Papua Merdeka News: Benny Wenda

Showing posts with label Benny Wenda. Show all posts

Tuesday, 10 May 2022

MENDUKUNG PERTEMUAN IPWP DI PARLEMEN EROPA

Wewo Kotokay Benny Wenda , European Union

HIMBAUAN UMUM

(IPWP - EU Launch and discussion)

Tanggal 12 Mei 2022

“West Papua: Hak Asasi Manusia, Penentuan Nasib Sendiri dan Visi Negara Hijau / Human Rights, Self-Determination and Green State Vision)

Sejak tahun 2001, Uni Eropa telah mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan mengalokasikan dana lebih dari £4,7 juta (dirupiahkan sekitar Rp. 71.620.097.373,00 milyar) khusus untuk dua provinsi Papua dan Papua Barat untuk bidang demokrasi, masyarakat sipil, proses perdamaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perencanaan penggunaan lahan. Selain itu, Uni Eropa juga mendanai sejumlah proyek investasi di Indonesia dengan nilai dana lebih dari £112 juta (setara Rp. 1.707.646.934.560,00 triliun) untuk sektor perubahan iklim, deforestasi, pendidikan, kesehatan dan hak asasi manusia, yang mencakup kegiatan juga di Provinsi Papua dan Papua Barat di West Papua.

Pembiayaan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas membangun sejumlah sektor dan bidang sebagaimana disebutkan di atas, namun realitas yang terjadi jauh dari harapan pendanaan itu.

Setengah abat lebih, bangsa Papua hidup dalam ketakutan, tanpa sedikit pun merasakan kedamaian. Hak Asasi Manusia tinggal nama bagi bangsa Papua. Hak-hak dasar Bangsa Papua sebagai manusia telah dirampas oleh masifnya aktifitas kolonialisme Indonesia yang tersistematis di West Papua.

Uni Eropa harus mengetahui bahwa pendanaan yang dilakukan selama ini disalahgunakan oleh Indonesia, dimana bagi kami bangsa Papua yang masih menganggap keberadaan Indonesia atas West Papua merupakan pendudukan secara ilegal (invasi) sebagai mana kami baru saja peringati pada 1 Mei 1963 sebagai hari dimulainya teror di West Papua – Pemerintah kolonial Indonesia telah menggunakan dana tersebut untuk memperlancar tindakan “genosida” terhadap penduduk pribumi West Papua dan “ekosida” atas seluruh sumber daya alam West Papua, sambil terus mengerahkan ribuan militer bersenjata lengkap mulai dari kampung-kampung (pedesaan) hingga di kota-kota seluruh West Papua sebagai tameng untuk melindungi dan memelihara kejahatan itu sendiri, sambil terus meneror dan membunuh penduduk pribumi West Papua.

Sejak pendudukan Indonesia atas West Papua sampai sekarang, lebih dari 500.000 orang tak berdosa telah dibunuh oleh militer kolonial Indonesia dalam apa yang disebut sebagai ‘genosida gerak lambat atau slow motion genocide’ – Dilaporkan oleh sejumlah badan kredibel bahwa lebih dari 60.000 orang West Papua tengah mengungsi dan terlantar di sejumlah tempat di West Papua akibat serangan militer (Tentara dan Polisi) Indonesia – Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 25.000 pasukan militer (Tentara dan Polisi) di ke West Papua. Kondisi ini terus terjadi di tengah krisis pandemi COVID-19.

Seluruh dunia harus ketahui, khususnya Uni Eropa dan semua organisasi pendonor dana yang mengirimkan uang ke Indonesia bahwa sesungguhnya kalian sedang mendanai tindakan genosida oleh Indonesia atas West Papua yang diduduki secara ilegal di wilayah dekolonisasi yang belum selesai – Indonesia memusnahkan orang Melanesia di West Papua, membantai kita seperti binatang dan itu dibayar tagihan-nya oleh masyarakat internasional.

Hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 mendatang, Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) bersama Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP) akan melakukan pertemuan penting dan bersejarah dengan Parlemen Eropa di Kantor Parlemen Uni Eropa di Brussels – Belgia, untuk membahas semua persoalan ini, sekaligus mendesak Uni Eropa untuk segera menindaklanjuti sikap dukungannya untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB berkunjung ke West Papua.

Adapun para pembicara yang akan hadir diantaranya adalah:

★ Benny Wenda, Interim President of ULMWP – Provisional Government of West Papua,

★ Alex Sobel MP, Anggota Parlemen (UK) – Ketua IPWP,

★ Ralph Regenvanu, Pemimpin Oposisi Negara Republik Vanuatu – Anggota IPWP (Parlemen Internasional untuk West Papua),

★ Jojo Metha, CO-Founder Stop Ecocide International,

★ Carles Puigdemont , Presiden Catalunya, Anggota Parlemen Eropa – Wakil Ketua IPWP,

★ Pernando Barrena, Anggota Parlemen Uni-Eropa (Kiri).

Pertemuan ini akan berlangsung selama lebih dari dua jam, akan berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), Penentuan Nasib Sendiri dan Visi Negara Hijau West Papua (Human Rights, Self-Determination and Green State Vision).

Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen bangsa Papua dan rakyat West Papua di seluruh teritorial West Papua dari (Sorong sampai Merauke), dan juga yang ada di luar negeri serta solidaritas Indonesia, Melanesia, Pasifik dan masyarakat internasional dimana pun anda berada untuk menyatakan dukungannya atas pertemuan yang akan berlangsung di kantor Parlemen Uni Eropa di Brussels tersebut.

Kegiatan dan aksi-aksi dukungan dapat dilakukan secara damai dan bermartabat, baik dalam bentuk demonstrasi damai, mimbar bebas, diskusi, ibadah dan doa serta kampanye di media.

Aksi dilakukan mulai:

Hari : Selasa – Kamis,

Tanggal : 10 s/d 12 Mei 2022 | WWP.

Dengan tema kunci sebagai berikut:

1. Prov. Gov. Support IPWP meeting in EUROPEAN PARLIAMENT.

(Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) Mendukung Pertemuan IPWP di PARLEMEN EROPA).

2. European Union Stop Funding Special Autonomy.

(Uni Eropa Segera Berhenti Mendanai Otonomi Khusus Papua).

3. European Stop Investment in West Papua.

(Eropa Segera Berhenti Menanam Investasi di West Papua).

4. We Demand UN High Commissioner Visit to West Papua.

(Kami Menuntut Kunjungan Komisaris Tinggi PBB segera ke West Papua).

Mulai sekarang, dunia harus mendengar kami (West Papua). Kami telah siap untuk berdiri sendiri dengan rumah kami sendiri dan siap bekerja bersama dengan anda untuk memastikan stabilitas planet bagi kehidupan seluruh Komunitas Makhluk di seluruh dunia dengan visi kami yang besar “Green State Vision” dengan Undang-Undang Dasar Sementara yang memberikan jaminan bagi seluruh aspek kehidupan, dimana West Papua yang merdeka dan akan menjadikan ekosida sebagai kejahatan serius, sebagaimana yang di paparkan dalam Deklarasi Green State Vision pada 4 November 2021 ditengah-tengah KTT COP26 di Glasgow – ini berbeda jauh dengan Indonesia yang hanya datang memusnahkan manusia dan menguras (eksploitasi) sumber daya alam kami, memberikan konsekuensi buruk bagi dunia.

Hentikan negosiasi perdagangan Uni-Eropa – Indonesia dan hentikan pendanaan EROPA terhadap Indonesia. Sumber daya yang diperdagangkan Indonesia berasal dari West Papua yang diduduki secara ilegal – Setiap pebisnis/investor berbasis Eropa yang tengah beroperasi di West Papua harus berhenti! Juga berhenti mendukung “Otonomi Khusus” yang bukan solusi dan telah ditolak oleh mayoritas rakyat West Papua, setidaknya hingga Uni Eropa harus benar-benar memastikan bahwa kunjungan KT-HAM PBB itu benar-benar terjadi! – Kami menyambut baik seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UN Hight Commissioner) ke West Papua.

Demikian himbauan umum ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan berlimpah terima kasih.

Port Numbay – West Papua, 9 Mei 2022

KEMENTERIAN URUSAN POLITIK

PEMERINTAHAN SEMENTARA ULMWP

(United Liberation Movement for West Papua)

ttd

Bazoka Logo

Menteri

________________

TEMBUSAN

1. Interim Presiden, Hon. Benny Wenda

2. Interim Prime Minister, Rev. Edison Waromi, S.H

3. Chairman of the West Papua Council, Mr. Buchtar Tabuni

4. Arsip

Sumber :https://www.facebook.com/100080144407661/posts/122358827112264/

#EU #UniEropa #EUROPEAN 🇪🇺 #WelcomeUNHC 🇺🇳 #WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

UPDATE | Januari – April 2022 Pemerintah Sementara ULMWP

Wewo Kotokay Benny Wenda , Oridek Ap

Oleh: Kepala Misi Pemerintahan Sementara (ULMWP) untuk Uni-Eropa (EU), Mr. Oridek Ap

–––––––––––––––
Sebagai update dari Pemerintahan Sementara ULMWP kepada bangsa Papua bahwa, pada tanggal 21 Februari 2022, dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh MEP (Member of the European Parliament atau Anggota Parlemen Uni-Eropa) dan Wakil Ketua IPWP, Presiden Carles Puigdemont, Wakil Presiden dan Perwakilan Tinggi Uni-Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, menyatakan bahwa “Uni-Eropa mendorong Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi West Papua dan telah mendesak Indonesia untuk memperpanjang undangan tetap kepada semua Pelapor Khusus dan pemegang Mandat.”

Borrell juga menanggapi pertanyaan yang diajukan atas perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Indonesia bahwa apakah catatan hak asasi manusia Indonesia di West Papua akan dipertimbangkan.

