Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label KRP III. Show all posts
Showing posts with label KRP III. Show all posts

Friday, 23 October 2020

Bangsa Papua Sudah Konsensus Politik pada Tahun 2010

Oleh Jack Wanggai

Jubir Departeman Politik ULMWP.

Bangsa Papua sudah pernah melakukan KONSENSUS PAPUA untuk menyatukan Organisasi Perjuangam bangsa Papua.

Yang berkonsensus adalah 

Organisasi Perjuangan bangsa Papua Force Moral dan Force Politik, dan juga yang berjuang secara independent.

Kegiatan KONSENSUS PAPUA Papua itu telah terjadi menghabiskan waktu selama kurang lebih 9 bulan pada tahun 2010.

PASCA KEMATIAN ALMARHUM BAPAK THEYS HIYO ELUAY DAN KEFAKUMAN POLITIK PAPUA.

Setelah bangsa Papua berkongres yang ke - 2 tahun 2000 dan melalui acara tersebut, rakyat bangsa Papua memilih dan menetapkan Alm bapak Theys H Eluay sebagai ketua PRESIDIUM DEWAN PAPUA (PDP) dan Bapak Thom Beanal sebagai Wakil ketuanya.

Melalui PRESIDIUM DEWAN PAPUA dan Panel - Panel Papua yang tersebar di tujuh wilayah adat Papua, rakyat bangsa Papua menemukan momentum yang amat baik untuk mengkonsolidasi dirinya sebagai suatu kekuatan baru dalam menentukan arah perjuangan kemerdekaan bangsa Papua.

Namun, ditengah semangat yang telah terbangun itu, Bapak Theys Hiyo Eluay dibunuh oleh Pasukan khusus Kolonial Indonesia pada tahun 2001.

Sebagai catatan penting bahwa sebelum lahirnya Presidium Dewan Papua pada tahun 2000 melalui Kongres Rakyat Papua II (KRP II), 

Saat itu sudah ada sebelumnya banyak organisasi taktik dan strategis milik bangsa Papua yang telah bergrilya berjuang mempertahankan api revolusi di Papua, kota - kota studi dan bahkan di luar negeri.

Nama dan tempat organisasinya itu saya tidak rincikan di kolom ini.

KEFAKUMAN POLITIK BANGSA PAPUA.

Telah terjadi kefakuman politik bangsa Papua pasca meninggalnya Almarhum bapak Theys Hiyo Eluay pada tahun 2001.

Ditengah2 kefakuman politik Bangsa Papua itulah lahir Otonomi Khusus Papua pada bulan November 2001.

Program Otonomi Khusus Papua itu berhasil melemahkan perjuangan Bangsa.

Proses dan program Otonomi Khusus Papua itu berhasil menjinakkan sejumlah tokoh Papua yang memiliki kemampuan sumber daya manusia dan sangat strategis didalam arah perjuangan bangsa Papua.

KERJA -KERJA PERSATUAN BANGSA PAPUA PASCA MENINGGALNYA ALM THEYS HIYO ELUAY.

Di motori oleh Pemuda dan mahasiswa Papua, atas saran dan nasehat dari para Leaders Papua yang melihat kevakuman politik Papua, maka terjadilah konsolidasi dan pencerahan Lintas kota studi dan kabupaten di tanah Papua hingga konsolisasi ke tingkat Asia dan internasional.

Berbagai pertemuan yang dimotori oleh pemuda dan mahasiswa papua lintas organ, lintas kota, lintas suku, lintas disiplin ilmu berhasil membangun satu kekuatan baru dan mempertemukan serta mempersatukan para leaders Papua melalui berbagai pertemuan baik di dalam negeri hingga di luar negeri sperti di Papua, di jawa, bali, sulawesi, pasifik dan eropa.

Konsolidasi kekuatan rakyat ini kemudian mempertemukan para leaders dari masing - masing komponen bangsa Papua hingga terlaksananya KONSENSUS PAPUA pada tahun 2010 dan menetapkan 10 orang leaders sebagai Pemimpin Kolektif bangsa Papua.

Kesepuluh Pemimpin Kolektif.

Satu dari beberapa keputusan KONSENSUS PAPUA adalah perlu diadakan mubes atau Kongres Rakyat Papua ke III untuk memilih dan menetapkan kepemimpinan politik bangsa Papua paska meninggalnya Bapak Alm Theys Hiyo Eluay.

