Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label MRP. Show all posts
Showing posts with label MRP. Show all posts

Thursday, 19 November 2020

Maklumat Kapolda Soal RDP MRP Dinilai Diskriminatif Terhadap Penegakan Hukum

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Maklumat Nomor Mak/I/2020 Kepolisian Daerah (Polda) Papua tentang rencana rapat dengar pendapat (RDP) pada masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Sabtu (14/11/2020), dinilai menunjukkan penegakan hukum di Papua masih didiskriminatif.

Pandangan terkait pelaksanaan RDP yang akan diselenggarakan MRP pada 17 dan 18 November 2020 di lima wilayah adat Provinsi Papua ini dikemukakan Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, Sabtu (14/11/2020).

“Penegakan hukum kita masih diskriminatif. Kenapa ada maklumat Polda Papua terkait dengan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat tentang Otsus Papua?,” ucapnya

Ia menyebut, maklumat dikeluarkan menunjukkan sikap pembatasan negara dalam hal ini aparat kepolisian Papua terhadap MRP dalam menjalankan tugas sesuai amanah UU Otsus Tahun 2021 Pasal 77.

Laurenzus Kadepa, Legislator Papua. (Foto: Dok SP)

“Bukan rahasia lagi bahwa nasib Otsus ada di tangan rakyat orang asli Papua, kenapa dibatasi?,” tanyanya.

Jika alasannya mencegah ancaman penyebaran Covid-19, Kadepa mempertanyakan, mengapa saat ribuan massa dari Front Pembela Islam (FPI) menjemput ketua FPI Muhammad Rizieg Zhihab di bandara Soekarno-Hatta Jakarta beberapa hari lalu tidak dibatasi dengan keluarkan maklumat serupa.

“Karena ancaman penyebaran Covid-19 terbesar banyak di Jakarta,” ucapnya.

Melihat perlakuan ketidakadilan ini, Kadepa menegaskan, ia dan kawan-kawannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin tidur terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya yang selalu didiskriminasi dalam penanganan masalah.

Ia mencontohkan, seperti mahasiswa ketika bicara masalah Otsus dan persoalan rakyat selalu dibubar paksa dengan alasan masa pandemi Covid-19 dan surat ijin aksi yang selalu dipersoalkan.

“Sedangkan kelompok lain dengan agenda penolakan terhadap UU Omnibus Law, peresmian stadion PON dan kegiatan lain dibebaskan jalan. Semua ini tidak beres,” tegasnya.

“Saya minta keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang kelompok merah atau putih. Mari segera evaluasi,” tutupnya.

Untuk maklumat dikeluarkan, poin 1 sampai 3, inti penjelasannya meminta RDP agar dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 seperti tidak mengumpulkan massa dalam jumlah besar, melaksanakan Swab/PCR, pakai masker dan cuci tangan serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Lalu poin keempat, ditegaskan bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan maklumat ini, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pewarta: Stevanus Yogi

Editor: Arnold Belau


Tuesday, 17 November 2020

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Wilayah Anim-Ha di Merauke oleh MRP Dibubarkan Pasukan Gabungan Indonesia

#BreakingNews: Sejak kemarin lalu tanggal 15 November s/d hari ini Selasa17 November 2020, Intelijen Indonesia bersama dengan Polisi Indonesia telah menguasai hampir seluruh wilayah Merauke, di Wilayah Adat Anim-Ha — West Papua.

Polisi (Polri) bersama dengan Tentara Indonesia (TNI) juga melakukan sejumlah aksi-aksi intimidasi dan teror  terhadap masyarakat Papua yang hendak menyatakan sikap menolak UU Otonomi Khusus Papua.

Foto berikut di Jalan Angkasa Kelapa Lima, Pankat Keuskupan Agung Merauke, Kurang Lebih Jam: 9 pagi tadi.                     

Anggota MRP dan peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP)  di bubarkan paksa serta di tangkap dan di bawa ke Polres Merauke, oleh Gabungan TNI Polri daerah Merauke, Wilayah Anim-Ha.

