Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Otonomisasi. Show all posts
Showing posts with label Otonomisasi. Show all posts

Sunday, 1 September 2019

Konflik Papua, Amien Rais: Mari Merebut Hati Teman-teman di Papua

Gunungkidul - Penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Amien Rais menyebut konflik yang terjadi di Papua terjadi karena warga Papua merasakan ketidakadilan. Karena itu, Amien ingin agar pemerintah dan semua pihak melakukan pembicaraan untuk menciptakan kedamaian di Papua.

"Jadi begini, saya hampir tiap jam mengikuti perkembangan kerusuhan di Papua itu. Jadi saya punya analisa sederhana bahwa yang terjadi itu adalah dadakan," ujarnya saat ditemui usai menghadiri Pengajian Akbar dan Pelantikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul periode 2018-2022 di Bangsal Sewokoprojo, Gunungkidul, Sabtu (31/8/2019) malam.
Baca juga: Konflik Papua, Mahfud MD: Tak Ada Referendum Menurut Konstitusi
"Kalau perang itu ada casus belli, sehingga yang di permukaan adalah mencerminkan apa yang sudah puluhan tahun di bawah permukaan itu. Di mana teman-teman Papua merasakan ada ketidakadilan. Jadi misalnya lingkungan atau ekologi hancur-hancuran, sementara orang Papua hanya menerima ampasnya," imbuh Amien.

Amien mencontohkan, seperti keberadaan sektor pertambangan di Papua yang hingga saat ini manfaatnya belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Bahkan, Amien menyebut apabila mendapat manfaat dari sektor pertambangan tidak sampai per mil, per seribu.

"Kemudian juga saya kira memang sudah sampai ke puncak (rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua). Di mana yang penting adalah bagaimana Presiden Jokowi dan kita semua, tanpa kecuali, semua tokoh masyarakat, semua ulama, semua intelektual kampus dan lain-lain, bagaimana kita tidak lagi bicara dalam angka sekian triliun untuk otonomi daerah khusus Papua," katanya.

"Tidak akan mengirim sekian bala bantuan dari Brimob atau Kopassus. Tapi bagaimana kita bisa memenangkan, merebut hati dan pikiran saudara kita di Papua, ya," sambung Amien.

Menurut Amien, hal tersebut bisa terwujud apabila semua pihak memiliki asumsi dasar tidak membeda-bedakan antara Papua dan non-Papua. Mengingat dalam Islam, tidak ada bobot khusus untuk warna kulit dan bentuk muka manusia.

"Sekarang itu waktunya mendesak, bagaimana kita ini, tokoh-tokoh Indonesia ini duduk bersama para perusuh itu, ya, juga pimpinan struktural resmi maupun orang seperti Benny Wenda, seperti Filem Karma. Ada berlusin-lusin tokoh-tokoh yang sangat pandai yang juga luas pandangannya, jangan kita remehkan," ujarnya.

"Baru setelah itu kita ada harapan, kalau cuma mengirim tentara-tentara lagi malah mereka mungkin semakin..semakin..semakin dalem," imbuhnya.

Kendati demikian, ia menyebut langkah tersebut bukanlah pendekatan secara persuasif. Melainkan pendekatan secara kemanusiaan.

"Bukan persuasif ya, pendekatan kemanusiaan dari hati. (Ibaratkan) jadi saya seorang Papua mungkin saya merasa seperti dihempaskan. Kan sudah lama sekali tidak diperhatikan, ya, sudah tercecer jauh dari peradaban, ya, sangat banyak apa teman-teman Papua yang di gunung-gunung, hutan-hutan, tidak pernah tersentuh peradaban modern," katanya.

"Mengapa? Kan kita punya manusia, punya personel cukup, punya dana yang juga lebih dari cukup, tapi mengapa tidak sampai ke sana? Karena itu kita tidak usah saling menyalahkan lah. Jadi ini sudah waktunya kita pikul bersama-sama, tidak ada lagi yang mengatakan ada penumpang gelap, ada penumpang setengah gelap dan lain-lain malah nanti jadi kacau balau," imbuh Amien.
(skm/skm)

Sumber: Detik.com

Friday, 1 July 2016

Tokoh Papua Ingatkan Pemerintah Soal Pertemuan Solomon

Rabu, 29 Juni 2016, 15:58 WIB REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Gerakan Papua Optimis, Jimmy Demianus Ijie menyatakan pemerintah seharusnya tidak meremehkan pertemuan mengenai masalah Papua di Kepulauan Solomon pada 14-16 Juli 2016. "Jangan meremehkan gerakan semacam itu. Ini ancaman serius," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/6). Pemerintah semestinya mengambil sejumlah langkah nyata dan strategis […]

from WordPress http://ift.tt/2994sqU
via IFTTT

Wednesday, 15 June 2016

Sekda Papua: Ada Relevansi RUU Penilai dengan RUU Otsus Plus

ABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan, pemerintah Provinsi Papua menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai dinilai relevan dengan didorongnya RUU Otonomi Khusus (Otsus) Plus. “Relevansi ini tergambar pada penyelenggaraan pemerintahan yang fokus pada kekhususan,” kata Hery kepada sejumlah wartawan, usai bertemu tim Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di […]

