Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Intan Jaya. Show all posts
Showing posts with label Intan Jaya. Show all posts

Monday, 16 August 2021

Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal di Intan Jaya

Suara Papua / Suara Papua / 14 minutes ago

SIARAN PERS

Tiga tahun terakhir pengerahan kekuatan militer Indonesia secara ilegal di kawasan pegunungan tengah Provinsi Papua telah memicu eskalasi konflik bersenjata antara TNI-POLRI dan TPNPB, serta kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil terutama di Kabupaten Intan Jaya. Analisis spasial mengungkapkan bagaimana letak pos militer dan kepolisian berada di sekitar konsesi tambang yang teridentifikasi terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para jenderal.

Hal itu terungkap dalam laporan “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang diluncurkan hari ini oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama #BersihkanIndonesia (Baca laporan di sini: https://s.id/SiaranPersKajianIntanJaya).

Para peneliti melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik. Kajian ini juga memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya.

Namun operasi ilegal itu, justru memantik eskalasi konflik bersenjata, memperparah teror bagi masyarakat sipil, dan menambah deretan kekerasan negara di Papua. Sedikitnya 10% penduduk Sugapa, ibukota Kabupaten Intan Jaya mengungsi, termasuk 331 perempuan dan anak-anak di awal tahun 2021. April lalu, Pemerintah Republik Indonesia resmi melabeli kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai teroris. Pelabelan tersebut menjadi pintu masuk legalisasi operasi militer dan penambahan pasukan.

“Ketidakjelasan status akan situasi keamanan di Papua terus memberi celah bagi negara utk melakukan sekuritisasi, seperti membangun pos-pos atau markas/kantor militer dan penurunan pasukan baik Polri maupun TNI. Padahal, berbagai pengalaman menunjukkan pendekatan keamanan tidak menjawab permasalahan sistemik di Papua yang mengalami kesenjangan akses kebutuhan primer, kerusakan sumber daya alam, dan masalah kebebasan sipil,” kata Rivanlee Anandar dari KontraS.

Intan Jaya merupakan satu dari empat kabupaten di pegunungan tengah Papua yang menjadi lokasi pembentukan Komando Distrik Militer (Kodim) baru. Kodim baru Intan Jaya terletak di ibukota kabupaten yaitu Distrik Sugapa. Tidak diketahui berapa jumlah aparat militer, baik organik dan non-organik yang berada di Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah. DPR Papua sendiri sempat menyampaikan bahwa mereka kesulitan mendapatkan data dan informasi terkait jumlah pasukan non organik yang dikirim ke Papua setiap tahun, bahkan menurut DPR Papua, Gubernur Papua, Lukas Enembe juga tidak mengetahui jumlahnya.

Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) mengatakan masalah transparansi pengerahan pasukan berakar dari operasi militer ilegal. Pasal 7 (2) b dan (3) UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mewajibkan operasi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Termasuk di dalam operasi militer selain perang ini antara lain adalah mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengamankan wilayah perbatasan atau mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Hingga saat ini tidak terdengar adanya keputusan politik negara ini.

Made Supriatma dalam risetnya menyebut bahwa rasio penduduk dan personel keamanan per kapita adalah 97:1. Artinya, ada satu polisi atau tentara untuk setiap sembilan puluh tujuh orang Papua. Rasio ini menunjukkan bahwa konsentrasi pasukan keamanan di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya dengan rasio 296:1, artinya 1 personel keamanan untuk setiap 296 warga negara.

“Pengerahan pasukan menyebabkan eskalasi konflik senjata semakin tinggi, akibatnya masyarakat di beberapa kabupaten Puncak Jaya, Nduga, Intan Jaya mengungsi meninggalkan tanah leluhur, tindakan bantuan pemerintah kepada pengungsi sangat minim bahkan cenderung mengabaikan kondisi pengungsi,” ujar Tigor Hutapea dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Sementara itu, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi dalam laporan ini yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan). Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer/polisi termasuk bahkan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Setidaknya ada tiga nama aparat yang terhubung dengan PTMQ. Mereka adalah Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Rudiard Tampubolon merupakan komisaris PTMQ, bahkan West Wits Mining (pemegang saham MQ) menganggap bahwa kepemimpinan dan pengalaman Rudiard cukup berhasil menavigasi jalur menuju dimulainya operasi pertambangan. Selain duduk sebagai komisaris, perusahaan yang dipimpin Rudiard yakni PT Intan Angkasa Aviation juga mendapat 20% kepemilikan saham di PT Madinah Qurrata’ain.

