Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea

Tuesday, 10 May 2022

MENDUKUNG PERTEMUAN IPWP DI PARLEMEN EROPA

HIMBAUAN UMUM

(IPWP - EU Launch and discussion)

Tanggal 12 Mei 2022

“West Papua: Hak Asasi Manusia, Penentuan Nasib Sendiri dan Visi Negara Hijau / Human Rights, Self-Determination and Green State Vision) 

Sejak tahun 2001, Uni Eropa telah mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan mengalokasikan dana lebih dari £4,7 juta (dirupiahkan sekitar Rp. 71.620.097.373,00 milyar) khusus untuk dua provinsi Papua dan Papua Barat untuk bidang demokrasi, masyarakat sipil, proses perdamaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perencanaan penggunaan lahan. Selain itu, Uni Eropa juga mendanai sejumlah proyek investasi di Indonesia dengan nilai dana lebih dari £112 juta (setara Rp. 1.707.646.934.560,00 triliun) untuk sektor perubahan iklim, deforestasi, pendidikan, kesehatan dan hak asasi manusia, yang mencakup kegiatan juga di Provinsi Papua dan Papua Barat di West Papua.
 
Pembiayaan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas membangun sejumlah sektor dan bidang sebagaimana disebutkan di atas, namun realitas yang terjadi jauh dari harapan pendanaan itu. 

Setengah abat lebih, bangsa Papua hidup dalam ketakutan, tanpa sedikit pun merasakan kedamaian. Hak Asasi Manusia tinggal nama bagi bangsa Papua. Hak-hak dasar Bangsa Papua sebagai manusia telah dirampas oleh masifnya aktifitas kolonialisme Indonesia yang tersistematis di West Papua. 
 
Uni Eropa harus mengetahui bahwa pendanaan yang dilakukan selama ini disalahgunakan oleh Indonesia, dimana bagi kami bangsa Papua yang masih menganggap keberadaan Indonesia atas West Papua merupakan pendudukan secara ilegal (invasi) sebagai mana kami baru saja peringati pada 1 Mei 1963 sebagai hari dimulainya teror di West Papua – Pemerintah kolonial Indonesia telah menggunakan dana tersebut untuk memperlancar tindakan “genosida” terhadap penduduk pribumi West Papua dan “ekosida” atas seluruh sumber daya alam West Papua, sambil terus mengerahkan ribuan militer bersenjata lengkap mulai dari kampung-kampung (pedesaan) hingga di kota-kota seluruh West Papua sebagai tameng untuk melindungi dan memelihara kejahatan itu sendiri, sambil terus meneror dan membunuh penduduk pribumi West Papua. 
 
Sejak pendudukan Indonesia atas West Papua sampai sekarang, lebih dari 500.000 orang tak berdosa telah dibunuh oleh militer kolonial Indonesia dalam apa yang disebut sebagai ‘genosida gerak lambat atau slow motion genocide’ – Dilaporkan oleh sejumlah badan kredibel bahwa lebih dari 60.000 orang West Papua tengah mengungsi dan terlantar di sejumlah tempat di West Papua akibat serangan militer (Tentara dan Polisi) Indonesia – Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 25.000 pasukan militer (Tentara dan Polisi) di ke West Papua. Kondisi ini terus terjadi di tengah krisis pandemi COVID-19. 
 
Seluruh dunia harus ketahui, khususnya Uni Eropa dan semua organisasi pendonor dana yang mengirimkan uang ke Indonesia bahwa sesungguhnya kalian sedang mendanai tindakan genosida oleh Indonesia atas West Papua yang diduduki secara ilegal di wilayah dekolonisasi yang belum selesai – Indonesia memusnahkan orang Melanesia di West Papua, membantai kita seperti binatang dan itu dibayar tagihan-nya oleh masyarakat internasional.
 
Hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 mendatang, Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) bersama Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP) akan melakukan pertemuan penting dan bersejarah dengan Parlemen Eropa di Kantor Parlemen Uni Eropa di Brussels – Belgia, untuk membahas semua persoalan ini, sekaligus mendesak Uni Eropa untuk segera menindaklanjuti sikap dukungannya untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB berkunjung ke West Papua. 
 
Adapun para pembicara yang akan hadir diantaranya adalah:
 
★ Benny Wenda, Interim President of ULMWP – Provisional Government of West Papua, 
★ Alex Sobel MP, Anggota Parlemen (UK) – Ketua IPWP, 
★ Ralph Regenvanu, Pemimpin Oposisi Negara Republik Vanuatu – Anggota IPWP (Parlemen Internasional untuk West Papua), 
★ Jojo Metha, CO-Founder Stop Ecocide International, 
★ Carles Puigdemont , Presiden Catalunya, Anggota Parlemen Eropa – Wakil Ketua IPWP,
★ Pernando Barrena, Anggota Parlemen Uni-Eropa (Kiri).

