Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label MSG. Show all posts
Showing posts with label MSG. Show all posts

Monday, 26 July 2021

ULMWP DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

By: Kristian Griapon, Juli 24, 2021.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ditinjau dari hukum internasional, merujuk pada Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai organisasi internasional dan subjek hukum internasional.

Tidak ada kriteria objektif dalam hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu kelompok, atau organisasi pembebasan suatu bangsa yang memperjuangkan hak kemerdekaannya (National Liberation Organization atau Representatif Organization) untuk ditetapkan menyandang  status sebagai organisasi pembebasan bangsa yang memperjuangkan hak merdekaanya. 

Faktor Dominan yang menjadi Dasar Pertimbangan Politik Masyarakat Internasional Membuat Keputusan melalui Kawasan Regional, wilayah bangsa yang memperjuangkan hak kemerdekaannya, dapat dijadikan dasar hukum internasional. Sehingga keputusan itu menjadi  dasar pengakuan  terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa dimaksud. Misalnya pengakuan Liga Arab terhadap Bangsa Palestina melalui PLO pada tahun 1974, dan Pengakuan Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap Bangsa Papua Barat melalui ULMWP pada tahun 2015.

PENGAKUAN MASYARAKAT INTERNASIONAL MENJADI PINTU PENENTU KEMERDEKAAN SUATU BANGSA
Dalam sejarah PBB, lewat Resolusi Majelis Umum PBB pernah mengakui “south West Africa People’s (SWAPO) yang berjuang mendirikan Negara Afrika Barat, atau Namibia sebagai satu-satunya organisasi yang sah mewakili Rakyat Namibia, dan juga Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai wakil Palestina.

SWAPO, Menjadi Organisasi  Representatif  Rakyat Namibia yang Memperjuangkan Hak Kemerdekaan.
Sejak tahun 1962, SWAPO telah muncul sebagai organisasi nasionalis yang dominan bagi rakyat Namibia. Langkah untuk mengkooptasi atau menyatukan kelompok-kelompok lain seperti South West Africa National Union (SWANU), dan kemudian pada tahun 1976 Organisasi Demokratik Rakyat Afrika Namibia. 

SWAPO menggunakan taktik gerilya untuk melawan Pasukan Pertahanan Afrika Selatan. Pada tanggal 26 Agustus 1966, terjadi bentrokan besar pertama dalam konflik perjuangan kemerdekaan rakyat Namibia, ketika satu unit Polisi Afrika Selatan , yang didukung oleh Angkatan Udara Afrika Selatan baku tembak dengan pasukan SWAPO. Tanggal itu kemudian dicatat sebagai awal dari apa yang kemudian dikenal di Afrika Selatan adalah Perang Perbatasan .

Pada tahun 1972, Majelis Umum PBB mengakui SWAPO sebagai 'satu-satunya wakil sah' rakyat Namibia. Pemerintah Norwegia mulai memberikan bantuan langsung kepada SWAPO pada tahun 1974.

Negara Angola memperoleh kemerdekaannya pada 11 November 1975 setelah perang kemerdekaannya. Gerakan Rakyat Kiri untuk Pembebasan Angola (MPLA), didukung oleh Kuba dan Uni Soviet. Pada bulan Maret 1976, MPLA menawarkan pangkalan SWAPO di Angola untuk melancarkan serangan terhadap militer Afrika Selatan.

Ketika Namibia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1990, SWAPO menjadi partai politik yang dominan. Meskipun organisasi tersebut menolak istilah Afrika Barat Daya dan lebih suka menggunakan Namibia , nama asli organisasi tersebut yang berasal dari nama lama wilayah tersebut, yang telah mengakar dalam gerakan kemerdekaan, sehingga sulit untuk diubah. Namun, nama lengkap aslinya tidak lagi digunakan; tinggal akronimnya saja. SWAPO, dan dengan demikian sebagian besar pemerintahan dan administrasi di Namibia, terus didominasi oleh kelompok etnis Ovambo, meskipun "upaya yang cukup besar untuk melawan persepsi itu".

YASER ARAFAT, Membawah Hamas ke dalam PLO, Memperoleh Pengakuan Liga Arab pada Tahun 1974, sebagai Satu-satunya Organisasi Bangsa Palestina.