Pada tanggal 6 April 2022 Presiden Sementara Benny Wenda diterima oleh Kepala Misi Komisi Uni-Eropa di Belanda Mr. Didier Herbert di kantornya di Den Haag. 

Uni-Eropa dan semua organisasi dan negara lain yang mengirim uang ke Indonesia perlu tahu bahwa mereka mendanai genosida terhadap rakyat West Papua. Mereka memusnahkan kita, mereka membantai kita seperti binatang dan masyarakat internasional membayar tagihan.

Seperti yang telah ditunjukkan oleh Pengacara Internasional untuk West Papua (ILWP), bahwa Uni-Eropa seharusnya tidak mendanai pendudukan Indonesia dan ekstraksi kekayaan dari West Papua dan bahwa “seperti yang saat ini dipertimbangkan, beberapa elemen dari perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Indonesia kemungkinan akan ilegal di bawah hukum internasional, mengikuti keputusan Pengadilan Umum Uni-Eropa mengenai Sahara Barat dan perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Maroko”.

Oleh karena itu, kami meminta kepada Komisi UE (Uni-Eropa) bahwa: 

(1). Hentikan negosiasi perdagangan Anda dan hentikan pendanaan terhadap Indonesia. Sumber daya yang diperdagangkan Indonesia berasal dari tanah kami yang diduduki secara ilegal. Perjanjian perdagangan Anda didasarkan pada darah dan tulang-tulang orang West Papua.

(2). Setiap bisnis berbasis Uni-Eropa dengan investasi atau kepentingan di West Papua harus berhenti beroperasi.

(3). Berhenti mendukung “Otonomi Khusus” yang bukan solusi dan telah jelas ditolak oleh rakyat West Papua. 

(4). Kami menyambut baik seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB. Pemerintah Sementara ULMWP dan rakyat West Papua telah siap menyambut PBB. Dunia perlu melihat apa yang telah dilakukan Indonesia kepada rakyat kita selama 60 tahun terakhir. 
____
Kredit foto: Daan Veldhuizen
Sumber: (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350381703797239&id=100064762360128)

#ULMWP #WestPapua #ProvisionalGovernment #Belanda #Netherlands #UniEropa #EU

PERUBAHAN SIKAP POLITIK DAN DUKUNGAN PEMERINTAH BELANDA MENJADI PATOKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL

Wewo Kotokay Belanda , Benny Wenda

Oleh Ibrahim Peyon, Ph.D.

Selama ini pemerintah Indonesia selalu bersandar kepada pemerintah Belanda, menyatakan bahwa Belanda mendukung Indonesia atas kedaulatan West Papua. Indonesia juga klaim, bahwa satu-satunya hukum Internasional yang dukung Indonesia atas Papua adalah hukum jurisprudensi, yang mengatakan daerah bekas koloni Belanda otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Belanda menjadi tempat sandaran Indonesia itu kini telah berubah. Parlemen dan pemerintah Belanda secara resmi dukung pemerintah sementara ULMWP dan perjuangan bangsa Papua. 

Bila kita ikuti dengar pendapat kemarin di Parlemen Belanda ini dan presentasi Presiden Wenda, Ketua IPWP Alex Sobe dan ketua ILMWP tentang bergerakan di seluruh dunia atas Papua, maka Papua telah mencapai pada tahap apa yang disebut KONSOLIDASI DAN MOBILISASI DUKUNGAN INTERNASIONAL OLEH BERBAGAI NEGARA DAN PEMERINTAH RESMI. Dalam tahun ini Madrid-Spanyol, UK/Inggris, Belanda, Uni-Eropa, Fiji, Selandia baru, dan ACP 79 negara.

Konsolidasi dan mobilisasi dukungan atas Papua sebagai contoh dalam 3 bulan terakhir tahun ini saja, sudah sangat jelas mobilisasinya  masif. Di Melanesia khususnya PNG dan Piji sebagai tempat sandaran Indonesia telah perubahan sikap politik. Perdana menteri PNG resmi pidato di sindang Umum PBB tahun lalu, dan awal bulan ini sebelum ke Jakarta bertemu Presiden Jokowi, Marape bertemu dengan Sekjend MSG, salah satu perbicaraan mereka adalah dialog Konstruktif dengan Indonesia soal West Papua. Kunjungan Marape ke Jakarta tidak lepas dari konsolidasi dan mobilisasi internasional tersebut. Sekaligus secara simbolik PNG mengajarkan Indonesia soal negara demokrasi, Karena PNG telah selesai melaksanakan Referendum di Bogenville secara demokraksi damai, dan Bogenville memenangkan referendum untuk kemerdekaan. Tidak seperti Referendum di Timor-Leste dengan kekerasan, lumuran darah dan kriminalitas Indonesia.

Bulan lalu perdana menteri Fiji bicara di Parlemen Fiji bahwa pemerintah Fiji dan pemerintah negara lain dorong masalah Papua ke tingkat internasional dan Papua harus diselasaikan melalui mekanisme Internasional. Bulan lalu juga menteri luar negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, mengumumkan dalam switternya pertemuannya dengan Michelle Bachelet, ketua Komisi Tinggi HAM PBB untuk kasus Papua. Tiga hari lalu Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta bicara di media Fiji, bahwa pemerintah Selandia Baru mendesak Indonesia segera umumkan jadwal untuk kunjungan ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke West Papua. 

Bulan lalu, presiden Wenda dan Embasador Ap ke Madrid bertemu Senat dan Parlemen secara kolektif dan resmi. Bergerakan-bergerakan ini menunjukkan Konsolidasi dan mobilisasi internasional atas Papua sudah mencapai tingkat tertinggi. 

Perubahan sikap politik pemerintah Belanda terjadi beberapa tahun terakhir ini setelah ULMWP terbentuk. Forum dengar pendapat oleh Komisi Luar Negeri Belanda dilakukan tahun 2017, yang dihadiri juga oleh Presiden Benny Wenda, Ambasador Uni-Eropa tuan Oridek Ap, dan Alex Sobe, ketua IPWP/anggota Parlemen Inggris. Pasca hearing itu, Menteri luar negeri Belanda, Stef Blok resmi menyatakan dukung resolusi PIF dan dorong Komisi HAM PBB ke Papua. Pada selasa 1 Februari 2022, Parlemen Belanda secara resmi keluarkan resolusi dukung kunjungan PBB ke West Papua, dan dengar pendapat hari ini adalah agenda lanjutannya. 

Salah satu hal penting dalam dengar pendapat ini adalah pengakuan parlemen Belanda tentang posisi pemerintahan sementara ULMWP, dalam forum resmi ini dipanggil "Selamat Datang Presiden Sementara" kepada Benny Wenda, dan tuan Oridek Ap dipanggil sebagai Ambassador Uni-Eropa, bulan lalu Senat dan Parlemen Spanyol juga dipanggil dengan Presiden sementara dan Ambassador. Sebutan Presiden Sementara dan Ambassador, hal ini tahap awal dimulainya pengakuan atas posisi politik. Pengakuan anggota parlemen Belanda atas posisi ini sangat penting, karena Belanda adalah pekas koloni Papua. Perubahan sikap politik Belanda ini sangat penting, karena Belanda memiliki tanggung jawab moral besar atas Papua. Dukungan Belanda menjadi ukuran dukungan negara lain. 

Dalam dengar pendapat ini, muncul tiga agenda penting: 

Pertama, agenda buka kembali sejarah Papua masa lalu. Hearing mendorong pemerintah Belanda harus buka kembali sejarah masa lalu, terkait New York Agremmen, Roma Agremmen, dan Resolusi PBB No. 2405. Kita lihat di atas meja, salah satu anggota Parlemen Belanda terletak buku profesor PJ. Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas, buku ini dan banyak dokumen lain menjadi rujukan untuk buka kembali sejarah Papua yang kemarin dorong dalam hearing ini. 

Kedua, agenda dekolonisasi. Agenda dekolonisasi menjadi satu agenda penting yang muncul dalam hearing ini, bagaimana pemerintah Belanda mendorong agenda itu secara sistematis mengikuti langkah Timor-Leste, Kaledonia Baru, dan Prancis Polinesia. 

Ketiga, agenda tijau kembali Investasi di Papua. Dalam hearing juga mendorong negara-negara anggota Uni-Eropa ditinjau kembali perjanjian dengan Indonesia tentang investasi Ekonomi di West Papua. Karena Papua sebagai status pendudukan Ilegal, maka hukum internasional larang negara-negara lain menanamkan investasi mereka di wilayah pendudukan/ masih status ilegal. Aturan ini juga telah diterapkan dalam kasus Sahara, negara-negara yang memiliki saham di Sahara telah dicabut kembali karena status politik masih bermasalah. Dengan Hearing ini diharapkan negara-negara anggota Uni-Eropa evaluasi kembali investasi mereka di West Papua.

Perubahan sikap politik pemerintah Belanda atas West Papua ini terkontribusi pada enam hal: Pertama, pemerintah Indonesia menjadikan Belanda sebagai tempat sandaran atas eneksasi Papua telah runtuh dan tidak ada tempat. Kedua, klaim Indonesia atas aneksasi Papua sebagai miliknya karena pekas koloni Belanda berdasarkan asas hukum Jurisprudensi, tidak mendasar dan tidak dukung posisi Indonesia di Papua. Ketiga, sikap resmi pemerintah Belanda dijadikan sebagai dukungan kedaulatan Indonesia atas Papua dan Indonesia bersembunyi di balik sikap Belanda dari berbagai kejahatan kemanusiaan di West Papua telah runtuh. Keempat, memungkinkan pemerintah Belanda buka kembali sejarah masa lalu. Kelima, memungkinkan pemerintah Belanda ambil sikap dorong agenda dekolonisasi ke PBB. Keenam, memungkinkan negara-negara Uni-Eropa akan investasi mereka di West Papua mengikuti kasus Sahara Barat.    

