Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Bloody Wamena. Show all posts
Showing posts with label Bloody Wamena. Show all posts

Friday, 21 February 2020

Kasus Paniai ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat

Dua orang mama Papua menangisi anaknya yang ditembak
mati pada kasus Paniai berdarah 2014 silam – Jubi/dok Yanes Douw
Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan tragedi Paniai, Papua sebagai pelanggaran HAM berat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik Mengatakan, keputusan iji ditetapkan dalam sidang paripurna khusus pada 3 Februari 2020.

“Secara aklamasi kami putuskan [tragedi Paniai] sebagai peristiwa pelanggran berat HAM,” kata melalui keterangan tertulisnya, Minggu (16/2/2020).

Penetapan ini dilakukan setelah Komnas HAM telah membentuk tim ad hoc yang bekerja selama 5 tahun, dari 2015 hingga 2020, untuk menghimpun berbagai keterangan dan saksi.

Menurut Taufan, tragedi Paniai merupakan peristiwa kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk. Sedangkan 21 orang lain mengalami luka penganiayaan.

“Peristiwa Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan. Unsur sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama telah terpenuhi,” ujar dia.

Selama melakukan penyelidikan, tim telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 26 orang. Kemudian, meninjau TKP di Enarotali Kabupaten Paniai, dan memeriksa berbagai dokumen, diskusi dengan ahli, dan berbagai informasi yang menunjang pengungkapan.

Berdasarkan hasil penyelidikan itu, menurut Taufan, disimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada saat peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai, diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

Tim penyelidik juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, namun bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat.

“Oleh karenanya, direkomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, khususnya terkait perbantuan TNI-Polri,” kata dia.

Disamping itu, tim juga menemukan adanya indikasi obstruction of juctice dalam proses penanganan usai peristiwa yang mengakibatkan kaburnya fakta dan memperlambat proses penegakan hukum.

Menurut dia, obstruction of justice penting untuk tetap disebutkan sebagai fakta, meski tidak harus dikaitkan dengan adanya sistematis atau meluas. “Ini bertujuan agar mendapat perhatian oleh penegak hukum untuk bekerja profesional dan menegakkan keadilan, bukan yang lain,” kata dia.

Taufan mengatakan tahap berikutnya yakni pengiriman berkas penyelidikan telah dikirim kepada Jaksa Agung atau penyidik pada tanggal 11 Februari 2020, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nonor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Kami berharap segera ada proses sampai ke pengadilan. Harapan besar dari korban dan masyarakat Papua secara umum agar kasus ini dapat mendatangkan keadilan,” kata dia.

Tragedi Paniai merupakan pelanggaran HAM berat pertama di era Presiden Jokowi yang teejadi selang  dua bulan setelah resmi jadi presiden pada Oktober 2014.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD pernah mengklaim tidak ada pelanggaran HAM di era Pemerintahan Jokowi.

“Di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang, tidak ada satupun isu pelanggaran HAM. Kejahatan banyak, pelanggaran oleh oknum juga banyak dan itu sedang diproses,” ucap dia di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (12/12/2019).

Ia juga meminta publik tidak menyamakan tindak kejahatan dengan pelanggaran HAM. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan secara definisi hukum, pelanggaran HAM yakni dilakukan oleh aparat pemerintah secara terencana dengan tujuan tertentu.

Sedangkan, kategori kejahatan seperti penganiayaan yang termasuk pelanggaran HAM, tapi pemerintah tak sebut itu sebagai pelanggaran hak asasi.

Tapi Mahfud mengaku masih ada 11 perkara ada pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi sebelum Joko Widodo jadi presiden. Mahfud tidak menampik ada dugaan pelanggaran HAM di masa Joko Widodo, tapi hal tersebut dilakukan oleh oknum kepada rakyat atau sesama rakyat, bukan oleh pemerintah.

Ada langkah maju

Sementara, Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, Gustaf Kawer mengapresiasi Komnas HAM RI dan semua pihak yang selama ini mengadvokasi kasus Paniai berdarah, sehingga kasus tersebut meningkat statusnya.

“Berarti ada langkah maju penegakan hukum. Apresiasi ini tentu diikuti harapan adanya penyelesaian. Walau sebagai aktivis HAM, kami masih pesimis ini akan seperti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya di Papua,” kata Kawer kepada Jubi, Minggu (16/2/2020).

Ia memberikan contoh, kasus pelangaran HAM berat Timor Timur yang sebagian besar pelakunya andalah anggota TNI dibebaskan pengadilan. Hanya warga sipil seperti Eurico Guterres yang divonis bersalah. Demikian juga dengan kasus Tanjung Priok yang juga bebas.

