Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea

Wednesday, 28 July 2021

Mengharapkan masa depan dalam sistem dan hukum kolonial Indonesia adalah #Hampa

Kebencian Negara ini terhadap Orang dan Bangsa Papua, tidak akan pernah habis! Karena usia Kebencianya saja sudah 75 tahun, bahkan sudah menjadi darah daging.

Solusi Rakyat West Papua bangkit bersama dan Lawan sistem yang penuh dengan Kebencian ini. 

Kini, Rakyat West Papua sudah mempunyai UUDS Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua. Mari kita mendesak & menanyakan Pemimpin Pemerintah kita bahwa; Bagaimana nasib masa depan kita sebagai tuan atas tanah papua / pribumi West Papua.

WaSalam...!!

#bravoProvisionalGovernmentofWestPapua
#bravoUUDS #WestPapuaArmy
#FreeWestPapua #PapuanLivesMatter

Monday, 26 July 2021

ULMWP DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

By: Kristian Griapon, Juli 24, 2021.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ditinjau dari hukum internasional, merujuk pada Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai organisasi internasional dan subjek hukum internasional.

Tidak ada kriteria objektif dalam hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu kelompok, atau organisasi pembebasan suatu bangsa yang memperjuangkan hak kemerdekaannya (National Liberation Organization atau Representatif Organization) untuk ditetapkan menyandang  status sebagai organisasi pembebasan bangsa yang memperjuangkan hak merdekaanya. 

Faktor Dominan yang menjadi Dasar Pertimbangan Politik Masyarakat Internasional Membuat Keputusan melalui Kawasan Regional, wilayah bangsa yang memperjuangkan hak kemerdekaannya, dapat dijadikan dasar hukum internasional. Sehingga keputusan itu menjadi  dasar pengakuan  terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa dimaksud. Misalnya pengakuan Liga Arab terhadap Bangsa Palestina melalui PLO pada tahun 1974, dan Pengakuan Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap Bangsa Papua Barat melalui ULMWP pada tahun 2015.

PENGAKUAN MASYARAKAT INTERNASIONAL MENJADI PINTU PENENTU KEMERDEKAAN SUATU BANGSA
Dalam sejarah PBB, lewat Resolusi Majelis Umum PBB pernah mengakui “south West Africa People’s (SWAPO) yang berjuang mendirikan Negara Afrika Barat, atau Namibia sebagai satu-satunya organisasi yang sah mewakili Rakyat Namibia, dan juga Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai wakil Palestina.

SWAPO, Menjadi Organisasi  Representatif  Rakyat Namibia yang Memperjuangkan Hak Kemerdekaan.
Sejak tahun 1962, SWAPO telah muncul sebagai organisasi nasionalis yang dominan bagi rakyat Namibia. Langkah untuk mengkooptasi atau menyatukan kelompok-kelompok lain seperti South West Africa National Union (SWANU), dan kemudian pada tahun 1976 Organisasi Demokratik Rakyat Afrika Namibia. 

SWAPO menggunakan taktik gerilya untuk melawan Pasukan Pertahanan Afrika Selatan. Pada tanggal 26 Agustus 1966, terjadi bentrokan besar pertama dalam konflik perjuangan kemerdekaan rakyat Namibia, ketika satu unit Polisi Afrika Selatan , yang didukung oleh Angkatan Udara Afrika Selatan baku tembak dengan pasukan SWAPO. Tanggal itu kemudian dicatat sebagai awal dari apa yang kemudian dikenal di Afrika Selatan adalah Perang Perbatasan .

Pada tahun 1972, Majelis Umum PBB mengakui SWAPO sebagai 'satu-satunya wakil sah' rakyat Namibia. Pemerintah Norwegia mulai memberikan bantuan langsung kepada SWAPO pada tahun 1974.

Negara Angola memperoleh kemerdekaannya pada 11 November 1975 setelah perang kemerdekaannya. Gerakan Rakyat Kiri untuk Pembebasan Angola (MPLA), didukung oleh Kuba dan Uni Soviet. Pada bulan Maret 1976, MPLA menawarkan pangkalan SWAPO di Angola untuk melancarkan serangan terhadap militer Afrika Selatan.

Ketika Namibia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1990, SWAPO menjadi partai politik yang dominan. Meskipun organisasi tersebut menolak istilah Afrika Barat Daya dan lebih suka menggunakan Namibia , nama asli organisasi tersebut yang berasal dari nama lama wilayah tersebut, yang telah mengakar dalam gerakan kemerdekaan, sehingga sulit untuk diubah. Namun, nama lengkap aslinya tidak lagi digunakan; tinggal akronimnya saja. SWAPO, dan dengan demikian sebagian besar pemerintahan dan administrasi di Namibia, terus didominasi oleh kelompok etnis Ovambo, meskipun "upaya yang cukup besar untuk melawan persepsi itu".

YASER ARAFAT, Membawah Hamas ke dalam PLO, Memperoleh Pengakuan Liga Arab pada Tahun 1974, sebagai Satu-satunya Organisasi Bangsa Palestina.