Pertemuan ini akan berlangsung selama lebih dari dua jam, akan berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), Penentuan Nasib Sendiri dan Visi Negara Hijau West Papua (Human Rights, Self-Determination and Green State Vision).
 
Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen bangsa Papua dan rakyat West Papua di seluruh teritorial West Papua dari (Sorong sampai Merauke), dan juga yang ada di luar negeri serta solidaritas Indonesia, Melanesia, Pasifik dan masyarakat internasional dimana pun anda berada untuk menyatakan dukungannya atas pertemuan yang akan berlangsung di kantor Parlemen Uni Eropa di Brussels tersebut. 

Kegiatan dan aksi-aksi dukungan dapat dilakukan secara damai dan bermartabat, baik dalam bentuk demonstrasi damai, mimbar bebas, diskusi, ibadah dan doa serta kampanye di media. 

Aksi dilakukan mulai:
Hari : Selasa – Kamis,
Tanggal : 10 s/d 12 Mei 2022 | WWP.
 
Dengan tema kunci sebagai berikut:

1. Prov. Gov. Support IPWP meeting in EUROPEAN PARLIAMENT.
(Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) Mendukung Pertemuan IPWP di PARLEMEN EROPA).
 
2. European Union Stop Funding Special Autonomy.
(Uni Eropa Segera Berhenti Mendanai Otonomi Khusus Papua).
 
3. European Stop Investment in West Papua.
(Eropa Segera Berhenti Menanam Investasi di West Papua).
 
4. We Demand UN High Commissioner Visit to West Papua.
(Kami Menuntut Kunjungan Komisaris Tinggi PBB segera ke West Papua).

Mulai sekarang, dunia harus mendengar kami (West Papua). Kami telah siap untuk berdiri sendiri dengan rumah kami sendiri dan siap bekerja bersama dengan anda untuk memastikan stabilitas planet bagi kehidupan seluruh Komunitas Makhluk di seluruh dunia dengan visi kami yang besar “Green State Vision” dengan Undang-Undang Dasar Sementara yang memberikan jaminan bagi seluruh aspek kehidupan, dimana West Papua yang merdeka dan akan menjadikan ekosida sebagai kejahatan serius, sebagaimana yang di paparkan dalam Deklarasi Green State Vision pada 4 November 2021 ditengah-tengah KTT COP26 di Glasgow – ini berbeda jauh dengan Indonesia yang hanya datang memusnahkan manusia dan menguras (eksploitasi) sumber daya alam kami, memberikan konsekuensi buruk bagi dunia.
 
Hentikan negosiasi perdagangan Uni-Eropa – Indonesia dan hentikan pendanaan EROPA terhadap Indonesia. Sumber daya yang diperdagangkan Indonesia berasal dari West Papua yang diduduki secara ilegal – Setiap pebisnis/investor berbasis Eropa yang tengah beroperasi di West Papua harus berhenti! Juga berhenti mendukung “Otonomi Khusus” yang bukan solusi dan telah ditolak oleh mayoritas rakyat West Papua, setidaknya hingga Uni Eropa harus benar-benar memastikan bahwa kunjungan KT-HAM PBB itu benar-benar terjadi! – Kami menyambut baik seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UN Hight Commissioner) ke West Papua.
 
Demikian himbauan umum ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan berlimpah terima kasih.
 
Port Numbay – West Papua, 9 Mei 2022

KEMENTERIAN URUSAN POLITIK
PEMERINTAHAN SEMENTARA ULMWP
(United Liberation Movement for West Papua)

ttd
Bazoka Logo 
Menteri
________________
TEMBUSAN
1. Interim Presiden, Hon. Benny Wenda
2. Interim Prime Minister, Rev. Edison Waromi, S.H
3. Chairman of the West Papua Council, Mr. Buchtar Tabuni
4. Arsip

Sumber :https://www.facebook.com/100080144407661/posts/122358827112264/

#EU #UniEropa #EUROPEAN πŸ‡ͺπŸ‡Ί #WelcomeUNHC πŸ‡ΊπŸ‡³ #WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Monday, 2 May 2022

Kontak tembak TPNB NGALUM KUPEL VS TNI-POLRI di Pengunungan bintang 1 mey 2022

Papua News:
* Perihal : KONTAK TEMBAK DI WILAYAH DISTRIK OKBIBAB KAB. PEGUNUNGAN BINTANG ANTARA PERSONIL GABUNGAN TNI-POLRI DENGAN POK KKB NGALUM KUPEL* 

A. Fakta - Fakta 

1.  Pada hari ini Minggu 1 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WIT telah terjadi kontak tembak di wilayah Distrik Okbibab antara personil gabungan TNI-POLRI dengan Pok KSTP Ngalum Kupel yang mengakibatkan 1 (Satu) personil Brimob dan 1(Satu) personil Pamtas TNI mengalami luka tembak. 

