Papua Merdeka News: PNWP

Showing posts with label PNWP. Show all posts

Wednesday, 20 October 2021

Waromi mengajak dua faksi deklrator ULMWP TETAP Solid

Wewo Kotokay Edison Waromi , Perdana Menteri

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat, Edison Waromi mengajak dua faksi deklrator United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP—Parlemen Nasional West Papua dan West Papua Nasional Coalition for Liberation—menjaga keutuhan ULMWP.

Hal itu disampaikan Waromi sebagai sambutan resminya dalam peringatan 10 tahun Deklarasi Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat di Port Numbay, Kota Jayapura, pada Selasa (19/10/2021).

Edison Waromi menyatakan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) selaku pendiri ULMWP terus memperhatikan dinamika internal maupun eksternal ULMWP pasca Konferensi Tingga Tinggi Komite Legislatif (KTT KL) ULMWP Desember 2019 dan November 2020. Pihaknya juga memdukung penyelenggaraan KTT II ULMWP pada 2021.

“Negara Federal Republik Papua Barat sebagai pendiri ULMWP tetap dan senantiasa mendukung penuh kepimpinan ULMWP. Maka perlu KTT untuk [agar semua dinamika itu] dibicarakan, diselesaikan, dan disahkan menjadi agenda bersama bangsa Papua melalui ULMWP,” kata Waromi.

Waromi menyatakan berbagai dinamika yang terjadi pasca kedua pertemuan tingkat tinggi itu tidak boleh menyebabkan perpecahan dalam perjuangan. Dinamika itu harus menjadi bahan permenungan bersama, dan menjadi awalan untuk membangun kekuatan baru untuk melangkah bersama ULMWP.

Woromi menyatakan ULMWP sebagai rumah bersama dan jembatan emas tidak boleh kosong dan putus. “Siapapun kita orang Papua, tidak bisa meninggalkan ULMWP. ULMWP telah menjadi rumah besar, rumah bersama bangsa Papua. Ia menjadi jembatan emas bangsa Papua untuk menyeberang masuk di rumah Melanesia, Pasifik, Afrika, dan dunia internasional,” kata Woromi.

Waromi mengajak semua pihak memperkuat ULMWP untuk mewujudkan tuntutan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua. Penentuan nasib sendiri diyakini menjadi jalan menuju kemerdekaan dan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa Papua.

Menurut Waromi, NFRPB mendukung kerja panitia mempersiapkan penyelenggaraan KTT ULMWP pada 2021. “[Kami] meminta Panitia KTT II ULMWP untuk menyukseskan KTT ULMWP pada 2021, sesuai dengan Konstitusi ULMWP,”ungkapnya.

Sekretaris NFRPB, Markus Haluk menambahkan deklarasi NFRPB di Lapangan Zakeeus, Padang Bulang, pada 19 Oktober 2011 merupakan peristiwa bersejarah yang mengantar bangsa Papua menuju persatuan dalam perjuangan menuntut kemerdekaan bangsa Papua. Persatuan itu terus membawa bangsa Papua membawa isu Papua kembali ke meja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“[Deklarasi itu peristiwa] sejarah yang memungkinkan [berbagai faksi gerakan Papua merdeka] bersatu dalam ULMWP untuk antar Papua ke Melanesia, Pasifik, Afrika, hingga Sekretaris Jenderal PBB bicara di podium PBB untuk masalah Papua. Berdoa dan kerja, Tuhan Yesus jaga kita semua,” kata Haluk yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor ULMWP di West Papua. (*)

https://jubi.co.id/peringati-10-tahun-deklarasi-negara-republik-federal-papua-barat-ingin-perkuat-ulmwp/amp/