Dalam Darewo River Gold Project, West Wits Mining juga membagi sejumlah 30% saham kepada PT Tobacom Del Mandiri (TDM). Presiden direktur TDM ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Di sebuah terbitannya, West Wits Mining jelas menyebut bahwa TDM bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek. TDM merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group, dimana pemilik saham minoritasnya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019.

Nur Hidayati dari WALHI Eknas mengatakan, sebagaimana disebut oleh LIPI ada empat akar masalah konflik kekerasan di Papua dan itu seharusnya bisa diselesaikan oleh negara (Lihat LIPI-Temukan-Empat-Akar-Masalah-di-Papua) . Pertama, pengakuan atas masyarakat Papua itu sendiri. Ketiadaan pengakuan sendiri berujung pada diskriminasi, ini terlihat dari proyek-proyek ekstraktif yang masuk ke Papua tanpa konsultasi dan meminta persetujuan masyarakat Papua. Kedua, pendekatan proyek pembangunan mercusuar yang telah gagal memenuhi kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat Papua, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

“Proyek-proyek infrastruktur yang ada sekarang ini, sebetulnya melayani siapa? Kami mengidentifikasi, berdasarkan salah satu laporan WALHI, justru terdapat 39 perusahaan yang mendapatkan keuntungan secara langsung dari pembukaan proyek Trans Papua. (Baca: analisis-pengaruh-rencana-pembangunan-proyek-prioritas-jalan-trans-papua). Sementara akar masalah yang ketiga adalah kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik, serta tidak belajarnya rezim sekarang dengan kegagalan pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya,” ujar Nur Hidayati.

Dalam kasus rencana tambang emas di Blok Wabu, kajian cepat ini mencatat terdapat lima aparat militer (TNI/POLRI). Kelima nama tersebut berasal dari tiga nama entitas perusahaan yang berbeda, tetapi masih satu naungan di bawah holding perusahaan tambang Indonesia yaitu MIND ID. Dalam entitas PTFI sebagai perusahaan pemilik konsesi sebelumnya di Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsa Siburian (HS) sebagai komisaris PTFI. Pada 2015-2017, HS pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua. HS juga tercatat tergabung dalam tim relawan (Cakra 19) pemenangan Presiden Jokowi pada 2019.

Perusahaan yang ditunjuk untuk menggarap lahan konsesi PTFI (Blok Wabu) yang dikembalikan ke Pemerintah Indonesia adalah PT ANTAM. Kajian cepat ini mencatat ada dua nama aparat militer di ANTAM yakni Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti dan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo. Di ANTAM, Agus Surya Bakti menjabat sebagai Komisaris Utama, sementara Bambang Sunarwibowo merupakan Komisaris. Di samping itu, Bambang Sunarwibowo juga tercatat masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Nasional. Sementara di tubuh MIND ID ada nama Purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai Komisaris Utama dan Purnawirawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen. Sampai saat ini, Muhammad Munir juga tercatat berkiprah sebagai Ketua Dewan Analisa Strategis Badan Intelijen Negara.

Temuan tersebut menjadi indikasi terdapatnya kepentingan ekonomi di balik serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Nama-nama aparat militer yang muncul pun tidak sembarangan. Beberapa terdidik di kesatuan Kopassus yang terkenal cukup elit di tubuh TNI. Beberapa punya latar belakang atau pengalaman di Badan Intelijen Negara. Ada pula yang setelah purna tugas berkiprah di dunia politik dengan menjadi tim pemenangan presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo.

“Berdasarkan Peraturan Kepolisian 3/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, pemberian bantuan pengamanan sebagaimana dilaksanakan berdasarkan pada permintaan pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu. Oleh karena itu keterlibatan tersebut memperkuat indikasi adanya konflik kepentingan,” kata Asfinawati.

