Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Indonesia. Show all posts
Showing posts with label Indonesia. Show all posts

Saturday, 15 May 2021

Catatan Bung Iwan Penthol - "HOMRATKU UNTUK TPNPB-OPM"


Hormat untuk kalian yang bertahan dihutan (TPNPB-OPM), digunung yang terus berjuang, aku menundukkan kepala dengan takjub. Kalian adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran tertinggi dalam berjuang..level sebuah kesadaran yang tidak kami daptkan disini.

Perjuangan kalian dalam membebaskan diri dari bentuk kolonialisasi yang di kemas lewat jargon kosong nasionalisme-NKRI, tak lebih dari kedzoliman kapitalisme/imperialisme yang tengah dijalankan oleh rezim bonekanya di indonesia. 

Perjuangan yang membutuhkan militansi yang sangat tinggi, kesadaran yang melampaui intelektual di negri kami. Mengapa?. Karena disini kami masi dalam takaran memperdebatkan sebuah platform, sebuah isu anti imperialis/kapitalis & borjuasi reformis gadungan boneka dari imperialis. Tapi kau!, sudah melampaui kesadaran kami, sebuah tindakan nyata, kongkrit hasil dari kesimpulan dari literatur lusinan buku-buku progresif. meninggalkan semua akan subyektifisme.

Cita-cita yang cukup mulia dari takdir sejarah yang memang harus kau lakukan untuk mendapatkan tanah air merdeka Papua.

Disini hanya segelintir manusia sadar..sisanya gerakan sampah & kami masih terus belajar memahami literatur-literatur yang ada di buku untuk sebuah pembebasan. Sedangkan sisa manusianya disini tidak pernah terbongkar kesadarannya dalam berjuang, asik dengan kemiskinannya kerja cari duit...kerja cari duit, itulah cerminan dari manusia disini yg Ahli dalam Menderita, keburu tunduk pada penindasan selama faedahnya belum dirampas. Karna itu rasa takjubku pada kalian yang mengangkat senjata dalam berjuang, menjadi catatan terpenting dalam sejarah yang terus bergerak maju.

Mereka yang bilang kalian frustasi, sebetulnya adalah mereka yang disini yang frustasi karna tak melakukan apa-apa dalam sistem penindasan selama ini, selain hanya berkonsultasi pada rumah akademiknya yang tak memberikan solusi apapun juga.

Hormatku sekali lagi buat kalian cukup dalam. Hidup Sosialisme, Hidup Perjuangan bagi rakyat tertindas. Salam Pembebasan! 

Hidup Perjuangan Rimba Hutan, yakni Perang TPNPB-OPM yang selalu eksis melawan kekuasaan yang menindas

Thursday, 3 December 2020

KSP: United Liberation Movement for West Papua 'Labrak' Hukum Internasional

R.E. Benny Wenda, President of the 
Provisional Government of West Papua

Jakarta: Kantor Staf Presiden menyebut United Liberation Movement for West Papua (
ULMWP) atau klaim atas pemerintahan Papua Barat tidak sah. Pemerintahan yang sah hanya Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang berada di bawah kendali Republik Indonesia.

"Hukum internasional telah mengatur definisi pemerintahan yang sah," kata Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020.

Selain itu, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional juga tak melegalkan klaim sepihak tersebut. Sebab, pemerintahan dinyatakan sah jika memiliki kendali efektif terhadap suatu wilayah.

Jaleswari mengatakan pemerintah Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kendali atas pemerintahan di Papua dan Papua Barat. Dibuktikan dengan administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan lewat proses demokratis.

"Kemudian bisa dilihat juga dari kapasitas penerapan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah," kata dia.

Di sisi lain, Jaleswari melihat ULMWP tak memenuhi kriteria sebagai belligerent (pihak yang bersengketa) dalam kerangka hukum humaniter internasional. Pemenuhan kriteria itu diperlukan untuk mengeklaim wilayah tertentu sesuai aturan internasional.

"Sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia," kata Jaleswari.

Ia menyebut tindakan pemimpin ULMWP Benny Wenda yang mendeklarasikan diri sebagai presiden ad interim ULMWP melawan hukum. Benny bisa disanksi.

Deklarasi diumumkan Benny melalui akun Twitter pribadinya, Selasa, 1 Desember 2020. Benny memanfaatkan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2020.