Manuver politik Jakarta itu cacing kepanasan saja

Wewo Kotokay Arukkonok Tabuni , Parlemen West Papua

Manuver politik Jakarta itu cacing kepanasan saja, jangan ada yang stres dan gila dengan Jakarta. Fokus pada rel agenda kemerdekaan bangsa Papua yang kini telah siap untuk bernegara diluar hukum dan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada tanggal 20 Oktober 2020, di hadapan ribuan rakyat West Papua, alam planet bumi, Allah Moyang bangsa Melanesia di lapangan terbuka Camwolker — Port Numbay, rakyat West Papua telah menyatakan “West Papua Siap Bernegara” dengan mengumumkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Negara West Papua oleh Legislatif ULMWP setelah bersidang pada (15 — 18 Oktober 2020). Yang kemudian pada 1 Desember 2020, Hon. Benny Wenda sebagai Interim Presiden yang diangkat mengumumkan Pemerintahan Sementara berdasarkan UUDS yang disahkan Dewan/Legislatif ULMWP.

Undang-Undang Dasar Sementara Negara West Papua adalah payung hukum West Papua menuju kemerdekaan.

Jangan sedikit pun berkiblat ke Jakarta. Sebab sesungguhnya itu adalah “kebodohan yang sangat jijik”

Semuanya segera berbaris dibawah UUDS dan Pemerintah Sementara, dan kita menyatakan kita “laki-laki” yang sudah siap untuk mandiri, WaSalam...!!!

Hidup U U D S Negara West Papua

Hidup Benny Wenda, Interim Presiden

Hidup Rev. Edison Waromi

#WestPapua #FreeWestPapua #Referendum

𝗛𝗜𝗠𝗕𝗔𝗨𝗔𝗡 𝗨𝗠𝗨𝗠 - 𝟭 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟬 : “𝑫𝒐𝒂 𝑴𝒂𝒔𝒂𝒍 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝑷𝒂𝒑𝒖𝒂 𝑴𝒆𝒓𝒅𝒆𝒌𝒂”

SPMNews 1 Desember , Buchtar Tabuni

Surat Himbauan PNWP untuk Perayaan Hari Kebangkitan Bangsa Papua,
1 Desember 2020

Tanggal 1 Desember 2020 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Papua perayaan ke-59 tahun karena pada 1 Desember 1961 bangsa Papua secara resmi telah mengumumkan Manifesto Politik untuk Menentukan Nasib Sendiri, ditandai dengan pengibaran bendera Negara West Papua “Bintang Fajar” di seluruh teritorial West Papua (129⁰ BT - 141⁰ BT dan 1⁰ LU - 10⁰ LS).

Pada 19 Desember 1961 (19 hari setelah manifesto diumumkan), Presiden kolonial Indonesia Ir. Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat di Yogyakarta yang isinya adalah seruan tentang “Pembubaran Manifesto Politik yang diumumkan bangsa Papua 1 Desember dan kemudian dilakukan mobilisasi transmigran dari pulau Jawa dan sekitarnya bersama dengan militer Indonesia secara besar-besaran untuk menduduki teritorial West Papua”.

Delapan bulan kemudian, 15 Agustus 1962 terjadilah perjanjian ilegal antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda tanpa melibatkan orang Papua selaku subjek hukum teritorial West Papua. Kemudian pada 1 Mei 1963, wilayah administrasi atas teritorial West Papua di ambil alih oleh Indonesia. Tiga tahun kemudian, pada 7 April 1967 terjadi kontrak karya Freeport secara ilegal antara Pemerintah Indonesia dan Amerika (AS), yang berujung terjadinya PEPERA 1969 yang penuh dengan teror dan intimidasi oleh militer kolonial Indonesia terhadap rakyat Papua yang hendak memilih merdeka.

Setelah sejumlah proses aneksasi ter sistematis di atas dilakukan oleh negara-bangsa asing atas wilayah New Guinea Barat ini, sejumlah peristiwa Politik oleh anak negeri West Papua pun terjadi dalam rangka memperoleh kembali kedaulatan kemerdekaan penuh atas West Papua, hingga berujung pada deklarasi persatuan perjuangan kemerdekaan West Papua yang disebut “Deklarasi Saralana” pada 6 Desember 2014, yakni lahirnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang adalah puncak dari sejumlah peristiwa politik.

