Papua Merdeka News: Demo & Aksi

Showing posts with label Demo & Aksi. Show all posts

Tuesday, 6 April 2021

Seruan Aksi Aliansi Mahasiswa Papua Tutup Freeport, Tolak Otsus Jilid II & Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri

Undangan

SERUAN AKSI !!!

Aliansi Mahasiswa Papua KK Yogyakarta & Front Rakyat Indonesia untuk West Papua

" TUTUP FREEPORT, TOLAK OTSUS JILID-II & BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIK BAGI BANGSA WEST PAPUA "

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Amakanie, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak  Wawawawawawa...wa...wa...wa...wa!

Freeport Mc Moran melakukan tambang terbesar dengan kekuatan militer yang berlebihan, mulai sejak tahun 1967 rezim orde baru dan memulai eksplorasi pada 1970-an, areal Freeport Mc Moran dikendalikan oleh militer Indonesia dengan beranggapan bahwa menjaga “Objek vital atau daerah yang harus di jaga” penjagaan sepanjang 46 mil, dari pelabuhan Amamapare (Sekitar 30 km dari kota Timika) hingga puncak gunung Nemangkawi dan setiap orang yang masuk kesana, entah suku asli maupun luar dari itu masuk melalui Mil 26 dan Mil 28 dengan pengawasan ketat oleh militer Indonesia dan harus ada tanda pengenal (ID card), jika tidak ada bahkan masyarakat asli pun dilarang masuk.  Pada 7 April Tahun 1967 usai tanda tangan kontrak karya Freeport Mc Moran pertama militer Indonesia membangun Helipad dan Basecamp di lembah Waa dan Banti sekitar gunung  Nemangkawi, sehingga sejak itulah masyarakat sekitar tidak menerima kehadiran militer Indonesia. Rapat khusus yang di buat oleh Freeport Mc Moran dan pemerintah Indonesia untuk mengirim TNI angkatan darat ke Tsiga demi mengamankan aktivitas eksploitasi, sekitar 60 orang suku Amungme menjadi korban dalam insiden tersebut. Freeport Mc Moran melalui militer Indonesia dan pemerintah Indonesia mengusir masayarakat suku Amungme dengan cara operasi militer.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka kami dari Aliansi Mahasiswa Papua KK Yogyakarta & Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, mengundang kawan-kawan pro-demokrasi, serta kawan-kawan 7 Wilayah Adat Papua, yang akan dilaksanakan pada:

• Hari/Tgl: Rabu, 7 April 2021.

• Waktu Aksi: 09:00-Papua Merdeka

• Sentral Aksi: Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Yogyakarta - 0Km

~ Titik Kumpul: Mahasiswa Papua Kamasan I, Yogyakarta.

~ Waktu Kumpul: 08:00-Papua Merdeka.

• Teknis Aksi: Longmarch.

Demikian Seruan Aksi yang dapat kami sampaikan. Panjang umur perjuangan sampai tuntas, solidaritas tanpa batas.

Salam Pembebasan Nasional untuk Bangsa West Papua

Medan Juang, 6 April 2021.

#FreeWestPapua
#TutupFreeport
#TolakOtsusJilid2
#HakLgjH2m5c8emE66pjdExmgep47BAdKTrCJ7stPapu
#PapuanLivesMatter
#TolakOmnibusLaw

Aksi Mahasiswa Papua Di Monas, Peringati Kemerdekaan Papua Barat

SPMNews 1 December , AMP

Laporan: Idham Anhari

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP)
menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas/Net

Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Selasa (1/12).

Aksi tersebut digelar untuk memperingati hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka yang dilaksanakan secara serentak di beberapa kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Ambon, Makassar.

Dalam aksinya mereka menuntut adanya referendum bagi rakyat Papua Barat, penolakan Otonomi Khusus Jilid 2, hingga penarikan militer organik dan non-organik,

"Dan kita menolak Otsus dari tahun 2001, hanya meracuni jiwa nasionalisme bangsa Papua dari rupiah, Otsus hanya membuat orang-orang Papua menderita," teriak orator dalam aksinya.

