Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Indonesia. Show all posts
Showing posts with label Indonesia. Show all posts

Friday, 31 December 2021

HARI INI, Jum'at 31 Desember 2021 adalah HARI TERAKHIR masa kekuasaan pemerintah Indonesia atas Papua SECARA DE—JURE

Dimana berakhirnya 20 tahun masa berlaku Otonomi Khusus atas Papua yang diberlakukan Indonesia pada 2001 (20 tahun lalu) —

Selamat tinggal Pemerintah Indonesia ๐Ÿ–️
Selamat datang Pemerintah West Papua (Provisional Government)๐Ÿ™

Simak post, Dr. Ibrahim Peyon berikut:

Berakhir 31 Desember 2021
West Papua menyambut 1 Januari 2022
—————————
Orang Papua masih sibuk dengan Natal sebagai ceremonial biasa yang dirayakan tiap tahun, tetapi mereka tidak tahu bila 31 Desember 2021 pukul 0:00 adalah momentum penting. Di mana tanggal 31 Desember pukul 0:00 secara de jure masa kekuasaan pemerintah Indonesia di tanah Papua resmi berakhir.

Karena, New York Agreement tidak mengatur Papua bagian dari Indonesia, Roma Agreement tetapkan Indonesia berkuasa 25 tahun, dan Resolusi PBB 2504 tidak sahkan Papua bagian dari Indonesia, tetapi diperintahkan Indonesia bangun Papua dengan dana bantuan dari Bank Dunia dan bank Asia masa waktu 25 tahun itu. Maka masa 25 tahun yang diatur dalam Roma Agreement itu sudah berakhir pada 1988. Selama 1988-2001 Papua telah menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri. Mengisi kekosongan itu, pemerintah Indonesia yang didukung dunia internasional menerapkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk mengisi Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri (meski belum terdaftar dekolonisasi PBB), dan UU Otsus itu akan berakhir tanggal 31 Desember 2021.
 
Untuk mengisi kembali Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri, Jakarta produksi UU Otsus jilid II tahun 2021, tetapi UU Otsus jilid II ini tidak mendapat legitimasi oleh rakyat Papua dan dunia internasional. Maka, besok 28 Desember 2021 ini para petinggi negara dari Jakarta akan datang ke Papua untuk melakukan kompromi politik memperpanjang masa atau mengisi Papua yang tak berpemerintahan sendiri itu. Karena, pada 31 Desember 2021 jam 0:00 itu akan berakhir secara de jure masa kekuasaan Indonesia di tanah Papua, maka mulai 1 Januari 2022 pukul 01:00 secara resmi (de jure) West Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri.  

Pemerinatah Sementara West Papua telah lahir untuk mengisi kekosongan ini. UUDS, Pemerinatahan sementara, Kabinet sementara, dan Visi Negara, simbol-simbol negara, sebagai paket politik untuk diproses ke dekolonisasi dan pengakuan.  

Apa yang Rakyat Papua buat untuk menyambut Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri ini?
________
Gambar: disediakan aktivis Papua (ist)

Sumber: https://m.facebook.com/113330730457789/posts/432666025190923

#WestPapua #NonSelfGovernmentTeritory #FreeWestPapua

Friday, 17 December 2021

Indonesia Kritik PBB Soal HAM PapuaSuara Papua / Yance Agapa / 14 hours ago

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Merespons laporan tahunan sekretaris PBB tahun 2021, Indonesia justru melempar kritik ke PBB terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

“Sayangnya laporan tersebut luput menyoroti kejadian pelanggaran HAM di negara-negara maju, misalnya kasus-kasus islamophobia, rasisme dan diskriminasi maupun ujaran kebencian,” kata Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Menurut Faizasyah sebagaimana dilansir Law Justice, hampir 32 negara yang dilaporkan merupakan negara berkembang.

Meski begitu, Indonesia, kata dia, mengutuk segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang menargetkan pegiat HAM.

