Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Opini & Analisis. Show all posts
Showing posts with label Opini & Analisis. Show all posts

Saturday, 26 December 2020

Kepemimpinan Benny Wenda di Antara Profokatif dan Sentimen serta Gagal Paham

[By:Kristian Griapon, Desember 2020]


Teramati, nampak jelas terlihat sekelompok Orang Asli Papua berseberangan pandangan dengan kepemimpinan Mr.Benny Wenda dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua. 

Kelompok orang-orang itu teramati sangat reaktif di dunia maya terhadap Benny Wenda, namun secara kenyataan di dunia nyata dalam kampanye, maupun lobi politik perjuangan kemerdekaan West Papua di dunia internasional oleh kelompok itu tidak kelihatan. Yang mereka kampanyekan lewat dunia maya hanyalah pernyataan sepihak, foto, atau gambar-gambar editan yang sumber pemberitaannya sangat diragukan.

“Mereka itu mau dikatakan kritikus, bukan, karena cara dialeknya memperlihatkan pandangan provokatif dan sentiment serta gagal paham”. 

Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kelompok orang-orang seperti itu dapat diandalkan dalam perjuangan pembebasan rakyat Papua dari penindasan kekuasaan Indonesia? Rakyat Papua sendiri yang menilai dan menjawabnya!!!

Perjuangan Pembebasan rakyat Papua bukan suatu mainan kata-kata di dunia maya, namun sangat dibutuhkan tindakan nyata, baik itu perlawanan dalam negeri maupun di luar negeri dengan tidak saling menjatuhkan, atau mendiskredit sesama pejuang.

West Papua belum menjadi sebuah Negara berdaulat, sehingga yang namanya oposisi tidak diperlukan, untuk dijadikan alat kendali dalam wadah perjuangan kemerdekaan West Papua. Namun yang dibutuhkan dalam wadah perjuangan kemerdekaan West Papua, adalah seorang figur yang dilandasi jiwa patriotism, dan mendedikasi hidupnya demi pembebesan rakyat Papua dari penindasan Indonesia.(Kgr)

Tuesday, 22 December 2020

ULMWP Memakai Hikmat Tuhan untuk Menerobos Prosedur Internasional

ULMWP TELAH MENEMBUS SEKAT YURIDIKSI BILATERAL, YURIDIKSI SUB REGIONAL, YURIDIKSI REGIONAL DAN INTERNASIONAL.

Jubir Departemen Politik ULMWP.
Di media ini,

Ada hal perjalanan diplomasi yang tidak kami britahu untuk publik karena itu merupakan jalan yang sedang diterobos.
Publik internasional tahu tentang misi indonesia membangun hubungan kerja sama perdagangan, dan aspek lainnya ke sub regional dan regional khususnya pasifik selatan.

Indonesia membantu dan menawarkan program kerja sama di Pasifik itu karena ada maunya.
Tujuan utamanya adalah untuk memberi GRATIFIKASI melalui hubungan luar negeri agar para Stakeholder dan pemimpin negara-negara Pasifik tidak mendukung ULMWP dan /isu Papua di Forum sub regional dan regional.

Niat busuk tersebut juga dipakai oleh kolonial indonesia untuk menawarkan bantuan ke sekretariat MSG di Vanuatu.

Memberi bantuan dengan dalil menghambat dukungan negara sub regional Melanesia untuk ULMWP itu bukan program yang direstui oleh Tuhan.

WEST PAPUA ADALAH PINTU MASUK.

West Papua adalah pintu masuk kelompok organisasi teroris internasional ke KAWASAN PASIFIK SELATAN.
Jaringan teroris internasional ini
sudah lama hidup dipelihara di Indonesia.
Bahwa Para Stakeholder dan leaders Pasifik sudah tahu tentang hal itu, karena itu mereka merumuskan arah kebijakan luar negeri Pasifik selatan dengan sangat hati -hati.
Para Leaders Pasifik menghormati etika berdiplomasi antar sesama negara berdaulat yang memiliki hubungan diplomatik.

