar, rumah bersama bangsa Papua. Ia menjadi jembatan emas bangsa Papua untuk menyeberang masuk di rumah Melanesia, Pasifik, Afrika, dan dunia internasional,” kata Woromi.

Waromi mengajak semua pihak memperkuat ULMWP untuk mewujudkan tuntutan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua. Penentuan nasib sendiri diyakini menjadi jalan menuju kemerdekaan dan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa Papua. 

Menurut Waromi, NFRPB mendukung kerja panitia mempersiapkan penyelenggaraan KTT ULMWP pada 2021. “[Kami] meminta Panitia KTT II ULMWP untuk menyukseskan KTT ULMWP pada 2021, sesuai dengan Konstitusi ULMWP,”ungkapnya.

Sekretaris NFRPB, Markus Haluk menambahkan deklarasi NFRPB di Lapangan Zakeeus, Padang Bulang, pada 19 Oktober 2011 merupakan peristiwa bersejarah yang mengantar bangsa Papua menuju persatuan dalam perjuangan menuntut kemerdekaan bangsa Papua. Persatuan itu terus membawa bangsa Papua membawa isu Papua kembali ke meja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“[Deklarasi itu peristiwa] sejarah yang memungkinkan [berbagai faksi gerakan Papua merdeka] bersatu dalam ULMWP untuk antar Papua ke Melanesia, Pasifik, Afrika, hingga Sekretaris Jenderal PBB bicara di podium PBB untuk masalah Papua. Berdoa dan kerja, Tuhan Yesus jaga kita semua,” kata Haluk yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor ULMWP di West Papua. (*)

https://jubi.co.id/peringati-10-tahun-deklarasi-negara-republik-federal-papua-barat-ingin-perkuat-ulmwp/amp/

Saturday, 16 October 2021

Powes Parkop.memuji Perdana Menteri James Marape

#Koran BERITA NASIONAL | Pidato yang disampaikan kedua pemimpin negara, yakni: Negara Papua New Guinea (PNG)🇵🇬 dan Negara Republik Vanuatu (VU)🇻🇺 telah diberitakan melalui ‘Koran Berita Nasional’ kedua di negara, dimana dua negara ini telah berbicara tentang perjuangan West Papua dalam Sidang Umum PBB #UNGA76 bulan September 2021 di New York, AS (Amerika Serikat).

Kedua negara ini berbicara tentang dan mewakili keputusan 18 negara PIF (Pacific Island Forum) yang diputuskan pada Agustus 2019 pada KTT-PIF di Tuvalu🇹🇻 yang kemudian didukung oleh 79 Negara ACP pada Desember 2019 di Afrika Timur, yang selanjutnya didukung oleh 4 negara Uni-Eropa termasuk Australia dan Selandia baru.

Dukungan juga datang dari Dewan Gereja Papua (WPCC), Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC) hingga Dewan Gereja Dunia (WCC) ——— Dukungan kuat dari seluruh internasional hari ini adalah; sedang mendesak kepada Indonesia agar segera membuka diri untuk PBB masuk ke West Papua, namun Indonesia bertahan dengan segala tipu daya melalui manuver politik dalam negerinya.

Terima kasih banyak kepada seluruh keluarga Melanesia, Pasifik, African, Caribbean dan solidaritas masyarakat internasional di seluruh dunia atas dukungan anda, hingga mengantarkan perjuangan West Papua berada di tahap ini, Wa Wa Wa!!!

“Kemerdekaan West Papua adalah solusi keselamatan seluruh Dunia untuk selamanya”

Rakyat West Papua terus maju bersama Pemerintah Sementara ULMWP untuk memperoleh pengakuan politik diluar kedaulatan NKRI.
 
Damai TUHAN beserta Kita!
Tetap maju! ✊🏿✊🏿✊🏿

#PapuaNewGuinea #Vanuatu #PIF #ACP #OACPS #UN #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #WestPapua #FreeWestPapua

Tuesday, 12 October 2021

Artikel Kesadaran Bangsa : DULU OPM, Sekarang ULMWP

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman

Victor Mambor wartawan senior Papua mengatakan: 

"Dulu OPM, sekarang namanya ULMWP." 

Rex Rumakiek, salah satu Tokoh OPM yang berada di Australia mengatakan: 

"ULMWP adalah roh baru dari OPM "
Sementara Filep J.S. Karma mengakui: 

"Ketua resmi OPM dan ULMWP itu Tuan Benny Wenda. Karena, OPM adalah ULMWP dan ULMWP adalah OPM." 

(Sumber: Kami Bukan Bangsa Teroris, Yoman, 2021:57-58). 

Theo van den Broek mengatakan: 

"Benny Wenda adalah Ketua ULMWP dan KNPB adalah anggota ULMWP. Organisasi ULMWP dibentuk supaya sejumlah faksi politik yang berbeda di Papua dapat bersatu dan bersama dapat mengambil langkah untuk memperjuangkan sejarah Papua..." (Sumber: Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum, 2020:32). 

