Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label OPM. Show all posts
Showing posts with label OPM. Show all posts

Thursday, 22 April 2021

Pasok Senjata dan Amunisi ke OPM, PK Terancam 10 Tahun Penjara

Papua60detik - PK yang oleh aparat keamanan dituding sebagai pemasok sejumlah senjata api dan amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terancam hukuman 10 tahun penjara.


Kasatgas Humas Ops Nemangkawi Kombes M Iqbal Alqudusy menyebut, PK dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 Jo pasal 55 KUHP.

PK ditangkap di kediamannya di Nabire Senin (19/4/2021). Ia berstatus DPO sejak Januari lalu dan telah dipantau selama satu bulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, PK diketahui menghabiskan uang senilai Rp1,1 miliar untuk membeli empat pucuk senjata guna mendukung KKB pimpinan Egianus Kogoya di wilayah Nduga.

"Dana bersumber dari Gee Gwijangge, kelompok Egiamus Kogoya. Dana tersebut berasal dari perampasan, perampokan serta pemerasan kepada kepala suku maupun dana desa di tiap desa yang dipaksa Egianus untuk setor per desa sebesar Rp1 miliar," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya yang diterima Papua60detik, Selasa (20/4/2021).

Ia menyebut, PK sudah saling mengenal dengan Gee Gwijangge sejak 2018 lalu.

PK membeli senjata dari Didy Chandra yang saat ini berstatus sebagai Narapidana Lapas Kelas II Nabire.

"Sementara Didy Chandra Warobay adalah anggota Perbakin yang sudah ditangkap di Bandara Douw Arturur di Nabire beberapa waktu lalu," kata Iqbal. (Salmawati Bakri)

Saturday, 17 April 2021

OPM Akui Tembak Anak SMA di Papua, Tuding Anggota Intelijen

Ilustrasi OPM. (Dok. freewestpapua.org)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengakui bahwa pasukannya menembak mati siswa SMA bernama Ali Mom (16) di wilayah Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis (15/4) kemarin.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan bahwa Ali ditembak lantaran selama ini menghasut masyarakat sekitar untuk tidak mendukung perjuangan Papua merdeka.

"Dia selalu kerja sama TNI kemudian provokasi masyarakat atau hasut masyarakat untuk tidak boleh mendukung perjuangan Papua merdeka. Oleh karena itu, TPNPB tembak mati dia," kata Sebby saat dihubungi CNNIndonesia.com dari Jakarta, Jumat (16/4) malam.

Sebby mengatakan bahwa pasukan yang menembak mati itu pun mengetahui identitas Ali yang merupakan masyarakat sipil dan sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Ilaga.

Lihat juga: TNI Buru Prajurit yang Membelot Gabung KKB Papua

Hanya saja, dia menegaskan bahwa pihaknya bakal tetap menembak mati masyarakat yang mereka tuding bekerja sama dengan aparat.

Oleh sebab itu, dia pun menepis klaim dari kepolisian yang menyatakan bahwa pasukan KKB menyerang masyarakat sipil karena kehabisan makanan atau logistik.

"Ali Mom itu benar-benar anak sekolah SMA 1 Ilaga. Namun identitas sehari-hari anggota provokator atau intelijen," jelasnya lagi.

"Orang asli Papua tapi mata-mata, akan menjadi target TPNPB," tandas dia.

Ali Mom sendiri menjadi korban penembakan KKB usai dihubungi oleh anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen, tepatnya Lerrymayu Telenggen. Dia diminta untuk membawa rokok dan pinang ke Kampung Uloni.

Korban pun dievakuasi sehari setelah penembakan itu terjadi pasca warga sekitar mengetahuinya.

Lihat juga: Siswa SMA di Puncak Papua Tewas Diduga Ditembak KKB

"Dari hasil penyidikan, didapati bahwa tersangka Lerry Mayu intens menghubungi korban untuk membeli dan mengantarkan pinang dan rokok," kata Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Pol Iqbal Alqudusy, Jumat (16/4).

Hingga saat ini, kata dia, Satgas Nemangkawi sedang berada di Distrik Ilaga untuk melakukan pengejaran terhadap KKB secara intens. Pasalnya, kata Iqbal, korban yang ditembak saat ini merupakan anak dibawah umur.

Dia pun memastikan bahwa situasi di wilayah Beoga sudah kondusif pasca sejumlah aksi penembakan yang terjadi.


(mjo/ain)

Friday, 16 April 2021

TNI Akui Ada Prajurit Bergabung KKB Papua

Ilustrasi. (Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Papua)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa membenarkan informasi salah satu prajurit TNI yang kabur dan bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organsiasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Suriastawa mengatakan, prajurit TNI itu telah bergabung sejak 12 Februari lalu dan baru kembali diramaikan saat ini.

"Walaupun hal itu benar, tetapi kejadiannya tanggal 12 Februari 2021 yang lalu, bukan kejadian baru dan sudah diberitakan di media," kata Suriastawa melalui pesan singkat, Jumat (16/4).

Ia menduga, pihak OPM tengah bersiasat dengan meramaikan kembali kejadian lama sehingga seolah baru saja terjadi.

Lihat juga: OPM Akui Tembak Guru di Beoga: Dia Mata-mata TNI-Polri

Suriastawa menuturkan, prajurit TNI dari Yonif 410 itu kabur pada 12 Februari lalu dari pos pemantauan tanpa membawa senjata.

"Sampai saat ini tidak jelas keberadaannya," kata Suriastawa.

Suriastawa mengingatkan agar masyarakat Papua, tepatnya di Ilaga lebih berhati-hati dan mewaspadai aksi teror yang dilakukan oleh para OPM.

Apalagi kata dia, saat ini mereka semakin gencar melakukan teror dengan membunuh masyarakat sipil.

"Kali ini KKB menembak mati seorang pelajar SMA, Ali Mom (16 tahun) di kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Kamis (15/4) kemarin," kata dia.

Lihat juga: Komnas HAM Minta Otsus Papua Dievaluasi Usai Penembakan Guru

Sebelumnya, Juru Bicara OPM Sebby Sambom menyebut seorang anggota TNI yang bertugas di Pos Bulapa memutuskan bergabung dengan OPM.

Ia mengklaim, keputusan yang diambil anggota TNI itu lantaran tak tahan dengan sikap TNI yang kerap menembak masyarakat sipil Papua.

"(Bergabung) Sejak Februari 2021 karena dia lihat anggota TNI suka tembak masyarakat sipil, termasuk pendeta," kata Sebby.

Sebby menyebut prajurit TNI itu saat ini langsung menjadi prajurit OPM sebab sudah cukup terlatih saat masih bergabung di TNI.

Eskalasi konflik TNI dengan kelompok bersenjata di Papua meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah penembakan terjadi, beberapa di antaranya menyasar warga sipil, termasuk dua guru. 


(tst/pris)

Monday, 12 April 2021

OPM Akui Tembak Guru di Beoga: Dia Mata-mata TNI-Polri

 

Ilustrasi senjata laras panjang. (Istockphoto/blyamur)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengakui pihaknya telah menembak seorang guru sekolah dasar (SD) bernama Oktavianus Rayo (43) di wilayah Boega, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis (8/4).

Juru Bicara OPM, Sebby Sambom mengatakan kelompoknya menembak mati guru tersebut lantaran mereka yakin korban adalah mata-mata TNI-Polri.

"Guru SD yang ditembak mati di Boega itu adalah mata-mata TNI-Polri yang telah lama diidentifikasi oleh PIS TPNPB. Oleh karena itu, tidak ragu-ragu ditembak oleh pasukan TPNPB," kata Sebby Sambom melalui keterangan tertulis, Senin (12/4).

TPNPB, yang sering dijuluki aparat sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) mengklaim telah berhasil memetakan mata-mata kepolisian yang tersebar di sejumlah wilayah Papua.

Lihat juga: Polda Papua Sebut Helikopter Dibakar KKB Sudah Tak Berfungsi

Menurut dia, mereka kebanyakan menyamar sebagai tukang bangunan, guru, mantri, petugas distrik, hingga beragam profesi lainnya. Sehingga, KKB mengultimatum agar tak ada masyarakat yang menyamar sebagai mata-mata kepolisian.

"Kami juga tidak sembarang tembak masyarakat Papua maupun non Papua. Kami sudah tahu kerja TNI-Polri, selalu menggunakan tenaga masyarakat sipil ataupun PNS apapun statusnya jadikan mereka sebagai mata-mata," katanya lagi.

Menurut Sebby, hal itu dilakukan untuk melacak keberadaan pasukan KKB yang masih tersebar di sejumlah wilayah.