Menghormati etika dan Tata krama berdiplomasi antar sesama negara berdaulat itu telah ditunjukkan dan diterapkan oleh MSG dan PIF kepada Indonesia dan ULMWP.
l
ahirnya Resolusi/komunike PASIFIK pada akhir tahun 2019 tentang MASALAH PAPUA adalah bagian dari kode etik berdiplomasi antar sesama negara berdaulat.

Tentunya rekomendasi 18 negara Pasifik itu melukai hati Jakarta.

Ketersinggungan Indonesia tentang dukungan solidaritas internasional khususnya di pasifik itu membuat para anggota DPR RI dan menkopolhukam serta beberapa tokoh nasional Indonesia mengatakan bahwa MASALAH PAPUA ADALAH MASALAH DALAM NEGERI.

PAPUA sudah final, pihak asing tidak boleh mendukung gerakan separatis di Papua karena itu melanggar aturan dan trity internasional lainnya yang telah diteken oleh indonesia dan mereka.
Resolusi Pasifik erat kaitan dengan desakan solidaritas internasional untuk mendesak indonesia segera membuka diri untuk menerima kunjungan tim komisi ham PBB dan Juga tim pencari fakta pelanggaran ham dari pasifik karena ada dugaan pelanggaran ham dan genosida yang dilakukan secara sistematis.

Ketakutan yang luar biasa melanda para leaders Indonesia bilamana mereka merestui permintaan tersebut sebab disintegrasi bangsa Indonesia adalah jawaban atas kunjungan tersebut.
Perhitungan para kaki tangan kolonialis tentu berbeda dengan para diplomat West Papua.
Ingat bahwa perjuangan bangsa Papua itu tidak sendirian seperti dulu, tetapi karena pertolongan Tuhan sehingga Dia telah menggerakkan pihak lain yang tidak ada hubungan darah (DNA ) dgn Orang Asli Papua tetapi sekarang mereka yang bersolidaritas menopang menyuarakan masalah Papua.
PUNYA banyak referensi segudang dan pengalaman sarat, tapi kalo Ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk menghentikan KOLONIALISME dan RASISME yang INDONESIA lakukan untuk Orang Papua maka tidak ada manfaatnya untuk ORANG ASLI PAPUA terkecuali untuk kepentingan manivest KOLONIAL yang berkarakter RASIALIS.
Penguasa bisa saja memakai watak para akademisi dan ilmuan untuk melahirkan ide-ide yang terlihat baik tapi sesungguhnya itu bukan dari Tuhan karena mereka mengajarkan hukum akal manusia.
Di indonesia ada akademisi dan ilmuan plat merah, plat hitam, plat kuning dan plat putih.
Silahkan saja nanti publik yang menilai.

Tuesday, 20 October 2020

Ibrahim Peyon: Perjuangan itu perubahan

Perjuangan itu identik gerakan untuk menciptakan suatu perubahan dari suatu kondisi sosial menuju kepada kondisi sosial yang lain. Bila perubahan ini dialami melalui suatu proses yang lama disebut evolusi, sedang suatu perubahan sosial tertentu terjadi dalam waktu relatif singkat disebut Revolusi. Sebuah revolusi terjadi dengan dua cara revolusi lewat gerakan militer, dan revolusi gerakan sipil, atau kombinasi keduanya, bila terkait dengan revolusi kemerdekaan. Revolusi juga terjadi terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, pertanian dan industri. Misalnya, revolusi industri penerbangan, teknologi komunikasi semisal internet, dan energi, dll. Disebut revolusi karena perubahan secara radikal dari satu keadaan/kondisi sosial tertentu kepada keadaan/kondisi sosial lain dalam waktu singkat. 

Perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaan itu bagian dari proses untuk mencapai perubahan yang cepat atau sebuah proses revolusi, proses dari kondisi kolonialisme menuju pada kondisi kebebasan atau kemerdekaan. 

