Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Komisi HAM PBB. Show all posts
Showing posts with label Komisi HAM PBB. Show all posts

Thursday, 17 March 2022

Panitia Penyambutan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB Untuk Wilayah Adat La-Pago Resmi Dideklarasi

https://nokenwene.com/.../panitia-penyambutan-dewan-ham.../


Wamena, nokenwene.com – Panitia penyambutan rencana kunjungan Dewan Keamanan (DK) Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke Papua untuk wilayah adat Lapago resmi di deklarasikan di Wamena, senin (14/03/2022), dihadiri ribuan rakyat Papua. Deklarasi dilakukan itu setelah sebelumnya sabtu 12 maret dilakukan pemilihan kepanitiaan tersebut.
“Secara resmi, Panitia penyambutan dewan HAM PBB ke West Papua telah dideklarasikan dan kami Pemerintahan Sementara, Negara West Papua siap bertanggung jawab penuh”, tegas Bazoka Logo, selaku Mentri Departemen Politik, pada Pemerintahan Sementara Negara West Papua.
Bazoka Logo, juga menjelaskan terkait proses dan mekanisme diplomasi politik telah, sedang dan akan terus dilakukan melalui komando Pemerintahan sementara, Negara West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Hon. Beny Wenda.
Ditempat yang sama, Iche Murib, selaku Mentri Perempuan dan Anak pada Pemerintahan sementara, Negara West Papua (ULMWP) saat membacakan sambutan tertulis Hon. Beny Wenda, Presiden Sementara, mengatakan Syukur Bagimu Tuhan Yang Menciptakan pulau dan tanah yang kita tinggal, hidup dan berjuang.
“Atas Nama Allah, Moyang, dan Tulang belulang Bangsa Papua, Bersama Segenap Komponen Makhluk Hidup, Sebagai Sebuah Bangsa Papua Ras Melanesia, yang Mendiami Pulau New Guinea Bagian Barat Tentu Memiliki Sejarah Hidup Dari Peradaban Ke Peradaban” Kata Ice.
Iche mengatakan Bangsa papua Terus Berjuang melalui ULMWP Hingga di Tahun 2018 Pertemuan Pasifik Island Forum (PIF), yang terdiri dari 18 negara mengadopsi resolusi tentang perjuangan Bangsa Papua.
“Demikian Juga di Tahun 2019, Pada Pertemuan Asia Caribian Pasifik (ACP), Pada 2019 Di Nairobi Afrika Juga Mengadopsi Resolusi untuk West Papua Dan 84 Negara Anggota PBB, Uni Eropa, Belanda dan Inggris Yang Terus Mendesak kepada Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB Untuk Berkunjung Ke West Papua, Guna Melakukan Investigasi Pelanggaran Ham Selama 60 Tahun Oleh Negara Indonesia”, tegas Iche .
Lanjutnya, Bangsa Papua memiliki memori passionis atau trauma panjang akibat dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara Indonesia di seluruh tanah Papua yang harus diselesaikan dengan mekanisme hukum Internasional
“Agar persoalan sejarah politik, kolonialisme, rasisme, militerisme, kapitalisme, imperialism dan diskriminasi bisa dapat diselesaikan dengan adil dan bermartabat sesuai dengan mekanisme hukum Internasional” Ujarnya Tegas..
Ditambahkan, pemerintah sementara ULMWP melakukan upaya-upaya strategis agar menjawab harapan dari cita-cita rakyat Bangsa Papua untuk bebas dan merdeka. Pemerintah Sementara ULMWP Eksekutif, Wilayah dan rakyat Papua menyambut baik resolusi PIF, ACP, Uni Eropa, Belanda dan Inggris serta siap menyambut kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB Ke West Papua.
“Akhirnya Pemerintah Sementara ULMWP meyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada rakyat Papua, tim yang bekerja keras dalam sosialisasi, konsolidasi, dan mobilisasi untuk pembentukan panitia, pengukuhan serta terlaksananya deklarasi hari ini 14 maret 2022 di Wilayah Lapago” Ucapnya
Adapun susunan kepanitiaan yang telah dibentuk dan di deklarasikan terbuka di halaman Kantor ULMWP Papua di Wamena itu adalah:
– Ketua Umum, Steven Serogo Walela,
– Ketua 1; Tomas Togotly,
– Ketua 2; Beny Siep,
– Sekretaris Umum; Dano Anes Tabuni,
– Sekretaris 1; Londi Albert Tabuni,
– Bendahara Umum ; Samuel Wenda,
– Bendahara 1, Mrs. Netha Wenda,
Serta dilengkapi dengan sejumlah bidang yang diperluhkan.
Pewarta: Jurnalis Warga Noken

