Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label PBB. Show all posts
Showing posts with label PBB. Show all posts

Saturday, 24 July 2021

TIDAK ADA RESOLUSI PBB YANG DIADOPSI BAHWA WEST PAPUA BAGIAN DARI INDONESIA

Tidak ada hukum internasional nasional mencatat bahwa Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. 
Tidak ada resolusi PBB yang mengikat status hukum west Papua dalam Indonesia. 

Wilayah papua adalah masih wilayah koloni, proses dekolonisasi west papua digagalkan atas kepentingan dan kongkalikong amerika serikat, Belanda, PBB dan Indonesia.  

Perjanjian NewYrok Agreement 15 agustus 1962 yang melegitimasi pepera 1969 tidak sah karena orang papua tidak dilibatkan sebagai subyek. 

Perjanjian Roma Agreement pada tanggal 30 september 1962 yang menyepakati tetang pelaksanaan Pepera 1969.

Dalam perjanjian Roma di italia bagimana taktik strategi Pepera 1969 harus dimenangkan indonesia supaya kapitalis amerika bisa menanam saham untuk investasi dan eksplorasi sumber daya alam di Papua salah satunya kontrak karya PT FREEPORT INDONESIA. Dalam pertemuan ini menyepakati kontrak karya tentang SDA di Papua. 

Amerika juga memaksa UNTEA agar sebelum pepera 1969 segera mengakhir tugasnya dan mendesak Belanda gerakan administrasi west papua kepada UNTEA dan selanjutnya utusan PBB diserahkan kepada Indonesia sebelum rakyat papua menetukan nasib masa depan melalui Pepera 1969.

Ketika penyerahan administrasi West Papua belanda serahkan kepada UNTEA dan dari UNTEA ke indonesia sehingga secara sepihak tanpa orang papua ketahui sehingga terjadi pemberontakan di arfai manokwari 26 Juli 1965.

Setelah hasil Pepera 1969 bentuk protesnya Zet Rumkorem dideklarasikan negara republik Papua Barat 1 Juli 1971.
Setelah hasil Pepera diperdebatkan di PBB sehingga tidak ada resolusi politik yang dilahirkan.  

Sebagian besar negara afrika dan caribian berjumlah 42 negara menolak hasil jejak pendapat di papua dan mengusulkan resolusi baru agar referendum di papua harus diulang. 

sementara ada negara yang mendukung dan menyetujui hasil Pepera, negara yang mendukung indonesia dengan hasil Pepera adalah negara kapitalis amerika dan sekutunya. 

Ada negara yang abstain dalam voting di PBB.
perdebatan sangat alotnya di UN maka atas usulan 42 negara afrika dan caribian untuk harus referendum ulang. 

Maka PBB mengambil solusi alternatif bahwa Belanda dan Indonesia membangun papua selama 25 tahun terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi di papua. 

Setelah 25 west papua di kembalikan ke PBB agar melakukan referendum ulang atau mengambil resolusi baru. 

Namun setelah 25 tahun Indonesia tidak memenuhi kesepakatan di PBB melalui cacatan Notebook nomor 2504 indonesia dan belanda bangun papua hanya 25 tahun.

Indonesia tidak memenuhi kesepakatan di PBB nomor 2504 sehingga Dr.Tom Wanggai mendeklarasikan Melanesia Barat atau bintang 14 pada tanggal 14 desember 1988.
Maka Tidak ada resolusi Politik yang diadopsi oleh PBB bahwa Wilayah West Papua bagian dari NKRI. 

Sementara resolusi 2504 itu bukan resolusi politik namun Resolusi Pembagunan Infrastruktur, Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan di PAPUA.

Hasil dari kesepakatan di PBB pembangunan 25 tahun adalah Universitas Cendrawasih ( UNCEN) berdiri. 

Dengan demikian Wilayah Papua masih Koloni sehingga Bangsa Papua memiliki hak politik untuk menetukan nasib sediri atau Proses Dekolonisasi yang yang digagalkan oleh Indonesia melalui inovasi militernya. 

Awal Mengklonisasi wilayah West Papua dan gagalkan proses dekolonisasi di papua adalah melalui Trikora 3 komando rakyat oleh soeharto 19 desem1961. 

Jadi keberadaan Indonesia di west papua ilegal dan perlu meninjau kembali keabsahan status Hukum West Papua dalam Indonesia melalui Hukum internasional di ICJ.

Jika tidak Indonesia memberikan raung bagi rakyat Papua untuk menetukan nasib masa depan Melalui mekanisme demokratis yaitu Referendum Ulang di West Papua. 
 
By; NESTA SUHUN Jubir Nasional KNPB

Tuesday, 22 December 2020

ULMWP Memakai Hikmat Tuhan untuk Menerobos Prosedur Internasional

ULMWP TELAH MENEMBUS SEKAT YURIDIKSI BILATERAL, YURIDIKSI SUB REGIONAL, YURIDIKSI REGIONAL DAN INTERNASIONAL.

Jubir Departemen Politik ULMWP.
Di media ini,

Ada hal perjalanan diplomasi yang tidak kami britahu untuk publik karena itu merupakan jalan yang sedang diterobos.
Publik internasional tahu tentang misi indonesia membangun hubungan kerja sama perdagangan, dan aspek lainnya ke sub regional dan regional khususnya pasifik selatan.

Indonesia membantu dan menawarkan program kerja sama di Pasifik itu karena ada maunya.
Tujuan utamanya adalah untuk memberi GRATIFIKASI melalui hubungan luar negeri agar para Stakeholder dan pemimpin negara-negara Pasifik tidak mendukung ULMWP dan /isu Papua di Forum sub regional dan regional.

Niat busuk tersebut juga dipakai oleh kolonial indonesia untuk menawarkan bantuan ke sekretariat MSG di Vanuatu.

Memberi bantuan dengan dalil menghambat dukungan negara sub regional Melanesia untuk ULMWP itu bukan program yang direstui oleh Tuhan.

WEST PAPUA ADALAH PINTU MASUK.

West Papua adalah pintu masuk kelompok organisasi teroris internasional ke KAWASAN PASIFIK SELATAN.
Jaringan teroris internasional ini
sudah lama hidup dipelihara di Indonesia.
Bahwa Para Stakeholder dan leaders Pasifik sudah tahu tentang hal itu, karena itu mereka merumuskan arah kebijakan luar negeri Pasifik selatan dengan sangat hati -hati.
Para Leaders Pasifik menghormati etika berdiplomasi antar sesama negara berdaulat yang memiliki hubungan diplomatik.

