Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label HAM. Show all posts
Showing posts with label HAM. Show all posts

Monday, 27 October 2014

Gen. Mathias Wenda: Pulihkan Dulu Status Kebangsaan Orang Papua, baru Bicara Status Kewarga-Negaraan

Terkait ucapan pegiat hukum di Tanah Papua Hendrik Tomasoa, SH, seperti dimuat dalam BintangPapua.com dan dikutip di Blog ini, "Status Warga Negara 10.000 Orang Papua Dipulihkan", 17 Oktober 2014,Gen. TRWP Mathias Wenda saat dikonfirmasi PMNews menyatakan, "Kalau benar-benar anak Hendrik dia perduli Hak orang, maka dia mulai dulu dengan Hak Kebangsaan, baru dia bicara tentang […]



from WordPress http://ift.tt/1twb0Gd

via IFTTT

Friday, 17 October 2014

10.000 Warga Papua di PNG Tak Miliki Status Warga Negara

Hendrik Tomasoa: Kondisi Mereka Memprihatinkan JAYAPURA – Sekitar 10.000 orang warga asli Papua tinggal di berbagai kampung di Negara Papua New Guinea (PNG) tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless) dengan kondisi kehidupan yang memprihatinkan dan tidak manusiawai. Pada umumnya warga Papua yang berada di negara PNG itu adalah orang-orang korban politik dan konflik Papua, sehingga mereka […]



from WordPress http://ift.tt/1vCnwok

via IFTTT

Wednesday, 8 October 2014

Komnas HAM Sayangkan Penembakan di Sugapa

Kapolda : Anak Buah Saya Tak Bersalah, Dikeroyok dan Dilempar Batu JAYAPURA – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menyayangkan terjadinya aksi penembakan rekoset terhadap warga yang diduga dilakukan anggota Brimob di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin (30/9) sore pukul 16.30 WIT. Plt. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramadey S.H., […]



from WordPress http://ift.tt/1seRblf

via IFTTT

Saturday, 26 July 2014

KNPB Hadir, Karena KNPI Tidak Berbuat Apa-apa

JAYAPURA - Pengamat Hukum Internasional, Sosial dan Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, organisasi pemuda KNPB adalah bagian dari kelompok pergerakan masyarakat sipil yang dimotori oleh orang-orang muda Papua yang bergerak di perkotaan dan tidak di hutan. Sementara yang bergerak di hutan dan memiliki markas merupakan sayap militer OPM. Sejak awal KNPB didirikan yang […]



from WordPress http://ift.tt/1t7wdpi

via IFTTT

Saturday, 25 January 2014

Ketua Komisi HAM PBB : “Saya Khawatir pada Pemerintah (Indonesia) tentang Kekerasan yang Meningkat di Papua”

Jayapura, (14/11)—Dalam kunjungannya ke Indonesia, Navi Pillay, ketua Komisi HAM PBB, meski menyambut investigasi yang sedang berjalan di Papua, tetap menyampaikan rasa khawatirnya terhadap peningkatan eskalasi kekerasan di Papua sepanjang tahun 2011-2012. “Saya juga khawatir pada Pemerintah (Indonesia) tentang kekerasan yang meningkat di Papua tahun ini. Saya menyambut berlangsungnya investigasi terhadap kekerasan pada bulan Mei-Juni […]



from WordPress http://ift.tt/1g8Os8w

via IFTTT

KNPB Desak Pelapor Khusus PBB Ketemu Fileb Karma, cs

Papua - Kantor Tinggi HAM PBB menjadwalkan adanya kunjungan pelapor khusus untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat PBB ke Indonesia. Kegiatan resmi PBB itu akan dipimpin Frank La Rue, dan dijadwalkan pada 15 hingga 26 Januari 2013. Dalam kunjungan 10 hari tersebut Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri berupaya agar Pelapor PBB tidak ke West Papua. Komite […]



from WordPress http://ift.tt/1eY4uNc

via IFTTT

Sunday, 14 July 2013

“Kalau Ada yang Bicara Merdeka, Saya Paling Tak Setuju”

Minggu, 14 Juli 2013 15:47, BintangPapua.com
http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/6656-%E2%80%9Ckalau-ada-yang-bicara-merdeka-saya-paling-tak-setuju%E2%80%9D

Gubernur Saat Melantik 4 Anggota MRP PAW

JAYAPURA - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan,  jika ada yang berbicara tentang merdeka, maka dirinya paling tidak setuju,  karena  akibat dari hal itu menyebabkan rakyat menjadi korban, sementara  rakyat masih tertinggal,  rakyat di gunung-gunung dan pulau-pulau tidak memiliki rumah dan lain sebagainya.   Untuk itu, yang harus dibicarakan adalah berbicara kesejahteraan, karena orang Papua harus dibangun dan terus ditingkatkan kemandirian dan kesejahteraan hidup mereka di segala aspek kehidupan.

“Kami berkomitmen untuk itu, harapan saya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi bagi kita semua. Saya ajak rakyat Papua untuk bersatu untuk kembali membangun Papua, itu lebih penting dari pada kita berjuang dengan tidak bersatu dan tidak damai,” ungkapnya saat  Pelantikan Anggota MRP PAW di Gedung Negara, Jumat, (12/7).

Ditambahkan,  “Saya bilang ke anggota DPR RI bahwa mereka yang berseberangan dengan kita dan yang tinggal di hutan, saya siap berkomunikas dengan mereka. Tapi kalau mereka yang berseberangan dengan berpakaian berdasih, itu yang saya tidak mampu,” sambungnya.
 Sebagaimana diketahui kemarin, sebanyak 4 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di lantik oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP, MH. Keempat anggota MRP tersebut adalah hasil dari pergantiaan antar waktu (MRP) yang meninggal dan yang mengundurkan diri dari jabatannya.
   Mereka  yang dilantik diantaranya, Salomina Yaboisembut, S.Ag mengantikan Agus Olua. Maria Christina Ireeuw menggantikan Hana Hikoyabi. Maria Kambirok menggantikan Maria Magdalena Kaise. Dan Imanuel Geningga, B.Th, menggantikan Pdt. Yosias Gire.

  Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP, MH, mengatakan, kedepannnya MRP akan diberikan kewenangan juga untuk mengatur, mengurus dan menata pelaksanaan kegiatan pembangunan di masyarakat sebagaimana amanat UU No 21 Tahun 2001 yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua.

  “UU Otsus ada yang sudah laksanakan, tapi ada juga yang belum bisa kita laksanakan. Oleh sebab itu sejak saya dan Klemen Tinal dilantik bersama DPRP dan MRP bertemu dengan Presiden SBY untuk rekonstruksi UU No 21 Tahun 2001,” jelasnya.

Wednesday, 26 October 2011

Kontras dan Polda Bahas Papua

Written by Bel/Ant/Papos    
Wednesday, 26 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]- Kontras Pusat dan Polda Papua membahas keamanan dan kekerasan di Papua.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, usai pertemuan tertutup itu mengatakan, pertemuan tersebut intinya mencoba mendiskusikan beberapa hal terkait soal keamanan dan kekerasan di Papua.

"Pada dasarnya kita sampaikan informasi yang kita dapat dari Kontras Papua, sekaligus membagi beberapa hal tekait hak asasi manusia mengenai situasi di Papua itu seperti apa," kata Haris Azhar di Jayapura, Selasa.