PLO didirikan pada tahun 1964, setelah didahului oleh langkah awal Alm. Yasser Arafat untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al Fatah, pada tahun 1950-an. Di awal pendirian, PLO di bawah dukungan Arafat dengan Al Fatahnya, menyerang Israel secara terus menerus. dan Israel menjawabnya dengan secara rutin menyerang basis PLO di Lebanon. Terjadi korban berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak. 

Organ utama dalam PLO ialah Komite Eksekutif, Komite Sentral serta Dewan Palestina. Organ Penting dalam PLO  yang menjadi motorik atau penggerak, ialah Komite Eksekutif, yang bertugas mengambil keputusan-keputusan politik. Dalam mengambil keputusan, organ ini menerima masukan serta nasihat dari Komite Sentral, yang hampir kesemua anggotanya diambil dari organisasi perlawanan dan tokoh-tokoh independen. Dewan Nasional Palestina, sebuah organisasi penting lainnya yang terdiri dari 500 orang.

Atas kegigihan Arafat menarik perhatian masyarakat internasional melalui kekuatan HAMAS, pada tahun 1969 Arafat diangkat sebagai ketua PLO. Setelah menjadi ketua, Arafat mulai meninggalkan kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan. Beberapa langkah penting yang dilakukannya ialah berhasil membuat PLO yang bersama dengan Hamas memperoleh pengakuan Liga Arab sebagai satu-satunya organisasi bangsa Palestina tahun 1974. Juga pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi nonpemerintah yang memperoleh kesempatan berbicara di depan Sidang Umum PBB. Satu langkah berikut yang dicapai ialah diperolehnya keanggotaan penuh PLO di dalam Liga Arab pada tahun 1976.

ULMWP, Menjadi Organisasi Representatif Rakyat Papua Barat yang Memperjuangkan Hak Kemerdekaan.
 
Pertemuan penting dan bersejarah, para Pemimpin Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di Vanuatu, yang terdiri dari berbagai faksi gerakan kemerdekaan Papua Barat yang tergabung kedalam tiga kelompok kunci, masing-masing, Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (NPWP). Ketiga kelompok kunci pejuang kemerdekaan Papua Barat itu telah bersatu, pada Sabtu, 6 Desember 2014 dan membentuk sebuah badan perjuangan baru yang disebut  Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP). 

Sekretariat eksternal yang terbentuk, terdiri dari lima anggota terpilih, mewakili tiga kelompok kunci yang telah tergabung, yang  akan mengkoordinasikan kegiatan ULMWP. Masing-masing terdiri dari, Octovianus Mote terpilih sebagai Sekretaris Umum ULMWP dan Benny Wenda juru bicara, dan tiga anggota terpilih lainnya, Rex Rumakiek, Leone Tangahma dan Jacob Rumbiak. 

Sekretaris Jenderal Octovianus Mote mengatakan pada penutupan pertemuan unifikasi, Saralana, Port Villa Vanuatu pada 6 Desember 2014, "Saya merasa terhormat terpilih dan sangat bahagia sekarang kita semua bersatu. ULMWP sekarang satu-satunya badan koordinasi yang diakui untuk memimpin kampanye keanggotaan MSG dan melanjutkan kampanye kemerdekaan dari Indonesia.

Penandatanganan Deklarasi Kepala Nakamal untuk Persatuan Papua Barat, pada Sabtu sore, 6 Desember 2014, disaksikan oleh Perdana Menteri Joe Natuman, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Ham Lini, Menteri Lands Ralph Regenvanu, Kepala Port Vila MP Edward Natapei, Kepala Presiden Malvatumauri Mr.Senio Mao, Pejabat pemerintah, pemimpin gereja, pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya, anggota delegasi dari tiga Kelompok Papua Barat dan anggota masyarakat umum. 

Deklarasi yang ditandatangani oleh para pemimpin dari ketiga Kelompok Papua Barat tersebut berbunyi:
"Kami yang bertanda tangan dibawah ini; Republik Federal untuk Papua Barat (NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNCL), Parlemen Nasional Papua Barat (WPNP / NewGuinea Raad), telah menyelenggarakan KTT Papua Barat, kami menyatakan bahwa hari ini pada tanggal, 6 Desember 2014 di Kepala Nakamal, di Saralanga, Port Vila, Vanuatu, bahwa kelompok-kelompok yang bertandatangan di bawah ini telah menyatukan dan membentuk Gerakan Pembebasan Serikat untuk Papua Barat (ULMWP), sebuah badan yang mewakili semua organisasi perlawanan baik di dalam maupun di luar Papua Barat". 