“Penguasaan wilayah konsesi industri pertambangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di wilayah konflik telah melanggar hak-hak orang asli Papua sebagai pemilik tanah adat. Penguasaan tanpa mendapat persetujuan masyarakat Adat untuk menentukan pilihan terbaik, dalam berbagai kasus masyarakat adat yang tidak setuju mendapatkan stigmatisasi dan labelisasi anti pembangunan hingga pelaku separatis. Pengerahan kekuatan militer bertujuan menciptakan ketakutan bagi masyarakat adat untuk meninggalkan tanah adatnya,” tambah Tigor dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Jakarta 12 Agustus 2021

The post Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal di Intan Jaya appeared first on Suara Papua.

Visit website

Wednesday, 20 January 2021

Baku tembak di jembatan WABUGO Intan Jaya Satu Anggota TNI Tertembak Di Tempat

 The .TPNPB NEWS:


INTAN JAYA, hari Senin tanggal19 Januari 2021, pukul 3:15.
Kembali terjadi baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di jembatan WABUGO kabupaten intan jaya.
Dalam kontak senjata ini pihak TPNPB tembak mati satu anggota TNI di tempat dan beberapa anggota luka-luka dan satu kendaraan milik TNI ancur total.Sementara pihak TPNPB tidak ada korban maupun luka-luka.
Komandan lapangan Lewis Kogeya melaporkan via telepon selulernya bahwa kepada awak mendia The TPNPB News.
Kami baku kontak dengan TNI di jembatan WABUGO Kata kogeya saya bersama pasukan saya baku tembak dengan TNI dan menewaskan satu anggota TNI di tempat.
Laporan langsung dari komandan lapangan Lewis. Kogeya kepada awak media TPNPBNEWS
Lewis. Kogeya adalah pasukan khusus kodap III Ndugama di bawah pimpinan jenderal Egianus. Kogeya.
Di keluarkan markas 19 January 2021.
Penangung jawab
Lewis kogoya
_______________________________
Panglima Kodap III Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Brijend. Egianus Kogoya
_______________________________
Panglima TINGGI Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Jend. Goliat Tabuni
_______________________
Laporan awak media The TPNPB NEWS

Wednesday, 23 December 2020

Kronologi Pembakaran Warga Papua oleh 9 Anggota TNI

Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jenderal TNI Dodik Widjanarko menyampaikan paparan terkait tindak lanjut temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Papua, di Jakarta, Rabu (23/12/2020). (Foto: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)


Jakarta, CNN Indonesia -- Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jendral TNI Dodik Widjanarko memaparkan kronologi sembilan tersangka anggota TNI pelaku tindak kekerasan dan pembakaran dua jenazah warga sipil Papua.

Menurut Dodik, demi memusnahkan jejak kekerasan yang berujung pada tewasnya dua warga tersebut, kesembilan anggota TNI membakar jenazah mereka.

Dodik menengarai aksi berawal dari tuduhan kesembilan anggota TNI terhadap dua warga--yang belakangan diketahui bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani--jadi bagian dari komplotan yang disebut pemerintah dan penegak hukum Indonesia sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Keduanya bahkan sempat ditahan oleh anggota TNI di Koramil Sugapa pada 21 April 2020 lalu, sebelum kemudian menghilang lantaran dibunuh dan dibakar.

Lihat juga:Danpuspomad Sebut Ada Prajurit Bakar Jenazah Warga di Papua

"Pada 21 April 2020 Satuan Batalyon Para Raider 433 JS Kostrad saat melaksanakan sweeping dicurigai sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB selanjutnya dilakukan interogasi terhadap dua orang tersebut di Koramil Sugapa Kodim Paniai," ungkap Dodik saat menyampaikan konferensi pers di Gedung Puspom AD, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Namun, Dodik melanjutkan, anggota TNI yang menginterogasi dua warga sipil itu malah bertindak berlebihan. Luther dan Apinus disiksa, hingga Apinus meninggal di tempat.

Sementara saudaranya, Luther mengalami kritis meski tidak meninggal di lokasi interogasi. Anggota TNI yang terlibat dalam kejadian itu pun kata Dodik membawa jenazah Apinus dan Luther dengan kondisi kritis tersebut ke Kotis Yonif PR 433 JS Kostrad.

"Keduanya dibawa dengan menggunakan truk umum warna kuning nomor polisi B 9745 PGD. Nah di tengah perjalanan inilah Luther Zanambani juga meninggal dunia," tutur Dodik.