Dengan demikian, tidak ada tempat bagi Indonesia bersandar dan bersembunyi atas Papua.
___
FOTO: Rapat hearing antara Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komisi Urusan Luar Negeri dari Parlemen Belanda di Kantor Parlemen Belanda, Rabu (6/04/2022). | Credit: ULMWP.
#WestPapua #ULMWP #Netherlands

Presiden Sementara, Wenda: Meningkatnya militerisasi dan terorisme negara di West Papua

Wewo Kotokay Benny Wenda , peaceful demonstration

Pernyataan | Edisi, 1 April 2022

Selama beberapa hari terakhir kami telah menerima laporan yang mengganggu tentang perkembangan di West Papua.

Rakyat kita turun ke jalan untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap rencana Indonesia untuk memecah belah kita lebih jauh dengan pembentukan 7 provinsi dan untuk berdemonstrasi menentang pemberlakuan ‘otonomi khusus’.

Para pengunjuk rasa damai di Nabire dan Jayapura telah bertemu dengan semakin brutal, dengan meriam air dan gas air mata digunakan terhadap mereka dan polisi bersenjata lengkap menembak tanpa pandang bulu ke pengunjuk rasa dan warga sipil.

Ini adalah terorisme negara. Indonesia sedang mencoba untuk menggunakan kekuatan militer penuh mereka untuk memaksakan kehendak mereka ke West Papua, untuk memaksa penerimaan ‘otonomi khusus’.

Pola peningkatan militerisasi dan represi negara selama beberapa tahun terakhir telah jelas, dengan eskalasi kekerasan yang mengkhawatirkan. Kurang dari 2 minggu yang lalu 2 pengunjuk rasa ditembak mati di Kabupaten Yahukimo, lagi-lagi karena demonstrasi damai menentang pemekaran provinsi.

Sejarah berulang dan kita menyaksikan Tindakan Tanpa Pilihan kedua . Orang West Papua dipaksa untuk menghidupkan kembali trauma ini setiap hari. Metode penindasan yang sama digunakan pada tahun 1969, dengan ribuan tentara melecehkan, mengintimidasi dan membunuh setiap orang West Papua yang berbicara untuk kemerdekaan.

Tetapi orang-orang West Papua telah menunjukkan keinginan mereka , berkali-kali, dalam menolak otonomi khusus dan melawan kekuasaan Indonesia.

𝐊𝐚𝐦𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐬 𝐛𝐞𝐫𝐛𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐬𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐣𝐞𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐫𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐧𝐚𝐬𝐢𝐛 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐦𝐞𝐫𝐝𝐞𝐤𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐤𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐤𝐚𝐦𝐢. 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐧𝐠𝐚𝐭 𝐢𝐧𝐢 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐡𝐚𝐧𝐜𝐮𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐚𝐦𝐢 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐛𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐦, 𝐛𝐚𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩𝐢 𝐤𝐞𝐤𝐮𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐧𝐮𝐡.

Untuk masyarakat internasional melihat, dana untuk otonomi khusus telah digunakan untuk mempersenjatai militer Indonesia untuk membunuh orang West Papua. Hentikan negosiasi perdagangan Anda dengan Indonesia dan dengarkan suara penduduk asli West Papua, yang berteriak agar hak mereka didengar dan dihormati.

Benny Wenda

Interim Presiden

Pemerintahan SementaraULMWP

#WelcomeUNHC 🇺🇳 #WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Presiden Sementara, Wenda: Segera bebaskan Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo

Wewo Kotokay Bazooka Logo , Benny Wenda

Pernyataan | Edisi, 24 Maret 2022

Polisi Indonesia telah menangkap Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo, dua dari pemimpin gerakan pembebasan kita yang paling terkemuka, bersama dengan enam orang lainnya. Ini adalah upaya lain untuk membungkam semua kebebasan berekspresi di negara kita dan menekan sentimen yang berkembang dari orang-orang West Papua.

Tuan Tabuni adalah Ketua Dewan West Papua (West Papua Council), dan Tuan Logo adalah kepala Departemen Urusan Politik (Menteri Urusan Politik) Pemerintahan Sementara ULMWP. Mereka ditangkap di rumah Tabuni hari ini oleh polisi Indonesia, Brimob dan dinas intelijen. Mereka ditangkap saat bertemu untuk membahas peringatan damai pelantikan Dewan New Guinea [Nieuw Guinea Raad] pada tanggal 5 April 1961. Kami memperingati tanggal ini setiap tahun, untuk menandai pembentukan kedaulatan kami yang dicuri dari kami oleh invasi Indonesia. Apa kejahatan mereka?

ULMWP adalah anggota Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah badan internasional tingkat negara bagian. Kami memiliki hak untuk menyatakan pendapat kami, dan untuk berorganisasi secara damai untuk kemerdekaan, sesuai dengan hukum internasional. Kami menuntut pemerintah Indonesia segera membebaskan Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, dan enam orang lainnya. Semua tahanan politik, termasuk Victor Yeimo dan delapan mahasiswa yang ditangkap Desember tahun lalu, juga harus dibebaskan.

Indonesia berusaha untuk lebih mengalihkan perhatian seiring dengan meningkatnya tekanan internasional atas kunjungan Komisaris Tinggi PBB. Tak ada lagi taktik penundaan: PBB harus diizinkan masuk. Kami telah membentuk tujuh komite regional (panitia penyambutan) yang siap menyambut Komisaris Tinggi, mendukung seruan 84 negara ditambah Uni-Eropa agar Indonesia mengizinkannya masuk ke negara pendudukan kami.

Penangkapan ini mengikuti pernyataan Dewan Gereja West Papua yang menolak kebijakan Indonesia, dan mengikuti pelecehan terhadap Pendeta Socrates Yoman karena berbicara untuk rakyatnya. Tidak ada kebebasan berkumpul, tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada kebebasan berekspresi, atau beragama, di West Papua. Mereka melecehkan dan menstigmatisasi para pembuat perdamaian. Seperti apa rasanya bagi orang biasa?

Benny Wenda

Interim Presiden

Pemerintahan Sementara ULMWP

___

(https://www.ulmwp.org/interim-president-wenda-immediately-release-buchtar-tabuni-and-bazoka-logo)

#BuchtarTabuni #BazokaLogo #WestPapua #Chairman #WestPapuaCouncil #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua #Referendum

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐒𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐚: 𝐊𝐚𝐦𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐲𝐚𝐦𝐛𝐮𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐚𝐧 𝐏𝐁𝐁 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐀𝐤𝐬𝐞𝐬 𝐊𝐞𝐦𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐞𝐬𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐧𝐝𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐀𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐮𝐧𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐚𝐤, 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐡𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧, 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐢𝐤𝐬𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐢𝐧𝐝𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐥 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠-𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐦𝐢

Wewo Kotokay Benny Wenda , Komisioner Tinggi HAM PBB

3 𝘔𝘢𝘳𝘦𝘵 2022 | 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘗𝘦𝘳𝘯𝘺𝘢𝘵𝘢𝘢𝘯

https://www.ulmwp.org/interim-president-wenda-we-welcome-un-call-for-urgent-humanitarian-access-and-action-on-child-killings-disappearances-torture-and-mass-displacement-of-our-people

Mata dunia menyaksikan dengan ngeri invasi Ukraina. Kami merasakan teror mereka, kami merasakan penderitaan mereka dan solidaritas kami dengan pria, wanita dan anak-anak ini. Kami melihat penderitaan mereka dan kami menangisi hilangnya nyawa tak berdosa, pembunuhan anak-anak, pemboman rumah mereka, dan trauma para pengungsi yang terpaksa meninggalkan komunitas mereka.

Dunia telah berbicara untuk mengutuk tindakan Putin dan rezimnya. Dunia juga memuji keberanian dan semangat Ukraina dalam perlawanan mereka; saat mereka membela keluarga mereka, rumah mereka, komunitas mereka, dan identitas nasional mereka.

Pekan lalu, perwakilan tetap Indonesia untuk PBB mengatakan bahwa serangan militer ke Ukraina tidak dapat diterima dan menyerukan perdamaian. Bahwa warga sipil yang tidak bersalah 'pada akhirnya akan menanggung beban dari situasi yang sedang berlangsung ini'.

Tapi bagaimana dengan warga sipil tak berdosa di Papua Barat? Di PBB, Indonesia menyebut dirinya sebagai 'bangsa yang damai' yang berkomitmen pada dunia yang 'berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial'.

Ini, pada hari yang sama dengan masuknya laporan dari 7 anak laki-laki, anak-anak sekolah dasar, ditangkap, dipukuli dan disiksa dengan sangat mengerikan oleh militer Indonesia sehingga salah satu anak laki-laki, Makilon Tabuni, meninggal karena luka-lukanya. Anak laki-laki lainnya dibawa ke rumah sakit, terluka parah.

Militer Indonesia sengaja menyasar kaum muda, generasi penerus. Ini, untuk menghancurkan semangat kita dan memadamkan harapan.

Ini adalah anak-anak kami yang Anda siksa dan bunuh, dengan impunitas. Apakah mereka bukan 'warga sipil yang tidak bersalah', atau hidup mereka hanya kurang berharga?

Ini, pada minggu yang sama ketika para ahli PBB sendiri telah menyerukan akses kemanusiaan yang mendesak dan berbicara tentang 'pelanggaran yang mengejutkan' terhadap rakyat kami, termasuk 'pembunuhan anak-anak, penghilangan, penyiksaan dan pemindahan massal orang-orang'.

Ini adalah pengakuan yang telah diteriakkan oleh orang-orang kita.