Kegiatan Konsensus Papua diperlukan setelah sepuluh tahun antara tahun 2000 - 2010 perjuangan Bangsa Papua terjadi kevakuman politik.

Hasil dari Konsensus Papua adalah menjalankan Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus Padang Bulan - Jayapura, tanggal 19 Oktober 2011 dan mendeklarasikan NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT (NRFPB). 

Melalui KRP III sidang pleno Kongres memilih dan menetapkan Bapak Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden dan Bapak Ev. Edison Waromi, SH sebagai Perdana Menteri, berikut kabinet lainnya.

NRFPB adalah salah satu dari tiga lembaga Politik bangsa Papua yang turut menandatangani dan Deklarator ULMWP di lapangan Sarallana Port Villa - Vanuatu tanggal 6 Desember 2014.

NRFPB lahir lewat Kongres III bangsa Papua atas keputusan KONSENSUS PAPUA tahun 2010.

Demikian sedikit catatan terkait mengapa ada ULMWP pada hari ini.

Tuesday, 25 October 2011

Papua Bukan Ladang Pembantaian

Written by Bela/Thoding/Papos    
Saturday, 22 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia asal Papua Diaz Gwijangge meminta aparat keamanan mengusut tuntas pelaku pembunuhan biadab terhadap Dabiel Knefe (28), Max Sesa dan satu orang lagi belum diketahui identitsanya.

“Saya perlu ingatkan bahwa Papua bukan ladang pembantaian. Sudah cukup banyak nyawa warga melayang sia-sia. Aparat harus mencari dan menemukan pelaku serta motif pembunuhan,” tegas Diaz Gwijangge kepada sejumlah wartawan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis, [20/10].

Mayat keduanya ditemukan Kamis [20/10] pagi di Bukit Heram di belakang kompleks Korem 172 Praja Wira Yakthi Abepura, Papua, sehari setelah pembubaran Kongres Rakyat Papua III oleh aparat gabungan TNI dan Polri.

Selain meminta aparat mengusut dan menemukan pelaku, pihaknya mengingatkan masyarakat mewaspadai kemungkinan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bertindak lebih brutal lagi. “Masyarakat perlu mewaspadahi stigmatisasi separatis atau makar. Jangan sampai elemen-elemen masyarakat yang mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu dicap makar karena ini lagu lama,” tandas Diaz.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari Jayapura, setidaknya ada lima warga sipil yang diamankan di Markas Kepolisian Daerah dengan tuduhan makar dan kepemilikan senjata tajam. Kelima warga sipil tersebut adalah Forkorus Yaboisembut, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Gat Wenda. Kabarnya, semuanya resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur juga diberitakan belum kembali ke asrama mereka. Beberapa yang lain telah pulang setelah sebelumnya ditangkap aparat.“Mereka telah dipulangkan setelah diperiksa di Polda,” kata Uskup Keuskupan Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM ketika ditemui, Kamis (20/10/2011), di Kompleks STFT Fajar Timur, Abepura.

Nyawa

Sementara itu, Ketua Komisis A DPRP, Ruben Magai, S.IP meminta agar manusia tidak dikorban secara terus menerus di Tanah Papua. Oleh karena itu, alat Negara yang bertugas di Papua harus menerjemahkan misi Negara dengan baik.

“Kami berbicara dari sudut pandang manusia, saya tidak berbicara soal Demokratnya, tetapi saya berbicara dari sudut pandang manusia yang sudah hilang nyawa manusia,” kata Ruben kepada wartawan di kantor Gubernur Provinsi Papua, kemarin.

Partai politik kata Ruben tidak ada sangkut pautnya dalam menyikapi situasi politik dan pembangunan. Apalagi adanya penembakan orang. Sebagai wakil rakyat atau sebagai corong rakyat dewan harus menyikapi persoalan dilapangan. itu menjadi tanggung jawab dari aparat keamanan sendiri. ‘’ Jadi jangan sampai pemerintah pusat menilai yang bicara hanya Democrat, tentu democrat berbicara karena menyangkut nyawa manusia,” tandasnya.