Menghormati etika dan Tata krama berdiplomasi antar sesama negara berdaulat itu telah ditunjukkan dan diterapkan oleh MSG dan PIF kepada Indonesia dan ULMWP.
l
ahirnya Resolusi/komunike PASIFIK pada akhir tahun 2019 tentang MASALAH PAPUA adalah bagian dari kode etik berdiplomasi antar sesama negara berdaulat.

Tentunya rekomendasi 18 negara Pasifik itu melukai hati Jakarta.

Ketersinggungan Indonesia tentang dukungan solidaritas internasional khususnya di pasifik itu membuat para anggota DPR RI dan menkopolhukam serta beberapa tokoh nasional Indonesia mengatakan bahwa MASALAH PAPUA ADALAH MASALAH DALAM NEGERI.

PAPUA sudah final, pihak asing tidak boleh mendukung gerakan separatis di Papua karena itu melanggar aturan dan trity internasional lainnya yang telah diteken oleh indonesia dan mereka.
Resolusi Pasifik erat kaitan dengan desakan solidaritas internasional untuk mendesak indonesia segera membuka diri untuk menerima kunjungan tim komisi ham PBB dan Juga tim pencari fakta pelanggaran ham dari pasifik karena ada dugaan pelanggaran ham dan genosida yang dilakukan secara sistematis.

Ketakutan yang luar biasa melanda para leaders Indonesia bilamana mereka merestui permintaan tersebut sebab disintegrasi bangsa Indonesia adalah jawaban atas kunjungan tersebut.
Perhitungan para kaki tangan kolonialis tentu berbeda dengan para diplomat West Papua.
Ingat bahwa perjuangan bangsa Papua itu tidak sendirian seperti dulu, tetapi karena pertolongan Tuhan sehingga Dia telah menggerakkan pihak lain yang tidak ada hubungan darah (DNA ) dgn Orang Asli Papua tetapi sekarang mereka yang bersolidaritas menopang menyuarakan masalah Papua.
PUNYA banyak referensi segudang dan pengalaman sarat, tapi kalo Ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk menghentikan KOLONIALISME dan RASISME yang INDONESIA lakukan untuk Orang Papua maka tidak ada manfaatnya untuk ORANG ASLI PAPUA terkecuali untuk kepentingan manivest KOLONIAL yang berkarakter RASIALIS.
Penguasa bisa saja memakai watak para akademisi dan ilmuan untuk melahirkan ide-ide yang terlihat baik tapi sesungguhnya itu bukan dari Tuhan karena mereka mengajarkan hukum akal manusia.
Di indonesia ada akademisi dan ilmuan plat merah, plat hitam, plat kuning dan plat putih.
Silahkan saja nanti publik yang menilai.

Thursday, 17 December 2020

Siaran Pers: Pengaduan Mendesak Kepada PBB Disampaikan untuk Melindungi Pimpinan dan Anggota ULMWP


Pengaduan mendesak telah diserahkan kepada PBB hari ini (16 Desember) untuk melindungi para pemimpin dan anggota United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Langkah tersebut menyusul ancaman yang dilakukan oleh pejabat negara terkemuka Indonesia setelah pembentukan Pemerintahan Sementara West Papua pada 1 Desember 2020.

Menyusul pembentukan pemerintahan yang sedang menunggu, kepala militer Indonesia, wakil kepala polisi, menteri keamanan, pembicara dan wakil ketua legislatif Indonesia dan banyak tokoh terkemuka di Jakarta mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan Presiden Sementara Wenda dan ULMWP sebagai penghianat.

Wakil Kapolri Komisaris Gatot Eddy Pramono berjanji, ‘Setiap kelompok atau individu yang mengikuti Benny Wenda yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia akan ditindak tegas’. Ancaman ini dapat terjadi terhadap Dewan Legislatif dan juga Dewan Yudikatif ULMWP, serta terhadap calon-calon kabinet Pemerintah Sementara, dan semua pengikut dan pendukung ULMWP.

Pengaduan PBB, yang dibuat atas nama Presiden Sementara Wenda dan ULMWP, diajukan oleh Jennifer Robinson dari Doughty Street Chambers dan Cambridge Pro Bono Project, dan menyerukan kepada PBB untuk mengeluarkan pernyataan yang mengutuk ancaman pemerintah Indonesia terhadap orang West Papua serta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia akan segera mengunjungi West Papua. Pengaduan tersebut menyusul banding sebelumnya yang diajukan pada April 2020 atas nama 63 tahanan politik, 56 di antaranya ditangkap setelah Pemberontakan West Papua melawan rasisme dan pemerintahan Indonesia pada 2019.

Benny Wenda, Presiden Pemerintahan Sementara, mengatakan: “Negara Indonesia mengancam semua orang di West Papua yang memiliki keinginan untuk kebebasan dan kemerdekaan. Ancaman terbaru terhadap ULMWP ini menunjukkan betapa mendesaknya Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia harus mengunjungi West Papua. Delapan puluh dua (82) negara telah meminta Indonesia untuk mengizinkan kunjungan tersebut berlangsung - tidak ada lagi alasan. ”

Jennifer Robinson dari Doughty Street Chambers mengatakan: “Pejabat Indonesia di tingkat tertinggi telah membuat ancaman serius terhadap Benny Wenda, ULMWP dan anggota serta pendukung mereka di West Papua. Kami mendesak PBB untuk menyampaikan keprihatinannya dengan Indonesia, mengingat kekerasan yang meningkat, jumlah penangkapan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam setahun terakhir, dan risiko kekerasan dan penangkapan lebih lanjut yang akan segera terjadi. ”

Kontak:
Benny Wenda
(melalui press@ulmwp.org);
Jennifer Robinson
, Doughty Street Chambers (j.robinson@doughtystreet.co.uk).

