Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Indonesia. Show all posts
Showing posts with label Indonesia. Show all posts

Monday, 16 August 2021

JANJI MANIS HOLAND KEPADA PAPUANA MENUAI LUKA

KISAH CINTA HOLLAND & PAPUANA
(Spesial 15 Agustus jelang memperingati Hari perjanjian new york agreement yang ilegal)
- I'm Messi Sowy
(jadilah pembaca yang setia)

West Papua| 60 tahun yang lalu seorang wanita asal West Papua yang bernama PAPUANA jatu cinta pada seorang pria yang bernama HOLLAND asal Belanda (Hollandia).
Mereka hidup saling melengkapi!

( HOLLAND SEBAGI PENDATANG DAN PAPUANA PEMILIK NEGRI )

Papuana mengajarkan cara hidup orang Papua
sopan santun,etika/moral,saling menghormati,
saling mengasihi,
saling melengkapi.

Tidak hanya itu!
Papuana juga mengajarkan bagimana caranya mengambil yang menjadi milik alam tetapi tidak harus merusak,ia juga mengajarkan tetang pentingnya Alam dan cara hidup yang sesunggunya Dll....!!

Begitupun Holland!
Holland mengajar Papuna tentang dunia luar yang belum di ketahui oleh Orang Papua
Ia mengajarkan cara hidup mereka,
ia mengajarkan cara bekerja yang cepat menggunakan alat tanpa mengkuras fisik,
ia juga berkata Bumi ini luas dan bukan hanya orang Papua dan Belanda saja yang hidup,
ia juga mengajarkan tentang pentingnya bertahan hidup karena perubahan saman akan membunuh merampas segalahnya yang jadi milik Papua Dll..

KARENA HOLLAND TAKUT KEHILANGAN PAPUANA

PADA SUATU WAKTU
Holland berjanji akan bertungan dengan Papuana!
Papuana senang mendengar kabar itu!
Holland Mempersiapkan segalanya..

Papuana pun mempersiapkan yang menjadi kewajiban bagi orang papua,
Dengan harapan akan nyaman dengan segalanya,ia mempersiapkan yang akan menjadi tangung jawab ibu rumah tanggah.

Waktu kian berganti Holland tidak lagi memberitahu tentang acara itu.
Holland hanya menjanjikan 1 DESEMBER adalah hari yang tepat untuk sebuah pernikahan.

PAPUANA TIDAK MENGHARAPKAN APAPUN.
IA HANYA BERHARAP CEPAT DI LAMAR AGAR HIDUP SEBAGAI IBU RUMAH TANGGAH YANG TERHORMAT SEPERTI IBU TUMAH TANGGAH LAINYA...

Lama sudah Holland hilang kabar!

Setelah beberapa bulan kemudian Holland datang dengan salah satu pria melayu yang bernama INDO& dan menyerakan Papuana kepadanya..

Ternyata Holland sudah bersengkokol denga INDO dan mereka memyepakati bersama di hadapan seorang saksi yang berna AS untuk Indo bertunangan dengan Papuana.
KESEPANGATAN ITU MERKA BUAT PADA TANGGAL 15 AGUSTUS TANPA SEPENGETAHUAN PAPUANA.

MIRIS,SEDI....
Singkat cerita!
Papuna tidak menginginkan Indo Walapun pria melayu ini memaksanya!!
Holland sudah menghilang di telan waktu..
Papuana terpaksa melarikan diri ke hutan.
Mendengar kabar itu Indo semakin marah! Ia membunuh seluruh keluarga Papuana demi mendapatkanya!
Akhirnya indo punya satu ide..
Ia membawa salah satu orang yang mengatasnamakan papuana sebagai keluarganya dan megundang saksi yang bernam AS
AS membawa Hakim bayarannya yang bernama PBB dan mereka mensahkan INDO sebgai suami Papuana tanpa sepengetahun PAPUANA.

TERNAYATA INDO BENAR-BENAR TINDAK MENGINGINKAN PAPUANA!
IA HANYA MAU MENIKAHI PAPUANA DEMI HARTA DAN KEKAYAN PAPUANA.

PAPUANA SAMPE SAAT INI MASIH BERUSAHA UNTUK MEREBUT KEMBALI HAK HIDUPNYA,HARTA KEKAYANYA!!
DAN TANGGAL 15 AGUSTUS ITU WEST PAPUA MEPERINGATI SEBGAI HARI PENCAPLOKAN "PAPUANA KEPADA INDO OLEH HOLLAND YANG DI HADIRI OLEH AS SEBAGAI SAKSI"

BELANDA BERBOHONG
INDONESIA MERAMPAS
AMERIKA OTAKNYA
PBB TIDAK NETRAL

Ini tenatang hati yang tidak bisa dipaksakan..

Segera lakukan Referendum ulang sebagai solusi damai di West Papua✊🏿
--------------------------
Status ini saya tulis 15 Agustus 2020 untuk memperingati hari new York agreement yang tidak melibatkan orang Papua saat iblis Indonesia dan jin Amerika Ingin memasukkan Papua ke dalam Indonesia. 15 Agustus 1962 adalah awal penjajahan bagi orang Papua.

