Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label HAM. Show all posts
Showing posts with label HAM. Show all posts

Sunday, 8 August 2021

Sebelum Pepera 1969, Indonesia sudah merampas tanah masyarakat adat di Papua


Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay mengatakan Indonesia sudah merampas tanah masyarakat adat di Papua sejak lama, bahkan sebelum Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969 dilaksanakan. Pada  7 April 1967, Indonesia dan Freeport Sulphur of Delaware menandatangani Kontrak Karya penambangan emas, perak, dan tembaga di lokasi yang saat ini menjadi areal tambang PT Freeport Indonesia.

Hal itu dinyatakan Gobay selaku pembicara dalam diskusi daring “Kekerasan, Rasisme, dan Persoalan HAM di Papua” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa (BEM PM) Universitas Udayana pada Rabu (4/8/2021). Ia menjelaskan lokasi tambang yang diperjanjikan Indonesia dan Freeport Sulphur of Delawar itu merupakan hak ulayat Suku Amungme dan Suku Kamoro di wilayah yang saat ini menjadi Kabupaten Mimika, Papua.

Kontrak karya itu dibuat Indonesia dan Freeport Sulphur of Delawar tanpa melibatkan Suku Amungme dan Suku Kamoro sebagai pemilik hak ulayat kawasan itu. “Jadi pemerintah Indonesia melakukan perampasan tanah adat di Mimika untuk mengelola tambang Freeport sebelum pelaksanaan Pepera,”kata Gobay.

Baca juga: Mahasiswa harus melawan rasialisme terhadap orang Papua

Gobay menekankan keberadaan Indonesia di Papua pada 1967 hanya didasarkan Perjanjian New York antara Amerika Serikat, Indonesia, dan Belanda pada 1962. Perjanjian itu kemudian diikuti dengan pengalihan pendudukan Papua dari Belanda kepada Indonesia pada 1963.

“Indonesia untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kemudian Indonesia menandatangani Kontrak Karya Freeport pada tanggal 7 April 1967,”katanya.

Gobay menyatakan langkah Indonesia mengabaikan hak ulayat masyarakat adat di Papua itu tidak konsisten dengan keberadaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Ia menekankan bahwa UUPA jelas mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat masyarakat adat. “Tapi pemerintah Indonesia melakukan Kontra Karya dengan Freeport tanpa melibatkan orang Papua,” kata Gobay.

Baca juga: Rasialisme terhadap orang Papua dilakukan aparat negara maupun warga

Gobay mengatakan perampasan tanah secara sistematis dan terukur dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 1967, dua tahun sebelum Pepera 1969 dilaksanakan. “Artinya kekerasan sudah terjadi saat itu,” kata Gobay.

Gobay mengatakan kekerasan aparatur negara terhadap masyarakat adat di Papua pun berlanjut, seiring upaya Indonesia menguasai sumber daya alam dan wilayah di Papua. Hal itu terlihat seperti proyek transmigrasi yang besar besaran. “Proyek transmigrasi ke Tanah Papua secara besar-besaran juga turut merampas tanah masyarakat adat,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga terus menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah di Papua, termasuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) bagi PTPN II di Prafi, Manokwari dan Arso, Keerom. Proses izin tambang LNG Tangguh yang dikelola British Petroleum (BP) pada 2003 juga tidak melibatkan masyarakat adat di Teluk Bintuni.

Baca juga: Menginjak kepala dan pandemi rasisme yang belum berujung

“Kebijakan pemerintah Indonesia itu juga dibuat tanpa sepengetahuan masyarakat adat, dan bagian dari perampasan tanah adat yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Pemberian HGU maupun Hak Pengusahaan Hutan atau HPH kepada banyak perusahaan [juga tidak melibatkan masyarakat adat]. Izin Usaha Pertambangan Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya bagi Inalum juga [tidak melibatkan masyarakat adat]. Fakta di atas merupakan jejak perampasan tanah yang diambil oleh pemerintah Indonesia tanpa sepengetahuan masyarakat adat pemilik hak ulayat di tanah Papua,”

katanya.