"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," cuit Benny.

(ADN)

Thursday, 5 November 2020

Uskup Indonesia bertemu Mahfud MD bahas kekerasan di Papua

 

Uskup Indonesia bertemu Mahfud MD bahas kekerasan di Papua

Nabire, Jubi – Menyusul pembunuhan seorang katekis Katolik Kabupaten Intan Jaya, Papua, para pemimpin gereja bertemu dengan pejabat keamanan tertinggi Indonesia guna mendesak pemerintah  meredakan ketegangan melalui dialog.

Dilansir vaticannews.va (3/11/2020), perwakilan Gereja Katolik di Provinsi Papua mengadakan pembicaraan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Pertemuan pada hari Minggu lalu itu berlangsung di kediaman Mahfud MD dengan tujuan membahas berbagai permasalahan yang melanda provinsi paling timur Indonesia yang terus bergolak.

Hadir dalam pertemuan itu, Uskup Agats Mgr Aloysius Murwito dan Uskup Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi, yang juga Administrator Apostolik Merauke, bersama dengan Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia.

Pertemuan itu terjadi setelah mengemukanya laporan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia yang menembak mati seorang katekis Katolik dari Paroki Bilogai, Rufinus Tigau, pada 26 Oktober lalu. Pembunuhan itu terjadi di Desa Jalae, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Uskup Mandagi mengatakan kepada UCA News pertemuan selama satu jam itu dimaksudkan untuk membahas “berbagai masalah di Papua, terutama kekerasan.”

Uskup Indonesia, tambahnya, prihatin dengan situasi tersebut, meski dia mengatakan tidak ada kasus khusus yang dibahas dalam pertemuan itu.

Sebaliknya, pembicaraan difokuskan pada penderitaan yang ditimbulkan oleh kekerasan, baik pada warga sipil setempat maupun pada pasukan keamanan.

Uskup Mandagi mengatakan dia menyampaikan kepada Mahfud bahwa dialog yang lebih luas dengan masyarakat dapat membantu meredakan ketegangan. Gereja Katolik setempat, tambahnya, selalu terbuka untuk berdiskusi.

“Orang Papua itu orang baik,” katanya.

“Semua orang termasuk militer, polisi, dan pekerja gereja tidak boleh memandang rendah mereka. Kita semua perlu menyelesaikan masalah dengan dialog, dengan menghormati orang Papua, dan tanpa kekerasan.”

Uskup mengatakan intervensi militer hanya memperburuk ketegangan.

Setelah pertemuan dengan para pemimpin gereja, Mahfud mengatakan pemerintah akan terlibat dalam dialog lebih lanjut dengan para uskup serta dengan para pemimpin agama lainnya.

Uskup Mandagi mengungkapkan harapannya untuk menghentikan kekerasan.

“Kami ingin Papua menjadi tanah cinta, bukan medan perang,” ujarnya. (*)


Editor: Dewi Wulandari

Tuesday, 19 November 2019

Upaya internasionalisasi Papua: 'Negara-negara anggota PBB lebih banyak dengar suara pemerintah Indonesia'

Rohmatin Bonasir
Wartawan BBC News Indonesia

Kampanye mengangkat isu Papua di luar Indonesia tampak mendapat amunisi setelah insiden 'rasisme' yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019 dan kemudian menyulut kerusuhan di sejumlah kota baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.

Buntut dari kerusuhan tersebut, puluhan orang ditangkap, sebagian dikenai pasal makar. Upaya untuk membebaskan mereka sekarang menjadi perhatian utama kampanye isu Papua, kata pengacara HAM yang fokus pada isu Papua, Veronica Koman.

"Fokus kampanye saat ini di pembebasan 22 tapol yang dikenakan pasal makar, September kemarin. Kampanye di nasional dan internasional fokusnya di situ," jelas Veronica yang berada di Australia dalam wawancara melalui telepon.
"Apabila kita tarik ke belakang, sebetulnya rekor 22 tapol Papua ini adalah cermin iktikad buruk pemerintah pusat dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua. Katanya kemarin suruh damai, tapi kok tajam satu arah? Tindakan seperti ini kan sebetulnya menimbulkan luka lagi,"

imbuhnya.