Sunday, 13 March 2022

HATI – HATI DENGAN DIALOG JAKARTA-PAPUA DIFASILITASI KOMNAS HAM INDONESIA

Dulu, pada waktu delegasi MSG (Melanesia Spearhead Group) mendesak Indonesia untuk sebuah kunjungan ke Papua, Presiden Jokowi pernah terima tim 14 di istana Negara, kemudian Pater Dr. Neles Tebay dan Menkopolhukam [kala itu] Wiranto ditunjuk untuk mengatur dialog tersebut. Tujuannya adalah untuk menghalangi kunjungan Delegasi MSG ke Papua, dan akhirnya dialog itu tidak jalan hingga akhir hidup Dr. Neles Tebay.

Hari ini pemerintah Indonesia telah mendapat tekanan dari 79 negara ACP, Uni–Eropa, dan Komisaris Tinggi HAM PBB. Intervensi Special Prosedur PBB, Komisaris Tinggi HAM PBB dan desakan 79 negara ACP serta Uni–Eropa tersebut tengah menjadi tekanan luar biasa bagi Indonesia ––– Pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain untuk menghadapi tekanan tersebut, oleh karena itu Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia membuka diri, bersedia dialog dengan Papua. Para pejuang dan rakyat Papua harus hati-hati dengan strategi ini, karena ini cara untuk menghindari atau memotong jalan bangsa Papua ketika bangsa Papua sedang menuju ke PBB.

Sebuah perundingan bisa terjadi setelah kunjungan Delegasi Pencari Fakta dari PBB terjadi, kemudian berdasarkan hasil investigasi PBB itulah kemudian perundingan antara pemerintah Indonesia dan KOMNAS TPNPBOPM yang difasilitasi oleh PBB dapat terjadi. 

Entah dalam sidang umum PBB atau sesuai dengan mekanisme PBB. Hanya dengan mekanisme PBB, resolusi PBB nomor 2504 tahun 1969 itu dapat dicabut, karena Indonesia ada di Papua berdasarkan resolusi itu.

Dialog di luar dari mekanisme PBB adalah cara Indonesia untuk memotong dukungan internasional atas Papua dan “tidak lebih dari itu” ––– Apa lagi KOMNAS HAM Indonesia mau lobi dan fasilitasi dialog itu. Komnas HAM itu hanya sebuah lembaga kecil yang merupakan satu bagian dari pemerintah Indonesia selaku pelaku itu sendiri. Masalah Papua tidak berada di Komnas HAM Indonesia, tetapi ada di PBB. Negara-negara anggota PBB lah yang memasukan Papua di Indonesia, karena itu negara-negara PBB jugalah yang akan cabut resolusi 2504 dan kembalikan hak kedaulatan bangsa Papua.

Untuk itu, sekali lagi hati-hati dengan strategi Indonesia yang mengangkat kembali isu Dialog Jakarta–Papua ini.
_________
Foto: Screenshot Komnas HAM Sebut Presiden Jokowi Setuju Dialog Damai (Kompas(dot)com).

