Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Freeport Indonesia. Show all posts
Showing posts with label Freeport Indonesia. Show all posts

Monday, 16 August 2021

Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal di Intan Jaya

Suara Papua / Suara Papua / 14 minutes ago

SIARAN PERS

Tiga tahun terakhir pengerahan kekuatan militer Indonesia secara ilegal di kawasan pegunungan tengah Provinsi Papua telah memicu eskalasi konflik bersenjata antara TNI-POLRI dan TPNPB, serta kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil terutama di Kabupaten Intan Jaya. Analisis spasial mengungkapkan bagaimana letak pos militer dan kepolisian berada di sekitar konsesi tambang yang teridentifikasi terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para jenderal.

Hal itu terungkap dalam laporan “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang diluncurkan hari ini oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama #BersihkanIndonesia (Baca laporan di sini: https://s.id/SiaranPersKajianIntanJaya).

Para peneliti melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik. Kajian ini juga memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya.

Namun operasi ilegal itu, justru memantik eskalasi konflik bersenjata, memperparah teror bagi masyarakat sipil, dan menambah deretan kekerasan negara di Papua. Sedikitnya 10% penduduk Sugapa, ibukota Kabupaten Intan Jaya mengungsi, termasuk 331 perempuan dan anak-anak di awal tahun 2021. April lalu, Pemerintah Republik Indonesia resmi melabeli kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai teroris. Pelabelan tersebut menjadi pintu masuk legalisasi operasi militer dan penambahan pasukan.

“Ketidakjelasan status akan situasi keamanan di Papua terus memberi celah bagi negara utk melakukan sekuritisasi, seperti membangun pos-pos atau markas/kantor militer dan penurunan pasukan baik Polri maupun TNI. Padahal, berbagai pengalaman menunjukkan pendekatan keamanan tidak menjawab permasalahan sistemik di Papua yang mengalami kesenjangan akses kebutuhan primer, kerusakan sumber daya alam, dan masalah kebebasan sipil,” kata Rivanlee Anandar dari KontraS.

Intan Jaya merupakan satu dari empat kabupaten di pegunungan tengah Papua yang menjadi lokasi pembentukan Komando Distrik Militer (Kodim) baru. Kodim baru Intan Jaya terletak di ibukota kabupaten yaitu Distrik Sugapa. Tidak diketahui berapa jumlah aparat militer, baik organik dan non-organik yang berada di Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah. DPR Papua sendiri sempat menyampaikan bahwa mereka kesulitan mendapatkan data dan informasi terkait jumlah pasukan non organik yang dikirim ke Papua setiap tahun, bahkan menurut DPR Papua, Gubernur Papua, Lukas Enembe juga tidak mengetahui jumlahnya.

Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) mengatakan masalah transparansi pengerahan pasukan berakar dari operasi militer ilegal. Pasal 7 (2) b dan (3) UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mewajibkan operasi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Termasuk di dalam operasi militer selain perang ini antara lain adalah mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengamankan wilayah perbatasan atau mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Hingga saat ini tidak terdengar adanya keputusan politik negara ini.

Made Supriatma dalam risetnya menyebut bahwa rasio penduduk dan personel keamanan per kapita adalah 97:1. Artinya, ada satu polisi atau tentara untuk setiap sembilan puluh tujuh orang Papua. Rasio ini menunjukkan bahwa konsentrasi pasukan keamanan di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya dengan rasio 296:1, artinya 1 personel keamanan untuk setiap 296 warga negara.

“Pengerahan pasukan menyebabkan eskalasi konflik senjata semakin tinggi, akibatnya masyarakat di beberapa kabupaten Puncak Jaya, Nduga, Intan Jaya mengungsi meninggalkan tanah leluhur, tindakan bantuan pemerintah kepada pengungsi sangat minim bahkan cenderung mengabaikan kondisi pengungsi,” ujar Tigor Hutapea dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Sementara itu, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi dalam laporan ini yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan). Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer/polisi termasuk bahkan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Setidaknya ada tiga nama aparat yang terhubung dengan PTMQ. Mereka adalah Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Rudiard Tampubolon merupakan komisaris PTMQ, bahkan West Wits Mining (pemegang saham MQ) menganggap bahwa kepemimpinan dan pengalaman Rudiard cukup berhasil menavigasi jalur menuju dimulainya operasi pertambangan. Selain duduk sebagai komisaris, perusahaan yang dipimpin Rudiard yakni PT Intan Angkasa Aviation juga mendapat 20% kepemilikan saham di PT Madinah Qurrata’ain.

