Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label OPM. Show all posts
Showing posts with label OPM. Show all posts

Monday, 21 October 2019

Amnesty International Desak Pembentukan Komisi Kebenaran di Papua

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan komisi kebenaran penting dibentuk untuk melanjutkan dialog yang direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membicarakan persoalan Papua.

JAKARTA (VOA) — Konflik di Papua sudah berlangsung menahun. Perseteruan berdarah antar warga dengan aparat keamanan kerap terjadi setelah Penentuan pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1963 yang menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia.

Meskipun sudah tujuh presiden berkuasa di Indonesia, namun persoalan Papua yang memang rumit dan terdiri dari beragam aspek - hakasasi manusia, politik, ekonomi, dan sosial budaya – tidak mampu dituntaskan. Bahkan sudah terbentuk perlawanan bersenjata, biasa disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Beberapa waktu lalu, Pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda menyerahkan petisi kepada Komisi Tinggi HAM PBB. Petisi itu menuntut kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri setelah puluhan tahun menderita akibat genosida dan pendudukan yang dilakukan otoritas Indonesia. Benny menyerahkan petisi itu dengan masuk ke dalam delegasi Vanuatu. Pemerintah Indonesia sendiri mengecam tindakan Vanuatu yang memasukan Benny ke dalam delegasi negara itu.

Kepada VOA seusai dialog terbuka mengenai Papua yang digelar Amnesty International Indonesia di sebuah hotel diJakarta, Kamis (14/2), Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk meyakinkan petisi yang ditandatangani 1,8 juta orang itu benar-benar berasal dari masyarakat Papua yang menyatakan ingin merdeka.

Markus bercerita petisi itu dikumpulkan oleh sekitar 300 anggota panitia yang bergerak dari kampung ke kampung diseluruh Papua. Peluncuran petisi ini dilakukan di Vanuatu pada Desember 2016 dan pengumpulan tanda tangan itu rampungpada September 2017. Dia mengklaim kerja 300 relawan tersebut dibantu oleh rakyat Papua.

Markus menegaskan petisi yang disampaikan pemimpinULMWP Benny Wenda kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet di Jenewa bulan lalu, itu merupakan cerminan dari keinginan rakyat Papua untuk berdaulat dan membentuk negara sendiri, lepas dari Indonesia. Benny Wenda kini bermukim di Inggris.

"Karena selama 50 tahun lebih bersamaIndonesia, masa depan bangsa Papua tidak dijamin di Indonesia. Kami akan habis, kami akan punah, dan itu sudah terbukti. Perjuangan untuk penentuan nasib sendiri, kemerdekaan politik, itu menjadi jalan yang terbaik, jalan yang demokratis, jalan yang memberikan jaminan kepada orang Papua untuk hidup di tanahnya sendiri," ujar Markus.

Kemerdekaan Papua, lanjutnya, tidak akan merusak hubungan Papua dengan Indonesia, relasi Papua dengan Amerika Serikat, dan pergaulang Papua dengan masyarakat dunia. Dengan kemerdekaan dan kedaulatan, Markus menekankan Papua bisa dengan kepala tegak membangun kerjasama dengan beragam negara.

Markus tidak dapat memastikan target kapan Papua dapatmerdeka, tapi dia yakin dengan dukungan rakyat dan berbagai negara di beragam kawasan, Papua bisa mencapai impiannya tersebut, serta melalui mekanisme-mekanisme internasional.

Menurut Markus, empat dari lima negara anggota tetap DewanKeamanan PBB yang memiliki investasi di Papua - Amerika, Inggris, Prancis, Cina, dan Inggris, harus mendukung perjuangan bagi Papua merdeka. Dia beralasan investasi keempat negara tersebut di Papua saat ini bersifat ilegal karena meneken kerjasama dengan Indonesia.

Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko meyakini langkah kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menyerahkan petisi menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan sukses. Ia beralasan PBB pasti menghormati Indonesia.

