Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label New Guinea Raad. Show all posts
Showing posts with label New Guinea Raad. Show all posts

Monday, 4 April 2022

HUT NEW GUINEA RAAD 5 April 2022

HIMBAUAN UMUM

MEMPERINGATI NIEUW GUINEA RAAD ATAU DEWAN NEW GUINEA YANG KE-61 TAHUN (5 APRIL 1961 – 5 APRIL 2022) & MENDUKUNG PERTEMUAN PEMERINTAHAN SEMENTARA ULMWP DENGAN PARLEMEN BELANDA
––––––––––––––––––
Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam sejarah West Papua, 5 April merupakan tanggal dimana berdirinya badan legislatif bangsa Papua untuk pertama kalinya dengan nama “Nieuw Guinea Raad” pada 5 April 1961 sebagai lembaga representasi rakyat di West Niuew Guinea, atau (sekarang disebut: West Papua). Dewan diresmikan dengan 28 anggota, 16 di antaranya telah dipilih dalam pemilihan yang diadakan selama Januari 1961, dan 12 anggota ditunjuk oleh Gubernur.

Beberapa bulan setelah terbentuk, Dewan New Guinea kemudian merancang sebuah manifesto nasional bangsa Papua dan ditetapkan dalam sidang Dewan pada 19 Oktober 1961. Sidang itu menetapkan sejumlah atribut kebangsaan Papua sebagai embrio negara baru bagi West Papua, diantaranya adalah bendera Bintang Kejora.

Pengumuman hasil sidang tersebut direncanakan terjadi pada 1 November 1961, namun tertunda hingga deklarasikan tepat 1 Desember 1961 dengan sebuah upacara pengibaran bendera untuk pertama kalinya, disaksikan oleh Pemerintah Belanda, Inggris, Australia, juga Prancis, namun peristiwa itu tidak bertahan lama akibat ambisi wilayah kekuasaan dan kepentingan ekonomi politik yang di-andili oleh Amerika Serikat, Presiden RI pertama Ir. Soekarno menginvasi (menduduki) bangsa Papua melalui Tri Komando Rakyat (TRIKORA) 19 Desember 1961.

Proses invasi atau pendudukan secara ilegal oleh Indonesia atas Papua yang dimulai 19 Desember itu terus berlanjut secara sistematis melalui kesepakatan ilegal yang dikenal dengan New York Agreement 15 Agustus 1962 dilakukan oleh bangsa-bangsa asing antara lain bangsa asing Indonesia, Belanda dan Amerika kemudian berujung pada pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri palsu (Pepera 1969) di West Papua oleh Indonesia yang cacat hukum dan moral. Pada akhirnya berujung masalah di PBB, dan lahirnya resolusi PBB nomor 2504 tahun 1969 sebagai catatan yang perlu ditinjau. 

Tanggal 5 April 2022 besok, bertepatan dengan momentum bersejarah bangsa, Pemerintahan Sementara ULMWP telah diundang resmi oleh Komite Tetap Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda untuk sebuah pertemuan, dimana Pemerintah Belanda sebagai penjajah bangsa Papua dan juga aktor dalam sejarah Penentuan Nasib Sendiri West Papua, hendak mendengar langsung update terkini dari Pemerintah Sementara ULMWP tentang situasi di West Papua. Dalam kesempatan ini juga, Interim Presiden, Hon. Benny Wenda dan Kepala Misi Uni-Eropa Mr. Oridek Ap yang telah diundang resmi dan akan mempresentasikan semua proses serta tahapan perjuangan West Papua yang telah lama ditinggalkan Belanda hingga perjuangan sekarang.

Tidak hanya Pemerintah Sementara, Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda juga telah mengundang Ketua Parlemen Internasional untuk West Papua atau (IPWP) Hon. Alex Sobel MP yang juga adalah anggota Parlemen Inggris untuk turut hadir dalam pertemuan ini. Selain itu, perwakilan ILWP (Pengacara Internasional untuk West Papua) Mr. Tim Hansen Koordinator (Lawyer) Australia pun telah diundang. 

Konflik Politik di West Papua yang berkepanjangan pasca aneksasi West Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memasuki usia setengah abat lebih. Pendapat lain telah mengatakan bahwa, masalah West Papua merupakan salah satu konflik terlama yang ada di wilayah Asia–Pasifik.

