Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label 1 Desember. Show all posts
Showing posts with label 1 Desember. Show all posts

Friday, 3 December 2021

Rakyat Wilayah Adat LAPAGO suku yalli di Yahukimo bersama Pemerintahan Sementara ULMWP Memperingati 1 Desember Sebagai Hari Kebesaran Bagi Bangsa West Papua

 Wilayah Adat LAPAGO,1 Desember 2021, 4:50, Wpb


Tanggal 1 Desember tiap tahunnya kerap dikaitkan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Fakta sejarah menunjukkan hal tersebut tidaklah tepat, meskipun erat kaitannya dengan upaya Papua memerdekakan diri dari Indonesia.
Momentum 1 Desember dianggap sebagai Hari Kemerdekaan bagi rakyat Papua sejalan dengan pengakuan kemerdekaan oleh pemerintahan Belanda pada 1961.
"Karena hari itu (1 Desember) merupakan hari di mana Bangsa Papua dikenalkan kepada dunia internasional sebagai bangsa yang siap merdeka.
Hal itu yang kemudian terus diperjuangkan oleh generasi berlanjut untuk diakui selama 60 tahun penjajahan oleh kolonial indonesia selama stenga abad.
Dengan demikian hari ini rakyat Yahukimo wilayah Adat LAPAGO suku yalli dibawah pajung pemerintah sementara ULMWP memperingati hari bersejarah tempat pada, 1 Desember 2021 sebagai hari Hut Organisasi Papua Merdeka OPM yang telah merdeka Desember 1961 60 tahun.
Berikut fotonya;




Tuesday, 30 November 2021

Memperingati 60 Tahun Manifesto Kemerdekaan West Papua dan HUT Ke-1 Pemerintah Sementara

 

HIMBAUAN UMUM:

1 DESEMBER 1961 – 1 DESEMBER 2021

Tepat 1 Desember 2021 besok, seantero West Papua serta seluruh dunia akan memperingati hari bersejarah bangsa Papua yang ke – 60 tahun, yaitu dimana pada 1 Desember 1961, bangsa Papua bersama pemerintah Belanda selaku walih West Papua secara resmi telah mendeklarasikan embrio pembentukan negara West Papua, diantaranya termasuk bendera negara “Bintang Fajar” dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”.
1 Desember 2021, juga akan menandai ulang tahun pertama untuk pembentukan Pemerintahan Sementara ULMWP (Provisonal Government of West Papua) oleh Persatuan Gerakan Kemerdekaan untuk untuk West Papua atau ULMWP, yang mana pada 1 Desember 2020, ULMWP telah mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara negara Republik West Papua yang menunggu, dengan Hon. Benny Wenda sebagai Interim President.
Peristiwa bersejarah 1 Desember 1961 di atas tidak bertahan lama akibat manufer aneksasi yang dilakukan Presiden kolonial Indonesia Ir. Soekarno melalui Komando Trikora tanggal 19 Desember 1961, yang mengumandangkan penggagalan kemerdekaan West Papua, yang hendak dicapai bangsa Papua kala itu, berujung pada pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang curang, penuh dengan teror dan intimidasi oleh militer kolonial Indonesia terhadap rakyat West Papua yang hendak memilih merdeka.
Pasca aneksasi, bangsa Papua terus bangkit dengan sejumlah peristiwa Politik oleh anak negeri untuk memperoleh kemerdekaan hingga berujung pada deklarasi persatuan yang disebut “Deklarasi Saralana” tanggal 6 Desember 2014, yaitu lahirnya ULMWP sebagai puncak dari semua.
Sekarang, West Papua tengah dihadapkan dengan sejumlah peristiwa kematian para tokoh umum, pemimpin agama, pemuda dan pelajar secara misterius. Juga terjadi pengungsian rakyat West Papua akibat operasi militer Indonesia di Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Maybrat dan Oksibil termasuk kematian sorang bayi yang berusia 2 tahun. Kemudian juga terjadi penangkapan terhadap aktivis kemerdekaan termasuk Victor Yeimo dan Frans Wasini. Sejumlah peristiwa ini tengah berlangsung beriring berakhirnya Otonomi Khusus Papua, dimana mayoritas bangsa Papua telah menyatakan menolak dan mendesak dilakukan referendum kemerdekaan sebagai solusi bagi West Papua.
Setelah memperhatikan semua situasi ini secara komprehensif, pada 20 Oktober 2020 di Port Numbay, Dewan West Papua (Legislatif ULMWP) kemudian mengumumkan pengesahan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai payung hukum penentuan nasib sendiri West Papua. Pembentukan UUDS ini telah menghargai dan mengakomodir semua peristiwa hukum dan politik yang dilakukan anak bangsa, mulai dari 1 Desember 1961, 1 Juli 1971, 14 Desember 1988, 27 November 1997, 4 Juni 2000, 16 Agustus 2004, 1 Desember 2005, 1 Juli 2006, 19 Oktober 2011, 9 April 2012 hingga Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 tanpa memilah satu pihak tertentu ––––– Satu bulan kemudian pasca pengumuman UUDS, tepat 1 Desember 2020 ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara sebagai pemerintahan bersama.
Dalam momentum kali ini juga, kami akan merayakan kemajuan dan pengumuman yang telah kami buat dalam dua tahun terakhir, seperti pencapaian UUDS, Pemerintahan Sementara, Kabinet, dan terbaru peluncuran Visi Negara Hijau untuk bangsa kami dan bagi dunia.
Untuk itu, sebagai tindak lanjut seruan yang dikeluarkan Interim President Hon. Benny Wenda pada 17 November 2021 kemarin, kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa dan rakyat West Papua dimana pun anda berada; baik di gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir pantai dan kepulauan di seluruh teritorial West Papua untuk secara bersama melakukan Ibadah Doa secara damai, dalam rangka merefleksikan 60 tahun perjuangan kemerdekaan West Papua dan satu tahun pembentukan Pemerintah Sementara ULMWP (Provisional Government of West Papua).
Ibadah doa dimaksud dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, (mulai pukul 01.00 subuh s/d pukul 23.59 malam), bertempat di masing-masing tempat di mana saja kita berada baik di West Papua, Melanesia, Pasifik dan seluruh dunia, dengan tema umum bangsa Papua berikut ini:
“ULMWP: Provisional Government celebrating 60 years anniversary birth of West Papua”
Upacara pengibaran bendera negara dan pernyataan kenegaraan secara resmi oleh Pemerintah Sementara akan berlangsung di Papua New Guinea (PNG), Vanuatu, Belanda, dan Inggris (UK).
Demikian himbauan umum kami, atas perhatian doa dari seluruh akar rumput bangsa Papua, Sorong – Samarai, Melanesia – Pasifik serta seluruh dunia, kami sampaikan banyak terima kasih, Wa, Wa, Wa!!!
One People – One Soul
Port Numbay (Jayapura), Tabi – West Papua
22 November 2021
KEMENTERIAN URUSAN POLITIK
Provisional Government (ULMWP)
M E N G E T A H U I
ttd
BAZOKA LOGO
Menteri Urusan Politik
___________________
(1). LAMPIRAN: Seruan Interim Presiden, berikut:

Kontroversi Bintang Fajar ialah Lambang Lucifer: Apa Sikap Saya?

Oleh General WPA Amunggut Tabi

Kontroversi dan Tanggapan tentang Bintang Kejora


Paling tidak ada 4versi yang melihat Bintang Kejora sebagai penyebab kemerdekaan West Papua belum pernah tiba. Oleh karena itu mereka mengajukan usulan agar "Bintang" dari Bendera Bintang Kejora dirubah dari sebuah bintang segi-lima menjadi bintang segi-enam, yaitu Bintang Daud. Itu versi pertama.

Versi kedua mengatakan, nama Bintang Fajar dan Bintang Kejora yang membuat masalah, jadi seharusnya disebut Bintang Fajar, bukan Bintang Kejora. Atau sebaiknya Bintang Fajar, bukan Bintang Kejora.

Versi ketiga mengatakan bahwa  oleh karena Bendera Bintang Kejora dikibarkan dan banyak berjatuhan korban nyawa, maka harus digantikan dengan bendera lain. Jadi, usulan di sini ialah menggantikan Bendera secara total.