PLO didirikan pada tahun 1964, setelah didahului oleh langkah awal Alm. Yasser Arafat untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al Fatah, pada tahun 1950-an. Di awal pendirian, PLO di bawah dukungan Arafat dengan Al Fatahnya, menyerang Israel secara terus menerus. dan Israel menjawabnya dengan secara rutin menyerang basis PLO di Lebanon. Terjadi korban berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak. 

Organ utama dalam PLO ialah Komite Eksekutif, Komite Sentral serta Dewan Palestina. Organ Penting dalam PLO  yang menjadi motorik atau penggerak, ialah Komite Eksekutif, yang bertugas mengambil keputusan-keputusan politik. Dalam mengambil keputusan, organ ini menerima masukan serta nasihat dari Komite Sentral, yang hampir kesemua anggotanya diambil dari organisasi perlawanan dan tokoh-tokoh independen. Dewan Nasional Palestina, sebuah organisasi penting lainnya yang terdiri dari 500 orang.

Atas kegigihan Arafat menarik perhatian masyarakat internasional melalui kekuatan HAMAS, pada tahun 1969 Arafat diangkat sebagai ketua PLO. Setelah menjadi ketua, Arafat mulai meninggalkan kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan. Beberapa langkah penting yang dilakukannya ialah berhasil membuat PLO yang bersama dengan Hamas memperoleh pengakuan Liga Arab sebagai satu-satunya organisasi bangsa Palestina tahun 1974. Juga pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi nonpemerintah yang memperoleh kesempatan berbicara di depan Sidang Umum PBB. Satu langkah berikut yang dicapai ialah diperolehnya keanggotaan penuh PLO di dalam Liga Arab pada tahun 1976.

ULMWP, Menjadi Organisasi Representatif Rakyat Papua Barat yang Memperjuangkan Hak Kemerdekaan.
 
Pertemuan penting dan bersejarah, para Pemimpin Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di Vanuatu, yang terdiri dari berbagai faksi gerakan kemerdekaan Papua Barat yang tergabung kedalam tiga kelompok kunci, masing-masing, Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (NPWP). Ketiga kelompok kunci pejuang kemerdekaan Papua Barat itu telah bersatu, pada Sabtu, 6 Desember 2014 dan membentuk sebuah badan perjuangan baru yang disebut  Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP). 

Sekretariat eksternal yang terbentuk, terdiri dari lima anggota terpilih, mewakili tiga kelompok kunci yang telah tergabung, yang  akan mengkoordinasikan kegiatan ULMWP. Masing-masing terdiri dari, Octovianus Mote terpilih sebagai Sekretaris Umum ULMWP dan Benny Wenda juru bicara, dan tiga anggota terpilih lainnya, Rex Rumakiek, Leone Tangahma dan Jacob Rumbiak. 

Sekretaris Jenderal Octovianus Mote mengatakan pada penutupan pertemuan unifikasi, Saralana, Port Villa Vanuatu pada 6 Desember 2014, "Saya merasa terhormat terpilih dan sangat bahagia sekarang kita semua bersatu. ULMWP sekarang satu-satunya badan koordinasi yang diakui untuk memimpin kampanye keanggotaan MSG dan melanjutkan kampanye kemerdekaan dari Indonesia.

Penandatanganan Deklarasi Kepala Nakamal untuk Persatuan Papua Barat, pada Sabtu sore, 6 Desember 2014, disaksikan oleh Perdana Menteri Joe Natuman, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Ham Lini, Menteri Lands Ralph Regenvanu, Kepala Port Vila MP Edward Natapei, Kepala Presiden Malvatumauri Mr.Senio Mao, Pejabat pemerintah, pemimpin gereja, pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya, anggota delegasi dari tiga Kelompok Papua Barat dan anggota masyarakat umum. 

Deklarasi yang ditandatangani oleh para pemimpin dari ketiga Kelompok Papua Barat tersebut berbunyi:
"Kami yang bertanda tangan dibawah ini; Republik Federal untuk Papua Barat (NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNCL), Parlemen Nasional Papua Barat (WPNP / NewGuinea Raad), telah menyelenggarakan KTT Papua Barat, kami menyatakan bahwa hari ini pada tanggal, 6 Desember 2014 di Kepala Nakamal, di Saralanga, Port Vila, Vanuatu, bahwa kelompok-kelompok yang bertandatangan di bawah ini telah menyatukan dan membentuk Gerakan Pembebasan Serikat untuk Papua Barat (ULMWP), sebuah badan yang mewakili semua organisasi perlawanan baik di dalam maupun di luar Papua Barat". 

"Kami menyatakan dan mengklaim bahwa semua orang Papua Barat, baik di dalam maupun di luar Papua Barat, dipersatukan dalam tubuh baru ini dan akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan kita". 