Bangsa Papua melalui United Liberation Movement for West Papua terus bergerak sambil berproses pada tingkatan yang lebih tinggi, termasuk lobi-lobi diplomasi internasionalnya yang cukup signifikan. 

Dan kini ULMWP telah berdiri sebagai sebuah Pemerintahan-Semi, mendapat dukungan yang luas secara masif yang sistematis mulai dari kawasan Melanesia, Pasifik, Afrika–Karibia dan Uni-Eropa dengan total menjadi 108 negara anggota PBB. Mereka telah mencium aroma tidak sehat dalam tubuh Indonesia pasca peralihan pemerintahan dari Belanda ke UNTEA dan UNTEA ke Indonesia, yang pada akhirnya sekarang West Papua menjadi luka bernanah busuk dalam tubuh Indonesia. Dunia sedang mengkritisi hal itu, dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia untuk segera berkunjung ke West Papua.

Hal-hal ini semua akan menjadi pembicaraan dalam pertemuan nanti di Parlemen Belanda pada tanggal 5 April 2022, yang akan disiarkan langsung melalui (live stream).

Untuk itu, dalam rangka memperingati sejarah legislatif bangsa Papua yang tanggal 5 April 1961, sekaligus juga dalam rangka mendukung pertemuan Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda dengan Pemerintahan Sementara ULMWP yang akan berlangsung tanggal 5 April 2022 di Gedung Parlemen Belanda, kami imbau seluruh elemen bangsa Papua dimanapun berada untuk melakukan kegiatan secara damai dalam bentuk mimbar bebas, diskusi-diskusi, doa dan ibadah, serta aksi-aksi melalui media massa di seluruh teritori West Papua, pada hari Selasa, 5 April 2022 di seluruh West Papua

Demikian imbauan umum dalam rangka memperingati lahirnya Nieuw Guinea Raad atau Dewan New Guinea dan dalam rangka mendukung Pertemuan Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda di Gedung Parlemen Belanda pada tanggal 5 April 2022 ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan berlimpah terima kasih, Wa, Wa, Wa!

Port Numbay – West Papua, 4 April 2022

KEMENTERIAN URUSAN POLITIK
PEMERINTAHAN SEMENTARA ULMWP 
(United Liberation Movement for West Papua)

MENGETAHUI

ttd
BAZOKA LOGO
Menteri

#5April1961 #ULMWP #WestPapua #WesternNewGuinea #Netherlands #NieuwGuineaRaad #NewGuineaCouncil #WestPapuaCouncil #FreeWestPapua #Referendum

Monday, 22 November 2021

HIMBAUAN UMUM ! Desember 1961 - 1 Desember 2021

MEMPERINGATI 60 TAHUN MANIFESTO KEMERDEKAAN WEST PAPUA DAN HUT KE — I PEMERINTAH SEMENTARA

1 DESEMBER 1961 – 1 DESEMBER 2021

Tepat 1 Desember 2021 besok, seantero West Papua serta seluruh dunia akan memperingati hari bersejarah bangsa Papua yang ke – 60 tahun, yaitu dimana pada 1 Desember 1961, bangsa Papua bersama pemerintah Belanda selaku walih West Papua secara resmi telah mendeklarasikan embrio pembentukan negara West Papua, diantaranya termasuk bendera negara “Bintang Fajar” dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”.

1 Desember 2021, juga akan menandai ulang tahun pertama untuk pembentukan Pemerintahan Sementara ULMWP (Provisonal Government of West Papua) oleh Persatuan Gerakan Kemerdekaan untuk untuk West Papua atau ULMWP, yang mana pada 1 Desember 2020, ULMWP telah mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara negara Republik West Papua yang menunggu, dengan Hon. Benny Wenda sebagai Interim President.

Peristiwa bersejarah 1 Desember 1961 di atas tidak bertahan lama akibat manufer aneksasi yang dilakukan Presiden kolonial Indonesia Ir. Soekarno melalui Komando Trikora tanggal 19 Desember 1961, yang mengumandangkan penggagalan kemerdekaan West Papua, yang hendak dicapai bangsa Papua kala itu, berujung pada pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang curang, penuh dengan teror dan intimidasi oleh militer kolonial Indonesia terhadap rakyat West Papua yang hendak memilih merdeka.

Pasca aneksasi, bangsa Papua terus bangkit dengan sejumlah peristiwa Politik oleh anak negeri untuk memperoleh kemerdekaan hingga berujung pada deklarasi persatuan yang disebut “Deklarasi Saralana” tanggal 6 Desember 2014, yaitu lahirnya ULMWP sebagai puncak dari semua.