Dia menjelaskan, masukan pihaknya adalah penemuan beberapa korban masyarakat sipil baik dalam peristiwa Abepura maupun Timika.

"Dalam pertemuan ini kita saling mengkroscek satu sama lain. Kontras sudah dapat jawaban dari pihak Polda maupun Polresta. selain itu, kita juga mendapat informasi baru dari Kapolda dan Kapolresta.Saya pikir ke depan polisi sudah membuka diri untuk menerima masukan-masukan dari kontras terkait dengan informasi tersebut," ujarnya.

Untuk peristiwa Abepura, kata Haris, pihaknya meminta jaminan akses hukum bagi mereka yang ditangkap dan ditahan di Mapolda Papua terkait kongres Papua III.

Dia mempertanyakan pertanggungjawaban polisi terhadap beberapa orang sipil dan peserta kongres yang menjadi korban kekerasan. Menyinggung soal data jumlah korban yang dimiliki Kontras, Haris mengatakan menurut laporan yang diterima korban ada tiga orang, sementara beberapa nama belum diketahui rimbanya, apakah melarikan diri atau dilarikan.[bel/ant]

Posted via email from SPMNews' Posterous

Tuesday, 25 October 2011

Papua Bukan Ladang Pembantaian

Written by Bela/Thoding/Papos    
Saturday, 22 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia asal Papua Diaz Gwijangge meminta aparat keamanan mengusut tuntas pelaku pembunuhan biadab terhadap Dabiel Knefe (28), Max Sesa dan satu orang lagi belum diketahui identitsanya.

“Saya perlu ingatkan bahwa Papua bukan ladang pembantaian. Sudah cukup banyak nyawa warga melayang sia-sia. Aparat harus mencari dan menemukan pelaku serta motif pembunuhan,” tegas Diaz Gwijangge kepada sejumlah wartawan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis, [20/10].

Mayat keduanya ditemukan Kamis [20/10] pagi di Bukit Heram di belakang kompleks Korem 172 Praja Wira Yakthi Abepura, Papua, sehari setelah pembubaran Kongres Rakyat Papua III oleh aparat gabungan TNI dan Polri.

Selain meminta aparat mengusut dan menemukan pelaku, pihaknya mengingatkan masyarakat mewaspadai kemungkinan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bertindak lebih brutal lagi. “Masyarakat perlu mewaspadahi stigmatisasi separatis atau makar. Jangan sampai elemen-elemen masyarakat yang mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu dicap makar karena ini lagu lama,” tandas Diaz.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari Jayapura, setidaknya ada lima warga sipil yang diamankan di Markas Kepolisian Daerah dengan tuduhan makar dan kepemilikan senjata tajam. Kelima warga sipil tersebut adalah Forkorus Yaboisembut, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Gat Wenda. Kabarnya, semuanya resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur juga diberitakan belum kembali ke asrama mereka. Beberapa yang lain telah pulang setelah sebelumnya ditangkap aparat.“Mereka telah dipulangkan setelah diperiksa di Polda,” kata Uskup Keuskupan Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM ketika ditemui, Kamis (20/10/2011), di Kompleks STFT Fajar Timur, Abepura.

Nyawa

Sementara itu, Ketua Komisis A DPRP, Ruben Magai, S.IP meminta agar manusia tidak dikorban secara terus menerus di Tanah Papua. Oleh karena itu, alat Negara yang bertugas di Papua harus menerjemahkan misi Negara dengan baik.

“Kami berbicara dari sudut pandang manusia, saya tidak berbicara soal Demokratnya, tetapi saya berbicara dari sudut pandang manusia yang sudah hilang nyawa manusia,” kata Ruben kepada wartawan di kantor Gubernur Provinsi Papua, kemarin.

Partai politik kata Ruben tidak ada sangkut pautnya dalam menyikapi situasi politik dan pembangunan. Apalagi adanya penembakan orang. Sebagai wakil rakyat atau sebagai corong rakyat dewan harus menyikapi persoalan dilapangan. itu menjadi tanggung jawab dari aparat keamanan sendiri. ‘’ Jadi jangan sampai pemerintah pusat menilai yang bicara hanya Democrat, tentu democrat berbicara karena menyangkut nyawa manusia,” tandasnya.

Jadi kebijakan Negara tidak dikaitkan dengan penembakan terhadap orang. Untuk itu, dewan mendesak pemerintah mencermati peristiwa ini secara serius. Walaupun demokrasi di Negara sudah bebas, tetapi demokrasi harus diatur supaya ada corong yang dibuka bagi orang untuk berbicara.

“Kami dari partai demokrasi tidak melakukan intervensi, kami hanya minta proses hukum tetap berjalan, tetapi manusia yang menjadi koran secara terus menerus di tanah ini tidak boleh. Stop sudah, kami berhadap pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkag,”tegasnya.[bela/tho]

Posted via email from West Papua Merdeka News

Papua Bukan Ladang Pembantaian

Written by Bela/Thoding/Papos    
Saturday, 22 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia asal Papua Diaz Gwijangge meminta aparat keamanan mengusut tuntas pelaku pembunuhan biadab terhadap Dabiel Knefe (28), Max Sesa dan satu orang lagi belum diketahui identitsanya.

“Saya perlu ingatkan bahwa Papua bukan ladang pembantaian. Sudah cukup banyak nyawa warga melayang sia-sia. Aparat harus mencari dan menemukan pelaku serta motif pembunuhan,” tegas Diaz Gwijangge kepada sejumlah wartawan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis, [20/10].

Mayat keduanya ditemukan Kamis [20/10] pagi di Bukit Heram di belakang kompleks Korem 172 Praja Wira Yakthi Abepura, Papua, sehari setelah pembubaran Kongres Rakyat Papua III oleh aparat gabungan TNI dan Polri.

Selain meminta aparat mengusut dan menemukan pelaku, pihaknya mengingatkan masyarakat mewaspadai kemungkinan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bertindak lebih brutal lagi. “Masyarakat perlu mewaspadahi stigmatisasi separatis atau makar. Jangan sampai elemen-elemen masyarakat yang mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu dicap makar karena ini lagu lama,” tandas Diaz.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari Jayapura, setidaknya ada lima warga sipil yang diamankan di Markas Kepolisian Daerah dengan tuduhan makar dan kepemilikan senjata tajam. Kelima warga sipil tersebut adalah Forkorus Yaboisembut, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Gat Wenda. Kabarnya, semuanya resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur juga diberitakan belum kembali ke asrama mereka. Beberapa yang lain telah pulang setelah sebelumnya ditangkap aparat.“Mereka telah dipulangkan setelah diperiksa di Polda,” kata Uskup Keuskupan Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM ketika ditemui, Kamis (20/10/2011), di Kompleks STFT Fajar Timur, Abepura.

Nyawa

Sementara itu, Ketua Komisis A DPRP, Ruben Magai, S.IP meminta agar manusia tidak dikorban secara terus menerus di Tanah Papua. Oleh karena itu, alat Negara yang bertugas di Papua harus menerjemahkan misi Negara dengan baik.

