Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Buchtar Tabuni. Show all posts
Showing posts with label Buchtar Tabuni. Show all posts

Sunday, 29 November 2020

𝗛𝗜𝗠𝗕𝗔𝗨𝗔𝗡 𝗨𝗠𝗨𝗠 - 𝟭 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟬 : “𝑫𝒐𝒂 𝑴𝒂𝒔𝒂𝒍 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝑷𝒂𝒑𝒖𝒂 𝑴𝒆𝒓𝒅𝒆𝒌𝒂”

Surat Himbauan PNWP untuk Perayaan Hari Kebangkitan Bangsa Papua, 
1 Desember 2020

Tanggal 1 Desember 2020 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Papua perayaan ke-59 tahun karena pada 1 Desember 1961 bangsa Papua secara resmi telah mengumumkan Manifesto Politik untuk Menentukan Nasib Sendiri, ditandai dengan pengibaran bendera Negara West Papua “Bintang Fajar” di seluruh teritorial West Papua (129⁰ BT - 141⁰ BT dan 1⁰ LU - 10⁰ LS).

Pada 19 Desember 1961 (19 hari setelah manifesto diumumkan), Presiden kolonial Indonesia Ir. Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat di Yogyakarta yang isinya adalah seruan tentang “Pembubaran Manifesto Politik yang diumumkan bangsa Papua 1 Desember dan kemudian dilakukan mobilisasi transmigran dari pulau Jawa dan sekitarnya bersama dengan militer Indonesia secara besar-besaran untuk menduduki teritorial West Papua”.

Delapan bulan kemudian, 15 Agustus 1962 terjadilah perjanjian ilegal antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda tanpa melibatkan orang Papua selaku subjek hukum teritorial West Papua. Kemudian pada 1 Mei 1963, wilayah administrasi atas teritorial West Papua di ambil alih oleh Indonesia. Tiga tahun kemudian, pada 7 April 1967 terjadi kontrak karya Freeport secara ilegal antara Pemerintah Indonesia dan Amerika (AS), yang berujung terjadinya PEPERA 1969 yang penuh dengan teror dan intimidasi oleh militer kolonial Indonesia terhadap rakyat Papua yang hendak memilih merdeka.

Setelah sejumlah proses aneksasi ter sistematis di atas dilakukan oleh negara-bangsa asing atas wilayah New Guinea Barat ini, sejumlah peristiwa Politik oleh anak negeri West Papua pun terjadi dalam rangka memperoleh kembali kedaulatan kemerdekaan penuh atas West Papua, hingga berujung pada deklarasi persatuan perjuangan kemerdekaan West Papua yang disebut “Deklarasi Saralana” pada 6 Desember 2014, yakni lahirnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang adalah puncak dari sejumlah peristiwa politik.

Akhir-akhir ini juga, West Papua telah dihadapkan dengan sejumlah kematian pemimpin agama, pemuda dan pelajar yang dilakukan oleh kolonial Indonesia selaku penjajah atas teritorial West Papua. Sejumlah peristiwa tersebut diiringi berakhirnya Otonomi Khusus Papua, dimana mayoritas bangsa Papua telah menyatakan menolak dan mendesak dilakukan referendum kemerdekaan sebagai satu-satunya solusi bagi West Papua.

Pada 20 Oktober 2020 di Port Numbay, Dewan United Liberation Movement for West Papua telah mengumumkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai payung hukum penentuan nasib sendiri West Papua, oleh karena itu, menindaklanjuti seruan yang dikeluarkan Ketua ULMWP pada 19 November 2020, selanjutnya “kami menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua dimana pun berada; baik di gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir pantai dan kepulauan di seluruh teritorial West Papua untuk secara bersama melakukan Doa Masal bagi Kemerdekaan West Papua”.

Doa dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, (mulai pukul 01.00 subuh – pukul 23.59 malam), bertempat di masing-masing tempat di mana saja kita berada baik di West Papua, Melanesia, Pasifik dan seluruh dunia.

Demikian Himbauan Umum kami, atas perhatian, doa dari seluruh akar rumput bangsa Papua, Sorong – Merauka, Melanesia – Pasifik serta seluruh dunia, kami sampaikan banyak terima kasih, Wa Wa Wa Wa!