"Sikap kami, jelas bahwa kami akan tembak karena mereka adalah musuh kami," ujar dia.

Lihat juga: 9 Ribu Polisi Dikerahkan Kawal PON Papua Oktober 2021

Di sisi lain, polisi sendiri mengklaim telah berhasil mengidentifkasi pelaku penembakan tersebut. Saat ini, kata dia, pihaknya bakal melakukan pengejaran dan penindakan.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang intensif, pelaku penembakan sudah terdentifikasi," kata Kasatgas Nemangkawi, Brigjen Roycke Harry Langie dalam video telekonferensi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Senin (12/4).


Alasan Klasik

Sementara itu Kepala Humas Satgas Nemangkawi Komisaris Besar M Iqbal Alqudussy mengatakan tudingan guru yang jadi korban penembakan adalah alasan klasik kelompok bersenjata di Papua. 

"Buktinya apa Bapa Oktovianus dan Bapa Yonathan itu intel? Itu semua hanya alasan klasik mereka untuk menggiring opini publik supaya aksi teror mereka dimaklumi," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir dari Antara.

Menurut Iqbal, membunuh, membakar, dan menembaki masyarakat sipil pendatang, kemudian melakukan mempublikasikannya di sosial media sebagai kebanggaan, dan menyangkal bahwa korban sipil tersebut merupakan masyarakat tidak bersalah. Hal tersebut kini telah menjadi modus komunikasi Kelompok Separatis Bersenjata di Papua.

Iqbal juga mengatakan merampok uang dilakukan kepada pendatang karena kini KKB tidak kebagian dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah daerah. Akibat larangan tegas Kemendagri kepada kepala daerah yang menyalahgunakan dana Otsus Papua.

"Almarhum Bapa Oktovianus dan Bapa Yonathan ini hanya guru yang tinggal di sini dengan niat mulia mencerdaskan anak-anak Kabupaten Puncak, Papua. Siapapun yang berhati nurani pasti tidak akan membenarkan penembakan keji tersebut," ujar Iqbal.

KKB juga diduga membakar tiga sekolah yang terletak di wilayah tersebut usai insiden penembakan. Pembakaran, diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Nau Waker alias Tidak Jadi.

Nau Waker sendiri telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang diterbitkan oleh Polres Mimika. Dia diduga terlibat dalam sejumlah kasus kejahatan yang di wilayah itu.


(mjo/ain)

Sunday, 28 March 2021

Jalan berliku pejuang Papua, dari OPM hingga teroris

 Jayapura, Jubi – Sudah puluhan dasawarsa pejuang kemerdekaan Papua menunjukkan eksistensinya.


Benih perlawanan orang Papua terhadap Pemerintah Indonesia tumbuh sejak Belanda resmi menyerahkan Irian Barat (Papua) kepada Pemerintah Indonesia, 1 Mei 1963.

Orang Papua yang merasa hak kemerdekaanya dirampas, mengorganisir diri. Mencetuskan Organisasi Papua Merdeka (OPM), gerakan perlawanan bersenjata.

Jalan berliku dilalui para pejuang kemerdekaan Papua itu merebut kembali apa yang dianggap haknya. Berbagai strategi dan kebijakan terus dilakukan Pemerintah Indonesia, untuk meredam perlawanan mereka.

Pendekatan militer (keamanan), pembangunan hingga sebutan yang munculkan pandangan negatif publik terhadap kelompok ini.

Pemerintah enggan menyebut OPM. Sebab mengindikasikan negara mengakui eksistensi para pejuang kemerdekaan Papua.

Pemerintah semula menyebut mereka sebagai kelompok bersenjata. Sebutan itu diubah menjadi kelompok sipil bersenjata.

Kemudian kelompok kriminal bersenjata, kelompok kriminal sipil bersenjata, dan kini muncul rencana mengategorikan OPM sebagai organisasi terorisme.

Rencana ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, awal pekan ini.

Pernyataan mantan Kapolda Papua itu ditentang berbagi pihak. Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar mengingatkan pemerintah lebih berhati hati dalam memberikan definisi.

“Ya menurut saya sebenarnya, mohon maaf mungkin pemerintah sudah kehilangan akal ya bagaimana menangani [OPM] ini,” kata Anum Siregar kepada Jubi, Kamis (25/3/2021).

Definisi terorisme dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, tentang tindak pidana terorisme, begitu luas. Memungkinkan siapapun dapat dikategorikan terorisme. Namun untuk melabeli OPM sebagai kelompok terorisme mesti dipertimbangan secara baik.

Menurut Anum, mesti dilihat lebih jelas lagi karena UU tindak pidana teroris itu identifikasinya belum jelas, dari sisi definisi dan ruang lingkupnya.

Ia berpendapat, justru ada kontradiksi dalam UU itu. Misalnya Pasal 5 yang menyebut “Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Kita tahu perlawanan yang ada di TPNPB/OPM ini, memiliki perbedaan dengan kelompok teroris. TPNPB/OPM punya satu tujuan. Yaitu aspirasi atau kemerdekaan secara politik. Itu salah satu perbedaannya,” ujarnya.

Sementara kelompok terorisme kata anggota Jaringan Damai Papua itu, memiliki tujuan pribadi atau kelompok. Begitupula mengenai lokasi. TPNPB/OPM hanya melakuka aksi di Tanah Papua.

Meski di tempat lain, termasuk di beberapa negara mereka memiliki perwakilan. Akan tetapi, tujuan utamanya mengarah ke Tanah Papua.

“TPNPB/OPM itu tidak memiliki tujuan pribadi. Tujuan mereka untuk kelompok besar yaitu memperjuangkan aspirasi politik merdeka. Dari tujuan sudah berbeda,” ucapnya.

Ia berpendapat, jika membaca penjelasan umum UU tindakpidana terorisme, disebutkan penyerangan kepada penduduk secara acak dan tidak terseleksi. Selama ini OPM melakukan penyerangan secara seleksi terhadap pihak tertentu.

Misalnya aparat keamanan atau warga sipil dan fasilitas yang diberi definisi tertentu. Warga sipil yang diserang, dianggap mata mata.

“Terlepas dari itu, memang kita mengutuk penyerangan terhadap masyarakat sipil. Tapi dalam konteks itukan mereka memberikan defenisi. Kalau teroris itukan bisa saja dilakukan secara acak, tidak terseleksi. Definisi dalam Undang-Undang teroris sendiri menyebut itu, jadi ada perbedaan,” katanya.

Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan hal yang sama.

“Saya pikir mungkin pemerintah sudah kehilangan cara. Kehilangan akal menyelesaikan masalah Papua dan ini didorong [akan melabeli OPM sebagai kelompok terorisme],” kata Kadepa.

Upaya pemerintah mengkaji penetapan OPM sebagai kelompok terorisme kata Kadepa, justru akan menimbulkan berbagai pertanyaan dari banyak pihak.

Tidak hanya dari kalangan yang berada di Papua atau mereka yang selama ini mendorong terciptanya perdamaian di Papua.Dunia internasional juga akan mempertanyakan itu.

“Akan ada pertanyaan, apakah pemerintah tidak dapat lagi menangani keberadaan OPM, sehingga mau dikategorikan dalam kelompok teroris,” ujarnya.

Pengkategorian OPM sebagai kelompok terorisme mungkin saja dipandang pemerintah sebagai salah satu cara “menjinakkan” sejumlah negara yang selama ini mendukung perjuangan Papua merdeka.

Sebab di dunia internasional, terorisme tidak mendapat tempat. Hampir semua negara di dunia menyatakan menolak keberadaan terorisme.

“Sementara kalau disebut pejuang kemerdekaan misalnya OPM, ada berbagai negara menyatakan dukungan. Sebab menganggap itu bagian dari hak asasi. Perwakilan mereka di luar negari bahkan diterima sebagai warga negara tertentu,” ucapnya.

Wakil koordinator Bidang Advokasi KontraS, Arif Nur Fikri berpendapat, luasnya definisi terorisme dalam UU tindakpidana terorisme, menjadi ancaman terhadap semua kalangan. Sebab pemerintah dapat menafsirkannya sendiri.

Luasnya definisi terorisme itulah dikritisi pihaknya sejak awal pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi UU Nomor 5 Tahun 2018.

“Kali ini OPM [yang akan dikategorikan sebagai terorisme]. Ke depan mungkin kelompok lain,” kata Arief.

Misalnya pihak yang mengkritisi pemerintah atau kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan. Baik itu berbasis agama atau sosial politik, juga bisa dikatakan sebagai organisasi terorisme.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan mengklasifikasi OPM sebagai organisasi terorisme, tidak akan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Papua. Terutama yang diduga dilakukan aparat keamanan.