Papua memiliki pengalaman sendiri. Mulai dari kasus Abepura Abepura yang divonis bebas. Berikutnya Wasior hanya sampai Jaksa kemudian dikembalikan lagi ke Komnas HAM dan belum ada peningkatan sampai saat ini.

“Ini berarti kita taruh harapan di Komnas HAM, Jaksa Agung sampai ke Pengadilan Hakim supaya profesional dan independen dalam menegakkan hukum dan HAM dalam kasus ini. Supaya membawa keadilan buat rakyat Papua, secara khusus korban pelanggaran HAM di Paniai,”

Untuk itu, Kawer berharap agar semua pihak, mulai dari masyarakat, LSM, pemerintah dan semua pihak di Papua agar mengawal kasus Paniai.

“Supaya keadilan bisa didapat, ada hukuman buat pelaku, ada kompensasi, restitusi, rehabilitasi bagi korban dan keluarga. Itu baru akhir dari perjuangan juga,” ujarnya.

Bentuk pengadilan HAM di Papua

Dorongan pembentukan pengadilan HAM di Papua muncul seiring dengan keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan Paniai berdarah pada 7 hingga 8 Desember 2014, sebagai pelanggaran HAM berat. Keputusan Komnas HAM pada 15 Februari 2020 di Jakarta itu harus ditindaklanjuti untuk memenuhi azas keadilan.

“Untuk itu Mahkamah Agung dan Presiden Republik Indonesia agar dapat membentuk pengadilan HAM di Papua agar kasus Paniai berdarah harus dapat diadili di Papua bukan di Makassar,” kata sekretaris II dewan adat Papua, John Gobay kepada Jubi, Sabtu (15/02/202).

Keberadaan pengadilan HAM di Papua itu dinilai penting agar masyarakat luas dan publik Papua bisa mengikuti proses peradilan terhadap kasus yang terjadi di Paniai.

“Karena mengikuti proses langsung itu bagian dari memberi kepuasan bagi keluarga korban,” kata Gobay menambahkan.

Ia menyebutkan masyarakat harus terlibat melihat lansgung proses peradilan dengan mata kepala sendiri. Selain itu jika pengadilan HAM dibuka di Papua memudahkan banyak saksi bisa dihadirkan tanpa mengeluarkan  banyak biaya.

Mekanisme pembentukan Pengadilan HAM di Papua bisa bersatu dengan pengadilan negeri Jayapura. Apa lagi hal itu sudah dilakukan dengan membentuk pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Jayapura.

“Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura. Jadi sekali lagi pengadilan HAM harus dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM wamena dan Wasior di Papua,” kata Gobay menjelaskan.

Gobay menyebut penetapan itu melalui proses panjang dan konsistensi perjuangan yang didorong setiap pergantian komisioner Komnas HAM, pembentukan tim ad hock, pertemuan dengan komisioner dan keluarga korban serta demonstrasi pejuang HAM yang tidak kenal lelah dari Papua maupun di Jakarta.

Sedangkan yang terlibat mengawal proses penetapan kasus pelanggaran HAM berat itu mulai pemerintah Kkabupaten Paniai, pemerintah provinsi Papua, dewan perwakilan rakyat provinsi Papua, NGO, mahasiswa, gereja-gereja, para pemimpin gereja, kaum religius, mahasiswa, aktivis HAM dan hingga jurnalis.

Penetapan kasus Paniai sebagai kasus pelanggaran HAM berat telah menambah jumlah kasus sama di Papua yang sudah ditetapkan Komnas HAM sebelumnya.

“Dua kasusnya sebelumnya mengendap di Kerjaksaan Agung. Kasus pelanggaran HAM berat Wasior dan Wamena,” kata Gobay menjelaskan. (*)

Editor: Edho Sinaga, JUBI

Friday, 1 November 2019

Investigation reveals disinformation campaigns on Papuan issues

Kharishar Kahfi - The Jakarta Post


Shouting Papua Merdeka, after High School
Students in Wamena were Shot by
Indonesian police and army
A recent digital forensic investigation has revealed that multiple attempts have taken place in the digital world to manipulate the narrative about the protests and riots in the Papua and West Papua provinces in favor of the Indonesian government.

The joint investigation, launched by the British Broadcasting Corporation (BBC) and the Australian Strategic Policy Institute (ASPI), found at least two online influence campaigns had been “disseminating pro-Indonesian government material on the issue of West Papua”.

The Papua issue refers to widespread protests against the racial abuse suffered by Papuans, which eventually led to riots. The first of the recent incidents of abuse occurred in August in Surabaya, East Java, which triggered protests in some cities, including in Jakarta.

The second abuse allegedly occurred in Papua, where a non-native teacher at a local high school reportedly called a native student a “monkey”. The incident sparked protests and violence on Sept. 23 when mobs, reportedly made up of native Papuans, set buildings and vehicles on fire. Thirty-three people, mostly non-natives, were killed during the riots.