Menurut Gobay, berbagai kebijakan itu menimbulkan banyak konflik agraria di Papua. Akan tetapi, ketika masyarakat adat menuntut tanah adatnya dikembalikan, mereka malah dituduh sebagai separatis, hak hidupnya dilanggar. Ketika masyarakat adat mendatangi perusahaan [yang merampas tanah ulayatnya], mereka dihadapkan dengan [aparat keamanan], dan berujung kepada pelanggaran HAM,” kata Gobay.

Ia mencontohkan kasus pelanggaran HAM Wasior Berdarah pada 2003, yang bermula dari konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan yang memilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Wasior. “Saat itu masyarakat adat melihat HPH itu sudah berakhir masa waktunya. Masyarakat adat meminta tanah adatnya kembali. Ketika mereka datang protes, pihak perusahaan sudah memanggil Brimob Ketika masyarakat diperhadapkan dengan Brimob, maka akan tejadi kekerasan. Terjadi bentrok dan penyisiran terhadap masyarakat adat, dan terjadi tragedi Wasior Berdarah,”kata Gobay.

Baca juga: Eks napol: “Kami sudah pertanggungjawabkan kasus demo anti rasialisme Papua

Gobay membeberkan kasus terbaru pelanggaran atas hak tanah masyarakat adat di Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Masyarakat adat memprotes harga pembelian kayu oleh perusahaan pemegang HPH. “Kemudian perusahaan mendatangkan Brimob, dan terjadi penyisiran. Mereka, [masyarakat adat yang protes] disebut sebagai aktivis Komite Nasional Papua Barat. Persoalan dasar yang terkait perampasan hak atas tanah diabaikan, dan [masyarakat adat] dikriminalisasi,” kata Gobay.

Gobay mengatakan ketika masyarakat dan mahasiswa menyuarakan pelanggaran HAM, mereka justru dibungkam. Berbagai demonstrasi dilarang, bahkan dibubarkan secara paksa, sehingga menyebabkan bentrokan, yang pada ujungnya menimbulkan pelanggaran HAM baru. “Instrumen pemberitahuan [rencana demonstrasi] kemudian dijadikan alat aparat keamanan untuk membungkam ruang demokrasi,” katanya.

Selaku pembicara dalam diskusi yang sama, pendiri Lokataru Haris Azhar menilai tidak ada perbaikan situasi Hak Asasi Manusia di Papua pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Haris menyebut Jokowi sudah enam kali datang ke Papua, dan mengklaim membangun Jalan Trans Papua sebagai upaya memperbaiki situasi Papua.

Baca juga: Yan Mandenas: Insiden Merauke, berindikasi melanggengkan rasisme

“Tapi justru perut bumi Papua itu dikeruk isinya. Keuntungan bagi Kas Negara kecil. Lebih banyak pemain tengah yang mengambil keuntungannya dari Tanah Papua,” kata Haris.

Haris mengkritisi pemerintah yang selalu mengklaim sudah menggelontorkan banyak uang ke Papua, karena persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan gelontoran uang. Di sisi lain, Haris menilai negara dan aparatus negara tidak optimal menghormati, menghargai, dan melindungi orang Papua.

Berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua terkait dengan pengambilan berbagai sumber daya alam di Papua, namun pemerintah pusat selalu berdalil bahwa mereka mengucurkan banyak uang ke Papua. “Kalau menurut saya justru sebaliknya. Kekayaan milik orang Papua menyumbang banyak [uang] untuk orang-orang tengah [yang menjadi pemain bisnis di Papua]. Sebagian kecil  uang itu disumbangkan untuk negara,” kata Haris. (*)


Editor: Aryo Wisanggeni G

Saturday, 7 November 2020

Veronica Koman: Rakyat Butuh Kebenaran Soal Papua Barat

 

Veronica Koman, Tokoh Revolusi West Papua

Aktivis Papua Barat dan pengacara hak asasi manusia Indonesia Veronica Koman, mengkritik tindakan keras militer baru-baru ini di dua provinsi di Papua dan Papua Barat, dalam webinar yang diselenggarakan Selandia Baru pada akhir pekan.

Pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk mencegah pemberontakan seperti tahun lalu, ketika pemberontakan itu melawan rasisme dan penentuan nasib sendiri, itulah yang terjadi di lapangan,” ujar pengacara di pengasingan Veronica Koman, dikutip Pacific Media Watch.

Dia juga menyoroti beberapa temuan dari laporan terbaru dari kelompok hak asasi manusia Indonesia yang berbasis di London TAPOL, West Papua Uprising 2019, dan mengatakan rakyat menginginkan kebenaran.

Laporan tersebut mengatakan bahwa lebih dari 40.000 penduduk asli Papua Barat telah mengungsi karena tindakan keras militer. Dan lebih dari 300 orang telah meninggal.

Pemberontakan Papua Barat juga mengungkapkan bahwa sebagian orang diduga dibunuh oleh militer Indonesia, sebagian meninggal karena gizi buruk, dan sebagian lainnya karena sakit di kampung-kampung pengungsi.

Koman mengatakan, jumlah korban yang tercatat dalam laporan itu lebih sedikit dari jumlah sebenarnya.

Krisis Papua Barat (khususnya di wilayah Nduga dan Intan Jaya), sekarang menjadi perhatian utama sejak pendeta ketiga terbunuh, menurut Victor Yeimo, juru bicara internasional untuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah organisasi perlawanan sipil yang memobilisasi dan mengadvokasi Hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri atas kemerdekaan.

Pembicara webinar lainnya adalah Ronny Kareni, seorang musisi dan aktivis Papua Barat, dan seorang pekerja muda pelibatan komunitas yang berbasis di Australia. Webinar #PapuanLivesMatter ini dimoderatori oleh mantan anggota parlemen Hijau Catherine Delahunty dan diskusi dibuka pada hari ulang tahunnya kemarin.

Kasus Veronica Koman: Saat Kebebasan Dipetimatikan

Veronica Koman. (Foto: ACFID/ Indonesia Melbourne)

KAMPANYE INTERNASIONAL

Grup West Papuan Action Auckland menyelenggarakan webinar dengan topik situasi politik saat ini, penolakan terhadap rencana “otonomi khusus” oleh Indonesia, dan kampanye untuk membebaskan Papua Barat di lapangan dan internasional.

Dalam sesi pembukaan, Delahunty menjelaskan bahwa informasi yang dibahas dalam webinar tersebut akan digunakan untuk pendidikan politik Aotearoa Selandia Baru dan politisi lokal yang “sangat lamban” mengangkat isu HAM dan kemerdekaan Papua Barat.

“Sekarang, seperti yang Anda ketahui, situasi di Papua Barat telah menjadi sangat serius selama bertahun-tahun dan terus menjadi masalah besar. Dan pentingnya gerakan solidaritas di seluruh dunia ini tidak bisa dianggap remeh,” ucap Delahunty, dilansir dari Pacific Media Watch.

Victor Yeimo mengatakan, pembunuhan baru-baru ini terhadap seorang katekis Katolik di Intan Jaya telah menambah keresahan bagi penduduk asli Papua Barat.

“Dalam tiga bulan terakhir kami melihat bahwa militer Indonesia telah menembak pendeta kami dan juga seorang katekis Katolik,” imbuhnya.


PENENTANGAN TERHADAP ‘OTONOMI KHUSUS’

Kareni, Koman, dan Yeimo mengatakan, status “otonomi khusus” yang diberlakukan Indonesia bukanlah solusi bagi aspirasi masyarakat adat Papua Barat.

Kebanyakan orang Papua menolak undang-undang Otonomi Khusus dan menginginkan referendum kemerdekaan.