Sebelum melakukan aksi di depan Monas, massa aksi melakukan longmarch menuju ke kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS).

"Tarik-tarik, tarik militer dari Papua, Papua merdeka...Papua merdeka," teriak massa.

Sementara itu, di Tugu Bambu, Sinjai, Sulawesi Selatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengamankan 15 orang peserta aksi dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua yang melakukan aksi.

Hingga kini belum diketahui siapa saja yang diringkus dan dimintai keterangan di Polres Sinjai. Aksi mereka menuntut penolakan Otsus Papua jilid II dan berikan hak penentuan nasib sendiri untuk West Papua.

EDITOR: IDHAM ANHARI

Amankan Papua, TNI Siap Kerahkan Pasukan Tempur Tombak Sakti

SPMNews Demo & Aksi , demo damai

VIVA – Ternyata Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyiapkan satu batalyon pasukan tempur lagi untuk didorong mengamankan wilayah Papua. Batalyon yang disiapkan berasal dari Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan, yaitu pasukan Batalyon Infanteri 122 Tombak Sakti. Berdasarkan informasi yang dihimpun militer">VIVA Militer, Kamis 29 Oktober 2020, sebanyak 450 pasukan dari Yonif 122/TS telah disiapkan melaksanakan operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Pasukan Yonif 122/Tombak sakti merupakan satuan yang berada di bawah komando Brigade Infanteri 7/Rimba Raya, Kodam I Bukit Barisan. Panglima Kodam I Bukit Baraisan, Mayor Jenderal TNI Irwansyah telah memeriksa kesiapan prajurit. Mereka saat ini sedang mendapatkan pelatihan pratugas di Rindam I Bukit barisan di wilayah Aek Natolu, Prapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Perlu diketahui, Kodam I Bukit Barisan sebelumnya pada Juni 2020 telah mengerahkan satu batalyon pasukan elit dari Batalyon Infanteri Raider 100/Prajuri Setia untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan negara di sektor utara, Kabupaten Keerom, Papua. Selain itu Kodam I Bukit Barisan juga telah mengerahkan pasukan dari Batalyon Infanteri 125/Simbisa untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG di wilayah Kabupaten Merauke.

Ketua ULMWP: Darurat Militer diberlakukan di West Papua

SPMNews Demo & Aksi , gugat Otsus

Pemerintah Indonesia memberlakukan darurat militer yang efektif di West Papua. Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya.

Hari ini (27/10), para pelajar [mahasiswa] telah ditembak dengan peluru tajam, gas air mata dan dipukuli dengan tongkat oleh polisi Indonesia di Jayapura, hanya karena melakukan aksi damai. Bagaimana orang bisa ditembak dan dipukuli karena duduk di ruang publik?

Selama dua bulan terakhir, dua pekerja agama, pendeta Yeremia Zanambani dan pengkhotbah Katolik Rafinus Tigau, telah dibunuh oleh militer Indonesia. Seorang lainnya telah ditembak, dan satu lagi meninggal secara misterius. Polisi bersenjata mengintai setiap sudut West Papua, dan pasukan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka melintasi sebagian besar tanah kami. Empat puluh lima ribu orang terlantar dari Kabupaten Nduga, dan lebih banyak lagi yang mengungsi dari Intan Jaya setiap hari.

Ini adalah darurat militer di semua tempat. Anda tidak dapat berjalan melalui pusat kota di West Papua hari ini tanpa dihentikan oleh polisi, tanpa bertemu dengan pos pemeriksaan militer. Setiap demonstrasi, tidak peduli seberapa pun damai, tetap saja bertemu dengan penangkapan massal dan kebrutalan polisi - Nabire 24 September, di Universitas Cenderawasih pada 28 September, di Jayapura hari ini (27/10).

Indonesia panik karena Ketua Forum Kepulauan Pasifik (PIF) telah menyuarakan keprihatinan atas West Papua bulan ini. Indonesia dihantui oleh kata-kata Vanuatu yang dikeluarkan di Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September. Orang Indonesia takut dengan perlawanan Hitam kami, perjuangan kami melawan rasisme, dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri. Sebuah negara demokratis yang normal tidak mengerahkan ribuan pasukan militer untuk melawan perlawanan damai; kediktatoran darurat militer melakukan itu.

Rakyat saya berteriak meminta bantuan kepada dunia. Ada pandemi ganda di West Papua: pandemi Covid-19 dan pandemi rasisme. Salah satu penyebabnya adalah coronavirus - sebaliknya militer Indonesia. Bencana medis ini diperparah dengan kelaparan dan kemiskinan pengungsian.

Sementara Menteri Pertahanan penjahat perang Indonesia, Prabowo, melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi Inggris, Indonesia menggunakan krisis Covid sebagai kedok untuk mengintensifkan operasi militer di tanah air saya.

Operasi dan penumpasan militer ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan pelanggaran hukum konflik. Represi militer dan polisi adalah satu-satunya aturan di West Papua. Inilah definisi darurat militer.

Kami membutuhkan intervensi PBB yang mendesak sekarang. Darurat militer diberlakukan di bawah pengawasan para pemimpin regional di Melanesia dan Pasifik, dan di bawah pengawasan dunia. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia harus diizinkan masuk ke wilayah tersebut, untuk mengungkap realitas yang terjadi di West Papua. Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) harus meningkatkan upaya mereka untuk mewujudkan kunjungan ini.

Berapa lama rakyat saya harus menangisi kemerdekaan sebelum dunia mendengar? Apakah 58 tahun tidak cukup?

Benny Wenda

Ketua

ULMWP

(https://www.ulmwp.org/ulmwp-chair-martial-law-is-being-impo…)

#WestPapua #Tolak_UU_OtsusPapua

#ReferendumYes #FreeWestPapua #PapuaMerdeka

Kantor lama Bupati Yalimo terbakar

SPMNews Demo & Aksi , gedung pemerintah

Kantor lama Bupati Yalimo di Elelim, ibukota Kabupaten Yalimo, Papua,
terbakar pada Selasa (24/9/2019). – IST

Jayapura, Jubi – Kantor lama Bupati Yalimo di Elelim, ibukota Kabupaten Yalimo, Papua, terbakar pada Selasa (24/9/2019) malam. Koordinator mahasiswa eksodus Kabupaten Yalimo Alfons yang sedang berada di lokasi menduga kantor itu dibakar orang tidak dikenal.

Kantor lama Bupati Yalimo saat ini telah difungsikan menjadi kantor sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yalimo, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pencatatan Sipil, dan Badan Keuangan Daerah. Mulai Selasa siang, mahasiswa eksodus yang pulang dari berbagai kota studi di luar Papua juga diizinkan membuka pos komunikasi di kantor itu.

Pada Selasa malam, para mahasiswa eksodus tengah menggelar rapat di Kantor Dinas Kehutanan. “Jam 20.40 WP, para mahasiswa eksodus sedang bertemu di Kantor Dinas Kehutanan. Tiba-tiba api menyala. Kami kaget juga melibat kantor bupati lama terbakar,” kata Alfons saat dihubungi melalui telepon di Elelim, Selasa malam.

Alfons menduga kantor lama Bupati Yalimo itu dibakar oleh seseorang, memanfaatkan keberadaan para mahasiswa eksodus yang meninggalkan kota studi di luar Papua untuk kembali ke Yalimo. “[Kami menduga] pembakaran kantor lama Bupati Yalimo itu dilakukan oleh oknum tertentu. Jangan sampai orang lain menyangkut-pautkan kebakaran kantor itu dengan keberadaan kami, para mahasiswa eksodus, di kantor itu. Kami tidak tahu-menahu tentang kebakaran itu,” kata Alfons.

Salah seorang tokoh Pemuda Kabupaten Yalimo, Linder Faluk mengatakan dirinya sudah menerima kabar mengenai kebakaran kantor lama Bupati Yalimo. “Sejak pukul sembilan itu kantor Kabupaten Yalimo ama sudah terbakar. Hampai saat ini belum jelas siapa pelakunya,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G