Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label PBB. Show all posts
Showing posts with label PBB. Show all posts

Monday, 16 August 2021

JANJI MANIS HOLAND KEPADA PAPUANA MENUAI LUKA

KISAH CINTA HOLLAND & PAPUANA
(Spesial 15 Agustus jelang memperingati Hari perjanjian new york agreement yang ilegal)
- I'm Messi Sowy
(jadilah pembaca yang setia)

West Papua| 60 tahun yang lalu seorang wanita asal West Papua yang bernama PAPUANA jatu cinta pada seorang pria yang bernama HOLLAND asal Belanda (Hollandia).
Mereka hidup saling melengkapi!

( HOLLAND SEBAGI PENDATANG DAN PAPUANA PEMILIK NEGRI )

Papuana mengajarkan cara hidup orang Papua
sopan santun,etika/moral,saling menghormati,
saling mengasihi,
saling melengkapi.

Tidak hanya itu!
Papuana juga mengajarkan bagimana caranya mengambil yang menjadi milik alam tetapi tidak harus merusak,ia juga mengajarkan tetang pentingnya Alam dan cara hidup yang sesunggunya Dll....!!

Begitupun Holland!
Holland mengajar Papuna tentang dunia luar yang belum di ketahui oleh Orang Papua
Ia mengajarkan cara hidup mereka,
ia mengajarkan cara bekerja yang cepat menggunakan alat tanpa mengkuras fisik,
ia juga berkata Bumi ini luas dan bukan hanya orang Papua dan Belanda saja yang hidup,
ia juga mengajarkan tentang pentingnya bertahan hidup karena perubahan saman akan membunuh merampas segalahnya yang jadi milik Papua Dll..

KARENA HOLLAND TAKUT KEHILANGAN PAPUANA

PADA SUATU WAKTU
Holland berjanji akan bertungan dengan Papuana!
Papuana senang mendengar kabar itu!
Holland Mempersiapkan segalanya..

Papuana pun mempersiapkan yang menjadi kewajiban bagi orang papua,
Dengan harapan akan nyaman dengan segalanya,ia mempersiapkan yang akan menjadi tangung jawab ibu rumah tanggah.

Waktu kian berganti Holland tidak lagi memberitahu tentang acara itu.
Holland hanya menjanjikan 1 DESEMBER adalah hari yang tepat untuk sebuah pernikahan.

PAPUANA TIDAK MENGHARAPKAN APAPUN.
IA HANYA BERHARAP CEPAT DI LAMAR AGAR HIDUP SEBAGAI IBU RUMAH TANGGAH YANG TERHORMAT SEPERTI IBU TUMAH TANGGAH LAINYA...

Lama sudah Holland hilang kabar!

Setelah beberapa bulan kemudian Holland datang dengan salah satu pria melayu yang bernama INDO& dan menyerakan Papuana kepadanya..

Ternyata Holland sudah bersengkokol denga INDO dan mereka memyepakati bersama di hadapan seorang saksi yang berna AS untuk Indo bertunangan dengan Papuana.
KESEPANGATAN ITU MERKA BUAT PADA TANGGAL 15 AGUSTUS TANPA SEPENGETAHUAN PAPUANA.

MIRIS,SEDI....
Singkat cerita!
Papuna tidak menginginkan Indo Walapun pria melayu ini memaksanya!!
Holland sudah menghilang di telan waktu..
Papuana terpaksa melarikan diri ke hutan.
Mendengar kabar itu Indo semakin marah! Ia membunuh seluruh keluarga Papuana demi mendapatkanya!
Akhirnya indo punya satu ide..
Ia membawa salah satu orang yang mengatasnamakan papuana sebagai keluarganya dan megundang saksi yang bernam AS
AS membawa Hakim bayarannya yang bernama PBB dan mereka mensahkan INDO sebgai suami Papuana tanpa sepengetahun PAPUANA.