“Saat ini sudah ada 90 organisasi yang ikut atau menandatangani petisi referendum. Webinar, seminar, dan pernyataan pers terus berlanjut dari hari ke hari untuk menolak perpanjangan otonomi khusus di Papua Barat,” ungkap Yeimo.

Koman mengatakan, otonomi khusus merupakan bagian dari praktik penjajahan Indonesia terhadap masyarakat adat Papua Barat.

“Otonomi khusus telah digunakan oleh Indonesia untuk menutupi kolonialisme, dan kolonialisme tetap menjadi senjata. Inilah yang sebenarnya sedang diciptakan Indonesia, perang kelas antara elit Papua Barat melawan akar rumput,” tutur Koman, dinukil dari Pacific Media Watch.

Kareni menuturkan, status otonomi khusus dijadikan kampanye oleh pemerintah Indonesia.

Hal itu selalu dijadikan propaganda pemerintah di forum internasional, dengan mengatakan bahwa masyarakat Papua Barat diberi hak penuh untuk mengatur diri sendiri melalui undang-undang otonomi khusus, sehingga yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah lebih banyak pembangunan, katanya.

“Dalam 10 tahun ‘otonomi khusus’, masyarakat Papua Barat menolaknya dan juga membuat pengumuman besar bahwa itu telah gagal, dan sekarang kita memasuki dua dekade. Dan sekarang (pemerintah Indonesia) ingin memperluasnya lebih jauh.”


DAMPAK BESAR PADA MASYARAKAT

“Ini hanya untuk melanjutkan kepentingan mereka yang lebih besar (atas) investasi asing ekonomi di kawasan, dan itu akan berdampak besar pada martabat, tanah, dan juga lingkungan dan setiap masalah yang kita bicarakan hari ini.”

Meski Koman dan Yeimo adalah orang “paling dicari” oleh pemerintah Indonesia, mereka tetap konsisten aktif dan sangat mempertaruhkan nyawa mereka dalam mengkampanyekan penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua Barat.

Koman menyoroti hasil kerja advokasinya dalam menyebarkan informasi, nyawanya terancam di Indonesia.

Meski menghadapi risiko ini, ia terus mengadvokasi isu tersebut di tingkat internasional.


“Saya memiliki misi pribadi. Kenapa saya fokus menyebarkan informasi tentang Papua Barat karena saya berasal dari sana,” ujarnya, dikutip Pacific Media Watch.

“Saya dulu orang yang sangat nasionalis dan itu karena saya tidak tahu apa-apa tentang Papua Barat. Dan saya percaya bahwa rakyat Indonesia tidak tahu apa yang sedang terjadi, itulah mengapa saya pikir Papua Barat tidak membutuhkan propaganda apa pun.”

“Rakyat hanya butuh kebenaran tentang apa yang terjadi di Papua Barat,” ujarnya menekankan.

Victor Yeimo dan Veronica Koman sama-sama mengatakan bahwa gerakan solidaritas untuk Papua Barat di Indonesia semakin kuat.

“Itu juga terjadi di seluruh dunia,” tutur Kareni.

Panel webinar ini mengajak orang-orang Aotearoa Selandia Baru, orang-orang di Pasifik, dan lainnya di seluruh dunia, untuk bergabung dalam perjuangan solidaritas Papua Barat, Pacific Media Watch melaporkan.

Penerjemah dan editor: Aziza Larasati


Keterangan foto utama: Seorang anak laki-laki membantu membentangkan bendera nasionalis Papua Barat, yang dikenal sebagai Bintang Kejora. (Foto: Francesco Vincenzi/IPS)

Friday, 17 January 2020

Tess Newton Cain: Prediksi Pasifik: 2020

Peta Wilayah Melanesia dalam Pasifik Selatan
Reporter: Elisabeth Giay

Oleh Tess Newton Cain

Sembari memasuki, bukan hanya tahun yang baru, tetapi dekade yang baru, ada banyak hal yang diharapkan di wilayah Kepulauan Pasifik.