Menurutnya, pemerintah tidak khawatir dengan adanya petisi tersebut. Mantan Panglima TNI itu pun menilai langkah ULMWP tidak mempengaruhi kedaulatan Republik Indonesia, di mana Papua merupakan bagian dan akan tetap di Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (Foto: Fathiyah/VOA)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (Foto: Fathiyah/VOA)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan dialog terbuka mengenai Papua ini bukan sekadar menghasilkan rekomendasi tapi harus dilaksanakan. Dia menyebut mesti dibentuk Komisi HAM di Papua, Pengadilan HAM di Papua, serta Komisi Kebenaran dan Klarifikasi Sejarah.

Komisi Kebenaran tersebut, lanjutnya, penting untukmelanjutkan dialog yang direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membicarakan marginalisasi orang Papua karena banyak pendatang, kekerasan, rasisme, pentingnya dialog dengan prasangka positif, termasuk membahas masalah referendum.

Usman mengakui banyak sekali rakyat yang bersuara untuk menuntut kemerdekaan, tapi dia menegaskan Amnesty International tidak memiliki posisi apapun soal tuntutan kemerdekaan oleh rakyat Papua.

"Tapi memang Amnesty menghormatiapapun orang Papua, termasuk yang ingin menyampaikan kemerdekaan secara damai untuk kami bela. Sejauh itu dilangsung dengan cara yang tidak pakai kekerasan, kami sangat mendukungnya," tukas Usman.

Usman menekankan sejatinya seluruh akar dari munculnya tuntutan kemerdekaan tersebut adalah akibat marginalisasi orangPapua, ketidakadilan pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penutupan usaha untuk mengoreksi sejarah. [fw/em]

Sunday, 5 February 2017

Tindak-Lanjut Arahan Senior OPM A. Ayamiseba: ULMWP Perlu Buka Pendaftaran Online & Offline

Menindak-lanjuti dua tulisan berjudul: Consolidation oleh Senior OPM Andy Ayamiseba yang diterbitkan lewat SPMNews, maka dengan ini, PMnews hendak menyampaikan usulan terbuka kepada ULMWP, Pak SekJend, Pak Jurubicara dan semua Anggota Eksekutif ULMWP untuk membuat dan menyebarkan FORMULIR KEANGGOTAAN ULMWP, secara Online, secara Offline sehingga semua organ perjuangan bangsa Papua dapat mendaftarkan diri secara luas dan menyeluruh.
 
Di website ULMWP perlu di buatkan tombol: Register Membership sehingga semua organ perjuangan Papua Merdeka bisa mendaftarkan diri. Tentu saja ada prosedur dan syarat verifikasi keanggotaan. Selanjutnya situs-situs lainnya seperti www.papuapost.com, www.suarapapua.com, www.freewestpapua.org dan lain-lain akan menambahkan Link Pendaftaran Online dan Formulir Pendaftaran Offline untuk di-download dan diisi.
 
Semua organisasi sayap politik, pemuda dan sayap militer dapat mendaftarkan diri, dengan prosedur dan format yang di-formulasikan oleh ULMWP, sehingga keanggotaan ULMWP menjadi jelas.
 
Degnan cara ini, secara khusus negara-negara Melanesia akan melihat dengan jelas, lebih jelas dan lebih kuat lagi, bangsa Papua benar-benar mau merdeka. Selama kami bergerilya kota di kawasan Melanesia, kami temukan ada pemimpin yang masih bingung, "Apakah West Papua memang mau merdeka, atau sebenarnya hanya minta sesuap nasi dari Jakarta?"
 