Dewan Gereja Papua (WPCC) mendukung ULMWP sebagai Rumah Bersama rakyat dan bangsa Papua Barat. Dasar dukungannya, karena selama 50 tahun lebih rakyat dan bangsa Papua berjuang dengan banyak kelompok dan itu memperpanjang (prolong) penderitaan rakyat Papua. Dewan Gereja Papua (WPCC) juga memberikan surat rekomendasi kepada Dewan Gereja Dunia (WCC) pada 17 Februari 2019 supaya Dewan Gereja Dunia juga memperhatikan dan mendukung ULMWP. 

Pendeta Dr. Benny Giay, Moderator Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 2 Januari 2021 menegaskan: 

"...Komunitas internasional sudah tangkap apa yang sudah dibuat oleh pimpinan ULMWP pada 1 Desember 2020 di Inggris. Deklarasi Benny Wenda di Inggris ditangkap orang lain dan mereka memanfaatkan deklarasi itu dan menekan Indonesia...Sekarang banyak orang sudah mengerti persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan di Papua. Banyak orang mendukung orang Papua dalam semangat solidaritas kemanusiaan secara global. Bagaimana kita menjaga dan mendukung ULMWP. ...ULMWP wadah politik resmi milik rakyat dan bangsa Papua, bukan milik perorangan dan suku tertentu....jangan merusak atau mengganggu ULMWP dengan berbicara sana-sini dengan media." 

(Sumber: Kami Bukan Bangsa Teroris: Yoman, 2021:157-159). 

Perlu dimengerti dan disadari oleh para pejuang keadilan, perdamaian, martabat kemanusiaan, kesamaan dejarat, perdamaian dan hak penentuan nasib sendiri rakyat dan bangsa Papua Barat ialah keberadaan ULMWP sama dengan ANC di Afrika Selatan, PLO di Palestina dan Fretilin di Tomor Leste. 

Jadi, ANC di Afrika Selatan, PLO di Falestina dan Fretilin di Timor Leste dan ULMWP di West Papua. 

ULMWP berjuang untuk tegaknya kembali martabat dan kedaulatan rakyat dan bangsa West Papua 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan bangsa Papua. 1 Desember 1961 yang sudah dikenal luas dan diperingati oleh simpatisan dan pendukung Papua Barat di berbagai Negara secara global/internasional. 

Presiden Republik Indonesia Ir. Suekarno pernah mengakui: 

"Bubarkan Negara Papua" buatan Belanda 1 Desember 1961. 

Rakyat dan bangsa Papua Barat pernah merdeka dan berdaulat sebagai bangsa 1 Desember 1961 dan itu dibubarkan atau dianeksasi oleh Indonesia. 

Mari, kita dukung dan jaga ULMWP sebagai Rumah Bersama, Perahu Bersama dan Honai Bersama. 

Setiap orang boleh berbeda pendapat dan boleh tidak senang dengan Ketua ULMWP, tetapi, INGAT, jangan pernah bocorkan perahu besar ULMWP karena semua penumpang, rakyat dan bangsa Papua beada dalam perahu ULMWP. 

Musuh yang melawan dan berusaha bocorkan perahu ULMWP berarti itu musuh bersama rakyat dan bangsa Papua Barat. 

Ingat! Sadar! Jangan lupa! 
"Dulu OPM, Sekarang ULMWP." 

Dunia terus berubah dan berkembang. Mari, kita ikuti dinamika yang terus berubah dan berdinamika. Kita boleh ingat sejarah masa lalu, tapi kita jangan berpikir statis dan berdiri pada sejarah yang sudah tidak relevan. 

Hari ini, kita melawan kolonialisme, kapitalisme, militerisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, genosida (genocide), sejarah pepera 1969 yang tidak demokratis yang dimenangkan ABRI dengan moncong senjata. 

Doa dan harapan penulis, tulisan ini menjadi berkat dan membuka sedikit wawasan tentang ULMWP. 

Selamat membaca dan merenungkan!

Ita Wakhu Purom, Selasa, 12 Oktober 2021 

Penulis: 
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
__________

Sunday, 10 October 2021

110 mahasiswa Nduga ikuti pelatihan sejarah Papua merdeka

Pembekalan Sejarah Papua Merdeka
 
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Sejumlah 110 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se-Indonesia atau IPMNI mengikuti pembekalan sejarah Papua merdeka di Jayapura, Sabtu (9/10/2021). Materi sejarah Papua merdeka itu disampaikan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Wilayah Numbay.

Ketua KNPB Numbay, Hosea Yeimo menyatakan materi pembekalan itupenting, karena membekali para mahasiswa pengetahuan sejarah negara West Papua yang pernah ada di Tanah Papua. Menurutnya, materi pembekalan itu berisi kejadian yang benar-benar terjadi dimasa lalu.

Menurutnya, materi pelatihan itu juga membaha penindasan dan penjajahan yang terjadi di Papua, serta manipulasi sejarahyang dilakukan untuk membenarkan penjajahan tersebut. Pelatihan itu juga membahas praktik penjajahan yang dilakuan Indonesia terhadap orang asli Papua.

Yeimo menjelaskan Indonesia sebagai penjajah tidak pernah mengakui sejarah dan berbagai peristiwa masa lalu di Tanah Papua, termasuk sejarah Papua merdeka. Kurikulum pendidikan sejarah Indonesia mengajari anak SD, SMP, SMA tentang sejarah Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda. Kurikulum yang sama juga mengajarkan sejarah tentang Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, namun tidak pernah mengajarkan sejarah Papua.