Pemilu dan politik dalam negeri

Sejumlah negara di kawasan ini akan menyelenggarakan pemilu sepanjang 2020: Kiribati, Niue, Palau dan Vanuatu. Rasa tidak puas yang tak kunjung hilang di Kiribati, setelah pengalihan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok tahun lalu, mungkin akan membawa dampak buruk pada pemerintah ini. Di Vanuatu, Perdana Menteri Charlot Salwai Tabismasmas yang telah menunjukkan kecakapannya dalam menyelesaikan satu periode parlemen penuh sebagai Perdana Menteri, dapat menggunakan ini sebagai alasan mengapa ia harus tetap memegang jabatan puncak, tetapi itu saja mungkin tidak cukup. Perdana Menteri Niue saat ini, Sir Toke Talagi, mengalami masalah kesehatan yang kronis baru-baru ini, memicu ketidakpastian tentang apakah dia akan kembali mencalonkan diri tahun ini. Sementara itu, desakan agar lebih banyak orang-orang muda mencalonkan diri untuk parlemen di negara itu semakin tinggi.

Di negara-negara lain di kawasan ini, sebagian dari peristiwa yang terjadi di dunia politik pada 2019 akan terus berlanjut tahun ini. Di Kepulauan Marshall, Nitijela (Parlemen) bertemu minggu lalu dan memilih David Kabua sebagai Presiden baru setelah pemilu akhir tahun lalu. Segera setelah Kepulauan Solomon beralih dari Taiwan ke Tiongkok tahun lalu, ada indikasi bahwa Perdana Menteri Sogavare mungkin akan menghadapi mosi tidak percaya. Meski tidak ada mosi yang diajukan pada tahun 2019, masih sangat mungkin hal itu terjadi tahun ini. Di Papua Nugini, tahun ini akan menjadi momen yang genting bagi pemerintah Marape-Stevens. Masa tenggang yang melindungi mereka dari tantangan mosi tidak percaya sudah berakhir pada akhir 2020 dan sudah ada kabar angin tentang kembalinya Peter O’Neill yang digulingkan dari kursi PM di tengah-tengah tahun lalu


Pemilu juga akan dilaksanakan di Selandia Baru, yang akan diawasi dengan ketat mengingat kedekatan negara itu dengan wilayah Kepulauan Pasifik, serta pentingnya kebijakan Pacific Reset pemerintah Ardern-Peters. Jacinda Ardern juga ditetapkan sebagai Pacific Person of the Year 2019 dari publikasi Islands Business.

Ada juga pemilihan tingkat daerah penting yang berlangsung. Di Vanuatu, pemilu Provinsi SANMA yang berlangsung bulan ini akan diamati dengan ketat, untuk melihat apakah itu akan memberikan petunjuk tentang apa yang bisa kita harapkan dalam pemilihan umum nasional pada Maret. Di Bougainville, akan ada pemilihan Presiden dan pemerintah daerah otonom. Pemilihan ini akan sangat dipengaruhi oleh hasil referendum tahun lalu. Namun, saat ini ada perdebatan sengit mengenai amendemen konstitusi Bougainville untuk memungkinkan Presiden ABG saat ini, John Momis, untuk mencalonkan diri untuk satu periode lagi. Jika ini terjadi, pemilu mungkin akan ditunda.

Geopolitik

Dalam beberapa tahun terakhir kita telah menyaksikan meningkatnya kebijakan, program, dan peluang foto bersama, seraya mitra-mitra Pasifik yang lama dan baru berusaha untuk (kembali) mengukuhkan pengaruh mereka di kawasan ini. Hal ini diperkirakan akan berlanjut ke 2020, termasuk melalui kunjungan tingkat tinggi ke wilayah Pasifik. Contohnya, Presiden Emmanuel Macron akan mengunjungi Polinesia Prancis pada April. Kunjungan ini penting mengingat Prancis tidak puas wilayah tersebut telah dimasukkan kembali ke dalam daftar dekolonisasi PBB.