Kita juga bisa membuka pendaftaran dengan jenis keanggotaan yang berbeda seperti berikut:
  1. Full Membership
  2. Associate Membership
  3. Support Group
Dengan demikian semua organisasi milik Orang West Papua, dan organisasi milik Melanesia bisa mendaftarkan diri menjadi Full Membership dan Associate Membership. Sedangkan semua organisasi pendukung di seluruh dunia menjadi Anggota Support Group.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa masing-masing jenis keanggota dari tiga jenis di atas perlu disebutkan dalam FORMULIR PENDAFTARAN,
  1. Sumbangan Wajib Anggota dan
  2. Sumbangan Sukarella Anggota serta
  3. Sumbangan Support Group
 Tentu saja untuk mengoperasikan semua ini, kita perlu sebuah wadah yang jelas, organisasi dan menejemen personel dan keuangan yang jelas, accountable dan dapat diaudit.

Untuk itu secara politik hukum, dan dalam rangka penguatan organisasi ULMWP, kami usulkan ULMWP segera mempertimbangkan dan mensahkan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) yang telah disahkan oleh PNWP (Parlemen Nasional West Papua) supaya standar operasi dari semua organ dan semua pengurus, aturan dan hukuman jelas, dan kelihatan profesional, karena kita sedang mempersiapkan sebuah negara, bukan LSM atau gerakan masa biasa.
 
Tentu saja UURWP masih perlu amandemen di sana-sini, tetapi paling tidak ULMWP harus punya dasar hukum revolusi yang jelas. Tidak bisa kia jalankan ULMWP dengan basis kesepahaman dan kesepakatan entah tertulis atau lisan tetap tidak berupa hukum yang mengikat, hanya kesepakatan, tidak ada tanggungjawab, tidak ada kewajiban, tidak ada wewenang yang jelas.
 
Mari kita berikan indikasi yang jelas kepada para Kepala Negara-Negara Melanesia bahwa kita bangsa Papua sungguh-sungguh mau merdeka, kita tidak habiskan waktu keliling dunia hanya dalam membangun pamor pribadi, atau profile. Kita akhiri tuduhakn NKRI bahwa kita selalu kesana kemari cari makan saja, bukan untuk Papua Merdeka. 

Caranya?
 
Dudukkan perjuangan ini dengan 
  1. UU yang jelas, yang mengatur organisasi,tugas, taunggungjawab, wewenang yang jelas
  2. Lembaga ULMWP yang lebih ditata sebagaimana sebuah pemerintahan sehingga tidak terlihat hanya sebagai wadah berembuk dan masing-masing cari jalan urus bisnis politik pribadi, seperti yang ada sekarang.
  3. Dalam ULMWP harus ada penegakkan hukum, sehingga bagi organisasi atau pribadi yang melanggar dapat dihukum, harus ada Menteri Keuangan yang jelas, harus ada Badan Pemeeriksa Keuangan Perjuangan Papua Merdeka yang jelas.
Kalau tidak, masih akan ada pemimpin ras Melanesia yang tidak percaya ssepenuhnya bahwa kita sebenarnya mau merdeka, keluar dari NKRI. Sekali lagi, ini bukan spekulasi, tetapi dari pengalaman perjalanan selama ini di kawasan Melanesia. Senior OPM A.Ayamiseba bisa dimintakan pendapat apakah kondisi ini memang ada saat ini, atau memang pernah ada.
 
 

Senior OPM A. Ayamiseba: Consolidation (2)


Pada Minggu pagi, 05 February 2017 yg bersejarah ini, saya selaku seorang Anggota DEWAN KOMITE (Executive Council) dari ULMWP, dan Ketua Interim WPNCL, ingin membawah sdr2 seperjuangan Papua Merdeka ke dalam topik yg terterah diatas demi menentukan status perjuangan kita agar adanya suatu konsolidasi kekuatan yg terarah demi kemajuan perjuangan.