“Mereka hanya mengajar tentang Indonesia merdeka. Mereka hanya mengajarkan tentang apa itu Indonesia, sejarah Indonesia. Kami [tidak] pernah diajarkan sejarah Papua. Itu penjajahan [yang] dong lakukan, pembodohan supaya kita ini tidak tahu tentang kitong orang Papua punya sejarah. Itu realita, kenyataan, itu yang benar-benar terjadi dan kita hadapi saat ini di Papua,” kata Yeimo pada Sabtu (9/10/2021).

Selain memberikan materi tentang sejarah Papua merdeka, pembekalan itu juga menyampaikan materi sejarah pengalihan pengusaan Papua dari Belanda kepada Indonesia. Pengalihan pengusahaan Papua itu dilakukan berdasarkan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 antara Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat. Pembekalan itu juga menyampaikan Perjanjian Roma 30 September 1962 yang juga dibuat tanpa melibatkan orang Papua.

“Dalam Perjanjian Roma diatur kesempatan bagi orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Namun hal itu tidak terjadi, Indonesia masih ada di Papua sampai saat ini,” kata Yeimo.

Pembekalan juga membahas masalah rasisme terhadap orang Papua. Rasisme terus dilakukan oleh orang Indonesia terhadap orang Papua dan itu salah satu fakta sifat penjajah kepada bangsa yang dijajah.

“Rasisme terhadap orang Papua bukan baru terjadi pada tahun 2019. Rasisme sudah terjadi sejak sejarah masa lalu. Rasisme merendahkan derajat dan martabat manusia. [Rasisme] bukan hanya [dalam bentuk]kata-kata monyet, gorila, dan menghina. [Itu] bukan baru kali ini, tetapi sudah terjadi sejak 15 agustus 1962, ketika Belanda, Amerika Serikat dan Indonesia sibuk bicara tentang Papua, [sementara] orang Papua yang punyah tanah dan ahli waris [Tanah Papua] tidak pernah dilibatkan. Jadi, seakan-akan kami bukan manusia yang hidup dan punya nenek moyang di atas tanah ini,” kata Yeimo.

Para peserta pembekalan juga mendiskusikan berbagai operasi militer yang terjadi di Tanah Papua, sejak tahun 1963 hingga kini. Berbagai operasi militer itu menunjukkan watak kolonialisme yang berusaha mempertahankan kekuasaan dengan politik migrasi dan mengirim militer untuk mengamankan Papua sebagai wilayah Indonesia.

“Berbagai cara Indonesia lakukan, bagimana Indonesia menaklukkan, mecaplok Tanah Papua, membuat orang Papua takut dan trauma, dan kitong tidak bisa buat apa-apa. Sekarang [operasi] terjadi di Intan Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Maybrat, Yahukimo, Timika. Sementara orang tua kami mempertahankan apa yang Tuhan kasih sebagai ahli waris, dan lakukan perlawanan. Jadi, tugas kita adalah kuliah baik, dan lakukan perlawanan melalui ilmu yang didapat saat kuliah,” kata Yeimo.

Benny Murib yang turut memberikan materi mengatakan pendidikan politik Papua dalam pembekalan itu bagus, karena membuat generasi muda Papua belajar sejarah dan mendiskusikan situasi yang saat ini terjadi di Papua. “Kami berikan [materi] sejarah bangsa Papua dan realita penindasan terhadap orang Papua. Sistem kolonial dan militerisme memaksakan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Salah satunya, [penyelenggaraan] Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua. PON tidak akan menyelesaikan persoalan Papua, tetapi menambah masalah,” kata Murib.

Murib berharap mahasiswa Papua yang sekolah dan kuliah menyadari bahwa perjuangan untuk menuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri tidak melulu dilakukan dengan perlawanan bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Perjuangan itu juga dapat dilakukan dengan gerakan sipil yang dilakukan pelajar dan mahasiswa. Pelatihan itu disebut Murib akan terus menanamkan ideologi Papua merdeka. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Wednesday, 6 October 2021

PIDATO PM VANUATU PADA SIDANG-UNGA, 76, 26-9-2021, MASALAH HAK ASASI MANUSIA DAN DEKOLONISASI

Bapak Presiden,

Saat kita melihat ke depan ke masa depan yang kita inginkan, kita harus membayangkan dunia kebebasan; satu itu bebas dari dominasi kekuasaan kolonial, penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Di wilayah saya, Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, dan Papua Barat masih berjuang untuk penentuan nasib sendiri. 

Menarik perhatian pada prinsip “hak yang sama dan penentuan bangsa-bangsa” sebagaimana diatur dalam Piagam PBB, penting bahwa PBB dan komunitas internasional terus mendukung wilayah yang relevan, memberi mereka kesempatan yang sama untuk menentukan kenegaraan mereka sendiri.

Dengan hasil referendum baru-baru ini di Kaledonia Baru, dibandingkan dengan hasil 2018, sekarang margin suara yang lebih sempit antara mereka yang memilih dan menentang kemerdekaan. oleh karena itu penting agar referendum tetap bebas, adil dan transparan dan berlanjut dibawah pengawasan PBB. 