Dengan demikian, perjuangan Papua ialah dinamis, berkembang, dan terus berubah tiap waktu dan tiap generasi sesuai dengan perkembangan, kemajuan dan kebutuhan politik dari perjuangan tersebut. Semua proses sejarah mulai dari 1 Desember 1961-17 Oktober 2020 adalah dinamika yang akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan politik. Di mana berbagai organisasi politik atau organisasi gerakan telah dibentuk, dan akan terus dibangun sesuai dengan perkembangan sosial politik, berganti generasi dan berganti para pemain politiknya. 

Dalam perjuangan tidak ada yang statis, bila perjuangan itu statis maka dipastikan perjuangan mati dan tidak berkembang. 

Termasuk perubahan konstitusi atau undang-undang dasar 1 Juli 1971, dan UUDS 17 Oktober 2020 ini. Tidak ada hukum yang statis dalam sejarah revolusi, semua hukum bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi dalam konteks perjuangan itu. Aturan dibuat sesuai visi, misi, dan agenda dari suatu perjuangan, untuk menjelamatkan agenda perjuangan itu sendiri. 

Di negara-negara yang sudah merdeka dan berdaulat pun, biasa mengalami perubahan konstitusi atau undang-undang Dasar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi negara tersebut.

Misalnya, Bunder Republik Jerman, di mana konstitusi negara Jerman, atau UUD Negara Bunder Republik Jerman disebut Grundgesetz telah mengalami perubahan empat kali, sesuai dengan perubahan situasi politik tertentu. UUD negara Jerman yang dipakai hari ini adalah UUD yang dibuat pada tahun 1990 yang menggantikan UUD yang dibuat tahun 1949. Di mana UUD 1949 itu dibuat pasca rezim Nazi dan kalah perang dunia, sebelumnya ada UUD lain berlaku di masa nazi dan sebelum masa kekuasaan Nazi. Sedang UUD 1990 itu dibuat pasca Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi satu. 

Disahkannya UUDS pada 14-17 Oktober 2020 adalah bagian dari dinamika tersebut.

Saturday, 4 February 2017

Papua Bukan Provinsi Otonomi, Tetapi Wilayah Koloni


14 November 2016
Zely Ariane

Harian Indoprogres

TANGGAL 8 November lalu, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas evaluasi pembangunan Indonesia di Papua. Kata Presiden, Rp. 85,7 triliun dana pembangunan yang sudah digelontorkan tidak setara hasil, karena proses perencanaan belum melibatkan berbagai sektor, dan daerah belum terintegrasi dengan baik.

Tidak ada yang baru dari kegagalan ini. Tidak juga dari evaluasinya. Dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga sudah mencanangkan dan melakukan pembangunan (nama badan programnya UP4B). Sehingga tak ada yang samasekali baru dari apa yang diprogramkan Presiden Joko Widodo. Tidak ada evaluasi baru karena pendekatannya memang tidak baru.

Anda perlu tahu, sejak dipindahkan ‘administrasinya’ dari UNTEA (The United Nations Temporary Executive Authority) ke Indonesia 1 Mei 1963, ‘tugas-tugas pembangunan’ semacam ini adalah kewajiban negara Indonesia kepada Netherland New Guinea (sebutan Papua saat itu), selain kewajiban menyelenggarakan referendum. Bahkan menurut kesaksian seorang peserta Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, ‘musyawarah Pepera’ malah menyosialisasikan Rancangan Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Soeharto, bukannya membicarakan pilihan-pilihan dan aspirasi politik masyarakat asli Papua untuk berdaulat sendiri atau ikut Indonesia dalam pelaksanaan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat).