Lantaran kalut, anggota TNI yang terlibat dalam aksi interogasi berujung penghilangan nyawa itu bermaksud meninggalkan jejak kekerasan. Untuk melenyapkan bukti, lanjut Dodik, dua jenazah pun dibakar.

"Abu mayat keduanya dibuang ke sungai Julai di Distrik Sugapa," tutur dia.

Lihat juga:KontraS Catat 40 Aksi Kekerasan di Papua Sepanjang 2020

Luther Zanambani dan Apinus Zanambani merupakan dua bersaudara yang diketahui masih keluarga Pendeta Yeremia Zanambani--yang juga tewas diduga karena kekerasan aparat.

Di tengah investigasi pembunuhan Pendeta Yeremia, Komnas HAM sempat mengungkapkan pemicu kekerasan yang menimpa tokoh agama itu salah satunya adalah pertanyaan ke aparat tentang anggota keluarga Yeremia yang hilang.

Dua bersaudara Zanambani memang dinyatakan hilang sejak April lalu hingga, belakangan terungkap keduanya tewas di tangan aparat.

Sembilan anggota TNI yang terlibat dalam kekerasan warga sipil Papua itu antara lain dua personel Kodim Paniai yakni Mayor Inf ML dan Sertu FTP. Sementara tujuh lainnya personel Yonif Pararider 433 JS Kostrad yakni Mayor Inf YAS, Lettu Inf JMTS, Serka B, Seryu OSK, Sertu MS, Serda PG, dan Kopda MAY.

Tim Gabungan Mabesad dan Kodam XVII Cenderawasih menetapkan sembilan anggota TNI tersebut sebagai tersangka atas kekerasan hingga pembakaran jenazah dua warga sipil Papua. Mereka dijerat Pasal 170 ayat (1), pasal 170 ayat (2), pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal 181 KUHP, pasal 132 KUHPM, dan pasal 55 (1) kesatu KUHP.

Lihat juga:Komnas HAM Duga Ada Penyiksaan di Balik Kematian Yeremia

(tst/nma)

 

Sunday, 13 December 2020

The TPNPB News: TNI MASUK DISTRIK AGANDUGUME DI TEMPAT-TEMPAT MASYARAKAT.


Ilaga 12/12/2020.12:00 malam. Saya ada kirim laporan pada tanggal 09-12 empat hari berturut dua helicopter dorop pasukan TNI di distrik Agandugume dengan Ilaga .

Pasukan TNI di distrik Agandugume tempat pendoropan pasukan DAGAGOBME dua kali, mata air kali balim dua kali, kepala air ayuneri dua kali, kepala air ayunekime dua kali, ongwendo dua kali . Itu tempat-tempat aktifitas masyarakat kamu anggota TNI kenapa turun disitu?

Itu kamu cari apa tikus, binatang bukannya kemaring kamu Anggota TNI bunuh masyarat 6 orang mati dan yang satu dirawat dengan kondisi sangat kritis.

Sudah lama anggota TNI/POLRI kamu tembak masyarakt selalu sembunyikan dan yang lain taruh senjata di badan mereka foto di bilang itu anggota TPNPB, tapi sekarang semua ketahuan.
Dan Pimpinan militar negara dan militer kamu kirim pasukan ke Papua untuk bunuh rakyat?
Kalau itu benar sesuai dengan kondisi di seluruh Wilayah papua maka kamu keliru dan tidak ada rasa kemanusian.
Kalau mau kejar TPNPB turun di kabupanten kami ada di kota kami akan lawan namu kenapa turun di hutan, kata lekagak
Komandan Operasi Nasional
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)
Mayjend Lekagak Telenggen
_______________________________
Awak media The TPNPB News

Monday, 16 November 2020

Distrik Sugapa dan Hitadipa Intan Jaya Terpenjara Operasi Militer Indonesia

 

Penembakan dengan Peluru Tajam Maut di Intan Jaya

Sejak akhir tahun 2019 Kabupaten Intan Jaya menjadi sorotan publik.

Kontak senjata antara TPN OPM dan MILITER Indonesia tak kunjung berhenti sampai detik ini. Distrik Sugapa ibu Kota Kabupaten Intan Jaya dan distrik Hitadipa dijadikan arena pertempuran. Kota dan kampung di distrik itu bagai kota/kampung "mati".