Jadi kebijakan Negara tidak dikaitkan dengan penembakan terhadap orang. Untuk itu, dewan mendesak pemerintah mencermati peristiwa ini secara serius. Walaupun demokrasi di Negara sudah bebas, tetapi demokrasi harus diatur supaya ada corong yang dibuka bagi orang untuk berbicara.

“Kami dari partai demokrasi tidak melakukan intervensi, kami hanya minta proses hukum tetap berjalan, tetapi manusia yang menjadi koran secara terus menerus di tanah ini tidak boleh. Stop sudah, kami berhadap pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkag,”tegasnya.[bela/tho]

Posted via email from West Papua Merdeka News

Papua Bukan Ladang Pembantaian

Written by Bela/Thoding/Papos    
Saturday, 22 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia asal Papua Diaz Gwijangge meminta aparat keamanan mengusut tuntas pelaku pembunuhan biadab terhadap Dabiel Knefe (28), Max Sesa dan satu orang lagi belum diketahui identitsanya.

“Saya perlu ingatkan bahwa Papua bukan ladang pembantaian. Sudah cukup banyak nyawa warga melayang sia-sia. Aparat harus mencari dan menemukan pelaku serta motif pembunuhan,” tegas Diaz Gwijangge kepada sejumlah wartawan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis, [20/10].

Mayat keduanya ditemukan Kamis [20/10] pagi di Bukit Heram di belakang kompleks Korem 172 Praja Wira Yakthi Abepura, Papua, sehari setelah pembubaran Kongres Rakyat Papua III oleh aparat gabungan TNI dan Polri.

Selain meminta aparat mengusut dan menemukan pelaku, pihaknya mengingatkan masyarakat mewaspadai kemungkinan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bertindak lebih brutal lagi. “Masyarakat perlu mewaspadahi stigmatisasi separatis atau makar. Jangan sampai elemen-elemen masyarakat yang mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu dicap makar karena ini lagu lama,” tandas Diaz.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari Jayapura, setidaknya ada lima warga sipil yang diamankan di Markas Kepolisian Daerah dengan tuduhan makar dan kepemilikan senjata tajam. Kelima warga sipil tersebut adalah Forkorus Yaboisembut, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Gat Wenda. Kabarnya, semuanya resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur juga diberitakan belum kembali ke asrama mereka. Beberapa yang lain telah pulang setelah sebelumnya ditangkap aparat.“Mereka telah dipulangkan setelah diperiksa di Polda,” kata Uskup Keuskupan Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM ketika ditemui, Kamis (20/10/2011), di Kompleks STFT Fajar Timur, Abepura.

Nyawa

Sementara itu, Ketua Komisis A DPRP, Ruben Magai, S.IP meminta agar manusia tidak dikorban secara terus menerus di Tanah Papua. Oleh karena itu, alat Negara yang bertugas di Papua harus menerjemahkan misi Negara dengan baik.

“Kami berbicara dari sudut pandang manusia, saya tidak berbicara soal Demokratnya, tetapi saya berbicara dari sudut pandang manusia yang sudah hilang nyawa manusia,” kata Ruben kepada wartawan di kantor Gubernur Provinsi Papua, kemarin.

Partai politik kata Ruben tidak ada sangkut pautnya dalam menyikapi situasi politik dan pembangunan. Apalagi adanya penembakan orang. Sebagai wakil rakyat atau sebagai corong rakyat dewan harus menyikapi persoalan dilapangan. itu menjadi tanggung jawab dari aparat keamanan sendiri. ‘’ Jadi jangan sampai pemerintah pusat menilai yang bicara hanya Democrat, tentu democrat berbicara karena menyangkut nyawa manusia,” tandasnya.

Jadi kebijakan Negara tidak dikaitkan dengan penembakan terhadap orang. Untuk itu, dewan mendesak pemerintah mencermati peristiwa ini secara serius. Walaupun demokrasi di Negara sudah bebas, tetapi demokrasi harus diatur supaya ada corong yang dibuka bagi orang untuk berbicara.

“Kami dari partai demokrasi tidak melakukan intervensi, kami hanya minta proses hukum tetap berjalan, tetapi manusia yang menjadi koran secara terus menerus di tanah ini tidak boleh. Stop sudah, kami berhadap pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkag,”tegasnya.[bela/tho]

Posted via email from West Papua Merdeka News