Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label NKRI Bangkrut. Show all posts
Showing posts with label NKRI Bangkrut. Show all posts

Friday, 27 January 2017

Setahun Utang Pemerintah RI Naik Rp 301 T Jadi Rp 3.466,96 T

Jakarta - Hingga akhir 2016, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.466,96 triliun. Dalam setahun jumlah utang ini naik Rp 301,83 triliun, dibandingkan jumlah di 2015 yang sebesar Rp 3.165,13 triiun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir 2016 adalah US$ 258,04 miliar, naik dari posisi akhir 2015 yang sebesar US$ 229,44 miliar.

Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.733,83 triliun, naik dari akhir 2015 yang sebesar Rp 2.410,01 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 733,13 triliun, turun dari tahun sebelumnya Rp 755,04 triliun.

Demikian dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis (26/1/2017).

Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:
  • 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
  • 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
  • 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
  • 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
  • 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
  • 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
  • 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
  • 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
  • 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
  • 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
  • 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
  • 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
  • 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
  • 2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
  • 2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
  • 2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)
  • 2016: Rp 3.466,96 triliun (persentase menunggu data PDB terbaru 2016)
(wdl/mkl)

Saturday, 5 November 2016

Bendera Aceh berkibar di tengah demo Ahok

Merdeka.com - Ratusan ribu ormas Islam berdemo di Istana Negara terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebelum menggelar aksi sebagian massa berkumpul di Masjid Istiqlal. Pantauan merdeka.com, Jumat (4/11), ada bendera Aceh yang menyerupai Gerakan Aceh Merdeka yang dikibarkan oleh sekelompok pemuda yang diduga FPI Aceh. Tak […]

from WordPress http://ift.tt/2ewp7cd
via IFTTT

Monday, 31 October 2016

Indonesia Sebentar Lagi Akan Punah Menurut Penulis Penerima Penghargaan Tertinggi Pulitzer Ini

bagi.me - Di bawah ini adalah tulisan Jarred Diamond, penulis yang memperoleh penghargaan Pulitzer. Dalam sebuah pidatonya Jarred pernah mengatakan bahwa negara seperti: Indonesia, Columbia dan Philipina, merupakan beberapa peradaban yang sebentar lagi akan punah. Ketika bangsa Cina ingin hidup tenang, mereka membangun tembok Cina yang sangat besar. Mereka berkeyakinan tidak akan ada orang yang […]

from WordPress http://ift.tt/2eq1rUl
via IFTTT

Monday, 17 October 2016

LIPI Luncurkan Papua Road Map Jilid 2

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hari ini (14/10) meluncurkan Papua Road Map (PRM) jilid II, yang merupakan revisi dari PRM yang sudah pernah diluncurkan pada tahun 2008. Peluncuran itu dilangsungkan di Auditorium Gedung Widya Graha,LIPI, Jakarta, melalui sebuah seminar berjudul Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map. Deputi […]

from WordPress http://ift.tt/2e9R1tg
via IFTTT

Thursday, 6 October 2016

Romo Benny:RI Tak Hati-hati, Papua Lepas Seperti Timor Leste

Penulis: Bob H. Simbolon 18:37 WIB | Rabu, 05 Oktober 2016 JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Rohaniawan Romo Benny Susetyo mengatakan Presiden Joko Widodo harus melakukan pendekatan kebudayaan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. "Peristiwa akhir-akhir ini di Papua menyita perhatian masyarakat internasional lantaran pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ultra nasionalis dalam menyelesaikan permasalahan Papua," kata Benny di Grha […]

from WordPress http://ift.tt/2df2kyA
via IFTTT

Papua is non-negotiable: Minister

Liza Yosephine, The Jakarta Post apua’s place in the Unitary State of the Republic of Indonesia is not up for negotiation, a minister has said in a response to allegations of human rights violations conveyed during a recent UN General Assembly (UNGA) session. "In diplomacy, several things are negotiable but some others cannot be negotiated. […]