Label teroris terhadap OPM juga dikhawatirkan akan dijadikan alasan membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul masyarakat asli Papua.

Di Jakarta, Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab juga mengingatkan BNPT tidak gegabah menilai kondisi di Papua, dengan memasukkan OPM dalam organisasi terorisme.

“Memang banyak korban berjatuhan di Papua, dan itu menjadi salah satu masalah serius di Papua. Akan tetapi, pengkategorian OPM sebagai organisasi terorisme bukan solusi tepat,” kata Amiruddin Al Rahab.

Komnas HAM RI kata Amiruddin, akan segera melakukan komunikasi dengan Boy Rafli Amar. Pihaknya merasa perlu mempertanyakan lebih dalam wacana pengkategorian OPM, sebagai organisasi terorisme.

Komnas HAM berpandangan, kini jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah dengan melakukan penegakan HAM dan penghormatan hak asasi oleh semua pihak.

“Jangan terlalu emosional. Mesti mencari jalan keluar yang lebih tepat. Dari perspektif Komnas HAM ya dengan penegakan HAM dan penghormatan pada HAM oleh semua pihak,” ucap Amiruddin. (*)


Editor: Angela Flassy

Markus Haluk: Siapa sesungguhnya teroris di Papua?

Jayapura, Jubi – Rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mengusulkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka dikategorikan sebagai kelompok teroris menuai tanggapan beragam. Aktivis Hak Asasi Manusia Papua, Markus Haluk menilai rencana itu menunjukkan pemerintah Indonesia tengah berusaha menciptakan keberadaan teroris di Papua.

Markus Haluk mengkritisi rencana itu dengan mengajukan pertanyaan, siapakah sesungguhnya pelaku teror di Papua. “Siapa yang sesungguhnya yang terus menerus meneror warga sipil Papua, yang adalah pemilik sah Tanah Papua? Sekali lagi, siapa sesungguhnya teroris itu,” tanya Haluk saat diwawancarai Jubi pada Rabu (24/3/2021).

Haluk mempertanyakan mengapa tiba-tiba Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki rencana itu, karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah ada sejak lama. TPNPB dan OPM ada sejak lama untuk menuntut diberikannya Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua.

“TPN-OPM bukan kemarin jatuh dari langit, bukan pendatang baru. Ia ada demi dan untuk membela bangsanya, selama 60 tahun,” ujar Haluk.

Haluk mengingatkan perjuangan bangsa Papua untuk merdeka sebagai sebuah bangsa sudah dimulai sejak 1961, ketika Nieuw Guinea Raad terbentuk. Pada 19 Oktober 1961 para wakil bangsa Papua menyepakati nama bangsa, wilayah, lambang dan lagu kebangsaan Papua. “Puncaknya adalah pengibaran bendera Bintang Kejora dan menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua pada 1 Desember 1961,  yang bersamaan dengan lagu dan bendera pemerintah Belanda,” kata Haluk.

Ia menegaskan perjuangan rakyat Papua mewujudkan kemerdekaan Papua itu sah menurut hukum internasional maupun hukum Indonesia. Haluk mengingatkan, Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Papua, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termasuk penjajahan Indonesia atas Papua.

“Jadi saya pikir apa yang diperjuangan oleh rakyat semesta bangsa Papua benar adanya. [Hak itu] dijamin hukum internasional dan hukum Indonesia,” kata Haluk.

Haluk juga menekankan bahwa TPNPB tidak pernah datang membawa senjata dan mengganggu atau menembak rakyat Indonesia di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, maupun Maluku. Haluk juga yakin bahwa rakyat Indonesia, komunitas internasional ASEAN, Melanesia, Pasifik, dan dunia mengetahui bahwa TPNPB – Organisasi Papua Merdeka memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Sebaliknya, aparat keamanan terus menciptakan teror terhadap warga, karena mengganggu, menangkap, dan menembak warga sipil di Papua. Aparat keamanan di Papua bahkan menembak dan membunuh para tokoh agama seperti pendeta dan katekis yang tidak berdosa.

“Siapa yang datang dari jauh-jauh ke Papua untuk meneror warga sipil? Atas ulah siapa warga sipil di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak di Papua mengungsi?” Haluk bertanya.

Haluk mengajak Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pertahanan, maupun Kepala BNPT untuk jujur menjawab pertanyaan itu. “Kini waktunya jujur jawab, siapa sesungguhnya yang meneror, membungkam demokrasi, dan melakukan praktik isolasi terhadap orang Melanesia di West Papua?” kata Haluk.

Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom menyatakan pemerintah Indonesia tidak bisa menyebut TPNPB dan OPM dengan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan teroris. “Tidak benar [kalau Indonesia sebut KKB dan teroris. Dunia tahu bahwa TPNPB-OPM berjuang dengan tuntutan hak politik Penentuan Nasib Sendiri,” kata Sambom saat dimintai tanggapannya pada Rabu (24/3/2021).

Sambom menyatakan rencana untuk menyebut TPNPB sebagai teroris itu muncul karena Jakarta gagal mendapatkan dukungan internasional. Indonesia akhirnya berusaha membangun opini untuk dunia international, dengan sensasinya sendiri. “Keputusan Jakarta tidak mungkin diakui oleh dunia, karena status politik Papua beda dengan daerah lain di dunia,” kata Sambom. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Saturday, 26 December 2020

Hendropriyono Minta Prabowo Turun Tangan Soal Papua Jika Tak Ingin Senasib Timtim

Hendropriyono. ©2017 Merdeka.com/Ahda

 Merdeka.com - Mantan Kapala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia menyampaikan terkait kelompok pemberontak Papua yang semakin membahayakan.

"Soal Papua itu kalau kita hanya fokus kepada pertempuran regu antigerilya menghadapi gerilya OPM di hutan, tak usah sampe Panglima TNI, itu hanya perkara pertempuran kecil anti gerilya. Biar Pak Prabowo saja kirim timnya," kata Hendro di ruang kerjanya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan kepada Tim Liputan6, Kamis (26/12/2019).

Hendro bercerita, Prabowo saat masih menjadi Danjen Kopassus memiliki tim atau regu yang dipercaya andal untuk menghadapi OPM. Menurutnya hal itu sudah terbukti dalam sejarah bangsa Indonesia.

"Timnya itu kan sersan, kopral jago-jago, tidak usah kita ke sana yang ngurusinnya," tegas Hendro.

Sebagai seorang ahli perang pada zamannya, purnawirawan jenderal bintang empat ini yakin bila Papua tak ditangani cepat, akan bernasib seperti Timor Timur yang berakhir lepas dari NKRI.

Hendro melihat pergerakan tokoh intelektual seperti Benny Wenda bermain persis seperti Ramos-Horta yang bermain di forum internasional saat konflik di Timor Timur.

"Dulu Tim-Tim itu perjalanannya persis, Ramos Horta main di luar negeri, dia dapat hadiah nobel, sementara yang bertempur? Saya 74, 75, 77, kapan kalah bertempur? tidak pernah, tapi perangnya? Iya kalah iya karena politik, dan 25 tahun kemudian kita serahkan Timtim free of charge," tutur Hendropriyono dengan nada jengkel.

Karenanya Hendro mewanti, sebagai rakyat, kepada tataran elite pemerintahan agar dapat mencegah terjadinya skema yang sama digunakan Timor Timor. Mantan Ketum PKPI ini yakin bila strategi yang diutarakan kepada Menhan Prabowo dapat diterapkan dengan baik, maka permasalahan kelompok separatis seperti OPM dapat tuntas.

"Belajarlah yang baik dari sejarah, jangan tidak pernah belajar. Ini kan baru kebetulan saya mengalami semuanya kami mengalami semuanya, kalau saya diam saja namanya saya warga negara apatis," Hendro menandasi. [ded]

Mahfud Tampung Usul Hendropriyono Sebut OPM Sebagai Pemberontak

 TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempertimbangkan usulan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purnawirawan) A.M. Hendropriyono yang menyebut Organisasi Papua Merdeka sebagai pemberontak.

"Soal (usulan) Pak Hendro, baguslah. Pak Hendro 'kan senior. Dia pernah lama di pemerintahan dan jenderal di BIN," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Hendropriyono memiliki kapasitas untuk mengemukakan pandangannya soal pertahanan dan keamanan, termasuk soal penangananan OPM.

Mahfud mengaku sudah bertemu dengan Hendropriyono dan membicarakan banyak hal, termasuk usulan tersebut.

"Usulnya kami tampung. Saya juga sudah berbicara dengan dia panjang lebar. Tentu, usul itu harus dipertimbangkan," katanya.