Anda bisa kemukakan sekian ‘kebaikan’ (atau ‘kemajuan’) di era Jokowi, termasuk yang disebut berulang-ulang bagai iklan oleh berbagai media: BBM satu harga. Apa yang baru jika semua itu adalah hal-hal yang sudah sepatutnya dilakukan sebuah pemerintahan pada rakyatnya, di teritori yang puluhan tahun terus berada di indeks pembangunan manusia paling rendah?

Hampir dua tahun yang lalu, hal serupa juga terjadi saat pemerintah membebaskan lima tahanan politik (tapol) hingga menjadi berita dimana-mana. Kontroversi dan penipuan di balik pembebasan Tapol Papua tersebut tidak ada yang gubris. Yang lebih penting, Presiden Jokowi sudah tampak melakukan kebaikan pada orang Papua. Kelima mantan Tapol itu kini sudah bebas, dan tetap melanjutkan perjuangan mereka untuk Papua Merdeka. Mereka tidak sudi menerima bantuan ekonomi apapun dari pemerintah Indonesia.

Jangan lupa, bukan pembangunan Papua yang sedang menjadi sorotan internasional sejak dulu sampai sekarang, melainkan kondisi Hak Azasi Manusia dan penghidupan masyarakat asli Papua.

Hari ini, 14 November, Jokowi diminta Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) untuk memberikan laporan—yang tidak dibuat sejak 2010—terkait kekerasan berbasis ras di West Papua. Wiranto menjawabnya: “Masih kita pelajari dengan seksama,”
Awal tahun 2014 lalu, di hadapan Sub Komite HAM Parlemen Eropa, deputi duta besar Indonesia untuk Uni Eropa juga ‘pamer pembangunan’. Padahal yang digugat adalah ruang demokrasi dan tuntutan agar pemerintah mengakui sudah salah pendekatan dan melakukan pelanggaran HAM.

Pemerintah Indonesia sudah biasa ditanya lain, jawab lain; latihan lain, main lain. Mereka tidak peduli tekanan internasional, karena sudah merasa menang kuasa di Papua. Jangankan peduli, memberi jawaban rasional saja merasa tidak perlu (masih ingat Nara?) Ryamizard dengan santai ‘mengancam’ Kepulauan Solomon soal integritas teritorial Indonesia saat pemerintah negeri itu berani membela masa depan masyarakat Melanesia di West Papua. Pemerintah Indonesia tidak merasa perlu menjelaskan apapun soal Papua, kepada siapapun. Mereka hanya perlu deklarasikan: Papua itu NKRI. Apapun pertanyaannya, jawabannya itu saja.

Inilah fragmen paling kecil yang menunjukkan Papua bukan provinsi Indonesia, melainkan wilayah koloninya. Tidak apa, jangan malu mengakui. Prancis memiliki koloni, Belanda, Inggris, dan Australia juga, Bedanya, mereka negara-negara yang kolonial sejak dari sononya. Tidak seperti Indonesia yang baru belajar.

Kolonialisme adalah perpanjangan kedaulatan suatu bangsa atas wilayah di luar batas teritorinya melalui pendudukan (settler colonies) atau ketergantungan administratif, dimana populasi masyarakat asli secara langsung dikuasai atau dipindah-pindahkan. Dalam sejarah hukum dan politik, Papua itu koloni karena kedaulatan Indonesia atas Papua belum final oleh banyak kontroversi. Tetapi tidak banyak orang mau tahu, karena kontroversinya tidak pernah digali. Semuanya ‘pokoknya NKRI’.

NKRI belum final


Pepera 1969 tidak bisa melegitimasi kedaulatan hukum Indonesia atas Papua, karena dilakukan di bawah tekanan dan ancaman, tidak demokratis, bukan pemilu langsung dan bebas, hanya musyarawah dengan alasan “orang Papua belum siap berpemilu”. PBB hanya mencatat hasilnya tidak membuat resolusi apapun terkait integrasi ‘Irian’ ke Indonesia.

