Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Komisi HAM PBB. Show all posts
Showing posts with label Komisi HAM PBB. Show all posts

Friday, 24 September 2021

SekJend PBB tentang Pelanggan Jam Asasi Manusia di West Papua

MASALAH PAPUA BARAT TELAH MELEWATI PROSEDUR DEWAN HAM PBB MASUK AGENDA MAJELIS UMUM PBB, GUNA PENEGAKKAN HUKUM DAN DEMOKRASI BERDASARKAN TEMATIK HAM PBB, RESOLUSI PIF TUVALU 2019, RESOLUSI ACP NAIROBI 2019, DAN KEPUTUSAN BRUSSEL 2021, Wasalam.(Kgr)
 
LAPORAN OHCHR PBB MENGEJUTKAN INDONESIA DI SU-PBB SESI 76, 23-9-2021, TENTANG HAM DI PAPUA BARAT.

GenPI.co - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendadak membongkar negara-negara yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut diungkapkan Antonio Guterres mengutip dari laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) PBB.

Ironinya, Indonesia menjadi satu dari 45 negara yang disinggung Antonio Guterres terkait kasus kekerasan dan intimidasi di Papua.

Diketahui, Indonesia masuk daftar dalam laporan tahunan Sekjen PBB per September ini.

Laporan tahunan tersebut ikut menyoroti soal intimidasi hingga kekerasan terhadap para aktivis yang sudah bekerja sama dengan PBB terkait HAM.

"Pada 26 Juni 2020, komisi menyoroti tentang kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat," jelas laporan OHCHR PBB dikutip GenPI.co, Kamis (23/9).

"Mereka fokus pada dugaan intimidasi terhadap Wensislaus Fatubun, aktivis dan penasihat soal HAM untuk Dewan Adat Papua," sambungnya.

Selain itu, dalam laporan tersebut ditulis, bahwa Wensislaus Fatubun secara rutin menyediakan dokumen, kesaksian, dan analisis tentang isu HAM di Papua Barat kepada PBB.(Kgr)
https://www.genpi.co/internasional/137816/laporan-ohchr-pbb-mengejutkan-seret-indonesia-soal-papua
______________
Lolos masuk dalam agenda sidang umum PBB september 2021 itu anugerah Tuhan.

Jakarta akan pasrah, dan saatnya para investor di Tanah Papua mulai menghitung untung rugi laba di Tanah Konflik politik.

Tdk lama lagi nanti banyak org akan mulai jual rumah, mobil mewah, ruko, kios, tanah, dll.

Tetapi siapa yg mau beli barang2 itu di saat krisis ekonomi seperti saat ini.

Thursday, 18 March 2021

Panitia Aksi Nasional West Papua Mendukung 83 Negara untuk Mengunjungi West Papua

Konflik Status Politik West Papua adalah masalah Internasional yang harus segera diselesaikan melalui jalur Hukum, Politik dan HAM Internasional. Untuk menyelesaikan status Politik tersebut maka melalui MSG, West Papua diterima sebagai keluarga Melanesia; Melalui Pasifik Island Forum (PIF) dan Afrika, Carribean dan Pasifik (ACP) suara rakyat dikumandangkan. Dan kini dunia Internasional melalui 83 Negara telah mendesak Indonesia untuk membuka akses bagi Tim Investigasi HAM PBB turun ke West Papua guna melihat situasi Pelanggaran HAM di West Papua.

Sampai saat ini Indonesia belum membuka Akses bagi Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua. 

Dalam situasi desakan Internasional tersebut, Indonesia melakukan maneuver politik dengan memberikan OTSUS jilid II dan Pemekaran-Pemekaran. Bangsa Papua tahu, Itu hanya “gula-gula” politik Kolonial Indonesia untuk membungkam aspirasi Merdeka. Oleh karena itu Rakyat Papua telah menolak Otsus jilid II dan Pemekaran. Rakyat Papua sudah menyatakan Sikap Politik: SELF DETERMINATION sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua. 

Penolakan gula-gula politik kolonial Indonesia dari Rakyat Papua dibalas oleh Indonesia dengan melakukan berbagai operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Timika, Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya. Operasi militer dilakukan oleh colonial Indonesia hanya untuk merampas kekayaan alam Papua. 

Rakyat bangsa Papua tidak sendiri, rakyat Papua sedang bersama komunitas Internasional. Maka dari itu, kami menyerukan kepada rakyat Bangsa Papua untuk konsisten mendukung dan mengawal agenda:

1. Mendukung Desakan 83 Negara anggota PBB kepada Indonesia untuk membuka akses bagi Tim Investigasi komisi Tinggi HAM PBB turun ke West Papua 

2. Mendukunng Referendum di West Papua sebagai solusi penyelesaian konflik.

3. Mendukung Pemerintahan Sementara West Papua untuk anggota penuh di MSG

Tabi, West Papua 10 Maret 2021



JURU BICARA 

ICHE MORIP

Thursday, 17 December 2020

Siaran Pers: Pengaduan Mendesak Kepada PBB Disampaikan untuk Melindungi Pimpinan dan Anggota ULMWP


Pengaduan mendesak telah diserahkan kepada PBB hari ini (16 Desember) untuk melindungi para pemimpin dan anggota United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Langkah tersebut menyusul ancaman yang dilakukan oleh pejabat negara terkemuka Indonesia setelah pembentukan Pemerintahan Sementara West Papua pada 1 Desember 2020.

Menyusul pembentukan pemerintahan yang sedang menunggu, kepala militer Indonesia, wakil kepala polisi, menteri keamanan, pembicara dan wakil ketua legislatif Indonesia dan banyak tokoh terkemuka di Jakarta mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan Presiden Sementara Wenda dan ULMWP sebagai penghianat.

Wakil Kapolri Komisaris Gatot Eddy Pramono berjanji, ‘Setiap kelompok atau individu yang mengikuti Benny Wenda yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia akan ditindak tegas’. Ancaman ini dapat terjadi terhadap Dewan Legislatif dan juga Dewan Yudikatif ULMWP, serta terhadap calon-calon kabinet Pemerintah Sementara, dan semua pengikut dan pendukung ULMWP.

Pengaduan PBB, yang dibuat atas nama Presiden Sementara Wenda dan ULMWP, diajukan oleh Jennifer Robinson dari Doughty Street Chambers dan Cambridge Pro Bono Project, dan menyerukan kepada PBB untuk mengeluarkan pernyataan yang mengutuk ancaman pemerintah Indonesia terhadap orang West Papua serta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia akan segera mengunjungi West Papua. Pengaduan tersebut menyusul banding sebelumnya yang diajukan pada April 2020 atas nama 63 tahanan politik, 56 di antaranya ditangkap setelah Pemberontakan West Papua melawan rasisme dan pemerintahan Indonesia pada 2019.

Benny Wenda, Presiden Pemerintahan Sementara, mengatakan: “Negara Indonesia mengancam semua orang di West Papua yang memiliki keinginan untuk kebebasan dan kemerdekaan. Ancaman terbaru terhadap ULMWP ini menunjukkan betapa mendesaknya Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia harus mengunjungi West Papua. Delapan puluh dua (82) negara telah meminta Indonesia untuk mengizinkan kunjungan tersebut berlangsung - tidak ada lagi alasan. ”

Jennifer Robinson dari Doughty Street Chambers mengatakan: “Pejabat Indonesia di tingkat tertinggi telah membuat ancaman serius terhadap Benny Wenda, ULMWP dan anggota serta pendukung mereka di West Papua. Kami mendesak PBB untuk menyampaikan keprihatinannya dengan Indonesia, mengingat kekerasan yang meningkat, jumlah penangkapan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam setahun terakhir, dan risiko kekerasan dan penangkapan lebih lanjut yang akan segera terjadi. ”

Kontak:
Benny Wenda
(melalui press@ulmwp.org);
Jennifer Robinson
, Doughty Street Chambers (j.robinson@doughtystreet.co.uk).

Wednesday, 21 October 2020

Ada beberapa kemajuan dari pergerakan kemerdekaan Papua pada tahun ini, yang membuat NKRI pusing.

Oleh Jack Wanggai, October 21, 2015 · 

1. Benny Wenda, diterima dengan pintu terbuka oleh Afrika Selatan, Ketua Opisisi, Cucu Nelson Mandela, Ketua Parlemen, Mantan PM Transkei (sebuah negara yang kemudian melebur ke dalam Afrika Selatan). Hanya menunggu waktu, Afrika akan menekan PBB dalam persoalan Papua. Presiden Afsel, sewaktu Wenda ada di sana, kemudian membatalkan kedatangannya ke Indonesia untuk menghadiri Gerakan Non Blok, dan pembatalan ini, terjadi hanya dalam hitungan 3 hari ( sesuatu yang amat jarang terjadi dalam protokoler kenegaraan). Akhirnya, Jokowi

yang semula berharap 1 mobil dengan Presiden Afsel dari Jakarta menunju Bandung menjadi malu. Indonesia kehilangan muka. Mitos persoalan Papua hanya menarik perhatian di Pasific telah terpecah. Afrika menaruh perhatian.