"Kami menyatakan dan mengklaim bahwa semua orang Papua Barat, baik di dalam maupun di luar Papua Barat, dipersatukan dalam tubuh baru ini dan akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan kita". 

"Pertemuan ini telah dilakukan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Moresby, Papua Nugini pada bulan Juni 2014, bahwa organisasi Kemerdekaan Papua Barat harus terlebih dahulu bersatu sebelum permohonan keanggotaan dapat diajukan kembali ke Melanesia Spearhead Group (MSG). Kami sekarang bersatu dan akan mengajukan permohonan kembali di bawah badan baru ini, yaitu ULMWP". 

Pengakuan MSG terhadap ULMWP sebagai Representatif, atau satu-satunya organisasi yang memperjuangkan Hak Kemerdekaan Rakyat Papua Barat, akan manjadi dasar pengakuan masyarakat internasional terhadap Hak Kemerdekaan Bangsa Papua Barat berdasarkan Prinsip Piagam PBB, wasalam.(Kgr)

Saturday, 19 June 2021

The MSG Leaders Summit in Noumea is faced with the task of bringing to an end the biggest tragedy

The MSG Leaders Summit in Noumea is faced with the task of bringing to an end the biggest tragedy to come out of the thesis of decolonisation, and how it has traumatised Melanesia so much over the past 60 years since 1961.

West Papua was to have been the first Melanesian country to have gained statehood if not for the Indonesian invasion. Today the dream of independence is as strong as first kindled by the Dutch, and hence the preparation for independence started in 1961. The Dutch knew West Papua would make it one day and be a global player like the rest of Melanesia do today because they became sovereign and independent through all the years West Papua chased its dream of self - determination. At the time the 'Fraud of West Papua' was scripted by the US under the label, 'stone - aged cannibals' who cannot impact on human civilisation, there was no MSG or Pacific Islands Forum which would have cushioned the fallacies and therefore push West Papua into statehood and sovereignty. The US knew its interests were the biblical truth, and that truth prevailed, but today the story is different. There is no 'US Interest' to give in to.
If West Papua must be free because of the children, that would be also a biblical truth. Papuans hope for independence would be driven today in a large measure due to the children of West Papuan. 

According to the official Indonesian version, there are no indigenous people in West Papua, and the rest of Indonesia for that matter so attrocities are legitimate state practice. In this scheme of things, the children of West Papua have no future in the former Dutch colony and an occupied territory.

The law is clear. The UN Convention on the Rights of the Child, to which Indonesia is a party, says children should not be separated from their families for whatever reason, even poverty. And Indonesia's Child Protection Act includes a five-year jail penalty for those who convert a child to religion different from their family's. In West Papua, religious leaders have little doubt that removing children is part of a broader effort to overwhelm the indigenous population; "It is Indonesia's long-term project to make Papua an Islamic place," says the head of the province's Baptist church, Socratez Yoman. "If Jakarta wants to educate Papuan children," says Christian leader Benny Giay, "why don't they build schools in Papua?"

Indonesia tried to push its reform packages to keep West Papua a part of Indonesia featured by the Special Autonomy Law or OTSUS and another offshoot, UP4B, which have failed to yield the outcomes expected by the Papuans. The Papuans expected self -determination to come on the back of these reform packages, flowing from the 14 Points Proclaimed by US President Woodrow Wilson in 1918 at Versailles that all colonial possessions be relieved, and the indigenous people let free. West Papuans know they qualified to be free in 1961.
So the question of MSG pussy - footing and masturbating about in terms of lack of data, hence the need for a fact - finding MSG Mission to West Papua in the next 6 months is baffling to an educated humanity in Melanesia and the Pacific. 