Antara 60 -100,000 orang saat ini mengungsi, tanpa dukungan atau bantuan apa pun. Ini adalah krisis kemanusiaan. Wanita dipaksa melahirkan di semak-semak, tanpa bantuan medis. Anak-anak kekurangan gizi dan kelaparan. Dan tetap saja, Indonesia tidak mengizinkan akses internasional.

Rakyat kita telah menderita ini, tanpa mata dunia melihat, selama hampir 60 tahun.

Sebagai tanggapan, Duta Besar Indonesia untuk PBB melanjutkan dengan penolakan total, dengan kebohongan dan kemunafikan yang tak tahu malu. Jika tidak ada yang disembunyikan, lalu di mana aksesnya?

Untuk Indonesia, saya katakan ini:

– Komunitas internasional sedang bangun dan Anda tidak dapat terus menyembunyikan rahasia memalukan Anda lagi.

– Seperti rakyat Ukraina, Anda tidak akan menghancurkan semangat kami, Anda tidak akan mencuri harapan kami dan kami tidak akan menyerah pada perjuangan kami untuk kebebasan.

– Kami sekarang menuntut Anda mengizinkan akses untuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, untuk bantuan kemanusiaan kepada orang-orang terlantar kami dan kepada wartawan internasional.

– Kami sekarang menuntut Anda menarik militer Anda.

– Kami sekarang menuntut Anda membebaskan tahanan politik, termasuk Victor Yeimo dan 'Delapan Abepura'.

– Kami sekarang menuntut hak kami untuk menentukan nasib sendiri dan diakhirinya pendudukan ilegal atas tanah kami.

Benny Wenda

Presiden Sementara

Pemerintah Sementara ULMWP

________________________

https://www.ulmwp.org/interim-president-wenda-we-welcome-un-call-for-urgent-humanitarian-access-and-action-on-child-killings-disappearances-torture-and-mass-displacement-of-our-people

PRESIDEN BENNY WENDA DAN PEMERINTAH SEMENTARA ULMWP TELAH CAPAI KEMENANGAN BESAR BANGSA PAPUA

Wewo Kotokay Benny Wenda , dukungan

Setelah tuan Benny Wenda terpilih sebagai ketua ULMWP sejak 2017, ia memimpin bangsa Papua dengan berlari secara maraton untuk mencapai kemenangan bangsa Papua. ULMWP di bawah komandonya telah mencapai prestasi demi prestasi yang diperoleh secara maraton. Di dalam bangsa Papua sendiri, presiden Benny Wenda dan ULMWP telah mengalami banyak perubahan yang signifikan, mulai dari persatuan militer dalam West Papua Army, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), bentuk Pemerintahan Sementara, perubahan posisi ketua ke presiden, Perdana Menteri dan West Papua Council, pengumunan kabinet hingga Visi Negara Hijau.

Pada Agustus 2019, Presiden Wenda dan timnya yang didukung pemerintah Vanuatu telah memenangkan resolusi bersejarah di Pacific Islands Forum (PIF), dan pada Desember 2019 Presiden Wenda mencapai kemenangan besar di Kenya, dimana 79 negara anggota ACP resmi adopsi Resolusi PIF tersebut, kemudian Presiden Wenda juga mencapai prestasi luar biasa, di mana 4 negara Eropa mendukung resolusi tersebut, yaitu: Inggris, Belanda, Spanyol dan Polandia. Tahun 2022 ini, Presiden Wenda telah mencapai satu prestasi persejarah bahwa negara-negara besar dan beberapa negara yang memiliki hak veto menyatakan mendukung resolusi itu. Belanda mantan kolonial Indonesia resmi keluarkan resolusi di Parlemen, Spanyol resmi keluarkan resolusi, Jerman, Inggris, Prancis, Amerika Serikat semua berbaris di belakang Pemerintah Sementara ULMWP dan Presiden Benny Wenda, awal tahun ini.

Pada 21 Februari 2022 ini, di bulan suci bertepatan dengan hari kemerdekaan iman bangsa Papua pada 5 Februari 1855, Presiden Benny Wenda telah mencapai sebuah peristiwa besar dan signifikan. Tanggal 21 Februari 2022, Uni-Eropa yang berbasis 27 negara resmi mendukung Resolusi tersebut dan mendesak Komisi HAM PBB ke West Papua. Dengan demikian total 108 negara berbaris dibelakang Resolusi PIF dan pemerintah Sementara ULMWP.

Uni-Eropa juga mengumumkan dana 4.7 juta Euro yang mereka keluarkan untuk berbagai pembangunan di dua provinsi Papua, 112 juta Euro untuk perubahan iklim, deforesasi dll di Indonesia termasuk dua Provinsi di Papua, tetapi dana-dana itu disalahgunakan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Terungkapnya bantuan dana ini menunjukkan teguran keras kepada Indonesia dan sebagai signal ketidak percayaan Uni-Eropa terhadap pemerintah Indonesia karena dinilai telah gagal mencapai misi dibalik bantuan dana tersebut. Dibukanya aliran dana ini adalah konsekuensi logis yang kemungkinan bisa menimbulkan sanksi terhadap negara penerima bantuan. Sanksi dalam bentuk apa, akan kita lihat ke depan.

Presiden Wenda menghadapi berbagai badai, gelombang dan ombak dari dalam bangsanya sendiri maupun musuh utamanya, tetapi pemimpin yang sederhana, tenang, karismatik dan berwibah ini menghadapi dengan tenang, fokus dan konsisten. Presiden Wenda, yang juga adalah bapak bangsa Papua ini terus maju langkah demi langkah secara maraton, mencapai prestasi demi prestasi untuk mengantar bangsa Papua menuju gerbang kemenangan sejati.

Selama ini, baik musuh utamanya maupun orang-orang sesama bangsanya yang pro Indonesia selalu memvonis Presiden Benny Wenda dan Pemerintahan Sementara ULMWP tidak didukung negara lain, atau negara-negara besar di dunia. Akan tetapi, semua narasi-narasi musuh itu telah gugur dan gagal total. Hari ini Presiden Benny Wenda dan bangsa Papua melalui ULMWP telah mendapat dukungan luar biasa, dimana kini semua negara-negara besar di seluruh dunia ada dibelakangnya.

Dukungan-dukungan fantastis dan masif digerakan oleh Free West Papua Campaign, International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP), bersama dengan negara-negara sponsor utama dan ULMWP. Beberapa orang berpendapat bahwa organ-organ strategi untuk diplomatis ini dianggap sebagai LSM tidak berguna. Tetapi, hari ini mereka telah bawa kemenangan besar dalan sejarah perjuangan bangsa kita. Dukungan Uni-Eropa hari ini misalnya adalah kerya nyata dari IPWP selain ACP dan ULMWP sendiri, wakil ketua IPWP tuan Puigdemont telah mengajukan mosi di Parlemen Eropa pada tanggal 18 november 2021 dan mosi tersebut dijawab tanggal 21 Februari 2022 oleh Uni-Eropa dalam bentuk dukungan tersebut.

Kemenangan hari ini adalah kemenangan Presiden Wenda, kemenangan ULMWP dan kemenangan bangsa Papua.

Update: 🇪🇺Uni-Eropa, Desember 2021 | ULMWP

Wewo Kotokay Benny Wenda , pelanggaran HAM

Menyikapi situasi West Papua yang semakin memburuk sejak aneksasi dan pendudukan kolonial Indonesia (1963 — 2021), kini isu West Papua mulai dibicarakan di forum Uni-Eropa yang anggotanya adalah 27 negara (negara-negara Eropa) setelah sebelumnya di MSG, PIF, ACP.

Berikut ini adalah pernyataan dan pertanyaan Presiden Catalunya, Hon. Carles Puigdemont (bertepatan momentum 1 Desember) kepada Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan tentang: (Apa sikap Uni-Eropa?) terhadap West Papua —— silahkan disimak:

Pertanyaan Parlemen

1 Desember 2021

Pertanyaan untuk jawaban tertulis E-005382/2021/rev.1

Kepada Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan

Aturan 138

Oleh: Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI) , Clara Ponsati Obiols (NI)

Subjek: Hak Asasi Manusia di West Papua

60 tahun yang lalu hari ini [1 Desember 2021, red], bendera Bintang Kejora resmi dikibarkan untuk pertama kalinya di West Papua. Setelah proses dekolonisasi yang menarik dari Belanda, West Papua dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963.

Selama enam dekade terakhir, semua pemerintah Indonesia telah dituduh terlibat dalam kebijakan [pemusnahan, red] terhadap penduduk West Papua, yang dapat didefinisikan sebagai genosida.

Tahun lalu, 418 tapol baru West Papua tercatat ditahan. Sampai hari ini, 106 masih ditahan menunggu persidangan atau telah diberikan hukuman penjara yang lama, seperti Victor Yeimo, simbol gerakan kemerdekaan, yang telah didakwa dengan tuduhan pengkhianatan.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terus menerus di West Papua dikecam setiap tahun dalam laporan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Amnesty International dan Human Rights Watch.

UE menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan Indonesia pada tahun 2014 di mana ‘hak asasi manusia’ disebutkan hingga 17 kali. Sejak 2016, 10 putaran negosiasi telah dilakukan untuk perjanjian perdagangan bebas UE-Indonesia.

1. Akankah penghormatan terhadap hak asasi manusia di West Papua dan pembebasan tahanan politik seperti Victor Yeimo menjadi syarat untuk merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia pada putaran negosiasi ke-11?

2. Akankah Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kunjungan ke West Papua oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia?