“Indonesia tidak memberi ruang bagi praktik reprisalsi terhadap aktivis HAM seperti yang dituduhkan dan segala sesuatunya didasarkan pertimbangan pengenaan ketentuan hukum,” ujar Faizasyah.

Terpisah, Mary Lawlor, pelapor khusus PBB untuk situasi HAM, Rabu (15/12/2021) kemarin, mengingatkan Indonesia harus menghentikan ancaman, intimidasi dan kekerasan terhadap pembela HAM di West Papua.

Lawlor mengatakan, Veronika Koman adalah seorang pengacara hak asasi manusia dan minoritas, yang berada dalam pengasingan di Australia.

Veronica Koman menurutnya masih menghadapi beberapa kecaman dan ancaman dari Indonesia bersama kaki tangannya atas tuduhan penghasutan, menyebarkan berita palsu, menampilkan kebencian berbasis ras serta menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian etnis dan separatis, upaya memisahkan Papua dari NKRI.

Tuduhan itu diyakini telah diajukan terhadap Koman sebagai pembalasan atas pekerjaannya yang mengadvokasi hak asasi manusia di West Papua.

“Saya sangat prihatin dengan penggunaan ancaman, intimidasi dan tindakan pembalasan terhadap Veronica Koman dan keluarganya, yang berusaha untuk merusak hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan pekerjaan sah pengacara hak asasi manusia,” kata Lawlor.

Sebelumnya, Antรณnio Manuel de Oliveira Guterres, sekretaris jenderal PBB, menyebut Indonesia salah satu negara yang melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap aktivis HAM.

Hal itu tercantum dalam laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (OCHCR) PBB. Indonesia merupakan satu dari 45 negara yang disebut Guterres soal kekerasan dan intimidasi di Tanah Papua.

Pada 26 Juni 2020, OCHRH menyoroti soal kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis HAM di provinsi Papua dan Papua Barat.

Salah satu fokusnya, dugaan intimidasi terhadap Wensislus Fatubun, aktivis dan penasehat HAM untuk Majelis Rakyat Papua.

“Dia secara rutin menyediakan dokumen kesaksian, dan analisis tentang isu HAM di West Papua kepada PBB. Wens Fatubun bekerja dengan special rapporteur untuk isu-isu kesehatan di Tanah Papua selama kunjungan,” kata Gutteres.

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You

The post Indonesia Kritik PBB Soal HAM Papua appeared first on Suara Papua.

Visit website

Monday, 16 August 2021

JANJI MANIS HOLAND KEPADA PAPUANA MENUAI LUKA

KISAH CINTA HOLLAND & PAPUANA
(Spesial 15 Agustus jelang memperingati Hari perjanjian new york agreement yang ilegal)
- I'm Messi Sowy
(jadilah pembaca yang setia)

West Papua| 60 tahun yang lalu seorang wanita asal West Papua yang bernama PAPUANA jatu cinta pada seorang pria yang bernama HOLLAND asal Belanda (Hollandia).
Mereka hidup saling melengkapi!

( HOLLAND SEBAGI PENDATANG DAN PAPUANA PEMILIK NEGRI )

Papuana mengajarkan cara hidup orang Papua
sopan santun,etika/moral,saling menghormati,
saling mengasihi,
saling melengkapi.

Tidak hanya itu!
Papuana juga mengajarkan bagimana caranya mengambil yang menjadi milik alam tetapi tidak harus merusak,ia juga mengajarkan tetang pentingnya Alam dan cara hidup yang sesunggunya Dll....!!

Begitupun Holland!
Holland mengajar Papuna tentang dunia luar yang belum di ketahui oleh Orang Papua
Ia mengajarkan cara hidup mereka,
ia mengajarkan cara bekerja yang cepat menggunakan alat tanpa mengkuras fisik,
ia juga berkata Bumi ini luas dan bukan hanya orang Papua dan Belanda saja yang hidup,
ia juga mengajarkan tentang pentingnya bertahan hidup karena perubahan saman akan membunuh merampas segalahnya yang jadi milik Papua Dll..