"Pertemuan ini telah dilakukan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Moresby, Papua Nugini pada bulan Juni 2014, bahwa organisasi Kemerdekaan Papua Barat harus terlebih dahulu bersatu sebelum permohonan keanggotaan dapat diajukan kembali ke Melanesia Spearhead Group (MSG). Kami sekarang bersatu dan akan mengajukan permohonan kembali di bawah badan baru ini, yaitu ULMWP". 

Pengakuan MSG terhadap ULMWP sebagai Representatif, atau satu-satunya organisasi yang memperjuangkan Hak Kemerdekaan Rakyat Papua Barat, akan manjadi dasar pengakuan masyarakat internasional terhadap Hak Kemerdekaan Bangsa Papua Barat berdasarkan Prinsip Piagam PBB, wasalam.(Kgr)

Bersatu Kita Membangun Kekuatan Mendirikan Negara Bangsa West Papua, Diluar Hukum & Politik Kolonial Indonesia

Undang-Undang Sementara (UUDS), Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua merupakan Aturan Hukum yang legal memagari Negara Bangsa di teritory West Papua serta Dasar dan Jalan menuju Kemerdekaan Abadi bagi Rakyat Bangsa Papua. 

Oleh karena itu, disampaikan kepada seluruh Rakyat West Papua, Sekecil apapun Hukum, Diluar dari Undang-Undang Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua adalah Ilegal. 

Sejak diumumkannya Undang-Undang Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua pada 20 Oktober 2020, di hadapan Tuhan [YAHWE], dihadapan Alam, dihadapan Nenek Moyang Leluhur, dihadapan Tulang-Belulang, dan dihadapan Rakyat West Papua secara resmi telah menolak segala macam bentuk Hukum ilegal yang ada diatas teritory West Papua (dari tahun 1961-2020 ). 

Maka, Rakyat West Papua jangan menerima dan jangan mencari perlindungan kepada Aturan Hukum yang Ilegal. Sebab, aturan Hukum ilegal tidak akan pernah melindungi dan menyelamatkan nyawa kita serta nasib anak cucu kita kedepan.

Dan juga perlu kita ketahui bahwa, Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua sedang mempersiapkan diri dalam segala aspek Perjuangan Politik dan Hukum untuk menghadapi Indonesia.

"Mohon dukungan Doa dari semua pihak."

HIDUP...!!! RAKYAT WEST PAPUA. ✊✊✊

WaSalam...!!

#bravoPemerintahSementaraWestPapua #bravoUndang_UndangSementara
#bravoWestPapuaArmy 
#ReferendumYes! #SelfDetermination

Saturday, 24 July 2021

TIDAK ADA RESOLUSI PBB YANG DIADOPSI BAHWA WEST PAPUA BAGIAN DARI INDONESIA

Tidak ada hukum internasional nasional mencatat bahwa Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. 
Tidak ada resolusi PBB yang mengikat status hukum west Papua dalam Indonesia. 

Wilayah papua adalah masih wilayah koloni, proses dekolonisasi west papua digagalkan atas kepentingan dan kongkalikong amerika serikat, Belanda, PBB dan Indonesia.  

Perjanjian NewYrok Agreement 15 agustus 1962 yang melegitimasi pepera 1969 tidak sah karena orang papua tidak dilibatkan sebagai subyek. 

Perjanjian Roma Agreement pada tanggal 30 september 1962 yang menyepakati tetang pelaksanaan Pepera 1969.

Dalam perjanjian Roma di italia bagimana taktik strategi Pepera 1969 harus dimenangkan indonesia supaya kapitalis amerika bisa menanam saham untuk investasi dan eksplorasi sumber daya alam di Papua salah satunya kontrak karya PT FREEPORT INDONESIA. Dalam pertemuan ini menyepakati kontrak karya tentang SDA di Papua. 

Amerika juga memaksa UNTEA agar sebelum pepera 1969 segera mengakhir tugasnya dan mendesak Belanda gerakan administrasi west papua kepada UNTEA dan selanjutnya utusan PBB diserahkan kepada Indonesia sebelum rakyat papua menetukan nasib masa depan melalui Pepera 1969.

Ketika penyerahan administrasi West Papua belanda serahkan kepada UNTEA dan dari UNTEA ke indonesia sehingga secara sepihak tanpa orang papua ketahui sehingga terjadi pemberontakan di arfai manokwari 26 Juli 1965.

Setelah hasil Pepera 1969 bentuk protesnya Zet Rumkorem dideklarasikan negara republik Papua Barat 1 Juli 1971.
Setelah hasil Pepera diperdebatkan di PBB sehingga tidak ada resolusi politik yang dilahirkan.  

Sebagian besar negara afrika dan caribian berjumlah 42 negara menolak hasil jejak pendapat di papua dan mengusulkan resolusi baru agar referendum di papua harus diulang. 

sementara ada negara yang mendukung dan menyetujui hasil Pepera, negara yang mendukung indonesia dengan hasil Pepera adalah negara kapitalis amerika dan sekutunya. 

Ada negara yang abstain dalam voting di PBB.
perdebatan sangat alotnya di UN maka atas usulan 42 negara afrika dan caribian untuk harus referendum ulang. 