Hal itu diungkap oleh studi hukum internasional atas status hukum West Papua oleh Melinda Janki. Menurut dia, wilayah West Papua masih masuk dalam kategori teritori tak berpemerintahan sendiri dan masih tetap berhak atas penentuan nasib sendiri di bawah hukum internasional. 1 Mei 1963 secara hukum bukan penyerahan kedaulatan, tetapi penyerahan administrasi kolonial.

Klaim kedaulatan Indonesia atas West Papua mulai dari Negarakertagrama sampai debat-debat di BPUPKI itu semuanya klaim politik, bukan hukum. Trikora 1961 pun klaim politik, bukan hukum. Hingga 1969, Indonesia masih mengakui bahwa Papua berhak atas penentuan nasib sendiri, karena itulah hukum.

Mekanisme serta hasil Pepera itu yang sedang digugat karena melanggar hukum internasional. Atas landasan itu pula gerakan seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengampanyekan referendum Papua sebagai solusi sesuai hukum internasional.
Klaim politik sah-sah saja karena konfirmasinya ada di masyarakat koloni (de facto, seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945). Tetapi ia dibatasi hukum (de jure, karena itu Indonesia merdeka diakui oleh hukum internasional baru tahun 1949). Klaim politik Indonesia atas Papua pun sah-sah saja, sepanjang tidak ada yang gugat. Faktanya, klaim politik itu sejak awal perebutan ‘Irian Barat’ hingga detik ini terus digugat dan dilawan masyarakat koloni. Hasilnya, siapa yang yakin dan berani bilang rakyat Papua de facto cinta mati NKRI

Pembangunan dengan Pendudukan

 Belanda juga membangun Hindia Belanda, bukan? Demikian pula Indonesia membangun Papua. Tetapi pembangunannya itu dengan pendudukan (bertambahnya orang-orang pendatang) demi penjajahan.

Bisa dicek siapa yang jadi penduduk, pelaku ekonomi; siapa yang lebih banyak dipenjara dan ditangkap; siapa yang lebih banyak mati dan masuk rumah sakit atau ditembak; siapa yang dibangun dan disingkirkan; siapa yang dikuasai dan dipindah-pindahkan; siapa yang boleh bicara bebas dan siapa yang tidak? Siapa yang berkalang stigma dan siapa yang tidak?

“Semoga di Papua siapa saja juga boleh menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas dll.. Sangat boleh jadi dengan cara seperti itu Papua akan lebih cepat maju…” demikian pernyataan seorang tokoh dan periset yang sangat rajin mengampanyekan pembangunan di Papua.

Sebagai periset, aneh juga kenapa dia belum dapat informasi bahwa tidak lebih banyak pejabat eselon di Papua itu yang orang asli Papua, apalagi jajarannya. Ditambah lagi usulan aturan yang mewajibkan kepala dan wakil kepala daerah tingkat II Orang Asli

Papua (OAP) juga ditolak oleh pusat.

 Lalu bagaimana cara membangun di wilayah koloni?

Melalui peta jalan rancang bangun yang sesuai keinginan pusat kolonialnya. Kalaupun mengambil masukan dari para pemimpin wilayah koloni, maka masukan-masukan yang bisa menguatkan kebijakan pusat koloni saja. Buktinya, masukan paling ‘visible’ seperti “Papua Road Map 2009” oleh LIPI yang sering dijadikan referensi berjenis ragam orang, dijadikan bahan diskusi paling luas, tidak bisa dijadikan road map negara kolonial.
Otonomi khusus adalah ‘hadiah’ di tahun 2001, menjawab Papua Spring yang menuntut kemerdekaan (1999-2000). Majelis Rakyat Papua (MRP) sudah mengembalikan UU Otsus karena dinyatakan gagal pada tahun 2005. Dewan Adat Papua juga menyatakan hal yang sama di tahun 2010. Pusat koloni tidak mau tahu. Otonomi (koloni) khusus jalan terus. Pusat kolonial memompa uang lebih banyak lagi, memecah wilayah-wilayah koloni dan orang-orangnya lewat pemekaran dan pembukaan wilayah baru bagi para pemukim baru (baca: lebih banyak pembangunan = lebih banyak transmigrasi).