Oleh sebab itu, Mahfud dalam waktu tidak lebih dari 2 hari ke depan akan menggelar rapat lengkap untuk membahas langkah-langkah penanganan Papua secara komprehensif.

"Termasuk usulnya Pak Hendropriyono, usulnya Pak Mendagri, usulnya Bappenas, Menlu, semua kami tampung besok. Polisi, tentara, yuk, kita mau apa dalam melakukan upaya komprehensif terpadu soal ini," katanya.

Sebelumnya, Hendropriyono menyatakan bahwa OPM merupakan pemberontak, bukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kita masih saja menganggap mereka KKB, kelompok kriminal bersenjata, bukan. Mereka ini adalah pemberontak. Masalah ini bukan kriminal saja. Kalau kita terus berpegang di situ, kenapa kita majukan tentara?" kata Hendropriyono di Jakarta, Senin (23/12).

Bahkan, menurut dia, OPM merupakan pemberontak yang harus masuk dalam daftar teroris internasional.

Hendropriyono menuturkan bahwa status OPM sebagai KKB seharusnya sudah berganti karena pemerintah telah mengerahkan TNI untuk menumpas OPM.

Jika memandang OPM sebagai kriminal biasa, menurut dia, pemerintah cukup mengerahkan personel kepolisian.

Hendropriyono pula menyinggung provokasi oleh media televisi milik pemerintah Australia, yakni ABC.

ANTARA

Wednesday, 23 December 2020

Hendropriyono: OPM Pemberontak, Harusnya Masuk Daftar Teroris

Eks Kepala BIN A.M Hendropriyono meminta pemerintah membawa isu OPM ke tingkat internasional dan segera melabelinya sebagai kelompok teroris. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)


Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI (purn) A.M. Hendropriyono menyatakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM bukan Kelompok Kriminal Bersenjata. Menurutnya, OPM merupakan pemberontak yang harus masuk dalam daftar teroris internasional.

"Kita masih saja menganggap mereka KKB, Kelompok Kriminal Bersenjata, bukan.

Hendro menuturkan status OPM sebagai KKB seharusnya sudah berganti. Sebab, dia menyampaikan pemerintah telah mengerahkan Tentara Nasional Indonesia untuk menumpas OPM.

Jika memandang OPM sebagai kriminal biasanya, kata dia, pemerintah cukup mengerahkan personel Kepolisian.

Lebih lanjut, dia menyampaikan status OPM sebagai KKB bisa menjadi bumerang bagi Indonesia. Dia berkata OPM bakal menggunakan statusnya itu untuk menggalang dukungan dunia internasional agar Indoensia dicap sebagai negara yang melakukan kekerasan terhadap sipil.

Hendro mengatakan OPM melalui Tentara Nasional Papua Barat (TNPB) telah membunuh aparat hingga warga sipil yang tidak mengerti apa-apa.

"Kita harus jauh hari sebelumnya harus sudah antisipasi. Seperti yang saya bilang itu kenapa kita tidak ke forum internasional. Di forum internasional mestinya OPM itu sudah masuk ke list teroris internasional," ujarnya.

Di sisi lain, Hendro juga menyinggung provokasi yang dilakukan oleh media televisi milik pemerintah Australia, yakni ABC. Dia melihat ABC kerap memutar siaran mengenai situasi keamanan di Papua.

Dia menganggap tindakan yang dilakukan oleh ABC itu untuk menggiring opini masyarakat Papua agar mendukung langkah yang dilakukan oleh OPM.

"Kita tidak boleh lalai," ujar Hendro.

Hendro berharap seluruh komponen ikut memikirkan dan berpartisipasi memecahkan persoalan yang ada di Papua dan Papua Barat. Dia tidak ingin masyarakat hanya bersandar kepada pemerintah.

Lebih dari itu, dia menyampaikan penanganan keamanan di Papua sudah terintegrasi. Namun, dia berharap Kemenko Polhukam juga berinisiatif merevisi sejumlah UU guna menunjang penyelesaian persoalan di Papua.

"Saya harapkan semua segera serius tangani. Jangan cuma jalan-jalan saja, jangan hanya ke sana (Papua), kemari," ujarnya.

"Ini masalah teknis di lapangan dengan masalah politik di internasional harus terintegrasi," ujar Hendro. 


Source: https://www.cnnindonesia.com/ 

Tuesday, 1 December 2020

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Fokus Hadapi Gerakan Separatis Papua

 TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau pemerintah fokus menghadapi gerakan separatis Papua dengan pendekatan soft berupa dialog hingga militer.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (peci hitam baju batik), Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (tengah), Ketua Bidang Hubungan Internasional PP Muhammadiyah Muhyidin Juanedi (peci hitam), saat konferensi pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

"Karena kalau pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi masalah ini, maka tidak mustahil Papua dan Papua Barat akan bisa bernasib seperti Timor Timur," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Senin, 30 November 2020.

Anwar mengatakan situasi di Papua saat ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Sebab, apa yang terjadi di sana sekarang telah mengancam persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. "Mereka telah menyatakan dirinya ingin keluar dari NKRI dan membentuk negara sendiri, yaitu negara Papua," ujarnya.

Selain itu, negara-negara dunia internasional juga terang-terangan maupun diam-diam telah memberikan dukungan untuk berdirinya negara Papua. Untuk itu, kata Anwar, persatuan dan kesatuan bangsa haruslah kuat untuk dapat menghadapi hal tersebut.

Ia menyarankan agar hal yang tidak begitu penting harus dikesampingkan dulu agar energi dan tenaga sebagai bangsa tidak terkuras. "Kalau hal itu terjadi maka kelompok separatis akan menang dan tertawa, karena mereka sudah bisa lepas dan terbebas dari negara Republik Indonesia serta membentuk negara sendiri dan kita jelas tidak mau itu terjadi," kata Ketua PP Muhammadiyah Anwar.

FRISKI RIANA

Sunday, 22 November 2020

OPM Tantang TNI Perang Terbuka, “Kalian Tentara Penakut Silahkan Pulang”

 POJOKSATU.id, JAKARTA – Video sekelompok orang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, tampak beberapa orang menenteng senjata laras panjang dan golok. Ada pula bendera bintang Kejora yang merupakan bendera OPM.

Para anggota OPM itu menantang TNI dan Polri datang ke Nduga Papua untuk perang terbuka.

“TNI datang ke Nduga, kita perang terbuka. Saya dan kau, kalian semua pasukan-pasukan tentara, polisi untuk perang terbuka di tanah Nduga ini,” ucap salah satu pria dalam video tersebut.

“Kalau kalian berani, datang ke sini. Kalau kalian tentara penakut, silahkan pulang,” imbuhnya.

Ia menunjukkan salah satu senjata laras panjang yang diduga hasil rampasan dari tangan aparat keamanan.

“Kalian sudah mati, tentara, polisi senjatamu sudah saya dapatkan, ini senjatamu, kalian satu per satu sudah mati,” kata pria itu lagi.

Video tersebut dibagikan oleh akun Twitter @framvok pada Sabtu, 21 November 2020.

“Ditantangin OPM di Papua malah bikin rusuh di petamburan. Si dung dung telah merendahkan mertabat TNI,” tulisnya.

Dari penelusuran pojoksatu.id, video ini sudah pernah beredar pada September 2020 lalu. Namun hingga kini identitas sekelompok pria dalam video tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menantang pasukan elit TNI, Komando Operasi Khusus atau Koopsus untuk membuktikan kehebatannya di Papua.

Koopsus menjadi perbincangan ramai sejak beberapa hari terakhir setelah mendatangi markas FPI di Petamburan Jakarta.

Menurut HNW, KKB merupakan kelompok separatis yang jelas-jelas mengancam kedaulatan NKRI.

“Apalagi kembali KKB, Kelompok Separatis OPM, kembali berulah, 2 warga sipil di Ilaga Papua mereka tembak. Aksi berulang itu secara nyata mengancam kedaulatan hukum dan eksistensi NKRI,” tulis HNW di akun Twitternya, @hnurwahid, Sabtu (21/11).

Mantan Presiden PKS itu membagikan tautan berita berjudul “KKB Kembali Berulah, Diduga Tembak 2 Warga Papua di Ilaga”.

“TNI dengan Koopsusnya, harusnya fokus ke sana, buktikan kehebatan mereka atasi kelompok teroris separatis ini,” pinta HNW.


(one/pojoksatu)

Saturday, 7 November 2020

Penembakan Intan Jaya. Sebby Sambom Dikucilkan karena Hanya Bisa Main Klaim

Sebby Sambom Juru Bicara kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) dianggap telah gagal dan tidak bisa menjalankan tugasnya dalam setiap perjuangan bangsa Papua. (7/11)

Banyak pendapat dikemukakan sebab Sebby hanya bisa mendeklarasikan jabatannya sebagai jubir, tapi tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam membawa pengaruh besar bagi perjuangan yang masih terus dilancarkan.