Maka PBB mengambil solusi alternatif bahwa Belanda dan Indonesia membangun papua selama 25 tahun terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi di papua. 

Setelah 25 west papua di kembalikan ke PBB agar melakukan referendum ulang atau mengambil resolusi baru. 

Namun setelah 25 tahun Indonesia tidak memenuhi kesepakatan di PBB melalui cacatan Notebook nomor 2504 indonesia dan belanda bangun papua hanya 25 tahun.

Indonesia tidak memenuhi kesepakatan di PBB nomor 2504 sehingga Dr.Tom Wanggai mendeklarasikan Melanesia Barat atau bintang 14 pada tanggal 14 desember 1988.
Maka Tidak ada resolusi Politik yang diadopsi oleh PBB bahwa Wilayah West Papua bagian dari NKRI. 

Sementara resolusi 2504 itu bukan resolusi politik namun Resolusi Pembagunan Infrastruktur, Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan di PAPUA.

Hasil dari kesepakatan di PBB pembangunan 25 tahun adalah Universitas Cendrawasih ( UNCEN) berdiri. 

Dengan demikian Wilayah Papua masih Koloni sehingga Bangsa Papua memiliki hak politik untuk menetukan nasib sediri atau Proses Dekolonisasi yang yang digagalkan oleh Indonesia melalui inovasi militernya. 

Awal Mengklonisasi wilayah West Papua dan gagalkan proses dekolonisasi di papua adalah melalui Trikora 3 komando rakyat oleh soeharto 19 desem1961. 

Jadi keberadaan Indonesia di west papua ilegal dan perlu meninjau kembali keabsahan status Hukum West Papua dalam Indonesia melalui Hukum internasional di ICJ.

Jika tidak Indonesia memberikan raung bagi rakyat Papua untuk menetukan nasib masa depan Melalui mekanisme demokratis yaitu Referendum Ulang di West Papua. 
 
By; NESTA SUHUN Jubir Nasional KNPB

Tuesday, 6 July 2021

West Papua - Biak Massacre Of 6 July 1998: Australia Looks The Other Way

The revolution will never be wished away. 

For decades, the independence struggle across the border persisted. The Cold War. Instead of the UN completing the process of decolonisation led by the the Dutch Colonial masters to grant independence by 1971, West Papua was handed over to Indonesia under UNTEA. 1969 AFC. It was a sham. 

The UN dream instead became Melanesia's biggest nightmare.

Questions remain till today. What happened?

PNG Parliament debated on the West Papua issue in October last year, 2019. Opposition Leader and Vanimo Green River MP in a series of questions wanted Prime Minister James Marape to outline PNG foreign policy on West Papua as a Non - Self Governing UN Trust Territory. 

Read the developments on the issue here:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=528637241044960&id=218211022087585

We shall overcome some day. Read the story of the Biak Massacre here:
https://m.facebook.com/FreeWestPapuaNL/photos/a.659264550861482/3023461547775092/?type=3&source=57

Sunday, 4 July 2021

Dua Gerakan Perjuangan Kemerdekaan West Papua Harus Terpadu dan Melekat

By: Kristian Griapon, 3 Juli 2021

Symbol Kemerdekaan Bangsa Papua Barat (Mr.Rex Rumakiek)

Dua bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat Papua Barat yang memperjuangkan kemerdekaan dari pendudukan Indonesia diatas wilayah mereka Papua Barat, yaitu bentuk perlawanan bersenjata di dalam negeri, dan bentuk perlawanan melalui kampanye politik di luar negari mencari dukungan masyarakat internasional, yang disebut sayap militer TPNPB di dalam negeri dan sayap politik ULMWP di luar negeri.

Kedua Gerakan Perlawanan TPNPB dan ULMWP, merupakan bagian keutuhan dari Kampanye Politik Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat yang harus terpadu dan melekat. Jika tidak demikian, maka akan memperpanjang serta memperumit gerakan perlawanan itu sendiri untuk mencapai tujuannya.

Rakyat Papua Barat dapat bercermin dari perjuangan Rakyat Palestina melawan pendudukan Israel diatas wilayah mereka. Perjuangan Rakyat Palestina semakin panjang dan rumit melawan pendudukan Israel, pada hal Kemerdekan Rakyat Palestina telah berada di depan mata.

Akibat dari dua kubu dalam barisan pejuang kemerdekaan Rakyat Palestina yang tidak terpadu dan melekat, yaitu sayap militer Hamas dan sayap politik PLO mempunyai pandangan yang berdeda dan mempertahankan prinsip masing-masing dalam perjuangan kemerdekaan Rakyat Palestina, telah memperumit kemerdekaan Rakyat Palestina.

Kampanye politik luar negeri melalui sayap politik PLO berhasil meyakinkan masyarakat internasional tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Palestina sebagai suatu bangsa diatas wilayah mereka dan hidup berdampingan dengan Israel sebagai Negara merdeka, yang telah direspons melalui PBB, namun mendapat jalan buntu, akibat dari pelabelan teroris terhadap gerakan perlawanan bersenjata Hamas yang mempunyai prinsip dasar menghancurkan atau melenyapkan Israel yang adalah satu bangsa merdeka dari muka bumi.