The decoy is a big laugh, and means we cannot define the collective national interests of the Melanesian Confederation. Definitely, West Papua's freedom is a national security interest for PNG, Melanesia, and the Pacific region. It was the 'US Interest' that gave birth to the West Papua Conflict, and MSG must stand ready to redress the conflict. 1 million Papuans lie in the graves whispering 'merdeka' silently, and their eyes still open, to be closed when the issue of independence is settled in their favor. It is the Melanesian spirituality that kept Melanesia alive for 60,000 years, a healing that must take place.The stolen children of West Papua who were taken to Java to be 'Indonesianised' was suggested as a policy in the early stages of the occupation industry by Indonesian government authorities and its military but dropped because it was inhuman.It means Indonesia is more medieval now than in 1961.

MSG, despite the arguments cooked up by 'Indonesianised' Papuans who can only speak for 60 years of Indonesian presence in West Papua, must take full responsibility to free West Papua. US didnot. Australia looked away. The Dutch were told to stand outside or get lost. Indonesia just wants to eat. 

The Melanesian Machiavelli must prevail as it has for 60,000 years. Give West Papua the opportunity to prove to the world that Papuans, and Melanesians, are today educated and stand ready to meet the bar of international society.
A referendum is in order, and Indonesia, there is one message. Get ready to blaze out of West Papua! Read the trend here: http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/pacific-beat/msg-formal-invitation-a-major-stepforward-in-west-papua-battle/1141736

Friday, 23 April 2021

Regenvanu: Vanuatu perlu mempertahankan dukungan kuat untuk Papua Barat

 Daily Post News: Oleh Anita Roberts


Vanuatu perlu melakukan advokasi yang kuat dengan negara MSG lainnya untuk memastikan aplikasi ULMWP untuk keanggotaan penuh diterima, kata Regenvanu
Vanuatu perlu terus mempertahankan dukungan kuatnya untuk West Papua dengan memastikan bahwa aplikasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) terdaftar dalam agenda untuk dipertimbangkan selama Pemimpin MSG Bertemu segera.
Hal itu disampaikan Pemimpin Oposisi dan mantan Menteri Luar Negeri Ralph Regenvanu dalam jumpa pers kemarin.
Permohonan ULMWP untuk status keanggotaan penuh tidak dipertimbangkan pada Rapat Pejabat Senior, yang pertama dari tiga pertemuan yang akan terjadi, katanya.
“Sewaktu saya masih menjadi Menteri Luar Negeri, saya menghadiri MSG Meeting terakhir di Fiji. Pada pertemuan itu, Pimpinan MSG menerima bahwa penerapan ULMWP sudah siap untuk dipertimbangkan pada MSG Leaders Meeting selanjutnya, ”ujar Leader of Opposition.
“Sekarang kami sedang dalam proses menuju pertemuan berikutnya.
“Fakta bahwa hal itu tidak masuk dalam agenda Rapat Pejabat Tinggi menunjukkan bahwa belum ada yang memasukkannya ke dalam agenda.
“Oleh karena itu, saya memanggil Perdana Menteri untuk memastikan Vanuatu menempatkan item itu dalam agenda untuk dipertimbangkan dan juga agar dia mengungkapkannya kepada publik dan menyatakan bahwa Vanuatu akan mendukung permohonan keanggotaan ULMWP.
“Saya ingin Pemerintah Vanuatu mendorong dengan kuat untuk memastikan aplikasi diterima.”
Regenvanu mengatakan banyak pekerjaan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang telah menarik masyarakat internasional untuk menangani masalah hak asasi manusia di Papua Barat.
“Tidak ada kemajuan lebih lanjut dari apa yang telah kami capai pada tahun 2019. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka mempertahankan dukungan yang kuat untuk West Papua dengan meminta MSG untuk menyetujui aplikasi ULMWP.”
Vanuatu perlu melakukan advokasi yang kuat dengan negara-negara MSG lainnya untuk memastikan agendanya disahkan, kata Pemimpin Oposisi.
ULMWP sudah berstatus pengamat di kelompok regional yang beranggotakan penuh Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kanak Kaledonia Baru.