Dampak pengalihan hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dan Kiribati dari Taiwan ke Republik Rakyat Tiongkok akan terus dirasakan selama 2020. Kita telah menyaksikan beberapa perkembangan, dengan kunjungan Presiden Maamau dari Kiribati ke Beijing, di mana ia bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan mendaftar untuk inisiatif Inisiatif Sabuk dan Jalan. Sementara Pemerintah Taiwan telah menyatakan kepastiannya akan hubungan yang berkepanjangan dengan Kepulauan Marshall, Taipei akan mengawasi pergerakan awal Presiden Kabua dengan cermat dan telah mengumumkan jadwal kunjungan tingkat tinggi ke Majuro untuk membantu menjaga hubungan itu tetap berjalan. Taiwan sekarang memiliki empat pendukung di wilayah tersebut (Kepulauan Marshall, Nauru, Palau dan Tuvalu) dan akan terus meningkatkan modal diplomatik dan politiknya untuk menghindari kehilangan sekutunya selama 2020.

Kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri

Persiapan negosiasi antara Pemerintah Bougainville dan PNG akan dimulai setelah hasil referendum tahun lalu, dimana 97,7% dari orang Bougainville yang terdaftar memilih untuk merdeka. Hasil ini harus diratifikasi oleh Parlemen PNG, sesuai ketentuan Perjanjian Damai Bougainville. Pandangan tentang masa depan Bougainville berbeda untuk setiap anggota parlemen PNG, termasuk saran Perdana Menteri Marape tentang ’kemandirian ekonomi’. Selain itu, perjanjian perdamaian itu tidak menentukan batas waktu dan berapa lama proses ini akan berlangsung. Masih ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengelola ekspektasi masyarakat dan menjaga transparansi informasi agar tidak ada masyarakat yang frustrasi.

Di Kaledonia Baru, referendum kemerdekaan kedua dari tiga yang diperbolehkan Prancis akan diadakan pada 6 September. Pada 2018, hasil suaranya jauh lebih tinggi daripada yang diprediksi banyak orang, dimana 43,6% memilih merdeka, lebih dari 30% yang diprediksi awalnya.

Setelah penundaan yang berlarut-larut, orang-orang Chuuk di Federasi Mikronesia juga mengadakan referendum kemerdekaan mereka pada Maret.

Pertanyaan mengenai penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat dan penanganan masalah dugaan pelanggaran HAM oleh Indonesia akan berlanjut pada 2020, terutama selang pertemuan pemimpin-pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Vanuatu. Dalam pertemuan PIF tahun lalu, Vanuatu berhasil melobi agar masalah Papua Barat menjadi lebih dititik beratkan dalam komunike akhir daripada beberapa tahun sebelumnya. Ini termasuk mengirimkan pesan yang kuat dari pemimpin PIF bahwa mereka berharap Pemerintah Indonesia bisa memfasilitasi kunjungan Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, ke wilayah tersebut agar kantornya bisa memberikan laporan kepada PIF saat mereka bertemu tahun ini di Port Vila .

Sementara itu, di wilayah yang didominasi oleh negara-negara yang relatif masih muda, Fiji akan merayakan peringatan 50 tahun kemerdekaannya tahun ini dan Vanuatu yang ke-40.

Regionalisme Pasifik

Kita telah menyaksikan perubahan kepemimpinan di badan puncak di kawasan ini, Komunitas Pasifik (SPC). Dr. Colin Tukuitonga digantikan sebagai Direktur Jenderal oleh Dr. Stuart Minchin akhir tahun lalu. Pertemuan pemimpin-pemimpin PIF yang akan diadakan di Vanuatu pada Agustus, akan menjadi pertemuan terakhir Dame Meg Taylor sebagai Sekretaris Jenderal. Sesuai konvensi, sekarang merupakan giliran Mikronesia untuk mencalonkan seseorang untuk mengambil alih posisi ini. Kandidat favorit adalah Gerald Zackios, Duta Besar Kepulauan Marshall untuk Amerika Serikat saat ini.