from WordPress http://ift.tt/2dKfTqe
via IFTTT

Thursday, 29 September 2016

Diplomasi RI tentang Papua di PBB Jangan Defensif dan Arogan

SatuHarapan.com, Penulis: Eben E. Siadari | Kamis, 29 September 2016 Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth (Foto: Eben Ezer Siadari) JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Diangkatnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) oleh enam negara Pasifik, menunjukkan bahwa masalah HAM adalah masalah kemanusiaan global. Indonesia sulit untuk menghindari […]

from WordPress http://ift.tt/2d9cF4k
via IFTTT

Monday, 26 September 2016

Anggap intervensi kedaulatan, delegasi Indonesia kecam enam negara Pasifik

Jayapura, Jubi – Delegasi Indonesia dalam hak jawabnya di sesi debat Majelis Umum PBB, Sabtu (24/9/2016) menyatakan Nauru, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Tuvalu dan Tonga telah melakukan manuver yang tidak bersahabat dan melakukan intervensi kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Dilaporkan oleh website resmi PBB, Delegasi Indonesia (tidak disebutkan namanya) di dalam kesempatan itu menolak […]

from WordPress http://ift.tt/2dkQvao
via IFTTT

Thursday, 15 September 2016

Delegasi Indonesia: LSM Pasifik Bermotif Politik dan Tak Beritikad Baik

Jayapura, Jubi – Delegasi pemerintah Republik Indonesia menolak tegas campur tangan luar terhadap urusan dalam negeri Indonesia, serta menganggap bahwa tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dari beberapa individu dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing di Pasifik, didasari oleh itikad tidak baik dan motivasi politik. Pernyataan pemerintah Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangan pers […]

from WordPress http://ift.tt/2cPoCXI
via IFTTT

Wednesday, 10 August 2016

NTT, NTB, Maluku dan Timor Leste: Apakah Melanesia atau Polynesia?

Dengan kleim NKRI di MSG bahwa NKRI mewakili lebih dari 11 juta penduduk Melanesia di Indonesia dan dengan demikian menyelenggarakan festival Melanesia di NTT baru-baru ini mendapatkan tanggapan tajam dari Vanuatu dan Masyarakat Kanak. Alasan mereka jelas dan tegas, "jangan campur-adukkan entitas identitas Melanesia dengan entitas identitas Polynesia". Kata mereka, Timor Leste sampai kepulauan Maluku […]

from WordPress http://ift.tt/2bf7XiS
via IFTTT

Thursday, 21 July 2016

Tak Mau Ada Separatis, Komnas HAM Kecam Pernyataan Sultan

Rabu, 20 Juli 2016 | 18:34 WIB TEMPO.CO, Yogyakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X yang mengatakan tidak boleh ada separatis di Yogyakarta. Pernyataan itu dikeluarkan Sultan pada 19 Juli 2016 di Kepatihan menanggapi aksi sejumlah mahasiswa Papua di Yogyakarta yang menggelar dukungan […]

from WordPress http://ift.tt/2a1GQGz
via IFTTT

Tito Harus Jelaskan Peristiwa Penahanan Mahasiswa Papua di Yogya

Google Papua-- Direktur Riset Setara Institute dan Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah, Ismail Hasani, mengatakan sejak setahun terakhir, warga negara Indonesia asal Papua mengalami kekerasan berlanjut, akibat pelarangan menyampaikan aspirasi melalui demontrasi dan kebebasan berekspresi lainnya. "Kejadian terakhir adalah peristiwa kekerasan di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli kemarin," kata Ismail melalui pernyataan tertulis […]

from WordPress http://ift.tt/29W8r8v
via IFTTT

Bambang Widodo,Pengamat Kepolisian Mengatakan : Pengepungan Hambat Ruang Demokrasi