Tak ada aktifitas warga setempat untuk bernafkah. Di setiap sudut kota, di kampung, di kali, di hutan & di kebun diduduki TNI & POLRI. Sehingga warga setempat tak dpt ke luar rumah utk beraktifitas.

Hari demi hari mereka dikurung di dalam rumah. Warga setempat tak bisa berkebun lagi, tak bisa ke hutan lagi & tak bisa ke kali lagi, karna TNI POLRI sudah menempati di setiap sudut kota, kampung & hutan.

Setiap pria/ wanita dewasa diwajibkan memiliki KTP. Karna saat saat tertentu TNI POLRI menyisir dari rumah ke rumah. Jikalau seseorang hendak ke luar rumah, harus membawa KTP.

"Hampir setiap hari ada pendropan pasukan TNI/POLRI menggunakan helikopter 2 atau 3 kali", demikian kata seorang informan.

Semua kantor pemerintahan, baik tingkat kabupaten sampai di tingkat Balai Kampung serta gedung sekolah di Distrik Sugapa & Hitadipa dijadikan sebagai tempat penampungan TNI/POLRI.

Sebabnya aktifitas sekolah & kantor mati. Pendropan militer RI ini mengakibatkan warga setempat berada dlm tekanan & terpenjara. Hal ini mengakibatkan kelaparan, kesakitan, kematian karena dianiaya, ditembak militer RI dan juga kematian karena kelaparan, serta beban pikiran untuk masa depan hidup warga setempat.

Rumah Sakit di Distrik Sugapa juga dilayani oleh TNI/POLRI menyebabkan dlm beberapa bulan warga yang sakit tidak pergi ke Rumah Sakit utk mendapat layanan kesehatan. Setelah Direktur Rumah Sakit Sugapa diingatkan oleh warga setempat, akhirnya TNI/POLRI diminta ke luar dari Rumah Sakit.

Warga setempat memilih pergi ke Susteran biara setempat utk mendapatkn pelayanan kesehatan.

Warga Intan Jaya mendesak:
1). Presiden RI, Jokowi segera hentikan operasi militer dan menarik Pasukan Non Organik dari Intan Jaya;
2). Butuh akses wartawan & pekerja kemanusiaan di Intan Jaya;
3). Butuh bantuan bahan makanan dan obat-obatan, serta pakaian.
4). Butuh dukungan doa dari Tim Doa agar operasi ini dihentikan.

Keterangan: Foto di bawah ini adalah Pewarta Rufinus Tigau yg ditembak militer Indonesia.

Info ini dari sumber terpercaya dan mohon disebarkan.

Terimakasih.


Pokok Doa:

Semua orang Papua, dalam doa apapun, naikkanlah Doa kepada Allah Bapa di sorga

  1.  agar Allah mengampuni mereka yang menghabisi nyawa bangsa Papua tak berdosa, dan mereka bertobat menjadi anak-anak Allah;
  2. agar kita orang Papua tidak terganggu dengan aksi terorisme negara, akan tetapi tetap fokus kepada arah perjuangan Papua Merdeka, menyelesaikan sisa-sisa tindakan yang harus diambil saat ini lewat ULMWP supaya penderitaan ini segera berakhir;
  3. agar Tuhan membuka hati Joko Widodo dan pejabat kolonial di Jakarta berpikir serius memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua.



 

Tuesday, 27 October 2020

Keuskupan Timika benarkan Rafinus Tigau adalah seorang pewarta gereja Katolik

 Reporter: Victor Mambor

Rafinus Tigau semasa hidupnya - IST

Jayapura, Jubi – Seorang pewarta gereja Katolik, Senin (26/10/2020) tewas tertembak oleh aparat keamanan Indonesia yang bertugas di Intan Jaya. Selain pewarta gereja bernama Rafinus Tigau ini, seorang anak bernama Megianus Kobagau terluka karena rekoset peluru yang ditembakan aparat keamanan.

Pastor Marten Kuayo, Administrator Diosesan Keuskupan Timika membenarkan kejadian yang menewaskan Rafinus ini.

“Benar, saya baru dapat laporan dari Pastor Paroki Jalae bahwa Rafinus meninggal karena ditembak. Dia dituduh sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Tidak benar itu. Rafinus sudah sejak lama menjadi pewarta gereja Katolik di Jalae,” kata Pastor Marthen kepada Jubi, Senin (26/10/2020).