Thursday, 5 November 2020

TNI/Polri dan Putra-Putri Pejuang Pepera Harus Belajar dan Mengetahui Kebenaran Sejarah Pelaksanaan PEpera 1969 di West Irian

 "Menurut keyakinan iman dan ilmu pengetahuan saya, hari Minggu tidak hanya berbicara tentang Allah di surga dalam ruang yang kosong dari mimbar suci, tapi sampaikan kebenaran hakiki yang dibengkokkan dan dipasung di dunia realitas yang digumuli dan dihadapi umat Tuhan sehari-hari dan dari waktu ke waktu supaya menghadirkan Kerajaan Allah dalam bumi yang nyata seperti dalam Kitab Suci Matius 6:10". 

"..mereka akan menceritakan sejarah status Politik Papua yang sebenarnya.."  (Yanto Eluay, 28/10/2020). 

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman,MA

1. Pendahuluan

Karena ada komitmen Putra Putri Pejuang Pepera Papua (P5) dengan TNI-POLRI, untuk mempertahankan, memelihara dan menceritakan sejarah Pepera 1969 yang sebenarnya, maka artikel ini ditulis tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran sejarah Pepera 1969. 

Karena akibat dari hasil Pepera 1969 itu tragedi kemanusiaan terus terjadi di Papua selama 51 tahun terhitung dari tahun 1969 dan tragedi kemanusiaan terbaru tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani di tangan TNI pada 19 September 2020, Rupinus Tigau Katekis/Pewarta Katolik tewas di tangan operasi Gabungan TNI-POLRI pada 26 Oktober 2020 di Jalae Distrik Sugapa, Intan Jaya dan penembakan mahasiswa Mathis Soo pada saat demonstrasi damai mahasiswa pada 27 Oktober 2020 di kampus Uncen Waena-Jayapura- West Papua. 

Tragedi kemanusiaan ditimbulkan TNI-POLRI dari waktu-waktu, yang tidak pernah berhenti seperti ini dapat digambarkan Pastor Dr. Franz Magnis dengan sangat sempurna: 

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing.Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: 2015:255).

Sementara Pastor Frans Lieshout melihat bahwa "Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia." (Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, (2020:601).

2. PEPERA DIMENANGKAN ABRI (kini:TNI)

Apakah Yanto Eluay dengan anggotanya yang membentuk wadah Putra Putri Pejuang Pepera 1969 Papua (P5) adalah anak-anak purnawirawan yang terlibat langsung dan memenangkan Pepera 1969 di Papua dengan moncong senjata yang mengorbankan nasib masa depan rakyat dan bangsa West Papua itu? 

Pepera 1969 itu adalah "luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia. Pepera itu juga luka bernanah di Indonesia."

Bagaimana P5 dan TNI-POLRI masih dan tetap menjaga dan memelihara serta mempertahankan luka membusuk dan juga luka bernanah di tubuh Indonesia?

Ingat! Tegaknya merah putih dan NKRI di West Papua bukan dengan cara menjaga, memelihara dan mempertahankan sejarah yang salah dan bengkok yang sudah menjadi luka membuduk dan juga luka bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia.

"...kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu" (Yohanes 8:32). 

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 14 Juli - 2 Agustus 1969, rakyat dan bangsa West Papua tidak ikut terlibat memilih menjadi bagian dari Indonesia. Karena dari jumlah penduduk orang asli Papua 809.337 orang pada saat Pepera 1969. Dari jumlah penduduk ini ABRI (kini:TNI) memilih dan menyeleksi hanya 1 025 orang. 

Berarti orang asli Papua yang tidak pernah ikut berpartisipasi dan memilih untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 808.332 orang dalam proses Pepera pada 14 Juli-2 Agustus 1969. Perlu ditegaskan bahwa 1.025 orang adalah pilihan ABRI bukan pilihan orang asli Papua. Peserta Dewan Musyawarah Pepera (DMP) berada dibawah teror, intimidasi dan tekanan moncong senjata ABRI. 

Dalam proses dimasukkannya Papua ke dalam wilayah Indonesia, militer Indonesia memainkan peran sangat besar dalam proses pelaksanaan dan sesudah Pepera 1969.  Berbagai dokumen militer telah menunjukkan hal ini.  Salah satunya adalah Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969.

Dikatakan di sana,   “Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun  yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”.

Surat Rahasia Kolonel Infateri Soemarto yang diterbitkan Surat Kabar Nasional Belanda, NRC Handdelsblad, 4 Maret 2000. “Pada tahun 1969 Pemerintah Indonesia memanipulasi Pepera (Act of Free Choice) tentang status resmi Dutch New Guinea (Irian Jaya). Dengan seluruhnya berarti, wajar atau tidak wajar, Jakarta menginginkan untuk menghalangi orang-orang asli Papua dalam pemilihan melawan bergabung dengan Indonesia. Ini tampak dari yang disebut dengan “perintah rahasia” dalam bulan Mei 1969 yang diberikan oleh Soemarto, Komandan orang Indonesia di Merauke, bupati daerah itu…”(Sumber: Dutch National Newspaper: NRC Handdelsbald, March 4, 2000).

Laporan Hugh Lunn, wartawan Australia, menyatakan,  “Di Manokwari, sementara dewan memberikan suara, pemuda-pemuda Papua dari luar ruang pertemuan bernyanyi lagu gereja “sendiri, sendiri”. Untuk menangani ini tentara orang-orang Indonesia menangkap dan melemparkan mereka dalam mobil dan membawa mereka pergi pada satu bak mobil. Hugh Lunn, wartawan asing yang hadir, diancam dengan senjata oleh orang Indonesia sementara di mengambil foto demonstrasi orang Papua” (Dr. John Saltford: Irian Jaya: United Nations Involment With The Act of Self-Determination In West Papua (Indonesia West New Guinea) 1968-1969 mengutip laporan Hugh Lunn, seorang wartawan Australia, August 21, 1999).

Menurut Amiruddin al Rahab: "Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer." (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42). 

Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: "Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?" 

(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

"Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir..." (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dihancurkan dengan moncong senjata militer Indonesia, walaupun fakta bahwa pada bulan Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota Tim PBB, Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia):  “bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua” (Sumber:  Summarey of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA, Extracts given to author by Anthony Bamain).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia." (Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka." (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando:

"Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka." (2009:hal.169).

Dari fakta-fakta kekejaman dan kejahatan ini, Amiruddin menggambarkan ini dengan sangat tepat dan indah, sebagai berikut:

"Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua kemudian melahirkan satu sikap yang khas di Papua, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan yang dilakukan oleh para anggota ABRI yang menjadi repesentasi Indonesia bertahun-tahun di Papua. ...Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI." (hal. 43).

