Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label OPM. Show all posts
Showing posts with label OPM. Show all posts

Sunday, 18 September 2011

OPM Larang Keras Pelaksanaan Kongres Papua III

PMNews, Sabtu, 17 September 2011 23:25

Selpius : Apapun Terjadi Kongres Jalan

JAYAPURA – Organisasi Papua Merdeka kembali melarang keras seluruh bentuk dialog, kongres maupun musyawarah besar yang melibatkan rakyat Papua dalam membicarakan persoalan di bumi cenderawasih. OPM berpendapat, kemerdekaan bangsa Papua diperkirakan akan terjadi diakhir tahun 2011 atau pertengahan 2012 mendatang. “OPM memprediksikan kemerdekaan akan terjadi tidak lama lagi, jadi semua mohon bersabar dan tenang,” kata Lambert Pekikir, Koordinator Umum OPM di Jayapura, Kamis (15/9) malam. Ia mengatakan, kemerdekaan bangsa Papua Barat telah diatur oleh mekanisme internasional sesuai dengan keputusan sidang tanggal 2 Agustus 2011 di London, Inggris. “Semua berkas keputusan tanggal 2 Agustus juga sudah diserahkan pada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi oleh badan hukum internasional untuk Papua, ILWP,” ujarnya.

International Lawyer for West Papua (ILWP) kata dia, dibackup oleh 50 ahli hukum dunia. “Proses ini bahkan telah ditangani langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ini sesuai dengan pernyataan dari Sekjen PBB pada tanggal tujuh di New Zealand,” katanya.

Oleh sebab itu lanjutnya, Markas besar OPM/TPN memerintahkan pada seluruh pertahanan komando sesuai dengan instruksi dari kantor pusat OPM, agar tidak boleh melakukan aksi penembakan, aksi brutal, aksi sabotase dan tindakan dalam bentuk apapun. “Yang kedua, kepada seluruh elemen pergerakan di tanah Papua, untuk tidak boleh melakukan keputusan-keputusan apapun lewat forum-forum, semua sabar, menanti, menunggu apa yang akan diambil oleh PBB, itu termasuk kongres Papua tiga, KTT dan apapun bentuknya, tidak boleh,” tegasnya.
Ia juga meminta agar TNI dan Polri yang bertugas untuk tidak lagi mengintimidasi seluruh aktivis Papua. “Jangan lagi menekan rakyat Papua Barat dan aktivis pergerakan, mari kita sama-sama mendukung jalannya proses demokrasi seperti yang diatur oleh PBB sesuai mekanisme internasional,” tandasnya.

Sebagai anggota PBB, OPM mengharapkan Indonesia harus menghormati mekanisme yang sementara dibangun dan tidak membuat gerakan tambahan. “Nah ini yang harus diperhatikan, mari kita dukung proses demokrasi ini dengan baik,” katanya lagi.

Rencana pelaksanaan kongres Papua III di Jayapura, akan digelar dari 16 hingga 19 Okotober 2011 mendatang. Kongres tersebut bakal didukung Presidium Dewan Papua, Yepena (Youth Papua National Authority), West Papua National for Leader Nation, dan Bintang 14 Melanesia Barat. 

Tema kongres tersebut adalah ‘Mari Kita Menegakkan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua di Masa Kini dan Masa Depan’. Kongres Papua III sebagai lanjutan dari Kongres Papua II tahun 2000 yang juga membahas aspirasi murni dan hak-hak dasar orang asli Papua. 

Rencananya kongres tersebut akan mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai keynote speaker. Agenda kongres antara lain membicarakan soal kesejahteraan, hak masyarakat Papua, dan penataan Papua ke depan.  

Dikatakan Pekikir, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyer for West Papua di London, Inggris, dengan tema West Papua: the Road to Freedom, digelar oleh dua lembaga solidaritas Papua – Free West Papua Campaign dan International Lawyers for West Papua. 
Konferensi tersebut membahas proses integrasi tahun 1969 yang bermasalah secara hukum dan politik. “Semua sudah diputuskan disana, putusannya antara lain menyiapkan jalan bagi kemerdekaan, jadi tidak ada lagi kongres atau dialog,” katanya. 

Tekat panitia penyelenggara Kongres III Rakyat Papuya untuk menggelar Kongres pada pertengahan Oktober 2011, tampaknya tidak dapat ditawar-tawar lagi. 