TERNAYATA INDO BENAR-BENAR TINDAK MENGINGINKAN PAPUANA!
IA HANYA MAU MENIKAHI PAPUANA DEMI HARTA DAN KEKAYAN PAPUANA.

PAPUANA SAMPE SAAT INI MASIH BERUSAHA UNTUK MEREBUT KEMBALI HAK HIDUPNYA,HARTA KEKAYANYA!!
DAN TANGGAL 15 AGUSTUS ITU WEST PAPUA MEPERINGATI SEBGAI HARI PENCAPLOKAN "PAPUANA KEPADA INDO OLEH HOLLAND YANG DI HADIRI OLEH AS SEBAGAI SAKSI"

BELANDA BERBOHONG
INDONESIA MERAMPAS
AMERIKA OTAKNYA
PBB TIDAK NETRAL

Ini tenatang hati yang tidak bisa dipaksakan..

Segera lakukan Referendum ulang sebagai solusi damai di West Papua✊🏿
--------------------------
Status ini saya tulis 15 Agustus 2020 untuk memperingati hari new York agreement yang tidak melibatkan orang Papua saat iblis Indonesia dan jin Amerika Ingin memasukkan Papua ke dalam Indonesia. 15 Agustus 1962 adalah awal penjajahan bagi orang Papua.

Saturday, 24 July 2021

TIDAK ADA RESOLUSI PBB YANG DIADOPSI BAHWA WEST PAPUA BAGIAN DARI INDONESIA

Tidak ada hukum internasional nasional mencatat bahwa Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. 
Tidak ada resolusi PBB yang mengikat status hukum west Papua dalam Indonesia. 

Wilayah papua adalah masih wilayah koloni, proses dekolonisasi west papua digagalkan atas kepentingan dan kongkalikong amerika serikat, Belanda, PBB dan Indonesia.  

Perjanjian NewYrok Agreement 15 agustus 1962 yang melegitimasi pepera 1969 tidak sah karena orang papua tidak dilibatkan sebagai subyek. 

Perjanjian Roma Agreement pada tanggal 30 september 1962 yang menyepakati tetang pelaksanaan Pepera 1969.

Dalam perjanjian Roma di italia bagimana taktik strategi Pepera 1969 harus dimenangkan indonesia supaya kapitalis amerika bisa menanam saham untuk investasi dan eksplorasi sumber daya alam di Papua salah satunya kontrak karya PT FREEPORT INDONESIA. Dalam pertemuan ini menyepakati kontrak karya tentang SDA di Papua. 

Amerika juga memaksa UNTEA agar sebelum pepera 1969 segera mengakhir tugasnya dan mendesak Belanda gerakan administrasi west papua kepada UNTEA dan selanjutnya utusan PBB diserahkan kepada Indonesia sebelum rakyat papua menetukan nasib masa depan melalui Pepera 1969.

Ketika penyerahan administrasi West Papua belanda serahkan kepada UNTEA dan dari UNTEA ke indonesia sehingga secara sepihak tanpa orang papua ketahui sehingga terjadi pemberontakan di arfai manokwari 26 Juli 1965.

Setelah hasil Pepera 1969 bentuk protesnya Zet Rumkorem dideklarasikan negara republik Papua Barat 1 Juli 1971.
Setelah hasil Pepera diperdebatkan di PBB sehingga tidak ada resolusi politik yang dilahirkan.  

Sebagian besar negara afrika dan caribian berjumlah 42 negara menolak hasil jejak pendapat di papua dan mengusulkan resolusi baru agar referendum di papua harus diulang. 

sementara ada negara yang mendukung dan menyetujui hasil Pepera, negara yang mendukung indonesia dengan hasil Pepera adalah negara kapitalis amerika dan sekutunya. 

Ada negara yang abstain dalam voting di PBB.
perdebatan sangat alotnya di UN maka atas usulan 42 negara afrika dan caribian untuk harus referendum ulang. 

