Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label DPRP. Show all posts
Showing posts with label DPRP. Show all posts

Thursday, 19 November 2020

Maklumat Kapolda Soal RDP MRP Dinilai Diskriminatif Terhadap Penegakan Hukum

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Maklumat Nomor Mak/I/2020 Kepolisian Daerah (Polda) Papua tentang rencana rapat dengar pendapat (RDP) pada masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Sabtu (14/11/2020), dinilai menunjukkan penegakan hukum di Papua masih didiskriminatif.

Pandangan terkait pelaksanaan RDP yang akan diselenggarakan MRP pada 17 dan 18 November 2020 di lima wilayah adat Provinsi Papua ini dikemukakan Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, Sabtu (14/11/2020).

“Penegakan hukum kita masih diskriminatif. Kenapa ada maklumat Polda Papua terkait dengan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat tentang Otsus Papua?,” ucapnya

Ia menyebut, maklumat dikeluarkan menunjukkan sikap pembatasan negara dalam hal ini aparat kepolisian Papua terhadap MRP dalam menjalankan tugas sesuai amanah UU Otsus Tahun 2021 Pasal 77.

Laurenzus Kadepa, Legislator Papua. (Foto: Dok SP)

“Bukan rahasia lagi bahwa nasib Otsus ada di tangan rakyat orang asli Papua, kenapa dibatasi?,” tanyanya.

Jika alasannya mencegah ancaman penyebaran Covid-19, Kadepa mempertanyakan, mengapa saat ribuan massa dari Front Pembela Islam (FPI) menjemput ketua FPI Muhammad Rizieg Zhihab di bandara Soekarno-Hatta Jakarta beberapa hari lalu tidak dibatasi dengan keluarkan maklumat serupa.

“Karena ancaman penyebaran Covid-19 terbesar banyak di Jakarta,” ucapnya.

Melihat perlakuan ketidakadilan ini, Kadepa menegaskan, ia dan kawan-kawannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin tidur terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya yang selalu didiskriminasi dalam penanganan masalah.

Ia mencontohkan, seperti mahasiswa ketika bicara masalah Otsus dan persoalan rakyat selalu dibubar paksa dengan alasan masa pandemi Covid-19 dan surat ijin aksi yang selalu dipersoalkan.

“Sedangkan kelompok lain dengan agenda penolakan terhadap UU Omnibus Law, peresmian stadion PON dan kegiatan lain dibebaskan jalan. Semua ini tidak beres,” tegasnya.

“Saya minta keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang kelompok merah atau putih. Mari segera evaluasi,” tutupnya.

Untuk maklumat dikeluarkan, poin 1 sampai 3, inti penjelasannya meminta RDP agar dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 seperti tidak mengumpulkan massa dalam jumlah besar, melaksanakan Swab/PCR, pakai masker dan cuci tangan serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Lalu poin keempat, ditegaskan bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan maklumat ini, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pewarta: Stevanus Yogi

Editor: Arnold Belau


Tuesday, 3 November 2020

Yikwanak Arukkonok Tabuni: Semua OAP Pejabat NKRI Harus Mulai Berinvestasi di ULMWP

Pernyataan Status Facebook.com

Dalam update halaman facebooknya, Buchtar atau nama aslinya Yikwanak Arukkonok Tabuni mengatakan dengan jelas dan langsung kepada orang asli Papua (OAP) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Distrik, Anggota DPRP di provinsi dan kabupaten/ kota, dan semua pegawai negeri pada umumnya sebagai berikut

Ko MRP k, DPRP k, pemerintah k wajib sesuaikan diri di bawah UUDS ULMWP krn tdk mungkin ko pulang ke Jakarta bersama Indonesia.
Bravo ULMWP.

Apa artinya?

Yang pertama, artinya adalah bahwa sudah saatnya semua orang Papua yang bekerja bagi kolonial NKRI untuk berpikir dan mengambil langkah strategis demi kepentingan pribadi dirinya, demi kepentingan keluarganya, demi kepentingan marga dan demi kepentingan sukunya.