Seorang warga Sugapa yang dihubungi Jubi mengatakan jenazah Rafinus ditemukan dekat rumahnya sudah dikubur dalam sebuah lubang dengan ditutup daun pisang.

“Aparat TNI Polri sudah berada di Jalae sejak jam 5.00 pagi. Katanya mereka mau kejar TPNPB. Tapi TPNPB sudah jauh dari kampung. Kita dengar bunyi tembakan saja. Kita tidak tau siapa yang dapat tembak. Setelah bunyi tembakan tidak ada baru kita cek keluar rumah. Kita baru sadar Rafinus tidak ada. Jadi kita cari, ternyata dia dikubur dalam lubang yang ditutupi daun pisang,” kata warga Sugapa ini.

Terpisah, parat keamanan yang melakukan penyisiran di Jalae mengatakan Rufinus adalah anggota Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) sebutan mereka untuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

“Ini merupakan hasil pengembangan pasca penghadangan TGPF oleh KKSB 9 Oktober lalu. Dari hasil pengembangan dan pengumpulan informasi dari masyarakat diperoleh informasi akurat bahwa salah satu kelompok KKSB bermarkas di Kampung Jalae Distrik Sugapa,” kata Kepala Penerangan Kogabwilhan III, Kol Czi IGN Suriastawa.

Operasi, menurut Suriastawa dimulai pukul 05.30 WIT oleh Tim Gabungan TNI-Polri. Selain menembak Rapinus, operasi ini  mengamankan dua orang lainnya, yang salah satunya mengaku adik dari Rafinus Tigau.

Suriastawa juga mengatakan atas permintaan pihak keluarga, korban tewas dikubur di tempat. Tim Gabungan TNI Polri membantu menggali kubur dan saat pemakaman, pihak keluarga mengakui bahwa korban selama ini aktif dalam aksi KKSB.


Namun warga Sugapa yang dihubungi Jubi mengatakan tidak ada warga yang tahu penembakan Rafinus hingga jenazahnya ditemukan dalam lubang yang ditutupi daun pisang.


Suriastawa mengakui dalam operasi ini seorang anak bernama Megianus (6 tahun) mengalami luka di bagian pinggang kiri akibat rekoset. Megianus kemudian dievakuasi ke Bandara Bilogai, Intan Jaya untuk selanjutnya dibawa ke Timika untuk perawatan medis lebih lanjut.

“Ia didampingi 2 orang keluarganya,” kata Suriastawa.

Sebby Sambom, Juru Bicara TPNPB mengatakan pernyataan Suriastawa itu sebagai kebohongan yang dibangun untuk menutupi sorotan publik. Sebby mengatakan saat penembakan Pendeta Zanambani, Suriastawa juga menuding Pendeta Zanambani sebagai anggota TPNPB.

“Faktanya, terungkap dengan jelas bahwa yang mereka tembak itu tokoh agama, seorang pendeta. Begitu juga penembakan yang mereka lakukan pada seorang katekis paska penembakan Pendeta Zanambani,” kata Sebby.

Sebby menegaskan, ia sudah memeriksa ke Intan Jaya dan tidak ada angggota TPNPB di Intan Jaya yang bernama Rafinus Tigau. (*)

Friday, 16 October 2020

Pansus Sebut Nama Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Zanambami.

Anggota PANSUS DPRP Kasus Penembakan di Intan Jaya

Pansus DPR Papua saat melakukan jumpa pers hasil kunjugan ke Intan Jaya, di Hotel Horison, Jumat, (09/10).

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Papua mengungkap nama penembak pendeta Yeremia Zanambami di Intan Jaya, Papua.

Anggota Pansus Deki Nawipa mengatakan, nama penembak Pdt Yeremia Zanambami didapat dari pengakuan keluarga korban.

Ia mengatakan, keluarga korban menyebutkan bahwa pendeta Yeremia Zanambani ditembak oleh anggota Kostrad 477 atas anama Alpius.

Deki Nawipa menyebutkan, ada beberapa anggota yang sering bersama dengan almarhum sudah dianggap sebagai keluargga. Tapi pada peristiwa itu, korban Yeremia Zanambami ditembak.

“Mama atau istri almarhum waktu kami tanya siapa itu pembunuh bapak, ia langsung mengatakan yang bunuh atas nama Alpius dari satuan Kostrat 477,” ucap Deki.