3. Berapa jumlah dana yang telah dialokasikan ke West Papua oleh Komisi sejak tahun 2001 dan untuk tujuan apa?

_____

Terakhir Diperbarui: 15 Desember 2021

Pernyataan asli dalam bahasa Inggris dapat dibaca pada link website resmi Uni-Eropa berikut ini:

(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005382_EN.html)

Sekilas —

Uni Eropa adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa pada 1992. (Wikipedia)

__________________

FOTO: Sebelumnya November 2019 dan Januari 2020, Presiden Catalunya, Hon. Carles Puigdemont i Casamajó telah menerima tamu terhormat yakni Presiden Sementara West Papua, Hon. Benny Wenda di Parlemen Uni-Eropa.

#UniEropa #EU #WestPapua #Vanuatu #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui pemerintah West Papua

Wewo Kotokay Benny Wenda , Pemerintah Sementara

Jumat, (03/12/2021) | RNZ News

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui Benny Wenda sebagai Interim Presiden dari Pemerintah Sementara.

Di negara yang secara historis telah menjadi yang paling vokal dalam mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua, Provinsi Shefa adalah otoritas pertama di negara ini untuk secara resmi mengakui pemerintah West Papua yang independen.

Wenda, seorang aktivis pro-kemerdekaan West Papua yang melarikan diri dari penganiayaan di tanah airnya di bawah kendali Indonesia, diberikan suaka di Inggris pada tahun 2003.

Setahun yang lalu, sebagai kepala Gerakan Pembebasan United untuk West Papua, Wenda mengumumkan membentuk ‘pemerintah sementara’ West Papua, dengannya sebagai presiden sementara.

Pengakuan Shefa tentang pemerintah itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Pemerintah Provinsi Shefa, Morris Kaloran, untuk menandai peringatan ke-60 tahun dari deklarasi kemerdekaan West Papua yang segera dibayangi oleh AS yang kontroversial.

Kaloran mengatakan pemerintah sementara ULMWP dan presiden interimnya adalah perwakilan sah rakyat West Papua dan perjuangan mereka.

Dalam gerakan simbolis, Provinsi Shefa telah mengadopsi penduduk asli Melanesia di West Papua dan perjuangan mereka untuk penentuan dan pembebasan diri dari pemerintahan Indonesia.

“Takdir dua orang Melanesia kami di West Papua dan Vanuatu bergabung. Orang-orang West Papua tetap diperbudak dan dijajah pada abad ke-21, tunduk pada diskriminasi, pembunuhan dan operasi militer,” kata Kaloran.

“Perjuangan kebebasan mereka yang gagah, di bawah bimbingan dan kepemimpinan provisional government ULMWP, bergerak semakin dekat dengan kemenangan. Sampai orang-orang West Papua, tidak ada seorang pun di Melanesia yang bebas.”

Pemerintah Indonesia menentang klaim ULMWP untuk mewakili West Papua, mengatakan orang-orang di Provinsi Papua Indonesia memiliki hak-hak demokratis seperti orang lain di Republik.

Baik Indonesia maupun ULMWP telah diberikan keanggotaan di Melanesian Spearhead Group (MSG), yang anggotanya penuhnya adalah Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru telah menyatakan keinginan Jakarta untuk terlibat dalam dialog dengan West Papua tentang keluhan mereka.

_____________

Sumber berita RNZ Pacific:

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/457115/vanuatu-s-shefa-province-recognises-west-papua-government

KETERANGAN FOTO:

(Memperingati 60 tahun pengibaran bendera West Papua di Provinsi Shefa — Port Vila Vanuatu, berlangsung bersama dengan Direktur Jenderal MSG Hon. George Hoa'au Pj dan Kenneth Natapei MP untuk Port Vila, Morris Kaloran Sekretaris Jenderal Provinsi Shefa, Ketua William Nasak Vango dan Ketua Job Dalesa Vanuatu Free West Papua Association.

#AnniversaryDay #60thAnniversary #WestPapua #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua

#PENGUMUMAN: Pemerintahan Sementara merayakan 60 tahun kelahiran West Papua

Wewo Kotokay 1 December , Benny Wenda

Pengumuman | Edisi, 17 November 2021

1 Desember 2021 akan menandai 60 tahun lahirnya West Papua. Ini juga menandai ulang tahun pertama pembentukan Pemerintahan Sementara ULMWP.

Untuk seluruh rakyat saya di West Papua dan di seluruh dunia: ini adalah hari yang sangat penting dan penting untuk kita peringati. Ketika Bintang Kejora dimunculkan oleh Dewan Nugini pada 1 Desember 1961, mereka menjadi cikal bakal bangsa.

Saya menyerukan kepada semua orang untuk merayakan hari ini melalui doa yang damai. Kepada para pendukung solidaritas internasional kami, silakan gunakan kebebasan Anda untuk menunjukkan dukungan Anda bagi perjuangan kami, di mana pun Anda berada. Upacara pengibaran bendera khusus yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Sementara akan berlangsung di Papua New Guinea (PNG), Vanuatu, Belanda, dan Inggris. Saya juga mengajak solidaritas Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia untuk mendoakan kami dan menghormati hari nasional kami, sebagaimana kami telah menghormati hari kemerdekaan Anda.

Pada hari ini kita akan mengingat orang-orang yang terdesak, khususnya ribuan orang yang terlantar akibat operasi militer Indonesia di Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Maybrat dan Oksibil. Kita juga mengingat bayi berusia dua tahun yang tewas di tangan pemerintah Indonesia bulan lalu.

Dunia harus mewaspadai bangsa kita pada 1 Desember. Sering terjadi pertumpahan darah yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia. Kami tidak menginginkan ini – kami akan merayakannya dengan damai. Tidak perlu melecehkan, mengintimidasi, atau menyerang mereka yang sedang ibadah dengan damai. Saya meminta pemerintah dan Presiden Indonesia untuk meninggalkan kita sendirian di hari nasional kita. Waktu kita akan datang, dan suatu hari kita akan berdiri berdampingan sebagai tetangga yang baik.

Kami juga akan merayakan pengumuman dan kemajuan yang telah kami buat dalam dua tahun terakhir, dengan konstitusi kami, Pemerintahan Sementara, kabinet , dan baru-baru ini Visi Negara Hijau kami untuk bangsa. Pemerintah Sementara ULMWP telah secara konsisten mengakui semua proklamasi yang dibuat dalam sejarah perjuangan kita oleh para pemimpin West Papua sebelum kita.

Dengan langkah-langkah penting yang telah kita buat ini, saya mendorong seluruh rakyat saya untuk bersatu dalam satu semangat untuk merayakan dan menggerakkan kita lebih dekat pada tujuan kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri untuk semua. Kami berharap terjadinya perdamaian di West Papua, di Indonesia, kawasan dan seluruh dunia.

Benny Wenda

Interim Presiden

Pemerintahan Sementara ULMWP

___

https://www.ulmwp.org/provisional-government-celebrating-60-years-since-birth-of-west-papua

#AnniversaryDay #60thAnniversary #WestPapua #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua

Benny Wenda: 'Visi Negara Hijau' Jalan Kami Untuk Menyelamatkan Hutan Hujan Terbesar Ketiga Di Dunia

Wewo Kotokay Benny Wenda , Green State Vision

4 November 2021 dalam Pernyataan

https://www.ulmwp.org/benny-wenda-green-state-vision-our-pathway-to-saving-worlds-third-largest-rain-forest

Hari ini di Glasgow di COP26, Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Pemerintahan Sementara Papua Barat telah meluncurkan 'Visi Negara Hijau' untuk Papua Barat yang merdeka bebas dari penjajahan genosida dan ekosida Indonesia.

Visi ini adalah tawaran kami kepada dunia. Kami memiliki solusi yang tepat untuk krisis iklim global. Orang-orang saya telah menjaga tanah hijau New Guinea selama puluhan ribu tahun. Hutan hujan kita adalah paru-paru dunia, dan kita adalah penjaga terbaiknya. Pemerintah Indonesia dan perusahaan multinasional menghancurkan hutan kami dan membunuh orang-orang kami.

Anda tidak dapat memisahkan orang asli Papua Barat dari gunung, hutan atau sungai. Bagi kita, kita terhubung dengan lingkungan kita. Kita tidak bisa datang dan meruntuhkan hutan seperti yang dilakukan Indonesia sekarang atas nama 'pembangunan'. Kami telah berdamai dengan alam dan semua makhluk di tanah kami selama puluhan ribu tahun. Visi Negara Hijau berarti perdamaian, itu berarti penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Ini berarti kehidupan dan pelestarian kelangsungan hidup makhluk.

Jika kita menjadi mandiri, kita membuat janji-janji ini kepada dunia. Pemerintah independen baru akan segera memperkenalkan standar internasional ecocide ke dalam kerangka hukum negara kita. Kami menyampaikan pemberitahuan kepada semua perusahaan yang beroperasi di tanah kami bahwa mereka harus menghentikan perusakan alam kita, atau berisiko dicabut izinnya oleh pemerintah independen. Kami akan menempatkan hak tanah kami, dan hak semua makhluk, di atas hak perusahaan swasta untuk mengambil sumber daya kami.

Kami menginginkan Papua Barat yang bebas dan demokratis, di mana rakyat saya dapat memancing dan berkebun dengan damai, tanpa ditembak atau disiksa oleh militer dan polisi.

Kami memiliki pemerintahan yang menunggu, konstitusi kami, dan kabinet kami. Sekarang kami memiliki Visi kami untuk membimbing kami menuju tujuan kemerdekaan dan seterusnya. Jika Anda mendukung kami, Anda membuat sejarah dalam perjuangan untuk bertahan hidup bagi semua manusia dan planet kita. Kami adalah solusi untuk krisis iklim ini.