#Dialog #JakartaPapua #Jokowi #PresidenJokowi #ULMWP #WestPapua #FreeWestPapua

Friday, 4 March 2022

MEPAGO KONSOLIDASI DAN MOBILISASI Sampai di Kampung-kampung

"Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Meepago bersama Panitia Penyambutan Kedatangan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi kemanusiaan (UNHCHR) di west Papua konsolidasi dan mobilisasi sampai di kampung-Kampung".

MEEPAGO, (02/03/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah Meepago. Habel Nawipa; bersama panitia terus melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

"Menurut, Mr HABEL NAWIPA, Kepala pemerintah sementara West Papua ULMWP Wilayah Mepago konfirmasi bahwa Panitia Penyambutan kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum di Wilayah Mepago sampai di kampung-kampung.

Mr. Habel Nawipa, mengajak semua komponen Rakyat, memberikan dukungan atas kunjungan dewan HAM PBB tersebut agar konflik di Papua ini bisa diselesaikan secara aman, damai dan bermartabat.

Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Meepago

Mr. Nawipa Habel

#PemerintahSementara
#WilayahMepago
#WelcomeUNHC๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ #WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHCHR #UNHCHR #FreeWestPapua

Wednesday, 2 March 2022

Tanggapi desakan PBB, Indonesia tuding Pelapor Khusus PBB lakukan serangan media

 Sikap PBB - Admin

2 Maret 2022

Kantor PBB di Jenewa, Swiss - IST

Jubi TV – Pemerintah Republik sangat menyesalkan siaran pers yang bias yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB  yang berjudul “Indonesia: UN experts sound alarm on serious Papua abuses, call for urgent aid,”

Melalui siaran pers yang diterbitkan Rabu (2/3/3033), Kantor Misi Indonesia untuk PBB di Geneva, Swiss mengatakan rilis berita ini menandakan adanya pola serangan media yang tidak konstruktif dan tidak berdasar terhadap Indonesia oleh Pemegang Mandat Khusus tertentu, yang sekali lagi telah memilih untuk sepenuhnya mengabaikan data dan informasi yang dapat diverifikasi yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai tanggapan atas komunikasi bersama atas tuduhan yang sama, yang dikirim oleh pemegang mandat tersebut di atas. 

Misi Indonesia menambahkan keputusan pemegang mandat untuk menerbitkan siaran pers atas tuduhan yang telah ditangani oleh Pemerintah Indonesia -tanpa menyebutkan tanggapan pemerintah terhadap salah satu tuduhan, merupakan tampilan terang-terangan penolakan pemegang mandat pada dialog konstruktif.

“Apa yang telah diterbitkan oleh para pemegang mandat ini tidak lebih dari sebuah monolog, yang tampaknya dirancang semata-mata untuk tujuan kepentingan mereka sendiri,” kata Misi Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menjelaskan dalam banyak kesempatan bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan, pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan tidak memiliki tempat di Indonesia. Untuk tujuan ini, pemerintah telah mengerahkan upaya yang luar biasa untuk menangani semua kasus yang terkait dengan kejahatan tersebut.

Lanjut Kantor Misi Indonesia, pada kasus-kasus pengungsi internal yang dibahas dalam siaran pers, jika pemegang mandat menjalankan profesionalisme dan benar-benar meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah Indonesia, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang banyak faktor yang berkontribusi terhadap pengungsian di Provinsi Papua dan Papua Barat, mulai dari bencana nasional, rumah yang diamuk kelompok kriminal bersenjata, konflik suku, dan konflik hasil pilkada.

“Mengkaitkan semua kasus pemindahan dengan “pemindahan paksa oleh pasukan keamanan” bukan saja tidak benar, tetapi juga mengabadikan narasi berbahaya yang diadvokasi oleh kelompok bersenjata kriminal untuk menyebarkan ketidakpercayaan publik terhadap personel keamanan,” kata Kantor Misi Indonesia.

Kantor Misi Indonesia menegaskan seandainya pemegang mandat meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah, mereka juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perlunya mengerahkan personel keamanan di daerah-daerah di mana serangan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, pekerja kesehatan, pekerja konstruksi , petugas pemilihan kepala daerah, dan guru, merajalela.