The Indonesian authorities claimed they limited internet access in Papua during the riots in the hope of curbing the spread of fake news. However, the digital forensic investigation found otherwise.

The findings about the manipulative narrative were made by BBC open source investigator Benjamin Strick and ASPI’s international cyber-policy center researcher Elise Thomas. The report was also published online by a United Kingdom-based investigative group Bellingcat on Oct. 11.

“The goal of both campaigns was to influence international opinion about the increasingly violent situation in West Papua, as Indonesian security forces crack down on the local pro-independence movement,” Strick and Thomas wrote in the report.

The team revealed the first campaign was operated by InsightID, an Indonesian communications firm. According to the report, the firm had been promoting pro-Indonesian government content on various websites and social media accounts aimed at international audiences.

During the campaign, the firm was also found to have targeted an opposition hashtag to influence its followers with pro-Indonesian and anti-independence content, as well as actively harass people who publicly supported independence or were reporting information that contradicted the government’s narrative on the situation in Papua.

“We have not found evidence to identify the client who has hired InsightID to run this information campaign,” Strick and Thomas wrote.

“However, based on the available facts we can conclude the client is a party which is able to spend hundreds of thousands of dollars to run a ‘fake news’ information operation with the goal of influencing the international community’s political perceptions in favor of the Indonesian government’s actions in West Papua,” they added.

Findings about InsightID had been separately confirmed by Facebook, which issued a statement earlier this month saying it had identified and removed dozens of accounts and pages suspected of committing coordinated inauthentic behavior in Indonesia, primarily sharing content mainly undermining the West Papuan independence movement.

Facebook eventually found links to a local media firm, InsightID, which was said to be spending about US$300,000 on Facebook ads, mostly paid in Indonesian rupiah.

A group claiming to be InsightID later responded to the statement, saying the group worked to counter what it claimed was massive amounts of biased disinformation disseminated by the Papuan separatist movement.

“Our content is focused on messages of Bhinneka Tunggal Ika [Unity in Diversity], the unity of Indonesia and the optimistic efforts of Indonesia to resolve the problems in Papua,” it said in a statement.

The team also found a separate and smaller campaign running on the similar topic of West Papua. This one includes three “brands”, each of which has its own website and social media accounts: Wawawa Journal (WJ), Tell the Truth NZ and Noken Insight.

A notable example of an action undertaken by the campaign was the promotion of a statement attributed to United Nations Secretary-General António Guterres saying he supported the Indonesian government over the brouhaha in Papua. Later, it was found that the statement had been fabricated.

Some content spread in the campaign smeared several international media outlets based in Australia and New Zealand, including the Australian Broadcasting Corporation. Moreover, it also targeted people who spoke out about the Papuan issue, including human rights lawyer Veronica Koman and United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) chairman Benny Wenda.

One of the domains used in the second campaign was registered by Muhamad Rosyid Jazuli, who had worked since 2014 in an organization called the Jenggala Center. The organization was originally a supporter of Joko “Jokowi” Widodo and Jusuf Kalla when the pair ran in the 2014 presidential election.

Jazuli admitted to the team his responsibility for the Wawawa Journal and Tell the Truth NZ, while denying knowledge of Noken Insight despite evidence that the WJ Facebook page once used Noken Insight’s brand as its cover photo.

“Jazuli [said] that the sites and profiles were created on his own initiative by himself and friends, using personal money and were not related to his work with the Jenggala Center,” the report said.

It added that he claimed the campaigns were simply attempts to counter negative Western media coverage, rather than being propaganda or “fake news”.

Online influence campaigns are still common in Indonesia, according to a report by Oxford Internet Institute director Philip Howard and researcher Samanta Bradshaw entitled “2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation”.

The report listed Indonesia as among the 70 countries it found to have organized social media manipulation for shaping public opinions, deeming it a threat to democracy.

The report said the existence of cybertroops and computational propaganda in Indonesia was aimed at spreading pro-government or pro-party propaganda, attacking opposition or mounting smear campaigns, as well as driving division and polarization.

Wednesday, 16 October 2019

BKO Brimob Jambi Perkuat Polsek Pirime Lanny Jaya

60 personil Brimob dari Jambi BKO Polres Lanny Jaya. (Dok:
Polres Lanny Jaya) Jayapura, BUMIPAPUA.COM –
Dua pleton atau sekitar 60-an orang pasukan
Brimob dari Jambi dikirim ke Polsek Pirime. 
Penebalan pasukan di lokasi itu dilakukan jelang pelantikan anggota DPRD Lanny Jaya dan juga pelantikan Presiden.