Itulah sebabnya juga kita tidak akan temukan “sense of urgency” (perasaan kedaruratan) di kalangan orang-orang di pusat kolonial terhadap percepatan tingkat kematian orang-orang asli Papua yang dinyatakan sebagai genosida perlahan itu. Bagi pusat kolonial tidak masalah orang-orang Papua asli semakin minoritas, toh penggantinya (orang-orang migran baru) sudah disiapkan oleh road map ekonomi pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam.

Banyak yang menyebutkan, pembangunan gagal karena orang Papua tidak tahu kerja, pemabuk dan korup. Sehingga yang pemabuk ‘sah ditembak’, tetapi yang korup dibiarkan negara, agar jika pembangunan gagal negara tinggal bilang: “salah sendiri, elit Papua memang korup”.

Inilah bagian dari rasisme. Dan dalam kolonialisme rasisme adalah karakter bawaan dari tindakan, lembaga-lembaga dan modus produksi dan pertukaran kolonialis. Aturan sosial dan politik akan saling menguatkannya. Demikian kata Sartre sewaktu mengantar buku Albert Memmi, The Colonizer and the Colonized.

HAM Di Wilayah Koloni

Bagaimana cara ‘menegakkan HAM’ di wilayah koloni?

Dengan cara menghindari semua tanggung jawab internasional sebuah negara berdaulat. Gunakan alasan “integritas teritorial”, “non intervensi” pada setiap pertanyaan internasional. Pemerintah komitmen selesaikan persoalan HAM Papua, demikian janjinya. Janji yang sudah diucap sejak Soeharto dilengserkan. Janji yang sudah dilanggar berkali-kali. Janji yang sudah membuat pelaku pelanggaran HAM dapat promosi jabatan dan jadi pemimpin politik baru (dari tingkat menteri hingga kepala badan tinggi negara).
Lalu, orang-orang koloni hanya disuruh percaya, di tengah sebagian orang-orang yang takut dan tidak berdaya karena institusi keamanan masih pegang kuasa. Yang berani bicara tinggal kasi stigma: OPM. Selesai perkara. Wilayah koloni tidak boleh bicara merdeka, karena itu Maklumat Kapolda Papua ditetapkan atas nama “menegakkan demokrasi Indonesia”, dan tahanan politik tetap ada dan bertambah.

Demikianlah kolonialisme. Ia menolak hak azasi manusia yang sudah ia bungkam dengan kekerasan, memaksanya tetap diam dalam situasi derita dan kebodohan, yang disebut Karl Marx sebagai suatu kondisi sub-manusia. Orang-orang sub manusia ini oleh karena itu harus dibangun seperti manusia-manusia di pusat kolonial: berbicara bahasa yang sama, berseragam yang sama, berkelakuan yang sama, dan melupakan masa lalu pelanggaran HAM dengan mekanisme non yudisial, demi ‘persatuan Indonesia’.

Jadi, mulai sekarang mari menjadi bangsa kolonial yang berbesar hati: kalau tidak setuju dukung Papua menentukan nasibnya sendiri, maka akui saja Papua itu koloni. Biar sedikit berkurang beban dosa sejarah bangsa ini.***

Monday, 31 October 2016

10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya, Padahal Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka

Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka, Tetapi Ada 10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya – Sebuah Catatan Editorial PMNews Melihat Fakta Lapangan Kampanye Papua Merdeka. Hari ini sekali lagi Dr. George Junus Aditjondro menyampaikan dukungan terbuka, tertulis maupun lisan, “Dukungannya terhadap perjuangan Papua Merdeka”. Tulisan bukunya berjudul “West Papua: Persoalan Internasional”. Berikut […]

from WordPress http://ift.tt/2dUdEVi
via IFTTT