Pekerjaan untuk mengembangkan dan menanamkan ‘Blue Pacific’ sebagai narasi pemersatu yang melambangkan keperluan dan aspirasi semua negara anggota akan dilanjutkan. Namun, pekerjaan ini akan dilakukan dalam konteks di mana ada banyak tekanan pada pemerintah nasional, kebijakan dalam maupun luar negeri. Perbedaan dalam pendekatan kebijakan perubahan iklim akan terus menjadi sumber keretakan yang signifikan dalam pertemuan PIF. Vanuatu, tuan rumah PIF 2020, telah menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan itu adalah perubahan iklim. (Development Policy Centre, Australian National University)



Editor: Kristianto Galuwo

Thursday, 26 September 2019

Veronica Koman di Antara Intervensi PBB & Kriminalisasi Pegiat HAM

Oleh: Adi Briantika - Tirto

Status Veronica Koman dipertanyakan PBB. Aparat dinilai salah urus karena mengkriminalisasi pegiat HAM. tirto.id - Pengacara dan aktivis HAM yang banyak mengadvokasi isu-isu Papua, Veronica Koman, kini statusnya resmi tersangka dengan pasal berlapis. Rekeningnya diblokir, dan bahkan paspornya hendak dicabut--konsekuensinya dia bisa diusir dari negara tempat ia sementara bermukim.

Vero jadi tersangka karena dituduh menyebar berita bohong dan konten provokatif terkait penyerangan dan pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus lalu.

Kelak, penyerangan yang dilakukan oleh ormas dan aparat resmi ini memicu demonstrasi besar-besaran di Tanah Papua.

Kasus Vero terus bergulir, dibicarakan banyak orang dan media massa, dan akhirnya ditanggapi oleh Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia atau Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), badan PBB yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia.

Para ahli dalam badan itu mengkritik sikap aparat terhadap Vero. Mereka menilai Indonesia semestinya melindungi hak pembela HAM seperti Vero.

“Kami mendesak [pemerintah Indonesia] untuk segera bertindak melindungi Veronica Koman dari intimidasi dan berbagai tuduhan terhadapnya. Agar ia bisa terus melaporkan secara independen tentang situasi HAM di negara ini," kata mereka di Jenewa, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Benarkah Langkah Polisi Telusuri Rekening Veronica Koman?

Para ahli yang berkomentar di antaranya: Clement Nyaletsossi Voule, David Kaye, Dubravka Šimonović, Meskerem Geset Techane, dan Michel Forst.

Bagi mereka, Vero tengah mengalami pembatasan kebebasan berekspresi, dan itu membahayakan keselamatan para pembela HAM.

Di satu sisi, pada 16 Maret 2017 lalu, polisi sebetulnya berjanji “mengupayakan pengarusutamaan HAM di lingkungan kepolisian.” Ini tertuang dalam Nota Kesepakatan Nomor 003/NKBKH/III/2017 dan nomor B/25/III/2017 antara Polri dengan Komnas HAM. MoU tersebut diteken langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Para ahli di PBB juga meminta pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan konflik di Papua dengan bedil dan kekerasan, tapi lewat dialog yang tulus dengan para pengunjuk rasa, termasuk mereka yang ingin merdeka.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera lantas membalas desakan tersebut dengan mengatakan PBB terlalu ikut campur urusan Indonesia. Dan karenanya merusak kedaulatan negara ini. Karena itu dia memilih tak menghiraukannya.

“Enggak ada intervensi. Hukum di Indonesia mempunyai kedaulatan sendiri,” kata Barung, Rabu (18/9/2019), seperti dikutip dari Kompas. Baca juga: Pemerintah Blokir Internet di Wamena Papua Usai Kericuhan Tapi desakan tersebut sebetulnya bukan intervensi, demikian kesimpulan Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri.