Kapolres Lanny Jaya, AKBP Murjatmo Edy menuturkan daerah Pirime rawan gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Enden Wanimbo.

“Situasi saat ini di Lanny Jaya terpelihara, kondusif, berkat dukungan dari para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama serta seluruh masyarakat,” kata Kapolres Lanny Jaya, AKBP Murjatmo Edy , Minggu (13/10).

Kedatangan pasukan BKO Brimobda Jambi yang dipimpin Iptu Komaruddin disambut Kapolres Lanny Jaya AKBP Murjatmo Edy bersama Kabag Ops Polres AKP F.D. Tamaela dan Kasat Sabhara Polres Ipda Yuan C. Rumsawir.

Kapolres Lanny Jaya, AKBP Murjatmo Edy menuturkan penebalan pasukan Brimob Jambi untuk membantu Polres Lanny Jaya dalam menjaga kamtibmas.   (Katharina)

Source: https://kumparan.com/

Monday, 7 October 2019

Over 11,500 flee West Papua town after clashes

Indonesia says more than 11,500 people have been evacuated from a town in West Papua.

It comes as violence continues to rock Papua and West Papua provinces, where dozens have died during clashes.

An official with the country's social ministry said the air force has flown around 7,500 people out of Wamena after unrest there in the past month.

Reuters reports Harry Hikmat saying another group of nearly 4,200 residents left on commercial flights.

A police spokesperson said the situation in Wamena is now stable, with shops and markets again open.

Meanwhile, several Indonesian government ministers are expected to visit to Wamena today.

Antara reports they are to outline steps for the "comprehensive restoration of security and stability".

The Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs, Wiranto, is leading a delegation of several ministers to the Highlands city.

These include Social Affairs Minister Agus Gumiwang Kartasasmita, Health Minister Nila Moeloek, State Enterprises Minister Rini Soemarno, and Public Works and Housing Minister Basuki Hadimuljono will also visit Wamena.

Accompanying them will be the heads of Indonesia's military and police forces, Marshal Hadi Tjahjanto and General Tito Karnavian.

Despite the evacuations, Mr Tjahjanto said the consensus among most native Papuans was that non-native Papuan residents should continue to stay in Wamena, as well as other Highlands towns in the region, including Ilaga and Oksibil.

According to Antara, following the unrest in Wamena, thousands of residents, mostly non-Papuans, have sought temporary shelter in local military and police compounds.

The news agency reports that due to the unrest in Wamena on 23 September, 33 people were killed, while at least 77 others sustained injuries in the riot which destroyed much of the town.

Source: RNZ

Wednesday, 2 October 2019

Korban Selamat Rusuh Wamena Tidak Yakin Pelakunya OPM

Erizal (42) perantau asal Pesisir Selatan, Sumbar yang selamat
dari kerusuhan di Wamena, Papua (GATRA/Wahyu Saputra/ft)
Padang, Gatra.com  Pelaku kerusuhan di Wamena, Papua, Rabu (23/9) lalu masih gelap bagi korban yang selamat sekalipun. Perantau asal Ranah Minang, Erizal (42), warga Sungai Rampan, Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengaku tidak mengenal kelompok pelaku kerusuhan di Wamena.

Apalagi, selama ini dia memiliki hubungan baik dengan maasyarakat Wamena umumnya. Dalam kejadian itu, dia sekeluarga, anak, istri, dan adik istrinya dibantu orang Papua. Erizal yakin pelaku kerusuhan bukan orang Wamena, apalagi orang yang berada di tempat tinggalnya. "Saya juga tidak yakin itu dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebab saya juga memiliki teman-teman dari orang OPM," kata Erizal di hadapan awak media di Padang, Selasa (1/10).

Dalam peristiwa kerusuhan itu, Erizal kehilangan anak, istri, dan kemenakannya karena terbakar. Sementara ia berhasil melarikan diri usai menjadi pura-pura mati, yang akhirnya meminta bantuan dari Kodim setempat, dan kini kembali ke kampung halaman.

Namun pascakerusuhan itu, Erizal belum memiliki rencana kembali ke Papua. Saat ini ia ingin memulihkan keadaannya di kampung halaman di Pesisir Selatan. Ia pun sangat berharap pemerintah di Papua mau menggantikan asetnya yang musnah.

Rencana selanjutnya belum terpikirkan. "Saya berharap Bupati Jayawijaya dan Gubernur Papua, aset saya yang terbakar ada ganti rugi. Saya punya tiga kios sewa, tempat tinggal, dan motor. Apalagi saya sudah memiliki KTP Papua. Saya harap tidak ada permusuhan seperti ini lagi," ungkap pria yang sudah menetap enam tahun di Wamena itu.

Reporter: Wahyu Saputra
Editor: Rohmat Haryadi