Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Komisi HAM PBB. Show all posts
Showing posts with label Komisi HAM PBB. Show all posts

Tuesday, 11 February 2020

Veronica Koman Serahkan Data Korban Papua ke Jokowi di Australia

TEMPO.CO, Jakarta-Sejumlah aktivis menyerahkan data tahanan politik dan korban tewas Papua kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tengah berkunjung ke Canberra, Australia.
Data itu diserahkan pada Senin siang, 10 Februari 2020, waktu setempat. Salah satu aktivis dan pengacara HAM, Veronica Koman, mengatakan pihaknya juga mendesak agar krisis politik dan kemanusiaan di Papua segera dihentikan.

© Copyright (c) 2016 TEMPO.CO foto 
Untuk itu, dia meminta pemerintah Australia membahas pelanggaran HAM di Papua dengan Presiden Jokowi dalan pertemuan bilateral yang akan digelar pekan ini.

“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," 
kata Veronica melalui siaran persnya.

"Kami juga menyerahkan nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018, baik karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian,” ujarnya.

Veronica berujar di awal periode pertamanya pada 2015, Presiden Jokowi membebaskan lima tahanan politik Papua. Hal ini dipandang masyarakat sebagai langkah yang penuh dengan harapan baru bagi Papua.

"Namun pada awal dari periode keduanya saat ini, terdapat 57 orang yang dikenakan makar yang sedang menunggu sidang. Langkah ini hanya akan memperburuk konflik di Papua," katanya.

Selain itu, Veronica menyebut sejumlah gubernur, bupati, pimpinan gereja, pimpinan adat, akademisi, aktivis dan mahasiswa telah memohon kepada Presiden Jokowi untuk menarik pasukan dari Nduga sejak Desember 2018. Namun, permintaan itu tidak pernah diindahkan.

Veronica mengatakan Presiden Jokowi secara langsung telah memegang data nama tahanan dan korban tewas di Papua. "Termasuk nama-nama dari 110 anak-anak dari total 243 sipil yang meninggal, akankah Presiden tetap tidak mengindahkan permintaan tersebut?” ujarnya.

HALIDA BUNGA FISANDRA

Thursday, 17 October 2019

'Kode Keras' Komisioner Tinggi HAM PBB soal Kerusuhan Papua

VIVA – Kerusuhan yang pecah di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu masih menyisakan pedih. Akibat kerusuhan tersebut, sejumlah fasilitas publik, gedung milik pemerintah hingga kawasan niaga porak poranda. Yang paling menyedihkan, aksi massa yang berakhir ricuh itu sampai merenggut korban jiwa.

Michelle Bachelet Komisioner Tinggi
 Hak Asasi Manusia atau KTHAM PBB
Hal itu pun menjadi perhatian dan keprihatinan banyak pihak, enggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Soal rusuh Papua juga disinggung oleh Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia atau KTHAM PBB, Michelle Bachelet saat konferensi pers satu tahun jabatannya sebagai KTHAM di Jenewa, Swiss pada Rabu, 4 September 2019. Michelle mengaku memantau kisruh yang terjadi di Papua dan Papua Barat selama dua pekan terakhir.

"Saya menyambut dengan baik bahwa Presiden Jokowi dan pemangku kepentingan di level tinggi sudah membuat pernyataan melawan segala bentuk rasisme dan diskriminasi yang memang menjadi isu serius di Papua dan Papua Barat. Mereka juga mengimbau agar tenang dan damai. Saya juga sudah mendapatkan informasi soal tindak lanjutnya seperti sejumlah aparat keamanan yang diberikan sanksi karena terlibat kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang," kata dia.

Berkaitan dengan kerusuhan Papua, diplomat Indonesia di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa sudah melakukan komunikasi dengan pejabat KTHAM sebelum konferensi pers berlangsung. "Pertemuan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua mengingat terdapatnya berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian," dikutip dari rilis pers PTRI melalui laman VIVAnews.com. 

Dalam pertemuan dengan kantor KTHAM, PTRI juga menyampaikan perkembangan situasi dan sejumlah usaha yang dilakukan termasuk penegakan hukum, dialog dan persuasi. Aparat keamanan di Papua menurut PTRI telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa.

Meski begitu, ada beberapa hal yang jadi catatan KTHAM terkait rusuh di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

Komentar tajam Michelle Bachel

Situs KTHAM telah memuat pernyataan media yang berisi komentar KTHAM terkait situasi di Papua dan Papua Barat. Enggak ketinggalan, KTHAM menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban, baik sipil maupun aparat keamanan.