Hal itu sebagaimana ditegaskan Selpius Bobii selaku ketua panitia saat menggelar jumpa pers di Asrma Yunas Harapan, Jumat (16/9). “Ada atau tidak ada tempat, agenda tetap jalan. Tidak bisa ditunda lagi,” tegasnya. 

Dikatakan,  Tim 7 yang dipimpinnya dalam waktu dekat segera berangkat ke Jakarta untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yodhoyono. “Tim 7 akan menemui Presiden Republik Indonesia di Jakarta guna menyampaikan pemberitahuan resmi dan undangan kepada Bapak presiden RI agar dapat memberikan ruang demokrasi kepada Rakyat Papua untuk menyelenggarakan pesta demokrasi Rakyat papua tertinggi dan sekaligus mmebuka secara resmi KRP III,” ungkapnya lagi. 

Konggres yang digelarnya dengan focus pada penegakan hak-hak dasar orang asli Papua di masa kini dan masa mendatang, menurutnya bukan tidak mungkin ada pihak yang mendukung maupun pihak-pihak yang tidak suka  atau tidak mendukung. Sehingga ia menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat di Papua untuk tidak mudah terprofokasi terhadap issu-issu yang diluar koordinasi dengan pihak panitia pelaksana kongres.

Kongres yang menurutnya juga bertujuan untuk menguatkan apa yang menjadi agenda Jaringan Damai Papua (JDP) yakni mendorong terlaksananya dialog Papua-Jakarta. 

“Kami juga menghimbau kepada seluruh Rakyat Papua untuk melaksanakan doa dan puasa kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa,” himbaunya. 

Dalam hal tersebut, menurutnya doa dan puasa dilaksanakan selama dua minggu pada Bulan Oktober 2011. Selain itu juga menghimbau untuk penciptaan suasana hening selama dua mingu di akhir Bulan Juni 2011. “Doa dan puasa ini bertujuan untuk mengosongkan segala pikiran jahat yang ingin membuat situasi dan kondisi yang tidak kondusif di seluruh Tanah papua dan merekonsiliasi diri,” jelasnya. 

Disinggung tentang upayanya meminta pihak DPRP untuk memfasilitasi pertemuan dengan presiden, dikatakan bahwa pihak panitia telah memasukkan surat ke DPRP. “ Mudah-mudahan dalam satu atau dua minggu ini bisa mendapat jawaban dari DPRP,” jelasnya.(aj/jer/don/l03)

Posted via email from West Papua Merdeka News

Friday, 1 July 2011

Wilayah Perbatasan Harus Diperhatikan

Written by Frans/Papos      
Thursday, 30 June 2011 00:00

MERAUKE [PAPOS] – Banyak persoalan yang ditemukan di wilayah perbatasan NKRI-PNG seperti kemiskinan, para pelintas batas, pelayanan terhadap masyarakat dan beberapa persoalan mendasar lain. Olehnya, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh agar dilakukan pemekaran terhadap sejumlah wilayah di daerah perbatasan, termasuk Kota Merauke dan Kabupaten Muyu. Olehnya, Pemkab Merauke sebagai kabupaten induk, harus memberikan dukungan secara penuh.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Tim Pemekaran Kabupaten Muyu, Agustinus Kuyap kepada sejumlah wartawan media cetak dan elektronik dalam konfrensi pers Selasa (28/6). “Saya melihat, Pemkab Merauke tidak menghargai Gubernur Papua, Barnabas Suebu. Hal itu dapat dibuktikan dari tidak ada itikad baik untuk menerima rekomendasi yang telah ditandatangani. Kan, kami hanya menyerahkan untuk dikembalikan lagi. Itu prosedurnya untuk tim bergerak lagi ke tingkat pusat,” ujar Kuyap.

Dijelaskan, selama ini, kabupaten induk yang berada di daerah-daerah perbatasan, hanya melihat kepentingan di pusat, tanpa mengetahui kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Olehnya, pemerintah pusat memberikan suatu perhatian secara serius agar sejumlah wilayah perbatasan harus dimekarkan. Sehingga pemerintah setempat, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kita harus akui jika sesama masyarakat di daerah perbatasan, kurang tersentuh selama ini. Jadi, dengan pemekaran, tentunya mereka akan dilayani secara baik,” tegas dia.

Kebijakan pemerintah pusat itu, lanjut dia, harus didukung dan tidak boleh ditolak. “Mau tidak mau, suka tidak suka, kabupaten induk harus mendukung dan mendorong dilakukan pemekaran. Harus dipahami juga bahwa daerah perbatasan adalah benper terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, semua orang harus memberikan dukungan,” pintanya.