Kerusuhan di Papua 'membuat khawatir' warga pendatang

Aksi pembakaran dan penjarahan di Jayapura, Papua, Wiranto: 'Ada yang mau mengacaukan Papua'
Unjuk Rasa Papua di Jakarta : 'Tangkap dan adili aktor intelektual pengepungan asrama'
Tahanan politik (tapol) yang dimaksud Veronica di antaranya meliputi juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Surya Anta, aktivis Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, dan Arina Elopere.

Mereka dituduh melakukan makar setelah mengibarkan bendera Bintang Kejora saat aksi unjuk rasa di depan Istana di Jakarta beberapa waktu lalu. Di samping itu ada juga sejumlah tahanan yang diciduk di Papua dan kemudian dipindahkan ke provinsi lain.
Nama mantan Presiden SBY masih terpampang di poster sebagai pemimpin Indonesia yang diserukan untuk ditangkap, padahal presiden RI sudah berganti.
Nama mantan Presiden SBY masih terpampang di poster sebagai pemimpin Indonesia yang diserukan untuk ditangkap, padahal presiden RI sudah berganti.

Persoalan tahanan politik tersebut kerap diangkat dalam acara kelompok-kelompok pendukung gerakan Papua Merdeka di luar Indonesia.

Di Inggris, dalam suatu acara kebudayaan Indonesia di kota London, tiba-tiba seorang pemuda menggelar aksi. Lewat pengeras suara, ia meminta pengunjung untuk membantu menghentikan hal yang ia sebut penangkapan semena-mena dan pembunuhan massal di Papua.

"Tangkap presiden Indonesia!" Demikian seru pria tersebut dalam bahasa Inggris sambil mengibar-ibarkan bendera berdesain garis putih biru diagonal dan bintang berwarna putih dibalut warna merah. Bendera tersebut selama ini digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka.

Pada salah satu poster yang dipasangnya, memang tertera gambar Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi SBY sudah tidak lagi menjadi presiden sejak 2014. Ketika ditanya kota asalnya di Papua, pemuda itu mengakui ia bukan orang Papua. Ia berasal dari West Indies di kawasan Karibia dan mengaku peduli terhadap isu Papua.

"Oh, presiden Indonesia sekarang sudah ganti ya? Yang perempuan itu, bukan?"
Ketika ditanya bagaimana ia bisa mengampanyekan Papua jika tidak mengetahui fakta dasar, ia pun mengaku perlu memutakhirkan data-datanya.

Di Filipina juga kerap digelar demonstrasi untuk mengangkat masalah Papua yang dilakukan oleh sekelompok orang setempat dari kalangan gereja. Kedua contoh itu dapat dijadikan indikasi bahwa isu Papua mendapat simpati di luar Indonesia, meskipun skalanya kecil.

Perhatian internasional 'bertolak belakang dengan asumsi'

Adapun di level lembaga dunia, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat yang mengaku sebagai kendaraan politik seluruh rakyat Papua, telah melakukan lobi-lobi, meski sebagian justru tampak kontraproduktif.


Sebagai contoh, pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengaku menyerahkan petisi tentang referendum—yang diklaim diteken oleh 1,8 juta warga Papua—kepada Komite Dekolonisasi PBB di New York pada September 2017. Dua hari kemudian, Duta Besar Venezuela—yang juga menjabat ketua Komite Khusus Dekolonisasi—Rafael Ramirez mengatakan tidak pernah menerima petisi tentang Papua.


Apa yang dialami Benny Wenda merupakan cermin dari kendala utama ketika isu Papua diangkat di panggung resmi internasional.

"Kendala utama kami dipanggung internasional sementara ini terletak pada masih negara-negara merdeka resmi anggota PBB belum keseluruhan mau mendengar aspirasi murni suara orang asli Papua," sebut juru bicara ULMWP, Jacob Rumbiak ketika berbicara dengan BBC News Indonesia melalui telepon dari tempat tinggalnya di Australia.

"Mereka lebih banyak mendengar suara negara pemerintah negara Indonesia yang sarat akan kepalsuan dan tipu daya," sambungnya.

Pemerintah Indonesia menepis tudingan seperti itu dan menegaskan yang disampaikan ke dunia adalah apa adanya.
Veronica Koman bersama warga Papua di Timika pada April 2019.
Veronica Koman bersama warga Papua di Timika pada April 2019.

