Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Eco-Terrror. Show all posts
Showing posts with label Eco-Terrror. Show all posts

Friday, 10 June 2011

Tuntut Rp 50 M, Warga Palang PT Sinar Mas

SENTANI - Puluhan warga Distrik Kaureh dan Yapsi di wilayah Pembangunan IV Kabupaten Jayapura memalang PT Sinar Mas sejak Senin (6/6)kemarin dibawah pimpinan ketua Lembaga Masyarakat Adat Griminawa, Daud Masari. Palang akan dibuka jika perusahaan memenuhi tuntutan warga sebesar Rp 50 miliar. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, sebanyak lima anggota Dewan Kabupaten Jayapura yakni, wakil Ketua I DPRD, Kornelis Yanuaring, Ketua Komisi A, Zaharudin, Ketua Komisi B Dorince Mehue, serta Decky Yakore dan Hana Wasanggay, mendatangi lokasi pemalangan, Selasa (7/6). Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura ketika ditemui kemarin menjelaskan, pemalangan perusahaan kelapa sawit itu merupakan buntut dari tuntutan ganti rugi lahan seluas 12 ribu hektar yang belum dibayar PT Sinar Mas.
Perusahaan raksasa itu sendiri memakai kurang lebih 22 ribu hektar untuk membangun perkebunan sawit berskala luas.

Pemalangan tersebut juga merupakan klimaks dari tuntutan warga setelah mendapatkan bocoran tentang Tawaran Konsep Kemitraan untuk pengembangan usaha kelapa sawit Sinar Mas II Lereh, antara PT Sinar Mas group dengan komunitas masyarakat adat Distrik Kaureh dan Distrik Yapsi.

Dimana draft penawaran Pemerintah terhadap kesepakatan kerjasama tersebut antara lain memuat opsi yang dirasa salah oleh warga. Akibatnya mereka memblokir aktivitas perusahaan sampai dengan perusahaan membayar tuntutan sebesar 50 miliar rupiah.

Bukan itu saja, warga juga meminta agar Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati dan pimpinan Perkebunan Sinar Mas di Jakarta yakni Ny Biolin agar datang ke lokasi untuk memberikan penjelasan terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat.

“Ya mereka juga meminta pimpinan daerah serta, pimpinan utama perusahaan sinar Mas Ibu Biolin agar datang ke lokasi,” ujar Yanuaring didampingi Ketua Komisi B dan ketua Komisi A kepada wartawan kemarin.

Menyikapi hal tersebut, sekretais Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Jayapura, Ottow Samon kepada wartawan mengatakan bahwa Pemerintah sebenarnya telah memiliki itikad baik untuk mengakomodir tuntutan masyarakat tersebut dengan membuat draft. Hanya saja draft tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pihak perusahaan.

Ditegaskannya, pemalangan tersebut murni merupakan tuntutan masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan politik. Sehingga menurutnya, DPRD akan segera membentuk pansus untuk menuntaskan permasalahan tersebut, “sebab jika tidak akan menimbulkan permasalahan lain seperti konflik dan sebagainya,” ucapnya.

Apalagi akibat pemlangan, lanjutnya, ada ribuan buruh yang terlantar karena tidak bisa bekerja, dan sudah tentu hal ini akan mempengaruhi pendapatan hidup mereka yang akan dibayar oleh perusaaan.

“Saya selaku sekretaris DPC partai buruh Kabupaten Jayapura berharap agar Dewan segera membentuk pansus untuk menyelesaikan masalah ini, sebab jika tidak, ini bisa bermuara pada konflik antara warga nanti,” ujarnya.

Sementara itu informasi lain yang diperoleh media ini, bahwa draft kerjasama yang diajukan pemerintah pada 22 Juni 2010 ternyata tidak bisa diakomodir oleh pihak perusahaan karena draft tersebut tidak memiliki juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan). (jim/jer)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Saturday, 4 June 2011

Masalah Keamanan Freeport

Paskalis: Kodam dan Polda Papua Cukup Membekap

Jayapura-Seringnya terjadi gangguan keamanan di PT Freeport Indonesia, yang telah banyak menelan korban jiwa, menjadi salah satu perhatian serius dari  Komisi I DPR RI yang membidangi masalah  pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informasi.  Terkait dengan itu, Komisi I DPR RI mengagendakan pembahasan masalah keamanan yang krusial di wilayah operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), demi tercipta rasa aman bagi ribuan karyawan  bersama keluarga mereka di perusahaan tambang mineral tembaga, emas dan perak terkemuka di dunia itu. Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Kaukus Parlemen RI untuk Papua, Paskalis Kossay,S.Pd,MM   di Jayapura, Kamis. “Kami sudah meminta rekan-rekan di Komisi I DPR RI untuk mengagendakan pertemuan khusus dengan manajemen PT Freeport Indonesia guna membahas persoalan keamanan di areal tambang itu sehingga ada jaminan keamanan riil bagi ribuan karyawan yang bekerja di situ,” katanya.

Diakui bahwa pihaknya pada beberapa pekan lalu telah bertemu dengan manajemen PTFI yang diwakili Vice President, Sonny Kosasih dan pada kesempatan itu, baik dirinya maupun manajemen Freeport memiliki kesamaan pandangan bahwa persoalan keamanan di areal operasional tambang Freeport harus segera dibahas dan dicarikan jalan keluar yang baik  demi kebaikan bersama dan untuk nama baik Indonesia di mata masyarakat antarbangsa.

Menurut Paskalis, yang baru saja menerbitkan bukunya “Pergumulan Putra Balim di Senayan” itu, salah satu solusi menuntaskan persoalan keamanan di Freeport adalah Pemerintah harus meninjau kembali Kepres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas).

“Sangat baik kalau pengamanan di wilayah operasional Freeport itu ditangani Freeport  dan didukung penuh oleh aparat keamanan dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, karena merekalah yang lebih memahami kondisi riil dan situasi sosial-budaya masyarakat di Papua,” katanya.

Itu berarti, petugas keamanan internal Freeport berada di lingkaran dalam dan aparat TNI-Polri di lingkaran luar.

Selain itu, kita melibatkan juga masyarakat setempat untuk ikut memberikan kontribusi mengamankan wilayah operasional tambang mineral terbesar di dunia itu.
Paskalis mengakui, gangguan keamanan sering terjadi di wilayah Freeport dan telah menelan banyak korban jiwa, namun hingga kini pemerintah belum mampu menuntaskan persoalan kemanusiaan yang krusial ini.

“Negara harus dapat memberikan jaminan keamanan riil bagi semua orang yang berada di wilayah Obvitnas itu. Jangan sampai Negara gagal menciptakan keamanan dan memberikan rasa aman kepada ribuan karyawan Freeport beserta keluarga mereka,”kata Paskalis.(don/don)

Posted via email from SPMNews' Posterous