Jika kita melihat dari pengalaman masa lalu yang menjadi Dasar Sejarah Perjuangan Rakyat Papua Barat hari ini, tidak bisa ditutupi, bahwa perjuangan saat ini masih mewarisi perpecahan masa lalu, akibat dari tidak ada penyatuan prinsip para pejuang kemerdekaan, yang dijadikan komitmen dasar memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri diatas wilayah mereka Papua Barat, sehingga hal tersebut telah memperpanjang dan memperumit perjuangan itu sendiri.

Pelabelan teroris terhadap TPNPB merupakan langkah strategis dan bersifat politis pemerintah Republik Indonesia, untuk memutuskan mata rantai Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat di dalam negeri, yang berkaitan erat dengan hubungan kampanye politik luar negeri pejuang kemerdekaan Papua Barat di dunia internasional.

Para Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di dalam negeri maupun di luar negeri harus bersatu, serta menjaga dan merawat dukungan yang telah nyata dan jelas diberikan oleh bangsa Vanuatu sebagai sebuah Negara anggota PBB, karena dukungan itu menjadi landasan dan pintu diplomasi politik luar negeri Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat baik itu melalui PBB maupun lembaga-lembaga kredibel internasional lainnya, wasalam.(Kgr)


Thursday, 24 June 2021

Buku Declaration of Independence

Buku ini menceritakan Deklarasi kemerdekaan di beberapa negara dimulai sejak 1776-1993. Deklarasi Kongres Amerika pada 4 Juli 1776 untuk kemerdekaan Amerika; Manifesto Prancis pada 4 Januari 1790; Deklarasi kemerdekaan Haiti 1 Januari 1804; Deklarasi kemerdekaan Veneziela 5 Juli 1811; Deklarasi kemerdekaan Selandia Baru 28 Oktobert 1835; Deklarasi kemerdekaan Texas 2 Maret 1836; Deklarasi kemerdekaan Liberia 16 July 1847; Deklarasi Kemerdekaan Czechoslovak 18 Oktober 1918; Deklarasi kemerdekaan Viet nam 2 September 1945; Deklarasi kemerdekaan Israel 14 Mei 1948; Deklarasi kemerdekaan Southern Rhodesia 11 November 1965. Semua Deklarasi kemerdekaan ini dilakukan secara sepihak, negara kolonial tidak setujui deklarasi-deklarasi ini. Deklarasi Sukarno-Hatta 17 Agustus 1945 juga dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Belanda. Sukarno-Hata dan PPUPKI manfaatkan kekalahan Jepang di Hirozima dan Nakazaki. Jadi, buku ini mendidik kita hukum-hukum umum ini dan hukum itu berlaku di seluruh dunia.

Saturday, 19 June 2021

The MSG Leaders Summit in Noumea is faced with the task of bringing to an end the biggest tragedy

The MSG Leaders Summit in Noumea is faced with the task of bringing to an end the biggest tragedy to come out of the thesis of decolonisation, and how it has traumatised Melanesia so much over the past 60 years since 1961.

West Papua was to have been the first Melanesian country to have gained statehood if not for the Indonesian invasion. Today the dream of independence is as strong as first kindled by the Dutch, and hence the preparation for independence started in 1961. The Dutch knew West Papua would make it one day and be a global player like the rest of Melanesia do today because they became sovereign and independent through all the years West Papua chased its dream of self - determination. At the time the 'Fraud of West Papua' was scripted by the US under the label, 'stone - aged cannibals' who cannot impact on human civilisation, there was no MSG or Pacific Islands Forum which would have cushioned the fallacies and therefore push West Papua into statehood and sovereignty. The US knew its interests were the biblical truth, and that truth prevailed, but today the story is different. There is no 'US Interest' to give in to.
If West Papua must be free because of the children, that would be also a biblical truth. Papuans hope for independence would be driven today in a large measure due to the children of West Papuan. 

According to the official Indonesian version, there are no indigenous people in West Papua, and the rest of Indonesia for that matter so attrocities are legitimate state practice. In this scheme of things, the children of West Papua have no future in the former Dutch colony and an occupied territory.

The law is clear. The UN Convention on the Rights of the Child, to which Indonesia is a party, says children should not be separated from their families for whatever reason, even poverty. And Indonesia's Child Protection Act includes a five-year jail penalty for those who convert a child to religion different from their family's. In West Papua, religious leaders have little doubt that removing children is part of a broader effort to overwhelm the indigenous population; "It is Indonesia's long-term project to make Papua an Islamic place," says the head of the province's Baptist church, Socratez Yoman. "If Jakarta wants to educate Papuan children," says Christian leader Benny Giay, "why don't they build schools in Papua?"