𝗡𝗲𝘄 𝗬𝗼𝗿𝗸 𝗔𝗴𝗿𝗲𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗻 𝗔𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 𝟭𝟱, 𝟭𝟵𝟲𝟮

On August 15, 1962 was the day the political economy conspiracy of the US, the Netherlands, and Indonesia signed the New York Agreement without involving one single person Papuan during that consensus.

The New York Agreement was an agreement initiated by the United States in 1962 for the transfer of power over West Papua from the Netherlands to Indonesia. An agreement without involving landlords (Indigenous Papuan), the agreement was signed by the Government of Indonesia who was then represented by Dr. Subandrio and the Dutch Government, represented by Mr. J.H. Van Roijen, and Mr. C. Schurmann.

𝙏𝙝𝙚 𝙢𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙝𝙞𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙉𝙚𝙬 𝙔𝙤𝙧𝙠 𝘼𝙜𝙧𝙚𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙍𝙤𝙢𝙚 𝘼𝙜𝙧𝙚𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩.
Ellsworth F. Bunker (May 11, 1894 – September 27, 1984) was an American businessman and diplomat (including being the ambassador to Argentina, Italy, India, Nepal and South Vietnam). He is perhaps best known for being a hawk on the war in Vietnam and Southeast Asia during the 1960s and 1970s. As of February 2021, Bunker is one of two people to receive the Presidential Medal of Freedom twice.

He was the man who has made the New York Agreement (August 15th, 1962) and Rome Agreement (September 30th, 1962) between the Kingdom of Netherlands and the Republic of Indonesia concerning the Colony of West Papua/West New Guinea.

#NewYorkAgreement1962 #conspiracy 
#indonesia #netherlands #unitedstates
#FreeWestPapua #PapuaMerdeka
#PapuanLivesMatter

Wednesday, 11 August 2021

Provisional Political Order of Indonesia (First map of the United States of Indonesia)

Provisional Political Order of Indonesia (First map of the United States of Indonesia) according the Linggadjati and Renville Agreement. Batavia. Dutch East Indies (1948)

The Republic of the United States of Indonesia (Indonesian: Republik Indonesia Serikat, RIS), abbreviated as RUSI, was a federal state to which the Netherlands formally transferred sovereignty of the Dutch East Indies (minus Netherlands New Guinea) on 27 December 1949 following the Dutch-Indonesian Round Table Conference. This transfer ended the four-year conflict between Indonesian nationalists and the Netherlands that was fought over for control of Indonesia. It lasted less than a year, before being replaced by the unitary Republic of Indonesia.

Background

Following pressure from the United States and the United Nations, in particular in the form of a Security Council resolution, the Dutch agreed to negotiations with Indonesia to arrange a transfer of sovereignty. The Dutch–Indonesian Round Table Conference took place in The Hague from August to November 1949. However, many Indonesian nationalists believed that the Dutch had insisted on a federal state in an attempt to weaken or even break up the new nation, a manifestation of a "divide and conquer" strategy

Form of state

The RUSI had a bicameral legislature. The People's Representative Council consisted of 50 representatives from the Republic of Indonesia and 100 from the various states according to their populations. The Senate had two members from each constituent part of the RUSI regardless of population, making 32 members in total. The state was governed according to the Federal Constitution of 1949, which had been drawn up on the sidelines of the Round Table Conference. It had a cabinet of 16 members, led by Prime Minister Hatta.

Dissolution

Over the first half of 1950, the non-Republic states gradually dissolved themselves into the Republic or were invaded by the Republic. The United States of Indonesia was officially dissolved by President Sukarno on 17 August 1950 – the fifth anniversary of his proclamation of independence – and replaced by a unitary Republic of Indonesia.

Constituent entities

The RUSI comprised sixteen state entities: a "Republic of Indonesia" consisting of territories in Java and Sumatra (a combined population of over 31 million); and the fifteen states established by the Dutch, which had populations between 100,000 and 11 million.

Bandjar
Banka
Billiton
Central Java
East Indonesia
East Borneo (not including former territory of Pasir Kingdom)
East Java
East Sumatra
Groot Dajak (Dajak Besar)
Madoera
Pasundan
Indonesia Republic of Indonesia (Negara Repoeblik Indonesia)
Riouw
South East Borneo Federation
South Sumatra
West Borneo

Monday, 9 August 2021

Dituding Makar karena Bela Mahasiswa Papua, LBH Bali: Kami Pengacara!

DENPASAR - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing angkat bicara terkait pelaporan dirinya oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) Bali. Dijelaskan Vany sebagai pengacara, dirinya tidak bisa dipidana dalam konteks pendampingan hukum terhadap kliennya.

"Kami sebagai pengacara tidak bisa dipidana terhadap pendampingan terhadap klien. Itu jelas ada perlindungan terhadap perlindungan pengacara," jelas Vany saat dikonfirmasi Selasa (2/8/2021).

Lebih lanjut, menurut Vany aksi yang dilakukan organisasi mahasiswa Papua itu bukan makar. Itu hanya bagian dari penyampaian pendapat di muka umum.

Vany menjelaskan, pendampingan terhadap organisasi yang menyampaikan pendapatnya di muka umum juga tidak hanya dilakukan terhadap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) oleh YLBHI Bali. Sejumlah organisasi lain yang pernah menyampaikan pendapat di muka umum juga dilakukan oleh YLBHI Bali.