2. Adapun identitas korban sebagai berikut : 

a. Nama : Vany Putra Perdana
    Pangkat / NRP : Bripda / 98100689
    Kesatuan : Batalyon C Resimen III 
    Paspor 

b. Nama : Willy John
    Pangkat / NRP : Pratu / 31170687121196
    Kesatuan : Ta Batalyon 431

B. Kronologi kejadian sebagai berikut : 

1. Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 10.45 WIT bertempat di Kampung Apmisibil, Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang telah terjadi kontak tembak antara Pok KKB Ngalum Kupel dengan Satgas Damai Cartenz 2022 Pos Okbibab dan Satgas Kodim Yonif 431/SSP Pos Okbibab CO 54 M 453095 9483475 yang mengakibatkan Bripda Vany (Anggota Satgas Aman Damai Cartenz 2022 Pos Okbibab) terkena tembakan pada bagian pinggang dan Pratu Willy Jhon (Anggota Satgas Kodim Yonif 431/SSP) terkena tembakan dibagian kaki. 

2. Untuk Arah tembakan berasal dari barat Koramil Okbibab serta tepat disamping SMP Okbibab Gereja Protestan. 

3. Jumlah Kelompok KSTP berkisar +- 5 orang dengan membawa 3 Pucuk Senjata salah satu senjata yang terlihat berjenis senjata AK 

4. Saat melaksanakan Pengamanan Ibadah di Gereja personil TNI Polri berjumlah 11 Orang (8 Personil dari 431 dan 3 Personil dari Brimob Damai Cartenz) yang dimana 6 orang melaksanakan Pengamanan di Luar (5 Personil 431 dan 1 Personil Damai Cartenz) dan 5 Personil Lainnya melaksanakan ibadah didalam gereja. 

5. Sampai saat ini kedua korban sudah berada di Pos masing masing menunggu Evakuasi yang rencana akan dilaksanakan oleh Helly Damai Cartenz. 

6. 1 Unit Helly milik Polri (Damai Cartenz) melaksanakan Evakuasi menuju Distrik Okbibab dari Bandara Sentani pukul 12.45 WIT. 

7. 2 Unit Ambulance sudah standby di Bandara Sentani untuk melaksanakan evakuasi ke Rumah Sakit.

1 Mei 2022 Dirayakan Menteri Urusan Politik Pemerintah Sementara West Papua

Memperingati 59 Tahun Aneksasi West Papua dan HUT ke—1 Pengumuman Kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP, Panitia Penyambutan KT-HAM PBB Wilayah Mamta gelar ibadah doa, bersama dengan Menteri Urusan Politik dan Ketua West Papua Council
——————————
Jayapura (PORT NUMBAY), TABI | Minggu, (1/05/2022) Panitia Penyambutan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB wilayah Mamta bersama dengan Pemerintah Sementara dan Ketua West Papua Council menggelar ibadah doa bersama dalam rangka merefleksikan penderitaan panjang 59 tahun aneksasi West Papua ke dalam negara kolonial Indonesia dan sekaligus juga merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Pengumuman Kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP pada 1 Mei 2021 lalu.

Dalam kesempatan itu, Ketua West Papua Council Mr. Buchtar Tabuni mengatakan “pada peringatan aneksasi West Papua di usia yang ke 59 tahun ini, kami bangsa Papua tetap tegas menyatakan menolak”

“Kami merasa bahwa garis politik kami, sejarah penderitaan kami, letak geografis kami sama sekali tidak ada hubungan dengan bangsa Indonesia dan kami adalah bangsa Melanesia. Kami hari ini menyatakan menolak dan kami akan kembali kepada saudara-saudari kami Melanesia” tegasnya dalam penyampaian siang tadi (1/05).