Ditambahkan, perjuangan untuk pemekaran Kota Merauke dan Kabupaten Muyu, bukan baru terjadi sekarang. Tetapi sudah dari berberapa tahun silam dan itu harus bisa dipahami semua orang, termasuk Pemkab Merauke. Apalagi, berbagai kajian telah dilakukan dan juga presentasi d tingkat provinsi oleh kabupaten induk. Jadi, harusnya Pemkab Merauke memberikan dukungan untuk pemekaran segera direalisasikan. [frans]

Posted via email from SPMNews' Posterous

Monday, 11 January 2010

Tokoh OPM Nicolaas Jouwe "Pulang Kampung"

  • Tokoh OPM Nicolaas Jouwe Amril Amarullah -VIVAnews -- Tokoh pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicolaas Jouwe (85) yang selama 40 tahun bermukim di Belanda, akhirnya pulang ke kampung halamannya di tanah Papua, Senin kemarin, 11 Januari 2010. 

    Kembalinya Nicolaas itu merupakan hasil kerjasama antara Kelompok independen pendukung keutuhan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia "Independent Group Supporting The Autonomous Region of Papua with The Republic of Indonesia" (IGSSARPRI) dengan Pemerintah Republik Indonesia.

    "Nicolaas sudah tiba di Jakarta pada Senin 11 Januari 2010, kemarin dan kini masih istirahat beberapa hari ini Jakarta sebelum terbang ke Tanah Papua," kata Ketua Dewan Penasehat IGSARPRI, Franzalbert Yoku, di Jayapura, Selasa 12 Januari 2010.

    Nicolaas didampingi antara lain anggota pengurus IGSSARPRI, yakni Adolf Hanasbey dan Fibiolla Ohee. Tokoh OPM ini akan mengisi sisa-sisa hidupnya di tanah kelahirannya sendiri di wilayah Jayapura, khususunya Kota Jayapura.
    Nicolaas memang sudah sangat rindu pulang ke kampung halamannya apalagi pada Maret 2009 lalu, dia bersama dua anaknya menyempatkan diri mengunjungi kampung kelahirannya di Pulau Kayu yang terletak berhadapan langsung dengan Kota Jayapura.

Friday, 18 December 2009

Mengapa Polisi Sulit Uji DNA Kelly Kwalik

VIVAnews - Kepolisian masih kesulitan melakukan uji Deoxyribonucleic acid (DNA) terhadap jenazah pria yang diduga kuat pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelly Kwalik. Kepolisian sulit mendapatkan unsur pembanding untuk uji DNA. 

Kepala Kepolisian RI, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, mengatakan, keluarga menolak melakukan tes DNA lantaran berbenturan dengan adat istiadat. "Untuk tes DNA agak kesulitan, makanya kita mendekati saksi-saksi. Dan dibantu dengan gambar CD, video yang ada. Karena itu menjadi kualitatif," katanya, Jumat, 18 Desember 2009. 

Polisi memandang penangkapan Kelly Kwalik penting untuk stabilitas keamanan di Papua. Kelly yang menjadi buron selama lebih 10 tahun diduga sebagai dalang sejumlah kasus penembakan misterius yang terjadi di kawasan Papua. "Jelaskan keberadaan Kelly Kwalik di wilayah tengah, artinya (penangkapan) ini sangat penting," ujar Kapolri. 

Pria yang diduga kuat Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka wilayah Timika itu tewas tertembak dalam operasi penyergapan di tengah hutan, Papua, sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia timur, Rabu, 16 Desember 2009. Dalam penyergapan itu, polisi juga meringkus lima orang lainnya. 

Penyergapan bernama sandi 'Operasi Kencana Lestari' yang berlangsung intensif sejak Oktober 2009. Penyergapan dilakukan tim khusus di bawah koordinasi Deputi Operasi Kapolri yang terdiri dari Brimob Polri, Detasemen Khusus 88 Antiteror, Badan Intelijen Keamanan Polri, dan jajaran Polda Papua. Tim itu dibentuk setelah penembakan misterius terjadi berturut-turut pada Juli-November 2009.

Meski sulit melakukan uji DNA, polisi yakin 100 persen jenazah itu adalah Kelly Kwalik. Keyakinan itu berdasarkan uji kualitatif yang dilakukan tim kepolisian. Kini, jenazah Kelly Kwalik telah diterbangkan ke Timika melalui Bandara Sentani. Jenazah akan dikembalikan ke pihak keluarga.
Laporan: Andi Lalan| ANTV