Sebby dianggap sebagai orang yang haus akan kedudukan, dan tidak akan peduli terhadap pelik yang terjadi. Terlebih buah pikirnya tentang pembenaran jika harus mengorbankan seorang teman telah menjadi kontroversi dikalangan tokoh perjuangan. 

Hal ini diungkap oleh Buchtar Tabuni sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di Papua, lewat organisasinya ULMWP.

"Sebby bukanlah sosok pejuang yanh sejati. Apa yang Papua dapatkan saat ini semua tidak ada campur tangan dan keringatnya. Dia pintar membentuk opini, dan itu adalah otak licik yang dimiliki untuk mengangkat kedudukannya," ujar Buchtar.

Wakil Ketua ULMWP tersebut juga mengatakan kalau Sebby tak ubahnya seperti anak kecil yang sedang asik bermain tanpa kenal waktu ataupun risiko.

"Saya yakin dia tidak paham situasi. Tentang kondisi kelompoknya di hutan saja misalnya, saya kira dia tidak tahu bahkan tidak mau tahun tentang apa yang sedang terjadi sekarang," tambahnya.

Kemarahan Buchtar pun diketahui  memuncak ketika klaim demi klaim dilakukan oleh Sebby. Ia mengatakan bahwa Sebby sedang mencoba untuk mengangkat namanya atas peristiwa tewasnya TNI di Kabupaten Intan Jaya pada 6 November kemarin.

"Siapa yg berjuang disana, dan siapa yang harus berkorban nyawa, maka merekalah pejuang sejati. Bukan hanya duduk di kursi nyaman, kemudian ketika ada peristiwa baru buang suara seolah dia adalah aktor pentingnya. Licik, picik, dia adalah pengkhianat bangsa Papua,"

Menyoal pengkhianat, Buchtar juga menilai bahwa Sebby tidak lagi memiliki pemikiran yang jernih terkait perjalanan dari perjuangan bangsa Papua. Hal ini disampaikan Buchtar dengan mengandai bahwa kebiasaannya (Sebby Sambom) melakukan klaim atas penembakan terhadap TNI cukup kontradiktif dengan peristiwa jika orang sipil yang menjadi korban.

"Kasusnya, ketika sipil yang jadi korban penembakan, apa yg bisa dia kerjakan, bahkan untuk membela pun dia tidak punya kemampuan itu. Dia tidak lagi punya hati atau mencoba berempati, padahal perjuangan saat ini untuk membela orang Papua," ujar Buchtar saat menyampaikan beberapa kasus penembakan warga sipil yang dilakukan oleh kelompok TPNPB.


Source: https://www.indonesianpaper.online/

Tiga Anggota TNI Di tembak Pasukan TPNPB-OPM Di Intan Jaya Papua, Dan Satu Anggota TNI Tewas

The TPNPB News : Siaran Pers Resmi Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB Per 7 November 2020


Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM telah terima laporan langsung Dari Intan Jaya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, dan dalam INI Komandan Battalion yang memimpin Perang yaitu Aibon Kogeya mengatakan bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap Pasukan TNI/Polri di Kampung Titigi, District Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Komandan Battalion Aibon Kogeya dan Wakil Panglima Kodap VIII Intan Jaya bertanggungjawab atas Penembakan, dan Pasukan  TPNPB-OPM tidak akan berhenti perang sampai Papua merdeka penuh Dari Tangan Pemerintah Colonial Republic Indonesia. 

Laporan lengkap boleh ikuti dibawah INI!!

Berita Terkini: 

Kontak Senjata Anatara Pasukan TPNPB OPM dan Aparat Gabungan TNI Polri telah terjadi Pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 pukul 13:00 WPB, bertempat diantara Kampung Munimai dan Laggoa  Distrik Agisiga KB Intanya Provinsi Papua.

Pasukan TPNPB-OPM dibawah Pimpinan Aibon Kogeya telah lakukan serangan terhadap Aparat Gabungan TNI Polri, akhirnya kontak senjata pun telah terjadi.

Dalam Hal INI,  Aibon Kogoya Mengaku bahwa Siap Bertagggung Jawab Atas Menembak Mati 2 Aggota TNI dan beberapa Orang Lainnya Yang mengalami Luka luka dalam serangan INI.

Kronologis:

Kontak senjata terjadi  Pada Pukul 13:30 Waktu Papua, Ketika Aggota TNI Polri Dari kampung Munimai Menuju Kampung liwuga.

Tujuan anggota TNI Polri ke Liwuga  Mencari kami Anggota TPNPB Sambil Menggaggu Akftivitas Rakyat Sipil Di setiap Kampung yang ada di wilayah Kabupaten Intan Jaya.

Dan kali ini Pasukan Gagabungan TNI Polri Masuk di Kampung Munimai Menuju Kampung Laggoa, Namun Kami Berhasil Menghadang Mereka Dan Menembak Mati dua Aggota TNI, dan  Nama Serta status Lengkap Susah Dipastikan Sebab TNI Polri Menggunakan Alat Alat Perang Yang Caggih sehingga Kami Bertahan Ditempt sambil baku tempak.

Kemudian Aggota saya (TPNPB) Tidak ada yang Korban Maupun Luka luka.

Pernyataan Sikap.

  1. Kami Meminta Kepada Presiden Jokowi serta Jajarannya Agar Menekan atau Memberi Pemahaman kepada  Pesurunya  (TNI Polri) Agar Tahu Hukum Humaniter Perang dan Tidak Melaggar Hak Hak Rakayat Sipil;
  2. Nengara Segera Hentikan Pembunuhan, Pemerkosaan, Peramabasan, Penculikan, Pembunuhan Terhadap Orang Asli Papua dari Sorong Sampai Merauke;
  3. Negara Kolonial Indonesia Mulai dari Presiden Sampai Desa, Segera Hentikan Lobi lobi Investasi Asing Untuk Masuk di Seluruh Wilayah Papua. sebab Kami Rakyat Papua Korban dari Imperialisme, Kapitalisme, yang di  pesur Dari Pemerintah kolonial indonesia;
  4. Kami Tidak akan berhenti perang, tetapi kami akan Lawan..lawan..dan Lawan  Sampai Titik Pegabisan. Artinya Papua merdeka penuh baru kami akan berhenti perang.

Demikian Pernyataan ini Membuat dengan Sesungguhnya  Atas Nama Parah Pahlawan yang sudah Menduhuli kami, Alam Papua Manusia Papua dan Roh-Roh Revolusi Bagi bagsa Papua Barat.

Dilaporkan langsung oleh Komandan Battalion Aibon Kogeya via Telp seluruhnya, langsung Dari Intan Jaya Papua.

Dan diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom. 

Terima masih Atas perhatian dan  kerja sama yang baik. Tuhan jaga kita semua.




Friday, 30 October 2020

IdonNewsPaper: UU Sementara Ditolak, ULMWP Tetap Maju


Polemik ditolaknya undang-undang sementara yang dibuat oleh ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) semakin ditolak dari beberapa faksi perjuangan West Papua.

Penolakan pertama datang dari TPNPB OPM yang dinyatakan dengan resmi oleh Ketua OPM Jefry Bomanak Pagayak melalui siaran persnya, beberapa waktu lalu.

"Apa yang menjadi dasar ULMWP membentuk sebuah Undang-undang, karena hak Konstitusi perjuangan Papua berada dibawah kendali OPM yang diwariskan melalui konferensi 1 Juli 1971," pernyataan resmi Jefry.

Terkait dengan penolakan Jefry mengatakan kalau Undang-undang yang dibuat oleh ULMWP berasal dari rencana Sem Karoba yang berafiliasi dengan pemerintah Indonesia, kita ketahui dimana Sem Karoba menjalankan bisnisnya di Jakarta tidak lepas dari campur tangan  Bin atau Bais.

Selain beberapa organisasi yang menolak UUD sementara tersebut, didalam tubuh ULMWP pun terpecah menjadi 2 kubu, dimana Direktur ULMWP Markus Haluk sangat tidak sejalan dan menolak undang-undang sementara tersebut, ungkap Jefry.

Walaupun undang-undang sementara yang dikeluarkan oleh ULMWP ditolak beberapa organisasi perjuangan Papua merdeka, namun ULMWP tetap jalan dan maju sesuai kesepakatan yang sudah dibuat bersama oleh TRWP pimpinan Mathias Wenda.