Benny Wenda

Presiden Sementara

Pemerintah Sementara ULMWP

https://www.ulmwp.org/benny-wenda-green-state-vision-our-pathway-to-saving-worlds-third-largest-rain-forest

GREEN STATE VISION ADALAH SKENARIO INGGRIS

Wewo Kotokay Benny Wenda , Green State Vision

Menurut Dr Been K, negara hijau adalah skenario Inggris untuk menanamkan modalnya di Papua.

Dr. Been K

" Inggris telah menawarkan kepada Beni Wenda proyek oksigen secara besar besaran, dengan perlindungan alam Papua dari kerusakan".

Menurut Dr Been K, konsep dasar Green state vision adalah Inggris, dengan tujuan pengelolaan kekayaan alam Papua.

Danapun di berikan oleh Inggris dengan pinjaman Bank IMF, dan ULMWP di daftarkan di Coalition of Parties (COP) 26, sebagai anggota di dalamnya.

Dana pinjaman ini pun di kontrol dan di awasi oleh Bank IMF dengan kerja sama dengan pemerintah Inggris

peluncuran Visi Negara Hijau oleh Beni Wenda versi ULMWP & Pemerintahan Sementara di COP26.

Peluncuran diadakan di Glasgow, Skotlandia Inggris (U.K), pada tanggal 4 November 2021.

ULMWP di bentuk pada tahun 2014, dan pada sidang konggres tingkat tinggi KTT November 2021 melahirkan program Green state vision.

Program Negara hijau adalah suatu proyek bisnis ekonomi global yang di susupi oleh negara-negara kapitalis, Inggris dan Amerika.

Kita telah Terjebak di dalam skenario politik global yang di mainkan oleh para kapitalis Inggris dan Amerika, seperti Amerika merampas kekayaan alam Papua dengan pertambangan emas, uranium, nikel, biji besi, tembaga, di areal pertambangan Freeport timika Papua.

Untuk pertambangan sendiri, di adakan kerja sama antara Amerika serikat dengan Indonesia, dan Indonesia sendiri sebagai polisinya Amerika, untuk menjaga pengoperasian proyek pertambangan emas di Papua timika.

Sama halnya dengan negara Inggris, Inggris telah menawarkan kepada ULMWP untuk penanaman modal dengan proyek Green state vision dan hasilnya di bagikan masing masing antara Beni Wenda, Sem karoba, dan beberapa orang yang ada di dalam negeri.

Kita perlu waspada terhadap Skenario Inggris.

Salam Sadar.

Posting..@Zeerol Ngwendy.

Thursday, 4 November 2021

Wewo Kotokay Benny Wenda , Green State Vision

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) / u1l2m3w4p5 / 2 hours ago

Today in Glasgow at the COP26, the United Liberation Movement for West Papua Provisional Government has launched the ‘Green State Vision’ for an independent West Papua free from genocidal and ecocidal Indonesian colonialism.

This Vision is our offer to the world. We have the just solution to the global climate crisis. My people have been looking after New Guinea’s green land for tens of thousands of years. Our rainforest are the lungs of the world, and we are its best guardians. The Indonesian government and multinational corporations are destroying our forest and killing our people.

You cannot separate indigenous West Papuans from the mountains, forests or rivers. To us, we are connected to our environment. We cannot come and tear down the forest like Indonesia is doing now in the name of ‘development’. We have been at peace with nature and all beings in our land for tens of thousands of years. The Green State Vision means peace, it means self-determination and independence. It means life and the preservation of survival of beings.

If we become independent, we make these promises to the world. The new independent government will immediately introduce an international standard of ecocide into the legal framework of our country. We are serving notice on all corporations operating in our land that they must stop the destruction of our natural world, or risk having their licences revoked by the independent government. We will place our land rights, and the rights of all beings, above the rights of private companies to take our resources.

We want a free, democratic West Papua, where my people can fish and garden in peace, without being shot or tortured by military and police.

We have our government-in-waiting, our constitution, and our cabinet. Now we have our Vision to guide us to our goal of independence and beyond. If you support us, you are making history in the struggle for survival for all human beings and our planet. We are the solution to this climate crisis.

Benny Wenda
Interim President
ULMWP Provisional Government

See full press release here.

West Papuan in the Lepago region gather in support of the Green State Vision, November 3, 2021.

West Papuan in the Jayapura gather in support of the Green State Vision, November 3, 2021.

West Papuan in the Tabi region gather in support of the Green State Vision, November 3, 2021.

West Papuan in the Domberay region gather in support of the Green State Vision, November 3, 2021.

The post Benny Wenda: ‘Green State Vision’ our pathway to saving world’s third-largest rain-forest appeared first on United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Visit website

MOSI TIDAK PERCAYA RAKYAT PAPUA TERHADAP KEPEMIMPINAN BENNY WENDA

Wewo Kotokay Benny Wenda , ILWP

KEPEMIMPINAN BENNY WENDA, YANG DIPERALAT OLEH KAPITALIS BARAT TERBUKTI MENGHANCURKAN PERJUANGAN BANGSA PAPUA.

Latar belakang Benny Wenda adalah bukan seorang pejuang atau activists yang loyalist, Benny Wenda begabung dalam perjuangan bangsa Papua secara kebetulan, Benny Wenda sendiri Bukan seorang activists Papua Merdeka yang MENGERTI Strategy Dan TAKTIK dalam perjuangan bangsa PAPUA, sehingga secara idiology Benny Wenda tidak memiliki determinansi Dan kesiapan yang matang yang mampu memimpin perjuangan bangsa PAPUA.

Keluarga Benny Wenda Juga MERUPAKAN keluarga yang MENERIMA Kolonial NKRI LEWAT PROSES PEPERA 1969, termasuk Matias Wenda adalah PEJUANG PEPERA 1969 yang MEMPERTAHANKAN NKRI harga mati saat itu di Jayawijaya nama Wamena Versi NKRI, Matias Wenda Juga saat itu ikut ramai Karena alasan sosial Dan bergabung bersama TPNPB OPM pada tahun 1976 setelah peristiwa di kecamatan piramid, Karena modal Matias Wenda adalah bekas Guru Dan Toko PEPERA maka kepemimpinan TPNPB dipercayakan kepada Matias Wenda namun MOTIFnya seorang Matias Wenda yang tidak kuat MEMAHAMI idiology perjuangan bangsa PAPUA maka akhir hidupnya bukan lagi memimpin TPNPB OPM tetapi dari kudeta ke kudeta yang DILAKUKAN dimarkas Besar OPM TPNPB VICTORIA Dan kini Matias Wenda berali profesi kepada Militer tandingan OPM TPNPB YAITU milisi TRWP yang dibentuk oleh anak bibitan PEPERA 69 adalah Sem Karoba yang KELUARGA nya semua orang orang yang MENYUKSESKAN PEPERA diwamena wilayah Barat, Dan semua keluarga Sem Karoba merupakan kaki tangan TNI NKRI yang membawa jalan menembak pasukan pasukan TPNPB OPM di willayah Kelela Dan Bokondini pada gejolak tahun 1977.

"MAKA ITU TIDAK HERAN USAHA MEMBUNUH IDIOLOGY PERJUANGAN BANGSA PAPUA OLEH SEM KAROBA DAN BENNY WENDA ADALAH PROSES MATANG ATAS DASAR KEPENTINGAN KOLONIALIS NKRI"..selanjutnya..???

Setelah Sem Karoba dibiayai oleh Kolonial NKRI bersama Dukungan Kapitalis Freeport MCMORAN di Inggris Raya, Sem Karoba mengatur siasat untuk menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA bersama kapitalis International yang BERBASIS di Inggris.

Sem Karoba dengan gelar masternya yang diberikan oleh kapitalis pemerintah Inggris MENGATUR semua skenario untuk mencetak Benny Wenda sebagai pemimpin Nasional bangsa Papua tanpa Benny Wenda Memiliki kemampuan secara idiology, startegy Dan TAKTIK. Benny Wenda DIATUR skenario nya ditangkap Lalu dibackup oleh kapitalis sejak awal dalam penjarahannya di abepura Jayapura.

Perkenalan awal Benny Wenda dengan Intelligent Kapitalis saat Benny Wenda dipenjarah, Semuanya diatur oleh Sem Karoba bersama kapitalis International yang BERBASIS di Inggris Dan Hongkong.

JENIFER ROBINSON adalah perempuan Intelligent Inggris yang lihai dengan kecantikannya menggodah semua lelaki Demi mempertahankan kepentingan kapitalis BARAT diPapua, Jenifer Robinson membackup Benny Wenda sejak 2003 di Jayapura, Dan Benny Wenda menjadi target kapitalis, kini telah TENGGELAM dalam hegemony Dan skenario kapitalis untuk menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA.

Akhirnya kapitalis berhasil Juga menyusup masuk ke TUBUH perjuangan bangsa PAPUA.

Kapitalis Melalui Sem Karoba Dan Jenifer Robinson bersama Benny Wenda Benar Benar merongrong eksistabilitas Dan soliditas perjuangan bangsa PAPUA bahwa KEKUATAN PERJUANGAN OPM TPN dari dulu yang sudah eksis bertahun tahun, digoyahkan atas nama PERSATUAN Dan issue issue International yang bersifat sporadic.

Usaha untuk MENGUBAH nama OPM TPNPB dilakukan dengan SEGALA macam Cara, dibentuk bermacam macam nama groups SEPERTI, DEMAK, WPNCL, TRWP, WPA dll.. Adalah bagian dimana Cara kapitalis untuk menghapuskan sejarah kebenaran perjuangan bangsa PAPUA.