"Yang kedua, itu sebenarnya bukan makar ya. Itu penyampaian pendapat di muka umum. Dasarnya adalah yang menyampaikan pendampingan pendapat di muka umum bukan hanya mahasiswa Papua,” kata Vany.

Vany melanjutkan, ada beberapa organisasi lain juga didampingi LBH Bali. Seperti terkait aksi buruh di DPRD pun, juga demo mahasiswa tolak omnibuslaw.

“Kalau dilaporkan makar. Kami juga gak paham maksudnya. Karena pada dasarnya ini pendampingan hukum terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan pendampingan hukum. Kan balik lagi kami mendampingi klinem terkait klien menyampaikan pendapat di muka umum," tandasnya.

Sebelumnya, Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) wilayah Bali melaporkan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing ke Polda Bali pada Senin (2/8/2021). Vany dilaporkan atas tuduhan dugaan makar lantaran membela Aliansi Mahasiswa Papua.

Laporan itu dibuat dalam bentuk Dumas dengan nomor laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali.

"Kami laporkan atas dugaan tindak pidana makar yang diatur dalam pasal 106 KUHP Indonesia," kata Rico Ardika Panjaitan selaku tim hukum PGN Wilayah Bali, Selasa (3/8/2021) di Denpasar.

Selain itu, laporan yang mengarah ke Vany terkait dugaan pemufakatan makar Pasal 110 KUHP.

Dijelaskan Rico, laporan ini bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua di Bali, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendatangi Kantor YLBHI Bali, Denpasar, Senin (31/5/2021) lalu.

Di sana, YLBHI Bali memberikan fasilitas dan pendampingan bagi AMP. Rico menuturkan sejumlah mahasiswa itu melakukan orasi tentang pembebasan Papua dan Papua Barat.

"Di mana sangat jelas dalam orasi dan nanyian yang dilakukan AMP Bali itu memenuhi unsur pasal 106 KUHP," ujarnya.

Guna mendukung laporan ke Polda Bali, pihaknya juga telah melampirkan postingan dari akun Instagram LBH Bali yang memuat foto pendampingan tersebut. Selain itu juga dilampirkan video Youtube di kantor YLBHI Bali, terkait orasi dari sejumlah mahasiswa AMP yang menyebut "Papua bukan merah putih, Papua bintang kejora".

Lihat artikel asli

Saturday, 24 July 2021

TIDAK ADA RESOLUSI PBB YANG DIADOPSI BAHWA WEST PAPUA BAGIAN DARI INDONESIA

Tidak ada hukum internasional nasional mencatat bahwa Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. 
Tidak ada resolusi PBB yang mengikat status hukum west Papua dalam Indonesia. 

Wilayah papua adalah masih wilayah koloni, proses dekolonisasi west papua digagalkan atas kepentingan dan kongkalikong amerika serikat, Belanda, PBB dan Indonesia.  

Perjanjian NewYrok Agreement 15 agustus 1962 yang melegitimasi pepera 1969 tidak sah karena orang papua tidak dilibatkan sebagai subyek. 

Perjanjian Roma Agreement pada tanggal 30 september 1962 yang menyepakati tetang pelaksanaan Pepera 1969.

Dalam perjanjian Roma di italia bagimana taktik strategi Pepera 1969 harus dimenangkan indonesia supaya kapitalis amerika bisa menanam saham untuk investasi dan eksplorasi sumber daya alam di Papua salah satunya kontrak karya PT FREEPORT INDONESIA. Dalam pertemuan ini menyepakati kontrak karya tentang SDA di Papua. 

Amerika juga memaksa UNTEA agar sebelum pepera 1969 segera mengakhir tugasnya dan mendesak Belanda gerakan administrasi west papua kepada UNTEA dan selanjutnya utusan PBB diserahkan kepada Indonesia sebelum rakyat papua menetukan nasib masa depan melalui Pepera 1969.

Ketika penyerahan administrasi West Papua belanda serahkan kepada UNTEA dan dari UNTEA ke indonesia sehingga secara sepihak tanpa orang papua ketahui sehingga terjadi pemberontakan di arfai manokwari 26 Juli 1965.

Setelah hasil Pepera 1969 bentuk protesnya Zet Rumkorem dideklarasikan negara republik Papua Barat 1 Juli 1971.
Setelah hasil Pepera diperdebatkan di PBB sehingga tidak ada resolusi politik yang dilahirkan.  

Sebagian besar negara afrika dan caribian berjumlah 42 negara menolak hasil jejak pendapat di papua dan mengusulkan resolusi baru agar referendum di papua harus diulang. 

sementara ada negara yang mendukung dan menyetujui hasil Pepera, negara yang mendukung indonesia dengan hasil Pepera adalah negara kapitalis amerika dan sekutunya. 

Ada negara yang abstain dalam voting di PBB.
perdebatan sangat alotnya di UN maka atas usulan 42 negara afrika dan caribian untuk harus referendum ulang. 

Maka PBB mengambil solusi alternatif bahwa Belanda dan Indonesia membangun papua selama 25 tahun terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi di papua. 

Setelah 25 west papua di kembalikan ke PBB agar melakukan referendum ulang atau mengambil resolusi baru. 