Pendeta Phil Karel Erari mengatakan: "Sejarah integrasi Papua dalam Indonesia adalah suatu sejarah berdarah. Pelanggaran HAM yang diwarnai dengan pembunuhan kilat, penculikan, penghilangan, perkosaan, pembantaian, dan kecurigaan. Secara hukum, integrasi Papua dalam NKRI bemasalah." ( Sumber: Yubileum dan Pembebasan Menuju Papua Baru: 2006:23,182).

Phil Erari mengungkapkan: "Sejarah sedang berbicara, bahwa genderang Trikora, 19 Desember 1961 dari Yogyakarta telah mengukir sejarah sebuah tragedi budaya dan kemanusiaan. Proses peralihan Papua dari Belanda melalui PBB dan pada akhirnya direkayasa dalam bentuk Pepera 1969 telah terjadi persoalan yang menyangkut pelanggaran HAM. Para pelaku sejarah mengakui bahwa menghadapi pelaksanaan Pepera, mereka tidak terlibat dalam proses persiapan pelaksanaan Pepera. Anggota-anggota DPRD-GR, pimpinan Dirk Ajambiseba dibubarkan dan diganti oleh Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang berjumlah 1025 anggota. Seluruh pelaksanaan Pepera dikendalikan oleh Operasi Khusus (Opsus) dengan misi Jakarta, yakni memenangkan Pepera untuk Indonesia." (Erari, 2006:169).

3. Penyelasan Perwakilan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan: 

“…pandangan dan keinginan politik orang-orang Papua telah disampaikan melalui berbagai saluran media: pernyataan-pernyataan dan komunikasi lain disampaikan kepada saya secara tertulis atau lisan, demonstrasi-demonstrasi damai, dan dalam beberapa masalah menyatakan kegelisahan atau ketidakamanan, termasuk peristiwa-perstiwa sepanjang perrbatasan antara Irian Barat dan wilayah Papua New Guinea yang diurus oleh Australia” (Sumber resmi: UNGA, Annex I A/7723, 6 November 1969, paragraph 138, p. 45).

“Pernyataan-pernyataan (petisi-petisi) tentang pencaplokan Indonesia, peristiwa-peristiwa ketegangan di Manokwari, Enarotali, dan Waghete, perjuangan-perjuangan rakyat bagian pedalaman yang dikuasasi oleh pemerintah Australia, dan keberadaan tahanan politik, lebih dari 300 orang yang dibebaskan atas permintaan saya, menunjukkan bahwa tanpa ragu-ragu unsur-unsur penduduk Irian Barat memegang teguh berkeinginan merdeka. Namun demikian, jawaban yang diberikan oleh anggota dewan musyawarah atas pertanyaan yang disampaikan kepada mereka adalah sepakat tinggal dengan Indonesia” ( Sumber resmi: UNGA Annex IA/7723, paragraph 250, hal. 70).

Berhubungan dengan pelaksanaan Pepera 1969 yang penuh pembohongan itu, Dr. Fenando Ortiz Sanz, perwakilan PBB, yang mengawasi pelaksanaan Pepera 1969 melaporkan sebagai berikut.

“Saya harus menyatakan pada permulaan laporan ini, ketika saya tiba di Irian Barat pada bulan Agustus 1968, saya diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian New York Pasal XVI. Lebih dulu ahli-ahli PBB yang ada tinggal di Irian Barat pada saat peralihan tanggungjawab administrasi secara penuh kepada Indonesia ditiadakan, mereka tidak mengenal keadaan secara baik, mempersingkat tugas-tugas mereka.

Akibatnya, fungsi-fungsi dasar mereka untuk menasihati dan membantu dalam persiapan untuk mengadakan ketentuan-ketentuan Penentuan Nasib Sendiri tidak didukung selama masa 1 Mei 1963-23 Agustus 1968. Atas kehadiran saya di Irian Barat, untuk tujuan misi saya, saya telah memulai dengan mengumpulkan, mencoba untuk memenuhi dalam beberapa bulan dengan staf yang terbatas tidak seimbang dengan wilayah yang luas, fungsi-fungsi penting dan kompleks di bawah Perjanjian New York XVI hendaknya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dengan sejumlah ahli” (Sumber resmi: UN Doc. Annex I A/7723, paragraph 23, p.4)

  “Saya dengan menyesal harus menyatakan pengamatan-pengamatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk asli. Dalam melakukan usaha-usaha yang tetap, syarat-syarat yang penting ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dan pelaksanaan administrasi dalam setiap kesempatan diadakan pengawasan politik yang ketat terhadap penduduk pribumi.”  ( Sumber: Laporan Resmi Hasil Pepera 1969 Dalam Sidang Umum PBB, Paragraf 164, 260).

Dr. Fernando Ortiz Sanz dalam laporan resminya dalam Sidang Umum PBB tahun 1969 menyatakan: “ Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka” (Sumber:  UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph, 243, p.47).

4. Empat Akar Masalah Papua

Sebaiknya dan sebenarnya Putra Putri Pejuang Pepera 1969 berjuang untuk memperbaiki kesalahan dan meluruskan sejarah Pepera 1969 yang bengkok dan miring dan sudah menjadi penyakit membusuk dan bernanah itu, bukan sebaliknya. 

Luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia adalah 4 pokok akar masalah Papua. Pemerintah dan TNI-Polri berusaha keras dengan berbagai bentuk untuk menghilangkan 4 akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), yaitu:

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; 

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; 

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Kekejaman dan kejahatan Negara Indonesia terhadap OAP selama ini telah melahirkan sikap rakyat Papua dengan lima posisi sebagai berikut:

(1) AWARENESS (Kesadaran) dari seluruh rakyat dan bangsa West Papua, bahwa penguasa kolonial moderen Indonesia menduduki dan menjajah serta memusnahkan bangsa West Papua dengan proses sejarah yang bengkok dan salah. 

(1) DISTRUST (Ketidakpercayaan) rakyat dan bangsa West Papua terhadap Indonesia;

(2) DISOBEDIENCE ( Ketidakpatuhan) dari rakyat dan bangsa West Papua terhadap Indonesia;

(3) REJECTION (Penolakan) rakyat dan bangsa West Papua terhadap Indonesia; dan

(4) RESISTANCE (Perlawanan) terhadap penguasa Indonesia dari rakyat dan bangsa West Papua. 