Senada dengan Jacob Rumbiak adalah Veronica Koman. Menurutnya, perhatian masyarakat internasional terhadap isu Papua justru berbanding terbalik dengan asumsi yang berkembang selama ini bahwa banyak kepentingan asing menyangkut Papua.

"Indonesia adalah negara yang sedang sangat diperhitungkan di dunia karena potensi kepentingan dagang dan ekonomi. Negara-negara lain kalau bisa menutup mata saja atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, supaya mereka tidak perlu menyinggung Indonesia.

"Tren di komunitas internasional terutama pada dekade terakhir ini, kepentingan ekonomi berada di atas kepentingan untuk menegakkan HAM, meski urusan HAM adalah urusan universal," jelasnya.
Pemerintah Indonesia selama ini menegaskan Papua adalah masalah dalam negeri dan tidak memerlukan campur tangan asing. Jakarta memandang status Papua sudah final karena hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 mendukung integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia dan hasilnya diterima PBB.

Tetapi bagi kelompok-kelompok yang beraspirasi agar Papua pisah dari Indonesia, Pepera justru menjadi pangkal persoalan. Mereka berdalih hasil tersebut tidak dapat diterima karena tidak dilaksanakan dengan cara satu orang satu suara sehingga validitasnya dipertanyakan.
ULMWP memasang target untuk mendapat dukungan dua pertiga negara-negara anggota PBB, dan sejauh ini Vanuatu bertindak selaku negara sponsor dengan dukungan beberapa negara sahabatnya di PBB.

Menjawab pertanyaan BBC News Indonesia tentang bagaimana pemerintah menangkal upaya 'internasionalisasi' Papua, seperti dilakukan oleh Veronica Koman dan Benny Wenda, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan: "Mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin melihat konteks Papua dalam perspektif yang berbeda, tentu kita, pemerintah Indonesia tidak bisa mentolerir dan menerima hal-hal tadi.

"Karena sepenuhnya persoalan yang kita hadapi adalah untuk terus fokus pada strategi dan kebijakan nasional dan tentu ada langkah-langkah yang harus disempurnakan atau diperbaiki lebih lanjut," terang diplomat karier senior yang sebelumnya menjadi duta besar RI untuk Amerika Serikat itu.
Niat politik

Mahendra Siregar menekankan kembali pendekatan yang ditempuh oleh pemerintah, yaitu menyejahterakan masyarakat Papua, termasuk pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau kita lihat baik adanya Undang-undang Otonomi Khusus maupun kebijakan keiistimewaan dari Provinsi Papua dan Papua Barat, saya rasa dari strategi dan kebijakan nasional sudah jelas, hanya implementasinya, akuntabilitasnya dan bagaimana kita meningkatkan efektifitasnya tentu menjadi keinginan dan tujuan kita semua," jelasnya di Jakarta pada Senin (25/11).
Image caption
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan tidak ada perubahan kebijakan atau pendekatan terhadap Papua, selain yang sudah digariskan.
Akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh pemerhati masalah Papua dari CSIS, Vidhyandika Djati Perkasa, pendekatan ekonomi saja tidak cukup.

"Yang penting menurut saya itu ada terobosan dan niat baik, niat politik yang kuat untuk secara serius berupaya menyelesaikan itu. Kita tidak usah membicarakan tentang kasus-kasus HAM berat seperti Paniai, Wamena atau Wasior, tangani juga kasus-kasus tingkat moderat atau ringan. Yang penting kita harus memberikan kesan kepada masyarakat Papua dan dunia internasional bahwa ada sense of justice yang kita ciptakan oleh upaya itu," jelasnya kepada BBC News Indonesia.

Tiga kasus yang ia rujuk adalah penembakan yang menyebabkan empat siswa meninggal dunia dan belasan warga sipil luka pada Desember 2014 di Kabupaten Paniai.

Dugaan pelanggaran HAM Wasior terjadi ketika aparat kepolisian melakukan penyerbuan kepada warga di Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari. Tindakan itu diambil menyusul pembunuhan lima anggota Brimob dan satu orang sipil di perusahaan kayu. Dalam peristiwa itu, tercatat empat orang meninggal dunia.

