Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label PIF. Show all posts
Showing posts with label PIF. Show all posts

Monday, 19 October 2020

Sidang Legislatif ULMWP: Undang-Undang Dasar Sementara Disahkan!

Pimpinan Dewan Legislatif ULMWP (Foto : Tabloid Wani)

 Jurnalpatrolinews – Port Numbay : Bocoran informasi dari lingkaran dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mengkampanyekan West Papua merdeka di Port Numbay, ibu kota Negara Republik West Papua menyebutkan, Legislatif atau West Papua Council telah resmi mengesahkan Konstitusi Sementara Pemerintah Republik West Papua (Provisional Constitution of West Papua) dan ditandatangani oleh Dewan, dalam sidang yang berlangsung tanggal 14 – 17 Oktober 2020, di Port Numbay (Jayapura), Papua. 

Konstitusi Sementara akan diserahkan ke negara-negara Melanesia dan khususnya Forum Kepulauan Pasifik, Afrika-Pasifik-Karibia (ACP) dan khususnya ke MSG (Melanesian Spearhead Group) untuk mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.

UUD Sementara memiliki perintah konstitusional dan mandat kepada Legislatif ULMWP untuk membentuk pemerintahan dan mengumumkannya kepada dunia.

Lingkaran dalam di sayap militer (West Papua Army – WPA) mengatakan pengesahan konstitusi sementara ini telah memungkinkan orang Melanesia di West Papua untuk mengatur dan menjalankan urusan kita sesuai dengan hukum, bukan di luar hukum, tidak tanpa hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum.

Mulai saat ini terlihat jelas bahwa West Papua sebagai wilayah saat ini memiliki landasan hukum untuk mengatur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Orang-orang di tanah dan di hutan merayakan peristiwa bersejarah ini. Orang-orang di kota juga akan merayakannya di minggu yang akan datang, dalam doa, perayaan adat dan upacara resmi.   (tabloid wani)

Friday, 17 January 2020

Tess Newton Cain: Prediksi Pasifik: 2020

Peta Wilayah Melanesia dalam Pasifik Selatan
Reporter: Elisabeth Giay

Oleh Tess Newton Cain

Sembari memasuki, bukan hanya tahun yang baru, tetapi dekade yang baru, ada banyak hal yang diharapkan di wilayah Kepulauan Pasifik.

Pemilu dan politik dalam negeri

Sejumlah negara di kawasan ini akan menyelenggarakan pemilu sepanjang 2020: Kiribati, Niue, Palau dan Vanuatu. Rasa tidak puas yang tak kunjung hilang di Kiribati, setelah pengalihan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok tahun lalu, mungkin akan membawa dampak buruk pada pemerintah ini. Di Vanuatu, Perdana Menteri Charlot Salwai Tabismasmas yang telah menunjukkan kecakapannya dalam menyelesaikan satu periode parlemen penuh sebagai Perdana Menteri, dapat menggunakan ini sebagai alasan mengapa ia harus tetap memegang jabatan puncak, tetapi itu saja mungkin tidak cukup. Perdana Menteri Niue saat ini, Sir Toke Talagi, mengalami masalah kesehatan yang kronis baru-baru ini, memicu ketidakpastian tentang apakah dia akan kembali mencalonkan diri tahun ini. Sementara itu, desakan agar lebih banyak orang-orang muda mencalonkan diri untuk parlemen di negara itu semakin tinggi.

Di negara-negara lain di kawasan ini, sebagian dari peristiwa yang terjadi di dunia politik pada 2019 akan terus berlanjut tahun ini. Di Kepulauan Marshall, Nitijela (Parlemen) bertemu minggu lalu dan memilih David Kabua sebagai Presiden baru setelah pemilu akhir tahun lalu. Segera setelah Kepulauan Solomon beralih dari Taiwan ke Tiongkok tahun lalu, ada indikasi bahwa Perdana Menteri Sogavare mungkin akan menghadapi mosi tidak percaya. Meski tidak ada mosi yang diajukan pada tahun 2019, masih sangat mungkin hal itu terjadi tahun ini. Di Papua Nugini, tahun ini akan menjadi momen yang genting bagi pemerintah Marape-Stevens. Masa tenggang yang melindungi mereka dari tantangan mosi tidak percaya sudah berakhir pada akhir 2020 dan sudah ada kabar angin tentang kembalinya Peter O’Neill yang digulingkan dari kursi PM di tengah-tengah tahun lalu


Pemilu juga akan dilaksanakan di Selandia Baru, yang akan diawasi dengan ketat mengingat kedekatan negara itu dengan wilayah Kepulauan Pasifik, serta pentingnya kebijakan Pacific Reset pemerintah Ardern-Peters. Jacinda Ardern juga ditetapkan sebagai Pacific Person of the Year 2019 dari publikasi Islands Business.