5. JALAN PENYELESAIAN

Indonesia dan ULMWP duduk setara di meja perundingan damai yang dimediasi pihak ketiga yang netral seperti contoh GAM Aceh dengan Indonesia Helsinki pada 15 Agustus 2005.

=============

Ita Wakhu Purom, 1 November 2020



Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 

2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Thursday, 15 October 2020

Jack Wainggai: Ini Waktunya Elite West Papua Hubungi ULMWP dan Tentukan Sikap atau Kita akan Menyesal Seumur Hidup

Oleh: (Jack Wanggai)*

Ini Saatnya Elit Birokrasi Papua Hubungi ULMWP – Tentukan Sikap Sekarang Atau Kita akan Menyesal Seumur Hidup

Tahun 2021 Sudah di Ambang Pintu

Mumpung masih ada kesempatan untuk kita menentukan nasib anak cucu kita, jangan korbankan generasi Papua yang akan datang, mari kita kembalikan Undang-Undang Otonomi Khusus dan menentukan nasib bangsa Papua.

Ini saatnya semua birokrasi Papua yang ada di pusat dan daerah bergabung dengan ULMWP untuk menyatakan bahwa masa integrasi Papua di Indonesia sudah selesai dan saatnya Indonesia dan ULMWP berunding di bawah kontrol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Elit birokrasi Papua segera bangun komunikasi intens dengan para tokoh Gereja Papua untuk menyamakan presepsi dengan ULMWP. Elit birokrasi Papua jangan alergi dengan anak-anak adat Papua yang ada di ULMWP.

Ketahuilah bahwa ULMWP adalah corong dan alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Musa dan Harun untuk menghadap Firaun di Istana kerajaan Indonesia.

Elit Birokrasi Papua Jangan keraskan hatimu, segera kirim orang kepercayaan kamu untuk bertemu dengan pengurus ULMWP yang telah ada di seluruh tujuh Wilayah Adat Papua.

Elit Birokrasi Papua jangan berkolaborasi dengan Raja FIRAUN masa kini di Indonesia untuk memperpanjang penderitaan rakyat bangsamu Papua.

Ingatlah bahwa suatu saat di akhir masa jabatanmu di regime kolonial indonesia ini nanti mereka akan mencari celah hukum untuk menghukum kalian, mantan Gubernur Papua Bpk Barnabas Suebu telah menjadi bukti hidup hari ini.

Pengabdian Barnabas Suebu kepada Pancasila dan UUD 1945 tetapi dia kemudian dihukum penjara dan akhirnya dia katakan bahwa : "saya sangat menyesal karena telah menjadi warga negara Indonesia ".

Menjelang berakhirnya 20 tahun implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini, mari kita insyaf dan sadar bahwa kita semua telah membawa rakyat Papua kepada jurang kebinasaan di dalam sistem negara Indonesia.

Inilah saatnya, inilah waktunya, inilah momentumnya, jangan salah kaprah, jangan lagi duduk makan bersama Kolonial Indonesia di istana negaranya.

Jika anda terlambat ambil keputusan dan setuju melanjutkan Undang-Undang Otsus maka barisan nasionalis Papua akan mempersiapkan skenario terburuk untuk setiap kita yang bekerja sama dengan kolonial.

Ingatlah anak-anak dan cucu-cucu serta cecet yang akan datang tidak memiliki masa depan di dalam sistem negara Indonesia.

Saya berkeyakinan bahwa Nubuatan Rasul Ishak Samuel Kijne tentang Papua bahwa: Sekalipun Bangsa-Bangsa memiliki Ilmu pengetahuan tinggi, marifat dan budi pekerti, tetapi mereka tidak akan mampu membangun bangsa Papua, kecuali bangsa Papua ini bangkit untuk memimpin bangsanya sendiri.

Nubuatan itu pasti akan terjadi sesuai KAIROS [waktu] TUHAN.

Saat nya elit birokrasi Papua segera menghubungi dan membangun komunikasi intens dengan pengurus ULMWP yang ada di tujuh wilayah adat Papua.

ULMWP sedang menunggu sebelum pintu bahtera Nuh akan ditutup.

Thursday, 23 January 2020

Anggota dari Gerakan Papua Barat Merdeka Belanda melakukan aksi melawan tindak kekerasan oleh militer Indonesia di Papua Barat, di Den Haag, Belanda, September lalu. Remko de Waal/EPA Bagaimana negara Asia-Afrika dan PBB membuyarkan impian Papua Barat untuk merdeka

Tahun lalu, berbagai bentuk aksi dan protes menandai 50 tahun peringatan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Papua Barat, yang mengukuhkan kekuasaan Indonesia atas Papua Barat.

Pada Januari 2019, aktivis Papua Barat menyampaikan petisi menuntut diadakannya referendum untuk kemerdekaan Papua Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Enam bulan kemudian, aksi protes terjadi menyusul penahanan 43 mahasiswa Papua Barat di Surabaya, Jawa Timur. Rekaman penangkapan menunjukkan tindakan rasis para polisi dalam penangkapan tersebut.

Setelah kejadian itu, semakin banyak pengunjuk rasa terjun ke jalan , menuntut dihentikannya perlakuan diskriminasi terhadap warga Papua Barat. Mereka juga meminta diadakan referendum ulang agar mereka bisa merdeka.

Berbagai aksi protes tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang aktivis Papua yang berjuang untuk kemerdekaan Papua.

Sejak 1960, aktivis Papua Barat menuntut hak mereka untuk merdeka, dengan menggunakan Deklarasi Dekolonisasi PBB tahun 1960, sejak Belanda mundur dari Indonesia.

Namun, mereka selalu gagal.

Riset saya yang baru terbit  menunjukkan bahwa salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah terjadinya perubahan dalam politik internasional yang berhasil menyabotase upaya Papua Barat untuk merdeka dengan menunggangi gerakan anti kolonialisme yang dilakukan negara-negara Asia dan Afrika selama tahun 1940-1960-an.

Mengapa Papua Barat gagal di forum internasional

Pada 1960-an, aktivis Papua Barat mencoba bergabung dengan gerakan kemerdekaan yang dimotori oleh negara-negara Asia dan Afrika. Dipicu oleh kondisi yang tidak stabil seusai masa perang, negara-negara yang dijajah di Asia dan Afrika bersatu untuk mengakhiri kolonialisme.