Akhir-akhir ini juga, West Papua telah dihadapkan dengan sejumlah kematian pemimpin agama, pemuda dan pelajar yang dilakukan oleh kolonial Indonesia selaku penjajah atas teritorial West Papua. Sejumlah peristiwa tersebut diiringi berakhirnya Otonomi Khusus Papua, dimana mayoritas bangsa Papua telah menyatakan menolak dan mendesak dilakukan referendum kemerdekaan sebagai satu-satunya solusi bagi West Papua.

Pada 20 Oktober 2020 di Port Numbay, Dewan United Liberation Movement for West Papua telah mengumumkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai payung hukum penentuan nasib sendiri West Papua, oleh karena itu, menindaklanjuti seruan yang dikeluarkan Ketua ULMWP pada 19 November 2020, selanjutnya “kami menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua dimana pun berada; baik di gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir pantai dan kepulauan di seluruh teritorial West Papua untuk secara bersama melakukan Doa Masal bagi Kemerdekaan West Papua”.

Doa dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, (mulai pukul 01.00 subuh – pukul 23.59 malam), bertempat di masing-masing tempat di mana saja kita berada baik di West Papua, Melanesia, Pasifik dan seluruh dunia.

Demikian Himbauan Umum kami, atas perhatian, doa dari seluruh akar rumput bangsa Papua, Sorong – Merauka, Melanesia – Pasifik serta seluruh dunia, kami sampaikan banyak terima kasih, Wa Wa Wa Wa!

Damai Tuhan beserta, Amin
𝘖 𝘯 𝘦 𝘗 𝘦 𝘰 𝘱 𝘭 𝘦 – 𝘖 𝘯 𝘦 𝘚 𝘰 𝘶 𝘭

𝐒𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐢, 𝐓𝐚𝐛𝐢 – 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚
28 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 2020

𝗠 𝗘 𝗡 𝗚 𝗘 𝗧 𝗔 𝗛 𝗨 𝗜
𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐕𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐅𝐎𝐑 𝐖𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐀𝐏𝐔𝐀

𝗕𝗔𝗭𝗢𝗞𝗔 𝗟𝗢𝗚𝗢
𝐊𝐄𝐏𝐀𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐊
____________________

Lampiran (1) -
(https://www.facebook.com/LBazoka.Official/posts/1304206216626229)

#Doa #DoaMasal #ULMWP #1Desember #WestPapua #FreeWestPapua #Referendum #PapuaMerdeka #KemerdekaanWestPapua #LetWestPapua

Dari Kantor United LIberation Movement for West Papua (ULMWP), Salah Satu Pilar ULMWP Ancam Walkout dari KTT ULMWP Bulan ini

SPMNews KTT ULMWP , NRFPB

MELANESIA.News mendapatkan informasi dari lapangan, bahwa hari ini telah terjadi debat berkepanjangan membahas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ULMWP yang akan diselenggarakan oleh Komite Eksekutif setelah Komite Eksekutif mengesahkan UUDS Negara Republik West Papua pada pertengahan bulan lalu.

Pertanyaan yang sering diajukan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki pemberlakuan UUDS NRWP (Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik West Papua) ialah

Kenapa harus cepat-cepat?
Kenapa harus hubungkan UUDS NRWP dengan Otsus?

Dalilnya ialah, kita harus fokus kepada agenda ULMWP, yaitu menjadi anggota penuh di MSG dan melakukan kampanye-kampanye politik di pentas politik internasional karena sudah ada banyak kemajuan yang telah terjadi.

Dari dua pertanyaan dan satu dalil ini tergambar jelas bagi Melanesia.News bahwa dua pertanyaan ini keluar dari otak politik NKRI, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan menurut kepentingan NKRI. Hanya NKRI-lah yang akan menanyakan, apa hubungan UUDS NRWP dengan UU Otsus, karena mereka mau bahwa UU Otsus tetap berjalan dan tidak boleh dihalangi oleh UUDS NRWP.