Versi keempat mengusulkan agar bukan saja menggantikan Bendera, akan tetapi menggantikan nama Negara dan Bendera sekaligus, sehingga nama negara bukan West Papua lagi, akan tetapi nama negaranya lain, dan benderanya juga lain.

Analisis Saya

Goncangan ini dan itu terjadi terutama karena psikologi orang West Papua sendiri yang bermasalah. Permasalahan psikologi ini disebabkan oleh dasar orang West Papua, yaitu titik-tolak berpikir dari orang Papua sendiri. Ada yang melihat Bintang Kejora dari sisi Alkitab, atau Teologia Kristen. Ada yang melihatnya dari sisi Adat OAP (Orang Asli Papua), terutama orang Papua di pesisir dan pulau-pulau karena interaksi mereka dengan Bintang Pagi terjadi setiap pagi, sampai kiamat, mereka bergantung kepada Bintang Pagi untuk memberikan arah pulang ke rumah.

Yang pertama dan terutama, saya menilai bahwa guncangan pertama datang dari rekayasa NKRI (Negara Kesetanan Republik Indonesia), yaitu negara yang penuh dengan dusta, negara penyembah Lucifer itu sendiri, negara yang memiliki Bendera murni buatan Belanda.

Yang kedua, ini adalah pertanda OAP sendiri tidak memiliki pendirian teguh dan tegas atas apa yang diperjuangkannya sehingga di tengah-tengah perjalanan sejarahnya sendiri ia sudah mulai guncang dan mempertanyakan apa yang diperjuangkannya selama ini. Diskusi seperti ini sebenarnya patut terjadi setelah kemerdekaan, dan bukan sementara korban berjatuhan. Ini pertanda bahwa OAP sendiri sebagai "manusia" belum matang dalam berpikir dan bernalar, sehingga dengan mudah dapat dimasuki setan untuk mengacaukan pikiran dan pendirian. Manusia yang matang berpikir dan bernalah tidak akan pernah berpindah sebegitu mudah.

Yang ketiga, secara moralitas OAP, kita tidak sanggup menghargai karya pengorbanan bangsa Papua selama 60 tahun terakhir, sehingga kita masih berputar-putar berbicara tentang bintang yang mana dan bendera yang mana.Apapun alasannya, kalau korban sudah berjatuhan, sepatutnya secara moral, kita tidak usah bertanya-tanya bintang yang mana. Ini menunjukkan, selain nalar dan pikiran tidak matang, kita tidak bermoral. Orang Papua telah lama berjuang, telah lama mepertaruhkan segala-galanya untuk Bintang Kejora. Siapakah saya harus hadir mempertanyakannya? Apa sumbangan saya untuk perjuangan ini? 

Yang keempat, manusia Papua yang bertanya dan mempersoalkan Bendera inilah yang bermasalah, bermasalah secara pribadi dan secara kelompok, bermasalah secara rohani dan jasmani, bermasalah secara psikologis dan moral.

Komentar Penutup

Anda sendiri memilih, di pihak mana Anda berada, kepada pihak siapa Anda berteman.

Terlepas dari kontroversi dan argumen apapun, Bendera Bintang Kejora atau Bintang Fajar adalah sebuah Bendera yang telah lama dikenal orang Papua dan dunia sebagai Bendera Negara di wilayah bagian barat pulau New Guinea. 

Terlepas dari grup atau kelompok, kalau kita benar-benar berjuang untuk tanah dan bangsa Papua, maka kita pasti akan menyerah kepada sejarah itu sendiri, bahwa Bintang Kejora telah lama dinobatkan dan dikibarkan sebagai Bendera Kebebasan dan Bendera Kemerdekaan, Bendera Kebangsaan Papua dan Bendera Negara West Papua. 

Terlepas dari astronomi dan teologia agama. Jauh sebelum teologi, jauh sebelum filsafat, jauh sebelum ilmu-ilmu apapun di dunia ini, orang Melanesia telah lama mengelilingi dunia menggunakan perahu-perahu khas Melanesia. Dari seluruh manusia di dunia ini di era purba, hanya orang Melanesia yang telah terbukti menjelajah dunia sangat jauh, satu ras di pulau-pulau yang luas di Samudera Pasifik. 