Namun setelah 25 tahun Indonesia tidak memenuhi kesepakatan di PBB melalui cacatan Notebook nomor 2504 indonesia dan belanda bangun papua hanya 25 tahun.

Indonesia tidak memenuhi kesepakatan di PBB nomor 2504 sehingga Dr.Tom Wanggai mendeklarasikan Melanesia Barat atau bintang 14 pada tanggal 14 desember 1988.
Maka Tidak ada resolusi Politik yang diadopsi oleh PBB bahwa Wilayah West Papua bagian dari NKRI. 

Sementara resolusi 2504 itu bukan resolusi politik namun Resolusi Pembagunan Infrastruktur, Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan di PAPUA.

Hasil dari kesepakatan di PBB pembangunan 25 tahun adalah Universitas Cendrawasih ( UNCEN) berdiri. 

Dengan demikian Wilayah Papua masih Koloni sehingga Bangsa Papua memiliki hak politik untuk menetukan nasib sediri atau Proses Dekolonisasi yang yang digagalkan oleh Indonesia melalui inovasi militernya. 

Awal Mengklonisasi wilayah West Papua dan gagalkan proses dekolonisasi di papua adalah melalui Trikora 3 komando rakyat oleh soeharto 19 desem1961. 

Jadi keberadaan Indonesia di west papua ilegal dan perlu meninjau kembali keabsahan status Hukum West Papua dalam Indonesia melalui Hukum internasional di ICJ.

Jika tidak Indonesia memberikan raung bagi rakyat Papua untuk menetukan nasib masa depan Melalui mekanisme demokratis yaitu Referendum Ulang di West Papua. 
 
By; NESTA SUHUN Jubir Nasional KNPB

Saturday, 15 May 2021

Catatan Bung Iwan Penthol - "HOMRATKU UNTUK TPNPB-OPM"


Hormat untuk kalian yang bertahan dihutan (TPNPB-OPM), digunung yang terus berjuang, aku menundukkan kepala dengan takjub. Kalian adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran tertinggi dalam berjuang..level sebuah kesadaran yang tidak kami daptkan disini.

Perjuangan kalian dalam membebaskan diri dari bentuk kolonialisasi yang di kemas lewat jargon kosong nasionalisme-NKRI, tak lebih dari kedzoliman kapitalisme/imperialisme yang tengah dijalankan oleh rezim bonekanya di indonesia. 

Perjuangan yang membutuhkan militansi yang sangat tinggi, kesadaran yang melampaui intelektual di negri kami. Mengapa?. Karena disini kami masi dalam takaran memperdebatkan sebuah platform, sebuah isu anti imperialis/kapitalis & borjuasi reformis gadungan boneka dari imperialis. Tapi kau!, sudah melampaui kesadaran kami, sebuah tindakan nyata, kongkrit hasil dari kesimpulan dari literatur lusinan buku-buku progresif. meninggalkan semua akan subyektifisme.

Cita-cita yang cukup mulia dari takdir sejarah yang memang harus kau lakukan untuk mendapatkan tanah air merdeka Papua.

Disini hanya segelintir manusia sadar..sisanya gerakan sampah & kami masih terus belajar memahami literatur-literatur yang ada di buku untuk sebuah pembebasan. Sedangkan sisa manusianya disini tidak pernah terbongkar kesadarannya dalam berjuang, asik dengan kemiskinannya kerja cari duit...kerja cari duit, itulah cerminan dari manusia disini yg Ahli dalam Menderita, keburu tunduk pada penindasan selama faedahnya belum dirampas. Karna itu rasa takjubku pada kalian yang mengangkat senjata dalam berjuang, menjadi catatan terpenting dalam sejarah yang terus bergerak maju.

Mereka yang bilang kalian frustasi, sebetulnya adalah mereka yang disini yang frustasi karna tak melakukan apa-apa dalam sistem penindasan selama ini, selain hanya berkonsultasi pada rumah akademiknya yang tak memberikan solusi apapun juga.

Hormatku sekali lagi buat kalian cukup dalam. Hidup Sosialisme, Hidup Perjuangan bagi rakyat tertindas. Salam Pembebasan! 

Hidup Perjuangan Rimba Hutan, yakni Perang TPNPB-OPM yang selalu eksis melawan kekuasaan yang menindas

Thursday, 3 December 2020

KSP: United Liberation Movement for West Papua 'Labrak' Hukum Internasional

R.E. Benny Wenda, President of the 
Provisional Government of West Papua

Jakarta: Kantor Staf Presiden menyebut United Liberation Movement for West Papua (
ULMWP) atau klaim atas pemerintahan Papua Barat tidak sah. Pemerintahan yang sah hanya Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang berada di bawah kendali Republik Indonesia.

"Hukum internasional telah mengatur definisi pemerintahan yang sah," kata Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020.

Selain itu, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional juga tak melegalkan klaim sepihak tersebut. Sebab, pemerintahan dinyatakan sah jika memiliki kendali efektif terhadap suatu wilayah.

Jaleswari mengatakan pemerintah Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kendali atas pemerintahan di Papua dan Papua Barat. Dibuktikan dengan administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan lewat proses demokratis.

"Kemudian bisa dilihat juga dari kapasitas penerapan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah," kata dia.