Adapun kasus Wamena merujuk pada penyisiran terhadap 25 kampung bertepatan dengan Hari Paskah pada 4 April 2003. Laporan Komnas HAM menyebutkan sembilan orang meninggal dunia serta 38 orang luka berat.


Demonstrasi berbuntut kerusuhan di Wamena ini terjadi pada akhir September tahun 2019.

Vidhyandika Djati Perkasa memandang masalah HAM tetap menjadi aspek yang paling disorot bagi gerakan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Walaupun permasalahan itu sangat sensitif bagi dunia internasional, ada keterbatasan yurisdiksi untuk berbuat sesuatu.

"Tetapi dengan mengekspos isu-isu hak asasi manusia, maka itu juga menjadi nilai buruk bagi pemerintah di mata internasional kalau permasalahan itu tidak segera

Merangkum apa yang dikatakan para narasumber tadi, jelas hingga kini belum ada titik temu untuk mengatasi persoalan Papua.

Thursday, 3 October 2019

Any talks with Jakarta must feature referendum - Papuan group



Victor Yeimo of the West Papua National Committee

Victor Yeimo of the West Papua National Committee Photo: Info West Papua

President Joko Widodo and his chief of staff have both told Indonesian media in recent days that they were prepared to meet anyone to discuss problems in Papua.The West Papuan pro-independence movement is insisting that genuine talks with Indonesia's government must address self-determination.
The president, known as Jokowi, was responding to a question from the press about whether he would hold a dialogue with pro-independence Papuan leaders.
Jokowi has appealed for calm in West Papua which has been gripped by weeks of large protests, a security forces crackdown and violent unrest that have left dozens of people dead.
While Indonesia has deployed over six thousand extra military and police to Papua, tensions in the region, as well as pro-independence sentiment, remain high.
It has added to pressure on a government also struggling to contain public discontent in Jakarta over several new laws which critics say undermine democracy.
In the interests of forging a way forward in Papua, the president's office was urged by representatives of the Papua and West Papua regional legislatures to have talks with the leading pro-independence groups, the West Papua National Committee (KNPB) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
The KNPB's international spokesman, Victor Yeimo, said they had been seeking meaningful talks with Jakarta for years without getting a response. He was cautious over the prospect, expecting Jokowi's usual emphasis on economic development in Papua to continue to be the focus.
After the widespread protests kicked off in late August, Jokowi invited a number of community and religious leaders from Papua to his palace. The meeting was billed as a way to discuss accelerating prosperity in Papua and West Papua provinces.
Mr Yeimo noted a discrepancy between the president's words and the actions of his government in employing a security approach to the peaceful expression of Papuan independence aspirations.
According to the KNPB, while Jakarta sees Papua as strictly an internal issue, in reality it's an international issue. Mr Yeimo said West Papuans seek intervention for a legitimate self-determination process under international law which they were denied in the 1960s when Indonesian took control of the former Dutch New Guinea.
"For us, we will not stop to demand the right of self-determination in West Papua," Mr Yeimo said.
"So, if Jokowi wants to dialogue, the main point for the dialogue is a referendum for the self-determination in West Papua, under the United Nations' supervision, mediated by a neutral or third party."
Mr Yeimo's comments echo those of the ULMWP's UK-based chairman Benny Wenda, who said at the United Nations last week that a deepening humanitarian crisis in his homeland underlined the urgent need for UN intervention.
While Jakarta has repeatedly stated that the incorporation of Papua into the republic is final, demonstrations by Papuans are becoming harder to ignore, even when the government resorts to cutting the internet in Papua as a response.
West Papuans protest against racism in Wamena, August 2019.
West Papuans protest against racism in
Wamena, August 2019. 
Photo: Supplied

Indonesian authorities have fingered the KNPB and the ULMWP as being provocateurs, alleging that the groups stirred the recent unrest in an attempt to disrupt the unitary republic by seeking independence.
Mr Yeimo denied this, saying the Papuan independence struggle belonged to neither group, but rather the people.
"The leaders, even KNPB and ULMWP, cannot determine the future of the people of West Papua. The only way is to give the people democratic space - hold a referendum so they can choose what they want for their future."
While Jokowi's response to the press question did not single out any particular group who he might meet for talks, mistrust between Jakarta and Papuan leaders remains the main stumbling block.
A senior government source told RNZ Pacific that the president's primary objective was to restore "full normalcy, stability and security" in Papua.