Dalam Darewo River Gold Project, West Wits Mining juga membagi sejumlah 30% saham kepada PT Tobacom Del Mandiri (TDM). Presiden direktur TDM ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Di sebuah terbitannya, West Wits Mining jelas menyebut bahwa TDM bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek. TDM merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group, dimana pemilik saham minoritasnya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019.

Nur Hidayati dari WALHI Eknas mengatakan, sebagaimana disebut oleh LIPI ada empat akar masalah konflik kekerasan di Papua dan itu seharusnya bisa diselesaikan oleh negara (Lihat LIPI-Temukan-Empat-Akar-Masalah-di-Papua) . Pertama, pengakuan atas masyarakat Papua itu sendiri. Ketiadaan pengakuan sendiri berujung pada diskriminasi, ini terlihat dari proyek-proyek ekstraktif yang masuk ke Papua tanpa konsultasi dan meminta persetujuan masyarakat Papua. Kedua, pendekatan proyek pembangunan mercusuar yang telah gagal memenuhi kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat Papua, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

“Proyek-proyek infrastruktur yang ada sekarang ini, sebetulnya melayani siapa? Kami mengidentifikasi, berdasarkan salah satu laporan WALHI, justru terdapat 39 perusahaan yang mendapatkan keuntungan secara langsung dari pembukaan proyek Trans Papua. (Baca: analisis-pengaruh-rencana-pembangunan-proyek-prioritas-jalan-trans-papua). Sementara akar masalah yang ketiga adalah kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik, serta tidak belajarnya rezim sekarang dengan kegagalan pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya,” ujar Nur Hidayati.

Dalam kasus rencana tambang emas di Blok Wabu, kajian cepat ini mencatat terdapat lima aparat militer (TNI/POLRI). Kelima nama tersebut berasal dari tiga nama entitas perusahaan yang berbeda, tetapi masih satu naungan di bawah holding perusahaan tambang Indonesia yaitu MIND ID. Dalam entitas PTFI sebagai perusahaan pemilik konsesi sebelumnya di Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsa Siburian (HS) sebagai komisaris PTFI. Pada 2015-2017, HS pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua. HS juga tercatat tergabung dalam tim relawan (Cakra 19) pemenangan Presiden Jokowi pada 2019.

Perusahaan yang ditunjuk untuk menggarap lahan konsesi PTFI (Blok Wabu) yang dikembalikan ke Pemerintah Indonesia adalah PT ANTAM. Kajian cepat ini mencatat ada dua nama aparat militer di ANTAM yakni Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti dan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo. Di ANTAM, Agus Surya Bakti menjabat sebagai Komisaris Utama, sementara Bambang Sunarwibowo merupakan Komisaris. Di samping itu, Bambang Sunarwibowo juga tercatat masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Nasional. Sementara di tubuh MIND ID ada nama Purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai Komisaris Utama dan Purnawirawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen. Sampai saat ini, Muhammad Munir juga tercatat berkiprah sebagai Ketua Dewan Analisa Strategis Badan Intelijen Negara.

Temuan tersebut menjadi indikasi terdapatnya kepentingan ekonomi di balik serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Nama-nama aparat militer yang muncul pun tidak sembarangan. Beberapa terdidik di kesatuan Kopassus yang terkenal cukup elit di tubuh TNI. Beberapa punya latar belakang atau pengalaman di Badan Intelijen Negara. Ada pula yang setelah purna tugas berkiprah di dunia politik dengan menjadi tim pemenangan presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo.

“Berdasarkan Peraturan Kepolisian 3/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, pemberian bantuan pengamanan sebagaimana dilaksanakan berdasarkan pada permintaan pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu. Oleh karena itu keterlibatan tersebut memperkuat indikasi adanya konflik kepentingan,” kata Asfinawati.