ULMWP selaku satu organisasi payung yg telah mempersatukan ke 3 institusi perjuangan yaitu: Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), NRFPB, dan West Papua Nasional Coalition for Liberation (WPNCL) telah memenuhi program politik pertama utk mencari dukungan dari dalam negri, dan sub region Melanesia, region Pasifik Selatan yg adalah fondasi utama dari dukungan Dunia (Internasional). Ini semua telah dibuktikan oleh penganugerahaan status pengamat (observer) oleh MSG, Communique PIF dan pidato2 ke7 (Tujuh) negara Melanesia,Micronesia dan Polynesia) dalam bulan September 2016 di nimbar PBB. Lobby2 sedang berkelanjutan ke region2 yg lain di Afrika, Karibia, Uni Eropa dan Amerika Latin oleh diplomat2 kita dibawah kepemimpinan sdr Octovianus Mote dan Benny Wenda bersama Executive Committenya, yaitu sdr Rex Rumakiek, Jacob Rumbiak dan Leonie Tanggahma.

Selanjutnya demi memperkokoh dukungan dalam negri selaku fondasi dukungan dunia, ULMWP perlu membuka diri kepada institusi2 perjuangan lainnya yg masih berada di luar dari organisasi payung yg seharusnya mempersatukan semua kekuatan perjuangan agar bisa menjalankan program politik perjuangan yg terarah serta memiliki kerdibilitas yg diakui oleh dunia international. Kepada institusi2 yg masih belum menjadi anggota ULMWP bersama ini saya menyerukan kepada sdr2 seperjuangan bhw ULMWP bukan hanya terbatas kepada ke 3 institusi deklarator ULMWP, melainkan visi dan misinya adalah untuk mempersatukan semua gerakan pembebasan Papua untuk merebut kemerdekaan penuh dan berdaulat diluar dari souverenitas bangsa PENJAJAH atau NKRI. Dengan ini mengartikan bahwa ULMWP adalah suatu Wadah Pemersatu bagi kita semua GERAKAN PEMBEBASAN Tanah Air kita. Marilah kita duduk bersama di para2 sambil mengunyah Siri dan Pinang dan bertukar pikiran untuk melengkapi wadah ULMWP selaku TOMBAK UTAMA KEMERDEKAAN Bangsa dan Tanah Air kita yg tercinta. Selamat Merayakan Hari PENGINJILAN yg membawa bangsa kami menuju ke dunia SIVILISASI.

Sunday, 2 October 2016

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (4)

Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua> Pertama, […]

from WordPress http://ift.tt/2dGUxyj
via IFTTT

Tuesday, 23 August 2016

OPM, TPN/OPM dan Penembakan di Tanah Papua Pasca ULMWP, Logis?

Ada tiga nama organisasi yang kita orang Papua harus rapihkan, sejalan dengan diterimanya ULMWP sebagai organisasi perjuangan politik dan diplomasi Papua Merdeka. Organisasi ini tidak hanya diakui oleh orang Papua di West Papua, tetapi juga orang Papua di seluruh pulau New Guinea dan orang Melanesia. Bukan orang Papua dan Melanesia saja, tetapi negara-negara Melanesia dan […]

from WordPress http://ift.tt/2bhdFOQ
via IFTTT

Tentara Revolusi West Papua Menuntut Penembakan di Lanny Jaya Segera Diusut Tuntas

Menanggapi berita terakhir yang diturunkan oleh media Online bersumber dari Cyber Army Indonesia, harianpapua.com, dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP), Lt. Gen. Amunggut Tabi atas nama MPP menyatakan Polisi Kolonial Indonesia segera usut tuntas dan hukum pelaku penembakan manusia sipil di Lanny Jaya 22 Agustus 2016. Menanggapi pemberitaan oleh Harian Papua, […]

from WordPress http://ift.tt/2b9Hipw
via IFTTT

Saturday, 2 July 2016

HUT OPM, HUT TPN/OPM atau HUT Proklamasi Kemerdekaan West Papua?