Tuesday, 13 April 2021

West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia: Pidato Ketua ULMWP kepada Menteri Luar Negeri MSG

Statement Edisi, 12 Februari 2020


Pidato yang disampaikan oleh Ketua ULMWP, Benny Wenda, selama pertemuan Menteri Luar Negeri & Pejabat Senior Melanesian Spearhead Group (MSG), yang diadakan di Suva [ibukota Fiji] dari 10-12 Februari 2020.
Menteri yang terhormat, Yang Mulia, Bapak dan Ibu, saya menyambut Anda semua dalam bahasa saya, wa wa wa wa.
Saya juga mengakui Duta Besar Amena Yauvoli Direktur Jenderal Sekretariat MSG dan Stafnya yang berdedikasi atas layanan mereka yang tak kenal lelah kepada komunitas Melanesia.
Pertemuan kami di sini menandai 34 tahun dari visi para pendiri bangsa kami, yang didukung oleh cara Melanesia dari keinginan budaya dan politik bersama, untuk seluruh dekolonisasi dan kebebasan negara-negara dan wilayah Melanesia. Dekolonisasi mungkin tampak kurang intrinsik saat ini, tetapi kebenaran yang menyedihkan adalah, orang-orang Melanesia jauh dari menjalankan kedaulatan penuh kita.
Di West Papua, tanah air saya, 2,5 juta orang adalah orang Melanesia, bukan orang Indonesia. Seperti orang Melanesia di Bougainville dan Kanaky [New Caledonia], rakyat saya juga menyerukan hak dasar kami untuk memilih dalam referendum kemerdekaan. Lima puluh delapan tahun pelanggaran HAM yang meliputi penindasan perbedaan politik, diskriminasi, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan kekerasan polisi serta militer yang sistemik.
Kasus Nduga adalah contoh yang jelas. Sejak Desember 2018, operasi militer Indonesia yang tersebar luas di Kabupaten Nduga telah menggusur sekitar 45.000 Penduduk Melanesia yang Cerdik: 243 tewas, di antaranya 34 wanita, 110 anak-anak, 95 pria. Saat ini ada 57 tahanan politik. Orang Papua hidup dalam ketakutan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.
Tahun lalu orang-orang West Papua bangkit. Puluhan ribu dari mereka berbaris, menuntut hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Negara merespons dengan peluru. Negara menanggapi dengan penjara. Penjajah merespons dengan represi. Mengapa orang West Papua bangkit? Karena di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, pasukan keamanan Indonesia dan gerombolan nasionalis mengepung asrama mahasiswa West Papua.
'Pulang ke rumah'. 'Monyet'. 'Anjing'. Inilah yang diteriakkan pasukan keamanan dan geng Indonesia kepada para siswa West Papua. Polisi Indonesia menembakkan gas air mata ke asrama, menangkap 43 orang Papua. Ini adalah percikan api yang menyalakan api 58 tahun rasisme, kolonialisme, dan pembunuhan massal. Orang-orang saya berbaris untuk mengakhiri rasisme terhadap orang-orang Melanesia. Mereka berbaris untuk menuntut hak mereka untuk referendum kemerdekaan, ditolak mereka oleh komunitas internasional pada tahun 1969.
Banyak pemimpin yang terlibat dalam demonstrasi itu sekarang telah ditangkap. Tujuh dari mereka diculik dan dipindahkan ke Kalimantan Timur di antara mereka dua pejabat ULWMP, Bucthar Tabuni dan Bazoka Logo, di mana mereka perlahan mati kelaparan di bawah pengawasan Negara Indonesia. Enam dari mereka berada di Jakarta, salah satu Pemimpin FRI WP, Surya Anta Ginting, seorang Indonesia, dan menghadapi dakwaan makar. Mereka mungkin dipenjara selama 15 tahun. Puluhan lainnya berada di penjara di West Papua. Veronica Koman, pengacara hak asasi manusia internasional, telah melarikan diri ke Australia.
Ini adalah bagaimana Negara Indonesia merespons pemberontakan rakyat West Papua. Bagaimana Negara Indonesia menangani serangan rasis terhadap pelajar Papua di Surabaya? Hanya satu orang Indonesia yang dihukum karena serangan itu. Hukuman mereka hanya lima bulan, artinya mereka akan segera dibebaskan karena waktu sudah dijalani. Tidak ada satu pun orang Indonesia lainnya yang menghadapi konsekuensi atas serangan itu.
Pemimpin yang Terhormat, Yang Mulia, Bapak dan Ibu,
Ini adalah keadilan Indonesia. Negara Indonesia melindungi mereka yang secara rasial menyerang orang Melanesia karena warna kulit mereka, karena budaya mereka. Tetapi jika Anda orang Melanesia, dan Anda menunjukkan menentang rasisme, Anda akan ditembak, Anda akan dipukuli, Anda akan ditangkap dan dipenjara selama 15 tahun.
Inilah sebabnya mengapa jelas bahwa Indonesia tidak tertarik untuk menangani tuntutan rakyat Papua akan keadilan dan kebebasan. Indonesia tidak memiliki keinginan untuk mengatasi 'akar penyebab' konflik di West Papua, sebagaimana diserukan pada tahun 2019 oleh 18 negara di Forum Kepulauan Pasifik dan 79 negara di Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik. Hanya intervensi internasional yang dapat menyelamatkan rakyat saya dari genosida kolonial ini. West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP) dibentuk pada tahun 2014 sebagai tanggapan atas permintaan dari para pemimpin Melanesia di dalam institusi ini, MSG. Kami telah tumbuh menjadi kekuatan terpadu dari semua kelompok kemerdekaan West Papua, di dalam dan di luar negeri.