Sementara itu, Menteri Urusan Politik Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP) Mr. Bazoka Logo mengatakan “hari ini 1 Mei 2022 kami Pemerintah Sementara memperingati HUT Kabinet Pemerintah Sementara yang pertama”

“Kami juga memperingati 1 Mei sebagai hari deklarasi Komando West Papua Army. Kami bersyukur TUHAN telah mengantarkan kami pada usia ini. Kami yakin dan percaya, ke depan TUHAN akan mengantarkan kami pada kemerdekaan dan kedaulatan penuh di luar hukum dan politik NKRI secara damai”

Kegiatan telah berlangsung dengan aman hingga selesai, dengan mengusung tema berikut sebagai pernyataan sikapnya:

[1]. We refuse the Indonesia ilegal occupation 1 May 1963.
[2]. We support international Parliament for West Papua Meeting in EU Parliament.
[3]. Indonesia Government Allow UN High Commisioner to West Papua.
[4]. 7 Regional Executive celebrate Cabinet announcement 1 May 2021.
____
Gelang Kaki πŸ‘£πŸ“Ώ✴️

#T2W #GEF
#Gitar_Ekwa_Family 
#T2W_FHOTOGRAPHY

#1Mei #1May #WestPapua #WelcomeUNHC πŸ‡ΊπŸ‡³ #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Wednesday, 27 April 2022

Buchtar Tabuni soal Jeffry Pagawak, ULMWP, JDP dan TPN OPM

Kepada semua orang Papua secara individu maupun kelompok atau organisasi yang berafiliasi di ULMWP agar tidak terpengaruh dengan kemauan OPM TPN versi Jeffry Pagawak dkk dengan pemerintah kolonial Indonesia melalui JDP, 

Kelompok ini (Jefri Pagawak dkk) ULMWP sebelumnya dalam kepemimpinan Octavianus Mote pernah membawa/ menjalankan agenda JDP namun dalam sidang luar biasa Dewan Komite yang sekarang di sebut Komite Legislatif ULMWP sebagai pemegang hak Veto di ULMWP, telah membatalkan semua agenda JDP di ULMWP dan memecat keluar dari ULMWP kepada oknum-oknum yang menjadikan ULMWP sebagai sarana untuk mempermudah menjalankan program JDP di dalam wadah ULMWP.
Individu yang saya maksud adalah Leone Tanggahma dkk dari WPNCL, Oktovianus Mote dkk dari NFRPPB, Victor Yeimo dari PNWP.

Setelah pemecatan di lakukan dari ULMWP, kelompok ini sekarang berlindung di bawa payung TPNB OPM dan klaim mereka yang berjuang dan punya basis lalu menentang dan menolak semua program ULMWP selama ini, ternyata kepentingan mereka tidak lain yang adalah hanya mau berdialog dengan Jakarta makanya mereka ini selalu menentang seluruh program ULMWP

Saya , Buchtar Tabuni sebagai Deklarator ULMWP, berharap kepada semua organisasi yang berafiliasi dalam ULMWP, agar tetap fokus pada agenda ULMWP yaitu lobi untuk ULMWP full membership di MSG dan lobi ULMWP untuk intervensi internasional berdasarkan keputusan negara-negara anggota Afrika, Caribbean dan Pasifik Island Forum, ACP atas kejahatan militer kolonial Indonesia terhadap warga sipil orang asli Papua sejak West Papua di integrasikan ke dalam NKRI pada 1963 sampai saat ini.

Demikian penjelasan saya atas kemauan JDP kepada pemerintah kolonial Indonesia dalam link di bawah ini.

Friday, 22 April 2022

Alamat Tujuh Wilayah Adat Pemerintah Sementara West Papua

Kita telah tahu bagaimana Pemerintah Kolonial Indonesia memaksakan kehendaknya, untuk melakukan Pemekaran DOB saat ini di Papua. 

Maka, Rakyat West Papua perlu ketahui bahwa: Rakyat dan Bangsa Papua melalui "Pemerintah Sementara West Papua" telah Mempunyai 7 [tujuh] Wakil Pemerintahan Wilayah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara West Papua [UUDS] yaitu:

1. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah MAMTA
2. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah SAIRERI
3. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah DOMBERAY
4. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah BOMBERAY
5. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah LAPAGO
6. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah MEE-PAGO
7. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah ANIM-HA

Berikut adlh; Alamat Wakil Pemerintah Sementara West Papua di 7 Wilayah.
_______________________
➡️ https://www.facebook.com/Mamta.Region
➡️ https://www.facebook.com/Saireri.Region
➡️ https://www.facebook.com/Domberay.Region
➡️ https://www.facebook.com/Bomberay.Region
➡️ https://www.facebook.com/LaPago.Region
➡️ https://www.facebook.com/MeePago.Region
➡️ https://www.facebook.com/AnimHa.Region

#ProvisionalGovernmentOfWestPapua
#WelcomeUNHRC #FreeWestPapua

Thursday, 21 April 2022

Bilang Keladi Pecah Belah dalam Perjuangan Papua Merdeka

Kepada semua orang Papua secara individu maupun kelompok atau organisasi yang berafiliasi di ULMWP agar tidak terpengaruh dengan kemauan OPM TPN versi Jeffry Pagawak dkk dengan pemerintah kolonial Indonesia melalui JDP, 