Michelle Bachel berkata lebih lanjut, "Saya terusik dengan meningkatnya eskalasi kekerasan selama dua pekan terakhir di dua provinsi di Indonesia, Papua dan Papua Barat. Terlebih dengan tewasnya sejumlah pengunjuk rasa dan aparat keamanan," kata Michelle, dikutip dari laporan pers Dewan HAM PBB dari Jenewa.

KTHAM sudah membaca gelagat

Selain memantau perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat pasca kerusuhan, KTHAM mengklaim telah melihat potensi pecahnya konflik sejak akhir tahun lalu. "Sebenarnya gelagat dan potensi ini sudah kami observasi sejak Desember 2018 dan hal tersebut sudah kami diskusikan dengan pemangku terkait di Indonesia," ujar Michelle Bachel.

Tapi kini kerusuhan sudah kadung terjadi, KTHAM pun meminta pemerintah untuk mengedepankan dialog untuk menjaga kondusifitas."Seharusnya tidak boleh ada kekerasan di mana pun di sebuah negara demokrasi dan majemuk seperti di Indonesia. Saya menekankan agar otoritas di sana mengedepankan dialog dengan Papua dan Papua Barat agar aspirasi bisa disalurkan," lanjutnya.

Tuntut pemulihan internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses data internet di Papua sejak Rabu 21 Agustus 2019. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, pemblokiran dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua dan sekitarnya.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian menambahkan, masalah utama rusuh di Papua sebagian besar karena pengaruh konten hoax. "Kita juga melihat itu memonitor bahwa masalah Papua ini lebih kepada sekarang ini kegiatannya itu di siber," ujar Hinsa di Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Demi alasan itu lah, akhirnya pemerintah RI memblokir akses internet pasca kerusuhan. Tapi, Michelle Bachel enggak sependapat dengan pemerintah Indonesia. Baginya hal itu bertentangan dengan kebebasan berpendapat di mana komunikasi tidak seharusnya dibatasi. Ia juga meminta supaya internet dan saluran komunikasi di Papua dan Papua Barat segera dipulihkan.

Permintaan Michelle mulai terealisasi pada Rabu 4 September 2019 pukul 23.00 WIT. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, pembukaan blokir di wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan secara bertahap.

Tuesday, 1 October 2019

Jokowi Siap Bertemu Tokoh Pro Referendum Papua

PEKIK MERDEKA DIUCAPKAN KORBAN TEMBAK
TNI/POLRI WAMENA 20 September 2019
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak masalah dengan usulan dirinya bertemu dengan tokoh pro referendum Papua. Tokoh pro referendum antara lain berada dalam organisasi Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"Tidak ada masalah, bertemu saja kok," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9).

Jokowi menyatakan dirinya akan menemui para pihak jika memang ingin bertemu. "Dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin ketemu," ujarnya.


Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa meminta Presiden Jokowi membuka ruang dialog dengan tokoh ULMWP dan KNPB.

"Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB," kata Ferdinando dalam forum bersama Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (24/9).

Ferdinando menyarankan dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh Papua itu melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan di Bumi Cenderawasih.

Lihat juga: Istana Pikirkan Usul Dialog dengan ULMWP dan KNPB soal Papua

Menurutnya, usulan itu merupakan salah satu aspirasi yang diserap masyarakat. Ia berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah di Papua secara bertahap, sehingga pemerintahan dan pembangunan berjalan baik.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyambut baik usulan tersebut. Moeldoko mengaku siap bertemu Ketua ULMWP, Benny Wenda. Pertemuan tersebut akan membuka ruang dialog dengan pemerintah.



Moeldoko mengajak Benny mencari solusi bersama untuk penanganan masalah di Papua.

Lihat juga: Tito Sebut ULMWP Rancang Rusuh di Papua Buat 'Amunisi' di PBB

"Sama Benny Wenda saya juga siap bertemu. Kita bicara, kita sama-sama mencari solusi, kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9).

Moeldoko mengatakan dirinya siap lebih dahulu bertemu dengan Benny, sebelum tokoh ULMWP maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bertemu dengan Presiden Jokowi. Moeldoko mengaku siap bertemu di manapun dengan Benny. (wis/wis)

Thursday, 26 September 2019

Veronica Koman di Antara Intervensi PBB & Kriminalisasi Pegiat HAM

Oleh: Adi Briantika - Tirto

Status Veronica Koman dipertanyakan PBB. Aparat dinilai salah urus karena mengkriminalisasi pegiat HAM. tirto.id - Pengacara dan aktivis HAM yang banyak mengadvokasi isu-isu Papua, Veronica Koman, kini statusnya resmi tersangka dengan pasal berlapis. Rekeningnya diblokir, dan bahkan paspornya hendak dicabut--konsekuensinya dia bisa diusir dari negara tempat ia sementara bermukim.