Indonesia tried to push its reform packages to keep West Papua a part of Indonesia featured by the Special Autonomy Law or OTSUS and another offshoot, UP4B, which have failed to yield the outcomes expected by the Papuans. The Papuans expected self -determination to come on the back of these reform packages, flowing from the 14 Points Proclaimed by US President Woodrow Wilson in 1918 at Versailles that all colonial possessions be relieved, and the indigenous people let free. West Papuans know they qualified to be free in 1961.
So the question of MSG pussy - footing and masturbating about in terms of lack of data, hence the need for a fact - finding MSG Mission to West Papua in the next 6 months is baffling to an educated humanity in Melanesia and the Pacific. 

The decoy is a big laugh, and means we cannot define the collective national interests of the Melanesian Confederation. Definitely, West Papua's freedom is a national security interest for PNG, Melanesia, and the Pacific region. It was the 'US Interest' that gave birth to the West Papua Conflict, and MSG must stand ready to redress the conflict. 1 million Papuans lie in the graves whispering 'merdeka' silently, and their eyes still open, to be closed when the issue of independence is settled in their favor. It is the Melanesian spirituality that kept Melanesia alive for 60,000 years, a healing that must take place.The stolen children of West Papua who were taken to Java to be 'Indonesianised' was suggested as a policy in the early stages of the occupation industry by Indonesian government authorities and its military but dropped because it was inhuman.It means Indonesia is more medieval now than in 1961.

MSG, despite the arguments cooked up by 'Indonesianised' Papuans who can only speak for 60 years of Indonesian presence in West Papua, must take full responsibility to free West Papua. US didnot. Australia looked away. The Dutch were told to stand outside or get lost. Indonesia just wants to eat. 

The Melanesian Machiavelli must prevail as it has for 60,000 years. Give West Papua the opportunity to prove to the world that Papuans, and Melanesians, are today educated and stand ready to meet the bar of international society.
A referendum is in order, and Indonesia, there is one message. Get ready to blaze out of West Papua! Read the trend here: http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/pacific-beat/msg-formal-invitation-a-major-stepforward-in-west-papua-battle/1141736

Thursday, 20 May 2021

Meet the ‘Iron Lady’ behind Bougainville’s revolutionary leader

By PNG Bulletin Online -May 17, 202122066

Francis Ona's wife, Elizabeth shaking hands with Madang Governor, Peter Yama. Photo: supplied
By CALVIN CASPER

“He was the first black man I’ve ever seen in my life!

“He was so black! Seeing him had left me wondering how a person could have so much pigment to produce such black skin colour,” Elizabeth was recounting to me her yester-years of meeting the love of her life, the late revolutionary leader of Bougainville, Francis Ona.

But her eyes seemed far away from me, staring into the clear blue skies from underneath the home she was accommodated in on Buka Island.

It was a day after the inauguration of the 4th Bougainville House of Representatives in September 2020, when I met her.

She’s never left Guava Village – a place which had become home to her, since the start of the 1994 ceasefire from the bloody Bougainville Crisis.

This was her first-ever travel outside Guava on a special invitation by the Governor of Madang, Peter Yama, and I’ve had the privilege, along with the consent, to meet with her.

The year was 1974 and Elizabeth, the young ‘aine barasi’ (pretty lady) from Bokure Village on the volcanic Manam Island was at the Madang Technical College studying secretarial duties when she had met Francis Ona.

One of Elizabeth’s elder brother was married to Ona’s cousin and he had informed Ona of her younger sister studying in Madang.

Ona was studying at the University of Technology in Lae in Morobe Province, and had gone to Madang along PNG’s north coast to do his practical study on surveying.


The late Francis Ona. Photo:FB
He’d taken the time to visit the college to meet Elizabeth.

“I was scared of him because he was so black,” Elizabeth grinned across me. “We were having dinner at the mess when one of the college’s head boy, announced that I had a visitor.

“I went across to see who it was. I never got close to him. It was the first time a man had asked to see me. And he was black.

“He told me he was my in-law because of my brother and his cousin sister. He showed me a photograph of me and my brother and I believed him.

“He visits me in school from then on, although I never really took any keen interest in him.”

In 1975 Elizabeth had traveled to Bougainville to visit her brother who was working for the SHRM, a contractor to the Panguna Mine.

Ona had helped to pay for the airline ticket, and took her home to Guava.

“I did not finish school. I was supposed to finish school in 1975 and I was supposed to be working for the Stevedores in Madang in 1976. I’ve never returned home since.”

But Ona’s family were initially against their union because Elizabeth was a ‘redskin’.

“I did not mind what they were thinking. I had become Francis Ona’s wife; the black-skin man I once was so afraid of and did not have any feelings for.”

Like all normal couples Elizabeth and Francis had their ups and downs in the initial years of their union. However, Elizabeth who had come from so far to be with her husband, never once thought of deserting him to return home.

Francis Ona had never really finished school too. After only returning to the University of Technology in 1976, his mother died in October that same year, forcing him back home. There he found employment with the Bougainville Copper Limited (BCL) until his resignation.

It was in the early 1980’s that Elizabeth started seeing her husband and his sisters (both of them married to Madang men) talk of a revolution against the Panguna Mine.