Pemegang mandat semestinya meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah, sehingga mereka juga akan memiliki informasi bahwa tuduhan “bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua yang dihalangi oleh pihak berwenang” adalah kebohongan.

“Kementerian Sosial RI telah memberikan bantuan sembako senilai hampir 1,5 miliar rupiah untuk para pengungsi di Kabupaten Intan Jaya; 5 miliar rupiah untuk pengungsi di Kabupaten Nduga; dan juga miliaran rupiah untuk gabungan Kabupaten Yahukimo dan Yalimo,” sebut Kantor Misi Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Indonesia tidak pernah membatasi akses ke Palang Merah, gereja lokal, dan Komnas HAM. Penghentian permintaan personelnya untuk melakukan perjalanan ke beberapa daerah semata-mata karena pertimbangan keamanan, karena daerah-daerah tersebut masih dikategorikan sebagai daerah berisiko tinggi bagi warga sipil karena intensitas kekerasan kelompok bersenjata kriminal.

“Pemerintah Indonesia sekali lagi sangat menyayangkan keputusan pemegang mandat terkait untuk melakukan pendekatan megafon sepihak dalam menangani tuduhan yang termuat dalam siaran pers 1 Maret 2022. Pola tindakan yang tidak konstruktif ini hanya merusak dan menyabotase kerangka kerja sama dan kepercayaan yang dimiliki Pemerintah Indonesia terhadap Pelapor Khusus,” tutup Kantor Misi Indonesia. (*)

Tuesday, 1 March 2022

SAIRERY KONSOLIDASI DAN MOBILISASI PanitiaPenyambutan KT-Dewan HAM PBB Sampai di Kampung.


SAIRERI | hari ini, 1 Maret 2022, Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Saireri Edison Kendy, melaporkan konsolidasi dan mobilisasi sampai kampung-kampung di Wilayah Saireri.

Kepala Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Saireri Tuan. EDISON KENDI, mengatakan bahwa pemerintah terus kawal panitia Penjembutan KT-Dewan HAM PBB konsolidasi dan mobilisasi di wilayah Saireri sampai di kampung-kampung.
Ada sejumlah kampung di Biak, Waropen dan lain-lain telah terbentuk panitia.
Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Saireri.
Edison Kendy
-----------------------
Kepala Pemerintah.

Sunday, 27 February 2022

ULMWP WILAYAH MEEPAGO DEKLARASI PANITIA PENYAMBUTAN KOMISARIS TINGGI PBB

.


"Wilayah Adat Meepago telah Mendeklarasikan Panitia Penyambutan Kedatangan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi kemanusiaan (UNHCHR) di west Papua".

MEEPAGO, Pada hari ini, Selasa, (22/02/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah adat Meepago. Habel Nawipa; Telah mendeklarasi panitia untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.
"Menurut, Mr HABEL NAWIPA, ketua pemerintah sementara West Papua ULMWP Meepago. Sudah mempunyai struktur Panitia.

Sekaligus secara resmi memberikan mandat kepada 5 daerah untuk membentuk panitial lokal penjemputan Komisi tinggi Ham PBB di Meepago serta membangun basis di setiap daerah antaranya, Nabire, Dogiyai, Deiyai, paniai dan Intan Jaya,"ujarnya.
Selain itu," Dalam rangka menyambut komisaris HAM PBB, kami penanggun jawab politik sudah siap untuk memenuhi penjara Republik Indonesia demi kebenaran. Dan militer West Papua sudah siap mobilisasi besar-besaran dari sorong sampai merauke,"Tegasnya.
Mr. Habel Nawipa, mengajak semua komponen Rakyat, memberikan dukungan atas kunjungan dewan HAM PBB tersebut agar konflik di Papua ini bisa diselesaikan secara aman, damai dan bermartabat.
Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Adat Meepago
Mr. Nawipa Habel

Saturday, 26 February 2022

DOMBERAY DEKLARASI PANITIA PENYAMBUTAN KOMISARIS TINGGI PBB UNTUK HAK ASASI MANUSIA (UNHCHR)

“Wakil Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) Wilayah Adat BOMBERAY telah Mendeklarasikan Panitia Penyambutan Kedatangan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia"

Manokwari DOMBERAY | Pada hari ini, Selasa, (22/02/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah adat DOMBERAY deklarasikan Panitia Penyambutan kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

Markus Yenu. Kepala Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Domberay menyatakan, wilayah Domberay telah deklarasikan Panitia untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua. 