Ada juga pemilihan tingkat daerah penting yang berlangsung. Di Vanuatu, pemilu Provinsi SANMA yang berlangsung bulan ini akan diamati dengan ketat, untuk melihat apakah itu akan memberikan petunjuk tentang apa yang bisa kita harapkan dalam pemilihan umum nasional pada Maret. Di Bougainville, akan ada pemilihan Presiden dan pemerintah daerah otonom. Pemilihan ini akan sangat dipengaruhi oleh hasil referendum tahun lalu. Namun, saat ini ada perdebatan sengit mengenai amendemen konstitusi Bougainville untuk memungkinkan Presiden ABG saat ini, John Momis, untuk mencalonkan diri untuk satu periode lagi. Jika ini terjadi, pemilu mungkin akan ditunda.

Geopolitik

Dalam beberapa tahun terakhir kita telah menyaksikan meningkatnya kebijakan, program, dan peluang foto bersama, seraya mitra-mitra Pasifik yang lama dan baru berusaha untuk (kembali) mengukuhkan pengaruh mereka di kawasan ini. Hal ini diperkirakan akan berlanjut ke 2020, termasuk melalui kunjungan tingkat tinggi ke wilayah Pasifik. Contohnya, Presiden Emmanuel Macron akan mengunjungi Polinesia Prancis pada April. Kunjungan ini penting mengingat Prancis tidak puas wilayah tersebut telah dimasukkan kembali ke dalam daftar dekolonisasi PBB.

Dampak pengalihan hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dan Kiribati dari Taiwan ke Republik Rakyat Tiongkok akan terus dirasakan selama 2020. Kita telah menyaksikan beberapa perkembangan, dengan kunjungan Presiden Maamau dari Kiribati ke Beijing, di mana ia bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan mendaftar untuk inisiatif Inisiatif Sabuk dan Jalan. Sementara Pemerintah Taiwan telah menyatakan kepastiannya akan hubungan yang berkepanjangan dengan Kepulauan Marshall, Taipei akan mengawasi pergerakan awal Presiden Kabua dengan cermat dan telah mengumumkan jadwal kunjungan tingkat tinggi ke Majuro untuk membantu menjaga hubungan itu tetap berjalan. Taiwan sekarang memiliki empat pendukung di wilayah tersebut (Kepulauan Marshall, Nauru, Palau dan Tuvalu) dan akan terus meningkatkan modal diplomatik dan politiknya untuk menghindari kehilangan sekutunya selama 2020.

Kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri

Persiapan negosiasi antara Pemerintah Bougainville dan PNG akan dimulai setelah hasil referendum tahun lalu, dimana 97,7% dari orang Bougainville yang terdaftar memilih untuk merdeka. Hasil ini harus diratifikasi oleh Parlemen PNG, sesuai ketentuan Perjanjian Damai Bougainville. Pandangan tentang masa depan Bougainville berbeda untuk setiap anggota parlemen PNG, termasuk saran Perdana Menteri Marape tentang ’kemandirian ekonomi’. Selain itu, perjanjian perdamaian itu tidak menentukan batas waktu dan berapa lama proses ini akan berlangsung. Masih ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengelola ekspektasi masyarakat dan menjaga transparansi informasi agar tidak ada masyarakat yang frustrasi.

Di Kaledonia Baru, referendum kemerdekaan kedua dari tiga yang diperbolehkan Prancis akan diadakan pada 6 September. Pada 2018, hasil suaranya jauh lebih tinggi daripada yang diprediksi banyak orang, dimana 43,6% memilih merdeka, lebih dari 30% yang diprediksi awalnya.

Setelah penundaan yang berlarut-larut, orang-orang Chuuk di Federasi Mikronesia juga mengadakan referendum kemerdekaan mereka pada Maret.

Pertanyaan mengenai penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat dan penanganan masalah dugaan pelanggaran HAM oleh Indonesia akan berlanjut pada 2020, terutama selang pertemuan pemimpin-pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Vanuatu. Dalam pertemuan PIF tahun lalu, Vanuatu berhasil melobi agar masalah Papua Barat menjadi lebih dititik beratkan dalam komunike akhir daripada beberapa tahun sebelumnya. Ini termasuk mengirimkan pesan yang kuat dari pemimpin PIF bahwa mereka berharap Pemerintah Indonesia bisa memfasilitasi kunjungan Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, ke wilayah tersebut agar kantornya bisa memberikan laporan kepada PIF saat mereka bertemu tahun ini di Port Vila .

Sementara itu, di wilayah yang didominasi oleh negara-negara yang relatif masih muda, Fiji akan merayakan peringatan 50 tahun kemerdekaannya tahun ini dan Vanuatu yang ke-40.

Regionalisme Pasifik

Kita telah menyaksikan perubahan kepemimpinan di badan puncak di kawasan ini, Komunitas Pasifik (SPC). Dr. Colin Tukuitonga digantikan sebagai Direktur Jenderal oleh Dr. Stuart Minchin akhir tahun lalu. Pertemuan pemimpin-pemimpin PIF yang akan diadakan di Vanuatu pada Agustus, akan menjadi pertemuan terakhir Dame Meg Taylor sebagai Sekretaris Jenderal. Sesuai konvensi, sekarang merupakan giliran Mikronesia untuk mencalonkan seseorang untuk mengambil alih posisi ini. Kandidat favorit adalah Gerald Zackios, Duta Besar Kepulauan Marshall untuk Amerika Serikat saat ini.

Pekerjaan untuk mengembangkan dan menanamkan ‘Blue Pacific’ sebagai narasi pemersatu yang melambangkan keperluan dan aspirasi semua negara anggota akan dilanjutkan. Namun, pekerjaan ini akan dilakukan dalam konteks di mana ada banyak tekanan pada pemerintah nasional, kebijakan dalam maupun luar negeri. Perbedaan dalam pendekatan kebijakan perubahan iklim akan terus menjadi sumber keretakan yang signifikan dalam pertemuan PIF. Vanuatu, tuan rumah PIF 2020, telah menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan itu adalah perubahan iklim. (Development Policy Centre, Australian National University)



Editor: Kristianto Galuwo

Thursday, 27 October 2016

Universitas Melbourne gelar kuliah umum sikapi West Papua di Pasifik

Jayapura, Jubi – West Papua, Indonesia dan Pasifik menjadi topik diskusi hangat dalam diskusi umum terbuka yang diselenggarakan oleh Universitas Melbourne, Selasa (25/10) di Sidney Myer Asia Centre Melbourne Australia. Diskusi tersebut membahas perkembangan politik di West Papua dan konflik ‘tak terdamaikan’ antara pemerintah Jakarta dan kelompok-kelompok perlawanan di Papua. Perjuangan diplomatik antara pemerintah Indonesia […]

from WordPress http://ift.tt/2faaPR3
via IFTTT

Saturday, 24 September 2016

Pidato Presiden Nauru di PBB Angkat Isu Pelanggaran HAM yang Sedang Terjadi di Papua

New York, Tabloid-WANI -- Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, Presiden Republik Nauru, Baron Divavesi Waqa, mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua saat berpidato pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New Yok, (21/9). Dalam salah satu bagian pidatonya, ia mengatakan negaranya sangat prihatin dengan situasi di Papua, terkait dengan tuduhan pelanggaran HAM di sana. […]

from WordPress http://ift.tt/2cuJCa1
via IFTTT

Thursday, 15 September 2016

Geopolitik Pengaruhi Hasil PIF-47, PICWP Konsisten Hingga ke PBB

Jayapura, Jubi – PIANGO memandang Australia dan Selandia Baru berperan besar secara geopolitik hingga membuat hasil komunike Forum Kepulauan Pasifik Selatan (PIF) ke-47 tentang West Papua belum maksimal. Pertemuan para pimpinan PIF sejak Rabu (7/9) berakhir pada retreat Minggu (11/9/2016). Isu pelanggaran HAM Papua tetap menjadi agenda dan perhatian para pemimpin negeri Pasifik. Namun, menurut […]

from WordPress http://ift.tt/2cWFLTX
via IFTTT

Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — “Para pemimpin mengakui sensitivitas isu Papua dan setuju bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua tetap menjadi agenda mereka. Para pemimpin juga menyepakati pentingnya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait dengan isu ini.” Ini bunyi poin 18 dari komunike bersama para pemimpin Pasifik yang tergabung dalam Pacific Islands Forum (PIF) pada […]

from WordPress http://ift.tt/2csJbuA
via IFTTT

Sunday, 28 August 2016

Ro Teimumu: Fiji Menguat Dukung Papua Barat

Kabar Mapegaa 10.39.00 Yogyakarta (KM)---Pemimpin Oposisi Fiji, Ro Teimumu Kepa, mengatakan memberikan dukungan kepada ULMWP pada keanggotaan MSG merupakan sebuah aksi tanggung jawab yang dapat di lakukan oleh setiap Pemimpin Melanesia. Kepa mengatakan, Indonesia berusaha menjadi keanggotaan blok regional hanya untuk melindungi kepentingan sendiri dan telah menunjukkan rasa tidak hormat kepada keprihatinan Melanesia terhadap Papua, […]

from WordPress http://ift.tt/2bqegwe
via IFTTT

Monday, 22 August 2016

Kepulauan Solomon akan Pimpin Advokasi Isu-isu Papua Barat

Jayapura, Jubi – Kepulauan Solomon akan memimpin advokasi terkait isu-isu pelanggaran HAM di Papua Barat oleh mandat pertemuan Forum Menteri-Menteri Luar Negeri di Suva, Fiji, minggu lalu. Tak saja berhasil menjadi salah satu dari enam inisiatif yang terdaftar untuk menjadi pertimbangan bagi para pemimpin di forum Menteri Luar Negeri Pasifik, kini isu-isu Papua Barat akan […]

from WordPress http://ift.tt/2balJ2m
via IFTTT

Wednesday, 10 August 2016

Good-bye, Indonesia: West Papua is fighting for independence from Indonesia

www.jacobinmag.com - by Andre Barahamin On July 13, Indonesian delegates — angry because the Morning Star Flag, emblem of the United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), was flown alongside other members’ flags — walked out of the first day of the Melanesian Spearhead Group (MSG) leaders’ summit. The ULMWP is a coalition of Papuan […]

from WordPress http://ift.tt/2ayZOpD
via IFTTT

Thursday, 23 June 2016

PIF: Focus on West Papua

Charlene Lanyon Tuesday, June 21, 2016, FIJITIMES.com SUBMISSIONS made by various sectors to the Pacific Islands Forum have highlighted West Papua as an issue of concern in the region. Committee representative Lopeti Senituli said 47 submissions were received from the private sector, civil society, individuals, donor communities and Council of Regional Organisations in the Pacific […]

from WordPress http://ift.tt/28OSe6W
via IFTTT

PNG Surati Jokowi untuk Bahas Isu Papua di Bali

Penulis: Eben E. Siadari 21:14 WIB | Rabu, 22 Juni 2016 SUVA, SATUHARAPAN.COM - Anggota Sub Komite Khusus Regionalisme atau Specialist Sub-Committee on Regionalisme (SSCR) Pacific Islands Forum (PIF), Leonard Louma, mengatakan isu pelanggaran HAM di Papua merupakan salah satu isu prioritas yang akan dibahas dalam pertemuan para pemimpin PIF pada September mendatang. Namun, Papua […]

from WordPress http://ift.tt/28QgmYf
via IFTTT

Wednesday, 22 June 2016

Legislator Minta Indonesia Buka Diri Investigasi Kasus HAM di Papua

Penulis Suara Papua - Juni 20, 2016 JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia menolak keterlibatan pihak lain dalam proses investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, menunjukkan upaya menyembunyikan “sesuatu” agar tidak diketahui dunia internasional. Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, hal itu akan […]

from WordPress http://ift.tt/28MrEtU
via IFTTT