Mengutip dari pernyataan Edi Waromi, simpatisan OPM - TPNPB maupun KNPB menganggap Undang-undang sementara yang dibuat oleh ULMWP menodai aksistensi perjuangan kelompok TPNPB-OPM pada tahun 1961-1971.

Sebenarnya, menurut Edi Waromi bukan soal menodai konstitusi 1971, justru ULMWP menganggap selama ini TPNPB-OPM dan beberapa organisasi simpatisannya sudah berbuat sejauh mana, dari tahun 1971 hingga sekarang tidak ada wujud perjuangan menuju kemerdekaan Papua.

"Sehingga ULMWP mengambil langkah yang cepat untuk memaksa agar adanya pengakuan segera dari PBB, karena rakyat sudah bosan dengan janji-janji yang selalu disampaikan oleh Jefry Bomanak Pagayak melalui media".

Edi mengatakan apapun yang terjadi ULMWP tetap maju, dan tidak akan pernah mundur, walaupun tidak diterima organisasi lain.

Friday, 23 October 2020

Sejarah Seputar Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua 1 Juli 1971

 Picu “proklamasi OPM” yang pertama itu adalah penolakan para anggota Batalyon Papua (PVK = Papoea Vrijwilligers Korps ) dari suku Arfak dan Biak untuk didemobilisasi, serta penahanan orang-orang Arfak yang mengeluh ke penguasa setempat karena pengangguran yang tinggi serta kekurangan pangan di kalangan suku itu, dan menentang juga Pepera 1969 yang dilakukan indonesia sepihak dan tidak demokratis di papua barat. (Ukur dan Cooley, 1977: 287; Osborne, 1985: 35-36; Sjamsuddin, 1989: 96-97; Whitaker, 1990: 51).

26 Juli 1965

Tonggak sejarah yang pertama adalah pencetusan berdirinya OPM di Manokwari, tanggal 26 Juli 1965. Gerakan itu merembet hampir ke seluruh daerah Kepala Burung, dan berlangsung selama dua tahun. Tokoh pemimpin kharismatis gerakan ini adalah Johan Ariks, yang waktu itu sudah berumur 75 tahun.

Sedangkan tokoh-tokoh pimpinan militernya adalah dua bersaudara Mandatjan, Lodewijk dan Barends, serta dua bersaudara Awom, Ferry dan Perminas. Inti kekuatan tempur gerakan itu adalah para bekas anggota PVK, atau yang dikenal dengan sebutan Batalyon Papua. Ariks dan Mandatjan bersaudara adalah tokoh-tokoh asli dari Pegunungan Arfak di Kabupaten Manokwari, sedangkan kedua bersaudara Awom adalah migran suku Biak yang memang banyak terdapat di Manokwari.(2) Sebelum terjun dalam pemberontakan bersenjata itu, Ariks adalah pemimpin partai politik bernama Persatuan Orang New Guinea (PONG) yang berbasis di Manokwari dan terutama beranggotakan orang-orang Arfak. Tujuan partai ini adalah mencapai kemerdekaan penuh bagi Papua Barat, tanpa sasaran tanggal tertentu (Nusa Bhakti, 1984; Osborne, 1989: 35-36). 

1 Juli 1971

Empat tahun sesudah pemberontakan OPM di daerah Kepala Burung “proklamasi OPM” kedua tercetus. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, (Markas) Victoria.

Seth Jafet Rumkorem membacakan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Papua Barat.

Seth Jafet Roemkorem Membacakan
Teks Proklamasi Negara Republik Papua Barat

PROKLAMASI

Kepada seluruh rakyat Papua, dari Numbai sampai ke Merauke, dari Sorong sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi.

Dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pada anda sekalian bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan rakyat Papua telah diproklamasikan menjadi bebas dan merdeka (de facto dan de jure ).

Semoga Tuhan beserta kita, dan semoga dunia menjadi maklum, bah-wa merupakan kehendak yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka sendiri dengan ini telah dipenuhi.

Victoria, 1 Juli 1971

Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat,

Seth Jafet Rumkorem

(Brigadir-Jenderal)


 

3 Desember 1974

Dalam upacara pembacaan proklamasi itu, Rumkorem didampingi oleh Jakob Prai sebagai Ketua Senat (Dewan Perwakilan Rakyat?), Dorinus Maury sebagai Menteri Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional Republik Papua Barat (TPNRPB), dan Louis Wajoi sebagai Komandan (Panglima) TPNRPB.

Imajinasi kartografis wilayah negara merdeka yang dicita-citakan oleh para aktivis OPM, tidak terbatas pada wilayah eks propinsi New Guinea Barat di masa penjajahan Belanda.Tiga tahun sesudah proklamasi di “Markas Victoria”, imajinasi itu melebar sampai meliputi wilayah negara tetangga mereka, Papua Niugini. Pada tanggal 3 Desember 1974, enam orang pegawai negeri di kota Serui, ibukota Kabupaten Yapen-Waropen, menandatangani apa yang mereka sebut “Pernyataan Rakyat Yapen-Waropen”, yang isinya menghendaki persatuan bangsa Papua dari Samarai (di ujung buntut daratan Papua Niugini) sampai ke Sorong, yang “100% merdeka di luar Republik Indonesia”.

Sejak Februari 1975, lima di antara penandatangan petisi ditahan di Jayapura. Soalnya, salah seorang di antara penandatangan “proklamasi Sorong-Samarai” itu, Y. Ch. Merino, orang Biak yang sebelumnya adalah Kepala Kantor Bendahara Negara di Serui, pada tanggal 14 Februari 1975 kedapatan “bunuh diri” di Serui. Kabarnya dalam penggeledahan di rumahnya ditemukan uang kas negara sebanyak Rp 13 juta. Sesudah dua tahun ditahan di Jayapura, lima orang temannya yang masih hidup, di antaranya abang dari seorang alumnus FE-UKSW, diajukan ke pengadilan negeri Jayapura.

Pada tanggal 9 Maret 1977, kelimanya divonis delapan tahun penjara, karena tuduhan melakukan “makar”.

Monday, 19 October 2020

Tiga Racun dalam Kampanye Free West Papua (2)

Jenderal WPRA Amunggut Tabi menyatakan dalam salah satu pengarahan kepada pasukannya di Markas Pusat Tentara Revolusi Papua Barat (WPRA) di Desa Yako, Papua Nugini bahwa ada tiga racun yang telah menghancurkan kampanye kita untuk membebaskan Papua Barat yaitu egoisme, bergosip, dan ketakutan.

Racun pertama telah kita bahas di artikel sebelumnya. Sekarang kita melihat racun kedua yang disebut “Nabok-Kabok”, yang secara harfiah berarti, berbicara tentang Anda dan pada saat yang sama berbicara tentang saya. Ini adalah racun sosial pertama, berasal dari racun pribadi pertama: ego.

Racun kedua disebut “Nabok-Kabok” dan “Nebi-Kebi”

Dalam bahasa Lani Papua Barat kita sebut “nabok-kabok” menceritakan cerita buruk tentang orang lain. Artinya “bergosip”, berbicara tentang sesama manusia, dan berbicara tentang orang lain tanpa dasar dan fakta yang jelas, kita hanya bergosip, berbicara tanpa dasar manusia lain. Kami menyebarkan kebencian, kecurigaan, dan menciptakan ketegangan dengan menyebarkan informasi yang salah atau tidak berdasar tentang orang lain dan tentang apa yang mereka lakukan.

Konsep Lani tentang "gosip" secara harfiah berarti saya menyebarkan gosip tentang Anda dan Anda juga menyebarkan gosip tentang saya. Ada dinamika timbal balik, sebab dan akibat, memberi dan menerima, tindakan keseimbangan alam terjadi secara otomatis.

Ada kebencian dalam gosip dan ada kebohongan pada gosip, keduanya disebabkan oleh “an-an”, racun sebelumnya yang sudah kita bahas. Gosip adalah informasi tidak berdasar dan tidak berdasar tentang sesuatu terhadap seseorang. Tujuan bergosip adalah untuk merendahkan seseorang yang sedang bergosip, dan merendahkan apapun yang mereka lakukan dan bahkan siapa pun mereka.

Selain kebohongan dan kebencian dalam bergosip, ada juga unsur fitnah dalam bergosip, yaitu menyebarkan informasi palsu tentang orang lain atau sesuatu. Kebanyakan gosip mengandung fitnah, tetapi ada juga gosip yang mengandung kebenaran. Masalahnya di sini adalah tujuan bergosip, bukan pada apakah informasi itu benar atau salah.