“I am a woman and I know my place was with my kids and in the home. I did not pay much attention to their discussions or what it was about.

“Until 1988 my house had hosted many meetings between my husband and his sisters or with other people. I was at times privy to some of the conversation. But I kept reminding myself that I am from another place and whatever they were talking about is because they were landowners and have the right to talk about or dispute with the company, not me. And that kept me away from their discussions, which had grown in frequency in 1988.”

It was on November 25 1988, when her female in-laws broke the news to Elizabeth that everything that were deliberated in all their meetings at their home, will be “executed tonight” she recounted the exact words.

It was the same day Francis Ona had resigned from his job with the mine, brought home all his finish-pay and airline tickets for his wife and children and told Elizabeth to “take the money and the kids and return to your home”.

“Our father told me he can’t say whether or not he will make it out alive from what he’s planned to do.

“But I refused to leave him. I told him that I had come all this way to be with him and that I will stay here with him.

“I have seen barely little of him since then. How he disappeared from us that afternoon and was whisked away, I would not know. He was the leader and he was well protected by his security guards.

“I was scared and confused. I had so many things in the house. I was given an hour to pack, however, I packed from 5pm in the afternoon until 10pm in the night. One of my brothers, another in-law of my husband, brought a truck and all our belongings were transported to the village.

“That night, the Pink Palace at the mine township of Panguna – an administrative building was the first structure that was blown up. Right at 12 mid-night, signaling the start of the revolution against the BCL and Panguna Mine.”

Locals surrounding the mine were aware of what would happen and they stood and watched as the night sky was lit up by the huge explosion.

From their union up until eruption of the ‘Bougainville Crisis’ in 1988, Francis Ona and Elizabeth had five children.

“Our fifth child, a daughter was 3-days old when the fighting started. I did not have the time to clean her up properly when I ran off with her and the other children into the forest.

“I ran away with three small children – one of them a three-day old baby. The two boys were with their uncles at Mamu, a place on the hills behind Arawa Town.

“You cannot imagine those times, when we would scramble for cover when PNG Defence Force helicopters hover over us and were spraying bullets from their machine guns into the forests.

“We were deep in the jungles over the Crown Prince Range. People from this area took us in and helped us hide from the fighting. The place was so rugged. Sometimes we would trip and fall in the dark when the choppers were shooting down. But the adrenaline quickly got us back on our feet as we race for cover.

“My baby would be hanging in a lap-lap in front of me and I would be dragging her older sister, who was 5, behind me when we race for cover. My dear mother would be carrying the elder sister of the two and following closely behind us. It was a tough going.

“The place was mountainous, very rugged and so slippery under the rain – and it rains often in the jungles.

“Except for the ‘taro-kongkong’ there was no other food in the area. We lived on the ‘singapore taro’ until we returned back to our village after two years.

“My children were town babies. But it was a blessing to me that none of them cried or nagged me for store goods. They all fed from the ‘taro-kongkong’ or ‘singapore taro’ that were available to us.

“It was also a blessing that none of my children were sick when we were in hiding. I was apprehensive about my three-day old baby; given she was newborn. But God was good to us. None of them fell ill until we were allowed to return to our desolated home.

“My children only know about sleeping on mattresses and it was really heart-breaking to see them sleeping on the damp earth and out in the cold with nothing to keep them warm.”

Elizabeth’s mother passed away and was buried at the village after they were allowed to return home.

In all those years of hiding, Elizabeth and her children only met their father once. He was brought to them by his security guards.

Francis Ona was highly guarded and protected. His movement, his hiding and his rendezvous with whoever he wanted to meet with, in those fighting days, was always top secret.

“During that first-ever meeting with us, his youngest daughter did not know that the man who had cuddled her was her father. She had refused him carrying her. She was over a year and was able to speak so she had told him then that ‘you’re not my daddy’.

“I wasn’t that scared even with the fighting. It was a very scary experience for everyone in Bougainville. But I could not let fear cripple me from caring for my small children. I only worried about the safety of our father, not scared. I was thinking, if I would be scared who will take care of my children. I have to be strong for them.”

After a year in the jungles, the people were urged back to their villages by the security forces.

“We did not return directly to our village. The first year out from hiding, we had spent at another village before we were certain we could return home. It was two years before we actually returned home.

“I’ve been there, well before the start of everything ever since until today,” she smiled openly at me.

In saying that, Elizabeth literally meant she has never ventured beyond her Guava Village, since fleeing the fighting and after returning to resettle in 1990, either into the now-battered townships of Panguna or Arawa.

Elizabeth later gave birth to two more children in 1995 and 1997. Both of them are now attending colleges in the country.

She however, lost her third-born daughter in 2004, eight (months) before she lost her husband, the late revered revolutionary leader, Francis Ona.

“She was 21. We were still mourning the loss of my daughter when we lost our father. We did not have time to complete burial rituals and customary obligations. It was painful.

“But I still remained at Guava, my husband’s home, to this day.”