KINI TERBUKTI KEPEMIMPINAN BENNY WENDA benar benar menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA:

Pembentukan IPWP Dan ILWP kedua badan ini sama SEKALI hanya nama Dan tidak Ada fungsi kerjanya, kapan ILWP MELAKUKAN advokasih hukum terhadap TAPOL napol Papua, atau Juga ILWP MEMBUAT sebuah study hukum soal sejarah perjuangan bangsa PAPUA Dan dilanjtkan kepada peradilan makamah International??? Hasilnya nihil Bukan???

Skenario kapitalis membawah Benny Wenda BERBASIS diinggris sebagai negara tertua yang memiliki watak Kolonial Dan kapitalis dan Juga Inggris sebagai kepala dari seluruh Negara Negara persemakmuran agar dapat MENGONTROL dukungan perjuangan bangsa Papua dibenua benua lain secara gampang, sehingga Buktinya sedang TERJADI saat ini.

BENNY WENDA berbasis dinegara tertua berwatak Kapitalis, yang Memiliki kepentingan Ekonomi di West Papua YAITU BP Dan FREEPORT yang saat ini memberikan trilliun poundsterling milik RAKYAT Papua kepada Inggris.

*Secara terpisah Benny Wenda Dan keluarga nya sedang menikmati hasil DARAH Dan AIRMATA Rakyat Papua bersama pemerintah Inggris*

Kehidupan Benny Wenda diinggris sudah SANGAT ISTIMEWA, berbicara Papua Merdeka hanya semacam mengisi waktu kosong sehingga tidak pernah serious biarpun Rakyat Papua sedang Dibunuh Dan bantai oleh NKRI.

Pemeberian Freedom of Oxford bagi Benny Wenda adalah kelas istimeweh bagi kepentingan pribadi Benny Wenda bukan untuk perjuangan bangsa PAPUA SEPERTI Nelson Mandela bagi bangsa AFRIKA.

BENNY WENDA berteriak Papua Merdeka hanya SLOGAN KOSONG untuk menipu rakyat Papua ..dst..

Jika pemerintah Inggris mendukung perjuangan bangsa PAPUA mengapa pemerintah Inggris tidak BERTINDAK secara absolute, karena Inggris adalah negera Besar yang memiliki legitimacy ???

Mengapa Inggris MEMAKAI Benny Wenda Dan Jenifer Robinson untuk menghancurkan perjuangan Bangsa PAPUA diwilayah melanesian, Pacific Dan African CARIBBEAN???

Dulu SEBELUM Benny Wenda memimpin ULMWP, perjuangan bangsa PAPUA Memiliki peningkatan yang significant, belum pernah MSG, PIF bahkan ACP mendukung Dan MENGAKUI Indonesia mengintegralkan West Papua sebagai bagian dari kolonial Indonesia.

TETAPI setelah Benny Wenda memimpin ULMWP Indonesia Menang Politik secara mutlak dari forum MSG, PIF bahkan ACP Indonesia DIAKUI secara mutlak oleh Badan Badan regional tersebut. Bangsa PAPUA hanya diisukan sebatas pelanggaran HAM, sementara akar Masalah perjuangan bangsa PAPUA adalah Politik atau penentuan nasib sendiri MENUJU Merdeka Dan PENGAKUAN kedaulatan bangsa PAPUA.

Maka itu RAKYAT PAPUA ditipu HABIS HABISAN, oleh kapitalis yang memanfaatkan Benny Wenda Dan Jenifer Robinson, Vanuatu Juga ditipu, AFRIKA CARIBBEAN Juga DITIPU, semua DITIPU Dan yang lebih KORBAN adalah RAKYAT PAPUA.

Cara kapitalis atau kolonialis untuk menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA adalah Mematikan sejarah kebenaran nya, Hal itu sudah dilakukan oleh Benny Wenda, sejak Benny Wenda PIMPIN ULMWP, Benny Wenda hendak MENGUBAH OPM ke ULMWP, Dan TPN ke TRWP, selanjutnya Benny Wenda yang tidak Memiliki Skil Dan kemampuan Militer MENGUBAH TPNPB ke WEST PAPUA Army, ini adalah Cara Cara kapitalis dalam menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA.

Jika sejarah kebenaran perjuangan bangsa PAPUA sudah dihancurkan maka jangan PERNAH Kita fikir kalau perjuangan bangsa PAPUA Akan Ada KEKUATAN lagi.

Aksi aksi MEMBAWAH Petisi Manual 1,8juta Rakyat Papua, penipuhan 18 Negara Negara PIF Dan 79 NEGARA ACP mendukung perjuangan bangsa PAPUA adalah PENIPUHAN BESAR BENNY WENDA terhadap perjuangan bangsa PAPUA, penipuhan TERHADAP Tuhan Dan TULANG belulang pengorbanan RAKYAT PAPUA.

*Maka itu tidak Ada satupun Negara negara ACP 79 yang mendukung perjuangan bangsa PAPUA pada SIDANG UMUM PBB KE 75 sekarang*

Tujuan utama kapitalis BARAT adalah menghancurkan semua pondasi pondasi perjuangan bangsa PAPUA yang sudah diletakan oleh Diplomat Diplomat OPM selama 59 Tahun perjuangan bangsa PAPUA diwilayah wilayah melanesian, Pacific Dan Africa CARIBBEAN, Serta Australia Dan eropa.

Kepemimpinan Benny Wenda Sungguh Benar Benar menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA yang dibangun oleh OPM TPNPB selama 59 Tahun,,,, OPM TPNPB dengan susah payah MEMBANGUN DIPLOMACY diseluruh dunia, kini dihancurkan oleh Benny Wenda atas kepentingan kapitalis asing.

"Sem Karoba saat ini sedang MENGONTROL BUSNIS Coffee Mbaliem Arabica di Wilayah Pegunungan Papua Dan Toko PapuaMart di Seluruh Papua Dan Benny Wenda Memiliki BISNIS perusahaan kontraktor nya yang dikelola oleh adiknya Albert Wenda dengan Dana MILYARAN RUPIAH dari propinsi Papua".

PENUTUP:

SELURUH RAKYAT BANGSA PAPUA harus berdoa kuat kepada Tuhan Dan MOYANG LELUHUR BANGSA PAPUA, agar kepemimpinan OPM TPNPB yang saat ini sedang BANGKIT dapat didukung sepenuhnya guna MENGAMBIL ALIH perjuangan bangsa PAPUA untuk Merdeka Dan berdaulat PENUH.

Demikian Dan diharapkan informasi diangkat ini dapat berarti bagi Kita sekalian.

Info PENTING Dan terpercaya oleh Papua inteligenc service (COPIS), edisi Khusus untuk media Dan konsumsi Rakyat Papua.

West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia: Pidato Ketua ULMWP kepada Menteri Luar Negeri MSG

Free Melanesia form Colonialism Benny Wenda , Keanggotaan MSG

Statement Edisi, 12 Februari 2020

Pidato yang disampaikan oleh Ketua ULMWP, Benny Wenda, selama pertemuan Menteri Luar Negeri & Pejabat Senior Melanesian Spearhead Group (MSG), yang diadakan di Suva [ibukota Fiji] dari 10-12 Februari 2020.

Menteri yang terhormat, Yang Mulia, Bapak dan Ibu, saya menyambut Anda semua dalam bahasa saya, wa wa wa wa.

Saya juga mengakui Duta Besar Amena Yauvoli Direktur Jenderal Sekretariat MSG dan Stafnya yang berdedikasi atas layanan mereka yang tak kenal lelah kepada komunitas Melanesia.

Pertemuan kami di sini menandai 34 tahun dari visi para pendiri bangsa kami, yang didukung oleh cara Melanesia dari keinginan budaya dan politik bersama, untuk seluruh dekolonisasi dan kebebasan negara-negara dan wilayah Melanesia. Dekolonisasi mungkin tampak kurang intrinsik saat ini, tetapi kebenaran yang menyedihkan adalah, orang-orang Melanesia jauh dari menjalankan kedaulatan penuh kita.

Di West Papua, tanah air saya, 2,5 juta orang adalah orang Melanesia, bukan orang Indonesia. Seperti orang Melanesia di Bougainville dan Kanaky [New Caledonia], rakyat saya juga menyerukan hak dasar kami untuk memilih dalam referendum kemerdekaan. Lima puluh delapan tahun pelanggaran HAM yang meliputi penindasan perbedaan politik, diskriminasi, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan kekerasan polisi serta militer yang sistemik.

Kasus Nduga adalah contoh yang jelas. Sejak Desember 2018, operasi militer Indonesia yang tersebar luas di Kabupaten Nduga telah menggusur sekitar 45.000 Penduduk Melanesia yang Cerdik: 243 tewas, di antaranya 34 wanita, 110 anak-anak, 95 pria. Saat ini ada 57 tahanan politik. Orang Papua hidup dalam ketakutan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

Tahun lalu orang-orang West Papua bangkit. Puluhan ribu dari mereka berbaris, menuntut hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Negara merespons dengan peluru. Negara menanggapi dengan penjara. Penjajah merespons dengan represi. Mengapa orang West Papua bangkit? Karena di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, pasukan keamanan Indonesia dan gerombolan nasionalis mengepung asrama mahasiswa West Papua.

'Pulang ke rumah'. 'Monyet'. 'Anjing'. Inilah yang diteriakkan pasukan keamanan dan geng Indonesia kepada para siswa West Papua. Polisi Indonesia menembakkan gas air mata ke asrama, menangkap 43 orang Papua. Ini adalah percikan api yang menyalakan api 58 tahun rasisme, kolonialisme, dan pembunuhan massal. Orang-orang saya berbaris untuk mengakhiri rasisme terhadap orang-orang Melanesia. Mereka berbaris untuk menuntut hak mereka untuk referendum kemerdekaan, ditolak mereka oleh komunitas internasional pada tahun 1969.