“Penguasaan wilayah konsesi industri pertambangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di wilayah konflik telah melanggar hak-hak orang asli Papua sebagai pemilik tanah adat. Penguasaan tanpa mendapat persetujuan masyarakat Adat untuk menentukan pilihan terbaik, dalam berbagai kasus masyarakat adat yang tidak setuju mendapatkan stigmatisasi dan labelisasi anti pembangunan hingga pelaku separatis. Pengerahan kekuatan militer bertujuan menciptakan ketakutan bagi masyarakat adat untuk meninggalkan tanah adatnya,” tambah Tigor dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Jakarta 12 Agustus 2021

The post Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal di Intan Jaya appeared first on Suara Papua.

Visit website

Friday, 6 March 2020

Employees warned over heightened security risks at Papua mine

Employees at the Freeport mine in West Papua have been warned about heightened security risks in the area.
Freeport-McMoran mine in West Papua.
Photo: AFP PHOTO / OLIVIA RONDONUWU
PT Freeport Indonesia has told staff they and their family may notice an increased presence of security personnel.
This follows a series of attacks on Indonesian security forces in the area around Freeport's Grasberg gold and copper mine in Papua province.
The West Papua Liberation Army has claimed responsibility for the attacks.
It said it shot dead an Indonesian soldier in the area at the weekend, and on Monday injured up to eight police on the road to the mine.
Freeport has advised employees to remain vigilant and report anything suspicious they encounter.
In its update to employees, the company has also instructed measures employees should take when they hear shots.
The Grasberg mine has long been a major source of revenue to the Indonesian state.
PT Freeport Indonesia, a subsidiary of US-based company Freeport McMoran, was recently compelled to divest 51 percent of its equity in the mine to Indonesia.
The West Papua Liberation Army said it was targeting the mine operations in its war on the Indonesian state.
The road between Mimika's capital Timika and the Freeport mine, about 125km long, is guarded by an estimated 3000 Indonesian security forces.
According to human rights researchers, dozens of people have been killed and over 500 injured in shootings along the road in the past 17 years.
Source: RNZ

Monday, 2 March 2020

Usai Berondong Mobil Patroli, KKSB Tembaki Polsek Tembagapura Papua

Jabbar Ramdhani, Saiman - detikNews

Personel Brimob Polda Bengkulu yang di-BKO di Papua dikerahkan
ke Polsek Tembagapura untuk menghadapi KKSB. (Saiman/detikcom)
Timika - Kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) tidak berhenti berulah. Setelah menembaki mobil patroli, mereka menyerang Polsek Tembagapura di Mimika, Papua.

"Ya, semua siaga," kata Kapolsek Tembagapura AKP Hermanto saat dihubungi detikcom, Senin (2/3/2020).

Penyerangan itu terjadi pada Senin siang tadi. Dia mengatakan tak ada korban terluka akibat serangan tersebut.

"Tidak ada, hanya tadi pagi saja terkena pecahan kaca saat berpatroli," ujar AKP Hermanto.

Kontak tembak sempat terjadi pada siang hari tadi antara KKSB dengan personel Polsek Tembagapura. Pasukan Brimob Polda Bengkulu yang jadi di bawah kendali operasi (BKO) ke Polres Mimika dikerahkan ke Polsek Tembagapura.

Pantauan detikcom, tampak pasukan Brimob Polda Bengkulu telah bergerak dari Mapolres Mimika menuju Tembagapura

Sebelumnya, mobil patroli Polsek Tembagapura ditembaki KKSB sekitar pukul 10.00 WIT tadi. Pelaku penembakan saat ini diburu polisi. Penembakan tersebut terjadi saat personel Polsek Tembagapura berpatroli di kawasan Kampung Utikini Lama, Distrik Tembagapura, Timika, Papua.

"Iya, benar mobil patroli kami ditembaki KKSB, tapi untuk pelaku sedang dilidik," kata Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata saat ditemui di Timika, Senin (2/3).