Di sisi lain, Jaleswari melihat ULMWP tak memenuhi kriteria sebagai belligerent (pihak yang bersengketa) dalam kerangka hukum humaniter internasional. Pemenuhan kriteria itu diperlukan untuk mengeklaim wilayah tertentu sesuai aturan internasional.

"Sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia," kata Jaleswari.

Ia menyebut tindakan pemimpin ULMWP Benny Wenda yang mendeklarasikan diri sebagai presiden ad interim ULMWP melawan hukum. Benny bisa disanksi.

Deklarasi diumumkan Benny melalui akun Twitter pribadinya, Selasa, 1 Desember 2020. Benny memanfaatkan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2020.

"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," cuit Benny.

(ADN)

Thursday, 5 November 2020

Uskup Indonesia bertemu Mahfud MD bahas kekerasan di Papua

 

Uskup Indonesia bertemu Mahfud MD bahas kekerasan di Papua

Nabire, Jubi – Menyusul pembunuhan seorang katekis Katolik Kabupaten Intan Jaya, Papua, para pemimpin gereja bertemu dengan pejabat keamanan tertinggi Indonesia guna mendesak pemerintah  meredakan ketegangan melalui dialog.

Dilansir vaticannews.va (3/11/2020), perwakilan Gereja Katolik di Provinsi Papua mengadakan pembicaraan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Pertemuan pada hari Minggu lalu itu berlangsung di kediaman Mahfud MD dengan tujuan membahas berbagai permasalahan yang melanda provinsi paling timur Indonesia yang terus bergolak.

Hadir dalam pertemuan itu, Uskup Agats Mgr Aloysius Murwito dan Uskup Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi, yang juga Administrator Apostolik Merauke, bersama dengan Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia.

Pertemuan itu terjadi setelah mengemukanya laporan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia yang menembak mati seorang katekis Katolik dari Paroki Bilogai, Rufinus Tigau, pada 26 Oktober lalu. Pembunuhan itu terjadi di Desa Jalae, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Uskup Mandagi mengatakan kepada UCA News pertemuan selama satu jam itu dimaksudkan untuk membahas “berbagai masalah di Papua, terutama kekerasan.”

Uskup Indonesia, tambahnya, prihatin dengan situasi tersebut, meski dia mengatakan tidak ada kasus khusus yang dibahas dalam pertemuan itu.

Sebaliknya, pembicaraan difokuskan pada penderitaan yang ditimbulkan oleh kekerasan, baik pada warga sipil setempat maupun pada pasukan keamanan.

Uskup Mandagi mengatakan dia menyampaikan kepada Mahfud bahwa dialog yang lebih luas dengan masyarakat dapat membantu meredakan ketegangan. Gereja Katolik setempat, tambahnya, selalu terbuka untuk berdiskusi.

“Orang Papua itu orang baik,” katanya.

“Semua orang termasuk militer, polisi, dan pekerja gereja tidak boleh memandang rendah mereka. Kita semua perlu menyelesaikan masalah dengan dialog, dengan menghormati orang Papua, dan tanpa kekerasan.”

Uskup mengatakan intervensi militer hanya memperburuk ketegangan.

Setelah pertemuan dengan para pemimpin gereja, Mahfud mengatakan pemerintah akan terlibat dalam dialog lebih lanjut dengan para uskup serta dengan para pemimpin agama lainnya.

Uskup Mandagi mengungkapkan harapannya untuk menghentikan kekerasan.

“Kami ingin Papua menjadi tanah cinta, bukan medan perang,” ujarnya. (*)


Editor: Dewi Wulandari

Tuesday, 19 November 2019

Upaya internasionalisasi Papua: 'Negara-negara anggota PBB lebih banyak dengar suara pemerintah Indonesia'

Rohmatin Bonasir
Wartawan BBC News Indonesia

Kampanye mengangkat isu Papua di luar Indonesia tampak mendapat amunisi setelah insiden 'rasisme' yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019 dan kemudian menyulut kerusuhan di sejumlah kota baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.

Buntut dari kerusuhan tersebut, puluhan orang ditangkap, sebagian dikenai pasal makar. Upaya untuk membebaskan mereka sekarang menjadi perhatian utama kampanye isu Papua, kata pengacara HAM yang fokus pada isu Papua, Veronica Koman.

"Fokus kampanye saat ini di pembebasan 22 tapol yang dikenakan pasal makar, September kemarin. Kampanye di nasional dan internasional fokusnya di situ," jelas Veronica yang berada di Australia dalam wawancara melalui telepon.
"Apabila kita tarik ke belakang, sebetulnya rekor 22 tapol Papua ini adalah cermin iktikad buruk pemerintah pusat dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua. Katanya kemarin suruh damai, tapi kok tajam satu arah? Tindakan seperti ini kan sebetulnya menimbulkan luka lagi,"

imbuhnya.


Kerusuhan di Papua 'membuat khawatir' warga pendatang

Aksi pembakaran dan penjarahan di Jayapura, Papua, Wiranto: 'Ada yang mau mengacaukan Papua'
Unjuk Rasa Papua di Jakarta : 'Tangkap dan adili aktor intelektual pengepungan asrama'
Tahanan politik (tapol) yang dimaksud Veronica di antaranya meliputi juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Surya Anta, aktivis Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, dan Arina Elopere.