from WordPress http://ift.tt/1PscCrg
via IFTTT

Saturday, 23 May 2015

Kecewa dengan Gubernur dan DPRP

JAYAPURA - Menyusul adanya Surat Menteri Dalam Negeri RI No “161.97.2104/SJ tertanggal 27 April 2015 perihal penetapan Perdasus No 6 Tahun 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Papua, dengan memerintahkan kepada Gubernur Papua sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan kembali substansi materi Perdasus No 6 Tahun 2014 tentang keanggota DPRP melalui pengangkatan periode 2014-2019, ditanggapi Ketua […]

from WordPress http://ift.tt/1EoAzZe
via IFTTT

Friday, 6 March 2015

Gubernur : Anggota MRP Mesti Paham UU Otsus

JAYAPURA – Keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sempat tidak lengkap, kini utuh kembali. Pasalnya Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., M.H., telah melantik 4 anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota MRP periode 2011-2016. Ke-empat orang yang dilantik masing-masing Stepanus Kanimu, Frederikus Kemaku, Pendius Jikwa dan Robert D. Wanggai, S.Sos., Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dihadiri […]



from WordPress http://ift.tt/1BbzB4v

via IFTTT

Saturday, 14 February 2015

Presiden Pilih Jalur Dialog Daripada Otsus Plus

Sabtu, 14 Februari 2015 00:30, BiPa Untuk Selesaikan Persoalan di Papua Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Ketua MRP Timotius Murib JAYAPURA — Di tengah kekecewaan atas tidak masuknya Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU OTSUS Plus) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2015, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan jika saat […]



from WordPress http://ift.tt/1uT5sqX

via IFTTT

Saturday, 31 January 2015

DPRP Desak Pelaksanaan Dialog Jakarta-Papua

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Niolen KotoukiJAYAPURA – Komisi V DPR Papua mendesak pemerintah pusat untuk melaksanakan Dialog Jakarta-Papua agar permasalahan yang terjadi di Papua bisa terlaksana dengan baik. “Presiden sudah menyetujui untuk dialog Jakarta-Papua. Sekarang yang menjadi pertanyaan kapan pelaksanaannya, sebab jika tidak dilakukan maka persoalan akan terus terjadi,” kata Wakil Ketua Komisi […]



from WordPress http://ift.tt/1yS68bl

via IFTTT

Dukungan Agar RUU Otsus Plus Disahkan Terus Mengalir

Sekretaris Daerah JAYAPURA – Perjuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU Otsus Plus) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Yang terbaru Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mendatangi Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Papua untuk secara langsung menyatakan dukungan mereka atas perjuangan Pemprov Papua yang berkeinginan merevisi […]



from WordPress http://ift.tt/1CXe81a

via IFTTT

Ketua MPR : RUU Otsus Plus Wajib Diselesaikan

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memberi cinderamata kepada Sekda Provinsi Papua TEA. Herry Dosinaen.JAYAPURA—Masih berlarut-larutnya penyelesaian RUU Otsus Plus, ikut mendpaat perhatian dari Ketua MPR RI DR (HC) Zukifli Hasan, SE MM. Ia menegaskan masalah RUU Otsus Plus memang harus segera diselesaikan, sebab ada terjadi tumpang tindih kepentingan dalam perundang–undangan antara pusat dan daerah. ‘’Harapannya […]



from WordPress http://ift.tt/1CXe7Ko

via IFTTT

DPD RI Masukkan RUU Otsus Plus ke Prolegnas

Anggota Komite I DPD RI Ahmat Subadri memberikan cindera mata kepada Sekda Papua TEA. Hery Dosinaen, S.Ip.JAYAPURA—Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusu Bagi Provinsi di Tanah Papua atau yang sering disebut RUU Otsus Plus terus mendapat dukungan, belakangan diketahui jika Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah memasukkan rancangan peraturan tersebut ke dalam Program Legislasi […]



from WordPress http://ift.tt/1tKnnzC

via IFTTT

Saturday, 17 January 2015

Hanya Otsus Plus Jadi Pintu Masuk

JAYAPURA – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Perwakilan Papua, bidang infrastruktur, Willem Wandik mengungkapkan, pihaknya akan terus mengawal kebijakan pemerintah Provinsi Papua dalam pembentukan undang-undang Otsus Plus. Sebab menurutnya, Otsus Plus di tanah Papua sangat strategis sebagai pintu masuk pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua, baik di bidang pendidikan, kesehatan, […]



from WordPress http://ift.tt/1xA873j

via IFTTT

Thursday, 15 January 2015

RUU Otsus Plus Terus Diperjuangkan

JAYAPURA — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua TEA. Hery Dosinaen, S.IP, mengungkapkan jika saat ini tim asistensi Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU Otsus Plus) akan melakukan lobi kembali ke DPR RI. “Kami tadi sedang berbicara dengan asistensi pusat dan mereka sedang mengadakan loby dengan DPR RI kita tunggu minggu […]