The death of Elizabeth’s husband is still a mystery to her. Francis Ona was sick for exactly a week before he succumbed to his fate.

“He had fallen ill on a Sunday, and passed away quietly the following Sunday. He would say he felt a paralyzing heat pass from his feet up to his heart. But we never actually knew what was wrong with him.

“I still visit and clean his grave every time I can.

“Since he had come out of hiding for the first time in 1995, I have always been suspicious of some of the company he kept. There was one time two expatriates who were among a rally hosted by our father in Arawa, when one of them told me he was a spy and that he had taken a photograph of me. I told our father to be wary and careful of the people who are about him. But he never really bothered about what I had said.

“So like everyone else, till today, I still do not know what killed him. He’s death is still a mystery to me.”

Apart from the fighting, the death and the misery that came with the decade-long Bougainville Crisis, Elizabeth is proud of the cause her husband had led.

“He was not a criminal. He stood up for his people, the landowners and especially women. His sisters and women landowners would be really worried visiting him and telling him about the destruction and what the company (BCL) had done to their land and he would sympathize with them.

“The way I see it is, land is a mother to all of us. If we destroy it by digging it up and rudely cutting it open for greed, who is going to look after us, our children and our grandchildren into the future?

“God gave us land to look after and it will in turn look after us. But the land around Panguna is destroyed beyond repair. It is so ruined. How will it look after our children and their children into the future?

“So I think my husband stood up for a worthy cause.

“But of course there are people who celebrate me as the woman behind the revolution, and there are others who don’t think the same about me.”

Prior to our meeting, Elizabeth had made me promise that I would not ask her anything political about the entire bloodied history of the revolution her husband started and led.

However, having settled in and opening up to our conversation, Elizabeth told me, having suffered through all these years, she wants to see something fruitful from what her husband had championed.

I was curious about what she meant by a ‘fruitful outcome’ and so I ventured cautiously.

“Oh well, I want to see Bougainville becoming independent. Not independent in the sense that it would completely break away and isolate from Papua New Guinea, but being independent in the sense that it can still remain a very close friend to PNG, just like what’s currently going on between Papua New Guinea and Australia. This is what I want to see in the end.

“It would mean much to me. I will be a happy woman.”

Calvin Caspar is a former Chief Sub Editor with the National Broadcasting Corporation based in Port Moresby. He currently resides in Bougainville. Email: calvin.caspar@gmail.com

Contact us: editor@thepngbulletin.com

Saturday, 15 May 2021

Catatan Bung Iwan Penthol - "HOMRATKU UNTUK TPNPB-OPM"


Hormat untuk kalian yang bertahan dihutan (TPNPB-OPM), digunung yang terus berjuang, aku menundukkan kepala dengan takjub. Kalian adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran tertinggi dalam berjuang..level sebuah kesadaran yang tidak kami daptkan disini.

Perjuangan kalian dalam membebaskan diri dari bentuk kolonialisasi yang di kemas lewat jargon kosong nasionalisme-NKRI, tak lebih dari kedzoliman kapitalisme/imperialisme yang tengah dijalankan oleh rezim bonekanya di indonesia. 

Perjuangan yang membutuhkan militansi yang sangat tinggi, kesadaran yang melampaui intelektual di negri kami. Mengapa?. Karena disini kami masi dalam takaran memperdebatkan sebuah platform, sebuah isu anti imperialis/kapitalis & borjuasi reformis gadungan boneka dari imperialis. Tapi kau!, sudah melampaui kesadaran kami, sebuah tindakan nyata, kongkrit hasil dari kesimpulan dari literatur lusinan buku-buku progresif. meninggalkan semua akan subyektifisme.

Cita-cita yang cukup mulia dari takdir sejarah yang memang harus kau lakukan untuk mendapatkan tanah air merdeka Papua.

Disini hanya segelintir manusia sadar..sisanya gerakan sampah & kami masih terus belajar memahami literatur-literatur yang ada di buku untuk sebuah pembebasan. Sedangkan sisa manusianya disini tidak pernah terbongkar kesadarannya dalam berjuang, asik dengan kemiskinannya kerja cari duit...kerja cari duit, itulah cerminan dari manusia disini yg Ahli dalam Menderita, keburu tunduk pada penindasan selama faedahnya belum dirampas. Karna itu rasa takjubku pada kalian yang mengangkat senjata dalam berjuang, menjadi catatan terpenting dalam sejarah yang terus bergerak maju.

Mereka yang bilang kalian frustasi, sebetulnya adalah mereka yang disini yang frustasi karna tak melakukan apa-apa dalam sistem penindasan selama ini, selain hanya berkonsultasi pada rumah akademiknya yang tak memberikan solusi apapun juga.

Hormatku sekali lagi buat kalian cukup dalam. Hidup Sosialisme, Hidup Perjuangan bagi rakyat tertindas. Salam Pembebasan! 

Hidup Perjuangan Rimba Hutan, yakni Perang TPNPB-OPM yang selalu eksis melawan kekuasaan yang menindas