Vero jadi tersangka karena dituduh menyebar berita bohong dan konten provokatif terkait penyerangan dan pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus lalu.

Kelak, penyerangan yang dilakukan oleh ormas dan aparat resmi ini memicu demonstrasi besar-besaran di Tanah Papua.

Kasus Vero terus bergulir, dibicarakan banyak orang dan media massa, dan akhirnya ditanggapi oleh Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia atau Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), badan PBB yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia.

Para ahli dalam badan itu mengkritik sikap aparat terhadap Vero. Mereka menilai Indonesia semestinya melindungi hak pembela HAM seperti Vero.

“Kami mendesak [pemerintah Indonesia] untuk segera bertindak melindungi Veronica Koman dari intimidasi dan berbagai tuduhan terhadapnya. Agar ia bisa terus melaporkan secara independen tentang situasi HAM di negara ini," kata mereka di Jenewa, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Benarkah Langkah Polisi Telusuri Rekening Veronica Koman?

Para ahli yang berkomentar di antaranya: Clement Nyaletsossi Voule, David Kaye, Dubravka Šimonović, Meskerem Geset Techane, dan Michel Forst.

Bagi mereka, Vero tengah mengalami pembatasan kebebasan berekspresi, dan itu membahayakan keselamatan para pembela HAM.

Di satu sisi, pada 16 Maret 2017 lalu, polisi sebetulnya berjanji “mengupayakan pengarusutamaan HAM di lingkungan kepolisian.” Ini tertuang dalam Nota Kesepakatan Nomor 003/NKBKH/III/2017 dan nomor B/25/III/2017 antara Polri dengan Komnas HAM. MoU tersebut diteken langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Para ahli di PBB juga meminta pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan konflik di Papua dengan bedil dan kekerasan, tapi lewat dialog yang tulus dengan para pengunjuk rasa, termasuk mereka yang ingin merdeka.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera lantas membalas desakan tersebut dengan mengatakan PBB terlalu ikut campur urusan Indonesia. Dan karenanya merusak kedaulatan negara ini. Karena itu dia memilih tak menghiraukannya.

“Enggak ada intervensi. Hukum di Indonesia mempunyai kedaulatan sendiri,” kata Barung, Rabu (18/9/2019), seperti dikutip dari Kompas. Baca juga: Pemerintah Blokir Internet di Wamena Papua Usai Kericuhan Tapi desakan tersebut sebetulnya bukan intervensi, demikian kesimpulan Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri.

Indonesia, kata Puri kepada reporter Tirto, Jumat (20/9/2019), “terikat untuk memenuhi kewajiban” penegakan HAM karena negara ini meratifikasi dokumen internasional terkait HAM. Sejauh ini Indonesia sudah meratifikasi tujuh instrumen HAM internasional. Salah satunya adalah Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. “Indonesia juga terikat untuk memenuhi rekomendasi dari universal periodic review putaran ketiga pada Mei 2017. Di sana kebebasan berekspresi dan akuntabilitas sektor keamanan--termasuk di dalamnya polisi untuk memenuhi HAM--diatur dan diwajibkan,” tutur Puri.

Bisa saja polisi berkilah kalau mereka sudah melakukan semuanya berdasarkan standar internal, kata Puri. Tapi peraturan itu bisa dianggap inkonsisten dengan peraturan lain yang ada di atasnya.

Apa yang terjadi terhadap Vero, kata Puri, bisa menjadi catatan serius ketika Indonesia melalui Menteri Luar Negeri mencari dukungan untuk masuk pada putaran dewan HAM PBB tahun 2020-2022.

Baca juga: Veronica Koman Sebut Polisi Menyalahgunakan Wewenang soal Kasusnya

Peran Penting Veronica

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay menyatakan peran Vero sangat besar terhadap Papua.

Yang dikerjakan Vero, salah satunya lewat cuitan-cuitannya di Twitter, juga merupakan kritik terhadap kebebasan pers semu di Bumi Cenderawasih. Gobay mengatakan banyak media tidak bisa menyampaikan situasi Papua yang sebetulnya karena akses yang terbatas.

Lewat Vero, kata Gobay, publik jadi tahu apa yang terjadi. “Yang ia sampaikan adalah bagian dari fakta Papua,” kata Gobay kepada reporter Tirto, Senin (23/9/2019).