Dalam hubungan inilah kami terus mengingatkan diri kami sendiri orang-orang Vanuatu tentang hubungan budaya yang kuat dengan pulau Umaenupne dan Umaeneag, yang biasa disebut ke dalam bahasa Inggris sebagai Matthew dan Hunter Islands. Mengakui proses yang tidak lengkap untuk dekolonisasi Vanuatu, kami berharap proses yang dipimpin PBB menarik jalur yang jelas untuk mencapai penyelesaian damai atas pulau-pulau yang disengketakan ini.

Bapak Presiden,

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara luas di seluruh dunia. Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia. 

Para Pemimpin MSG, Forum Kepulauan Pasifik, ACP dan juga para pemimpin lainnya, telah meminta Pemerintah Indonesia mengizinkan Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi wilayah Papua Barat dan memberikan penilaian independen terhadap situasi hak asasi manusia.

Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan di bidang ini. Saya berharap masyarakat internasional melalui proses yang tepat dipimpin PBB memperhatikan masalah ini dan mengatasinya dengan adil.

Kesimpulan

Bapak Presiden,

Di antara banyak masalah lain yang dihadapi dunia kita saat ini, pandemi COVID-19 tidak diragukan lagi ancaman yang segera dan umum bagi umat manusia. Untuk memastikan pemulihan dan pembangunan global kembali lebih baik bersama, kerjasama global pada vaksin sangat penting untuk memungkinkan lebih cepat normalisasi aktivitas di semua negara. Dunia hanya tangguh sebagai yang paling tidak tangguh negara. 

Tema Sidang Umum PBB ke 76 sangat pas dan menjurus kepada kita pada inti dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, sistem dirancang agar fleksibel untuk memungkinkan segudang tantangan dan tak terduga
masalah yang harus segera ditangani. 

Untuk pulih dari pandemi, kita membutuhkan kerja sama internasional untuk membangun kembali dengan lebih baik untuk pemulihan yang berkelanjutan, inklusif dan adil. 

Kita harus meninggalkan perbedaan kita dan mengesampingkan ketidaksepakatan dan memperbarui komitmen kolektif kita terhadap multilateralisme. 

Kita harus menggabungkan upaya kami untuk mengatasi tantangan global kami dan memastikan tidak ada yang tersisa dibelakang. 

Saya berterima kasih pada Anda! 

PM Vanuatu Hon Bob Loughman.(Kgr)

Tuesday, 5 October 2021

#POLITIK: Hati-hati konflik horizontal (politik adu-domba) atau politik by-design!Politik ini sedang diskenariokan oleh Jakarta

Konflik By-Design

Jakarta telah memasang oknum-oknum tertentu di tiap-tiap suku di Papua. Mereka didanai dengan jumlah uang uang besar - TUJUAN mereka dipasang - didanai dengan satu misi utama yaitu: menciptakan konflik horizontal / adu-domba.

Ada beberapa fakta yang terjadi di beberapa suku di daerah pegunungan Papua, salah satunya dalam suku Walak. Beberapa waktu lalu, sempat muncul satu potensi konflik horizontal yang diskenariokan antar kampung Ilugwa dan Wodlo, antar kampung Manda dan Wodlo dan terakhir dalam lingkup antar kampung Ilugwa. Namun setelah dilakukan pembacaan, diambillah kesimpulan bahwa, peristiwa tersebut adalah konflik by-design (konflik horizontal yang diatur).

Selain itu, juga sempat terjadi Yalimo manfaatkan momentum pilkada, dan sampai sekarang masih balang jalan, dan yang terbaru sedang terjadi di Yahukimo (03/10), yang menyebabkan 6 orang meninggal dan puluhan orang terluka akibat isu (propaganda) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab seperti yang dimaksud di atas (mereka memainkan peran propaganda membuang isu sana-sini untuk memprovokasi masyarakat awam/yang tidak tahu apa-apa, yang kemudian masyarakat termakan isu mentah tanpa dicerna dan terjadi kekacauan).

PON XX Papua

Kemudian di akhir-akhir ini, beriring pelaksaan PON XX Papua, Jakarta telah melakukan pendoropan personil militernya berskala besar dari berbagai daerah ke Papua dengan dalil ‘pengamanan pelaksanaan PON XX’. Selain itu, hampir seluruh pejabat Indonesia datang dan tinggal di Papua dengan alasan PON, mulai presiden dan kabinet, ketua dan anggota DPRI, MPRRI, hingga sebagian gubernur dari berbagai daerah Indonesia. (Menurut kami hanya alasan Pon tidak mungkin, tetapi yang pastinya ada indikator lain bahwa situasi ini berkaitan dengan habisnya masa Otonomi Khusus yang akan berakhir tahun ini. Selain itu, juga berpotensi besar akan adanya konflik horisontal melalui kekutan militer yang dikerahkan ini).

Otsus Papua

Politik Otonomi Khusus Papua terancam berakhir. Mayoritas penduduk asli Papua [pribumi] telah menyatakan menolak dan sebagai penggantinya, mayoritas rakyat Papua menginginkan kemerdekaan penuh bagi West Papua. Beriring dengan ini, pelanggaran HAM besar-besaran oleh negara Indonesia pun masif terjadi, berlangsung lama merenggut banyak nyawa orang tak bersalah, yang kini ditanggapi serius oleh 85 negara anggota PBB. 