JAKARTA Google Papua--Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menyebutkan, dinamika Polri jangan sampai menghambat proses demokratisasi yang sudah berjalan. Polri harus memahami dirinya dekat dengan masyarakat sipil yang sifatnya terbuka dan tidak melakukan tindakan otoriter. ''Itu (pengepungan) cara kerja polisi yang jauh dari civilian police, militeristik. Bentuk ini harus diubah, kalau tidak demokrasi akan terhambat,'' ucap […]

from WordPress http://ift.tt/2a1GK1B
via IFTTT

Tuesday, 12 July 2016

Papua, Contoh Penjajahan Yang Tersisa Di Abad 21

Bangsa ini lebih suka menganggap masalah selesai ketimbang menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan Papua adalah masalah yang dianggap telah selesai. Padahal itu hanya anggapan. Konsekuensi dari cara berpikir yang demikian adalah memaksakan bahwa semua harus terlihat baik-baik saja, tiada peduli bagaimana caranya. Usaha serius untuk mencari jalan penyelesaian masalah Papua sempat ada di masa Gus […]

from WordPress http://ift.tt/29rKfQ2
via IFTTT

Wednesday, 15 June 2016

DPR Papua Tolak Tim Penanganan Pelanggaran HAM Bentukan Pemerintah

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, DPR Papua menolak tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran HAM Papua bentukan pemerintah yang di dalamnya terdapat berbagai elemen adat, masyarakat, agama, bahkan aktivis HAM lainnya. Menurut Yunus, sampai saat ini masih ada 16 kasus pelanggaran HAM yang dibahas di dalam tim itu. Tetapi dengan adanya […]

from WordPress http://ift.tt/1Q1CZcY
via IFTTT

Monday, 11 May 2015

Soal Papua, Perlu Dialog Nasional Dalam Kerangka NKRI

Jayapura – Untuk mengatasi berbagai persoalan Papua yang hingga kini masih belum terurai dengan baik, yang berbuntut belum maksimalnya proses pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung, dialog nasional dalam kerangka NKRI dianggap menjadi solusi yang paling tepat. Karena, dengan dialog nasional, aspirasi atau keinginan rakyat Papua akan diketahui secara pasti oleh pemerintah. Hal itu terungkap […]

from WordPress http://ift.tt/1PBNFsM
via IFTTT

Tuesday, 17 March 2015

Perlemen Papua Dukung Dialog Papua – Jakarta

JAYAPURA - Wacana dialog damai Papua – Jakarta yang kembali diserukan persekutuan gereja-gereja di Papua, guna menyelesaikan seluruh persoalan Papua secara komprehensif, disambut baik oleh parlemen. ”Jika dialog damai Papua – Jakarta benar-benar terwujud, kami DPRP dan Gubernur yang ada embel-embel pemerintahnya tidak akan ambil bagian,”ujar Ketua DPRP Yunus Wonda, Senin 16 Maret. Meski tak […]



from WordPress http://ift.tt/1Cp9vgC

via IFTTT

Saturday, 28 February 2015

Dialog Papua-Jakarta yang Dijanjikan Jokowi Ditagih

JAYAPURA – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Willem Wandik, S.Sos, menyatakan, hingga kini masyarakat Papua menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal 2014 untuk melakukan dialog Jakarta-Papua. “Masyarakat Papua sekarang menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal 2012 lalu dan juga MRP serta tokoh masyarakat di Papua untuk melakukan Dialog Jakarta-Papua. Sekarang janji […]



from WordPress http://ift.tt/1Dj2av5

via IFTTT

Friday, 17 October 2014

Polda Tarik Anggota Brimob di Lanny Jaya

JAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua terpaksa menarik anggota Brimob Den III Sat Pelopor dari Kabupaten Lanny Jaya untuk menghindari konflik susulan terhadap anggota TNI yang sempat bentrok, pada Senin (13/10) lalu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Sulistiyo Pudjo Hartono, mengungkapkan, penarikan anggota Brimob tersebut digantikan Brimob Polda Papua. “Langkah pertama yang […]



from WordPress http://ift.tt/11z8XFK

via IFTTT

Polda Bentuk Tim Investigasi Kasus Bentrok Brimob-TNI

JAYAPURA – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen (Pol) Yotje Mende bentuk tim investigasi kasus bentrok anggota Brimob-TNI di distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya, Senin (13/10) sore. Selain membentuk tim Investigasi, Kapolda Yotje langsung turun ke Kabupaten Lanny Jaya bersama Irwasda, Kabid Propam, Kabid Humas, Direktur Intel dan Direktur Reserse dan Kriminal untuk menyelesaikan persoalan antara […]



from WordPress http://ift.tt/11yRCwG

via IFTTT