#TolakUU_OtonomiKhusus #Referendum #Merdeka #FreeWestPapua #PapuaMerdeka #LetWestPapuaVote







Tuesday, 10 November 2020

MRP dan MPRB rekomendasikan Pemerintah RI berdialog dengan ULMWP

 Pimpinan MRP dan MRPB memimpin Rapat Pleno Luar Biasa di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. - Dok. Humas

Jayapura, Jubi - Rapat Pleno Luar Biasa Majelis Rakyat Papua atau MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPB. Pemerintah Republik Indonesia untuk berdialog United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP yang dipimpin Benny Wenda. MRP dan MRPB juga membantu dialog itu dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, demi menyelesaikan konflik Papua secara menyeluruh.

Ketua MRPB, Maxsi Ahoren rekomendasi rekomendasi agar Pemerintah RI berdialog dengan ULMWP itu muncul dari pergumulan rakyat Papua yang melihat berbagai kasus hak asasi manusia di Papua yang tidak terselesaikan. “Masalah Papua tidak pernah selesai. Itu masyarakat Papua yang bicara. Dialog harus dilakukan, harus bicara mencari solusi bersama, ”kata Ahoren saat dihubungi jurnalis Jubi, Senin (2/3/2020) malam.

Ahoren menyatakan rekomendasi dialog MRP dan MRPB itu tidak didasari kepentingan individu dan kelompok tertentu. Menurutnya, aspirasi itu merupakan masyarakat. Dialog merupakan kepentingan semua pihak, terutama kepentingan rakyat Papua.

Ia meminta ULMWP juga membuka diri untuk berdialog dengan Pemerintah RI. “[Dialog itu] kepentingan siapa? Itu kepentingan masyarakat, MRP [dan MPRB] bicara, karena semua orang Papua bicara pelurusan sejarah. [Kami turun] ke kampung, reses, semua bicara itu,” kata Ahoren.

Sebelumnya, Ketua MRP Timotius Murib menyatakan Rapat Pleno Luar Biasa MRP dan MRPB sepakat untuk bersama-sama merekomendasikan agar Pemerintah RI membuka dialog dengan ULWMP. “MRP dan MRPB meminta Pemerintah RI untuk segera berdialog dengan ULMWP,” kata Murib usai penutupan Rapat Pleno Luar Biasa MRP dan MRPB di Sentani, ibukota Kabupaten Jayapura, pada Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, MRP dan MRPB memandang penting bagi Pemerintah RI dan ULMWP untuk duduk bersama membangun dialog yang bermartabat

Tuesday, 3 November 2020

Yikwanak Arukkonok Tabuni: Semua OAP Pejabat NKRI Harus Mulai Berinvestasi di ULMWP

Pernyataan Status Facebook.com

Dalam update halaman facebooknya, Buchtar atau nama aslinya Yikwanak Arukkonok Tabuni mengatakan dengan jelas dan langsung kepada orang asli Papua (OAP) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Distrik, Anggota DPRP di provinsi dan kabupaten/ kota, dan semua pegawai negeri pada umumnya sebagai berikut

Ko MRP k, DPRP k, pemerintah k wajib sesuaikan diri di bawah UUDS ULMWP krn tdk mungkin ko pulang ke Jakarta bersama Indonesia.
Bravo ULMWP.

Apa artinya?

Yang pertama, artinya adalah bahwa sudah saatnya semua orang Papua yang bekerja bagi kolonial NKRI untuk berpikir dan mengambil langkah strategis demi kepentingan pribadi dirinya, demi kepentingan keluarganya, demi kepentingan marga dan demi kepentingan sukunya.

Yang kedua, adalah fakta yang pasti, bahwa semua orang Papua tidak akan pulang ke Jawa bersama NKRI, tidak akan ke Sumatera bersama Batak, tidak akan ke Makassar bersama mereka, karena kita sebagai orang Papua akan tetap tinggal di sini, di tanah leluhur kami.

Kalian yang melayani di pemerintah kolonial secara politik adalah lawan dari ULMWP, tetapi secara sosial-budaya adalah bagian dari rakyat Negara Republik West Papua. Dan ULMWP telah memiliki UUDS NRWP yang siap diterapkan di seluruh Tanah Papua, wilayah teritorial Negara Republik West Papua. Oleh karena itu, OAP yang berada di dalam pemerintah NKRI harus mengambil sikap saat ini.

Apa yang harus dilakukan?