Kelompok ini (Jefri Pagawak dkk) ULMWP sebelumnya dalam kepemimpinan Octavianus Mote pernah membawa/ menjalankan agenda JDP namun dalam sidang luar biasa Dewan Komite yang sekarang di sebut Komite Legislatif ULMWP sebagai pemegang hak Veto di ULMWP, telah membatalkan semua agenda JDP di ULMWP dan memecat keluar dari ULMWP kepada oknum-oknum yang menjadikan ULMWP sebagai sarana untuk mempermudah menjalankan program JDP di dalam wadah ULMWP.
Individu yang saya maksud adalah Leone Tanggahma dkk dari WPNCL, Oktovianus Mote dkk dari NFRPPB, Victor Yeimo dari PNWP.

Setelah pemecatan di lakukan dari ULMWP, kelompok ini sekarang berlindung di bawa payung TPNB OPM dan klaim mereka yang berjuang dan punya basis lalu menentang dan menolak semua program ULMWP selama ini, ternyata kepentingan mereka tidak lain yang adalah hanya mau berdialog dengan Jakarta makanya mereka ini selalu menentang seluruh program ULMWP

Saya , Buchtar Tabuni sebagai Deklarator ULMWP, berharap kepada semua organisasi yang berafiliasi dalam ULMWP, agar tetap fokus pada agenda ULMWP yaitu lobi untuk ULMWP full membership di MSG dan lobi ULMWP untuk intervensi internasional berdasarkan keputusan negara-negara anggota Afrika, Caribbean dan Pasifik Island Forum, ACP atas kejahatan militer kolonial Indonesia terhadap warga sipil orang asli Papua sejak West Papua di integrasikan ke dalam NKRI pada 1963 sampai saat ini.

Demikian penjelasan saya atas kemauan JDP kepada pemerintah kolonial Indonesia dalam link di bawah ini.

Wednesday, 20 April 2022

Kolonialisme Primitif

Papua tidak pernah ikut dalam arus nasionalisme Indonesia. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Papua tidak ada disana. Ketika para elit Indonesia, dengan arahan dan bimbingan dari Jepang, mempersiapkan kemerdekaannya pun Papua tidak ada disana. 

Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memang membahas batas-batas wilayah calon negara Indonesia. Dimanakah wilayah negara yang nantinya disebut Indonesia itu?  

Dalam episode sejarah yang tidak pernah diajarkan kepada generasi tua dan muda Indonesia ini berlangsung perdebatan hangat antara Muhamad Yamin, Sukarno, dan Muhammad Hatta. 

Sukarno mengatakan bawah Indonesia adalah semua wilayah kepulauan antara dua benua dan dua samudra. Tentu maksudnya wilayah kepulauan yang terletak antara Asia dan Australia; dan Samudra Hindia dan Pasifik. 

Yamin adalah yang paling ambisius. Dia mengatakan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah kekuasaan Majapahit -- dari semenanjung Malaya hingga ke Papua. Papua harus masuk ke wilayah Indonesia untuk menghormati perjuangan para 'nasionalis' (kebanyakan yang dibuang kesana adalah kaum Komunis yang memberontak pada tahun 1926) yang dibuang ke Boven Digul, dekat Merauke, di Papua. Yamin mengusulkan wilayah Indonesia termasuk Kalimantan Utara, Semenanjung Malaya, Timor Portugis dan Papua. 

Sementara Hatta, satu-satunya diantara ketiganya yang pernah sebentar dibuang ke Digul, lebih berhati-hati. Hatta tidak setuju dengan Yamin. Untuk Hatta, Papua adalah sebuah bangsa tersendiri.  

Saya mendapati kutipan pendapat Hatta dari makalah Dr. Richard Chauvel. Hatta mengakui bahwa Papua adalah bangsa Melanesia. Oleh karena itu, dia mempertanyakan, jika orang Melanesia dimasukkan ke dalam Indonesia, bagaimana dengan orang Melanesia lainnya? Akankah wilayah Indonesia sampa ke Kepulauan Salomon? Apakah kita mampu mengelola wialyah yang sedemikian luas? Apakah kita tidak akan menjadi negara yang imperialistik? 

Hatta melanjutkan, "Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak usah khawatir akan Papua, kita serahkan kepada orang Papua saja. Saya mengakui bahwa orang Papua juga punya hak untuk menjadi orang merdeka, tapi orang Indonesia untuk beberapa waktu, untuk beberapa dekade ke depan, tidak punya kemampuan dan kekayaan untuk mengajari orang-orang Papua sehingga mereka menjadi manusia merdeka." (Catatan: Naskah risalah sidang BPUPKI tidak ada pada saya saat ini. Saya memakai versi Dr. Chauvel).