Mereka menggunakan petunjuk satu-satunya, yaitu Bintang Pagi, untuk menentukan arah dan waktu. Bintang Pagi tidak diambil berdasarkan ajaran Alkitab atau Filsafat Yunani tentang Bintang Venus. 

Oleh karena itu, apapun alasannya, apapun argumennya, biarpun argumen dari sisi Teologia dan Alkitab sekalipun, Bintang Kejora harus dikibarkan! Nama Yesus harus dimuliakan karena kemenangan bangsa Papua atas Kerajaan Lucifer NKRI!

Atas nama Moyang Bangsa Papua, atas nama Segenap Komunitas Makhluk, atas nama Tulang-Belulang, atas nama anak-cucu yang akan datang. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus Sang Bintang Fajar turun menyelamatkan bangsa Papua dari belenggu kerajaan Lucier

Sunday, 29 November 2020

𝗛𝗜𝗠𝗕𝗔𝗨𝗔𝗡 𝗨𝗠𝗨𝗠 - 𝟭 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟬 : “𝑫𝒐𝒂 𝑴𝒂𝒔𝒂𝒍 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝑷𝒂𝒑𝒖𝒂 𝑴𝒆𝒓𝒅𝒆𝒌𝒂”

Surat Himbauan PNWP untuk Perayaan Hari Kebangkitan Bangsa Papua, 
1 Desember 2020

Tanggal 1 Desember 2020 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Papua perayaan ke-59 tahun karena pada 1 Desember 1961 bangsa Papua secara resmi telah mengumumkan Manifesto Politik untuk Menentukan Nasib Sendiri, ditandai dengan pengibaran bendera Negara West Papua “Bintang Fajar” di seluruh teritorial West Papua (129⁰ BT - 141⁰ BT dan 1⁰ LU - 10⁰ LS).

Pada 19 Desember 1961 (19 hari setelah manifesto diumumkan), Presiden kolonial Indonesia Ir. Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat di Yogyakarta yang isinya adalah seruan tentang “Pembubaran Manifesto Politik yang diumumkan bangsa Papua 1 Desember dan kemudian dilakukan mobilisasi transmigran dari pulau Jawa dan sekitarnya bersama dengan militer Indonesia secara besar-besaran untuk menduduki teritorial West Papua”.

Delapan bulan kemudian, 15 Agustus 1962 terjadilah perjanjian ilegal antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda tanpa melibatkan orang Papua selaku subjek hukum teritorial West Papua. Kemudian pada 1 Mei 1963, wilayah administrasi atas teritorial West Papua di ambil alih oleh Indonesia. Tiga tahun kemudian, pada 7 April 1967 terjadi kontrak karya Freeport secara ilegal antara Pemerintah Indonesia dan Amerika (AS), yang berujung terjadinya PEPERA 1969 yang penuh dengan teror dan intimidasi oleh militer kolonial Indonesia terhadap rakyat Papua yang hendak memilih merdeka.

Setelah sejumlah proses aneksasi ter sistematis di atas dilakukan oleh negara-bangsa asing atas wilayah New Guinea Barat ini, sejumlah peristiwa Politik oleh anak negeri West Papua pun terjadi dalam rangka memperoleh kembali kedaulatan kemerdekaan penuh atas West Papua, hingga berujung pada deklarasi persatuan perjuangan kemerdekaan West Papua yang disebut “Deklarasi Saralana” pada 6 Desember 2014, yakni lahirnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang adalah puncak dari sejumlah peristiwa politik.

Akhir-akhir ini juga, West Papua telah dihadapkan dengan sejumlah kematian pemimpin agama, pemuda dan pelajar yang dilakukan oleh kolonial Indonesia selaku penjajah atas teritorial West Papua. Sejumlah peristiwa tersebut diiringi berakhirnya Otonomi Khusus Papua, dimana mayoritas bangsa Papua telah menyatakan menolak dan mendesak dilakukan referendum kemerdekaan sebagai satu-satunya solusi bagi West Papua.