Damai Tuhan beserta, Amin
𝘖 𝘯 𝘦 𝘗 𝘦 𝘰 𝘱 𝘭 𝘦 – 𝘖 𝘯 𝘦 𝘚 𝘰 𝘶 𝘭

𝐒𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐢, 𝐓𝐚𝐛𝐢 – 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚
28 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 2020

𝗠 𝗘 𝗡 𝗚 𝗘 𝗧 𝗔 𝗛 𝗨 𝗜
𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐕𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐅𝐎𝐑 𝐖𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐀𝐏𝐔𝐀

𝗕𝗔𝗭𝗢𝗞𝗔 𝗟𝗢𝗚𝗢
𝐊𝐄𝐏𝐀𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐊
____________________

Lampiran (1) -
(https://www.facebook.com/LBazoka.Official/posts/1304206216626229)

#Doa #DoaMasal #ULMWP #1Desember #WestPapua #FreeWestPapua #Referendum #PapuaMerdeka #KemerdekaanWestPapua #LetWestPapua

Saturday, 7 November 2020

IndonesiaNwsPaper: ULMWP Tuduh Okto Mote Merusak Perjuangan Papua

Siapa sangka, ramainya jagad pemberitaan tentang konflik yang terus terjadi di Papua pada akhir-akhir ini ditengarai oleh kengototan Oktovianus Mote untuk menggulingkan United Liberation Movment for West Papua atau ULMWP yang masih dipegang oleh kuasa seorang Benny Wenda. (4/11)

Hal ini disampaikan Buchtar Tabuni yang sebelumnya berujar bahwa ada kelompok-kelompok yang mau menghancurkan ULMWP. Ditambahkan oleh Buchtar tentang rekam jejak yang pernah  terjadi pada Oktovianus, dikatakan bahwa Okto adalah salah satu tokoh yang tidak mau menerima hasil KTT ULMWP yang digelar pada 2017 silam.

“sejak 2017 lalu, siapa yang tidak tahu otak busuk dari Okto Mote. Dia benar-benar meciptakan situasi yang kabur dalam perjuangan Papua ini,” jelas Buchtar.

Tidak hanya Buchtar, bahkan Okto Mote telah banyak disangka oleh sejumlah nama-nama pengurus ULMWP sebagai pegkhianat bangsa Papua. Okto yang telah keluar dari ULMWP disangkakan telah membentuk kekuatan baru dengan maksud melemahkan ULMWP dan menggulingkan kekuasaan Benny Wenda.

“Okto adalah orang yang sakit hati dengan kesepakatan bersama. Dia tidak siap menerima kesepakatan bersama. Dia tidak akan lama lagi!” tandas Buchtar dengan nada agak meninggi.

Namun, Okto memang tidak se-eksis tokoh-tokoh lain seperti Jeffrey Bomanak ataupun Victor Yeimo. Dia lebih memilih untuk berada di balik layar untuk mencegah kecurigaan kelompok ULMWP. Meski saat ini ULMWP sudah sepenuhnya mengerti gerakan bawah tanah yang dilakukan Okto.


Suurce: Indonewspaper

Penembakan Intan Jaya. Sebby Sambom Dikucilkan karena Hanya Bisa Main Klaim

Sebby Sambom Juru Bicara kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) dianggap telah gagal dan tidak bisa menjalankan tugasnya dalam setiap perjuangan bangsa Papua. (7/11)

Banyak pendapat dikemukakan sebab Sebby hanya bisa mendeklarasikan jabatannya sebagai jubir, tapi tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam membawa pengaruh besar bagi perjuangan yang masih terus dilancarkan.

Sebby dianggap sebagai orang yang haus akan kedudukan, dan tidak akan peduli terhadap pelik yang terjadi. Terlebih buah pikirnya tentang pembenaran jika harus mengorbankan seorang teman telah menjadi kontroversi dikalangan tokoh perjuangan. 

Hal ini diungkap oleh Buchtar Tabuni sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di Papua, lewat organisasinya ULMWP.

"Sebby bukanlah sosok pejuang yanh sejati. Apa yang Papua dapatkan saat ini semua tidak ada campur tangan dan keringatnya. Dia pintar membentuk opini, dan itu adalah otak licik yang dimiliki untuk mengangkat kedudukannya," ujar Buchtar.