Suara Hatta adalah suara minoritas. Mereka yang berkumpul di BPUPKI lebih menerima idenya Yamin dan Sukarno tentang Indonesia Raya -- 39 dari 66 anggota BPUPKI mendukung. Wilayah Indonesia adalah bekas wilayah negara Hindia Belanda, bekas penjajahnya. 

Namun kita tahu, sesudah Konperensi Meja Bundar, Papua tetap dibawah Belanda. Baru pada tahun 1962, Presiden Kennedy, karena takut Indonesia jatuh ke tangan Komunis, memfasilitasi perundingan yang menghasilkan New York Agreement. Disana ditetapkan bahwa untuk sementara Indonesia akan mengurus Papua secara administratif. Kemudian akan ada Penentuan Pendapat Rakyat untuk menentukan apakah Papua akan menjadi negara merdeka atau bergabung dengan Indonesia. 

Sesudah PD II, Belanda mulai mengadakan sistem pendidikan di Papua. Belanda juga mulai menciptakan elit-elit Papua. Ide awalnya, wilayah ini akan dipakai untuk menampung orang-orang Indo-Eurasian (peranakan Belanda dan pribumi) yang tidak mau pindah ke Nederland. Kebijakan yang sama mereka lakukan di Afrika Selatan. 

Dari sinilah sesungguhnya nasionalsme Papua terbangun. Persis seperti nasionalisme Indonesia. Ia mula dari golongan terdidik. 

Perpindahan administrasi ke Indonesia membawa akibat buruk bagi orang Papua. Indonesia sesungguhnya tidak mampu mengelolanya. Ekonomi Indonesia mulai morat-marit pada tahun 1960an. Tentara yang dikirim kesana, karena kesulitan ekonomi di negaranya sendiri, menjadi penjarah. Mereka mengangkuti apa saja yang bisa diangkut. 

Memoar Jusuf Wanandi, "Shades of Grey" menceritakan itu semua. Bahkan kabel telpon pun diangkut, diambl tembaganya untuk dijual. Wanandi kesana pada tahun 1967 dan mendapati kelaparan hebat. "Tidak heran kalau orang Papua amat membenci kita," demikian tulisnya. Dia meminta dana untuk mengimpor bahan makanan ke Papua. Suharto menyuruhnya untuk mengambil US$17 juta dari dana yang dia simpan di sebuah bank di Singapore.  

Penentuan Pendapat Rakyat dilakukan pada tahun 1969. Hanya 1025 orang yang 'dipilih' untuk mengikuti Pepera ini. Pemerintah Orde Baru berkilah, dan diamini oleh PBB yang sudah lelah dengan masalah ini, bahwa 'musyawarah dan mufakat' lebih diutamakan ketimbang sebuah referendum langsung. Kita tahu, mekanisme yang sama menghasilkan Suharto yang memerintah selama 32 tahun. Pepera dilakukan lewat tipu daya dan todongan senjata. 

Karena proses yang penuh dengan kecurangan dan tipu daya ini, tidak terlalu mengherankan bila persoalan Papua tidak akan pernah selesai. Ia berbiak. Generasi yang lebih baru tidak akan pernah lupa apa yang dialami oleh orang tua mereka di jaman operasi militer yang dilakukan oleh Orde Baru. Pembunuhan-pembunuhan dan kekerasan itu memang bisa ditutupi dari sebagian besar rakyat Indonesia. Namun tidak bisa hilang dari ingatan orang Papua. 

Bangsa Papua adalah bangsa paling malang di dunia ini. Terlalu sering mereka dianggap sebagai bangsa 'primitif.' Mereka dianggap tidak cakap mengurus diri sendiri. Mereka tidak pernah diajak bicara mengenai nasib mereka sendiri. Semuanya ditentukan oleh pihak luar. 

New York Agreement pada 1962 ditentukan oleh Indonesia, Amerika, dan Belanda. Pepera 1969 hanya diikuti 1025 orang (tidak semuanya orang Papua asli) dengan manipulasi, intimidasi, dan ancaman senjata. 

Imajinasi orang Indonesia terhadap Papua pun mewarisi imajinasi Yamin dan Sukarno yang imperialistik itu. Imajinasinya adalah imajinasi wilayah, bukan imajinasi tentang rasa persaudaraan sesama bangsa. 

Orang Indonesia selalu merasa bahwa kekayaan alam mereka di Papua dirampas oleh pihak asing. Orang Indonesia mau kekayaannya. Tetapi tidak mau dengan manusianya. Orang Indonesia tidak pernah peduli dengan nasib orang Papua. 