Sikap yang dapat diambil saat ini bukan menyatakan dukngan politik kepada Papua Merdeka secara terbuka, karena itu akan mencelakakan nyawa sendiri di tangan penjajah. Tentu saja tidak ada pejabat NKRI OAP yang mau sebodoh itu bertindak demikian.

Yang bisa dilakukan ialah 

Pertama tidak menghalangi semua langkah yang dilakukan oleh ULMWP saat ini, dengan cara dan teknik masing-masing.

Kedua memberikan dukungan keahlian, dukungan tenaga, dan terutama dukungan dana kepada ULMWP menggunakan dana-dana yang telah turun ke Tanah Papua karena tuntutan Papua Merdeka yang disampaikan oleh organisasi Papua Merdeka, bukan karena tuntutan Gubernur dan Bupati, DPRP di tanah Papua.

Harus dicatat bahwa uang-uang Otsus adalah uang-uang untuk meredam perjuangan Papua Merdeka. Oleh karena itu, uang-uang tersebut harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk perjuangan kemerdekaan Negara Republik West Papua. Kalau tidak, Anda dan ULMWP akan berhadapan.



Sunday, 4 October 2020

Referendum total dan tolak Otsus disuarakan saat RDP MRPB

Manokwari, Jubi –  Rapat Dengar Pendapat (RDP) efektifitas Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Provinsi Papua Barat yang digelar oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) di kota Manokwari makin mengerucut saat peserta perwakilan unsur adat, akademisi, dan organisasi kepemudaan menyuarakan ‘Referendum’ total bagi Papua dan menolak perpanjangan Otsus.

Wakil Ketua MRPB, Cyrelius Adopak, mengatakan bahwa RDP yang digelar bertujuan menampung semua aspirasi Orang Asli Papua (OAP) bersama organisasi sipil lainnya sebagai bahan pertimbangan revisi UU Otsus Papua oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Adopak, MRPB adalah lembaga resmi Negara yang diberi legitimasi untuk mengangkat suara orang asli Papua.

Sehingga, lewat RDP yang digelar bukan tandingan terhadap usulan pokok pikiran Pemprov Papua  Barat yang lebih dulu diserahkan ke Jakarta

“RDP dengan elemen sipil di wilayah adat Domberai dan Bomberai, adalah cara MRPB sesuai amanat [Pasal 77] UU 21 Tahun 2001. Dan semua [termasuk usulan pokok pikiran Pemprov] memiliki tujuan yang sama,” kata Adopak, Kamis (1/10/2020).

Dia pun tak menampik, bahwa dalam diskusi yang berjalan alot tersebut, berbagai pandangan tentang Otsus telah disuarakan oleh peserta RDP hingga meminta Referendum sebagai solusi.

“Semua pandangan dan rekomendasi sudah kami terima. rekomendasi untuk Referendum pun kami terima,” katanya.

Monday, 1 June 2015

Agustus, MRP Serahkan Teknis Dialog Lokal ke JDP

JAYAPURA - Ketua MRP Provinsi Papua Timotius Murib mengajak seluruh komponen masyarakat di Papua untuk tidak alergi dengan kata dialog, bahkan MRP mengajak seluruh komponen untuk mendukung Dialog yang sedang digagas oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk yang digagas tokoh-tokoh masyarakat Papua dengan para penggagas Dialog Jakarta – Papua yang dimediasi Jaringan Damai Papua ( JDP). […]

from WordPress http://ift.tt/1I4pgug
via IFTTT

Wednesday, 25 March 2015

Selamatkan Tanah dan Manusia Papua, MRP Segera Gelar RDP

JAYAPURA - Ketua Pansus Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) MRP, Yakobus Dumupa, menyatakan, terkait permasalahan Tanah dan Manusia Papua, MRP segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan tanggal 26-29 Mei 2015, dengan fokus masalah penyelamatan Tanah dan Manusia Papua. Dikatakan, RDP ini melibatkan Pemerintah, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, […]



from WordPress http://ift.tt/1OwmLF0

via IFTTT

Friday, 6 March 2015

Gubernur : Anggota MRP Mesti Paham UU Otsus

JAYAPURA – Keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sempat tidak lengkap, kini utuh kembali. Pasalnya Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., M.H., telah melantik 4 anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota MRP periode 2011-2016. Ke-empat orang yang dilantik masing-masing Stepanus Kanimu, Frederikus Kemaku, Pendius Jikwa dan Robert D. Wanggai, S.Sos., Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dihadiri […]



from WordPress http://ift.tt/1BbzB4v

via IFTTT

Saturday, 21 February 2015

OPM Bukan Kartu Joker bagi Papindo untuk Sesuap Nasi di Pangkuan Ibutiri Pertiwi

Menanggapi tanggapan dari Wakil Ketua Baleg DPRP, Ruben Magay, sebagaimana disinyalir berbagai media nasional di Tanah Papua seperti TabloidJubi.com, SuluhPapua.com dan BintangPapua.com, Tentara Revolusi West Papua lewat Kantor Secretariat-General menyampaikan "penyesalan dan dukacita sedalam-dalamnya atas pola pikir yang picik dan kotor seperti dinyatakan Ruben Magay, politisi Papindo untuk melibatkan para tokoh yang selama ini disebut […]



from WordPress http://ift.tt/1LluQIa

via IFTTT

Saturday, 6 December 2014

Wakil Dubes Inggeris dan MRP Bahas Kasus HAM di Papua

Wakil Duta Besar dan Konsul Jenderal Kedutaan Besar Inggris Rebecca Razavi menerima cinderamata dari Wakil Ketua II MRP Enggel Bertha Kotorok, ketika audiensi di Kantor MRP di Kantor MRP, Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/12).JAYAPURA — Wakil Dubes Inggris dan Konsul Jenderal Kedubes Inggris Rebecca Razavi didampingi Feye Belnis selaku penterjemah bersama pimpinan dan anggota MRP, […]



from WordPress http://ift.tt/1282xgA

via IFTTT

Friday, 28 November 2014

MRP Tolak ditiadakannya Otsus untuk Papua

Jayapura, Jubi – Wacana akan ditiadakannya dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua oleh pemerintah pusat dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, menuai penolakan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Seblum Werbabkay, anggota MRP menolak dengan tegas ditiadakannya Otsus di Tanah Papua, lantaran hingga sampai saat ini masyarakat Papua belum dapat dikatakan sejahtera. […]



from WordPress http://ift.tt/1twJyCC

via IFTTT

Friday, 26 September 2014

Otsus Plus sudah Dihapus NKRI, yang Ditunggu Pejabat Kolonial Indonesia di Tanah Papua ialah Otsus Minus

Menanggapi hebohnya kampanye para pejabat pemerintah Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat beserta segenap pejabat Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Rakyat Papua dalam pemerintahan kolonial Indonesia yang menggebu-gebu memohon dukungan doa dan berharap NKRI mengabulkan permintaan mereka ditanggapi oleh Amunggut Tabi, Secretary-General dari Tentara Revolusi West Papua (TRWP). Katanya, "Otsus Plus sudah Dihapus NKRI, yang […]



from WordPress http://ift.tt/ZSqLL5

via IFTTT

Thursday, 25 September 2014

Timotius Murib: Siapa Minta Referendum ?

JAYAPURA – Tudingan pengesahan draf Undang-undang Otsus Plus bakal mempercepat referendum di Papua dinilai merupakan pembohongan publik. Pernyataan seperti itu dapat menyesatkan rakyat Papua. Jadi patut dipertanyakan kelompok masyarakat mana yang minta referendum di Papua. Lantaran orang-orang yang tinggal di tanah Papua bukan hanya etnis Papua sendiri, melainkan berbagai elemen masyarakat lain hidup dengan penuh […]



from WordPress http://ift.tt/1Ba3Q9z

via IFTTT

Monday, 25 August 2014

Gubermur Papua dan Papua Barat Harus Akui: Ini Otsus Minus

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Secretary-Genera TRWP atau WPRA (West Papua Revolutionary Army) menyatakan "Para Gubernur di Tanah Papua, yang notabene adalah orang Papua sendiri secara ras dan suku-bangsa, harus berani menyatakan dan mengganti nama Otsus Plus menjadi Otsus Minus berdasarkan tindakan-tindakan Mendagri kolonial Indonesia yang telah diprotes baru-baru ini oleh […]



from WordPress http://ift.tt/1zpTZvo

via IFTTT

Saturday, 23 August 2014

Majelis Rakyat Papua Protes DPRP

Ketua Panitia Musyawarah DPRP Yoram Wambrauw, S.H., didampingi Sekretaris Pokja Adat MRP Aristackus Marey menyampaikam keterangan terkait DPRP mensahkan Raperdasus 14 Kursi di Kantor MRP, Kotaraja, Jumat (22/8). JAYAPURA - Keputusan DPRP mensahkan Raperdasus 14 Kursi Otsus dan 3 Raperdasus lainnya menjadi Perdasus, pada rapat paripurna V DPRP masa sidang II tahun 2014 di Gedung […]



from WordPress http://ift.tt/1tuthB5

via IFTTT

Tuesday, 19 August 2014

MRP Kecewa Pusat Hapus Pasal Sakral di Otsus Plus

Ketua MRP Matias MuribJAYAPURA — Ketua MRP Matias Murib mengaku kecewa atas hasil harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua (Otsus) Plus, karena menurutnya pusat telah menghapus pasal yang sangat sakral dalam rancangan peraturan tersebut. “Kemudian setelah kita pelajari, sangat mengecewakan, kenapa sangat mengecewakan karena […]



from WordPress http://ift.tt/1n5qf0Q

via IFTTT

Tuesday, 21 January 2014

MRP Ajak Semua Pihak Mendorong Draf Otsus Plus

Ketua MRP Papua , Timotius MuribJAYAPURA – Ketua MRP Papua , Timotius Murib mengatakan, dengan bertambahnya pasal demi pasal dalam rancangan undang-undang Otsus Plus, maka itu semakin memberikan bobot terhadap draf undang-undang tersebut. Karena itu ketika nantinya disahkan menjadi sebuah undang-undang Pemerintahan Papua MRP yakin segala hal terkait hak-hak masyarakat asli Papua selama 12 tahun […]



from WordPress http://ift.tt/1jq87yy

via IFTTT

Tuesday, 13 August 2013

MRP Minta Pemprov Papua Teruskan Aspirasi Dialog Papua-Jakarta

Selasa, 13 Agustus 2013 22:29 Taksir item ini1 2 3 4 5 (0 pilihan)

Ditulis oleh  Mansar/Papos ukuran huruf  perkecil besar tulisan  perbesar ukuran huruf Cetak Email Jadilah yang pertama!
JAYAPURA[PAPOS]-Sesuai rencana Majelis Rakyat Papua (MRP) akan menyerahkan rekomendasi hasil dengar pendapat tentang evaluasi otsus kepada Pemprov Papua, Rabu (14/8) besok.
Dari hasil rekomendasi dengar pendapat tentang evaluasi otsus yang digelar MRP, masyarakat Papua menginginkan adanya dialog dengan Jakarta (pemerintah pusat). Sedangkan rekomendasi kedua adalah dialog digelar baru dilakukan rekonstruksi otsus.

Hasil rekomendasi dengar pendapat tentang evaluasi Otsus sendiri sudah diplenokan dalam sidang yang dihadiri anggota MRP dan MRPB, Senin (12/8).

Menurut Ketua MRP, Timotous Murib, lembaga MRP Papua dan Papua Barat, telah melakukan pertimbangan dan persetujuan terhadap aspirasi masyarakat Papua melalui rapat pleno dengar pendapat dalam rangka evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat.

“Penetapan tadi telah diberi pertimbangan juga oleh pokja masing – masing yaitu Pokja Adat, Perempuan dan Agama juga turut menerima hasil keputusan yang telah diputuskan menjadi keputusan yang akan direkomendasikan kepada presiden, di Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPRRI),” ungkapnya.

“Kami harap pemprov Papua dan Papua Barat bisa menikdaklanjutinya kepada pemerintah pusat dan DPR RI,” tambahnya.

Hasil keputusan dari masing masing Kelompok Kerja(Pokja) di MRP itu telah ditetapkan sesuai dengan kuisioner yang dikirim oleh MRP yaitu sebanyak 300 pertanyan yang terdiri dari 14 item dan mencangkup semua masalah yang ada di Papua baik Pendidikan, Kesehatan dan lain- lain.