Menurutnya, Domberay sudah mempunyai struktur Panitia, jadi panitia ini akan bergerak bersama dengan struktural Pemerintahan Daerah di Wilayah Domberay.

Yenu mengatakan, “Panitia di wilayah Domberay siap konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, panitia siap melakukan segala aktivitas dalam bentuk terbuka dengan melibatkan rakyat secara terbuka, panitia juga siap koordinasi dengan Pemerintah Sementara ULMWP di wilayah dan juga Pemerintah Sementara ULMWP di pusat.”

Sementara iyu, Ketua West Papua Caoncil Pemerintahan Sementara ULMWP Wilayah Domberay Yakop Imbir, mengatakan Domberay menangis, Maibrat menangis Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB segera datang ke West Papua, Kami siap sambut kedatangan kapan saja. Dan Kami bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP dan Ketua panitia yang telah terpilih untuk Wilayah Bomberay adalah saudara SOON TABUNI bersama strukturnya.

“Kami sambut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM)”

Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Domberay.

Markus Yenu 
----------------------
Kepala Pemerintah Sementara.

Yakop Imbir 
--------------------
Ketua West Papua Caoncil Pemerintah Sementara. 

#WelcomeUNHCHR ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ
#WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHCHR #UNHCHR #FreeWestPapua

Tuesday, 15 February 2022

Terkait Surat Dewan HAM PBB, Pemerintah Diminta Serius Akhiri Kekerasan di Papua

Emir Chairullah | Internasional
13 February 2022, 22:00 WIB

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyambut positif upaya pemerintah untuk berkoordinasi dalam menjawab pertanyaan Dewan HAM PBB terkait sejumlah persoalan HAM di Papua.

Namun demikian pemerintah juga diharapkan berupaya serius untuk mengakhiri masalah kekerasan yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebut. 

“Harapan kita, pemerintah bukan hanya serius dalam menjawab surat Dewan HAM PBB, namun harus melakukan upaya luar biasa dalam mengakhiri kekerasan di Papua,” katanya ketika dihubungi, Minggu.

Sebelumnya, Dewan HAM PBB melalui Special Procedures Mandate Holders (SPMH) meminta pemerintah Indonesia melakukan klarifikasi dan penjelasan mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Menurut rencana, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan pertemuan antara K/L untuk merespon permintaan Dewan HAM PBB tersebut pada Senin 14 Februari 2022.

Lebih lanjut Usman menyebutkan, sebenarnya surat yang diajukan Pelapor Khusus Dewan HAM tersebut merupakan prosedur standar yang dilakukan PBB untuk melihat kondisi HAM di suatu negara. Namun yang jadi soal, ungkap Usman, surat tersebut khusus hanya menyoroti kasus kekerasan di Papua.

“Apalagi wilayah-wilayah disebut para Pelapor Khusus itu seperti Intan Jaya dan Puncak merupakan lokasi konflik kekerasan di Papua selama beberapa tahun belakangan. Termasuk isu pengungsi yang jumlahnya hingga ratusan ribu jiwa,” ungkapnya.

Karena itu, tambah Usman, dirinya berharap pemerintah menindaklanjuti pertanyaan Dewan HAM PBB tersebut dengan melakukan investigasi yang kredibel. Investigasi tersebut untuk menjawab pertanyaan apakah ada kekerasan atau penghilangan paksa warga lokal seperti yang diungkap dalam SPMH.