Ketika orang Papua menyatakan keinginannya menentukan nasib sendiri, selalu saja muncul argumen: jika Papua merdeka, kekayaan mereka akan diambil Amerika, Australia atau orang-orang asing. Argumen seperti ini muncul karena perasaan yang mengklaim diri lebih superior. Orang Papua tidak mampu mengelola dirinya sendiri. 

Memang, orang Indonesia merasa bahwa kebudayaan mereka jauh lebih superior dari orang Papua. Tidak terlalu sulit untuk mendapati hal ini dalam hidup sehari-hari. Di beberapa daerah di Indonesia dijumpai larangan untuk menerima kos orang Papua karena mereka dianggap sebagai pemabuk dan pembuat onar. Orang Indonesia tidak apa-apa kalau mabuk. Tetapi orang Papua? Tidak boleh. Pandangan merendahkan ini berlangsung di semua lini. 

Kini, ketika pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan pembangunan infrastruktur di Papua. Itu semua untuk konsumsi publik di Indonesia. Tidak pernah terdengar suara langsung dari Papua. Tanyakanlah kepada orang Papua, mengapa Anda tidak berterima kasih untuk semua infrastruktur yang Anda dapat? Jawabnya seringkali, "Itu untuk kitong kapa? Itu dong pu jalan tho?" 

Kalau ada konstruksi teoritik yang bisa dipakai untuk memahami masalah Papua, maka saya akan mengatakan bahwa inilah satu kasus dari "Kolonialisme Primitif" yang sudah amat jarang dijumpai di dunia ini. Kolonialisme jenis ini adalah kolonialisme penjarahan. 

Tujuan hadirnya aparat kolonial disana adalah untuk melakukan penjarahan. Dan, semua yang dibangun disana pun untuk tujuan memudahkan penjarahan. Aparat-aparat kolonial -- sama seperti pada waktu masa kolonial Belanda -- membutuhkan kerjasama dari para komprador -- orang-orang Papua yang mau bekerjasama. Sama seperti di jaman kolonialisme Belanda, tugas aparat Indonesia adalah mengawasi para komprador ini. 

Ironisnya adalah ditengah-tengah konstruksi primirtif yang diterapkan terhadap orang Papua, justru yang sangat primitif adalah kolonialisme di Papua. 

Kita belum bicara soal bendera. Di Papua, resikonya untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora adalah kematian. Besok, tanggal 2 Desember, kita akan melihat orang-orang Indonesia mengibarkan bendera yang bukan bendera negara ini. Kita akan melihat betapa tolerannya aparat negara ini kepada mereka. Mengapa boleh? 

Tidak salah kalau orang Papua merasa kami bukan orang Indonesia.

Monday, 18 April 2022

UPDATE | Januari – April 2022 Pemerintah Sementara ULMWP


Oleh: Kepala Misi Pemerintahan Sementara (ULMWP) untuk Uni-Eropa (EU), Mr. Oridek Ap

–––––––––––––––
Sebagai update dari Pemerintahan Sementara ULMWP kepada bangsa Papua bahwa, pada tanggal 21 Februari 2022, dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh MEP (Member of the European Parliament atau Anggota Parlemen Uni-Eropa) dan Wakil Ketua IPWP, Presiden Carles Puigdemont, Wakil Presiden dan Perwakilan Tinggi Uni-Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, menyatakan bahwa “Uni-Eropa mendorong Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi West Papua dan telah mendesak Indonesia untuk memperpanjang undangan tetap kepada semua Pelapor Khusus dan pemegang Mandat.”
Borrell juga menanggapi pertanyaan yang diajukan atas perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Indonesia bahwa apakah catatan hak asasi manusia Indonesia di West Papua akan dipertimbangkan.
Pada tanggal 6 April 2022 Presiden Sementara Benny Wenda diterima oleh Kepala Misi Komisi Uni-Eropa di Belanda Mr. Didier Herbert di kantornya di Den Haag.
Uni-Eropa dan semua organisasi dan negara lain yang mengirim uang ke Indonesia perlu tahu bahwa mereka mendanai genosida terhadap rakyat West Papua. Mereka memusnahkan kita, mereka membantai kita seperti binatang dan masyarakat internasional membayar tagihan.
Seperti yang telah ditunjukkan oleh Pengacara Internasional untuk West Papua (ILWP), bahwa Uni-Eropa seharusnya tidak mendanai pendudukan Indonesia dan ekstraksi kekayaan dari West Papua dan bahwa “seperti yang saat ini dipertimbangkan, beberapa elemen dari perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Indonesia kemungkinan akan ilegal di bawah hukum internasional, mengikuti keputusan Pengadilan Umum Uni-Eropa mengenai Sahara Barat dan perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Maroko”.
Oleh karena itu, kami meminta kepada Komisi UE (Uni-Eropa) bahwa:
(1). Hentikan negosiasi perdagangan Anda dan hentikan pendanaan terhadap Indonesia. Sumber daya yang diperdagangkan Indonesia berasal dari tanah kami yang diduduki secara ilegal. Perjanjian perdagangan Anda didasarkan pada darah dan tulang-tulang orang West Papua.
(2). Setiap bisnis berbasis Uni-Eropa dengan investasi atau kepentingan di West Papua harus berhenti beroperasi.
(3). Berhenti mendukung “Otonomi Khusus” yang bukan solusi dan telah jelas ditolak oleh rakyat West Papua.
(4). Kami menyambut baik seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB. Pemerintah Sementara ULMWP dan rakyat West Papua telah siap menyambut PBB. Dunia perlu melihat apa yang telah dilakukan Indonesia kepada rakyat kita selama 60 tahun terakhir.
____
Kredit foto: Daan Veldhuizen