Pada 20 Oktober 2020 di Port Numbay, Dewan United Liberation Movement for West Papua telah mengumumkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai payung hukum penentuan nasib sendiri West Papua, oleh karena itu, menindaklanjuti seruan yang dikeluarkan Ketua ULMWP pada 19 November 2020, selanjutnya “kami menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua dimana pun berada; baik di gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir pantai dan kepulauan di seluruh teritorial West Papua untuk secara bersama melakukan Doa Masal bagi Kemerdekaan West Papua”.

Doa dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, (mulai pukul 01.00 subuh – pukul 23.59 malam), bertempat di masing-masing tempat di mana saja kita berada baik di West Papua, Melanesia, Pasifik dan seluruh dunia.

Demikian Himbauan Umum kami, atas perhatian, doa dari seluruh akar rumput bangsa Papua, Sorong – Merauka, Melanesia – Pasifik serta seluruh dunia, kami sampaikan banyak terima kasih, Wa Wa Wa Wa!

Damai Tuhan beserta, Amin
𝘖 𝘯 𝘦 𝘗 𝘦 𝘰 𝘱 𝘭 𝘦 – 𝘖 𝘯 𝘦 𝘚 𝘰 𝘶 𝘭

𝐒𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐢, 𝐓𝐚𝐛𝐢 – 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚
28 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 2020

𝗠 𝗘 𝗡 𝗚 𝗘 𝗧 𝗔 𝗛 𝗨 𝗜
𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐕𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐅𝐎𝐑 𝐖𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐀𝐏𝐔𝐀

𝗕𝗔𝗭𝗢𝗞𝗔 𝗟𝗢𝗚𝗢
𝐊𝐄𝐏𝐀𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐊
____________________

Lampiran (1) -
(https://www.facebook.com/LBazoka.Official/posts/1304206216626229)

#Doa #DoaMasal #ULMWP #1Desember #WestPapua #FreeWestPapua #Referendum #PapuaMerdeka #KemerdekaanWestPapua #LetWestPapua

Monday, 19 October 2020

Presiden NFRPB Instruksikan Kibarkan Bintang Kejora 19 Oktober 2020

Elias Ayakeding (duduk tengah) didampingi
penjaga tanah Papua ketika memberikan
keterangan pers di Jayapura, Senin (12/10)

JAYAPURA – Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yaboisembut memberi instruksi untuk kepada seluruh masyarakat Papua yang memiliki semangat untuk merdeka agar menaikkan atau mengibarkan Bendera Bintang Kejora pada 19 Oktober 2020.

Pada tanggal tersebut menjadi momentum lahirnya sebuah negara yang disebut NFRPB usai menggelar Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus Waena Padang Bulan 2011 lalu.

“Ini sesuai dengan instruksi dari Pak Presiden bahwa hari kemerdekaan itu sesungguhnya jatuh pada 19 Oktober bulan tanggal 1 Desember seperti yang diperingati selama ini,” kata Kepala Polisi NFRPB, Elias Ayakeding membacakan pernyataan Presiden Forkorus Yaboisembut di Jayapura, Senin (12/10).

Elias yang datang dengan pasukannya ini menyampaikan bahwa perayaan HUT ke-9 ini akan digelar dengan cara ibadah namun dibarengi dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.

“Tapi tetap dengan aturan, tiang tidak lebih dari 3 meter dan ibadah hanya bentuk ucap syukur,” jelas Elias.

Lalu bagaimana dengan 1 Desember, Forkorus menyebut bahwa tanggal tersebut adalah hari pengakuan kemerdekaan oleh pemerintah Netherlands di kota Hindia Belanda. “Kami juga sudah mengantarkan konsep atau format berdiskusi atau lewat sebuah perundingan bersama presiden dan surat ya sudah diterima para pihak termasuk ke Setneg,”ujarnya.

“Jadi perintahnya seperti itu, ibadah dan kibarkan bendera. Kami disini minta aparat juga menghargai apa yang dilakukan karena yang dilakukan semua dengan jalan damai,” pungkasnya. (ade/nat)