Di PBB, aktivis Papua Barat mencari dukungan dari delegasi Afrika yang mereka percayai adalah sekutu mereka. Mereka berpendapat Papua Barat dan Afrika mempunyai sejarah dan keinginan yang sama untuk mengakhiri segala praktik kolonialisme.

Meskipun para pemimpin Afrika bersimpati pada perjuangan aktivis Papua Barat, mereka sudah terlanjur berkomitmen pada Gerakan Non-Blok yang dipimpin oleh Indonesia.

Gerakan Non-Blok ini adalah bentuk solidaritas negara-negara Afrika dan Asia untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Bentuk solidaritas ini melindungi mereka dari intervensi negara-negara Eropa yang menjajah mereka, serta Perang Dingin yang berlangsung karena mereka tidak memihak Amerika Serikat ataupun Uni Soviet.

Namun, tidak seperti namanya, Gerakan Non-Blok ini juga tidak menganjurkan negara-negara anggotanya untuk keluar dari kemelut Perang Dingin. Beberapa dari mereka malah menggunakan gerakan ini untuk mengeksploitasi ketegangan Perang Dingin untuk kepentingan mereka.

Konferensi pertama Gerakan Non-Blok di Beogard, Serbia pada 1961. Wikimedia CommonsCC BY

Sebagai contoh, Indonesia. Negara ini membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat dan memberi negara adikuasa tersebut akses ke tambang emas dan tembaga. Mereka juga menolak bantuan Soviet lalu menggunakan Gerakan Non-Blok untuk mengumpulkan dukungan atas kekuasaan Indonesia di Papua Barat.

Jika Perang Dingin memberi peluang bagi negara-negara yang bergabung pada aliansi internasional yang kuat, bagi Papua Barat, yang dianggap sebagai pendatang baru di kancah politik internasional ketika itu, maka hal tersebut adalah sebuah hambatan.

Aliansi negara-negara Asia Afrika semakin menguat dan kepemimpinan Indonesia dalam gerakan itu menutup kemungkinan Papua Barat untuk bergabung. Saat aktivis Papua Barat masuk ke dalam arena politik internasional pada 1960, Indonesia sudah mengembangkan strategi Perang Dinginnya.

Sendiri, terisolasi dan terus ditekan

Papua Barat tidak bisa merdeka karena sistem PBB gagal dalam menanggapi tuntutan mereka dan justru memenuhi tuntutan Indonesia meskipun itu melanggar komitmen PBB untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin kemerdekaaan setiap bangsa.

Setelah dipimpin sementara oleh PBB, Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian untuk menyerahkan Papua Barat ke Indonesia pada 1962. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan yang mewajibkan Indonesia untuk berkonsultasi dengan penduduk Papua Barat, apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari republik Indonesia atau tidak.

 
Bendera Indonesia dikibarkan di sebelah bendera 
PBB di Papua Barat, 31 Desember 1962. UN Photo Library


Atas desakan masyarakat Papua Barat, Indonesia akhirnya mengumumkan akan melakukan PEPERA pada 1969. Namun ketika pemungutan suara dilakukan, masyarakat Papua sekali lagi tidak diikutsertakan dalam prosesnya.

PBB pun tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara. Akibatnya, Indonesia [sengaja memilih hanya lebih dari 1.000 orang untuk menentukan nasib Papua Barat]. Di bawah sistem yang curang tersebut, tak heran Papua Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia.

Masyarakat Papua ditahan dan diintimidasi oleh tentara Indonesia menjelang PEPERA. ULMWP

Dalam Sidang Umum PBB yang diadakan untuk mengesahkan hasil pemilihan tersebut, banyak perwakilan Afrika yang menolak hasil PEPERA karena dianggap berlawanan dengan prinsip PBB tentang kemerdekaan.

Mereka menunjukkan kemunafikan Gerakan Non-Blok yang didirikan untuk mengakhiri kolonialisme tapi justru memperbolehkan Indonesia untuk mendirikan pemerintahan bergaya kolonial di Papua Barat. Meskipun dalam perdebatan ini, tidak ada delegasi yang memilih untuk melawan Indonesia.

PBB akhirnya sepakat untuk menerima hasil PEPERA, dengan 84 suara lawan 0 suara dengan 30 abstain.

Meskipun orang-orang Papua Barat telah meyakinkan para pemimpin Afrika akan perlakuan tidak adil dari Indonesia dan keinginan mereka untuk merdeka, para wakil Afrika tidak berani melawan Indonesia dan merusak aliansi Gerakan Non-Blok. Menurut mereka, melawan Indonesia akan membahayakan kedudukan politik dan perlindungan negara Afrika di komunitas internasional. Oleh karena itu, para delegasi Afrika memilih untuk abstain.

Akankah Papua Barat memiliki kesempatan lain?

Beberapa hal sudah berubah dalam kancah politik internasional sejak 1960. Perubahan ini termasuk meningkatnya jumlah anggota dari negara-negara daerah Pasifik dan adanya pengakuan terhadap hak-hak bagi pribumi.

Namun, sikap PBB yang lebih mengutamakan kedaulatan sebuah bangsa dari pada nilai-nilai keadilan dan persamaan hak tetaplah sama.

Kesempatan para aktivis Papua Barat untuk memperoleh dukungan terhadap referendum akan bergantung pada kemampuan mereka untuk mengubah komposisi politik di PBB.

Aktivis Papua Barat saat ini telah mendapatkan dukungan dari para pemimpin Pasifik. Mereka juga sudah berhasil melobi para pejabat Inggris. Namun, mereka masih perlu mendapatkan dukungan yang signifikan dari delegasi Afrika dan Asia untuk mendapatkan keinginan mereka.

Belajar dari apa yang terjadi pada 1969, para pemimpin dunia sebaiknya mendengarkan suara-suara aktivis Papua karena ketika mereka memilih untuk tidak memenuhi tuntutan mereka maka masyarakat Papua Barat di Indonesia akan berhadapan dengan konsekuensi yang mengerikan.

Seperti yang diucapkan Organisasi Perburuhan Internasional, ‘Jika Anda menginginkan perdamaian, tanamkan keadilan’.