Maka PBB mengambil solusi alternatif bahwa Belanda dan Indonesia membangun papua selama 25 tahun terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi di papua. 

Setelah 25 west papua di kembalikan ke PBB agar melakukan referendum ulang atau mengambil resolusi baru. 

Namun setelah 25 tahun Indonesia tidak memenuhi kesepakatan di PBB melalui cacatan Notebook nomor 2504 indonesia dan belanda bangun papua hanya 25 tahun.

Indonesia tidak memenuhi kesepakatan di PBB nomor 2504 sehingga Dr.Tom Wanggai mendeklarasikan Melanesia Barat atau bintang 14 pada tanggal 14 desember 1988.
Maka Tidak ada resolusi Politik yang diadopsi oleh PBB bahwa Wilayah West Papua bagian dari NKRI. 

Sementara resolusi 2504 itu bukan resolusi politik namun Resolusi Pembagunan Infrastruktur, Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan di PAPUA.

Hasil dari kesepakatan di PBB pembangunan 25 tahun adalah Universitas Cendrawasih ( UNCEN) berdiri. 

Dengan demikian Wilayah Papua masih Koloni sehingga Bangsa Papua memiliki hak politik untuk menetukan nasib sediri atau Proses Dekolonisasi yang yang digagalkan oleh Indonesia melalui inovasi militernya. 

Awal Mengklonisasi wilayah West Papua dan gagalkan proses dekolonisasi di papua adalah melalui Trikora 3 komando rakyat oleh soeharto 19 desem1961. 

Jadi keberadaan Indonesia di west papua ilegal dan perlu meninjau kembali keabsahan status Hukum West Papua dalam Indonesia melalui Hukum internasional di ICJ.

Jika tidak Indonesia memberikan raung bagi rakyat Papua untuk menetukan nasib masa depan Melalui mekanisme demokratis yaitu Referendum Ulang di West Papua. 
 
By; NESTA SUHUN Jubir Nasional KNPB

Tuesday, 22 December 2020

ULMWP Memakai Hikmat Tuhan untuk Menerobos Prosedur Internasional

ULMWP TELAH MENEMBUS SEKAT YURIDIKSI BILATERAL, YURIDIKSI SUB REGIONAL, YURIDIKSI REGIONAL DAN INTERNASIONAL.

Jubir Departemen Politik ULMWP.
Di media ini,

Ada hal perjalanan diplomasi yang tidak kami britahu untuk publik karena itu merupakan jalan yang sedang diterobos.
Publik internasional tahu tentang misi indonesia membangun hubungan kerja sama perdagangan, dan aspek lainnya ke sub regional dan regional khususnya pasifik selatan.

Indonesia membantu dan menawarkan program kerja sama di Pasifik itu karena ada maunya.
Tujuan utamanya adalah untuk memberi GRATIFIKASI melalui hubungan luar negeri agar para Stakeholder dan pemimpin negara-negara Pasifik tidak mendukung ULMWP dan /isu Papua di Forum sub regional dan regional.

Niat busuk tersebut juga dipakai oleh kolonial indonesia untuk menawarkan bantuan ke sekretariat MSG di Vanuatu.

Memberi bantuan dengan dalil menghambat dukungan negara sub regional Melanesia untuk ULMWP itu bukan program yang direstui oleh Tuhan.

WEST PAPUA ADALAH PINTU MASUK.

West Papua adalah pintu masuk kelompok organisasi teroris internasional ke KAWASAN PASIFIK SELATAN.
Jaringan teroris internasional ini
sudah lama hidup dipelihara di Indonesia.
Bahwa Para Stakeholder dan leaders Pasifik sudah tahu tentang hal itu, karena itu mereka merumuskan arah kebijakan luar negeri Pasifik selatan dengan sangat hati -hati.
Para Leaders Pasifik menghormati etika berdiplomasi antar sesama negara berdaulat yang memiliki hubungan diplomatik.

Menghormati etika dan Tata krama berdiplomasi antar sesama negara berdaulat itu telah ditunjukkan dan diterapkan oleh MSG dan PIF kepada Indonesia dan ULMWP.
l
ahirnya Resolusi/komunike PASIFIK pada akhir tahun 2019 tentang MASALAH PAPUA adalah bagian dari kode etik berdiplomasi antar sesama negara berdaulat.

Tentunya rekomendasi 18 negara Pasifik itu melukai hati Jakarta.

Ketersinggungan Indonesia tentang dukungan solidaritas internasional khususnya di pasifik itu membuat para anggota DPR RI dan menkopolhukam serta beberapa tokoh nasional Indonesia mengatakan bahwa MASALAH PAPUA ADALAH MASALAH DALAM NEGERI.

PAPUA sudah final, pihak asing tidak boleh mendukung gerakan separatis di Papua karena itu melanggar aturan dan trity internasional lainnya yang telah diteken oleh indonesia dan mereka.
Resolusi Pasifik erat kaitan dengan desakan solidaritas internasional untuk mendesak indonesia segera membuka diri untuk menerima kunjungan tim komisi ham PBB dan Juga tim pencari fakta pelanggaran ham dari pasifik karena ada dugaan pelanggaran ham dan genosida yang dilakukan secara sistematis.

Ketakutan yang luar biasa melanda para leaders Indonesia bilamana mereka merestui permintaan tersebut sebab disintegrasi bangsa Indonesia adalah jawaban atas kunjungan tersebut.
Perhitungan para kaki tangan kolonialis tentu berbeda dengan para diplomat West Papua.
Ingat bahwa perjuangan bangsa Papua itu tidak sendirian seperti dulu, tetapi karena pertolongan Tuhan sehingga Dia telah menggerakkan pihak lain yang tidak ada hubungan darah (DNA ) dgn Orang Asli Papua tetapi sekarang mereka yang bersolidaritas menopang menyuarakan masalah Papua.
PUNYA banyak referensi segudang dan pengalaman sarat, tapi kalo Ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk menghentikan KOLONIALISME dan RASISME yang INDONESIA lakukan untuk Orang Papua maka tidak ada manfaatnya untuk ORANG ASLI PAPUA terkecuali untuk kepentingan manivest KOLONIAL yang berkarakter RASIALIS.
Penguasa bisa saja memakai watak para akademisi dan ilmuan untuk melahirkan ide-ide yang terlihat baik tapi sesungguhnya itu bukan dari Tuhan karena mereka mengajarkan hukum akal manusia.
Di indonesia ada akademisi dan ilmuan plat merah, plat hitam, plat kuning dan plat putih.
Silahkan saja nanti publik yang menilai.

Thursday, 17 December 2020

Siaran Pers: Pengaduan Mendesak Kepada PBB Disampaikan untuk Melindungi Pimpinan dan Anggota ULMWP


Pengaduan mendesak telah diserahkan kepada PBB hari ini (16 Desember) untuk melindungi para pemimpin dan anggota United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Langkah tersebut menyusul ancaman yang dilakukan oleh pejabat negara terkemuka Indonesia setelah pembentukan Pemerintahan Sementara West Papua pada 1 Desember 2020.

Menyusul pembentukan pemerintahan yang sedang menunggu, kepala militer Indonesia, wakil kepala polisi, menteri keamanan, pembicara dan wakil ketua legislatif Indonesia dan banyak tokoh terkemuka di Jakarta mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan Presiden Sementara Wenda dan ULMWP sebagai penghianat.

Wakil Kapolri Komisaris Gatot Eddy Pramono berjanji, ‘Setiap kelompok atau individu yang mengikuti Benny Wenda yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia akan ditindak tegas’. Ancaman ini dapat terjadi terhadap Dewan Legislatif dan juga Dewan Yudikatif ULMWP, serta terhadap calon-calon kabinet Pemerintah Sementara, dan semua pengikut dan pendukung ULMWP.

Pengaduan PBB, yang dibuat atas nama Presiden Sementara Wenda dan ULMWP, diajukan oleh Jennifer Robinson dari Doughty Street Chambers dan Cambridge Pro Bono Project, dan menyerukan kepada PBB untuk mengeluarkan pernyataan yang mengutuk ancaman pemerintah Indonesia terhadap orang West Papua serta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia akan segera mengunjungi West Papua. Pengaduan tersebut menyusul banding sebelumnya yang diajukan pada April 2020 atas nama 63 tahanan politik, 56 di antaranya ditangkap setelah Pemberontakan West Papua melawan rasisme dan pemerintahan Indonesia pada 2019.

Benny Wenda, Presiden Pemerintahan Sementara, mengatakan: “Negara Indonesia mengancam semua orang di West Papua yang memiliki keinginan untuk kebebasan dan kemerdekaan. Ancaman terbaru terhadap ULMWP ini menunjukkan betapa mendesaknya Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia harus mengunjungi West Papua. Delapan puluh dua (82) negara telah meminta Indonesia untuk mengizinkan kunjungan tersebut berlangsung - tidak ada lagi alasan. ”

Jennifer Robinson dari Doughty Street Chambers mengatakan: “Pejabat Indonesia di tingkat tertinggi telah membuat ancaman serius terhadap Benny Wenda, ULMWP dan anggota serta pendukung mereka di West Papua. Kami mendesak PBB untuk menyampaikan keprihatinannya dengan Indonesia, mengingat kekerasan yang meningkat, jumlah penangkapan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam setahun terakhir, dan risiko kekerasan dan penangkapan lebih lanjut yang akan segera terjadi. ”

Kontak:
Benny Wenda
(melalui press@ulmwp.org);
Jennifer Robinson
, Doughty Street Chambers (j.robinson@doughtystreet.co.uk).

Thursday, 5 November 2020

TNI/Polri dan Putra-Putri Pejuang Pepera Harus Belajar dan Mengetahui Kebenaran Sejarah Pelaksanaan PEpera 1969 di West Irian

 "Menurut keyakinan iman dan ilmu pengetahuan saya, hari Minggu tidak hanya berbicara tentang Allah di surga dalam ruang yang kosong dari mimbar suci, tapi sampaikan kebenaran hakiki yang dibengkokkan dan dipasung di dunia realitas yang digumuli dan dihadapi umat Tuhan sehari-hari dan dari waktu ke waktu supaya menghadirkan Kerajaan Allah dalam bumi yang nyata seperti dalam Kitab Suci Matius 6:10". 

"..mereka akan menceritakan sejarah status Politik Papua yang sebenarnya.."  (Yanto Eluay, 28/10/2020). 

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman,MA

1. Pendahuluan

Karena ada komitmen Putra Putri Pejuang Pepera Papua (P5) dengan TNI-POLRI, untuk mempertahankan, memelihara dan menceritakan sejarah Pepera 1969 yang sebenarnya, maka artikel ini ditulis tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran sejarah Pepera 1969. 

Karena akibat dari hasil Pepera 1969 itu tragedi kemanusiaan terus terjadi di Papua selama 51 tahun terhitung dari tahun 1969 dan tragedi kemanusiaan terbaru tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani di tangan TNI pada 19 September 2020, Rupinus Tigau Katekis/Pewarta Katolik tewas di tangan operasi Gabungan TNI-POLRI pada 26 Oktober 2020 di Jalae Distrik Sugapa, Intan Jaya dan penembakan mahasiswa Mathis Soo pada saat demonstrasi damai mahasiswa pada 27 Oktober 2020 di kampus Uncen Waena-Jayapura- West Papua. 

Tragedi kemanusiaan ditimbulkan TNI-POLRI dari waktu-waktu, yang tidak pernah berhenti seperti ini dapat digambarkan Pastor Dr. Franz Magnis dengan sangat sempurna: 

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing.Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: 2015:255).

Sementara Pastor Frans Lieshout melihat bahwa "Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia." (Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, (2020:601).

2. PEPERA DIMENANGKAN ABRI (kini:TNI)

Apakah Yanto Eluay dengan anggotanya yang membentuk wadah Putra Putri Pejuang Pepera 1969 Papua (P5) adalah anak-anak purnawirawan yang terlibat langsung dan memenangkan Pepera 1969 di Papua dengan moncong senjata yang mengorbankan nasib masa depan rakyat dan bangsa West Papua itu? 

Pepera 1969 itu adalah "luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia. Pepera itu juga luka bernanah di Indonesia."

Bagaimana P5 dan TNI-POLRI masih dan tetap menjaga dan memelihara serta mempertahankan luka membusuk dan juga luka bernanah di tubuh Indonesia?

Ingat! Tegaknya merah putih dan NKRI di West Papua bukan dengan cara menjaga, memelihara dan mempertahankan sejarah yang salah dan bengkok yang sudah menjadi luka membuduk dan juga luka bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia.

"...kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu" (Yohanes 8:32). 

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 14 Juli - 2 Agustus 1969, rakyat dan bangsa West Papua tidak ikut terlibat memilih menjadi bagian dari Indonesia. Karena dari jumlah penduduk orang asli Papua 809.337 orang pada saat Pepera 1969. Dari jumlah penduduk ini ABRI (kini:TNI) memilih dan menyeleksi hanya 1 025 orang. 

Berarti orang asli Papua yang tidak pernah ikut berpartisipasi dan memilih untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 808.332 orang dalam proses Pepera pada 14 Juli-2 Agustus 1969. Perlu ditegaskan bahwa 1.025 orang adalah pilihan ABRI bukan pilihan orang asli Papua. Peserta Dewan Musyawarah Pepera (DMP) berada dibawah teror, intimidasi dan tekanan moncong senjata ABRI. 

Dalam proses dimasukkannya Papua ke dalam wilayah Indonesia, militer Indonesia memainkan peran sangat besar dalam proses pelaksanaan dan sesudah Pepera 1969.  Berbagai dokumen militer telah menunjukkan hal ini.  Salah satunya adalah Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969.

Dikatakan di sana,   “Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun  yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”.

Surat Rahasia Kolonel Infateri Soemarto yang diterbitkan Surat Kabar Nasional Belanda, NRC Handdelsblad, 4 Maret 2000. “Pada tahun 1969 Pemerintah Indonesia memanipulasi Pepera (Act of Free Choice) tentang status resmi Dutch New Guinea (Irian Jaya). Dengan seluruhnya berarti, wajar atau tidak wajar, Jakarta menginginkan untuk menghalangi orang-orang asli Papua dalam pemilihan melawan bergabung dengan Indonesia. Ini tampak dari yang disebut dengan “perintah rahasia” dalam bulan Mei 1969 yang diberikan oleh Soemarto, Komandan orang Indonesia di Merauke, bupati daerah itu…”(Sumber: Dutch National Newspaper: NRC Handdelsbald, March 4, 2000).

Laporan Hugh Lunn, wartawan Australia, menyatakan,  “Di Manokwari, sementara dewan memberikan suara, pemuda-pemuda Papua dari luar ruang pertemuan bernyanyi lagu gereja “sendiri, sendiri”. Untuk menangani ini tentara orang-orang Indonesia menangkap dan melemparkan mereka dalam mobil dan membawa mereka pergi pada satu bak mobil. Hugh Lunn, wartawan asing yang hadir, diancam dengan senjata oleh orang Indonesia sementara di mengambil foto demonstrasi orang Papua” (Dr. John Saltford: Irian Jaya: United Nations Involment With The Act of Self-Determination In West Papua (Indonesia West New Guinea) 1968-1969 mengutip laporan Hugh Lunn, seorang wartawan Australia, August 21, 1999).

Menurut Amiruddin al Rahab: "Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer." (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42). 

Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: "Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?" 

(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

"Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir..." (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dihancurkan dengan moncong senjata militer Indonesia, walaupun fakta bahwa pada bulan Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota Tim PBB, Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia):  “bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua” (Sumber:  Summarey of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA, Extracts given to author by Anthony Bamain).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia." (Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka." (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando:

"Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka." (2009:hal.169).

Dari fakta-fakta kekejaman dan kejahatan ini, Amiruddin menggambarkan ini dengan sangat tepat dan indah, sebagai berikut:

"Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua kemudian melahirkan satu sikap yang khas di Papua, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan yang dilakukan oleh para anggota ABRI yang menjadi repesentasi Indonesia bertahun-tahun di Papua. ...Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI." (hal. 43).

Pendeta Phil Karel Erari mengatakan: "Sejarah integrasi Papua dalam Indonesia adalah suatu sejarah berdarah. Pelanggaran HAM yang diwarnai dengan pembunuhan kilat, penculikan, penghilangan, perkosaan, pembantaian, dan kecurigaan. Secara hukum, integrasi Papua dalam NKRI bemasalah." ( Sumber: Yubileum dan Pembebasan Menuju Papua Baru: 2006:23,182).

Phil Erari mengungkapkan: "Sejarah sedang berbicara, bahwa genderang Trikora, 19 Desember 1961 dari Yogyakarta telah mengukir sejarah sebuah tragedi budaya dan kemanusiaan. Proses peralihan Papua dari Belanda melalui PBB dan pada akhirnya direkayasa dalam bentuk Pepera 1969 telah terjadi persoalan yang menyangkut pelanggaran HAM. Para pelaku sejarah mengakui bahwa menghadapi pelaksanaan Pepera, mereka tidak terlibat dalam proses persiapan pelaksanaan Pepera. Anggota-anggota DPRD-GR, pimpinan Dirk Ajambiseba dibubarkan dan diganti oleh Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang berjumlah 1025 anggota. Seluruh pelaksanaan Pepera dikendalikan oleh Operasi Khusus (Opsus) dengan misi Jakarta, yakni memenangkan Pepera untuk Indonesia." (Erari, 2006:169).

3. Penyelasan Perwakilan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan: 

“…pandangan dan keinginan politik orang-orang Papua telah disampaikan melalui berbagai saluran media: pernyataan-pernyataan dan komunikasi lain disampaikan kepada saya secara tertulis atau lisan, demonstrasi-demonstrasi damai, dan dalam beberapa masalah menyatakan kegelisahan atau ketidakamanan, termasuk peristiwa-perstiwa sepanjang perrbatasan antara Irian Barat dan wilayah Papua New Guinea yang diurus oleh Australia” (Sumber resmi: UNGA, Annex I A/7723, 6 November 1969, paragraph 138, p. 45).

“Pernyataan-pernyataan (petisi-petisi) tentang pencaplokan Indonesia, peristiwa-peristiwa ketegangan di Manokwari, Enarotali, dan Waghete, perjuangan-perjuangan rakyat bagian pedalaman yang dikuasasi oleh pemerintah Australia, dan keberadaan tahanan politik, lebih dari 300 orang yang dibebaskan atas permintaan saya, menunjukkan bahwa tanpa ragu-ragu unsur-unsur penduduk Irian Barat memegang teguh berkeinginan merdeka. Namun demikian, jawaban yang diberikan oleh anggota dewan musyawarah atas pertanyaan yang disampaikan kepada mereka adalah sepakat tinggal dengan Indonesia” ( Sumber resmi: UNGA Annex IA/7723, paragraph 250, hal. 70).