Banyak pemimpin yang terlibat dalam demonstrasi itu sekarang telah ditangkap. Tujuh dari mereka diculik dan dipindahkan ke Kalimantan Timur di antara mereka dua pejabat ULWMP, Bucthar Tabuni dan Bazoka Logo, di mana mereka perlahan mati kelaparan di bawah pengawasan Negara Indonesia. Enam dari mereka berada di Jakarta, salah satu Pemimpin FRI WP, Surya Anta Ginting, seorang Indonesia, dan menghadapi dakwaan makar. Mereka mungkin dipenjara selama 15 tahun. Puluhan lainnya berada di penjara di West Papua. Veronica Koman, pengacara hak asasi manusia internasional, telah melarikan diri ke Australia.

Ini adalah bagaimana Negara Indonesia merespons pemberontakan rakyat West Papua. Bagaimana Negara Indonesia menangani serangan rasis terhadap pelajar Papua di Surabaya? Hanya satu orang Indonesia yang dihukum karena serangan itu. Hukuman mereka hanya lima bulan, artinya mereka akan segera dibebaskan karena waktu sudah dijalani. Tidak ada satu pun orang Indonesia lainnya yang menghadapi konsekuensi atas serangan itu.

Pemimpin yang Terhormat, Yang Mulia, Bapak dan Ibu,

Ini adalah keadilan Indonesia. Negara Indonesia melindungi mereka yang secara rasial menyerang orang Melanesia karena warna kulit mereka, karena budaya mereka. Tetapi jika Anda orang Melanesia, dan Anda menunjukkan menentang rasisme, Anda akan ditembak, Anda akan dipukuli, Anda akan ditangkap dan dipenjara selama 15 tahun.

Inilah sebabnya mengapa jelas bahwa Indonesia tidak tertarik untuk menangani tuntutan rakyat Papua akan keadilan dan kebebasan. Indonesia tidak memiliki keinginan untuk mengatasi 'akar penyebab' konflik di West Papua, sebagaimana diserukan pada tahun 2019 oleh 18 negara di Forum Kepulauan Pasifik dan 79 negara di Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik. Hanya intervensi internasional yang dapat menyelamatkan rakyat saya dari genosida kolonial ini. West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP) dibentuk pada tahun 2014 sebagai tanggapan atas permintaan dari para pemimpin Melanesia di dalam institusi ini, MSG. Kami telah tumbuh menjadi kekuatan terpadu dari semua kelompok kemerdekaan West Papua, di dalam dan di luar negeri.

Kami telah membentuk Komite Eksekutif, Dewan Legislatif, Dewan Yudisial, dan sembilan biro di West Papua termasuk kelompok solidaritas rakyat Indonesia, dan di West Papua. Indonesia tidak dapat menghilangkan ULMWP, meskipun ia mencoba. ULMWP adalah perwakilan sah dari rakyat West Papua dan siap untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Faktanya, kita sudah berbicara dengan PBB, dengan pemerintah internasional.

Jika masalah penjajahan Indonesia tidak terpecahkan, maka rakyat saya tidak aman. Kita mungkin tidak bisa bertahan hidup lebih lama dari kolonialisme Indonesia. Sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, Juan Mandez pernah menyatakan, "jika tidak ada yang dilakukan, Rakyat West Papua akan hilang".

Pasifik, khususnya Melanesia, adalah kunci untuk kelangsungan hidup rakyat saya. Ketika Pasifik berdiri dengan satu suara untuk West Papua, seluruh dunia memperhatikan. Dunia tidak akan bertindak kecuali Melanesia dan Pasifik bersatu di belakang rakyat West Papua. ULMWP, sebagai perwakilan sah rakyat West Papua, siap untuk terlibat dengan Komunitas internasional. Kami sudah duduk di meja bersama mereka di lembaga bersejarah ini. Pada Oktober tahun lalu, saya mengeluarkan enam tuntutan kepada Presiden Indonesia, untuk menunjukkan itikad baik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Ini termasuk menarik 16.000 tentara tambahan yang dikerahkan selama Pemberontakan West Papua, membebaskan tahanan politik, dan memungkinkan Komisaris Tinggi PBB dan pelapor khusus ke wilayah tersebut. Hingga hari ini, kami belum menerima tanggapan.

Tahun ini, Indonesia harus belajar dari contoh negara-negara Pasifik terdepan di dunia yang telah memberi orang hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemerintah Papua Nugini dan Kaledonia Baru telah memimpin dalam menawarkan referendum tentang kemerdekaan kepada masyarakat Bougainville dan Kanaki. Indonesia harus mengikuti contoh-contoh demokratis ini, dengan membiarkan orang Papua menggunakan hak penuh untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan yang telah kami tolak pada tahun 1969. Pada Januari 2019, saya menyampaikan Petisi Rakyat kami, 1,8 Juta tanda tangan yang menuntut hak untuk memilih kemerdekaan, untuk Komisaris Tinggi PBB di Jenewa, disponsori oleh Pemerintah Vanuatu. Kami juga telah secara independen mengirimkan petisi kepada Mantan Ketua C24, Rafael Ramírez, pada bulan September 2017 di New York.

Indonesia tidak hanya menunjukkan tidak ada keinginan untuk mengatasi akar penyebab konflik, Indonesia telah memblokir masuknya PBB. Pada bulan Agustus 2019, 18 negara Forum Kepulauan Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru, menyerukan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah tersebut untuk melapor sebelum Forum Kepulauan Pasifik 2020. Hingga hari ini, Indonesia belum memenuhi.

Pada bulan Desember 2019, 79 negara berdaulat di Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik, ACP, juga menggemakan seruan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk mengunjungi tanah air kita. Hingga hari ini, Indonesia belum memenuhi.

Ini pertanyaan saya. Jika Indonesia mengklaim mewakili orang Melanesia dan memiliki keanggotaan MSG yang sah, mengapa Indonesia membunuh orang West Papua Melanesia setiap hari? Mengapa Indonesia memenjarakan aktivis West Papua yang damai selama 15 tahun karena mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol identitas Nasional dan Melanesia kita? Mengapa polisi Indonesia memanggil kami 'monyet' dan memotong 'rambut gimbal' kami di jalan-jalan Jayapura?

Salah satu kriteria penting untuk menjadi anggota MSG adalah bahwa negara yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran HAM. Indonesia telah melakukan kejahatan negara terhadap kemanusiaan masyarakat Melanesia di West Papua selama 58 tahun. Kami percaya kami memiliki lebih dari memenuhi syarat untuk memenuhi kriteria keanggotaan penuh MSG. Waktu untuk penundaan telah berakhir. Waktu untuk bertindak, untuk solidaritas dengan orang-orangku, telah tiba.

Kami percaya bahwa MSG memiliki sejarah, kebiasaan dan keberanian untuk melakukan hal yang benar, dan membuat sejarah. Kebebasan West Papua akan menandai tonggak sejarah dalam perjuangan untuk kesetaraan manusia melawan kekuatan kolonialisme dan rasisme. MSG didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dekolonisasi, tentang solidaritas Melanesia dan perjuangan bersama. Kita harus menemukan kembali nilai-nilai ini, dan mengingat kembali kata-kata bijak almarhum Pastor Walter Lini, pendiri Vanuatu, bahwa Vanuatu tidak benar-benar bebas sampai semua Melanesia bebas, dan dari dan Solomon Mamaloni, mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon , ketika dia bertemu dengan para pemimpin OPM, bahwa jika generasi kita tidak menyelesaikan masalah West Papua, generasi yang akan datang selamanya akan menghukum kita.

Pemimpin yang terhormat, Yang Mulia, hadirin sekalian, Tenkiu Tumas, Merci Beaucoup, Vinaka Vakalevu, Wa Wa Wa Wa

Benny Wenda
Ketua
ULMWP
___________________
Official source:
https://www.ulmwp.org/west-papua-has-no-future-in...

#MSG #Fiji 
#BennyWenda 
#WP4MSG 
#SelfDetermination
#Referendum

Tuesday, 10 May 2022

MENDUKUNG PERTEMUAN IPWP DI PARLEMEN EROPA

Monday, 18 April 2022

UPDATE | Januari – April 2022 Pemerintah Sementara ULMWP

Friday, 8 April 2022

PERUBAHAN SIKAP POLITIK DAN DUKUNGAN PEMERINTAH BELANDA MENJADI PATOKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL

Sunday, 3 April 2022

Presiden Sementara, Wenda: Meningkatnya militerisasi dan terorisme negara di West Papua

Friday, 25 March 2022

Presiden Sementara, Wenda: Segera bebaskan Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo

Friday, 4 March 2022

Friday, 25 February 2022

PRESIDEN BENNY WENDA DAN PEMERINTAH SEMENTARA ULMWP TELAH CAPAI KEMENANGAN BESAR BANGSA PAPUA

Saturday, 18 December 2021

Update: 🇪🇺Uni-Eropa, Desember 2021 | ULMWP

Saturday, 4 December 2021

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui pemerintah West Papua

Monday, 22 November 2021

#PENGUMUMAN: Pemerintahan Sementara merayakan 60 tahun kelahiran West Papua

Thursday, 11 November 2021

Benny Wenda: 'Visi Negara Hijau' Jalan Kami Untuk Menyelamatkan Hutan Hujan Terbesar Ketiga Di Dunia

Monday, 8 November 2021

GREEN STATE VISION ADALAH SKENARIO INGGRIS

Thursday, 4 November 2021

Thursday, 2 September 2021

MOSI TIDAK PERCAYA RAKYAT PAPUA TERHADAP KEPEMIMPINAN BENNY WENDA

Tuesday, 13 April 2021

West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia: Pidato Ketua ULMWP kepada Menteri Luar Negeri MSG

Pages

Blog Archive

Facebook

Recent

Featured

Popular

Categories

Total Pageviews