Baca semua berita yang dikeluarkan oleh kolonial NKRI, termasuk media terkemuka di Tanah Papua seperti Tabloid Jubi, Papua Pos, Bintang Papua dan Cenderawaasih Pos, setiap 1 Juli diturunkan judul "HUT OPM...". Di media-media lainnya, ada yang mengeluarkan pernyataan "HUT TPN/OPM" dan "HUT TPN-PB". Media yang dikelola oleh orang Papua sendiri menyatakan 1 Juli 1971 sebagai […]

from WordPress http://ift.tt/29doeln
via IFTTT

Friday, 1 July 2016

TNI dan Polri di Biak Numfor Patroli Bersama 1 Juli

Berita , Peristiwa , salampapua.com SAPA (BIAK) - Jelang 1 Juli nanti, TNI dan Polri di Kabupaten Biak Numfor akan melakukan patroli bersama pada daerah rawan dalam upaya mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah itu. "Setiap tanggal 1 Juli seringkali dijadikan kelompok separatis sebagai hari bersejarah Papua Barat sehingga perlu diantisipasi dengan berpatroli bersama TNI-Polri," ungkap […]

from WordPress http://ift.tt/29gf3nD
via IFTTT

Thursday, 9 June 2016

Lukas Enembe: Semua Yang Kerja di Papua Ini OPM

WENE-PAPUA - Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan keinginan orang Papua bukan main- main. Keinginan itu seperti bagaimana proteksi orang Papua dan ideologi orang Papua. “Orang di Papua ini bukan berjuang karena masalah kemiskinan. Di halamannya saja ada emas kok. Dia berbicara soal ideologi. Ideologi ini ada didalam konsep yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. karena […]

from WordPress http://ift.tt/1tjfD91
via IFTTT

Thursday, 19 May 2016

OPM Iginkan Adanya Keadilan

KEEROM – Jubi - Sampai saat ini, Organisasi Papua Merdeka (OPM) menilai Pemerintah belum menjamin keadilan maupun perdamaian bagi rakyat Papua. Untuk itu .TPN- OPM akan menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi Papua maupun Kabupaten Keerom tentang kebijakan negara dalam pembangunan program percepatan maupun segala bentuk pembangunan yang ada di Papua, sehingga OPM mengiginkan keadilan dan […]

from WordPress http://ift.tt/250fNzr
via IFTTT

Tuesday, 17 February 2015

“Stop Kambinghitamkan OPM”

Maikel Merani : Penembakan Warga Sipil di Yapen Bukan OPM SERUI- Komandan Operasi TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Kepulauan Yapen, Maikel Merani membantah pernyataan pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin ( di Binpa 13 Februari 2015) yang menyatakan bahwa pelaku penembakan warga sipil di kilometer 6-7 arah Saubeba-Kontiunai, Distrik […]



from WordPress http://ift.tt/1Fmreap

via IFTTT

Friday, 5 December 2014

Benny Wenda: Pertemuan ini Akan Berakhir Sesuai Harapan

Sekretaris-Jenderal Dewan Musyawarah Masyarakat Adat (DeMMAK), tuan Benny Wenda pada tanggal 3 Desember 2014 saat dihubungi PMNews menyatakan pertemuan ini akan berakhir sesuai harapna, iaut akan mengangkat Secretary-General dan Spokesperson, karena masing-masing organisasi yang sudah ada dan berjuang untuk Papua Merdeka adalah modal yang tidak dapat dibubarkan. Yang harus dilakukan ialah penyatuan program dan langkah-langkah […]



from WordPress http://ift.tt/1yjf3YD

via IFTTT

Tuesday, 30 September 2014

Masyarakat Puncak Tolak Keberadaan OPM

JAYAPURA – Hasil pertemuan Pemerintah Kabupaten Puncak bersama TNI/Polri dan seluruh Tokoh masyarakat yang berlangsung di Kantor Bupati Puncak, Sabtu (27/9), telah memutuskan dan menyepakati untuk menolak keberadaan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di daerahnya, yang selama ini kerap melakukan penembakan terhadap masyarakyat dan TNI/Polri. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polis […]



from WordPress http://ift.tt/1CBeE39

via IFTTT

Saturday, 2 August 2014

Enden Wanimbo: Tidak Satupun Pasukan Saya Terluka

Terkait pemberitaan media NKRI bahwa pasukan gabungan TPN/Polri menembak mati 5 anggota OPM kemarin (1 Agustus 2014) PMNews melakukan hubungan langsung dengan Komandan pasukan Tentara Revolusi West Papua yang melakukan penyerangan yang menewaskan pasukan Polri pada 28 Juli 2014. Ditanya kenapa situasi yang aman di Lanny Jaya menjadi tidak aman lagi gara-gara penembakan yang dilakukan […]



from WordPress http://ift.tt/1pMBZ9s

via IFTTT

Baku Tembak dengan TNI di Lanny Jaya, 3 Orang Kelompok Bersenjata Tewas

K. Yudha Wirakusuma - 01 Agustus 2014 15:20 wib Metrotvnews.com, Jakarta: Saat melakukan patroli di Lanny Jaya, Papua anggota personil Tentara nasional Indonesia (TNI), terlibat baku tembak dengan sejumlah kelompok bersenjata. Dalam peristiwa tersebut tiga orang kelompok bersenjata tewas. "Memang ada tiga orang kelompok bersenjata yang tewas," kata Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya, saat berbincang […]



from WordPress http://ift.tt/1pMC1hw

via IFTTT

Friday, 18 July 2014

Papua Bakal Resmi Menjadi Anggota MSG, Bulan Depan

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial dan Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, jika pertemuan rekonsiliasi masyarakat Papua di Vanuatu pada bulan Agustus 2014 (bulan depan) berhasil dilaksanakan dan disepakti oleh faksi-faksi Papua Merdeka untuk hanya mengajukan satu proposal saja ke MSG, maka dipastikan proposal tersebut disepakati hanyalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengajukan […]



from WordPress http://ift.tt/1kB75z3

via IFTTT

Friday, 10 January 2014

Densus 88 dan BNPT Mandul Hadapi Teroris OPM

PAPUA_DAKTACOM: Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali membuat ulah dengan menyerang pos polisi sub sektor Kulirik, Puncak Jaya, Papua. Para penyerang dari anggota Organisasi Papua Merdeka juga merampas 8 senjata milik polisi. Penyerangan yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, Sabtu pada tanggal 4 Januari 2014 itu dilakukan ketika pos dijaga 2 orang personel Polri. Penyerang dari […]



from WordPress http://papuapost.com/2014/01/densus-88-dan-bnpt-mandul-hadapi-teroris-opm/

via IFTTT

Monday, 29 July 2013

OPM: Kami Butuh Merdeka

OPM: Kami Butuh Merdeka

JAYAPURA – Bila beberapa waktu lalu TPN-OPM melalui Lambert Pekikir secara tegas menyatakan tidak menerima tawaran Gubernur Papua dan memilih untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Referendum, kini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibawah pimpinan Gen. Goliath Tabuni menanggapi pernyataan Gubernur Lukas Enembe  sebelumnya yang menyatakan ‘Kita Tidak Butuh Merdeka’.

Melalui rilis resmi TPNPB-OPM yang ditandatangani Kepala Staf Umum, Teryanus Satto (NRP. 7312.00.00.003) TPNPB-OPM menyayangkan pernyataan tersebut, karena dirasakan seakan merendahkan perjuangan Rakyat Asli Papua untuk memperoleh Hak Politik Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination).

“ Papua dihuni oleh jutaan orang, setiap orang memiliki hak, termasuk kami, dan kami butuh merdeka, hak itu yang kami perjuangkan, sama dengan orang lain yang juga sedang memperjuangkan haknya,”katanya.