Saturday, 9 April 2022

Dr. Ibrahim Peyon: Ini Era Peperangan Pemerintah West Papua dan Pemerintah Kolonial Indonesia


Banyak orang persoalkan tentang banyak pemekaran DOB dan pemekaran pangkalan Militer di West Papua tahun ini, menurut saya ini hal biasa dimana pun di dunia khusus daerah koloni yang masih dikuasai kekuatan kolonial.

Dalam beberapa tulisan saya tahun 2020 saya sudah bicara hal ini. Saya mengatakan, tahun 2021 kekuasaan Indonesia secara dejure (otsus) akan berakhir. Maka mulai 1 Januari 2022 Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri, dan tahun 2022 adalah TAHUN PEREBUTAN, antara Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan Pemerintah Republik Indonesia.
Proses Otsus 2021, pemekaran DOB dan pangkalan militer tahun ini terjadi dalam rangka perebutan Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Dalam waktu yang sama, bangsa Papua bentuk UUDS, deklarasi Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan deklarasi Green State Vission sebagai Visi negara. Pemerintah Sementara sedang konsolidasi dan Mobilisasi dalam negeri dan luar negeri. Sayap militer bangsa Papua melalui TPNPB juga terus bergerak di beberapa daerah di West Papua.
Jadi, Otsus 2021, pemekaran DOB, dan pemekaran pangkalan Militer itu HANYA SEBAGAI REAKSI, terhadap terbentukannya Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), maka bangsa Papua harus fokus kawal pemerintah Sementara.
Menurut saya, perebutan yang dilakukan oleh dua pemerintahan ini adalah soal biasa di seluruh dunia. Dalam posisi ini diperlukan intervensi PBB untuk selesaikan konflik ini, sesuai mekanisme yang berlaku. Karena PBB adalah finalti akhir dalam perlawanan dua pemerintahan ini. Paling penting adalah orang asli Papua bersatu dan bergerak bersama dan serentak. Hanya dengan persatuan gunung besar apapun bisa dirubuhkan.

Frustrasi NKRI bagi Provinsi Papua?


Kenapa Orang Papua harus Frustasi, sakit hati, kecewa, menyesal dan putus asa. Setelah dengar Jakarta sahkan 3 Provinsi Baru...??? 
Sikap ini membuktikan bahwa, ternyata sebagian orang Papua selama ini mengharapkan kebebasan itu, akan datang dari Pemerintah Indonesia. 

Kasihan... Woeee! Indonesia itu Penjajah, dan Dia tidak akan pernah berbuat yang baik untuk orang dan wilayah yang dia ingin menjajah. 

Orang Papua harus berjuang sendiri, melawan Penjajahan dan Ketidakadilan yang dilakukan oleh Indonesia. 

Jika Indonesia melakukan Penjajahan secara sistematis, maka Orang Papua juga harus melawan sistematis pula. Jalan satu satunya adalah Mendukung dan Menjalankan Agenda Perjuangan "Pemerintah Sementara West Papua" untuk Penentuan Nasib Sendiri, tanpa mengharapkan kebebasan dan keadilan dari Indonesia. 

Biarkan Jakarta sibuk dengan urusannya sendiri. Dan, Orang West Papua juga sibuk dengan urusan Orang West Papua yaitu; Berjuang untuk membebaskan diri.

Ingat!! "Masa Depan Orang Papua, Ada di Papua yang Merdeka."

WaSalam...!! 

#ProvisionalGovernmentOfWestPapua
#WelcomeUNHRC #FreeWestPapua!