KARENA HOLLAND TAKUT KEHILANGAN PAPUANA

PADA SUATU WAKTU
Holland berjanji akan bertungan dengan Papuana!
Papuana senang mendengar kabar itu!
Holland Mempersiapkan segalanya..

Papuana pun mempersiapkan yang menjadi kewajiban bagi orang papua,
Dengan harapan akan nyaman dengan segalanya,ia mempersiapkan yang akan menjadi tangung jawab ibu rumah tanggah.

Waktu kian berganti Holland tidak lagi memberitahu tentang acara itu.
Holland hanya menjanjikan 1 DESEMBER adalah hari yang tepat untuk sebuah pernikahan.

PAPUANA TIDAK MENGHARAPKAN APAPUN.
IA HANYA BERHARAP CEPAT DI LAMAR AGAR HIDUP SEBAGAI IBU RUMAH TANGGAH YANG TERHORMAT SEPERTI IBU TUMAH TANGGAH LAINYA...

Lama sudah Holland hilang kabar!

Setelah beberapa bulan kemudian Holland datang dengan salah satu pria melayu yang bernama INDO& dan menyerakan Papuana kepadanya..

Ternyata Holland sudah bersengkokol denga INDO dan mereka memyepakati bersama di hadapan seorang saksi yang berna AS untuk Indo bertunangan dengan Papuana.
KESEPANGATAN ITU MERKA BUAT PADA TANGGAL 15 AGUSTUS TANPA SEPENGETAHUAN PAPUANA.

MIRIS,SEDI....
Singkat cerita!
Papuna tidak menginginkan Indo Walapun pria melayu ini memaksanya!!
Holland sudah menghilang di telan waktu..
Papuana terpaksa melarikan diri ke hutan.
Mendengar kabar itu Indo semakin marah! Ia membunuh seluruh keluarga Papuana demi mendapatkanya!
Akhirnya indo punya satu ide..
Ia membawa salah satu orang yang mengatasnamakan papuana sebagai keluarganya dan megundang saksi yang bernam AS
AS membawa Hakim bayarannya yang bernama PBB dan mereka mensahkan INDO sebgai suami Papuana tanpa sepengetahun PAPUANA.

TERNAYATA INDO BENAR-BENAR TINDAK MENGINGINKAN PAPUANA!
IA HANYA MAU MENIKAHI PAPUANA DEMI HARTA DAN KEKAYAN PAPUANA.

PAPUANA SAMPE SAAT INI MASIH BERUSAHA UNTUK MEREBUT KEMBALI HAK HIDUPNYA,HARTA KEKAYANYA!!
DAN TANGGAL 15 AGUSTUS ITU WEST PAPUA MEPERINGATI SEBGAI HARI PENCAPLOKAN "PAPUANA KEPADA INDO OLEH HOLLAND YANG DI HADIRI OLEH AS SEBAGAI SAKSI"

BELANDA BERBOHONG
INDONESIA MERAMPAS
AMERIKA OTAKNYA
PBB TIDAK NETRAL

Ini tenatang hati yang tidak bisa dipaksakan..

Segera lakukan Referendum ulang sebagai solusi damai di West Papua✊๐Ÿฟ
--------------------------
Status ini saya tulis 15 Agustus 2020 untuk memperingati hari new York agreement yang tidak melibatkan orang Papua saat iblis Indonesia dan jin Amerika Ingin memasukkan Papua ke dalam Indonesia. 15 Agustus 1962 adalah awal penjajahan bagi orang Papua.

๐—ก๐—ฒ๐˜„ ๐—ฌ๐—ผ๐—ฟ๐—ธ ๐—”๐—ด๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ผ๐—ป ๐—”๐˜‚๐—ด๐˜‚๐˜€๐˜ ๐Ÿญ๐Ÿฑ, ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฒ๐Ÿฎ

On August 15, 1962 was the day the political economy conspiracy of the US, the Netherlands, and Indonesia signed the New York Agreement without involving one single person Papuan during that consensus.