Nashya Tamara menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris_

Tuesday, 19 November 2019

Upaya internasionalisasi Papua: 'Negara-negara anggota PBB lebih banyak dengar suara pemerintah Indonesia'

Rohmatin Bonasir
Wartawan BBC News Indonesia

Kampanye mengangkat isu Papua di luar Indonesia tampak mendapat amunisi setelah insiden 'rasisme' yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019 dan kemudian menyulut kerusuhan di sejumlah kota baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.

Buntut dari kerusuhan tersebut, puluhan orang ditangkap, sebagian dikenai pasal makar. Upaya untuk membebaskan mereka sekarang menjadi perhatian utama kampanye isu Papua, kata pengacara HAM yang fokus pada isu Papua, Veronica Koman.

"Fokus kampanye saat ini di pembebasan 22 tapol yang dikenakan pasal makar, September kemarin. Kampanye di nasional dan internasional fokusnya di situ," jelas Veronica yang berada di Australia dalam wawancara melalui telepon.
"Apabila kita tarik ke belakang, sebetulnya rekor 22 tapol Papua ini adalah cermin iktikad buruk pemerintah pusat dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua. Katanya kemarin suruh damai, tapi kok tajam satu arah? Tindakan seperti ini kan sebetulnya menimbulkan luka lagi,"

imbuhnya.


Kerusuhan di Papua 'membuat khawatir' warga pendatang

Aksi pembakaran dan penjarahan di Jayapura, Papua, Wiranto: 'Ada yang mau mengacaukan Papua'
Unjuk Rasa Papua di Jakarta : 'Tangkap dan adili aktor intelektual pengepungan asrama'
Tahanan politik (tapol) yang dimaksud Veronica di antaranya meliputi juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Surya Anta, aktivis Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, dan Arina Elopere.

Mereka dituduh melakukan makar setelah mengibarkan bendera Bintang Kejora saat aksi unjuk rasa di depan Istana di Jakarta beberapa waktu lalu. Di samping itu ada juga sejumlah tahanan yang diciduk di Papua dan kemudian dipindahkan ke provinsi lain.
Nama mantan Presiden SBY masih terpampang di poster sebagai pemimpin Indonesia yang diserukan untuk ditangkap, padahal presiden RI sudah berganti.
Nama mantan Presiden SBY masih terpampang di poster sebagai pemimpin Indonesia yang diserukan untuk ditangkap, padahal presiden RI sudah berganti.

Persoalan tahanan politik tersebut kerap diangkat dalam acara kelompok-kelompok pendukung gerakan Papua Merdeka di luar Indonesia.

Di Inggris, dalam suatu acara kebudayaan Indonesia di kota London, tiba-tiba seorang pemuda menggelar aksi. Lewat pengeras suara, ia meminta pengunjung untuk membantu menghentikan hal yang ia sebut penangkapan semena-mena dan pembunuhan massal di Papua.

"Tangkap presiden Indonesia!" Demikian seru pria tersebut dalam bahasa Inggris sambil mengibar-ibarkan bendera berdesain garis putih biru diagonal dan bintang berwarna putih dibalut warna merah. Bendera tersebut selama ini digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka.

Pada salah satu poster yang dipasangnya, memang tertera gambar Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi SBY sudah tidak lagi menjadi presiden sejak 2014. Ketika ditanya kota asalnya di Papua, pemuda itu mengakui ia bukan orang Papua. Ia berasal dari West Indies di kawasan Karibia dan mengaku peduli terhadap isu Papua.

"Oh, presiden Indonesia sekarang sudah ganti ya? Yang perempuan itu, bukan?"
Ketika ditanya bagaimana ia bisa mengampanyekan Papua jika tidak mengetahui fakta dasar, ia pun mengaku perlu memutakhirkan data-datanya.

Di Filipina juga kerap digelar demonstrasi untuk mengangkat masalah Papua yang dilakukan oleh sekelompok orang setempat dari kalangan gereja. Kedua contoh itu dapat dijadikan indikasi bahwa isu Papua mendapat simpati di luar Indonesia, meskipun skalanya kecil.

Perhatian internasional 'bertolak belakang dengan asumsi'

Adapun di level lembaga dunia, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat yang mengaku sebagai kendaraan politik seluruh rakyat Papua, telah melakukan lobi-lobi, meski sebagian justru tampak kontraproduktif.


Sebagai contoh, pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengaku menyerahkan petisi tentang referendum—yang diklaim diteken oleh 1,8 juta warga Papua—kepada Komite Dekolonisasi PBB di New York pada September 2017. Dua hari kemudian, Duta Besar Venezuela—yang juga menjabat ketua Komite Khusus Dekolonisasi—Rafael Ramirez mengatakan tidak pernah menerima petisi tentang Papua.


Apa yang dialami Benny Wenda merupakan cermin dari kendala utama ketika isu Papua diangkat di panggung resmi internasional.

"Kendala utama kami dipanggung internasional sementara ini terletak pada masih negara-negara merdeka resmi anggota PBB belum keseluruhan mau mendengar aspirasi murni suara orang asli Papua," sebut juru bicara ULMWP, Jacob Rumbiak ketika berbicara dengan BBC News Indonesia melalui telepon dari tempat tinggalnya di Australia.

"Mereka lebih banyak mendengar suara negara pemerintah negara Indonesia yang sarat akan kepalsuan dan tipu daya," sambungnya.

Pemerintah Indonesia menepis tudingan seperti itu dan menegaskan yang disampaikan ke dunia adalah apa adanya.
Veronica Koman bersama warga Papua di Timika pada April 2019.
Veronica Koman bersama warga Papua di Timika pada April 2019.

Senada dengan Jacob Rumbiak adalah Veronica Koman. Menurutnya, perhatian masyarakat internasional terhadap isu Papua justru berbanding terbalik dengan asumsi yang berkembang selama ini bahwa banyak kepentingan asing menyangkut Papua.

"Indonesia adalah negara yang sedang sangat diperhitungkan di dunia karena potensi kepentingan dagang dan ekonomi. Negara-negara lain kalau bisa menutup mata saja atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, supaya mereka tidak perlu menyinggung Indonesia.

"Tren di komunitas internasional terutama pada dekade terakhir ini, kepentingan ekonomi berada di atas kepentingan untuk menegakkan HAM, meski urusan HAM adalah urusan universal," jelasnya.
Pemerintah Indonesia selama ini menegaskan Papua adalah masalah dalam negeri dan tidak memerlukan campur tangan asing. Jakarta memandang status Papua sudah final karena hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 mendukung integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia dan hasilnya diterima PBB.

