Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Keanggotaan MSG. Show all posts
Showing posts with label Keanggotaan MSG. Show all posts

Friday, 23 April 2021

Regenvanu: Vanuatu perlu mempertahankan dukungan kuat untuk Papua Barat

 Daily Post News: Oleh Anita Roberts


Vanuatu perlu melakukan advokasi yang kuat dengan negara MSG lainnya untuk memastikan aplikasi ULMWP untuk keanggotaan penuh diterima, kata Regenvanu
Vanuatu perlu terus mempertahankan dukungan kuatnya untuk West Papua dengan memastikan bahwa aplikasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) terdaftar dalam agenda untuk dipertimbangkan selama Pemimpin MSG Bertemu segera.
Hal itu disampaikan Pemimpin Oposisi dan mantan Menteri Luar Negeri Ralph Regenvanu dalam jumpa pers kemarin.
Permohonan ULMWP untuk status keanggotaan penuh tidak dipertimbangkan pada Rapat Pejabat Senior, yang pertama dari tiga pertemuan yang akan terjadi, katanya.
“Sewaktu saya masih menjadi Menteri Luar Negeri, saya menghadiri MSG Meeting terakhir di Fiji. Pada pertemuan itu, Pimpinan MSG menerima bahwa penerapan ULMWP sudah siap untuk dipertimbangkan pada MSG Leaders Meeting selanjutnya, ”ujar Leader of Opposition.
“Sekarang kami sedang dalam proses menuju pertemuan berikutnya.
“Fakta bahwa hal itu tidak masuk dalam agenda Rapat Pejabat Tinggi menunjukkan bahwa belum ada yang memasukkannya ke dalam agenda.
“Oleh karena itu, saya memanggil Perdana Menteri untuk memastikan Vanuatu menempatkan item itu dalam agenda untuk dipertimbangkan dan juga agar dia mengungkapkannya kepada publik dan menyatakan bahwa Vanuatu akan mendukung permohonan keanggotaan ULMWP.
“Saya ingin Pemerintah Vanuatu mendorong dengan kuat untuk memastikan aplikasi diterima.”
Regenvanu mengatakan banyak pekerjaan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang telah menarik masyarakat internasional untuk menangani masalah hak asasi manusia di Papua Barat.
“Tidak ada kemajuan lebih lanjut dari apa yang telah kami capai pada tahun 2019. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka mempertahankan dukungan yang kuat untuk West Papua dengan meminta MSG untuk menyetujui aplikasi ULMWP.”
Vanuatu perlu melakukan advokasi yang kuat dengan negara-negara MSG lainnya untuk memastikan agendanya disahkan, kata Pemimpin Oposisi.
ULMWP sudah berstatus pengamat di kelompok regional yang beranggotakan penuh Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kanak Kaledonia Baru.

Tuesday, 13 April 2021

West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia: Pidato Ketua ULMWP kepada Menteri Luar Negeri MSG