Skenario-nya ialah bahwa ULMWP sibuk dengan urusan-urusan luar negeri saja, tidak usaha mengatur di dalam negeri, karena di dalam negeri NKRI sudah punya UU Otsus dan sudah punya 5 provinsi yang mewakili Melanesia duduk di MSG sebagai anggota Asosiasi, satu tingkat di atas status keanggotaan ULMWP.

Apa pendapat anda?

Apakah pengesahan UUDS NRWP menunggu UU Otsus disahkan dulu?
Apakah kita harus berhentu menghubungkan UUDS NRWP dengan Otsus NKRI karena kita sudah punya agenda keanggotaan di MSG?
Apaah pengesahan UUDS NRWP merugikan perjuangan Papua Merdeka? Dari sisi manakah kerugian itu?.

Yikwanak Arukkonok Tabuni: Semua OAP Pejabat NKRI Harus Mulai Berinvestasi di ULMWP

SPMNews DPRP , MRP

Pernyataan Status Facebook.com

Dalam update halaman facebooknya, Buchtar atau nama aslinya Yikwanak Arukkonok Tabuni mengatakan dengan jelas dan langsung kepada orang asli Papua (OAP) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Distrik, Anggota DPRP di provinsi dan kabupaten/ kota, dan semua pegawai negeri pada umumnya sebagai berikut

Ko MRP k, DPRP k, pemerintah k wajib sesuaikan diri di bawah UUDS ULMWP krn tdk mungkin ko pulang ke Jakarta bersama Indonesia.
Bravo ULMWP.

Apa artinya?

Yang pertama, artinya adalah bahwa sudah saatnya semua orang Papua yang bekerja bagi kolonial NKRI untuk berpikir dan mengambil langkah strategis demi kepentingan pribadi dirinya, demi kepentingan keluarganya, demi kepentingan marga dan demi kepentingan sukunya.

Yang kedua, adalah fakta yang pasti, bahwa semua orang Papua tidak akan pulang ke Jawa bersama NKRI, tidak akan ke Sumatera bersama Batak, tidak akan ke Makassar bersama mereka, karena kita sebagai orang Papua akan tetap tinggal di sini, di tanah leluhur kami.

Kalian yang melayani di pemerintah kolonial secara politik adalah lawan dari ULMWP, tetapi secara sosial-budaya adalah bagian dari rakyat Negara Republik West Papua. Dan ULMWP telah memiliki UUDS NRWP yang siap diterapkan di seluruh Tanah Papua, wilayah teritorial Negara Republik West Papua. Oleh karena itu, OAP yang berada di dalam pemerintah NKRI harus mengambil sikap saat ini.

Apa yang harus dilakukan?

Sikap yang dapat diambil saat ini bukan menyatakan dukngan politik kepada Papua Merdeka secara terbuka, karena itu akan mencelakakan nyawa sendiri di tangan penjajah. Tentu saja tidak ada pejabat NKRI OAP yang mau sebodoh itu bertindak demikian.

Yang bisa dilakukan ialah

Pertama tidak menghalangi semua langkah yang dilakukan oleh ULMWP saat ini, dengan cara dan teknik masing-masing.

Kedua memberikan dukungan keahlian, dukungan tenaga, dan terutama dukungan dana kepada ULMWP menggunakan dana-dana yang telah turun ke Tanah Papua karena tuntutan Papua Merdeka yang disampaikan oleh organisasi Papua Merdeka, bukan karena tuntutan Gubernur dan Bupati, DPRP di tanah Papua.

Harus dicatat bahwa uang-uang Otsus adalah uang-uang untuk meredam perjuangan Papua Merdeka. Oleh karena itu, uang-uang tersebut harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk perjuangan kemerdekaan Negara Republik West Papua. Kalau tidak, Anda dan ULMWP akan berhadapan.