(jbr/idh)

Friday, 12 August 2016

Gubernur Papua: Belum Ada Orang Papua Berjiwa Indonesia

TEMPO.CO, Jayapura- Di halaman kompleks rumah dinas Gubernur Lukas Enembe di kawasan Angkasa, kawasan elit di Jayapura, Papua berdiri dua pohon Natal setinggi sekitar 3 meter dengan dihiasi berbagai asesoris. Dari balkon di depan halaman rumah terhampar pemandangan laut dan pebukitan yang tertutup kabut karena hujan deras pada 15 Desember 2015. Setelah menunggu sekitar lima […]

from WordPress http://ift.tt/2aOc6FH
via IFTTT

Monday, 22 February 2016

Layaknya Permainan Catur, Amerika Gunakan Papua Untuk Happy Ending

HarianPapua.com – PT Freeport Indonesia merupakan salah satu penyumbang persenan terbesar bagi dunia perekonomian Amerika Serikat yaitu sebesar 30 persen sehingga gonjang-ganjing kontrak karya baru salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia tersebut turut membawa Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake, untuk terjun langsung ke Papua beberapa waktu lalu. Menurut Marinus […]

from WordPress http://ift.tt/1TuBKC9
via IFTTT

Tuesday, 29 December 2015

Di Mana Akal Sehat? Freeport Dapat 121 Triliun, Negara Hanya Rp.40 Triliun

Admin Jubi Dec 20, 2015 Jayapura, Jubi – Tahukah anda bahwa tambang emas terbesar di dunia itu adalah di Grasberg Papua – Indonesia dengan produksi 40.9 ton per tahun? Jika 1 gram emas = 300 ribu. 1 kilogram = 300 juta. 1 ton = 300 M. 40.9 ton = 12.3 Triliun per tahun. Itulah produksi […]

from WordPress http://ift.tt/1RPuIbJ
via IFTTT

Wednesday, 30 September 2015

Saatnya Divestasi Saham Freepot Diberikan Bagi Tanah Papua

Anggota DPR RI Dari Partai Demokrat Dapil Papua, Willem Wandik S.Sos.JAYAPURA - Divestasi Saham memiliki makna yang cukup mendalam bagi keberlangsung hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk mengelola sumber daya alam di tanahnya sendiri, yang mana divestasi saham adalah menjadikan rakyat dan bangsa Papua sebagai pemilik sah umber daya pertambangan yang dikelola oleh Pt. Freeport […]

from WordPress http://ift.tt/1LjwnUJ
via IFTTT

Monday, 11 May 2015

DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua

Surabaya–Takpercaya sebelum melihat langsung faktanya. Itulah yang mendorong sejumlah anggota DPR Papua sehingga mendatangi langsung PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat (8/5). Kedatangan rombongan DPR Papua yang dikomandoi Ketua Komisi D Boy Markus Dawir ini untuk melihat dari dekat sekaligus mendapatkan informasi lebih […]

from WordPress http://ift.tt/1PBNI84
via IFTTT

Sunday, 1 February 2015

Jika Tak Bangun Smelter, Silakan Freeport Angkat Kaki

JAYAPURA – Persoalan pembangunan Smelter (pabrik pemurnian logam) yang disampaikan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H., turut menjadi perhatian serius para pemuda Papua, yang tergabung dalam OKP-OKP dan pemuda KNPI Provinsi Papua. Wakil Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral DPD KNPI Provinsi Papua, Lukman Rusdiansyah, mengatakan, pemuda Papua sangat mendukung penuh apa yang diperjuangkan […]



from WordPress http://ift.tt/1yjDUqX

via IFTTT

Sunday, 30 November 2014

FKP Freeport Minta Klarifikasi Moffet New – Era Agreement

Timika, Jubi – Forum Komunitas Peduli PT Freeport Indonesia (FKP-PTFI) meminta klarifikasi pimpinan Freeport, James Moffet tentang New – Era Agreement, demi menghindari terjadinya benturan dengan pekerja yang selama ini bekerja. “Keputusan kami bahwa, pak Silas akan bicara lagi dengan pak Moffet, pertemukan kami dari forum ini untuk menindak-lanjuti surat (New-Era Agreement) yang dari grupnya […]



from WordPress http://papuapost.com/2014/11/fkp-freeport-minta-klarifikasi-moffet-new-era-agreement/