Dalam bahasa Lani disebut “nabok-kabok“ yang artinya secara psikologis, bahwa ketika saya bercerita tentang orang lain, saya juga bercerita tentang diri saya kepada orang lain. Dengan kata lain, dengan bergosip, saya menunjukkan kepada orang lain siapa saya. Jika saya menceritakan cerita buruk tentang orang lain dalam gosip saya, maka saya sama buruknya dengan gosip. Jika saya seekor anjing, saya akan menggonggong, saya tidak akan bersiul. Sesederhana itu. Jika saya memiliki masalah, saya akan selalu berbicara tentang masalah.

Nabok-Kabok dalam Kampanye Papua Barat Merdeka

Tidak ada waktu untuk menyebut gosip di antara para pemimpin, aktivis dan organisasi Papua Barat yang telah terjadi di sepanjang perjuangan kemerdekaan kita, tetapi kami ingin fokus pada apa yang terjadi sekarang, per Oktober 2020.

Ada gosip dari ULMWP bahwa Octovianus Motte tidak suka dan tidak menerima Benny Wenda sebagai ketua Pengurus ULMWP, oleh karena itu, dia sedang membuat dan mengorganisir kelompok lain untuk melawan ULMWP pada umumnya dan Benny Wenda.

Ada gosip bahwa Indonesia menggunakan TPN PB OPM untuk menghancurkan ULMWP dan Kampanye Papua Merdeka, dan di saat yang sama, TPN PB OPM juga menyalahkan ULMWP adalah organisasi sponsor Indonesia yang bertujuan untuk menghentikan Papua Barat dari kemerdekaan.

Ada gosip bahwa Tentara Papua Barat adalah komando militer yang disponsori Indonesia, dan pada saat yang sama semua komandan yang tergabung dalam Tentara Papua Barat menyalahkan TPN PB OPM karena sepenuhnya didanai oleh BIN dan Kopassus Indonesia.

Ada gosip bahwa "Grup Bintang 14" atau NRFPB sudah dalam kendali penuh ULMWP dan bahwa pada akhirnya Papua Barat yang merdeka dan merdeka bukanlah Republik Papua Barat tetapi akan menjadi Republik Melanesia Barat.

Ada juga gosip bahwa Buktar Tabuni dan Lukas Enembe sudah menandatangani kesepakatan untuk menerima dialog yang akan dilakukan antara Indonesia dan Jakarta.

Ada gosip Jeffry Bomanak dibayar penuh oleh Indonesia, dia mendapat gajinya dari Konsulat Indonesia di Vanimo dan Port Moresby. Begitu juga ada gosip bahwa WPRA dan WPA dibayar penuh oleh Indonesia melalui berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan di Papua Barat.

Ada gosip bahwa Menase Tabuni dan Markus Haluk dibayar oleh Indonesia di dalam ULMWP untuk menghentikan kemerdekaan penuh Papua Barat.

Daftarnya bisa berlanjut hingga ratusan bahkan ribuan gosip yang tersebar di sekitar Melanesia di Papua Barat. Kami menyebut semua ini "gosip", dan banyak di antaranya berisi fitnah atau fitnah

Pencemaran nama baik (juga dikenal sebagai fitnah, fitnah, fitnah, fitnah atau perdagangan) adalah komunikasi lisan atau tertulis dari pernyataan palsu tentang orang lain yang secara tidak adil merusak reputasi mereka dan biasanya merupakan gugatan atau kejahatan.

Saturday, 10 October 2020

4 Tokoh OPM yang Tewas di Tangan TNI-Polri

 Muhamad Rizky, Okezone 

Hengky Wamang (Foto: Dok TNI-Polri/Chanry Andrew)

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua hingga kini masih menjadi ancaman bagi masyarakat dan NKRI. Baku tembak antara kelompok KKB dan aparat gabungan TNI-Polri pun sering terjadi, tak sedikit di antara mereka harus meregang nyawa.

Okezone akan merangkum beberapa tokoh dari KKB Papua yang tewas ditangan aparat, berikut ulasannya:

1. Panglima TPNPB OPM Wilayah III Mimika, Hengky Wamang

Operasi penegakan hukum yang dilakukan tim gabungan Polri dan TNI berhasil menumbangkan Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) wilayah III Mimika, Hengky Wamang pada Minggu 16 Agustus 2020 lalu.

Hengky tertembak di bagian perut dan lengan kanan saat penangkapan. Ia dilumpuhkan karena hendak melawan aparat. Dalam penggerebekan itu, aparat berhasil mengamankan ratusan barang bukti di antaranya berupa senjata api, ratusan butir amunisi dan dokumen organisasi Papua merdeka lainnya.

Berdasarkan penelusuran Okezone.com Hengky Wamang menjabat sebagai Panglima TPNPB OPM wilayah III Mimika, di mana sebelumnya dia menjabat sebagai Kepala Staf Umum wilayah III Mimika yang merupakan sayap militer OPM.

Sejak meninggalnya Kelly Kwalik Panglima Kodap III Kali kopi, Hengky Wamang mengambil peran sebagai Panglima, di mana sebelumnya Hengky merupakan kepala staf umum dalam kelompok mereka

Dari data kepolisian, Hengky Wamang merupakan tokoh yang mengajak beberapa anggota KKB wilayah pegunungan tengah masuk ke Tembagapura (areal PT Freeport) untuk melakukan aksi gangguan keamanan.

2. NM Komandan Operasi Umum KKB Intan Jaya

Tim gabungan TNI-Polri berhasil menembak mati komandan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya berinisial NM di wilayah Kabupaten Nabire, Papua pada Senin, 20 Januari 2020.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, pihaknya menerima informasi akan ada transaksi jual-beli senjata di Kampung Nifasi area Pantai Nusi Distrik Makimi, Nabire.

Ia menyebut, NM bersama dua rekannya menggunakan mobil dari Pantai Nusi menuju Nabire, sehingga tim melakukan pengadangan.

"Lalu, tim melihat dua orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri ke arah bukit, sedangkan satu orang yang hendak melarikan diri ke arah semak-semak berhasil dilumpuhkan oleh tim gabungan TNI-Polri Nabire dengan luka tembak bagian pinggang," ujar Ahmad dalam keterangannya kepada Okezone, Kamis 23 Januari 2020.

Dari penangkapan itu, lanjut Kamal, barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari mobil KKB di antaranya senjata laras panjang rakitan satu pucuk, sebuah handphone, 2 butir amunisi 5,56 milimeter (mm), KTP, dua buku tabungan Bank Papua, satu buku catatan, dan uang tunai sejumlah Rp500 ribu.

3. Panglima OPM Timika Wonda

Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), Timika Wonda, dipastikan tewas dalam kontak tembak dengan aparat keamanan yang terjadi pada Sabtu 7 Juni 2014 lalu di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya.

Timika Wonda selama ini dikenal sebagai tangan kanan Goliat Tabuni yang merupakan salah satu pimpinan OPM yang hingga saat ini seringkali mengganggu masyarakat dan menyerang aparat keamanan.

4. Pengawal Pimpinan OPM Goliat Tabuni

Aparat TNI kembali terlibat baku tembak dengan tentara Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Goliat Tabuni di Puncak Jaya, Papua, Selasa 2 September 2018 dini hari. Dua orang yang diklaim sebagai pemberontak OPM tewas.

Satu di antaranya yang ditewas, menurut kalangan militer, adalah pengawal Goliat Tabuni, Dekilas Tabuni. Dari tangannya di sita senjata api jenis FNC. Jasad mereka ditemukan saat aparat menyisir lokasi usai kontak tembak.

Baku tembak tersebut terjadi setelah tim gabungan berhasil menguasai dan menduduki markas kelompok Goliat Tabuni di Kampung Gabuleme Tingginambut, Puncak Jaya.

Kapendam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan bahwa setelah aparat berhasil menduduki markas Goliat Tabuni.

"Mereka terus melakukan gangguan kepada pasukan TNI yang menduduki markas mereka. (Melepaskan) dua sampai empat tembakan ke arah pasukan kemudian menghilang, namun beberapa saat kembali melakukan penembakan dan dari suaranya dilakukan dengan jarak cukup dekat," kata Aidi dalam keterangan tertulis diterima Okezone.

Dalam kondisi kelelahan, TNI tetap melakukan penyisiran ke lokasi sumber suara tembakan. Sekira pukul 06.00 WIT, lanjut Aidi, aparat keamanan berhasil menemukan lokasi KKSB dan terjadilah aksi baku tembak.

"Mereka memberikan perlawanan cukup ramai, belum diketahui apakah di dalam kelompok tersebut ada GT atau tidak karena cuaca gelap dan medan tertutup," jelasnya.

Menurutnya usai baku tembak, KKSB kemudian kabur ke dalam hutan, sambil sesekali melakukan penembakan. Aparat terus menyisir dan menemukan dua jenazah bersama senjata api FNC. Satu diketahui bernama Dekilas Tabuni, satu lagi belum teridentifikasi.