Sebagai jawaban atas kondisi itu, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) selaku payung representasi perjuangan kemerdekaan West Papua pada tanggal 20 Oktober 2020 telah mengumumkan bahwa: “Rakyat West Papua Siap untuk Bernegara” — penolakan Otonomi Khusus dan kesiapan rakyat West Papua untuk berdiri sendiri sebagai negara telah bergema di seluruh dunia pasca diumumkan oleh Presiden Sementara West Papua, Mr. Benny Wenda pada 1 Desember 2020.

Hal ini juga membuat Indonesia sesungguhnya tengah kewalahan mendapat pendonor (sponsor) baru untuk mendanai UU Otsus yang baru disahkan 15 Juli 2021 lalu di Jakarta — sebab, kepercayaan internasional atas Indonesia telah luntur — Argumentasi politik, hukum, diplomasi dan HAM, Indonesia sudah sangat lemah di dunia internasional, sehingga sekarang manuver politik dalam negeri dan kekuatan militer menjadi pilihan terakhir untuk mempertahankan api politik Indonesia atas Papua — jadi jangan heran jika kondisi Papua saat ini jika sedikit berbeda dari yang sebelumnya.

Dan jangan lupa juga, bahwa politik pembangunan Indonesia atas Papua adalah mandat yang diberikan oleh PBB kepada Indonesia melalui resolusi Majelis Umum Nomor 2504, dimana hari ini PBB sedang meminta agar dibuka akses bagi KT-HAM, karena mandat yang diberikan PBB itu pada pelaksanaannya dilaporkan oleh berbagai pihak “dianggap bermasalah, terutama pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim dunia (genosida dan ekosida), oleh karena itu, meskipun RUU UU Otsus Papua telah di sahkan, namun sebelum ditindak lanjuti, Indonesia harus membuka akses bagi PBB untuk masuk ke West Papua, selain memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Otsus selama 20 tahun (2001 — 2021). Itu dulu baru pikirkan untuk selanjutnya! Tidak bisa tumpang tindih!

Tekanan Internasional

Untuk melihat “apa yang latar belakang situasi ini” kita perlu membaca geopolitik internasional, dimana berkaitan dengan masalah West Papua, Indonesia berada dalam kondisi yang cukup dilematis dengan adanya tekanan yang kuat dari internasional, dimana 85 negara sedang mendesak kepada pemerintah Indonesia agar membukan akses internasional di Papua untuk dilakukan investigasi menyeluruh. Seruan desakan internasional ini sudah berlangsung selama 3 tahun terhitung dari tahun 2019 pasca 18 negara Pasifik melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu pada 15 Agustus 2019 memutuskan - mengesahkan Komunike / resolusi tentang penyelesaian masalah West Papua yang didorong Vanuatu bekerja sama dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Tiga bulan kemudian, keputusan 18 negara Pasifik itu diterima dalam Konferensi Tingkat Tinggi negara AFRICAN, CARIBBEAN dan PACIFIK (ACP) dan disahkan pada 7 Desember 2019 sebagai resolusi. Memasuki tahun 2020, keputusan 79 negara itu didukung langsung oleh 4 Negara Eropa (Inggris-UK, Spanyol, Belanda dan Polandia) serta didukung juga oleh Selandia Baru dan Australia.

Memasuki tahun 2021, tekanan internasional terhadap Indonesia semakin meningkat. Sebelumnya tahun 2020, perwakilan Kantor Komisaris Tinggi HAM–PBB untuk Asia-Pasifik telah menyurati pemerintah Indonesia agar segera dibuka akses bagi PBB ke Papua berdasarkan seruan negara-negara di atas, tetapi Indonesia terus menggunakan manuver politik dalam negerinya untuk menunda rencana kedatangan PBB itu hingga sekarang (Oktober 2021).

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2021, Sekretaris – Jenderal ACP, Mr. H.E. Georges Rebelo telah menyurat kepada Komisaris Tinggi HAM PBB yang menyeruhkan (sebagai seruan susulan sebelumnya), mendesak agar kunjungan PBB ke West Papua segera dilakukan.

Memasuki Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2021, Indonesia mendapat teguran keras langsung dari Sekretaris – Jenderal PBB, Mr. António Guterres atas masifnya pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia di West Papua, yang kemudian Sekjen PBB menyebut bahwa Indonesia masuk dalam daftar 45 negara pelanggar Hak Asasi Manusia di dunia.

Menyusul teguran Sekjen PBB, negara tetangga Melanesia yang sejak awal konsisten menyuarakan kemerdekaan pun lanjut bersuara. Kali ini terjadi perubahan yang luar biasa, dimana mewakili 18 negara kawasan Pasifik, Perdana Menteri (PM) negara Papua New Guinea (PNG), Mr. James Merape angkat bicara dalam pidatonya di Sidang Umum PBB. Ia mengatakan bahwa PBB segera masuk ke West Papua untuk memastikan dugaan pelanggaran HAM yang terus berlangsung. Hal yang sama juga, PM Negara Republik Vanuatu, Mr. Bob Loughman mewakili suara 84/5 negara mendesak kepada PBB agar kunjungan ke West Papua segera dilakukan, dan menyerukan juga kepada internasional untuk memastikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang Melanesia di West Papua.

Papua New Guinea yang selama ini menjabat tempat sandaran Indonesia di kawasan Melanesia sudah mulai angkat bicara, seperti yang dijelaskan di atas, sehingga sesungguhnya kalo dilihat Indonesia sedang kewalahan membendung arus tekanan internasional, sehingga sekali lagi bahwa (manuver politik dalam negeri dan kekuatan militer menjadi pilihan terakhir Indonesia saat ini) — sehingga tidak ada salahnya juga kalo Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto mempersiapkan sejumlah alutsista TNI, yang dianggap kontroversial itu. Posisi Papua New Guinea dan Fiji sangat penting bagi Indonesia, karena dua negara ini menjadi sandaran bagi Indonesia di negara-negara anggota MSG dan PIF, tetapi sekarang telah terjadi perubahan besar. Suara Papua New Guinea di PBB, dan Fiji tempati posisi Presiden komisi HAM PBB telah mengubah peta politik di Pasifik. Untuk pertama kali, Fiji tempati posisi Presiden komisi HAM PBB, dan isu Papua tembus hingga di tangan Sekjen PBB, Antonio Gutteres dan Indonesia masuk dalam daftar 45 negara pelanggar HAM. PNG dan Fiji telah mengubah peta politik Melanesia dan Pasifik dan Indonesia telah kehilangan dukungan politik di Pasifik. Posisi Indonesia sekarang di dunia internasional sangat dilematis.

Indonesia gunakan momentum PON sebagai konsolidasi operasi militer besar-besaran di Papua, para pemimpin dan pejabat asli Papua ditekan habis-habisan, diintimidasi bahkan dibunuh secara misterius. Apakah “mungkin” pelaksanaan PON XX adalah satu pilihan drama politik yang hendak digunakan oleh Jakarta sebagai bahan ‘baru’ untuk kampanye internasional-nya dalam rangka menyiasati isu kemerdekaan West Papua? kita lihat sama-sama....

Akhir post ini, saya ingatkan kembali:
Hati-hati konflik horizontal (politik adu-domba) atau politik by-design!
Politik ini sedang diskenariokan oleh Jakarta.

Selamat bertanding: 
Republik West Papua (ULMWP) VS Republik Indonesia (NKRI)

Waspada! dan Tetap Konsisten! 
West Papua tetap akan MERDEKA berdaulat penuh!
___
by. Erik Walela 

#Politik #WestPapua #Indonesia

Wednesday, 29 September 2021

Kembali terjadi Penangkapan terhadap masyarakat sipil di Kab. Maybrat, Papua Barat.

1. Laporan Versi Warga Masyarakat Sipil

Pada tanggal 28 September 2021, Kembali terjadi penangkapan terhadap 5 warga masyarakat sipil di Kab. Maybrat, Papua Barat. Penangkapan 5 warga sipil ini dilakukan oleh Anggota Militer Gabungan (TNI POLRI) dengan cara penggrebekan terhadap pada jam 03: 00 WP subuh.

Nama-nama korban Penangkapan sebagai berikut : 
1. Yohan Kii
2. Gideon Waimbwer
3. Robi Yaam
4. Amus Kii
5. Makren Mate

Penangkapan dan pengejaran terhadap warga sipil di Kepala burung khususnya di Kabupaten Maibrat semakin meningkat. Ini adalah laporan sementara yang kami bisa laporkan, laporan selengkapnya akan kami laporkan.

Mohon Advokasi.

2. Laporan Versi Militer Indonesia
Ijin melaporkan. 

A. Pada tanggal 28 September 2021 pukul 00.45 Wit, bertempat di Jln. Kumurkek-Kokas, Kp. Kokas, Distrik Aifat, Kab. Maybrat, telah dilaksanakan penangkapan DPO pelaku pembunuhan Posramil Kisor, kegiatan dipimpin oleh Letkol Inf Harry Ismail, S.I.P (Dandim 1809/Maybrat), dan AKBP Choiruddin Wachid (Kapolres Sorong Selatan), beserta 20 orang anggota TNI - POLRI. 

B. Adapun anggota yang ikut dalam penangkapan tersebut sbb : 

1. Letkol Inf Harry Ismail, S.I.P (Dandim 1809/Maybrat) beserta anggota TNI dan Komuniti Intelijen 
2. AKBP Choiruddin Wachid ( Kapolres Sorong Selatan ) beserta anggota Polri dan komuniti Intelijen. 

C. Adapun rangkain kegiatan penangkapan sbb : 

1. Pukul 00.45 WIT, Dandim mendapat informasi dari Kapolres sorsel terkait keberadaan DPO pelaku pembunuhan Posramil Kisor, kemudian dandim menunjuk 6 anggota untuk Ikut mendukung kegiatan tsb, selanjutnya Dandim Maybrat bersama Kapolres Sorsel melaksanakan pertemuan di Bandara Kambuaya Distrik Ayamaru Timur, kemudian melaksanakan perencanaan singkat terkait kegiatan penangkapan DPO. 
2. Pukul 01.00 Wit, Tim gabungan TNI/POLRI bergerak menuju sasaran yang berada di Kampung Kokas, Distrik Aifat, Kab. Maybrat. 
3. Pukul 02.30 Wit, Tim gabungan TNI/POLRI, sebelum masuk ke sasaran, melaksanakan pengecekan akhir terkait personel dan materil yang bertempat di alun - alun kumurkek distrik aifat Kab. Maybrat. 
4. Pukul 02.40 Wit, Dandim 1809/Maybrat, dan Kapolres beserta anggota berangkat menuju kampung kokas, Distrik Aifat, Kab. Maybrat, untuk melaksanakan penangkapan dengan titik Co. 21355. 9865 
5. Pukul 03.15 Wit, Tim gabungan TNI/POLRI, tiba di sasaran dilanjutkan mengepung rumah DPO selanjutnya dilaksanakan penangkapan dan pemeriksaan dalam rumah serta pemeriksaan luar rumah. 
6. Pukul 04.00 Wit, Tim gabungan TNI/POLRI berhasil menangkap/mengamankan DPO an. Amos ky dan Roby Yam, beserta 4 orang lainnya. 
7. Pukul 04.35 WIT, Tim Gabungan TNI / POLRI membawa pelaku dari Kampung kokas, dengan tujuan Polsek Aifat Distrik Aifat, guna untuk konsolidasi sekaligus melakukan pemeriksaan singkat. 
9. Pukul 05.40 WIT, Tim Gabungan TNI Polri membawa ke dua pelaku beserta 4 orang lainnya dari polsek aifat, menuju Polres Sorong selatan. 
10. Pukul 07.00 WIT, Tim gabungan TNI/POLRI beserta 2 DPO dan 4 orang lainnya tiba di Polres Sorsel selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan. 
11. Pukul 10.00 WIT Dandim dan Kapolres melaksanakan kordinasi serta di dapatkan informasi kembali tentang keberadaan DPO yang lainnya. 
12. Pukul 10.15 WIT, Tim gabungan TNI/POLRI bergerak kembali dengan tujuan Distrik Aytinyo Kab. Maybrat untuk mencari keberadaan DPO lainnya. 

II. Catatan : 

a. Adapun biodata pelaku DPO yang tertangkap di Kp. Kokas sbb : 

1. Nama : Amos ky
TTL : Imsum, 27 Desember 2000
Agama : Kristen Prostetan
Status : -
Alamat : Kampung imsum, distrik aifat selatan, Kab maybrat. 

2. Nama : Roby yaam
TTL : Manokwari - 16 - 06 - 2006
Agama : Kristen Protestan.
Status : Bujang
Alamat : Kp. Buoksa, Distrik aifat selatan kab. Maybray

b. Adapun 4 biodata lainnya yang ditangkap di Kp. Kokas sbb : 

1. Nama : Lukas Ky
TTL. : Imsun 24 Desember 2007
Agama : Kristen P.
Status : Pelajar kelas 1 SMP Aifat.
Alamat : Kp. Kisor Distrik aifat selatan 

2. Nama : Yohanes Ky
TTL. : - 
Umur : 76 tahun
Agama : Kristen
Status : K- 6
Alamat : Kp. Imsun, Distrik Aifat selatan. 

3. Nama : Paulus Ky (Anak yohanes Ky)
TTL. : Imsum, tahun 2005
Agama : Kristen P.
Status : Pelajar SD kelas 5
Alamat : Kp. Imsun, Distrik Aifat selatan. 

4. Nama : Manfret Ky
TTL. : Kisor 24 Agustus 2005
Agama : Kristen P.
Status : Pelajar
Alamat : Kp. Kisor Distrik aifat selatan

c. Hasil interogasi pihak kepolisian dari 6 orang yang ditangkap di Kp. Kokas, Distrik Aifat, selain nama yang menjadi DPO, terdapat salah satu orang an. Lukas Ky yang ikut dalam penyerangan Posramil Kisor. 

Demikian dapat dilaporkan.

Aturan Perang Humaniter Internasional dan Operasi Militer Indonesia

Pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949 untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keselamatan nyawa masyarakat sipil dalam perang. tetapi,
Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB tak ikuti aturan perang humaniter internasional. 

Sejak 1 Mei 1963 Indonesia menduduki pulau Papua Barat dengan kekuatan militernya untuk membubarkan Negara West Papua yang Merdeka secara dejure and defacto pada tanggal 1 Desember 1961.