“Kami berbicara dari sudut pandang manusia, saya tidak berbicara soal Demokratnya, tetapi saya berbicara dari sudut pandang manusia yang sudah hilang nyawa manusia,” kata Ruben kepada wartawan di kantor Gubernur Provinsi Papua, kemarin.

Partai politik kata Ruben tidak ada sangkut pautnya dalam menyikapi situasi politik dan pembangunan. Apalagi adanya penembakan orang. Sebagai wakil rakyat atau sebagai corong rakyat dewan harus menyikapi persoalan dilapangan. itu menjadi tanggung jawab dari aparat keamanan sendiri. ‘’ Jadi jangan sampai pemerintah pusat menilai yang bicara hanya Democrat, tentu democrat berbicara karena menyangkut nyawa manusia,” tandasnya.

Jadi kebijakan Negara tidak dikaitkan dengan penembakan terhadap orang. Untuk itu, dewan mendesak pemerintah mencermati peristiwa ini secara serius. Walaupun demokrasi di Negara sudah bebas, tetapi demokrasi harus diatur supaya ada corong yang dibuka bagi orang untuk berbicara.

“Kami dari partai demokrasi tidak melakukan intervensi, kami hanya minta proses hukum tetap berjalan, tetapi manusia yang menjadi koran secara terus menerus di tanah ini tidak boleh. Stop sudah, kami berhadap pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkag,”tegasnya.[bela/tho]

Posted via email from West Papua Merdeka News

Wednesday, 15 June 2011

Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus HAM di Papua

JAYAPURA-Pemerintah pusat didesak untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua yang penyelesaian hukumnya belum jelas. Menurut Koordinator Umum Bersatu Untuk Keadilan (BUK) Peneas Lokbere, sejumlah kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa Biak  pada 6 Juli 1998, kasus Wamena 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003, Abepura Berdarah 7 Desember 2000, peristiwa Wasior 13 Juni 2001, penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay serta penghilangan sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001, Abepura 16 Maret 2006 dan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. 

“Tanggung jawab negara dimana terhadap para korban peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM terberat di Tanah Papua. Sebenarnya kalau ini tidak ditanggapi kami akan meminta dukungan internasional. Sebab tidak adanya upaya baik dari pemerintah pusat,” terangnya saat menggelar jumpa pers di Kantor Kontras Papua di Padang Bulan, Selasa (14/6). 

 Disamping mendesak pemerintah pusat, BUK juga mengaharapkan agar pemerintah daerah yaitu Pemprov Papua dan DPRP untuk menanyakan langsung mengenai upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut ke pemerintah pusat. 

  “Pemprov Papua, DPRP, Komnas HAM Papua dan MRP perlu mengambil langkah nyata untuk mendorong kasus Wasior dan Wamena ke Pengadilan HAM. Selain itu mengevaluasi kejahatan negara di tanah Papua serta membentuk pengadilan HAM di Tanah Papua. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian, maka kasus-kasus ini akan kamu ajukan dan persoalkan ke dunia internasional,” tegasnya. (fan/nat)

Posted via email from West Papua Merdeka News

Friday, 10 June 2011

Ada Rekayasa dan Konspirasi Dibalik Menghilangnya Speedboat dengan 17 Penumpang di Perairan Mamberamo Raya 2 Tahun Silam (Bag. 4/Habis)

DECKY IMBIRI Cs DIDUGA PENYANDERA 17 PENUMPANG SPEEDBOAT

Misteri hilangnya 17 penumpang speedboat 3 Maret 2009 yang di duga di sandera, pembunuhan Pdt. Zeth Krioman saat mengantar logistik Pemilukada ke Barapase 8 April 2009, dan peristiwa pendudukan dan pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Terbang Kapeso selama sebulan, 3 Mei 2009 – 4 Juni 2009 di duga sebagai satu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan, dimana pelaku serta tujuannya sama. Benarkah ada aroma konspirasi didalamnya, dan bukan murni inisiatif kelompok TPN – OPM ?

Oleh : Walhamri Wahid

Lelaki berperawakan sedang itu duduk menggelosor di lantai, celana loreng dengan baju kaos putih agak kumal membalut tubuhnya yang sedikit berisi, rambutnya rapi dengan potongan pendek, wajahnya terlihat sehat, kejujuran terpancar dari tatapan matanya yang tenang dan polos, kata demi kata meluncur mulus dari mulutnya menjawab semua pertanyaan wartawan tanpa harus berpikir dulu, karena ia mengaku berada dan menjadi bagian dari peristiwa yang tengah ia ungkapkan itu. Tidak ada nama, tidak ada foto atau gambar, hanya ada rekaman suara, itulah komitmen awal yang dibangun antara Bintang Papua dengan Sang Informan, setelah yakin ada jaminan untuk hal itu barulah akhirnya ia mau bercerita mengungkapkan apa saja yang ia ketahui.

“sekitar akhir February 2009 saya berada di Kasonaweja, pada suatu malam saat duduk nongkrong bersama teman – teman di suatu tempat, Decky Imbiri datang dan menghampiri kami dan mengatakan bahwa ia baru saja datang dari Serui bersama 6 (enam) rekan lainnya”, kata informan Bintang Papua memulai ceritanya siang itu, Kamis, 5 Mei 2011 di sebuah rumah di kawasan Waena Kota Jayapura.

Menurutnya Decky Imbiri menjabat sebagai Ka. Staff Ops TPN-OPM Kodam Jaya Wilayah Mamta, ia sendiri dalam kelompok TPN – OPM membawahi 9 (sembilan) anak buah dengan jabatan sebagai Komandan Regu.

“dimana Sekwan (Eduard Sasarawani-Red)”, tanya Decky Imbiri ketika itu yang dijawab tidak tahu oleh informan ini, lalu kemudian Decky Imbiri kembali bertanya, “dimana Pak Kabag Umum (Ishak Petrus Muabuay-Red) sebelum informan Bintang Papua ini menjawab, salah seorang rekannya menyela, “Ada di Serui”.

Sampai di situ, Decky Imbiri mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak informan dan beberapa rekannya yang ada di situ untuk ke Kampung Namunaweja esok hari sementara Decky Imbiri bersama 6 orang yang bersamanya dari Serui malam itu juga berangkat ke Namunaweja setelah mendapat bantuan bensin 1 drum dari pemuda Kasonaweja malam itu.

Keesokan harinya ia bersama sekitar 50 orang pemuda bergerak ke Kampung Namunaweja dan melakukan pertemuan dengan Decky Imbiri pada sebuah gereja, di dalam pertemuan itulah baru diketahui bahwa 6 orang yang bersama Decky Imbiri adalah 3 (tiga) orang utusan dari Fernando Warobay dan 3 (tiga) orang utusan dari Erick Manitori.

“dalam pertemuan itu Decky menyampaikan kami akan membuat kegiatan yang terfokus di Kapeso, dan saya ingat itu hari Kamis, keesokan harinya Jumat rombongan Decky Imbiri bertolak ke Kapeso, dan setelah bermalam semalam di Kapeso, hari Minggu rombongan Decky Imbiri melanjutkan perjalanan ke Teba – Warembori dan kembali bermalam, Selasa 3 Maret 2009 Decky Imbiri dan 6 orang yang bersamanya bergerak menuju Serui”, kata informan tersebut dengan mimik serius. Dan pada hari dan tanggal yang sama pula 17 penumpang speedboat yang di tumpangi Ishaak Petrus Muabuay di khabarkan hilang hingga kini.

Masih menurut informan Bintang Papua, bahwa setelah melakukan penyanderaan terhadap 17 penumpang speedboat rombongan Ishak Petrus Muabuay, Decky Imbiri dengan menggunakan speedboat yang telah dipersiapkan yang dibawa dari Nabire langsung kembali lagi ke Serui dan selanjutnya menuju ke Jayapura untuk bertemu dengan Panglima Besar TPN – OPM Kodam Jaya Wilayah Mamta (Richard Hans Yoweni) dengan sebelumnya menghanyutkan speedboat tersebut di daerah sekitar Demta dan Depapre Kabupaten Jayapura, yang kemungkinan speedboat inilah yang ditemukan dan dianggap sebagai speedboat yang di tumpangi 17 penumpang rombongan Ishak Petrus Muabuay.

Sedangkan para sandera, masih menurut informan, sepeninggal Decky ke Jayapura para sandera di tangani langsung dan di bawa oleh 6 orang yang bersama – sama Decky Imbiri yang dikenali sebagai utusan dari Fernando Warobay dan Erick Manitori itu.

“info yang saya dengar Panglima Besar TPN – OPM Richard Hans Yoweni tidak menyetujui rencana yang di rancang oleh Decki Imbiri sehingga ia kembali ke Serui dengan kapal putih kemudian di jemput dengan perahu motor tempel kepala hitam langsung menuju ke Kapeso”, ujarnya.

Sementara itu di hari yang sama juga, terjadi pendropan personel pemuda yang di rekrut dari kampung Trimuris, Trimuris II, Baudi, Kasonaweja, Murumere, Marinapalen, Mataweja, Kosata, Biarameso, Bagusa, warembori dan manaunaweja, yang dijemput dan di drop oleh salah seorang personel berinisial SK yang semuanya di kumpulkan di Kampung Soaseso.

“pendropan dari daerah Yapen Waropen dilakukan oleh Fernando Worabay sampai ke Tanjung Durfile dan dari sana ke Kapeso oleh SK”, katanya menambahkan bahwa ia berada bersama – sama dengan rombongan yang di drop ke Kapeso itu.

Informan Bintang Papua tersebut juga menjelaskan bahwa sebenarnya kegiatan pendudukan Lapangan Terbang Kapeso serta pengibaran bintang kejora selama sebulan itu tidak di setujui oleh Richard Hans Yoweni, karena ia menuturkan bahwa sesampainya di Kapeso, ada 9 orang yang di utus oleh Decky Imbiri untuk menjemput dua petinggi TPN – OPM yakni Richard Hans Yoweni dan Alex Makabori di Kampung Subu, namun selama seminggu 9 orang tersebut menanti kedatangan kedua petinggi TPN – OPM tersebut tidak muncul – muncul akhirnya seorang utusan Decki Imbiri mendatangi mereka dan di suruh kembali ke Kapeso.

Sesampainya 9 orang ini di Kapeso kebetulan ada pesawat terbang yang datang, dan kembali Decky Imbiri mengirim utusan 2 orang ke Jayapura untuk menemui dua petinggi TPN – OPM, setelah menunggu 1 minggu, kedua utusan tersebut kembali dan mengabarkan bahwa kedua petinggi tersebut tidak mau mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu juga Decky Imbiri langsung mengambil alih pimpinan di Kapeso bersama Erik Manatori dan Cosmos Makabori, dan tepatnya Minggu, 3 Mei 2009 pukul 06.00 WIT berkibarlah “bintang kejora” di Lapter Kapeso dan di mulailah drama pendudukan Lapter Kapeso selama sebulan lebih.

Keterlibatan Decki Imbiri sebagai “dalang” pendudukan Lapter Kapeso 3 Mei 2009 lalu itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjenpol FX Bagus Ekodanto dan Juru Bicara Polri Irjenpol Abubakar Nataprawira ketika itu, dimana keduanya menegaskan bahwa Decki Imbiri adalah eks anggota TNI dari Batalyon 751 BS Sentani yang telah desersi berpangkat Prajurit Satu (Pratu), namun ketika itu kedua petinggi Polri tersebut tidak menyimpulkan keterkaitan antara kasus Lapter Kapeso dengan beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya termasuk dugaan penyanderaan 17 penumpang speedboat Ishaak Petrus Muabuay apalagi kasus pembunuhan Pdt. Zeth Krioman.

Namun pengakuan salah seorang keluarga korban yang bertandang ke Redaksi Bintang Papua di Kotaraja Selasa (7/6) setelah membaca pemberitaan koran ini, bahwasanya pasca penyergapan oleh Brimob dan Tim Densus 88 di Kapeso, Polda Papua memanggil beberapa keluarga korban untuk mengenali beberapa temuan barang – barang pribadi yang di duga milik korban penyanderaan, diantaranya ada celana dalam, BH dan beberapa barang lainnya yang ditemukan di sekitar lokasi Lapter Kapeso, dan saat itu beberapa keluarga korban mengenali bahwa itu adalah barang – barang pribadi korban.

Penuturan informan Bintang Papua dan temuan Polda Papua atas sejumlah barang – barang pribadi di area sekitar Lapter Kapeso memperkuat pengakuan Niko Aronggear seperti yang tertuang dalam laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri yang telah di muat dalam tulisan ini edisi pertama.

Dimana Niko Aronggear menjelaskan bahwa saat terjadi peristiwa Kapeso Berdarah dimana kelompok Decki Imbiri melakukan penyanderaan Bandara Kapeso dan pengibaran Bintang Kejora selama hampir sebulan lebih, saat terjadi penyerbuan oleh pasukan Brimob, dirinya berada di bawah tiang bendera bersama seorang pendeta berinisial DM, yang mana menurut pengakuannya saat penyerbuan pasukan Brimob itu para sandera ada bersama kelompok Decki Imbiri di wilayah Kapeso, setelah ada penyerbuan maka para sandera dengan tangan terikat di belakang di bawa keluar dari Kapeso dengan berpindah – pindah tempat sampai berada di Markas TPN PB – OPM Wilayah Yapen Waropen – Mamberamo.

Sanggahan keterlibatan kelompok TPN – OPM dalam kasus dugaan penyanderaan 17 penumpang speedboat seperti yang di kemukakan oleh beberapa pihak salah satunya Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib bisa jadi benar, karena ada upaya “dalang” dari keseluruhan peristiwa ini, Decki Imbiri untuk “mengajak” kedua petinggi TPN-OPM masuk ke dalam skenario yang sudah ia rancang entah atas inisiatif sendiri atau pesanan kelompok lain, tapi nampaknya semua rancangan Decki Imbiri tidak di setujui oleh kedua petinggi TPN – OPM Richard Hans Yoweni dan Alex Makabori.

“saya tahu bagaimana Panglima Yoweni punya perjuangan, dia tidak akan pernah mau menodai dengan tindakan – tindakan seperti itu, main uang, sandera, dan sebagainya, karena saya tahu pasti itu bukan rancangannya, dan TPN – OPM tidak terlibat jauh ke dalam peristiwa itu, namun bisa jadi inisiatif Decki Imbiri Cs sendiri atau ada kepentingan lain yang menggerakkannya, ini yang harus di ungkap oleh polisi, supaya tidak asal main tuduh dan mengkambing hitamkan TPN-OPM terus”, komentar salah seorang informan Bintang Papua yang mengaku dekat dan mengenal sosok Richard Hans Yoweni maupun Alex Makabori dengan baik.

Terkait dua tahun lamanya para sandera masih bertahan di dalam hutan atau dimanapun berada, bukanlah hal yang mustahil, mengingat pengakuan beberapa keluarga korban bahwa dalam speedboat tersebut terdapat miliaran uang, belum lagi informasi yang berhasil di peroleh TPF Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri bahwa ada kegiatan supply bahan makanan (BAMA) maupun obat – obatan dari Serui ke tempat yang belum terlacak, bisa menjadi dasar mengapa sandera maupun pelaku masih bertahan.

Dan bila dikaitkan dengan sepucuk surat bertanggal 18 Januari 2011 yang di kirimkan oleh Leonard Sayori yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta, dan surat dengan nomor : 01/VIII-F/MIL/SM/pang-Dgv.II.PNP/2010 tertanggal 10 November 2010 yang ditujukan langsung ke Presiden RI di Jakarta dari Thadius Jhoni Kimema Jopari Magaiyogi yang mengklaim dirinya sebagai Panglima TPN PB Devisi II Makodam Pemka IV Paniai merangkap Anggota Dewan Revolusioner Papua Barat Melanesia Nation yang kedua surat tersebut isinya terkait hasil Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya, kuat dugaan serangkaian peristiwa yang terjadi di Mamberamo Raya sarat konspirasi serta rekayasa dan bukan murni “kerjaan” kelompok TPN-OPM. Tugas polisi dan pemerintah untuk mengungkap itu semua. (Selesai)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Wednesday, 8 June 2011

Ada Rekayasa dan Konspirasi Dibalik Menghilangnya Speedboat dengan 17 Penumpang di Perairan Mamberamo Raya 2 Tahun Silam (Bag. 1)

TENGGELAM ATAU DISANDERA TPN – OPM ?

Dua tahun lalu, 3 Mei 2009 sebuah speedboat yang di tumpangi Kabag Umum Kabupaten Mamberamo Raya Isak Petrus Muabuay dengan 16 penumpang lainnya dinyatakan hilang di perairan Mamberamo Raya, namun hingga kini bangkai maupun barang – barang pribadi ke-17 penumpang tidak pernah ditemukan, kecuali sebuah speedboat kosong yang konon ditumpangi mereka ditemukan terdampar di pesisir perairan Hamadi. Ada upaya pembiaran dan aroma konspirasi yang melibatkan sejumlah “orang penting” di Mamberamo Raya dengan melibatkan kelompok TPN-OPM. Oleh : Walhamri Wahid Perempuan tua itu kini seperti orang senewen, siang dan malam selama dua tahun terakhir ini hati dan pikirannya tidak pernah lepas dari sosok sang anak tercinta, Natalia Rumbiak salah satu pencari kerja yang berada satu speedboat dengan Kabag Umum Kabupaten Mamberamo Raya Isak Petrus Muabuay dan 15 penumpang lainnya yang hingga kini tidak jelas rimbanya. Setelah hampir dua tahun lebih coba di sembunyikan, dan dianggap sebagai kecelakaan murni akibat alam yang tidak bersahabat saat itu, kini secara perlahan peristiwa yang menimpa 17 penumpang speedboat yang bergerak dari Serui menuju ke Kasonaweja dan dikhabarkan menghilang di perairan sekitar Kampung Bonoi – Poiwai daerah perbatasan antara Kabupaten Yapen dan Mamberamo mulai terkuak secara perlahan dan memberi satu harapan baru bagi para keluarga bahwa masih ada yang hidup dari ke-17 penumpang itu, dan di duga kuat mereka sebenarnya bukan hilang karena tenggelam di gulung ombak, namun mereka di sandera oleh kelompok TPN – OPM yang beroperasi di kawasan tersebut. Dugaan masih hidupnya para penumpang dan diyakini mereka saat ini tengah di sandera oleh TPN-OPM berawal dari sepucuk surat bertanggal 18 Januari 2011 yang di kirimkan oleh Leonard Sayori yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta Surat Leonard Sayori itu di perkuat dengan surat bernomor : 01/VIII-F/MIL/SM/pang-Dgv.II.PNP/2010 tertanggal 10 November 2010 yang ditujukan langsung ke Presiden RI di Jakarta dari Thadius Jhoni Kimema Jopari Magaiyogi yang mengklaim dirinya sebagai Panglima TPN PB Devisi II Makodam Pemka IV Paniai merangkap Anggota Dewan Revolusioner Papua Barat Melanesia Nation. Kedua surat tersebut juga sampai ke tangan Direktur Kepwaspadaan Nasional (Dirwasnas) Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri di Jakarta yang di tindak lanjuti dengan membentuk sebuah Tim Pencari Fakta (TPF) yang mencoba melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. TPF bentukan Dirwasnas tersebut akhirnya melakukan sejumlah kontak dengan kelompok TPN – OPM dengan perantaraan beberapa pihak termasuk salah satunya di fasilitasi oleh Leonard Sayori, dimana via telepon Kamis, 17 February 2011 sekitar pukul 11.30 WIB saat masih di Jakarta Leonard mencoba menghubungi Nikanor Aronggear yang diklaim menjabat sebagai Panglima TPN - OPM Wilayah Yapen Waropen – Mamberamo yang kebetulan sedang berada di Kota Jayapura. Dalam pembicaraan telepon tersebutlah, Nikanor Aronggear mengungkapkan tentang peristiwa penyanderaan 17 penumpang speedboat yang menurutnya hingga kini masih hidup dan akan dilepaskan bila permintaan mereka yang merupakan janji salah satu pasangan calon Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya yang kini telah ditetapkan sebagai Bupati Mamberamo Raya periode 2010 – 2015 memberikan sejumlah uang kepada mereka ditepati. Berawal dari kontak via telepon Jakarta – Jayapura itulah akhirnya Dirwasnas menugaskan salah seorang staff-nya bertolak ke Jayapura untuk bertemu dengan Nikanor Aronggear guna meminta keterangan lebih lengkap. Dan dua hari kemudian, 19 February 2011 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Tanjung Marine Hamadi – Kota Jayapura Niko Aronggear membeberkan rentetan sejumlah peristiwa yang terjadi selama ini di Kabupaten Mamberamo Raya salah satunya peristiwa penyanderaan 17 penumpang speedboat tersebut. Dalam laporan tertulis TPF bentukan Dirwasnas yang diterima oleh Bintang Papua terungkap bahwa Niko Aronggear mengaku di panggil khusus oleh Leonard Sayori ke Jayapura untuk memberikan kesaksian. “pertama, saya dan anak buah di suruh menyandera speedboat Ishak Petrus Muabuay yang datang dari Serui menuju Kasonaweja karena dia adalah Kabag Umum Pemkab Mamberamo Raya yang mengetahui penggunaan keuangan Pemkab Mamberamo selama ini, saya sandera mereka ada 9 orang, perempuan dan laki – laki, ada nama Pak Fredy, Selina, Ibu Manado (kemungkinan yang dimaksud dengan Ibu Manado adalah salah seorang pencari kerja yang ikut dalam rombongan bernama Imroatul Khasanah - Red) dan saya sudah bunuh 7 (tujuh) orang jadi sekarang tinggal 2 (dua) orang yaitu Pak Fredy sekarang ada di tempat Ona Patiasina dan Ibu Manado di tempat Jesya Murib, mereka hanya menunggu perintah dari saya untuk bunuh binatang dua ini” kata Niko Aronggear langsung kepada staff khusus TPF Dirwasnas ketika itu. Untuk meyakinkan Staff Khusus Dirwasnas di tengah – tengah perbincangan di Pantai Marine Hamadi 4 bulan lalu itu, Niko Aronggear meminta dibelikan pulsa dan menelpon seseorang. “ini perintah dari Komandan, dan bilang kepada isteri saya untuk kasih makan itu binatang Fredy dan coba lihat dan bilang kepada anak buah, kalau minum mabuk, tidak boleh memperkosa itu perempuan, kasihan dia biarkan saja”, ujar Niko di telepon memberikan instruksi kepada seseorang di ujung telepon, dimana seperti pengakuan Staff Khusus Dirwasnas saat itu Niko Aronggear datang di temani 5 orang anak buahnya dan di dampingi Ajudannya yang dikenali bernama Tanasirem. Masih dalam pertemuan itu, Niko Aronggear mengaku bahwa speedboat yang di tumpangi Ishak Petrus Muabuay dan 16 penumpang lainnya di tenggelamkan di derah Danau Rawa Kangkung hutan di wilayah Mamberamo. Niko Aronggear juga menjelakan bahwa saat terjadi peristiwa Kapeso Berdarah dimana kelompok TPN – OPM melakukan penyanderaan Bandara Kapeso dan pengibaran Bintang Kejora selama hampir sebulan lebih, saat terjadi penyerbuan oleh pasukan Brimob, dirinya berada di bawah tiang bendera bersama seorang pendeta berinisial DM, yang mana menurut pengakuannya saat penyerbuan pasukan Brimob itu para sandera ada bersama kelompok TPN-OPM di wilayah Kapeso, setelah ada penyerbuan maka para sandera dengan tangan terikat di belakang di bawa keluar dari Kapeso dengan berpindah – pindah tempat sampai berada di Markas TPN PB – OPM Wilayah Yapen Waropen – Mamberamo. Masih dalam laporan tertulis TPF Dirwasnas yang diperoleh salinannya oleh Redaksi Bintang Papua, Niko Aronggear mengatakan bahwa Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (Demianus Kyeu Kyeu, SH) harus bayar Rp. 5 Milyard kepadanya karena aksi penyanderaan tersebut serta beberapa peristiwa lainnya menjelang Pemilukada di Mamberamo Raya merupakan instruksi dari yang bersangkutan. Namun tudingan dan isi kedua surat tersebut di bantah keras oleh Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Demianus Kyeu Kyeu, SH kepada Bintang Papua via ponsel Perwira Penghubung (Pabung) Kodim Mamberamo Raya Kamis, 5 Mei 2011, Bupati menjelaskan bahwa surat dan sejumlah isu yang di hembuskan oleh beberapa pihak merupakan ekses dari sisa – sisa pelaksanaan Pemilukada yang telah selesai, dan itu merupakan upaya – upaya dari lawan politiknya yang belum bisa menerima kekalahan. “Itu kejahatan kemanusiaan bila saya terlibat dengan peristiwa penyanderaan 17 penumpang speedboat, dan bila ada yang bisa membuktikan bahwa benar – benar ke- 17 penumpang itu masih hidup, Pemda pasti akan melakukan upaya penyelamatan, ini merupakan tindakan penyerangan terhadap wibawa pemerintahan, saya memang ada di minta ketemu dengan beberapa orang yang mengaku utusan maupun staff dari Kesbangpol Kemendagri, tapi kalau memang mereka datang dengan tujuan tugas resmi, kenapa tidak menggunakan jalur resmi, menyurat resmi, saya melihat ada kepentingan lain di balik isu ini semuanya”, tegas Demianus di ujung telepon. Ketika ingin di konfirmasi lebih lanjut terkait beberapa hal, Bupati menjanjikan kepada Bintang Papua dalam waktu 2 – 3 har ke depan dirinya atau orang kepercayaannya akan turun ke Jayapura menemui wartawan untuk menjelaskan dan meluruskan tudingan itu semua. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi tambahan dari Bupati ataupun orang kepercayaannya seperti yang dijanjikan, bahkan ketika Bintang Papua mencoba mengkonfirmasi beberapa kali lewat dua nomor handphone Bupati, hingga berita ini dinaikkan tidak bisa dihubungi. Dan Minggu (5/6) kemarin, lewat Ajudannya Bintang Papua mencoba meminta tolong untuk dijembatani melakukan konfirmasi tambahan kepada Bupati, namun kurang mendapat respon dari Ajudan yang balik menanyakan wartawan memperoleh nomor teleponnya dari mana, dan ia hanya menjalankan tugas bahwa setiap orang yang mau berurusan dengan Bupati harus di ketahui identitasnya. Terkait peristiwa penyanderaan ini, Kapolda Papua Irjenpol Bekto Soeprapto melalui Kabidhumas Kombespol Wachyono menjelaskan bahwa untuk membentuk Tim Khusus guna menelusuri kembali kebenaran informasi penyanderaan itu dan keberadaan para sandera kini pihaknya tidak bisa bertindak gegabah dan serta merta, namun harus menunggu surat resmi dan pemberitahuan dari Kemendagri bila benar hal tersebut sudah di laporkan ke Kemendagri. Direktur Kewaspadaan Nasional (Dirwasnas) Dirjen Kesbangpol Kemendagri di Jakarta, Widyanto P, SH, M.Si menjawab pertanyaan Bintang Papua via SMS menjelaskan selama ini pihaknya masih mencoba melakukan upaya – upaya persuasif untuk menyelesaikan masalah ini, dan pihaknya sudah beberapa kali mencoba ingin bertemu dengan Bupati Mamberamo Raya secara langsung maupun melalui perantara Staff Khusus yang ditugaskan ke Jayapura tapi tidak diterima. “berdasarkan pengakuan tersangka, keterangan beberapa pihak, dan hasil penyelidikan kami selama ini”, jawabnya singkat via SMS ketika ditanya apa bukti dan alasan mendasar baginya yang merasa yakin para korban benar – benar di sandera dan bukan hilang tenggelam di gulung ganasnya ombak. Menindak lanjuti statement Kabidhumas Polda Papua dalam pemberitaan Harian Bintang Papua edisi Jumat, 3 Juni 2011 lalu dalam berita dengan judul “2 Tahun Kecelakaan Speedboat di Mamberamo Masih Misterius”, dimana Kabidhumas menjelaskan bahwa apabila keluarga korban mengirim surat kepada Mendagri bukan kewenangan polisi, kecuali bila ada surat tembusan dari Kemendagri kepada kepolisian barulah pihaknya menindaklanjuti upaya pencarian korban ditanggapi secara tertulis oleh Staff Khusus Dirwasnas yang juga sebagai Ketua Tim Pencari Fakta bentukan Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri, Eny Tan. Menurutnya Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri mengetahui adanya kecelakaan speedboat di Mamberamo berdasarkan 3 (tiga) surat yang diberkan oleh utusan masyarakat pada tanggal 17 February 2011 di Jakarta yakni surat Leonard Sayori ke Mahkamah Konstitusi, sebuah surat yang ditujukan kepada Tuan – Tuan Panglima OPM Wilayah Mamberamo yang di atasnya bertanggal 4 September 2010 (tanggal surat tulis tangan, sedangkan isi surat diketik komputer-Red) yang di bagian akhir surat tertera Mengetahui Bupati Mamberamo Raya lengkap dengan tanda tangan dan stempel Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dan surat Panglima TPN – OPM PB Divisi II Makodam Pemka IV Paniai yang ditanda tangani oleh Thadius Magaiyogi. Berdasarkan surat – surat dimaksud Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri melakukan penyelidikan dan melakukan upaya persuasif baik terhadap Bupati Mamberamo Raya maupun terhadap TPN – OPM namun hingga kini belum membuahkan hasil untuk upaya pembebasan para sandera dimaksud. “sangat disayangkan bila Polda Papua bilang tidak mengetahui dugaan peristiwa penyanderaan ini dan masih menunggu surat tembusan dari Kemendagri, karena masalah ini terjadi merupakan satu rangkaian dengan beberapa masalah yang muncul menjelang Pemilukada di Mamberamo Raya dan rencana audit KPK terhadap penggunaan APBD 2008/2009 Mamberamo Raya yang tidak jelas, dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Penjabat Bupati ketika itu baik oleh BPK/BPKP maupun Polda Papua”, kata Eny Tan dalam surat tertulisnya yang di terima Redaksi Bintang Papua Sabtu kemarin. Dan menurutnya seyogyanya Polda Papua sudah lebih awal mengetahui dan melakukan pencarian maupun penyelidikan terhadap saksi – saksi dan beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku antara lain : Jhon Tanaty yang kini telah mendekam di LP Serui dengan dakwaan pembunuhan terhadap Pdt. Krioman (Ketua Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya) yang di duga adalah saksi kunci orang – orang yang terlibat dalam peristiwa penyanderaan speedboat dimaksud. .(bersambung) Daftar 17 Penumpang Speedboat yang Hilang di Perairan Mamberamo 2 Tahun Lalu 1). Ishak Petrus Muabuay, 2). Brigpol Ayub Karubaba, 3). Rahmania, 4). Ferdiyanto Sunur, 5). Atika Saraswati, 6). Yuliana Muay, 7). Gerson Wanggai, 8). Maikel Kawari, 9). Lambert Wanggai, 10). Tonny Fonataba, 11). Jack Karubaba, 12). Guntur Tarobi, 13). Waryono Waromi, 14). Dhopi Reba, 15). Natalia Rumbiak, 16). Ema Samori, 17). Imroatul Khasanah

Posted via email from SPMNews' Posterous

Thursday, 25 November 2010

15 Aktifis Papua Akan Minta Perlindungan ke PBB

Merasa Terancam Akibat Sering Mendapat Teror

Selpius BobiiJayapura—Masih membekas dalam benak kita, peristiwa sembilan tahun yang lalu, saat salah satu aktifis Papua, Alm.Theys Eluay ditemukan meninggal setelah dinyatakan hilang satu hari sebelumnya.

Kiranya peristiwa itu, sulit terlupakan dan menjadi bayang-bayang yang akan terus menghantui para aktifis Papua, yang tidak berhenti menyuarakan keadilan dan kebenaran di Tanah Papua.

Bahkan belum lama ini, kembali mencuat di permukaan adanya dokument intelkam yang bocor, dan menjadi topik hangat karena telah menyebar melalui dunia maya,  dimana dari puluhan  lembar dokumant tersebut salah satunya mengisi,  15 nama tokoh aktifis Papua yang menjadi target sasaran operasi intelkam/Kopassus.

Sejak saat itu, satu demi satu para Aktifis mulai mene­rima terror dan intimidasi lainnya. Pernyataan itu seperti diungkapkan Selpius Bobii, salah satu Aktifis Papua yang juga merupakan satu dari tokoh aktifis dari golongan pemuda yang menjadi incaran.

Karena itu, dirinya beserta 15 Aktifis Pa­pua yang menjadi target sasaran akan segera meminta perlindungan kepada Komisi HAM PBB dan Pengiat HAM Internasional.

“ Kami beserta orang tua lainnya, akan segera meminta perlindungan pada Komnas Ham Internasional, juga PBB untuk dapat melindungi 15 tokoh Aktifis Papua yang kini menjadi sasaran target operasi,” ungkapnya.

Ketika disingung mengenai perlindungan aparat keamanan di Indonesia (TNI/Polri) selaku penegak hukum di tanah Air, Selpius justru menyangsikan.

Ia mengatakan, meminta perlindungan kepada kedua aparat keamanan tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia, karena menurutnya, aparat kepolisian maupun TNI/AD tidak mungkin dapat memberikan perlindu­ngan kepada 15 tokoh aktifis Papua, karena selama kasus pembunuhan tokoh utama Aktifis Papua sembilan tahun yang lalu justru adalah aparat dari TNI/AD ( kopa­s­sus  sebagaimana yang sidah disidangkan)

Selpius dan juga ke 14 tokoh aktifis lainnya merasa diri bukan teroris yang harus diintimidasi, diincar dan dibunuh. Karena apa yang diperjuangkannya hanya lah meminta keadilan dan kebenaran di atas tanah Papua.

Dan selama ini perjuangan mereka pun dengan jalan yang damai.

“ Kami inikan bukan teroris, kenapa menjadi incaran untuk dibunuh.

Apa yang kami lakukan hanya memperjaungkan keadilan dan kebenaran, dan semua itu kami lakukan dengan jalan yang damai,” lanjutnya.

Untuk diketahui, ke 15 aktivias yang mengaku menjadi target operasi, salah satunya adalah,Sokretes Sofian Nyoman,  Dr Beny Giay, Forkorus Yaboisembut, Agus Aulua dan terdapat dua tokoh pemuda lainnya selain Selpius Bobii, yaitu Markus Haluq, dan Bukthar Tabuni. (as/don)

Rabu, 24 November 2010 16:00

Posted via email from SPMNews' Posterous

Tuesday, 16 November 2010

Forkorus Mengaku Dilacak Intelejen

Forkorus Yaboisembut S.PdSENTANI—Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd mengaku selama ini dirinya sering dilacak oleh intelejen dari semua kegiatan-kegiatannya, terutama sekali donatur yang membiaya perjalanannya bersama beberapa rekan-rekannya beberapa waktu lalu ke Negara Adidaya Amerika Serikut untuk menghadiri Undangan Parlemen Amerika guna mendengar pendapat terkait berbagai pelanggaran HAM di Papua.

“Saya sudah mendapat informasi bahwa intelejen Indonesia saat ini sedang berupaya untuk melacak donator yang membiayai diri saya bersama beberapa rekan-rekan beberapa waktu lalu saat kita ke Amerika,” ujarnya.

Namun dari upaya itu Forkorus menegaskan bahwa hal ini merupakan cara-cara era tahun 1969 dimana Indonesia menggunakan strategi ini untuk melumpuhkan semua pergerakan perjuangan Oarang Papua untuk menuntut hak-haknya termasuk hak Politik bangsa Papua.

Bagi Forkorus dari manapun donatur yang memberikan dukungan financyal termasuk semua kegiatan-kegiatan DAP sebenarnya tidak perlu diintervensi pihak Pemerintah RI, tapi bagi Forkorus itu memang adalah system yang harus dimaklumi namun siapapun yang memberikan bantuan bagi Forkorus pasti ada perhitungan dan asumsi-asumsi yakni mereka merasa berhutang kepada orang Papua sebagai pemilik hak leluhur tempat mereka mencari makan dan harta.

Hal tersebut disampaikan Forkorus usai memberikan pidato pada upacara peringatan Hari Perkabungan Nasional Bangsa Papua Barat yang berlangsung di makam alm Theys Eluay Jumat (12/11) sekitar pukul 11.00 WIT.

Sementara itu pada pidato politiknya saat peringatan hari Perkabungan itu Forkorus mengatakan bahwa perayaan hari yang juga dikenal oleh DAP dengan hari HAM bangsa Papua Barat itu guna mengingatkan kembali bangkitnya kesadaran bersama sebagai bangsa yang besar.

Dalam kesempatan itu Forkorus lebih banyak mengulas perjalanan sejarah bangsa Papua yang dipisahkan dengan Indonesia oleh Pemerintah Kerajaan belanda, dan cara-cara Indonesia menganeksaia Papua dengan Try Komando Rakyat (Trikora) yang dikumandangkan oleh Presiden RI pertama Ir Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Selain itu Forkorus juga menyorot Pepera pada 1969 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pasal XII ayat 1 dan Pasal XVIII di New York Agreement, karena sarat tekanan terror intimidasi oleh militer Indonesia penuh pembohongan terhadap rakyat Papua dan Internasional.

Bahkan episode untuk melanjutkan aneksasi tersebut pemerintah kini masih melakukan pembungkaman kebebasan berekspresi menyempaikan pendapat dimuka umum dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan, selain itu juga melakukan penangkapan pemenjarahan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh dan para aktifis Papua dengan tuduhan makar, dengan menggunakan hukum RI ditanah Papua sebagai alat penjerat dan penindas orang Papua.

Bahkan otsus yang dicetus sejak tahun 2001 untuk keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua dianggap gagal total karena tidak sejalan dengan implementasiinya. Bahkan Sosok alm Dortheys Hiyo Eluay yang disebut-sebut sebagai tembok penolakan otsus diculik dan dibantai secara sadis oleh oknum Kopassus pada 10 November 2001 silam.

Menurut Forkorus ironisnya lagi tragedi yang menimpa alm Theys Eluay dan beberapa aktivis yang lain masih terus berlanjut didepan mata kepala bangsa Papua sendiri seperti tragedy Wamena berdarah 6 oktober 2000, tragedy Wasior, tahun 2001, Kekerasan Militer di puncak Jaya, kasus penembakan Opinus Tabuni tahun 2008, kasus Kapeso tahun 2009 Decky Imbiri cs, Penembakan Yawan Yaweni pada 2009 di Serui, penembakan kellik kwalik tahun 2009, dan rekaman vidoeo kekerasan yang beredar belum lama ini, belum lagi kasus-kasus lain yang dilakukan secara terselubung.

Guna mencegah kepunahan orang Papua Forkorus dalam pidatonya mengatakan bangsa papua harus mengakhiri segala perbedaan pendapat, membangun kebersamaan dan persatuan nasional Papua dengan menyamakan pemahaman dan cara pandang serta mencegah konflik internal diantara sesama pimpinan perjuang Papua, maka setiap orang dan komponen perjuangan bangsa Papua, harus menyadari bahwa membangun suatu persatuan diantara orang Papua merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan beberapa syarat-syarat yang fundamental. (jim)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Wednesday, 1 September 2010

Kontras dan Keluarga Opinus Tabuni Pertanyakan Kinerja Polda Papua

Terkait Pengungkapan Siapa Pelaku Penembakan Opinus

JAYAPURA-Komisi Korban untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS) Perwakilan Papua dan keluarga korban penembakan warga sipil Opinus Tabuni, yang tertembak di Lapangan Sinapuk Wamena 9 Agustus 2008 pada saat Perayaan Hari Masyarakat Bangsa Pribumi Internasional, hingga saat ini pelakunya belum terungkap.
Hingga memasuki tahun kedua, belum ada penjelasan dari pihak Polda Papua sejauh mana penanganan kasus tersebut.

“Opinus Tabuni tertembak dan kini sudah memasuki tahun kedua, namun hingga kini belum ada penjelasan dari pihak Polda Papua. Apakah Waktu 2 tahun lebih ini belum cukup untuk Polda Papua mengungkap siapa pelaku penembakan tersebut,” jelas Theo Hisegem, Ketua Jaringan Advokasi Penegak Hukum Dan HAM Pegunungan Tengah Papua di dampingi Kordinator Kontras Papua, Johanis H. Maturbongs,SH dalam jumpa pers Di kantor Kontras Padang Bulan, Senin (30/8).

Menurutnya, 10 Agustus 2008 lalu, pihaknya sudah menyerahkan hasil Otopsi berupa proyektil peluru kepada pihak Reskrim Polres Jayawijaya dan pada saat penyerahan hasil tersebut pihak kepolisian mengatakan apapun hasilnya kami akan sampaikan, tetapi mulai dari uji balestik hingga otopsi belum ada pernyataan resmi dari Polri melalui Polda Papua baik tertulis maupun lisan.

Harris Moturbongs, menambahkan yang di butuhkan oleh keluarga Opinus Tabuni dan masyarakat saat ini adalah institusi Polri mengungkapkan kasus penembakan Opinus Tabuni dan kasus-kasus lainnya. “Kami ingin ada penjelasan dari Polda apakah kasus ini kriminal murni ataukah tindak kekerasan.Kasus ini akan tetap kami bawa ke tingkat HAM Internasional apa bila Pori melalui Polda Papua tidak bisa mengusut tuntas kasus ini,” pungkasnya. (ben/nan)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Wednesday, 7 July 2010

Penyelesian Kasus Pelanggaran HAM Papua Dipertanyakan

MENUNTUT : Solidaritas Korban Pelanggaran Ham Papua saat melakukan aksi di lingkaran Abepura Selasa (6/7) sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan “Otsus gagal pemerintah tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di tanah Papua”.

MENUNTUT : Solidaritas Korban Pelanggaran Ham Papua saat melakukan aksi di lingkaran Abepura Selasa (6/7) sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan “Otsus gagal pemerintah tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di tanah Papua”.
JAYAPURA [PAPOS]- Solidaritas Korban Pelanggaran HAM di Papua (SKPHP) melakukan aksi orasi 30 menit mengenang tragegi berdarah di Kabupaten Biak tanggal 6 Juli 1998 silang.

Sekitar 40 orang massa dipimpin Koordinator aksi Peneas Lokbere melakukan orasi di lingkaran Abepura, Selasa (6/7) sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan “Otsus gagal pemerintah tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di tanah Papua”.