“300 pertanyaan telah dijawab oleh masyarakat asli Papua sesuia dengan pengamatan mereka dan apa yang mereka rasakan selama masa implementasi Otsus 12 tahun,”ungkapnya.

Ia juga mengakui bahwa hampir 99 persen penduduk asli Papua menilai Otsus yang telah berjalan selama kurang lebih 12 tahun, gagal. Oleh karena itu apa yang dirasakan oleh masyarakat Papua dari 40 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat itu,oleh MRP akan ditindak lanjuti ke pusat dan selanjutnya di jawab oleh pemerintah pusat.

“Tidak dipungkiri bahwa dari masyarakat hampir 99 persen ingin melakukan komunikasi atau dialog antara Papua dan Jakarta,”katanya.

Murib memberikan contoh kegagalan Otsus yang bisa dilihat adalah di bidang Kesehatan, yakni dari 40  kota/kabupaten yang ada di Papua dan Papua Barat hanya ada satu rumah sakit rujukan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Dok II.“Pemandangan di dok II itu seperti ruang mayat, inikan bukti bahwa Otsus sudah gagal,”ujarnya.

Menurutnya aspirasi dialog itu muncul karena akumulasi dari kelemahan dari oknum pimpinan di daerah yang tidak menggunakan hati untuk membangun Papua dalam era Otsus yang sudah berlangsung 12 tahun. “Mereka harus mengaku kepada Tuhan bahwa ingin memperbaiki, melalui gubernur dan wakil gubernur yang baru yang sekarang punya program yang luar biasa ini,”imbuhnya.

Terkait dengan materi,waktu dan siapa yang menjadi fasilitator pada dialog Jakarta Papua nanti, Murib mengatakan bahwa yang terpenting adalah pemegang kekuasaan baik pusat dan provinsi harus harus mengakui dulu kelemahan dan perbuatan yang selama ini tidak berpihak kepada masyarakat Papua.[mar]

Monday, 29 July 2013

REKOMENDASI EVALUASI OTSUS : OAP TUNTUT DIALOG JAKARTA-PAPUA | tabloidjubi.com

REKOMENDASI EVALUASI OTSUS : OAP TUNTUT DIALOG JAKARTA-PAPUA | tabloidjubi.com

Jayapura, 27/07 (Jubi) – Rapat Dengar Pendapat Dalam Rangka Evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang berlangsung sejak hari Kamis (25/07) akhirnya resmi ditutup malam ini (Sabtu, 27/07). Dialog antara Rakyat Papua dan Pemerintah Pusat adalah rekomendasi utama yang dihasilkan Rapat Dengar Pendapat ini.

Rapat Dengar Pendapat ini adalah rapat pertama yang dilakukan oleh seluruh perwakilan Orang Asli Papua (OAP) dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Peserta rapat adalah wakil-wakil Orang Asli Papua (OAP) dari tujuh wilayah adat Tanah Papua, wilayah adat Mamta/Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Anim Ha, La Pago, dan Mee Pago yang difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, peserta juga merupakan wakil Wakil dari 40 kabupaten Provinsi Papua dan Papua Barat. Masing-masing perwakilan itu memaparkan hasil evaluasi di masing-masing kabupaten atas 280 pertanyaan umum tentang implementasi Otsus yang diberikan MRP pada Juni 2013 lalu.

Selama Rapat ini berlangsung, seluruh wakil kabupaten secara tegas mengatakan, otonomi khusus telah gagal dan secepatnya dilakukan dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Wakil dari 257 suku itu juga menegaskan agar Rapat Evaluasi Otsus ini tidak dimaksudkan untuk memberikan legitimasi terhadap rencana UU Otsus Plus atau Undang-Undang Pemerintahan Papua.


“Perwakilan Orang Asli Papua berpandangan bahwa UU No.21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Implementasi dan kinerja aparatur pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya telah gagal,” Ketua Panitia, Yakobus Dumupa membacakan pandangan umum Rapat yang disambut dengan tepuk tangan peserta rapat.

Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Otsus ini akhirnya menghasilkan dua rekomendasi penting, yakni :

1. Membuka ruang untuk dialog antara rakyat Papua dengan Pemerintah Pusat yang dimediasi oleh pihak netral dan dilaksanakan ditempat netral.
2. UU No.21/2001 sebagaimana diubah dengan UU No.35/2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat direkonstruksi setelah melakukan tahapan yang disebut dialog Jakarta-Papua. (Jubi/Benny Mawel)

Tuesday, 31 May 2011

Dorkas Dwaramuri Nahkodai MRP

BERSAMA : Ketua MRP terpilih Debora Dwaramuri bersama Pdt. Herman Saud, Timotius Murib dan Yoram Wamrauw

JAYAPURA[PAPOS]-Setelah melalui rapat pleno pemilihan ketua Majelis Rakyat Papua [MRP] periode 2011-2015 yang cukup alot. Akhirnya Debora Dwaramuri dari unsur perempuan perwakilan Provinsi Papua Barat berhasil menyingkirkan 11 calon ketua MRP. Debora meraih 48 suara, ketua satu Pdt.Herman Saud,MTh dengan 29 suara. Sedangkan wakil ketua ketiga Timotius Murib jumlah 28 suara.

Ketua MRP yang baru, Dorkaa Dwaramuri ketika memberikan keterangan pers, Senin [30/5] kemarin malam di Hotel Matoa mengungkapkan, MRP merupakan lembaga kultur orang Papua sehingga kedepan kapasitas MRP harus ditingkatkan.“MRP merupakan rumah semua rakyat Papua, sehingga harus terbuka kepada semua unsure baik unsure adat, perempuan, adat maupun agama. Sehingga kapasitas MRP harus ditingkatkan,” ujar Debora.

Terutama adat Papua yang merupakan norma rakyat Papua yang mengatur kehidupan masyarakat Papua, jika keluar dari norma adat maka akan terjadi kesalahan besar. Sebagai rumah kultur orang Papua harus terus ditingkatkan. “Lembaga Kultur sebagai kultur orang Papua dan rumah adat Papua karena hanya adat berkaitan erat dengan norma, jika keluar dari adat maka akan kita melakukan masalah,”paparnya.

Sebagai anggota MRP harus mengawal pelaksanaan pembangunan Papua, karena yang perlu diketahui adalah bahwa MRP merupakan rumah rakyat dan rumah orang Papua. Dimana, siapapun yang datang harus diterima baik adat, perempuan maupun agama.

“Karena tujuan dari NKRI adalah bagaimana rakyat Papua sejahterah, kami berusaha membuat agar MRP menjadi rumah rakyat Papua,”tuturnya.

Sebagai ketua MRP yang terpilih untuk masa kepemimpinan lima tahun kedepan, MRP tidak dapat maju apabla hanya dipimpin oleh satu orang saja. Namun, semua anggota MRP harus duduk bersama-sama. Untuk membahas keinginan orang asli Papu, demi meningkatkan taraf hidup orang Papua.

“Langkah awal yang akan saya lakukan bersama-sama dengan anggota MRP yang lain adalah harus saling duduk bersama untuk membahas keinginan orang Papua,”ucapnya.

Sementara menurut ketua sementara MRP Yoram Wamrauw bahwa, MRP merupakan lembaga Negara sehingga adanya persepsi bahwa MRP tidak dapat dipimpin oleh seorang perempuan merupakan persepsi yang salah.

“Sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Negara RI harus tunduk pada aturan maupun demokratisasi, maka tidak ada perempuan dengan laki-laki,”tandasnya.

Sehingga harus tunduk pada hukum dasar yang ada dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk membina masyarakat Papua menuju masa depan yang lebih baik dari masa-masa yang lalu, jadi persepsi mengenai ketua MRP tidak boleh dijabat oleh perempuan merupakan persepsi salah.

“Kita harus tunduk pada tatanan dan hukum yang ada sebagai lembaga Negara, karena perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama, dan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi,”ulasnya.

Terpilihnya Dorkas Dwaramuri sebagai ketua MRP merupakan suatu kemajuan di Papua yang harus dijunjung tinggi dan harus dihargai, karena perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Dan terpilihnya perempuan lima tahun kedepan harus tetap dihargai.[tho]

Written by Thoding/Papos
Tuesday, 31 May 2011 00:00

Posted via email from SPMNews' Posterous