Dinyatakan juga oleh OPM bahwa sesungguhnya kesejahteraan yang dijanjikan sejak puluhan tahun lalu tidak pernah terealisasi,” Mau kesejahteraan seperti apa lagi, dari dulu Indonesia sudah tawarkan dan berusaha lakukan itu, tapi rakyat Papua tidak pernah sejahtera hingga saat ini, terus mau sampai kapan lagi kita hidup dalam janji-janji dan angan-angan dari Indonesia, sudah banyak yang mati dan menderita, sejak nenek moyang kami Indonesia sudah janjikan itu, tapi tidak pernah ada kesejahteraan itu, ini adalah fakta, kita hanya bisa sejahtera kalau merdeka,” demikian kutipan TPNPB-OPM.

Poin lain dari rilis TPNPB-OPM tersebut adalah dijelaskan bahwa, terakhir Gubernur Timor-Timur saat itu (Abillio Soarez) juga pernah melakukan hal yang sama, namun pada akhirnya hidup Soarez berakhir dalam tahanan karena ditangkap dan dipenjarakan.

Dibagian akhir, TPNPB-OPM menyatakan bahwa pada waktunya nanti, kami tahu bahwa kami akan merdeka dan berdaulat di atas Tanah Kami, Papua,”Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat menjadi perhatian bagi semua orang, bagi saudara-saudara kami, teruslah berjuang, jangan terprovokasi dengan propaganda”. Pintahnya. (Bom/Don/l03)

Thursday, 27 October 2011

Officials Deny Papua Alert Status

The Jakarta Post
Thursday, October 27, 2011

Arya Dipa and Yuli Tri Suwarni, The Jakarta Post, Bandung

The Free Papua Movement (OPM) denied that the organization was behind the killing of Mulia Police chief Adj. Comr. Dominggus Oktavianus Awes.

OPM international spokesman John Otto Ondawame said Dominggus was one of “those who must take responsibility for the series of crimes against humanity in Puncak Jaya”.

In his email sent to The Jakarta Post on Wednesday, the Vanuatu-based Ondawame accused the police and military of having been behind “increased human rights abuses, barbaric killings, tortures, intimidation and rapes against innocent civilians in the area”.

He also said the deployment of more troops to Papua would “create devastating effects on civilian lives”.

“Such a deployment will never destroy the true aspiration of the people of West Papua. Rather it will encourage their sentiment against Jakarta,” he said, adding that the leaders of the people of West Papua had always called on the Indonesian government to withdraw security
forces from the region.

“We strongly believe that through peace talks we can find the best solution to the long- standing issue of West Papua. Is Jakarta ready to enter into new round-table peace talks?”

The situation in Papua has been tense for the past two weeks following a series of shootings that have claimed the lives of eight people, including Dominggus.

However, the government has revised a previous statement on the security status of Papua, saying there was no plan to send further Indonesian Military (TNI) and police troops to the troubled province despite rising tensions.

Defense Minister Purnomo Yusginatoro denied a previous statement made by National Police spokesman Insp. Gen. Anton Bachrul Alam that the status of Puncak Jaya had been elevated to “Alert 1”.

“The disorder only took place in Puncak Jaya. The third Papuan People’s Congress was held in Abepura. It is still within the police’s jurisdiction,” Purnomo told reporters in Bandung on Wednesday when accompanying President Susilo Bambang Yudhoyono on his visit to PT Dirgantara Indonesia.

“Currently, none of our troops are from outside Papua. The situation is being handled by troops from the local garrison. There has been no reinforcement of combat troops in Papua,” said Purnomo.

Anton said on Tuesday that more than 170 officers of the police Mobile Brigade had been deployed to Papua while Papua Police spokesman Sr. Comr. Wachyono said 280 mobile brigade officers would be sent from Jakarta over the next few days.

Papua interim governor Syamsul Arief Rivai urged the congregation of Gereja Kristen Injili (GKI) to turn Papua into a peaceful paradise.