via IFTTT

Sunday, 12 October 2014

Amerika Serikat Harus Jadi Solusi, Bagi Masa Depan Papua

Semua hasil karya yang dimuat di tabloidjubi baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta tabloidjubi.com Tambang terbuka di Grasber akan berakhir 2015 dan underground mining sedang berjalan.(Jubi/ist) Tambang terbuka di Grasber akan berakhir 2015 dan underground mining sedang berjalan.(Jubi/ist) Jayapura, Jubi-Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Fajar […]



from WordPress http://ift.tt/1qEMz2i

via IFTTT

Thursday, 2 October 2014

Ratusan Karyawan Freeport Palang Jalan ke Tembagapura

AYAPURA[PAPOS]- SekKaryawan PT, Freeport melakukan aksi blokade jalan di Ridge Camp Mil 72, Tembagapura Distrik Tembagapura, Rabu (1/10/2014).itar 800 karyawan PT.Freeport Indonesia menggelar demonstrasi dan memalang jalan tambang di Ridge Camp, Mil 72, areal PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Mimika, Rabu (1/10/2014) dini hari sekitar pukul 02.15 WIT. Aksi ratusan karyawan itu sebagai bentuk […]



from WordPress http://ift.tt/1v6yT3V

via IFTTT

Empat Karyawan PT.Freepot Tewas

JAYAPURA [PAPAlat berat berupaya mengangkat Truk Tambang Caterpillar 785 yang melindas mobil Toyota LWB yang mengangkut 9 penumpang OS] – Empat karyawan PT. Freeport Indonesia dikabarkan tewas dalam kecelakaan di areal tambang Grasberg Tembagapura Kabupaten Mimika, Sabtu (27/9/2014). Kecelakaan itu terjadi setelah truk tambang caterpillar 785 melindas mobil toyota LWB yang ditumpangi sembilan karyawan. Empat […]



from WordPress http://ift.tt/1v6ySNv

via IFTTT

Monday, 25 August 2014

Jokowi: Tidak Ada Perpanjangan Kontrak Freeport

JAKARTA [PAPOS]- Presiden terpilih, Joko Widodo, memastikan tidak ada nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) soal perpanjangan operasional PT Freeport Indonesia hingga 2021. Disampaikan Jokowi, sapaan Joko Widodo, kontrak freeport sendiri akan berakhir pada tahun 2021, kemudian apabila akan ada renegosiasi perpanjangan kontrak, harus dua tahun sebelum kontrak itu berakhir. "Kan habisnya tahun 2021. […]



from WordPress http://ift.tt/1t5qd0s

via IFTTT

Tuesday, 8 July 2014

Gubernur Minta Freeport Segera Lunasi Tunggakan Pajak Air Permukaan

Jayapura, 7/7 (Jubi) – Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta agar PT. Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan ke pemerintah provinsi Papua, dalam tahun ini sebesar Rp. 2,7 triliun. Pasalnya pajak tersebut belum dibayar sejak 2009 lalu. “Saya telah mengetahui hal tersebut dan telah mengirimkan surat ke perusahaan tambang tersebut pada bulan yang […]



from WordPress http://ift.tt/1lQAwfO

via IFTTT

Wednesday, 16 April 2014

Diam-DIam Pemerintah dan Freeport Tandatagani Kontrak

Jayapura, 7/4 (Jubi) – 51 persen saham yang diminta pemerintah pada Freeport menjadi isapan jempol. Freeport hanya memberikan 30 persen saja. Pemerintah Indonesia dikabarkan secara diam-diam melakukan renegosiasi kontrak kerja dengan Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia. Situs berita kontan.co.id melansir pemerintah akan kembali memperpanjang kontrak Freeport dan Vale. Yakni dua kali 10 tahun atau […]



from WordPress http://ift.tt/1kZF75d

via IFTTT

Saturday, 11 January 2014

TNI-Polri Waspadai Serangan Balasan

TIMIKA - Aparat gabungan TNI dan Polri terus mengantisipasi kemungkinan adanya serangan balasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di kawasan Tanggul Timur, Kali Kopi, pasca tewasnya dua anggota kelompok itu saat kontak tembak dengan aparat pada Kamis (9/1). Kapolres Mimika AKBP Jermias Rontini bersama Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Rafles Manurung kepada wartawan di […]



from WordPress http://ift.tt/1iZ3Fcu

via IFTTT