Indonesia, kata Puri kepada reporter Tirto, Jumat (20/9/2019), “terikat untuk memenuhi kewajiban” penegakan HAM karena negara ini meratifikasi dokumen internasional terkait HAM. Sejauh ini Indonesia sudah meratifikasi tujuh instrumen HAM internasional. Salah satunya adalah Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. “Indonesia juga terikat untuk memenuhi rekomendasi dari universal periodic review putaran ketiga pada Mei 2017. Di sana kebebasan berekspresi dan akuntabilitas sektor keamanan--termasuk di dalamnya polisi untuk memenuhi HAM--diatur dan diwajibkan,” tutur Puri.

Bisa saja polisi berkilah kalau mereka sudah melakukan semuanya berdasarkan standar internal, kata Puri. Tapi peraturan itu bisa dianggap inkonsisten dengan peraturan lain yang ada di atasnya.

Apa yang terjadi terhadap Vero, kata Puri, bisa menjadi catatan serius ketika Indonesia melalui Menteri Luar Negeri mencari dukungan untuk masuk pada putaran dewan HAM PBB tahun 2020-2022.

Baca juga: Veronica Koman Sebut Polisi Menyalahgunakan Wewenang soal Kasusnya

Peran Penting Veronica

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay menyatakan peran Vero sangat besar terhadap Papua.

Yang dikerjakan Vero, salah satunya lewat cuitan-cuitannya di Twitter, juga merupakan kritik terhadap kebebasan pers semu di Bumi Cenderawasih. Gobay mengatakan banyak media tidak bisa menyampaikan situasi Papua yang sebetulnya karena akses yang terbatas.

Lewat Vero, kata Gobay, publik jadi tahu apa yang terjadi. “Yang ia sampaikan adalah bagian dari fakta Papua,” kata Gobay kepada reporter Tirto, Senin (23/9/2019).

Hal senada diungkapkan advokat dari Perkumpulan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua, Gustaf Kawer. Kepada reporter Tirto, Senin (23/9/2019), ia memuji Vero sebagai penyambung lidah Papua dengan publik karena perannya yang tidak hanya mengabarkan informasi, tapi juga advokat.

“Saya pikir kita butuh tenaga yang cukup, karena pelanggaran HAM di Papua sampai ke pelosok. Butuh tenaga, termasuk pengacara,” kata Gustaf.

Baca juga: VIDEO: Polisi Gagal Mengatasi Rasisme di Asrama Mahasiswa Papua

Vero juga telah bicara panjang lebar terkait statusnya lewat Facebook, Sabtu 14 September 2019. Dia mengatakan aparat tengah membunuh karakternya sebagai pengacara, juga telah menyalahgunakan wewenang dengan mengkriminalisasinya.
Vero juga mengatakan aparat dan pemerintah tidak kompeten menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua. Dan untuk menutupi itu mereka mencari kambing hitam. Vero merasa sekarang dialah kambing hitam itu.

“Secara terang benderang, kita melihat metode ‘shoot the messenger’ sedang dilakukan aparat untuk kasus ini. Ketika tidak mampu dan tidak mau mengusut pelanggaran/ kejahatan HAM yang ada, maka serang saja si penyampai pesan itu,” katanya .

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika (tirto.id - Hukum)

Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Abdul Aziz

Baca selengkapnya di artikel "Veronica Koman di Antara Intervensi PBB & Kriminalisasi Pegiat HAM", https://tirto.id/eitC

Thursday, 27 October 2016

Universitas Melbourne gelar kuliah umum sikapi West Papua di Pasifik

Jayapura, Jubi – West Papua, Indonesia dan Pasifik menjadi topik diskusi hangat dalam diskusi umum terbuka yang diselenggarakan oleh Universitas Melbourne, Selasa (25/10) di Sidney Myer Asia Centre Melbourne Australia. Diskusi tersebut membahas perkembangan politik di West Papua dan konflik ‘tak terdamaikan’ antara pemerintah Jakarta dan kelompok-kelompok perlawanan di Papua. Perjuangan diplomatik antara pemerintah Indonesia […]

from WordPress http://ift.tt/2faaPR3
via IFTTT