Berhubungan dengan pelaksanaan Pepera 1969 yang penuh pembohongan itu, Dr. Fenando Ortiz Sanz, perwakilan PBB, yang mengawasi pelaksanaan Pepera 1969 melaporkan sebagai berikut.

“Saya harus menyatakan pada permulaan laporan ini, ketika saya tiba di Irian Barat pada bulan Agustus 1968, saya diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian New York Pasal XVI. Lebih dulu ahli-ahli PBB yang ada tinggal di Irian Barat pada saat peralihan tanggungjawab administrasi secara penuh kepada Indonesia ditiadakan, mereka tidak mengenal keadaan secara baik, mempersingkat tugas-tugas mereka.

Akibatnya, fungsi-fungsi dasar mereka untuk menasihati dan membantu dalam persiapan untuk mengadakan ketentuan-ketentuan Penentuan Nasib Sendiri tidak didukung selama masa 1 Mei 1963-23 Agustus 1968. Atas kehadiran saya di Irian Barat, untuk tujuan misi saya, saya telah memulai dengan mengumpulkan, mencoba untuk memenuhi dalam beberapa bulan dengan staf yang terbatas tidak seimbang dengan wilayah yang luas, fungsi-fungsi penting dan kompleks di bawah Perjanjian New York XVI hendaknya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dengan sejumlah ahli” (Sumber resmi: UN Doc. Annex I A/7723, paragraph 23, p.4)

  “Saya dengan menyesal harus menyatakan pengamatan-pengamatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk asli. Dalam melakukan usaha-usaha yang tetap, syarat-syarat yang penting ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dan pelaksanaan administrasi dalam setiap kesempatan diadakan pengawasan politik yang ketat terhadap penduduk pribumi.”  ( Sumber: Laporan Resmi Hasil Pepera 1969 Dalam Sidang Umum PBB, Paragraf 164, 260).

Dr. Fernando Ortiz Sanz dalam laporan resminya dalam Sidang Umum PBB tahun 1969 menyatakan: “ Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka” (Sumber:  UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph, 243, p.47).

4. Empat Akar Masalah Papua

Sebaiknya dan sebenarnya Putra Putri Pejuang Pepera 1969 berjuang untuk memperbaiki kesalahan dan meluruskan sejarah Pepera 1969 yang bengkok dan miring dan sudah menjadi penyakit membusuk dan bernanah itu, bukan sebaliknya. 

Luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia adalah 4 pokok akar masalah Papua. Pemerintah dan TNI-Polri berusaha keras dengan berbagai bentuk untuk menghilangkan 4 akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), yaitu:

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; 

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; 

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Kekejaman dan kejahatan Negara Indonesia terhadap OAP selama ini telah melahirkan sikap rakyat Papua dengan lima posisi sebagai berikut:

(1) AWARENESS (Kesadaran) dari seluruh rakyat dan bangsa West Papua, bahwa penguasa kolonial moderen Indonesia menduduki dan menjajah serta memusnahkan bangsa West Papua dengan proses sejarah yang bengkok dan salah. 

(1) DISTRUST (Ketidakpercayaan) rakyat dan bangsa West Papua terhadap Indonesia;

(2) DISOBEDIENCE ( Ketidakpatuhan) dari rakyat dan bangsa West Papua terhadap Indonesia;

(3) REJECTION (Penolakan) rakyat dan bangsa West Papua terhadap Indonesia; dan

(4) RESISTANCE (Perlawanan) terhadap penguasa Indonesia dari rakyat dan bangsa West Papua. 

5. JALAN PENYELESAIAN

Indonesia dan ULMWP duduk setara di meja perundingan damai yang dimediasi pihak ketiga yang netral seperti contoh GAM Aceh dengan Indonesia Helsinki pada 15 Agustus 2005.

=============

Ita Wakhu Purom, 1 November 2020



Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 

2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).