from WordPress http://ift.tt/1IAGaRi

via IFTTT

Saturday, 29 November 2014

Mahasiswa Dukung Jokowi Hapus Otsus Papua

Jayapura, Jubi – Wacana Presiden Joko Widodo untuk menghapus Otonomi Khusus (Otsus) mendapat penolakan keras dari Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun, mahasiswa Papua berpendapat lain. Mahasiswa justru mendukung wacana Presiden Joko Widodo menghapus UU. No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Leo Himan, ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) […]



from WordPress http://papuapost.com/2014/11/mahasiswa-dukung-jokowi-hapus-otsus-papua/

via IFTTT

Friday, 28 November 2014

MRP Tolak ditiadakannya Otsus untuk Papua

Jayapura, Jubi – Wacana akan ditiadakannya dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua oleh pemerintah pusat dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, menuai penolakan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Seblum Werbabkay, anggota MRP menolak dengan tegas ditiadakannya Otsus di Tanah Papua, lantaran hingga sampai saat ini masyarakat Papua belum dapat dikatakan sejahtera. […]



from WordPress http://ift.tt/1twJyCC

via IFTTT

Thursday, 27 November 2014

Jangan Terpancing Isu Otsus Dihapuskan

JAYAPURA — Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua, masing-masing Presiden, DPR RI, Gubernur, DPRP, MRP, Bupati/Walikota, DPRD Kabupaten/Kota kembali diusulkan untuk duduk bersama seluruh pemangku kepentingan (stake holders) untuk melakukan evaluasi Otsus. “Otsus dihapus tak semudah yang diwacanakan. Jadi kita tak usah terpancing isu Otsus ditiadakan. Tapi kita percayakan kepada Gubernur, DPRP dan MRP dan […]



from WordPress http://ift.tt/1xKOeHv

via IFTTT

Wednesday, 19 November 2014

Pencabutan Otsus Harus Dipertimbangkan

Yan P Mandenas S.Sos. M.SiJAYAPURA – Isu untuk pencabutan UU Otsus tahun 2001 di Provinsi Papua seperti yang katakan gubernur Papua, Lukas Enembe, Otonomi khusus Papua bisa saja dicabut asalkan Pemerintah provinsi Papua diberikan kewenangan mengelola sumber daya alamnya, mendapat tanggapan dari anggota DPR Papua, Yan P Mandenas S.Sos. M.Si. Dia mengungkapkan, pencabutan UU Otsus […]



from WordPress http://ift.tt/1qntUyI

via IFTTT

Partai Papua Bersatu, Disahkan

JAYAPURA – Partai Lokal Papua yang diberi nama Partai Papua Bersatu (PPB) sesuai amanat UU Otonomi Khusus tahun 2001, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada Senin, 17 November 2014. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Papua Bersatu Kris.D.J Fonataba S.Sos mengungkapkan, surat keputusan dari Menetri Hukum dan Ham RI yang […]



from WordPress http://ift.tt/1xlHpQ7

via IFTTT

Sunday, 16 November 2014

Otsus Boleh Dihapus Asal Papua Diberi Kewenangan

Gubernur sedang berbincang dengan beberapa kepala daerah di PapuaJAYAPURA – Otonomi khusus (Otsus) boleh saja dihapus asalkan Papua diberi kewenangan mengelolah sumber daya alamnya. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., M.H., dalam menyikapi adanya isu yang menyebutkan jika Pemerintah Pusat yang dikomandoi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai niat untuk menghapus Otonomi Khusus […]



from WordPress http://ift.tt/1EKryLl

via IFTTT

Wednesday, 5 November 2014

Pemerintahan Baru Ingin Mekarkan Provinsi di Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo KumoloJakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan mengutamakan pembentukan daerah otonom baru berupa dua provinsi baru di Papua. “Ke depan, akan ada skala prioritas pemekaran daerah. Kami (Kemendagri) ingin memekarkan provinsi di Papua. Kami berkonsultasi dengan semua pihak untuk menambah minimal satu sampai dua provinsi di […]



from WordPress http://ift.tt/1Af7kMQ

via IFTTT

Wednesday, 8 October 2014

Hati Gubernur Papua Hanya Untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Orang Asli Papua

Suasana pertemuan DPD KNPI Provinsi Papua dalam membahasa program kerja dan membahas dukungan terhadap RUU Otsus Plus yang diperjuangkan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH dan tim asistensi RUU Otsus PlusJAYAPURA – Ketua DPD KNPI Provinsi Papua, Max M.E. Olua, S.Sos., M.Si., mengatakan, pandangan KNPI Papua selaku pemuda Papua komitmen untuk mendukung perjuangan Gubernur Papua, Lukas Enembe, […]



from WordPress http://ift.tt/1vULg3r

via IFTTT