Hal senada diungkapkan advokat dari Perkumpulan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua, Gustaf Kawer. Kepada reporter Tirto, Senin (23/9/2019), ia memuji Vero sebagai penyambung lidah Papua dengan publik karena perannya yang tidak hanya mengabarkan informasi, tapi juga advokat.

“Saya pikir kita butuh tenaga yang cukup, karena pelanggaran HAM di Papua sampai ke pelosok. Butuh tenaga, termasuk pengacara,” kata Gustaf.

Baca juga: VIDEO: Polisi Gagal Mengatasi Rasisme di Asrama Mahasiswa Papua

Vero juga telah bicara panjang lebar terkait statusnya lewat Facebook, Sabtu 14 September 2019. Dia mengatakan aparat tengah membunuh karakternya sebagai pengacara, juga telah menyalahgunakan wewenang dengan mengkriminalisasinya.
Vero juga mengatakan aparat dan pemerintah tidak kompeten menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua. Dan untuk menutupi itu mereka mencari kambing hitam. Vero merasa sekarang dialah kambing hitam itu.

“Secara terang benderang, kita melihat metode ‘shoot the messenger’ sedang dilakukan aparat untuk kasus ini. Ketika tidak mampu dan tidak mau mengusut pelanggaran/ kejahatan HAM yang ada, maka serang saja si penyampai pesan itu,” katanya .

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika (tirto.id - Hukum)

Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Abdul Aziz

Baca selengkapnya di artikel "Veronica Koman di Antara Intervensi PBB & Kriminalisasi Pegiat HAM", https://tirto.id/eitC

Saturday, 14 September 2019

Komisi I Minta Menlu Cegah Internasionalisasi Isu Papua

Anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9) (GATRA/Ahmad Jilul QF/ft)
Jakarta, Gatra.com - Komisi I DPR RI meminta kepada Menteri Luar Negeri untuk mencegah internasionalisasi isu Papua agar tidak digunakan sebagai propaganda oleh United Liberation Movement for West Papua pimpinan Benny Wenda.

"Kami minta Menlu untuk mencegah internasionalisasi isu Papua. Kemlu harus berperan aktif karena tindakan yang dilakukan pemerintah disayangkan dengan cara memblokir internet di Papua sebab di luar negeri jadi isu negatif, dipakai menghajar pemerintah Indonesia seolah sangat otoriter," kata Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Lena Maryana dalam Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Menurut Lena, sepak terjang Benny Wenda harus dibendung. Dimana sejauh ini Benny banyak mendapatkan apresiasi diluar negeri diantaranya mendapatkan penghargaan dari Walikota Oxford di Inggris.

Sementara itu, Anggota Komisi I lain yakni Timbul Manurung berharap agar Kemenlu bisa membantu aparat untuk menangkap Benny Wenda yang telah ditetapkan oleh Kapolri Tito Karnavian sebagai dalang kerusuhan di Papua.

"Pernyataan Kapolri dalangnya Benny Wenda, dia sudah bukan warga negara kita, kami jumpa dengan parlemen dari Inggris kami limpahkan masalah ini, katanya ini kecil, tapi mereka didukung partai buruh. Apa yang bisa dibantu Kemenlu," ujar Timbul.

Sepak terjang Benny Wenda, juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat melakukan kunjungan ke Afrika.

"Benny Wenda melakukan gerilya, lobby meminta dukungan parlemen negara Afrika, mereka mengkonfirmasi Benny Wenda datang untuk melobby, pendekatan etnis dan agama yang dilakukan," ujar Hidayat Nur Wahid.

Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP bahkan meminta Menlu Retno Marsudi untuk bicara di Parlemen negara-negara Amerika Serikat dan Eropa untuk membendung penggalangan dukungan Benny Wenda untuk Papua Merdeka.

"Ibu bicara di parlemen Inggris, di senat Amerika, di parlemen Perancis, di Afrika di black kaukus sebab kedaulatan kita akan hilang, begitu Papua hilang maka semua akan hilang. Saya tantang Bu Menlu, ibu bicara di Eropa, di Inggris, di senat dan kongres AS," tegas Efendi.

Menanggapi desakan dari Komisi I DPR RI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak memberikan jawaban terbuka dan meminta agar dilakukan rapat tertutup.

"Pertanyaan-pertanyaan yang perlu pendalaman tertutup terutama isu Papua, Palestina, dewan HAM, dan juga mengenai isu laut Cina Selatan, yang lain kami tanggapi terbuka," kata Retno Marsudi.

Reporter: Ahmad Jilul Qurani Farid, Gatra
Editor: Bernadetta Febriana