Tetapi bagi kelompok-kelompok yang beraspirasi agar Papua pisah dari Indonesia, Pepera justru menjadi pangkal persoalan. Mereka berdalih hasil tersebut tidak dapat diterima karena tidak dilaksanakan dengan cara satu orang satu suara sehingga validitasnya dipertanyakan.
ULMWP memasang target untuk mendapat dukungan dua pertiga negara-negara anggota PBB, dan sejauh ini Vanuatu bertindak selaku negara sponsor dengan dukungan beberapa negara sahabatnya di PBB.

Menjawab pertanyaan BBC News Indonesia tentang bagaimana pemerintah menangkal upaya 'internasionalisasi' Papua, seperti dilakukan oleh Veronica Koman dan Benny Wenda, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan: "Mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin melihat konteks Papua dalam perspektif yang berbeda, tentu kita, pemerintah Indonesia tidak bisa mentolerir dan menerima hal-hal tadi.

"Karena sepenuhnya persoalan yang kita hadapi adalah untuk terus fokus pada strategi dan kebijakan nasional dan tentu ada langkah-langkah yang harus disempurnakan atau diperbaiki lebih lanjut," terang diplomat karier senior yang sebelumnya menjadi duta besar RI untuk Amerika Serikat itu.
Niat politik

Mahendra Siregar menekankan kembali pendekatan yang ditempuh oleh pemerintah, yaitu menyejahterakan masyarakat Papua, termasuk pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau kita lihat baik adanya Undang-undang Otonomi Khusus maupun kebijakan keiistimewaan dari Provinsi Papua dan Papua Barat, saya rasa dari strategi dan kebijakan nasional sudah jelas, hanya implementasinya, akuntabilitasnya dan bagaimana kita meningkatkan efektifitasnya tentu menjadi keinginan dan tujuan kita semua," jelasnya di Jakarta pada Senin (25/11).
Image caption
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan tidak ada perubahan kebijakan atau pendekatan terhadap Papua, selain yang sudah digariskan.
Akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh pemerhati masalah Papua dari CSIS, Vidhyandika Djati Perkasa, pendekatan ekonomi saja tidak cukup.

"Yang penting menurut saya itu ada terobosan dan niat baik, niat politik yang kuat untuk secara serius berupaya menyelesaikan itu. Kita tidak usah membicarakan tentang kasus-kasus HAM berat seperti Paniai, Wamena atau Wasior, tangani juga kasus-kasus tingkat moderat atau ringan. Yang penting kita harus memberikan kesan kepada masyarakat Papua dan dunia internasional bahwa ada sense of justice yang kita ciptakan oleh upaya itu," jelasnya kepada BBC News Indonesia.

Tiga kasus yang ia rujuk adalah penembakan yang menyebabkan empat siswa meninggal dunia dan belasan warga sipil luka pada Desember 2014 di Kabupaten Paniai.

Dugaan pelanggaran HAM Wasior terjadi ketika aparat kepolisian melakukan penyerbuan kepada warga di Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari. Tindakan itu diambil menyusul pembunuhan lima anggota Brimob dan satu orang sipil di perusahaan kayu. Dalam peristiwa itu, tercatat empat orang meninggal dunia.

Adapun kasus Wamena merujuk pada penyisiran terhadap 25 kampung bertepatan dengan Hari Paskah pada 4 April 2003. Laporan Komnas HAM menyebutkan sembilan orang meninggal dunia serta 38 orang luka berat.


Demonstrasi berbuntut kerusuhan di Wamena ini terjadi pada akhir September tahun 2019.

Vidhyandika Djati Perkasa memandang masalah HAM tetap menjadi aspek yang paling disorot bagi gerakan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Walaupun permasalahan itu sangat sensitif bagi dunia internasional, ada keterbatasan yurisdiksi untuk berbuat sesuatu.

"Tetapi dengan mengekspos isu-isu hak asasi manusia, maka itu juga menjadi nilai buruk bagi pemerintah di mata internasional kalau permasalahan itu tidak segera

Merangkum apa yang dikatakan para narasumber tadi, jelas hingga kini belum ada titik temu untuk mengatasi persoalan Papua.

Saturday, 14 September 2019

Wiranto: PBB Dukung Papua Bagian Kedaulatan Indonesian

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 (Menko Polhukam) Wiranto. (GATRA/Novrizaldi/tss)
Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepenuhnya mendukung Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia. Wiranto mengklaim, PBB telah menyatakan isu kedaulatan Papua sudah tak perlu didebatkan lagi.

Informasi tersebut ia perloleh dari laporan pertemuan wakil tetap Indonesia di PBB dengan Sekjen PBB pada 10 September 2019 di New York, yang membahas situasi terakhir dan status Papua dari sudut pandang PBB. "Hasilnya, PBB dukung kedaulatan dan integritas wilayah indonesia dan isu kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB," kata Wiranto di kantornya Jumat (13/9).

Ia kembali menegaskan, status final Papua sudah bergabung menjadi bagian dari Indonesia berdasarkan New York Agreement 1962, The Act of Free Choice alias Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, serta resolusi PBB 2524 1969. "Tidak ada lagi referendum Papua. Itu referendum yang disetujui sebagian (peserta) Sidang Umum PBB waktu itu,"  ucapnya kemudian.

Mantan Panglima ABRI ini menyatakan, PBB telah melihat kesungguhan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. "Maka pihaknya (PBB) mengingatkan agar aparat kepolisian tetap menahan diri agar tidak menimbulkan dampak termasuk tuduhan pelanggaran HAM. Ini sudah kami lakukan. Presiden, Kapolri, Panglima TNI dan saya sendiri sudah mengatakan jangan represif," tuturnya.

Sebagai informasi, sebelumnya sejumlah aksi kerusuhan di Papua dan Papua Barat terjadi. Aksi tersebut dipicu oleh aksi rasisme oleh sejumlah oknum. Wiranto menyampaikan, situasi di Papua dan Papua Barat sudah kondusif dan pemblokiran layanan internet sudah dicabut sejak 5 September lalu secara bertahap.

Reporter: Novrizaldi
Editor: Rohmat Haryadi