Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label 25 December. Show all posts
Showing posts with label 25 December. Show all posts

Wednesday, 25 December 2019

Herman Wainggai December 24, 2019: My Christmas Reflections

Waromi and I with Prof Pieter Drooglever author the book
“An Act of free choice – Decolonisation and the right
to self-determination in West Papua
It is now December 24, 2019, here in the East Coast, United States, and we continuing our decades-old struggle for freedom and independence from Indonesia. For West Papuans, this is a struggle that began on  May 1, 1963, when the Indonesian government first occupied our homeland, using military force. Fifty-six odd years later I find myself on the other side of the world, Washington, D.C, away from home, family and friends. Since I arrived in what Americans called the “Nation’s Capital,” I am  fortunate to have spent many hours with professors, students, government officials, non-government organizations, and friends and their families discussing the situation in West Papua. I found out that most Americans I interacted with know little about the political situation in West Papua: How our people been deprived or denied our basic human rights for over five decades, or the West Papua’s geographical location.

To feel disheartened about this lack of international awareness of my people’s plight would be the natural response, however, I choose to look at it as an important opportunity for our struggle, and I intend to tell them the truth about our people’s story and their brutal mistreatment at the hands of the Indonesian Government. Bearing witness is the key-reason for escaping my homeland and living in exile.

USA today

West Papuans now have the opportunity – through the West Papua Human Rights Center and me to use our “voice” – to capture the attention of the Americans I come across and those who read our blog, and the staunch supporters of ending human rights violations throughout the world. There is a strong belief among the people I have spoken to here in America that non-violent resistance is the most effective way forward for our people to achieve our independence and that this strategy will open up significant opportunities to further bring our plight and struggle to the public’s attention and to the world.

I end this year with true West Papuan Christmas tales that will shed light onto what it is like to be an indigenous West Papuan under Indonesian rule…

Experiencing this coming Christmas in free and great country makes me reflect upon what Christmas means to some of us. Christmas is a time when people come together and experience joy and happiness. However, these joy and happiness have been overshadowed by sorrow and tears in our long struggle for independence.

On 25 December 1989 I celebrated Christmas behind the bars of the Indonesian military prison at Waena (RTM Waena), West Papua, under the ever watchful and intimidating gaze of six Indonesian prison guards. I was allowed to visit my uncle, Dr Thomas Wainggai.  And in spite of the circumstances and my uncle’s condition, I was grateful to spend that Christmas with him. In just seven years (1996), he died in a federal prison in Jakarta  (Cipinang prison). To this day, we believe the government of dictator Suharto ordered his termination, serving only eight years into his 20-year prison term for spreading his ‘nonviolent’ political beliefs. He believed firmly that West Papuans deserved their own government, a government free of foreign colonial rule.

In fact, political imprisonment, torture and extrajudicial killing are just part of the story of my people of West Papuan and their struggle – a harsh Christmas carol.

I myself celebrated a couple of Christmases in prison as a political prisoner – as a guest of the Indonesian Government for my beliefs in Melanesian self-determination, human rights and human dignity. It was like a waking nightmare lived out in a dark room for months on end. I was denied access to a toilet, the cement floor was my bed, and I had a single shirt and pair of shorts for the duration of my stay. My books and writing materials were confiscated and never returned to me. It was the most inhumane experience I have had to endure in my life and it was done so with two guards pointing their guns at me.

A more positive Christmas story in my personal fight for self-determination was the Christmas I spent at sea when we escaped to Australia. On 25 December 2005, I was with my comrades floating to freedom on a journey from Timika to Merauke and continued to Australia where I lived for three years before I come to America. That Christmas at sea was a stepping stone in my path to the United States, and the opportunity to speak for the people of West Papua at the United Nations – a chance to request for intervention in West Papua.

I look back on past Christmases with so much pain as well as joy – tears as well as joy beyond compare. Today, I truly enjoy the full blessings of freedom here in Virginia and in this great country. I miss West Papua and hope and pray that one day we will be blessed with freedom. Then I will go back and enjoy that freedom with all those left behind. I can’t wait for that day!

Herman Wainggai
West Papua Human Rights Center

Tuesday, 24 December 2019

Wakil Bupati Nduga Mengundurkan Diri: Seragam Sudah Saya Buka dan Letakan Bersama Jasad Korban

AKURAT.CO, Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya karena mengaku kecewa terhadap penembakan warga sipil yang kembali terjadi di wilayah pemerintahannya.

Hendrik Lokbere (25) warga Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, dilaporkan tewas diduga ditembak oleh aparat keamanan saat melakukan perjalanan untuk menjemput keluarganya di Distrik Batas Batu, Kabupaten Nduga, Papua, pada Jumat (20/12/2019) malam.

Wentius mengaku, sejak korban terakhir yang bernama Hendrik Lokbere ditembak pada Jumat (20/12/2019) malam, dirinya sudah melepas seragamnya dan meletakannya bersama jasad korban.

"Seragam sudah saya buka dan letakan bersama korban, mulai hari ini saya lepas jabatan wakil bupati, saya tidak ingin menjadi perpanjangan pemerintah di daerah tapi rakyat saya terus menjadi korban," ujarnya dengan raut muka sedih di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12/2019) siang kemarin.

Wentius menyebut, penembakan terhadap warganya itu merupakan dampak dari banyaknya pasukan yang dikirim oleh negara ke Nduga dalam satu tahun terakhir. Akibatnya, ribuan masyarakat Nduga mengungsi meninggalkan kampung karena takut dengan aparat.