Untuk merebut pulau Papua Barat, 
Negara Indonesia dengan alat militernya melakukan 15 [lima belas] Operasi Militer di tanah air Papua Barat, yaitu :
1. Operasi Wisnumurti I dan II
2. Operasi Wisnumurti III dan IV
3. Operasi Baratayudha
4. Operasi Sadar, Baratayudha dan Wibawa
5. Operasi Pamungkas
6. Operasi Kikis
7. Operasi Sapu Bersih
8. Operasi Sate
9. Operasi Galak I
10. Operasi Galak II
11. Operasi Kasuaru I dan II
12. Operasi Rajawali I dan II
13. Operasi Pengamanan Daerah Rawan
14. Operasi Pengendalian Pengibaran Bintang Fajar
15. Operasi Penyisiran di Wamena [Operasi Koteka]

Dalam 15 Operasi Militer Indonesia di tanah air Papua Barat menembak mati secara membabi buta ratusan ribu nyawa masyarakat sipil tak berdosa menjadi korban seperti Sorong berdarah, Manokwari berdarah, Wasior berdarah, Nabire berdarah, Jayapura berdarah, Wamena berdarah dari tahun 1963 sampai hari ini pun operasi militer besar2an di Puncak Jaya, Ndugama, Intan Jaya, Timika [Nemangkawi], Yahukimo, Pengunungan Bintang, Sorong [Maybrat], seluruh tanah air Papua Barat operasi militer indonesia sedang berlangsung untuk menguasai penuh pulau Papua Barat dan mau mengindonesiakan Orang Asli Papua [OAP] secara paksa dengan moncong senjata demi Emas Papua. Tetapi,
Luka di hati Orang Papua Barat tak akan di sembuhkan dengan jalan aspal, jembatan, bangunan dan uang kertas rupiah.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat bukan TERORIS dan bukan juga baru lahir kemarin. Tetapi,
TPNPB atau Papoea Vrijwilligers Korps [PVK] sudah ada sejak 1960 sebelum negara indonesia menduduki pulau Papua Barat.

TPNPB adalah pagar Negara West Papua yang melawan negara kolonial indonesia yang menduduki pulau Papua Barat dan menginjak-injak harkat dan martabat manusia kulit hitam melanesia Papua Barat.

Indonesia jangan menipu di media nasional, forum2 kawasan pasifik dan forum2 dunia internasional tentang fakta Sejarah Bangsa Papua Barat atas kekejaman militer indonesia untuk memusnahkan manusia kulit hitam melanesia di tanah air Papua Barat.

TPNPB perang dengan militer indonesia, 
atas dasar sejarah bangsa Papua Barat.
Untuk melindungi hak asasi manusia sesuai humaniter perang internasional, Negara Indonesia dan aparat tni_polri jangan melibatkan masyarakat sipil orang asli Papua maupun orang pendatang untuk memata-matai penggerakan TPNPB menjadi informan untuk menjaga masyarakat sipil tidak menjadi korban berjatuhan.

Orang Asli Papua tidak membenci masyarakat sipil pendatang tetapi masyarakat sipil pedatang yang ada di Papua Barat kerja sebagai asn, tni-polri, dokter, perawat, pengusaha, tukang bangunan, tukang ojek, pengganguran, harus tau sejarah Bangsa Papua Barat. 
Rakyat dan Bangsa Papua Barat menuntut Hak Status Politik Bangsa Papua Barat yang di manipulasi oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan PBB demi kepentingan Emas Freeport Papua Barat.

Negara Indonesia perlu anda ketahui bahwa luka di hati Orang Asli Papua tak akan bisa disembuhkan dengan jalan aspal, jembatan, bangunan dan uang kertas rupiah.

Rakyat dan Bangsa Papua Barat akan bangkit dan bangkit menentukan nasib bangsanya sendiri diatas tanah air tercinta Papua Barat.

Cinta tanah air sampai Mati ! ✊
Augustinus Aud 

=====
Ket. foto, aparat gabungan tni_polri menembak mati mama Weslina Tabuni pada 26 Februari 2020 di Ndugama, Papua Barat.

KNPB Maybrat: 6 Orang yang Ditangkap TNI/Polri Tak Terlibat Penyerangan Posramil

Meski penyerangan di Posramil Kisor, Maybrat dilakukan TPNPB, TNI terus menangkap masyarakat sipil pengungsi. TNI/Polri juga terus memburu anggota KNPB yang tidak tahu menahu dengan kejadian tersebut.

Ketua I KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Maybrat, Yohanes N. Assem, mengatakan TNI/Polri sebenarnya hanya menangkap warga sipil yang baru pulang dari tempat pengungsian di Kampung Kokas, Kabupaten Maybrat, pada Selasa (28/9) pukul 03.00 WIT.

Menurut KNPB, mereka yang ditangkap adalah
1. Yohan Ky
2. Amos Ky, siswa kelas 1 SMA N l Aifat
3. Roby Yaam, siswa kelas 1 SMP N 2 Aifat
4. Gidion Waimbewer, siswa kelas 2 SMA
5. Lukas Ky, siswa SMP N 1 Aifat
6. Belum diketahui identitasnya.

"Kami minta agar ada tekanan kepada Polres dan Pemda Maybrat, agar apa yang dijanjikan mengenai keamanan dapat terwujud. Masyarakat kampung yang mengungsi tidak akan kembali ke kampung halaman bila masih ada pasukan militer yang berada di wilayah Aifat Timur," kata Yohanes.

Foto di bawah ini menunjukkan kebrutalan TNI. Tangan kaki, bahkan matanya diplakban hingga mereka menyiksa mata dari warga sipil ini.

https://kumparan.com/balleonews/knpb-maybrat-5-orang-yang-ditangkap-tni-polri-tak-terlibat-penyerangan-posramil-1wcaworPKMx