Wakil Ketua ULMWP tersebut juga mengatakan kalau Sebby tak ubahnya seperti anak kecil yang sedang asik bermain tanpa kenal waktu ataupun risiko.

"Saya yakin dia tidak paham situasi. Tentang kondisi kelompoknya di hutan saja misalnya, saya kira dia tidak tahu bahkan tidak mau tahun tentang apa yang sedang terjadi sekarang," tambahnya.

Kemarahan Buchtar pun diketahui  memuncak ketika klaim demi klaim dilakukan oleh Sebby. Ia mengatakan bahwa Sebby sedang mencoba untuk mengangkat namanya atas peristiwa tewasnya TNI di Kabupaten Intan Jaya pada 6 November kemarin.

"Siapa yg berjuang disana, dan siapa yang harus berkorban nyawa, maka merekalah pejuang sejati. Bukan hanya duduk di kursi nyaman, kemudian ketika ada peristiwa baru buang suara seolah dia adalah aktor pentingnya. Licik, picik, dia adalah pengkhianat bangsa Papua,"

Menyoal pengkhianat, Buchtar juga menilai bahwa Sebby tidak lagi memiliki pemikiran yang jernih terkait perjalanan dari perjuangan bangsa Papua. Hal ini disampaikan Buchtar dengan mengandai bahwa kebiasaannya (Sebby Sambom) melakukan klaim atas penembakan terhadap TNI cukup kontradiktif dengan peristiwa jika orang sipil yang menjadi korban.

"Kasusnya, ketika sipil yang jadi korban penembakan, apa yg bisa dia kerjakan, bahkan untuk membela pun dia tidak punya kemampuan itu. Dia tidak lagi punya hati atau mencoba berempati, padahal perjuangan saat ini untuk membela orang Papua," ujar Buchtar saat menyampaikan beberapa kasus penembakan warga sipil yang dilakukan oleh kelompok TPNPB.


Source: https://www.indonesianpaper.online/

Monday, 2 November 2020

Buchtar Tabuni : West Papua Sudah Punya UUDS, Masing-masing Sesuaikan Diri

 Jurnalpatrolinews – Port Numbay : Pasca terlaksananya Sidang Komite Legislatif ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) pada tanggal 14 – 17 Oktober 2020 di Port Numbay, Tabi – West Papua dan diumumkannya hasil sidang pada tanggal 20 Oktober 2020 di Camwolker, West Papua, Buchtar Tabuni Ketua II Legislatif ULMWP menyerukan kepada seluruh lapisan bangsa Papua, juga pejuang Papua Merdeka secara individu maupun organisasi untuk dapat menyesuaikan diri bertanggung jawab atas diputuskan penetapan Undang-Undang Dasar Sementara untuk kemajuan Papua Merdeka, Sabtu (31/10/2020).

Yikwanak Arukkonok Tabuni

“Kepada terkasih sahabat pejuang Papua merdeka secara individu maupun organisasi dimana saja Anda berada. Sesuaikankanlah dirimu sesuai tugas dan tanggung jawab Anda masing-masing di dalam UUDS karena UUDS akan bergerak maju sesuai kebutuhan perlawanan hari ini.” papa Buchtar Tabuni melalui akun pribadinya, @Yineri Tabuni (31/10)

Ia melanjutkan juga, kepada setiap pihak untuk hindari pikiran-pikiran negatif atau berprasangka buruk atas setiap gagasan atau pandangan yang ada, demi terwujudnya cita-cita luhur kita bersama, yaitu keselamatan seluruh makhluk pernghuni West Papua dari ancaman internal maupun eksternal.

Dilansir dari Radio New Zealand (22/10), Dewan Legislatif ULMWP telah mengadakan sidang tahunan ketiga di Jayapura dan memutuskan mengadopsi Undang-Undang Dasar Sementara untuk Negara demokratis, dimana anggaran rumah tangga Gerakan harus ditingkatkan ke status konstitusional sementara, sebagai bagian dari perjalanan untuk mencapai kemerdekaan.