"Sudah satu tahun terjadi seperti ini, Kami (pemerintah daerah) sudah menghadap Menteri, DPR RI, Panglima dan Kapolri meminta agar pasukan TNI-Polri yang ada di Nduga segera ditarik agar masyarakat kembali ke kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun, sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspon, bahkan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi," ungkapnya.

Menurutnya, dia bersama Bupati, Yairus Gwijangge, merupakan perpanjangan tangan dari presiden di daerah, dan harusnya bisa didengar oleh pemerintah pusat, namun kenyataanya sangat bertolak belakang, karena permintaan mereka tidak pernah digubris.

"Kami ini adalah perpanjangan tangan presiden di daerah, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai. Permintaan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah pusat, lalu untuk apa kami ada? Kami hanya dijadikan boneka oleh pemerintah, maka mulai hari ini saya meletakan jabatan saya sebagai Wakil Bupati Nduga, dan mulai hari ini saya akan kembali menjadi masyarakat biasa," tegasnya.

Ia menegaskan, masyarakat Nduga sama dengan masyarakat lainnya di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan seluruh dunia, namun ia merasa rakyat Nduga diperlakukan berbeda dan tidak dihargai.

"Kita semua ciptaan Tuhan yang paling mulia, memiliki derajat yang sama dengan saudara kita diluar Papua. Tapi perlakuan negara ke kita orang Nduga sangat berbeda, jadi untuk apa kita pertahankan negara ini kalau kita terus dibunuh? Dimana keadilan itu? Apakah kami tidak berhak mendapat keadilan?" tanyanya.

Dia menyebut, pengunduran dirinya merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat Nduga yang terus menjadi korban kekerasan dari aparat.

"Kepada pak bupati yang saya hormati, mulai hari ini saya mengundurkan diri sebagai wakil bupati dan bapak saja jalan sendiri. Terima kasih sudah bersama kurang lebih 3 tahun, banyak kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan tugas, mulai hari ini saya akan kembali ke masyarakat dan menggunakan koteka," ungkapnya.

la juga meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menarik seluruh personel yang dikirim dan ditempatkan di Nduga, serta pekerjaan pembangunan jalan trans Papua selanjutnya  dikerjakan oleh sipil.

"Sekali lagi saya minta aparat TNI-Polri segera ditarik dari Nduga dan pembangunan jalan trans Papua diserahkan kepada sipil, dengan begitu maka rakyat yang sudah mengungsi akan kembali dan memulai kembali hidupnya di kampung," pungkasnya.[]

Anggota DPR Papua Benarkan Soal Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga

AKURAT.CO, Anggota DPR Papua bidang pemerintahan, politik dan HAM, Laurenzus Kadepa membenarkan soal mundurnya Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge pada Senin (23/12/2019) kemarin di hadapan ratusan warganya di Bandara Kenyam.

Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge menyatakan mengundurkan diri dari
jabatannya di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul
di Bandara Kenyam, Senin (23/12/2019) siang kemarin. | ISTIMEWA
"Itu peristiwa kemarin saat beliau bicara di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang sedang berkumpul di Bandara Kenyam sebagai bentuk protes atas operasi militer yang selama ini terjadi di sana, karena sudah banyak masyarakat sipil yang jadi korban," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (24/12/2019).

Menurut Politisi Partai Nasdem ini, pernyataan mundur Wakil Bupati Nduga ini merupakan langkah berani dan pantas diapresiasi.

"Beliau luar biasa, karena dia punya hati nurani untuk masyarakatnya. Jujur saja selama ini aspirasi pemerintah daerah Kabupaten Nduga dan Papua tentang krisis warga Nduga tidak pernah didengar pemerintah pusat. Padahal Pemda itu perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Ini penyebab mundurnya Pak Wabup Nduga. Dia tidak mau rakyatnya ditembak terus akibat perang antara TPNPB dan TNI Polri," ujarnya.

Selain itu, langkah Wakil Bupati Nduga ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang terus mengirimkan militer dalam jumlah besar ke Nduga dengan alasan pengejaran terhadap kelompok Eginus Kogoya.

"Betapa tidak, sejak operasi militer satu tahun terakhir ini puluhan ribu rakyat Nduga mengungsi ke hutan dan kabupaten tetangga. Mereka kehilangan hak hidup, ekonomi, kesehatan, pendidikan, ibadah Natal tidak bisa dan lain-lain. Jadi ini sudah bentuk frustrasi juga," ungkap Laurenzus.

Diberitakan sebelumya, Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya karena mengaku kecewa terhadap penembakan warga sipil yang kembali terjadi di wilayah pemerintahannya.

Hendrik Lokbere (25) warga Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, dilaporkan tewas diduga ditembak oleh aparat keamanan saat melakukan perjalanan untuk menjemput keluarganya di Distrik Batas Batu, Kabupaten Nduga, Papua, pada Jumat (20/12/2019) malam.

Wentius mengaku, sejak korban terakhir yang bernama Hendrik Lokbere ditembak pada Jumat (20/12/2019) malam, dirinya sudah melepas seragamnya dan meletakannya bersama jasad korban.

"Seragam sudah saya buka dan letakan bersama korban, mulai hari ini saya lepas jabatan wakil bupati, saya tidak ingin menjadi perpanjangan pemerintah di daerah tapi rakyat saya terus menjadi korban," ujarnya dengan raut muka sedih di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12/2019) siang kemarin.[]