2. Benny Wenda bertemu dengan penerima Nobel Perdamaian Dunia, Uskup Agung Afrika Selatan, Desmon Tutu. Pada pertemuan ini, Desmon Tutu menjanjikan : " Ketika engkau bertemu lagi denganku, Papua telah merdeka !" Anggota kehormatan "the Elders" ini sudah pasti tidak bermain dengan kata-kata ketika mengucapkan hal ini. Pengaruh pribadinya, semisalnya lewat organ ini, yang beranggotakan Kofi Annan ( mantan Sekjen PBB), Martti Akhtisaari (Mantan Presiden Filandia), Jimmy Carter (mantan Presiden USA), sudah pasti bukanlah sebuah omongan iseng. Buktinya, 1 minggu kemudian, Kemenlu USA menguarkanpengumuman situasi HAM se dunia, dan mencatat ada "diskriminasi ras" (penjajahan) yang membuah orang Papua terpinggirkan. Pada 2 hari kemudian, Prancis lewat France 24, yang didanai oleh pemerintah Perancis, yang disiarkan dalam 3 bahasa (prancis,arab dan inggris) ke 250 juta penduduk dunia, mengirimkan permintaan resmi kepada Victor Mambor, redaktur Jubi, guna menjadi korespondensi mereka di Tanah Papua. Mitos, tiada "koneksi internasional" dalam persoalan Papua telah terpecah.

3. Page FWPC saat ini telah beranggotakan kurang lebih 196 ribu orang se dunia, yang tiap hari bertambah,

yang tiap hari mendapatkan pasokan info terkini dan terbaru terkait perkembangan situasi di tanah Papua.

Persoalan publikasi telah runtuh pada tahun ini. Mitos "berita tentang Papua bisa dikontrol" telah terpecah !

4. Victor Mambor, redaktur Jubi, pada hari Kebebasan Pers Dunia (WPDF) yang jatuh pada tanggal 3 Mei, melalui IFJ, yang

beranggotakan 600 ribu wartawan se dunia, memberikan penghargaan kepadanya. Pers dunia, telah mengirimkan signal perhatian terhadap persoalan Papua. Presiden Jokowi dalam kunjungan ke tanah Papua pada bulan Mei tahun ini, bahkan memberikan waktu khusus guna bertemu Victor Mambor, yang datang memenuhi undangan itu dengan berkaos oblong dan bersandal jepit. Jokowi "ketakutan" terhadap tekanan publik dunia, dan menjanjikan wartawan boleh bebas datang meliput (meski ini kemudian dianulir oleh Panglima TNI dan Menkopolkam). Pagar "larangan bagi pers asing meliput di Papua" mulai retak.

4. Telah bertambah dua negara lagi, selain Vanuatu ( yang "kebetulan" karena Sato Kilman yang PM, maka tidak bicara persoalan Papua di sidang UNGA pada tahun ini), yakni Tonga dan Salomon Island. Sekutu Papua semakin banyak.

Mitos " hanya satu negara" yang mendukung kemerdekaan Papua telah terpecah !

5. ULMWP telah masuk menjadi "pengamat" dalam MSG, sebuah forum dunia. Artinya rakyat Papua saat ini telah memiliki sebuah

wadah yang diakui oleh 6 negara di Pasific yang berhak membicarakan persoalan Papua. Persoalan tidak ada wadah representatif bagi rakyat Papua telah runtuh pada tahun ini. Mitos tiada representasi Orang Papua telah terpecah !

6. PIF, yang terdiri dari 12 negara, mengakui bahwa Papua "ada persoalan" dan bukan lagi persoalan internal Indonesia.

Ini adalah persoalan dunia, dan mereka mau mengirimkan Tim Pencari Fakta (biasanya beranggotakan para Menlu ) ke Tanah Papua. Wakil Menlu USA yang hadir merestui keputusan ini, dan meminta Indonesia taat. Australia dan Selandia Baru, juga menyetujui ini. Hal ini bahkan diawali pada bulan Agustus ketika PM PNG mempersoalkan persoalan Papua dalam pidato resmi kenegaraannya di depan PM Jepang pada pertemuan bilateral mereka. Mitos "Papua adalah persoalan internal Indonesia" telah runtuh pada tahun ini.