Selanjutnya Konstitusi Sementara [UUDS] akan membentuk pemerintahan yang berpedoman pada aturan dan norma demokrasi, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri.

UUDS dirancang untuk melindungi budaya dan cara hidup West Papua, khususnya hak-hak orang asli Papua, kepemilikan tanah adat dan kesetaraan gender, konstitusi juga membela hak-hak para migran Indonesia di West Papua.

Dalam kutipan, Ketua ULMWP mengatakan penetapan UUDS juga dalam rangka perlindungan lingkungan, semua agama dan setiap makhluk hidup yang ada. Pemimpin [ULMWP] United Liberation Movement for West Papua Benny Wenda menyambut baik terbentuknya suatu Undang-undang Dasar (UUDS) Sementara yang akan menjadi konstitusi negara merdeka yang diperjuangkan, dikutip Tempo (27/10).  (tabloid wani)

Sunday, 1 November 2020

Info Bocoran Mengatakan Hon Benny Wenda adalah Presiden Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua

 Original: MELANESIANews

Translation: Facebook.com

To end the tears is to have a constitution and run the government
to protect the Melanesians

Melanesia.News menerima bocoran informasi dari lingkaran dalam United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) yang berbunyi dalam bahasa Melayu sebagai berikut:
Asli dalam Bahasa Melayu-Indo: Menetapkan: tuan Benny Wenda sebagai Presiden, tuan Pdt. Edison Waromi, S.H sebagai Perdana Menteri (PM), dan tuan Buchtar Tabuni sebagai ketua Dewan West Papua (Dewan Papua Barat).
Informasi yang dihimpun Melanesia.News menyebutkan, kalangan dalam ULMWP sudah bersiap mengumumkan pemerintahan sementara berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang telah disahkan oleh Komite Legislatif ULMWP (18 Oktober 2020) .
Disebutkan Anggaran Rumah Tangga ULMP sekarang disebut UUD Sementara ULMWP (Papua Barat). Ia juga memerintahkan Komite Eksekutif untuk membentuk Pemerintahan Sementara Republik Papua Barat secepat mungkin. Risalah rapat juga menyebutkan Komite Eksekutif ULMWP akan mengumumkan Pemerintahan Sementara dan kabinet.
Melanesia.News percaya bahwa ULMWP sedang meningkatkan status organisasi dan hukumnya dari organisasi internasional, atau organisasi payung politik yang mengkampanyekan Papua Barat yang merdeka dan merdeka menjadi Pemerintah Sementara Republik Papua Barat yang demokratis.
Melanesia.News memahami bahwa Presiden terpilih ULMWP, Hon. Benny Wenda, akan segera mengumumkan konstitusi ke publik. Bersamaan dengan itu, tampak dari bocoran informasi dari kalangan dalam ULMWP bahwa Presiden Republik Papua Barat juga akan mengumumkan kabinet dan para menterinya untuk menjalankan pemerintahan hingga Papua Barat mendapatkan pengakuan dan dukungan dari orang Melanesia di Papua Barat, Orang Melanesia di Pasifik Selatan dan negara lain di dunia.

Wednesday, 28 September 2016

Pacific West Papua 8 Sep 2016 Indonesia obstructing Papua representations – ULMWP

RNZ - Indonesia is impeding Pacific regional efforts to pursue justice for human rights abuses against Papuans the United Liberation Movement for West Papua says. Criticism from the Movement's ambassador for the Pacific Islands region, Amatus Douw, comes as Papua is to be discussed at the Pacific Islands Forum leaders summit in the Federated States […]

from WordPress http://ift.tt/2dzTVtz
via IFTTT

Monday, 23 May 2016

Satukan Kekuatan Dana, Waktu, Tenaga: Mari Lihat Jauh Ke Depan

Jangan Berlama-Lama Lihat ke Belakang, karena Kita Sudah Berada di Era yang SaNGAT Menentukan Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda mengeluarkan sebuah seruan kepada semua pihak di manapun Anda berada dengan judul pesan, "Satukan Kekuatan Dana, Waktu, Tenaga Lihat Ke Depan, Jangan Lama-Lama Lihat ke Belakang" General TRWP Wenda […]

from WordPress http://ift.tt/1TPzuST
via IFTTT