Sekarang, West Papua tengah dihadapkan dengan sejumlah peristiwa kematian para tokoh umum, pemimpin agama, pemuda dan pelajar secara misterius. Juga terjadi pengungsian rakyat West Papua akibat operasi militer Indonesia di Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Maybrat dan Oksibil termasuk kematian sorang bayi yang berusia 2 tahun. Kemudian juga terjadi penangkapan terhadap aktivis kemerdekaan termasuk Victor Yeimo dan Frans Wasini. Sejumlah peristiwa ini tengah berlangsung beriring berakhirnya Otonomi Khusus Papua, dimana mayoritas bangsa Papua telah menyatakan menolak dan mendesak dilakukan referendum kemerdekaan sebagai solusi bagi West Papua. 

Setelah memperhatikan semua situasi ini secara komprehensif, pada 20 Oktober 2020 di Port Numbay, Dewan West Papua (Legislatif ULMWP) kemudian mengumumkan pengesahan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai payung hukum penentuan nasib sendiri West Papua. Pembentukan UUDS ini telah menghargai dan mengakomodir semua peristiwa hukum dan politik yang dilakukan anak bangsa, mulai dari 1 Desember 1961, 1 Juli 1971, 14 Desember 1988, 27 November 1997, 4 Juni 2000, 16 Agustus 2004, 1 Desember 2005, 1 Juli 2006, 19 Oktober 2011, 9 April 2012 hingga Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 tanpa memilah satu pihak tertentu ––––– Satu bulan kemudian pasca pengumuman UUDS, tepat 1 Desember 2020 ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara sebagai pemerintahan bersama.

Dalam momentum kali ini juga, kami akan merayakan kemajuan dan pengumuman yang telah kami buat dalam dua tahun terakhir, seperti pencapaian UUDS, Pemerintahan Sementara, Kabinet, dan terbaru peluncuran Visi Negara Hijau untuk bangsa kami dan bagi dunia.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut seruan yang dikeluarkan Interim President Hon. Benny Wenda pada 17 November 2021 kemarin, kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa dan rakyat West Papua dimana pun anda berada; baik di gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir pantai dan kepulauan di seluruh teritorial West Papua untuk secara bersama melakukan Ibadah Doa secara damai, dalam rangka merefleksikan 60 tahun perjuangan kemerdekaan West Papua dan satu tahun pembentukan Pemerintah Sementara ULMWP (Provisional Government of West Papua).

Ibadah doa dimaksud dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, (mulai pukul 01.00 subuh s/d pukul 23.59 malam), bertempat di masing-masing tempat di mana saja kita berada baik di West Papua, Melanesia, Pasifik dan seluruh dunia, dengan tema umum bangsa Papua berikut ini:

“ULMWP: Provisional Government celebrating 60 years anniversary birth of West Papua”

Upacara pengibaran bendera negara dan pernyataan kenegaraan secara resmi oleh Pemerintah Sementara akan berlangsung di Papua New Guinea (PNG), Vanuatu, Belanda, dan Inggris (UK).

Demikian himbauan umum kami, atas perhatian doa dari seluruh akar rumput bangsa Papua, Sorong – Samarai, Melanesia – Pasifik serta seluruh dunia, kami sampaikan banyak terima kasih, Wa, Wa, Wa!!!

One People – One Soul

Port Numbay (Jayapura), Tabi – West Papua
22 November 2021 

KEMENTERIAN URUSAN POLITIK  
Provisional Government (ULMWP)

M E N G E T A H U I 

ttd
BAZOKA LOGO
Menteri Urusan Politik
___________________

(1). LAMPIRAN: Seruan Interim Presiden, berikut:
https://m.facebook.com/396357444077782/posts/1558818817831633/

#AnniversaryDay #60thAnniversary #WestPapua #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua

Monday, 29 August 2016

PNWP Diminta Sediakan Ruang Untuk Rumuskan Wajah Negara Republik West Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat sebagai media nasional rakyat West Papua meminta Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai lembaga politik bangsa Papua agar memikirkan dan bertindak untuk merumuskan wajah negara republik West Papua. Bazoka Logo, juru bicara nasional KNPB Pusat mengatakan, PNWP sebagai badan representatif rakyat diminta untuk fokus melihat apa yang […]

from WordPress http://ift.tt/2bLM63R
via IFTTT