Saat ini, jenazah belum bisa dievakuasi karena jauh dari pemukiman warga. Sementara pasukan TNI melaksanakan konsolidasi.

(Ari)

Thursday, 23 January 2020

Anggota dari Gerakan Papua Barat Merdeka Belanda melakukan aksi melawan tindak kekerasan oleh militer Indonesia di Papua Barat, di Den Haag, Belanda, September lalu. Remko de Waal/EPA Bagaimana negara Asia-Afrika dan PBB membuyarkan impian Papua Barat untuk merdeka

Tahun lalu, berbagai bentuk aksi dan protes menandai 50 tahun peringatan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Papua Barat, yang mengukuhkan kekuasaan Indonesia atas Papua Barat.

Pada Januari 2019, aktivis Papua Barat menyampaikan petisi menuntut diadakannya referendum untuk kemerdekaan Papua Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Enam bulan kemudian, aksi protes terjadi menyusul penahanan 43 mahasiswa Papua Barat di Surabaya, Jawa Timur. Rekaman penangkapan menunjukkan tindakan rasis para polisi dalam penangkapan tersebut.

Setelah kejadian itu, semakin banyak pengunjuk rasa terjun ke jalan , menuntut dihentikannya perlakuan diskriminasi terhadap warga Papua Barat. Mereka juga meminta diadakan referendum ulang agar mereka bisa merdeka.

Berbagai aksi protes tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang aktivis Papua yang berjuang untuk kemerdekaan Papua.

Sejak 1960, aktivis Papua Barat menuntut hak mereka untuk merdeka, dengan menggunakan Deklarasi Dekolonisasi PBB tahun 1960, sejak Belanda mundur dari Indonesia.

Namun, mereka selalu gagal.

Riset saya yang baru terbit  menunjukkan bahwa salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah terjadinya perubahan dalam politik internasional yang berhasil menyabotase upaya Papua Barat untuk merdeka dengan menunggangi gerakan anti kolonialisme yang dilakukan negara-negara Asia dan Afrika selama tahun 1940-1960-an.

Mengapa Papua Barat gagal di forum internasional

Pada 1960-an, aktivis Papua Barat mencoba bergabung dengan gerakan kemerdekaan yang dimotori oleh negara-negara Asia dan Afrika. Dipicu oleh kondisi yang tidak stabil seusai masa perang, negara-negara yang dijajah di Asia dan Afrika bersatu untuk mengakhiri kolonialisme.

Di PBB, aktivis Papua Barat mencari dukungan dari delegasi Afrika yang mereka percayai adalah sekutu mereka. Mereka berpendapat Papua Barat dan Afrika mempunyai sejarah dan keinginan yang sama untuk mengakhiri segala praktik kolonialisme.

Meskipun para pemimpin Afrika bersimpati pada perjuangan aktivis Papua Barat, mereka sudah terlanjur berkomitmen pada Gerakan Non-Blok yang dipimpin oleh Indonesia.

Gerakan Non-Blok ini adalah bentuk solidaritas negara-negara Afrika dan Asia untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Bentuk solidaritas ini melindungi mereka dari intervensi negara-negara Eropa yang menjajah mereka, serta Perang Dingin yang berlangsung karena mereka tidak memihak Amerika Serikat ataupun Uni Soviet.

Namun, tidak seperti namanya, Gerakan Non-Blok ini juga tidak menganjurkan negara-negara anggotanya untuk keluar dari kemelut Perang Dingin. Beberapa dari mereka malah menggunakan gerakan ini untuk mengeksploitasi ketegangan Perang Dingin untuk kepentingan mereka.

Konferensi pertama Gerakan Non-Blok di Beogard, Serbia pada 1961. Wikimedia CommonsCC BY

Sebagai contoh, Indonesia. Negara ini membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat dan memberi negara adikuasa tersebut akses ke tambang emas dan tembaga. Mereka juga menolak bantuan Soviet lalu menggunakan Gerakan Non-Blok untuk mengumpulkan dukungan atas kekuasaan Indonesia di Papua Barat.

Jika Perang Dingin memberi peluang bagi negara-negara yang bergabung pada aliansi internasional yang kuat, bagi Papua Barat, yang dianggap sebagai pendatang baru di kancah politik internasional ketika itu, maka hal tersebut adalah sebuah hambatan.

Aliansi negara-negara Asia Afrika semakin menguat dan kepemimpinan Indonesia dalam gerakan itu menutup kemungkinan Papua Barat untuk bergabung. Saat aktivis Papua Barat masuk ke dalam arena politik internasional pada 1960, Indonesia sudah mengembangkan strategi Perang Dinginnya.

Sendiri, terisolasi dan terus ditekan

Papua Barat tidak bisa merdeka karena sistem PBB gagal dalam menanggapi tuntutan mereka dan justru memenuhi tuntutan Indonesia meskipun itu melanggar komitmen PBB untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin kemerdekaaan setiap bangsa.

Setelah dipimpin sementara oleh PBB, Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian untuk menyerahkan Papua Barat ke Indonesia pada 1962. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan yang mewajibkan Indonesia untuk berkonsultasi dengan penduduk Papua Barat, apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari republik Indonesia atau tidak.

 
Bendera Indonesia dikibarkan di sebelah bendera 
PBB di Papua Barat, 31 Desember 1962. UN Photo Library


Atas desakan masyarakat Papua Barat, Indonesia akhirnya mengumumkan akan melakukan PEPERA pada 1969. Namun ketika pemungutan suara dilakukan, masyarakat Papua sekali lagi tidak diikutsertakan dalam prosesnya.

PBB pun tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara. Akibatnya, Indonesia [sengaja memilih hanya lebih dari 1.000 orang untuk menentukan nasib Papua Barat]. Di bawah sistem yang curang tersebut, tak heran Papua Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia.

Masyarakat Papua ditahan dan diintimidasi oleh tentara Indonesia menjelang PEPERA. ULMWP

Dalam Sidang Umum PBB yang diadakan untuk mengesahkan hasil pemilihan tersebut, banyak perwakilan Afrika yang menolak hasil PEPERA karena dianggap berlawanan dengan prinsip PBB tentang kemerdekaan.

Mereka menunjukkan kemunafikan Gerakan Non-Blok yang didirikan untuk mengakhiri kolonialisme tapi justru memperbolehkan Indonesia untuk mendirikan pemerintahan bergaya kolonial di Papua Barat. Meskipun dalam perdebatan ini, tidak ada delegasi yang memilih untuk melawan Indonesia.

PBB akhirnya sepakat untuk menerima hasil PEPERA, dengan 84 suara lawan 0 suara dengan 30 abstain.

Meskipun orang-orang Papua Barat telah meyakinkan para pemimpin Afrika akan perlakuan tidak adil dari Indonesia dan keinginan mereka untuk merdeka, para wakil Afrika tidak berani melawan Indonesia dan merusak aliansi Gerakan Non-Blok. Menurut mereka, melawan Indonesia akan membahayakan kedudukan politik dan perlindungan negara Afrika di komunitas internasional. Oleh karena itu, para delegasi Afrika memilih untuk abstain.

Akankah Papua Barat memiliki kesempatan lain?

Beberapa hal sudah berubah dalam kancah politik internasional sejak 1960. Perubahan ini termasuk meningkatnya jumlah anggota dari negara-negara daerah Pasifik dan adanya pengakuan terhadap hak-hak bagi pribumi.

Namun, sikap PBB yang lebih mengutamakan kedaulatan sebuah bangsa dari pada nilai-nilai keadilan dan persamaan hak tetaplah sama.

Kesempatan para aktivis Papua Barat untuk memperoleh dukungan terhadap referendum akan bergantung pada kemampuan mereka untuk mengubah komposisi politik di PBB.

Aktivis Papua Barat saat ini telah mendapatkan dukungan dari para pemimpin Pasifik. Mereka juga sudah berhasil melobi para pejabat Inggris. Namun, mereka masih perlu mendapatkan dukungan yang signifikan dari delegasi Afrika dan Asia untuk mendapatkan keinginan mereka.

Belajar dari apa yang terjadi pada 1969, para pemimpin dunia sebaiknya mendengarkan suara-suara aktivis Papua karena ketika mereka memilih untuk tidak memenuhi tuntutan mereka maka masyarakat Papua Barat di Indonesia akan berhadapan dengan konsekuensi yang mengerikan.

Seperti yang diucapkan Organisasi Perburuhan Internasional, ‘Jika Anda menginginkan perdamaian, tanamkan keadilan’.

Nashya Tamara menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris_