Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea

Thursday, 24 December 2020

'𝐆𝐞𝐫𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐌𝐞𝐫𝐝𝐞𝐤𝐚' 𝐌𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭 𝐃𝐢 𝐓𝐞𝐧𝐠𝐚𝐡 𝐌𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭𝐧𝐲𝐚 𝐊𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧

 Mingguan Internasional New York Times

𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 𝘉𝘢𝘳𝘢𝘵 𝘥𝘪𝘢𝘯𝘦𝘬𝘴𝘢𝘴𝘪 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘣𝘦𝘣𝘦𝘳𝘢𝘱𝘢 𝘥𝘦𝘬𝘢𝘥𝘦 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘭𝘶, 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘦𝘣𝘢𝘣𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘰𝘯𝘧𝘭𝘪𝘬 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘦𝘱𝘢𝘯𝘫𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯. 𝘚𝘦𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘬𝘶 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯𝘨𝘨𝘢𝘭 𝘥𝘪 𝘭𝘶𝘢𝘳 𝘯𝘦𝘨𝘦𝘳𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘢𝘵𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘯𝘺𝘢 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯 𝘸𝘪𝘭𝘢𝘺𝘢𝘩 𝘬𝘰𝘯𝘧𝘭𝘪𝘬.
-------------------------------------------
Richard C. Paddock
24/12/2020 - 8:16 http://xn--clarn-2sa.com/
Mingguan Internasional New York Times
Diperbarui 12/23/2020 6:16 PM
BANGKOK - 59 tahun telah berlalu sejak separatis di wilayah Indonesia di Papua Barat mengibarkan bendera merah, putih dan biru serta memproklamasikan kemerdekaan. Wilayah tersebut telah mengalami konflik sejak saat itu.
Bulan ini, Kantor Hak Asasi Manusia PBB meminta semua pihak untuk mengurangi kekerasan yang meningkat di wilayah tersebut, termasuk pembunuhan aktivis Indonesia, pekerja gereja dan pasukan keamanan baru-baru ini.
Pada saat yang sama, seorang pemimpin pemberontak yang tinggal di luar negeri mengumumkan bahwa ia telah terpilih sebagai presiden sementara wilayah tersebut dengan harapan dapat mempersatukan upaya untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia, yang dikenal sebagai Gerakan Papua Merdeka.
Benny Wenda, yang melarikan diri dari penjara Indonesia 18 tahun lalu dan menerima suaka politik di Inggris, memproklamasikan dirinya sebagai kepala pemerintahan pengasingan pertama Papua Barat pada 1 Desember, peringatan deklarasi kemerdekaan. Sebuah kelompok bersenjata mengatakan tidak mengakui otoritas mereka.
Wenda mengaku terpilih oleh Kongres klandestin yang bertemu secara rahasia. Ia mengatakan bahwa orang Papua adalah korban genosida yang tidak akan berakhir sampai wilayahnya dibebaskan dari Indonesia.
“Bangsa kita merdeka pada tahun 1963 dicuri oleh pemerintah Indonesia,” katanya melalui telepon dari Oxford. "Kami mengambil langkah lain untuk mengklaim hak hukum dan moral kami."
Indonesia tidak berniat memberikan kemerdekaan kepada dua provinsi yang membentuk Papua Barat. Mohammad Mahfud MD, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, menolak anggapan bahwa Wenda tidak akan pernah bisa mewakili rakyat Papua. "Dia adalah seorang pemberontak dan orang luar," katanya kepada wartawan.
Masyarakat Papua Barat terbagi menjadi lebih dari 250 suku dengan lebih dari 400 bahasa. Perdagangan di kota-kota besar dan kecil didominasi oleh orang non-Papua, sementara banyak orang asli Papua hampir tidak hidup di daerah pegunungan di wilayah tersebut, di mana banyak desa hanya dapat diakses dengan berjalan kaki.
Penduduk asli memiliki salah satu harapan hidup terendah di negara ini dan kematian bayi tinggi.
Dua tahun setelah orang Papua mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1961, Indonesia mengirimkan pasukan untuk menduduki bekas wilayah Belanda, dan sejak saat itu Indonesia mempertahankan kehadiran militer. Pada tahun 1969, dalam pemungutan suara yang dianggap oleh banyak orang Papua dicurangi, Indonesia mengumpulkan para pemimpin suku dan menahan mereka sampai mereka setuju untuk bergabung dengan Indonesia.
Hasilnya disebut “Free Choice Act”, dan setelah diratifikasi oleh PBB, menjadi dasar hukum Indonesia untuk mengontrol West Papua. Banyak orang Papua melihat daerah mereka diduduki dan ingin referendum nyata.
Papua Barat kaya akan sumber daya alam. Pulau pegunungan ini memiliki hutan hujan terbesar kedua di dunia setelah Amazon dan memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, mineral, gas alam, dan kayu.
Kekerasan telah meningkat sejak Desember 2018, ketika 19 pekerja migran dibunuh oleh pemberontak Papua.
Pemerintah semakin mengerahkan tentara dan polisi ke Papua Barat. Kelompok Hak Asasi Manusia dan Perdamaian di Papua melaporkan awal bulan ini bahwa hingga 60.000 orang Papua telah mengungsi akibat pertempuran baru-baru ini.
Muktita Suhartono menyumbangkan laporan.
© 2020 The New York Times

No comments:

The Hottest Post×