“Jadi entah mau ungkap atau tidak, ini kami sampaikan sesuai dengan data yang kami ambil langsung di lapangan, dan istri almarhum langsung tunjuk kalau ‘kau Alpius ko yang bunuh’, kalau tidak percaya kami punya data tertulis dan video dan kami pansus siap bertungjawab,” tambahnya.

Kata dia, kehadiran Pansus mewakili Pemerintah Provinsi Daerah dan Pusat. Ia mengklaim masyarakat Intan Jaya sangat berharap keadilan karena mereka sudah tahu siapa pelaku penembakan.

“Kami melihat persoalan HAM dari tahun 1960 sampai dengan saat ini tidak bisa terungkap karena lebih memproteksi institusi tidak pada pelakunya, maka jika ingin menyelesaikan masalah dan tidak tercoreng nama baik negara dan konstitusi harus ungkap pelakunya,” terangnya.

Dikatakan Deki, meski banyak tim yang dikirim ke Intan Jaya, tapi kalau tidak menyentuh substansi masalah terkait pelanggaran HAM, tidak akan menyelesaikan persoalan.

“Persoalan ini tidak akan selesai dan nama baik instisusi dan negara dan lainnya akan tercoreng,” katanya.

Pansus memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah dan aparat. Intinya, Pansus meminta segera mengungkap pelaku penembakan.

Pansus juga merekomendasikan agar rencana drop pasukan dari Maluku harus dihentikan sebelum melakukan pengungkapan kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambami.

“Pengiriman pasukan harus dijentikan sebelum penyelesaian masalah. Jika tidak, masyarakat akan merasa terancam dan mereka merasa kehadiran aparat sebagai musuh, ini rekomendasi kami,” katanya

Sunday, 4 October 2020

Ada TGPF kasus Hitadipa Intan Jaya, lalu Nduga bagaimana?

Jayapura, Jubi – Kapan pemerintah membentuk TGPF Nduga? Mungkinkan TGPF Intan Jaya juga menyelidiki kasus Nduga? Hal itu dilontarkan tokoh pemuda Kabupaten Nduga, Samuel Tabuni dalam rilis yang disampaikan kepada Jubi, Sabtu (3/10/2020).


“Hanya dalam kurun 14 hari setelah peristiwa Hitadipa, TGPF ini sudah terbentuk. Ini suatu langkah cepat, yang memang sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus Hitadipa. Lalu bagaimana dengan Nduga yang sudah hampir dua tahun?” tanya dia.

Tabuni mengaku sangat mengapreasi keputusan pemerintah membertuk tim investigasi yang disebut sebagai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kasus pembunuhan seorang Pendeta di Hitadipa, Intan Jaya.

Namun ia juga sangat berharap pemerintah juga harus adil dalam keputusannya terkait pembentukan TGPF itu. “Apa yang salah ketika tugasnya diperluas? Tidak hanya berfokus pada persoalan Hitadipa saja, tapi sebaiknya persoalan Nduga juga harus menjadi bagian dari perhatian dan tugas TGPF,” kata Samuel yang juga anggota TGPF Hitadipa.

Persoalan Nduga sudah hampir 2 tahun terbengkalai. Pemerintah tidak memberikan perhatian secara serius untuk membentuk tim investigasi seperti TGPF Hitadipa. 

Padahal pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil termasuk para hamba Tuhan dalam kasus Nduga juga banyak terjadi. Kasus terakhir terjadi pada pekan lalu di distrik Mbulmu Yalma. Menurut Tabuni pekan lalu ada aparat TNI yang menembak mati dua aparat kampung.

“Tim pencari fakta sedang bergerak ke tempat kejadian karena mayat mereka tidak ditemukan,” katanya.


Enembe : Pemerintah Provinsi Papua akan bentuk tim kemanusian untuk Intan Jaya

 TabloidJubi -Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan pemerintah Provinsi Papua akan membentuk tim kemanusiaan untuk membantu masyarakat Intan Jaya menghadapi permasalahan yang dihadapi belakangan ini. Tim ini menurut Gubernur Enembe akan terdiri dari beberapa unsur, diantaraya pemerintahan, masyarakat sipil dan gereja.