“Tahun lalu kan kita juga menghadapi persoalan yang serupa terkait isu Papua. Kalau tidak dijawab dengan serius, jangan-jangan bakal ada lagi pertanyaan seperti sekarang dengan kasus yang berbeda,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah klarifikasi yang diminta Dewan HAM PBB antara lain kasus tewasnya anak umur 2 tahun serta terlukanya anak umur 6 tahun akibat tertembak dalam kontak senjata antara aparat keamanan dengan TPN PB di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 26 Oktober 2021.

Selain itu ada kasus hilangnya Samuel Kobogau (31 tahun) yang dilaporkan sebagai korban penghilangan paksa oleh oknum TNI Raider 501.

“Saksi menyatakan SK dibawa ke markas TNI Raider 501 dan belum diketahui lagi keberadaannya sejak 5 Oktober 2021,” kata laporan tersebut.

Dalam surat Dewan HAM PBB yang ditandatangani Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat Dewan HAM PBB Jos Francisco Cali Tzay tersebut juga disebutkan, Dewan HAM PBB meminta klarifikasi mengenai meningkatnya jumlah pengungsi lokal atau internally displaced persons (IDPs) akibat konflik kekerasan di Papua.

Link: 

Saturday, 12 February 2022

PUNCAK JAYA DEKLARASI PANITIA PENYAMBUTAN KOMISARIS TINGGI PBB [UNHCHR].

MULIA Puncak Jaya | 10 Februari 2022 waktu di mulia Puncak Jaya Wilayah Adat LAPAGO telah deklarasikan Panitia penyambutan kedatangan komisaris tinggi dewan HAM PBB.

Puncak Jaya Wilayah Adat LAPAGO telah menyatakan siap sambut kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB.
Daerah Puncak Jaya [Mulia] adalah pusat pelanggaran HAM oleh negara indonesia terhadap masyarakat sipil.
Oleh sebab itu, kami mewakili rakyat korban pelanggaran HAM di Puncak Jaya menyatakan siap untuk menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.
Kami di Puncak Jaya adalah pusat kejahatan negara terhadap rakyat West papua.
Tuhan Memberkati Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB.
Terima kasih!

ANIM-HA DEKLARASI PANITIA PENYAMBUTAN KOMISARIS TINGGI PBB [UNHCHR]




ANIM-HA | Pada hari ini Sabtu, (012/02/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah adat ANIM-HA deklarasikan Panitia Penyambutan kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

Matias Tambaip, Wakil Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Anim-Ha menyatakan, wilayah Anim-Ha telah deklarasikan Panitia untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.
Matias Tambaip, berkata bahwa Wilayah adat Anim-Ha sudah mempunyai struktur Pemerintah Sementara sampai di Daerah atau sudah sampai di 33 [Tiga Puluh Tiga] SUKU, jadi panitia ini akan bergerak bersama dengan struktural Pemerintahan Suku di wilayah Anim-Ha.
Sementara itu Ketua West Papua Caoncil Wilayah Anim-Ha Ny. Pangkrasia Yem mengatakan, Deklarasi Panitia Penjembutan Komisaris Tinggi Dewan HAM dihadiri oleh Perwakilan 33 suku di wilayah Anim-Ha.
konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, panitia di wilayah adat Anim-Ha akan melakukan segala aktivitas dalam bentuk terbuka dengan melibatkan rakyat dari 33 suku. Dan Ketua panitia terpilih mengatakan bahwa panitia siap koordinasi dengan Pemerintah Sementara ULMWP di wilayah dan juga Pemerintah Sementara ULMWP di pusat.”
Kepala Pemerintahan Sementara ULMWP Wilayah mengatakan Anim-Ha dan Ketua West Papua Caoncil Wilayah Anim-Ha menyatakan siap bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP.
“Kami sambut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM)”
Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Anim-Ha.
Matias Tambaip
--------------------------
Kepala Pemerintah
Ny. Pangkrasia Yem
--------------------------------
Ketua West Papua Caoncil.