Kami telah membentuk Komite Eksekutif, Dewan Legislatif, Dewan Yudisial, dan sembilan biro di West Papua termasuk kelompok solidaritas rakyat Indonesia, dan di West Papua. Indonesia tidak dapat menghilangkan ULMWP, meskipun ia mencoba. ULMWP adalah perwakilan sah dari rakyat West Papua dan siap untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Faktanya, kita sudah berbicara dengan PBB, dengan pemerintah internasional.
Jika masalah penjajahan Indonesia tidak terpecahkan, maka rakyat saya tidak aman. Kita mungkin tidak bisa bertahan hidup lebih lama dari kolonialisme Indonesia. Sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, Juan Mandez pernah menyatakan, "jika tidak ada yang dilakukan, Rakyat West Papua akan hilang".
Pasifik, khususnya Melanesia, adalah kunci untuk kelangsungan hidup rakyat saya. Ketika Pasifik berdiri dengan satu suara untuk West Papua, seluruh dunia memperhatikan. Dunia tidak akan bertindak kecuali Melanesia dan Pasifik bersatu di belakang rakyat West Papua. ULMWP, sebagai perwakilan sah rakyat West Papua, siap untuk terlibat dengan Komunitas internasional. Kami sudah duduk di meja bersama mereka di lembaga bersejarah ini. Pada Oktober tahun lalu, saya mengeluarkan enam tuntutan kepada Presiden Indonesia, untuk menunjukkan itikad baik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Ini termasuk menarik 16.000 tentara tambahan yang dikerahkan selama Pemberontakan West Papua, membebaskan tahanan politik, dan memungkinkan Komisaris Tinggi PBB dan pelapor khusus ke wilayah tersebut. Hingga hari ini, kami belum menerima tanggapan.
Tahun ini, Indonesia harus belajar dari contoh negara-negara Pasifik terdepan di dunia yang telah memberi orang hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemerintah Papua Nugini dan Kaledonia Baru telah memimpin dalam menawarkan referendum tentang kemerdekaan kepada masyarakat Bougainville dan Kanaki. Indonesia harus mengikuti contoh-contoh demokratis ini, dengan membiarkan orang Papua menggunakan hak penuh untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan yang telah kami tolak pada tahun 1969. Pada Januari 2019, saya menyampaikan Petisi Rakyat kami, 1,8 Juta tanda tangan yang menuntut hak untuk memilih kemerdekaan, untuk Komisaris Tinggi PBB di Jenewa, disponsori oleh Pemerintah Vanuatu. Kami juga telah secara independen mengirimkan petisi kepada Mantan Ketua C24, Rafael Ramírez, pada bulan September 2017 di New York.
Indonesia tidak hanya menunjukkan tidak ada keinginan untuk mengatasi akar penyebab konflik, Indonesia telah memblokir masuknya PBB. Pada bulan Agustus 2019, 18 negara Forum Kepulauan Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru, menyerukan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah tersebut untuk melapor sebelum Forum Kepulauan Pasifik 2020. Hingga hari ini, Indonesia belum memenuhi.
Pada bulan Desember 2019, 79 negara berdaulat di Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik, ACP, juga menggemakan seruan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk mengunjungi tanah air kita. Hingga hari ini, Indonesia belum memenuhi.
Ini pertanyaan saya. Jika Indonesia mengklaim mewakili orang Melanesia dan memiliki keanggotaan MSG yang sah, mengapa Indonesia membunuh orang West Papua Melanesia setiap hari? Mengapa Indonesia memenjarakan aktivis West Papua yang damai selama 15 tahun karena mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol identitas Nasional dan Melanesia kita? Mengapa polisi Indonesia memanggil kami 'monyet' dan memotong 'rambut gimbal' kami di jalan-jalan Jayapura?
Salah satu kriteria penting untuk menjadi anggota MSG adalah bahwa negara yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran HAM. Indonesia telah melakukan kejahatan negara terhadap kemanusiaan masyarakat Melanesia di West Papua selama 58 tahun. Kami percaya kami memiliki lebih dari memenuhi syarat untuk memenuhi kriteria keanggotaan penuh MSG. Waktu untuk penundaan telah berakhir. Waktu untuk bertindak, untuk solidaritas dengan orang-orangku, telah tiba.
Kami percaya bahwa MSG memiliki sejarah, kebiasaan dan keberanian untuk melakukan hal yang benar, dan membuat sejarah. Kebebasan West Papua akan menandai tonggak sejarah dalam perjuangan untuk kesetaraan manusia melawan kekuatan kolonialisme dan rasisme. MSG didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dekolonisasi, tentang solidaritas Melanesia dan perjuangan bersama. Kita harus menemukan kembali nilai-nilai ini, dan mengingat kembali kata-kata bijak almarhum Pastor Walter Lini, pendiri Vanuatu, bahwa Vanuatu tidak benar-benar bebas sampai semua Melanesia bebas, dan dari dan Solomon Mamaloni, mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon , ketika dia bertemu dengan para pemimpin OPM, bahwa jika generasi kita tidak menyelesaikan masalah West Papua, generasi yang akan datang selamanya akan menghukum kita.
Pemimpin yang terhormat, Yang Mulia, hadirin sekalian, Tenkiu Tumas, Merci Beaucoup, Vinaka Vakalevu, Wa Wa Wa Wa
Benny Wenda
Ketua
ULMWP
___________________
Official source:

Monday, 19 October 2020

Sidang Legislatif ULMWP: Undang-Undang Dasar Sementara Disahkan!

Pimpinan Dewan Legislatif ULMWP (Foto : Tabloid Wani)

 Jurnalpatrolinews – Port Numbay : Bocoran informasi dari lingkaran dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mengkampanyekan West Papua merdeka di Port Numbay, ibu kota Negara Republik West Papua menyebutkan, Legislatif atau West Papua Council telah resmi mengesahkan Konstitusi Sementara Pemerintah Republik West Papua (Provisional Constitution of West Papua) dan ditandatangani oleh Dewan, dalam sidang yang berlangsung tanggal 14 – 17 Oktober 2020, di Port Numbay (Jayapura), Papua. 

Konstitusi Sementara akan diserahkan ke negara-negara Melanesia dan khususnya Forum Kepulauan Pasifik, Afrika-Pasifik-Karibia (ACP) dan khususnya ke MSG (Melanesian Spearhead Group) untuk mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.

UUD Sementara memiliki perintah konstitusional dan mandat kepada Legislatif ULMWP untuk membentuk pemerintahan dan mengumumkannya kepada dunia.

Lingkaran dalam di sayap militer (West Papua Army – WPA) mengatakan pengesahan konstitusi sementara ini telah memungkinkan orang Melanesia di West Papua untuk mengatur dan menjalankan urusan kita sesuai dengan hukum, bukan di luar hukum, tidak tanpa hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum.

Mulai saat ini terlihat jelas bahwa West Papua sebagai wilayah saat ini memiliki landasan hukum untuk mengatur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Orang-orang di tanah dan di hutan merayakan peristiwa bersejarah ini. Orang-orang di kota juga akan merayakannya di minggu yang akan datang, dalam doa, perayaan adat dan upacara resmi.   (tabloid wani)