Statement Edisi, 12 Februari 2020


Pidato yang disampaikan oleh Ketua ULMWP, Benny Wenda, selama pertemuan Menteri Luar Negeri & Pejabat Senior Melanesian Spearhead Group (MSG), yang diadakan di Suva [ibukota Fiji] dari 10-12 Februari 2020.
Menteri yang terhormat, Yang Mulia, Bapak dan Ibu, saya menyambut Anda semua dalam bahasa saya, wa wa wa wa.
Saya juga mengakui Duta Besar Amena Yauvoli Direktur Jenderal Sekretariat MSG dan Stafnya yang berdedikasi atas layanan mereka yang tak kenal lelah kepada komunitas Melanesia.
Pertemuan kami di sini menandai 34 tahun dari visi para pendiri bangsa kami, yang didukung oleh cara Melanesia dari keinginan budaya dan politik bersama, untuk seluruh dekolonisasi dan kebebasan negara-negara dan wilayah Melanesia. Dekolonisasi mungkin tampak kurang intrinsik saat ini, tetapi kebenaran yang menyedihkan adalah, orang-orang Melanesia jauh dari menjalankan kedaulatan penuh kita.
Di West Papua, tanah air saya, 2,5 juta orang adalah orang Melanesia, bukan orang Indonesia. Seperti orang Melanesia di Bougainville dan Kanaky [New Caledonia], rakyat saya juga menyerukan hak dasar kami untuk memilih dalam referendum kemerdekaan. Lima puluh delapan tahun pelanggaran HAM yang meliputi penindasan perbedaan politik, diskriminasi, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan kekerasan polisi serta militer yang sistemik.
Kasus Nduga adalah contoh yang jelas. Sejak Desember 2018, operasi militer Indonesia yang tersebar luas di Kabupaten Nduga telah menggusur sekitar 45.000 Penduduk Melanesia yang Cerdik: 243 tewas, di antaranya 34 wanita, 110 anak-anak, 95 pria. Saat ini ada 57 tahanan politik. Orang Papua hidup dalam ketakutan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.
Tahun lalu orang-orang West Papua bangkit. Puluhan ribu dari mereka berbaris, menuntut hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Negara merespons dengan peluru. Negara menanggapi dengan penjara. Penjajah merespons dengan represi. Mengapa orang West Papua bangkit? Karena di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, pasukan keamanan Indonesia dan gerombolan nasionalis mengepung asrama mahasiswa West Papua.
'Pulang ke rumah'. 'Monyet'. 'Anjing'. Inilah yang diteriakkan pasukan keamanan dan geng Indonesia kepada para siswa West Papua. Polisi Indonesia menembakkan gas air mata ke asrama, menangkap 43 orang Papua. Ini adalah percikan api yang menyalakan api 58 tahun rasisme, kolonialisme, dan pembunuhan massal. Orang-orang saya berbaris untuk mengakhiri rasisme terhadap orang-orang Melanesia. Mereka berbaris untuk menuntut hak mereka untuk referendum kemerdekaan, ditolak mereka oleh komunitas internasional pada tahun 1969.
Banyak pemimpin yang terlibat dalam demonstrasi itu sekarang telah ditangkap. Tujuh dari mereka diculik dan dipindahkan ke Kalimantan Timur di antara mereka dua pejabat ULWMP, Bucthar Tabuni dan Bazoka Logo, di mana mereka perlahan mati kelaparan di bawah pengawasan Negara Indonesia. Enam dari mereka berada di Jakarta, salah satu Pemimpin FRI WP, Surya Anta Ginting, seorang Indonesia, dan menghadapi dakwaan makar. Mereka mungkin dipenjara selama 15 tahun. Puluhan lainnya berada di penjara di West Papua. Veronica Koman, pengacara hak asasi manusia internasional, telah melarikan diri ke Australia.
Ini adalah bagaimana Negara Indonesia merespons pemberontakan rakyat West Papua. Bagaimana Negara Indonesia menangani serangan rasis terhadap pelajar Papua di Surabaya? Hanya satu orang Indonesia yang dihukum karena serangan itu. Hukuman mereka hanya lima bulan, artinya mereka akan segera dibebaskan karena waktu sudah dijalani. Tidak ada satu pun orang Indonesia lainnya yang menghadapi konsekuensi atas serangan itu.
Pemimpin yang Terhormat, Yang Mulia, Bapak dan Ibu,
Ini adalah keadilan Indonesia. Negara Indonesia melindungi mereka yang secara rasial menyerang orang Melanesia karena warna kulit mereka, karena budaya mereka. Tetapi jika Anda orang Melanesia, dan Anda menunjukkan menentang rasisme, Anda akan ditembak, Anda akan dipukuli, Anda akan ditangkap dan dipenjara selama 15 tahun.
Inilah sebabnya mengapa jelas bahwa Indonesia tidak tertarik untuk menangani tuntutan rakyat Papua akan keadilan dan kebebasan. Indonesia tidak memiliki keinginan untuk mengatasi 'akar penyebab' konflik di West Papua, sebagaimana diserukan pada tahun 2019 oleh 18 negara di Forum Kepulauan Pasifik dan 79 negara di Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik. Hanya intervensi internasional yang dapat menyelamatkan rakyat saya dari genosida kolonial ini. West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP) dibentuk pada tahun 2014 sebagai tanggapan atas permintaan dari para pemimpin Melanesia di dalam institusi ini, MSG. Kami telah tumbuh menjadi kekuatan terpadu dari semua kelompok kemerdekaan West Papua, di dalam dan di luar negeri.
Kami telah membentuk Komite Eksekutif, Dewan Legislatif, Dewan Yudisial, dan sembilan biro di West Papua termasuk kelompok solidaritas rakyat Indonesia, dan di West Papua. Indonesia tidak dapat menghilangkan ULMWP, meskipun ia mencoba. ULMWP adalah perwakilan sah dari rakyat West Papua dan siap untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Faktanya, kita sudah berbicara dengan PBB, dengan pemerintah internasional.
Jika masalah penjajahan Indonesia tidak terpecahkan, maka rakyat saya tidak aman. Kita mungkin tidak bisa bertahan hidup lebih lama dari kolonialisme Indonesia. Sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, Juan Mandez pernah menyatakan, "jika tidak ada yang dilakukan, Rakyat West Papua akan hilang".
Pasifik, khususnya Melanesia, adalah kunci untuk kelangsungan hidup rakyat saya. Ketika Pasifik berdiri dengan satu suara untuk West Papua, seluruh dunia memperhatikan. Dunia tidak akan bertindak kecuali Melanesia dan Pasifik bersatu di belakang rakyat West Papua. ULMWP, sebagai perwakilan sah rakyat West Papua, siap untuk terlibat dengan Komunitas internasional. Kami sudah duduk di meja bersama mereka di lembaga bersejarah ini. Pada Oktober tahun lalu, saya mengeluarkan enam tuntutan kepada Presiden Indonesia, untuk menunjukkan itikad baik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Ini termasuk menarik 16.000 tentara tambahan yang dikerahkan selama Pemberontakan West Papua, membebaskan tahanan politik, dan memungkinkan Komisaris Tinggi PBB dan pelapor khusus ke wilayah tersebut. Hingga hari ini, kami belum menerima tanggapan.
Tahun ini, Indonesia harus belajar dari contoh negara-negara Pasifik terdepan di dunia yang telah memberi orang hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemerintah Papua Nugini dan Kaledonia Baru telah memimpin dalam menawarkan referendum tentang kemerdekaan kepada masyarakat Bougainville dan Kanaki. Indonesia harus mengikuti contoh-contoh demokratis ini, dengan membiarkan orang Papua menggunakan hak penuh untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan yang telah kami tolak pada tahun 1969. Pada Januari 2019, saya menyampaikan Petisi Rakyat kami, 1,8 Juta tanda tangan yang menuntut hak untuk memilih kemerdekaan, untuk Komisaris Tinggi PBB di Jenewa, disponsori oleh Pemerintah Vanuatu. Kami juga telah secara independen mengirimkan petisi kepada Mantan Ketua C24, Rafael Ramírez, pada bulan September 2017 di New York.
Indonesia tidak hanya menunjukkan tidak ada keinginan untuk mengatasi akar penyebab konflik, Indonesia telah memblokir masuknya PBB. Pada bulan Agustus 2019, 18 negara Forum Kepulauan Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru, menyerukan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah tersebut untuk melapor sebelum Forum Kepulauan Pasifik 2020. Hingga hari ini, Indonesia belum memenuhi.
Pada bulan Desember 2019, 79 negara berdaulat di Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik, ACP, juga menggemakan seruan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk mengunjungi tanah air kita. Hingga hari ini, Indonesia belum memenuhi.
Ini pertanyaan saya. Jika Indonesia mengklaim mewakili orang Melanesia dan memiliki keanggotaan MSG yang sah, mengapa Indonesia membunuh orang West Papua Melanesia setiap hari? Mengapa Indonesia memenjarakan aktivis West Papua yang damai selama 15 tahun karena mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol identitas Nasional dan Melanesia kita? Mengapa polisi Indonesia memanggil kami 'monyet' dan memotong 'rambut gimbal' kami di jalan-jalan Jayapura?
Salah satu kriteria penting untuk menjadi anggota MSG adalah bahwa negara yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran HAM. Indonesia telah melakukan kejahatan negara terhadap kemanusiaan masyarakat Melanesia di West Papua selama 58 tahun. Kami percaya kami memiliki lebih dari memenuhi syarat untuk memenuhi kriteria keanggotaan penuh MSG. Waktu untuk penundaan telah berakhir. Waktu untuk bertindak, untuk solidaritas dengan orang-orangku, telah tiba.
Kami percaya bahwa MSG memiliki sejarah, kebiasaan dan keberanian untuk melakukan hal yang benar, dan membuat sejarah. Kebebasan West Papua akan menandai tonggak sejarah dalam perjuangan untuk kesetaraan manusia melawan kekuatan kolonialisme dan rasisme. MSG didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dekolonisasi, tentang solidaritas Melanesia dan perjuangan bersama. Kita harus menemukan kembali nilai-nilai ini, dan mengingat kembali kata-kata bijak almarhum Pastor Walter Lini, pendiri Vanuatu, bahwa Vanuatu tidak benar-benar bebas sampai semua Melanesia bebas, dan dari dan Solomon Mamaloni, mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon , ketika dia bertemu dengan para pemimpin OPM, bahwa jika generasi kita tidak menyelesaikan masalah West Papua, generasi yang akan datang selamanya akan menghukum kita.
Pemimpin yang terhormat, Yang Mulia, hadirin sekalian, Tenkiu Tumas, Merci Beaucoup, Vinaka Vakalevu, Wa Wa Wa Wa
Benny Wenda
Ketua
ULMWP
___________________
Official source:

Monday, 17 October 2016

Gereja Katolik PNG Harap MSG Sahkan ULMWP Anggota Penuh

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM - Berbeda dengan sikap pemerintahnya yang memberi sinyal tidak mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG), Gereja Katolik Papua Nugini (PNG) justru menyerukan dukungan. Uskup Agung Gereja Katolik PNG, Sir John Ribat, mengatakan ULMWP harus diizinkan menjadi anggota penuh sebagai perwakilan penduduk asli Papua. […]

from WordPress http://ift.tt/2e9QiIw
via IFTTT

Monday, 25 July 2016

Surat Terbuka Kepada Sri Sultan Hamengkubuwana X

Surat Terbuka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] untuk Sri Sultan Hamengkubuwana X Kepada Yth. Sri Sultan Hamengkubuwana X di Tempat Salam sejahtera, dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, sehingga kami selalu diberi perlindungan yang tak terhingga. Pertama-tama, kami ucapkan banyak terimakasih kepada Bpk. Sri Sultan Hemangkubuwono X yang telah membuka hati untuk memberikan tempat bagi kami […]

from WordPress http://ift.tt/2anRtpq
via IFTTT

Thursday, 21 July 2016

Sikap NRFPB Merespon Hasil KTT MSG Di Honiara, Kepulauan Solomon

JAYAPURA – Gagalnya ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) untuk menjadi anggota penuh pada Forum Melanesia Sparehead Group (MSG), nampaknya turut menjadi perhatian serius Forkorus Yobosembut, yang mengklaim diri sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Forkorus Yoboisembut malah mempertanyakan bahwa kapan ULMWP dibentuk, mengapa dibentuk, dan dimana selama ini menggelar rapat-rapat di […]

from WordPress http://ift.tt/29UTxBy
via IFTTT