7. Ada 14 LSM baik lokal, nasional dan Internasioal (semisalnya, Fransiscan Internasional,yang memiliki koneksi dengan Vatikan, dll) yang mempersoalkan kasus Penembakan 2 Pelajar di Timika. Persoalan ini akan masuk dalam pengadilan Internasional. Mekanisme hukum Internasional mulai bekerja untuk kasus Papua. Ini semua diawali dengan Pidato dari Ketua Komisi Tinggi Komisi HAM PBB, yang menyebutkan secara resmi, dalam pidatonya, ada persoalan di Papua. Penyebutan Papua di dalam pidatonya ini, amat mempermalukan Indonesia, karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Mitos bahwa persoalan Papua, hanya diselesaikan dalam koridor hukum NKRI telah pecah.

8. Pada tanggal 26 Oktober 2015, akan ada pertemuan dari IPWP, yang beranggotakan 103 anggota Parlemen se Dunia, yang mendukung kemerdekaan Papua. Pertemuan ini akan dilakukan di dalam gedung Parlemen Negara Inggris. Saat ini, dua anggota dari gerakan ini, menjadi PM Inggris dan Ketua Opisisi Parlemen Inggris.

Mungkin demikian, sedikit daftarnya, yang menjelaskan mengapa NKRI pusing terhadap persoalan Papua. Sehingga Jokowi harus membatalkan Jamuan Makan Malam dengan Presiden USA, Barack Obama, dan meminta jamuan makan malam dengan pihakKemenlu USA. Sudah pasti, dalam persoalan Papua, Jokowi akan berkata : "Beri kami waktu, tolong, tolong, beri kami waktu!"

Tuesday, 11 February 2020

Veronica Koman Enggan Ungkap Cara Memberikan Data Papua ke Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara hak asasi manusia Veronica Koman mengatakan telah memberikan data tahanan politik dan korban tewas di Papua kepada Presiden Joko Widodo. Data itu diserahkan kepada Jokowi, Senin, 10 Februari 2020 waktu Australia. Namun Veronica enggan menjelaskan mekanisme penyerahan data tersebut ke presiden.

"Jadi kami tim memutuskan untuk enggak perlu terlalu fokus bagaimana cara penyerahannya. Tapi kita fokus pada substansi bahwa Presiden sudah kantongi datanya," kata Veronica ketika dihubungi Tempo, Senin, 10 Februari 2020.

Veronica menegaskan bahwa data itu secara langsung telah diberikan oleh timnya kepada Presiden Jokowi. Ihwal prosedur penyerahan maupun tanggapan lebih lenjut mengenai penyerahan data itu, Veronica meminta Tempo bertanya kepada Presiden secara langsung.

"Diserahkan ke Pak Jokowi. Lokasi di... Kami menolak (memberitahu) karena kami enggak mau fokus ke prosedur. Kami mau fokus ke substansi. Tapi dipastikan sudah diterima Jokowi. Cek ke Jokowi dan tim gimana tanggapannya," 
ujarnya.

© Copyright (c) 2016 TEMPO.CO foto 
Data yang diberikan kepada Presiden Jokowi, kata Veronica, di antaranya adalah nama dan lokasi penahanan terhadap 57 orang tahanan politik di tujuh kota di Indonesia, serta nama 243 korban tewas akibat bentrok dengan militer di Nduga, Papua Barat.

"Selama ini kita bertanya-tanya, Presiden tahu enggak, ya, jumlah korban? Nah, sekarang kan sudah diserahkan ke Presiden. Jadi kita sedang nantikan gimana akan tindaklanjuti. Karena kita lihat Presiden Jokowi profilnya begitu peduli dengan Papua," ujar Veronica.

Pihaknya menutut agar Presiden Jokowi dapat menindaklanjuti data tahanan politik dan operasi militer di Nduga. Menurut Veronica, dua hal itu merupakan masalah yang mendesak untuk diselesaikan.

Dia pun menunggu Jokowi melakukan tindak lanjut nyata. Sebab, menurut Veronica, dalam rapat parlemen di Australia, Jokowi menegaskan komitmennya menjamin hak asasi manusia di Papua.

"Tapi kami inginnya tindakan nyata. Jangan retorika lagi. Kami kan tentukan lokasi (penahanannya) dimana, jelas tuh polres, rutan. Jadi Presiden itu kan panglima negara tertinggi. Beliau bisa (perintahkan) lepas (tahanan) dan menarik pasukan," 
ucap Veronica.

HALIDA BUNGA FISANDRA