The New York Agreement was an agreement initiated by the United States in 1962 for the transfer of power over West Papua from the Netherlands to Indonesia. An agreement without involving landlords (Indigenous Papuan), the agreement was signed by the Government of Indonesia who was then represented by Dr. Subandrio and the Dutch Government, represented by Mr. J.H. Van Roijen, and Mr. C. Schurmann.

๐™๐™๐™š ๐™ข๐™–๐™ฃ ๐™—๐™š๐™๐™ž๐™ฃ๐™™ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™‰๐™š๐™ฌ ๐™”๐™ค๐™ง๐™  ๐˜ผ๐™œ๐™ง๐™š๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™๐™ค๐™ข๐™š ๐˜ผ๐™œ๐™ง๐™š๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ.
Ellsworth F. Bunker (May 11, 1894 – September 27, 1984) was an American businessman and diplomat (including being the ambassador to Argentina, Italy, India, Nepal and South Vietnam). He is perhaps best known for being a hawk on the war in Vietnam and Southeast Asia during the 1960s and 1970s. As of February 2021, Bunker is one of two people to receive the Presidential Medal of Freedom twice.

He was the man who has made the New York Agreement (August 15th, 1962) and Rome Agreement (September 30th, 1962) between the Kingdom of Netherlands and the Republic of Indonesia concerning the Colony of West Papua/West New Guinea.

#NewYorkAgreement1962 #conspiracy 
#indonesia #netherlands #unitedstates
#FreeWestPapua #PapuaMerdeka
#PapuanLivesMatter

Wednesday, 11 August 2021

Provisional Political Order of Indonesia (First map of the United States of Indonesia)

Provisional Political Order of Indonesia (First map of the United States of Indonesia) according the Linggadjati and Renville Agreement. Batavia. Dutch East Indies (1948)

The Republic of the United States of Indonesia (Indonesian: Republik Indonesia Serikat, RIS), abbreviated as RUSI, was a federal state to which the Netherlands formally transferred sovereignty of the Dutch East Indies (minus Netherlands New Guinea) on 27 December 1949 following the Dutch-Indonesian Round Table Conference. This transfer ended the four-year conflict between Indonesian nationalists and the Netherlands that was fought over for control of Indonesia. It lasted less than a year, before being replaced by the unitary Republic of Indonesia.

Background

Following pressure from the United States and the United Nations, in particular in the form of a Security Council resolution, the Dutch agreed to negotiations with Indonesia to arrange a transfer of sovereignty. The Dutch–Indonesian Round Table Conference took place in The Hague from August to November 1949. However, many Indonesian nationalists believed that the Dutch had insisted on a federal state in an attempt to weaken or even break up the new nation, a manifestation of a "divide and conquer" strategy

Form of state

The RUSI had a bicameral legislature. The People's Representative Council consisted of 50 representatives from the Republic of Indonesia and 100 from the various states according to their populations. The Senate had two members from each constituent part of the RUSI regardless of population, making 32 members in total. The state was governed according to the Federal Constitution of 1949, which had been drawn up on the sidelines of the Round Table Conference. It had a cabinet of 16 members, led by Prime Minister Hatta.

Dissolution

Over the first half of 1950, the non-Republic states gradually dissolved themselves into the Republic or were invaded by the Republic. The United States of Indonesia was officially dissolved by President Sukarno on 17 August 1950 – the fifth anniversary of his proclamation of independence – and replaced by a unitary Republic of Indonesia.

Constituent entities

The RUSI comprised sixteen state entities: a "Republic of Indonesia" consisting of territories in Java and Sumatra (a combined population of over 31 million); and the fifteen states established by the Dutch, which had populations between 100,000 and 11 million.

Bandjar
Banka
Billiton
Central Java
East Indonesia
East Borneo (not including former territory of Pasir Kingdom)
East Java
East Sumatra
Groot Dajak (Dajak Besar)
Madoera
Pasundan
Indonesia Republic of Indonesia (Negara Repoeblik Indonesia)
Riouw
South East Borneo Federation
South Sumatra
West Borneo