“Let’s turn Papua into a little heaven, like the lyrics of the song; a piece of heaven on Earth,” he said at the opening of the Papua GKI synod congress in Sentani, Jayapura.

Papua GKI synod leader Rev. Yemima Krey Mirino called on the government to sit down with the Papuan people to discuss the current problems.

“The government must be willing to hear what is happening and then work together to seek a solution, so people can live in peace,” he said.

President Susilo Bambang Yudhoyono emphasized the government’s stance on defending the country’s sovereignty and territorial integrity. “We love peace but we must defend the unitary state of the Republic of Indonesia at all costs.”

Nethy D. Somba and Bagus BT Saragih contributed to this story.

Posted via email from West Papua Merdeka News

Officials Deny Papua Alert Status

The Jakarta Post
Thursday, October 27, 2011

Arya Dipa and Yuli Tri Suwarni, The Jakarta Post, Bandung

The Free Papua Movement (OPM) denied that the organization was behind the killing of Mulia Police chief Adj. Comr. Dominggus Oktavianus Awes.

OPM international spokesman John Otto Ondawame said Dominggus was one of “those who must take responsibility for the series of crimes against humanity in Puncak Jaya”.

In his email sent to The Jakarta Post on Wednesday, the Vanuatu-based Ondawame accused the police and military of having been behind “increased human rights abuses, barbaric killings, tortures, intimidation and rapes against innocent civilians in the area”.

He also said the deployment of more troops to Papua would “create devastating effects on civilian lives”.

“Such a deployment will never destroy the true aspiration of the people of West Papua. Rather it will encourage their sentiment against Jakarta,” he said, adding that the leaders of the people of West Papua had always called on the Indonesian government to withdraw security
forces from the region.

“We strongly believe that through peace talks we can find the best solution to the long- standing issue of West Papua. Is Jakarta ready to enter into new round-table peace talks?”

The situation in Papua has been tense for the past two weeks following a series of shootings that have claimed the lives of eight people, including Dominggus.

However, the government has revised a previous statement on the security status of Papua, saying there was no plan to send further Indonesian Military (TNI) and police troops to the troubled province despite rising tensions.

Defense Minister Purnomo Yusginatoro denied a previous statement made by National Police spokesman Insp. Gen. Anton Bachrul Alam that the status of Puncak Jaya had been elevated to “Alert 1”.

“The disorder only took place in Puncak Jaya. The third Papuan People’s Congress was held in Abepura. It is still within the police’s jurisdiction,” Purnomo told reporters in Bandung on Wednesday when accompanying President Susilo Bambang Yudhoyono on his visit to PT Dirgantara Indonesia.

“Currently, none of our troops are from outside Papua. The situation is being handled by troops from the local garrison. There has been no reinforcement of combat troops in Papua,” said Purnomo.

Anton said on Tuesday that more than 170 officers of the police Mobile Brigade had been deployed to Papua while Papua Police spokesman Sr. Comr. Wachyono said 280 mobile brigade officers would be sent from Jakarta over the next few days.

Papua interim governor Syamsul Arief Rivai urged the congregation of Gereja Kristen Injili (GKI) to turn Papua into a peaceful paradise.

“Let’s turn Papua into a little heaven, like the lyrics of the song; a piece of heaven on Earth,” he said at the opening of the Papua GKI synod congress in Sentani, Jayapura.

Papua GKI synod leader Rev. Yemima Krey Mirino called on the government to sit down with the Papuan people to discuss the current problems.

“The government must be willing to hear what is happening and then work together to seek a solution, so people can live in peace,” he said.

President Susilo Bambang Yudhoyono emphasized the government’s stance on defending the country’s sovereignty and territorial integrity. “We love peace but we must defend the unitary state of the Republic of Indonesia at all costs.”

Nethy D. Somba and Bagus BT Saragih contributed to this story.

Posted via email from West Papua Merdeka News