Mereka dituduh melakukan makar setelah mengibarkan bendera Bintang Kejora saat aksi unjuk rasa di depan Istana di Jakarta beberapa waktu lalu. Di samping itu ada juga sejumlah tahanan yang diciduk di Papua dan kemudian dipindahkan ke provinsi lain.
Nama mantan Presiden SBY masih terpampang di poster sebagai pemimpin Indonesia yang diserukan untuk ditangkap, padahal presiden RI sudah berganti.
Nama mantan Presiden SBY masih terpampang di poster sebagai pemimpin Indonesia yang diserukan untuk ditangkap, padahal presiden RI sudah berganti.

Persoalan tahanan politik tersebut kerap diangkat dalam acara kelompok-kelompok pendukung gerakan Papua Merdeka di luar Indonesia.

Di Inggris, dalam suatu acara kebudayaan Indonesia di kota London, tiba-tiba seorang pemuda menggelar aksi. Lewat pengeras suara, ia meminta pengunjung untuk membantu menghentikan hal yang ia sebut penangkapan semena-mena dan pembunuhan massal di Papua.

"Tangkap presiden Indonesia!" Demikian seru pria tersebut dalam bahasa Inggris sambil mengibar-ibarkan bendera berdesain garis putih biru diagonal dan bintang berwarna putih dibalut warna merah. Bendera tersebut selama ini digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka.

Pada salah satu poster yang dipasangnya, memang tertera gambar Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi SBY sudah tidak lagi menjadi presiden sejak 2014. Ketika ditanya kota asalnya di Papua, pemuda itu mengakui ia bukan orang Papua. Ia berasal dari West Indies di kawasan Karibia dan mengaku peduli terhadap isu Papua.

"Oh, presiden Indonesia sekarang sudah ganti ya? Yang perempuan itu, bukan?"
Ketika ditanya bagaimana ia bisa mengampanyekan Papua jika tidak mengetahui fakta dasar, ia pun mengaku perlu memutakhirkan data-datanya.

Di Filipina juga kerap digelar demonstrasi untuk mengangkat masalah Papua yang dilakukan oleh sekelompok orang setempat dari kalangan gereja. Kedua contoh itu dapat dijadikan indikasi bahwa isu Papua mendapat simpati di luar Indonesia, meskipun skalanya kecil.

Perhatian internasional 'bertolak belakang dengan asumsi'

Adapun di level lembaga dunia, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat yang mengaku sebagai kendaraan politik seluruh rakyat Papua, telah melakukan lobi-lobi, meski sebagian justru tampak kontraproduktif.


Sebagai contoh, pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengaku menyerahkan petisi tentang referendum—yang diklaim diteken oleh 1,8 juta warga Papua—kepada Komite Dekolonisasi PBB di New York pada September 2017. Dua hari kemudian, Duta Besar Venezuela—yang juga menjabat ketua Komite Khusus Dekolonisasi—Rafael Ramirez mengatakan tidak pernah menerima petisi tentang Papua.


Apa yang dialami Benny Wenda merupakan cermin dari kendala utama ketika isu Papua diangkat di panggung resmi internasional.

"Kendala utama kami dipanggung internasional sementara ini terletak pada masih negara-negara merdeka resmi anggota PBB belum keseluruhan mau mendengar aspirasi murni suara orang asli Papua," sebut juru bicara ULMWP, Jacob Rumbiak ketika berbicara dengan BBC News Indonesia melalui telepon dari tempat tinggalnya di Australia.

"Mereka lebih banyak mendengar suara negara pemerintah negara Indonesia yang sarat akan kepalsuan dan tipu daya," sambungnya.

Pemerintah Indonesia menepis tudingan seperti itu dan menegaskan yang disampaikan ke dunia adalah apa adanya.
Veronica Koman bersama warga Papua di Timika pada April 2019.
Veronica Koman bersama warga Papua di Timika pada April 2019.

Senada dengan Jacob Rumbiak adalah Veronica Koman. Menurutnya, perhatian masyarakat internasional terhadap isu Papua justru berbanding terbalik dengan asumsi yang berkembang selama ini bahwa banyak kepentingan asing menyangkut Papua.

"Indonesia adalah negara yang sedang sangat diperhitungkan di dunia karena potensi kepentingan dagang dan ekonomi. Negara-negara lain kalau bisa menutup mata saja atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, supaya mereka tidak perlu menyinggung Indonesia.

"Tren di komunitas internasional terutama pada dekade terakhir ini, kepentingan ekonomi berada di atas kepentingan untuk menegakkan HAM, meski urusan HAM adalah urusan universal," jelasnya.
Pemerintah Indonesia selama ini menegaskan Papua adalah masalah dalam negeri dan tidak memerlukan campur tangan asing. Jakarta memandang status Papua sudah final karena hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 mendukung integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia dan hasilnya diterima PBB.

Tetapi bagi kelompok-kelompok yang beraspirasi agar Papua pisah dari Indonesia, Pepera justru menjadi pangkal persoalan. Mereka berdalih hasil tersebut tidak dapat diterima karena tidak dilaksanakan dengan cara satu orang satu suara sehingga validitasnya dipertanyakan.
ULMWP memasang target untuk mendapat dukungan dua pertiga negara-negara anggota PBB, dan sejauh ini Vanuatu bertindak selaku negara sponsor dengan dukungan beberapa negara sahabatnya di PBB.

Menjawab pertanyaan BBC News Indonesia tentang bagaimana pemerintah menangkal upaya 'internasionalisasi' Papua, seperti dilakukan oleh Veronica Koman dan Benny Wenda, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan: "Mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin melihat konteks Papua dalam perspektif yang berbeda, tentu kita, pemerintah Indonesia tidak bisa mentolerir dan menerima hal-hal tadi.

"Karena sepenuhnya persoalan yang kita hadapi adalah untuk terus fokus pada strategi dan kebijakan nasional dan tentu ada langkah-langkah yang harus disempurnakan atau diperbaiki lebih lanjut," terang diplomat karier senior yang sebelumnya menjadi duta besar RI untuk Amerika Serikat itu.
Niat politik

Mahendra Siregar menekankan kembali pendekatan yang ditempuh oleh pemerintah, yaitu menyejahterakan masyarakat Papua, termasuk pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau kita lihat baik adanya Undang-undang Otonomi Khusus maupun kebijakan keiistimewaan dari Provinsi Papua dan Papua Barat, saya rasa dari strategi dan kebijakan nasional sudah jelas, hanya implementasinya, akuntabilitasnya dan bagaimana kita meningkatkan efektifitasnya tentu menjadi keinginan dan tujuan kita semua," jelasnya di Jakarta pada Senin (25/11).
Image caption
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan tidak ada perubahan kebijakan atau pendekatan terhadap Papua, selain yang sudah digariskan.
Akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh pemerhati masalah Papua dari CSIS, Vidhyandika Djati Perkasa, pendekatan ekonomi saja tidak cukup.

"Yang penting menurut saya itu ada terobosan dan niat baik, niat politik yang kuat untuk secara serius berupaya menyelesaikan itu. Kita tidak usah membicarakan tentang kasus-kasus HAM berat seperti Paniai, Wamena atau Wasior, tangani juga kasus-kasus tingkat moderat atau ringan. Yang penting kita harus memberikan kesan kepada masyarakat Papua dan dunia internasional bahwa ada sense of justice yang kita ciptakan oleh upaya itu," jelasnya kepada BBC News Indonesia.

Tiga kasus yang ia rujuk adalah penembakan yang menyebabkan empat siswa meninggal dunia dan belasan warga sipil luka pada Desember 2014 di Kabupaten Paniai.

Dugaan pelanggaran HAM Wasior terjadi ketika aparat kepolisian melakukan penyerbuan kepada warga di Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari. Tindakan itu diambil menyusul pembunuhan lima anggota Brimob dan satu orang sipil di perusahaan kayu. Dalam peristiwa itu, tercatat empat orang meninggal dunia.

Adapun kasus Wamena merujuk pada penyisiran terhadap 25 kampung bertepatan dengan Hari Paskah pada 4 April 2003. Laporan Komnas HAM menyebutkan sembilan orang meninggal dunia serta 38 orang luka berat.


Demonstrasi berbuntut kerusuhan di Wamena ini terjadi pada akhir September tahun 2019.

Vidhyandika Djati Perkasa memandang masalah HAM tetap menjadi aspek yang paling disorot bagi gerakan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Walaupun permasalahan itu sangat sensitif bagi dunia internasional, ada keterbatasan yurisdiksi untuk berbuat sesuatu.

"Tetapi dengan mengekspos isu-isu hak asasi manusia, maka itu juga menjadi nilai buruk bagi pemerintah di mata internasional kalau permasalahan itu tidak segera

Merangkum apa yang dikatakan para narasumber tadi, jelas hingga kini belum ada titik temu untuk mengatasi persoalan Papua.

Thursday, 3 October 2019

Any talks with Jakarta must feature referendum - Papuan group



Victor Yeimo of the West Papua National Committee

Victor Yeimo of the West Papua National Committee Photo: Info West Papua

President Joko Widodo and his chief of staff have both told Indonesian media in recent days that they were prepared to meet anyone to discuss problems in Papua.The West Papuan pro-independence movement is insisting that genuine talks with Indonesia's government must address self-determination.
The president, known as Jokowi, was responding to a question from the press about whether he would hold a dialogue with pro-independence Papuan leaders.
Jokowi has appealed for calm in West Papua which has been gripped by weeks of large protests, a security forces crackdown and violent unrest that have left dozens of people dead.
While Indonesia has deployed over six thousand extra military and police to Papua, tensions in the region, as well as pro-independence sentiment, remain high.
It has added to pressure on a government also struggling to contain public discontent in Jakarta over several new laws which critics say undermine democracy.
In the interests of forging a way forward in Papua, the president's office was urged by representatives of the Papua and West Papua regional legislatures to have talks with the leading pro-independence groups, the West Papua National Committee (KNPB) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
The KNPB's international spokesman, Victor Yeimo, said they had been seeking meaningful talks with Jakarta for years without getting a response. He was cautious over the prospect, expecting Jokowi's usual emphasis on economic development in Papua to continue to be the focus.
After the widespread protests kicked off in late August, Jokowi invited a number of community and religious leaders from Papua to his palace. The meeting was billed as a way to discuss accelerating prosperity in Papua and West Papua provinces.
Mr Yeimo noted a discrepancy between the president's words and the actions of his government in employing a security approach to the peaceful expression of Papuan independence aspirations.
According to the KNPB, while Jakarta sees Papua as strictly an internal issue, in reality it's an international issue. Mr Yeimo said West Papuans seek intervention for a legitimate self-determination process under international law which they were denied in the 1960s when Indonesian took control of the former Dutch New Guinea.
"For us, we will not stop to demand the right of self-determination in West Papua," Mr Yeimo said.
"So, if Jokowi wants to dialogue, the main point for the dialogue is a referendum for the self-determination in West Papua, under the United Nations' supervision, mediated by a neutral or third party."
Mr Yeimo's comments echo those of the ULMWP's UK-based chairman Benny Wenda, who said at the United Nations last week that a deepening humanitarian crisis in his homeland underlined the urgent need for UN intervention.
While Jakarta has repeatedly stated that the incorporation of Papua into the republic is final, demonstrations by Papuans are becoming harder to ignore, even when the government resorts to cutting the internet in Papua as a response.
West Papuans protest against racism in Wamena, August 2019.
West Papuans protest against racism in
Wamena, August 2019. 
Photo: Supplied

Indonesian authorities have fingered the KNPB and the ULMWP as being provocateurs, alleging that the groups stirred the recent unrest in an attempt to disrupt the unitary republic by seeking independence.
Mr Yeimo denied this, saying the Papuan independence struggle belonged to neither group, but rather the people.
"The leaders, even KNPB and ULMWP, cannot determine the future of the people of West Papua. The only way is to give the people democratic space - hold a referendum so they can choose what they want for their future."
While Jokowi's response to the press question did not single out any particular group who he might meet for talks, mistrust between Jakarta and Papuan leaders remains the main stumbling block.
A senior government source told RNZ Pacific that the president's primary objective was to restore "full normalcy, stability and security" in Papua.

Wednesday, 25 September 2019

DPRD se Papua minta Jokowi gelar dialog dengan ULMWP

Reporter: Abeth You

Suasana saat menyampaikan pendapat kepada Pemerintah Pusat di Jakarta – Ist

Jayapura, Jubi – Guna menyikapi konflik yang berkepanjangan di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar melakukan dialog damai dengan organisasi perjuangan kemerdekaan Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Se Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Papua, Turius Yigibalom. Katanya , para anggota DPR Papua dan Papua Barat serta DPRD Kabupaten/Kota se Papua dan Papua Barat telah gelar pertemuan dengan Pemerintah Pusat selama dua hari, Senin- Selasa , 23-4 September 2019.

“Kami sudah lakukan pertemuan di Jakarta bersama Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden,  Wiranto,Menkopolhukam dan Tjahjo Kumulo, Mendagri. Jadi pertemuan ini kami menawarkan sejumlah solusi soal Papua, salah satunya Presiden Jokowi harus buka dialog dengan ULMWP. Itu agar supaya mengetahui masalah intinya,” ujar Turius Yigibalom kepada Jubi melalui keterangannya, Selasa, (24/9/2019).


Ia mengatakan, jika permintaan itu tidak dilakukan maka pihaknya meyakini akan terus ada korban berjatuhan dan konflik yang berkepanjangan. “Ini solusi tepat yang kami tawarkan, maka ini harus ada perhatian,” katanya.

“Pokok-pokok pikiran yang harus dibicarakan dengan ULMP dan perlu lakukan evaluasi UU Otsus. Karena semua persoalan yang terjadi di tanah Papua ini berawal dari keinginan pisah dengan Indonesia dan Otsus,” ujarnya.

KAMU MUNGKIN SUKAMgid

Celebs Who Gained Fame Only For Their Body Parts

9 Unique Looking Celebs And Their Gorgeous Children

10 Asian Actresses Whose Beauty Will Blow You Away

6 Things Women Found Really Attractive In The 60’s
;
Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan isu pemekaran yang diminta oleh oknum tertentu beberapa waktu lalu,harus melakukan kajian yang mendalam dengan melibatkan semua elemen termasuk masyarakat.

“Jangan asal memberikan pemekaran kabupaten dan provinsi di Papua, jangan sampai ada perebutan wilayah harus ada kajian agar tidak ada masalah di kemudian hari,” ucapnya.

Ferdinando Solossa, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat mengatakan, dialog antara Pemerintah Pusat dan pimpinan organisasi yang berseberangan di tanah Papua, pasti akan meredam konflik.

“Jadi harus ada kelompok independen yang memfasilitasi sehingga tidak ada kecurigaan di antara kita. Sehingga hasil yang dicapai dari dialog itu adalah benar-benar secara  komprehensif dan merespon apa yang menjadi harapan semua pihak,” kata Solossa.

Ia melihat pada proses dialog antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditengahi oleh Finlandia. Saat itu, dialog bisa berjalan ditengahi oleh satu pihak independen yang dipercaya kedua belah pihak.

“Bahwa dialog harus dilakukan secara bertahap, tanpa mengandalkan pendekatan militer. Pemerintah Indonesia bisa menyampaikan poin apa saja yang menjadi harapan mereka. Juga pihak ULMWP bisa sampaikan apa yang diinginkan,” katanya. (*)