“Penembakan pendeta Zeremia Zanambani harus diinvestigasi. Namun bukan hanya itu, masalah yang dihadapi oleh masyarakat Intan Jaya belakangan ini sangat berat. Kekerasan demi kekerasan terjadi di Intan Jaya. Ini hampir sama dengan saat saya menjadi bupati di Puncak Jaya,” kata Gubernur Enembe kepada Jubi, Jumat (2/10/2020).

Menurut Gubernur Enembe, pemerintah daerah harus membantu masyarakat Intan Jaya menghadapi trauma kekerasan yang dialami.

“Dalam waktu dekat ini tim kemanusiaan untuk Intan Jaya akan dibentuk. Saat ini saya sedang berkoordinasi dengan Karo Hukum untuk membuat SK nya,” jelas Gubernur Enembe tanpa merinci lebih jauh terkait tim kemanusiaan yang akan dibentuk.

Terpisah, Ketua Sinode AM GKI Papua Pendeta Andrikus Mofu menanggapi tim investigasi kasus penembakan Pendeta Zeremia Zanambani yang dibentuk Menko Polhukam, Mahfud MD.

Ia yakin bahwa masyarakat Papua tidak percaya dengan tim investigasi yang dibentuk Menko Polhukam.

“Saya hari ini yakin bahwa masyarakat Papua pasti tidak yakin oleh tim investigasi yang dibentuk oleh Menko Polhukam dapat mengungkapkan secara adil dan baik transparan dan jujur,” kata Mofu dalam diskusi publik yang diadakan oleh Amnesty International Indonesia dengan judul “Mengulas Tim Investigasi Independen Penembakan Hitadipa”, Jumat (2/10/2020).


Monday, 27 January 2020

Baku Tembak dengan Aparat, 1 Anggota KKB di Papua Tewas

Kristian Erdianto, https://www.msn.com/

© Disediakan oleh PT. Kompas Cyber Media Kepala Bagian
Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri
Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri,
Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra menyebut telah terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Jupara, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Baku tembak terjadi pada Minggu (26/1/2020).

"Kejadian ini benar terjadi pada hari minggu yang lalu tanggal 26 Januari pada pukul12.08 Waktu Indonesia Timur dari kontak senjata ini," kata Asep di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Senin (27/1/2020).
Asep mengatakan, dalam baku tembak itu satu anggota KKB tewas.

Selain itu, ada satu anggota KKB yang diserahkan warga ke aparat keamanan.

"Satu meninggal dari kontak senjata itu dari kelompok kriminal bersenjata dan satu lagi diamankan oleh masyarakat lalu diserahkan pada pihak aparat keamanan," ungkapnya.

"Jadi pertanyaannya saya luruskan bukan dua yang meninggal, satu meninggal dari kontak senjata itu dari kelompok kriminal bersenjata," sambungnya.

Kendati demikian, Asep memastikan situasi di Papua masih kondusif dan terkendali.

Meskipun, saat ini aparat Kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap KKB yang melakukan baku tembak dengan aparat.

"Sampai dengan hari ini situasi di Papua masih aman terkendali dan tim gabungan TNI dan Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap KKB," ucapnya.

Kontak Tembak di Intan Jaya Papua, Dua Anggota KKB Tewas

Tim detikcom - detikNewsMinggu, 26 Jan 2020 20:52 WIB
Foto: Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw (Wildan/detikcom)
Intan Jaya - Kontak tembak kembali terjadi di Papua. Kali ini, baku tembak terjadi di Kampung Jupara, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

"Memang benar ada laporan tentang terjadinya kontak tembak di Kabupaten Intan Jaya, Minggu (26/1)," kata Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw dilansir Antara, Minggu (26/1/2020).




Waterpauw mengatakan dua orang tewas dalam kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan TNI/Polri tersebut. Keduanya merupakan anggota KKB.

"Hingga menewaskan dua anggota KKB," ujarnya.




Waterpauw mengungkapkan, meski terjadi kontak tembak, situasi di Intan Jaya relatif kondusif. Dia mengimbau semua anggotanya untuk tetap waspada,

"Anggota diminta untuk selalu waspada," kata Waterpauw.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebelumnya pada Selasa (14/1) juga telah terjadi kontak senjata di Kampung Titigi, Distrik Agisiga. Dilaporkan satu anggota KKB tewas tertembak.

(mae/gbr)