Yang kedua, adalah fakta yang pasti, bahwa semua orang Papua tidak akan pulang ke Jawa bersama NKRI, tidak akan ke Sumatera bersama Batak, tidak akan ke Makassar bersama mereka, karena kita sebagai orang Papua akan tetap tinggal di sini, di tanah leluhur kami.

Kalian yang melayani di pemerintah kolonial secara politik adalah lawan dari ULMWP, tetapi secara sosial-budaya adalah bagian dari rakyat Negara Republik West Papua. Dan ULMWP telah memiliki UUDS NRWP yang siap diterapkan di seluruh Tanah Papua, wilayah teritorial Negara Republik West Papua. Oleh karena itu, OAP yang berada di dalam pemerintah NKRI harus mengambil sikap saat ini.

Apa yang harus dilakukan?

Sikap yang dapat diambil saat ini bukan menyatakan dukngan politik kepada Papua Merdeka secara terbuka, karena itu akan mencelakakan nyawa sendiri di tangan penjajah. Tentu saja tidak ada pejabat NKRI OAP yang mau sebodoh itu bertindak demikian.

Yang bisa dilakukan ialah 

Pertama tidak menghalangi semua langkah yang dilakukan oleh ULMWP saat ini, dengan cara dan teknik masing-masing.

Kedua memberikan dukungan keahlian, dukungan tenaga, dan terutama dukungan dana kepada ULMWP menggunakan dana-dana yang telah turun ke Tanah Papua karena tuntutan Papua Merdeka yang disampaikan oleh organisasi Papua Merdeka, bukan karena tuntutan Gubernur dan Bupati, DPRP di tanah Papua.

Harus dicatat bahwa uang-uang Otsus adalah uang-uang untuk meredam perjuangan Papua Merdeka. Oleh karena itu, uang-uang tersebut harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk perjuangan kemerdekaan Negara Republik West Papua. Kalau tidak, Anda dan ULMWP akan berhadapan.



Monday, 22 August 2016

Legislator: Stop Jual Rakyat Dengan Stigma OPM untuk Jabatan

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Deerd Tabuni mengingatkan para pihak yang ada di wilayah pegunungan tengah Papua, khususnya Puncak Jaya tak melakukan berbagai manuver untuk kepentingan jabatan, termasuk mengklaim berhasil membuat para anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah itu turun gunung. Ia mengatakan, jangan menjual rakyat demi kepentingan jabatan dan materi. Aparat kemanan juga […]

from WordPress http://ift.tt/2bWz6J8
via IFTTT

Friday, 24 June 2016

DPRP Tolak Tim Penanganan HAM Papua

JAYAPURA– Bintangapua.com- DPRP menyatakan sikap menolak Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Papua yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menkopolhukam RI Nomor 40/2016, beranggotakan penyidik Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan Tim Pembela HAM. Sikap penolakan ini disampaikan Ketua DPRP Yunus Wonda, SH, MH ketika dikonfirmasi usai menghadiri sosialisasi RUU Penilaian oleh Komite IV DPD RI di […]

from WordPress http://ift.tt/28TnljQ
via IFTTT

Sunday, 19 June 2016

DPRP Akan Panggil Kapolda Papua Soal Demo KNPB

Jayapura, Jubi – Tim Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Profinsi Papua akan memanggil Kapolda Papua terkait penghadangan-penghadangan terhadap demonstran KNPB yang hendak menyampaikan aspirasi ke Kantor DPRP. “Kami berencana memanggil Kapolda Papua untuk menjelaskan kepada kami tentang rakyat yang tidak bisa ke DRP,” ungkap anggota dewan Laurenzius Kadepa bersama Tim Anggota DPRP kepada demonstran KNPB di […]

from WordPress http://ift.tt/23iV4Wo
via IFTTT