Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Papua New Guinea. Show all posts
Showing posts with label Papua New Guinea. Show all posts

Wednesday, 16 October 2019

PNG Welcomes West Papua Refugees

NBC News PNG

PNG Opposition Leader: Belden Namah, MP



PNG Prime Minister: Hon. James Marape, MP
Papua New Guinea will stand ready to welcome refugees from West Papua if they decide to seek refuge in the country.

Prime Minister James Marape made these remarks in Parliament on Friday when responding to a series of questions by Opposition Leader Belden Namah on the Government's stance on West Papua's ongoing conflicts and alleged human rights abuses:

"Let me announce to the world, if refugee situations happen, we are Melanesians we are prepared to burn our last toea to accept refugees into our country.

"That is if they come, we are Melanesians our hospitality remains even to our own cost we will take care of them.

"But in the first instance whatever happens on the other side of the border belongs to the Indonesian government, it is their responsibility we can only advise and we can only raise concerns from this side," Mr. Marape said.

Meantime, James Marape further added that PNG will respect Indonesia's sovereignty and not interfere in its affairs.

He said PNG's foreign policy has always been 'Friends to all and enemy to none.'

Mr. Marape said apart from supporting the call during the recent Pacific Islands Forum, for an independent investigation into allegations of human rights abuses, he's personally summoned the Indonesian Ambassador to PNG for a briefing and conveyed his dissatisfaction on the ongoing unrests.

"As far as a responsibility to the greater international neighborhoods that we have, we remitted that concern through the diplomatic channel across the Palace in Jakarta and the Palace has heard our concerns.

"The response we got from Indonesia was that the President is interfacing more with the people in West Papua.

"In fact, he has made one known trip to West Papua since the incident has happened to sit down and start this engagement with the Councils and Chiefs there which is going," Marape told Parliament last Friday.

NBC NEWS- Lyanne Togiba

Thursday, 3 October 2019

TNI Gunakan Drone Saat Intai 2 Anggota KKB yang Kabur ke Papua Nugini

Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG saat lakukan pengamanan
dan patroli di wilayah perbatasan RI-PNG di Skouw. (Foto IST)
Jayapura, BUMIPAPUA.COM – TNI berhasil mengidentifikasi dua pelaku penembakan di Kampung Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, daerah perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG), menggunakan drone atau pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan remote control.

Kapendam Cenderawasih, Kolonel Cpl Eko Daryanto, menyebut pelaku penembakan yang terjadi di perbatasan RI-PNG sekitar pukul 06.00 WIT, Selasa (1/10). Diduga pelaku merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) yang dipimpin Mathias Wenda.

"Anggota satgas dan tim gabungan saat itu melakukan pengejaran ke arah suara tembakan. Selain itu anggota juga kerahkan drone untuk mengintai dan ternyata terlihat dua orang lari ke arah Wutung, Papua Nugini (PNG), salah satunya membawa pucuk senjata jenis M16," kata Eko, Rabu, (2/10).

Eko menjelaskan, setelah lari ke arah Wutung PNG, dua orang TRWP itu langsung bersembunyi di sebuah gubuk, namun anggota tak dapat melanjutkan pengejaran karena sudah melewati batas negara PNG.

"Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan aparat PNG dan kami menunggu dari pihak PNG apakah nanti (tim) gabungan atau dari PNG sendiri yang akan menindaklanjuti laporan dari kami ini," ujar Eko.

Eko juga mengatakan, akibat kejadian itu saat ini akses di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw antara RI dengan PNG ditutup sementara untuk mencegah aksi susulan. "Anggota di Kotis Skouw sedang perkuat penjagaan untuk mengantisipasi gerakan susulan dari kelompok itu,” tutur Eko. (Liza)

Pascapenembakan OPM, Perbatasan RI-PNG di Skouw Dibuka Besok

Pintu lintas batas di perbatasan RI-Papua New Guinea akan kembali dibuka pada
Kamis 3 Oktober 2019 besok. Foto pasukan saat memeriksa warga yang melintas perbatasan/iNews TV/Edy S
JAYAPURA - Pintu lintas batas di perbatasan RI-Papua New Guinea akan kembali dibuka pada Kamis 3 Oktober 2019 besok. Pembukaan pintu lintas batas tersebut dilakukan setelah situasi di lapangan sudah mulai aman dan kondusif.

“Besok pintu lintas batas sudah bisa dibuka bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas di wilayah perbatasan RI-PNG (Skouw),” kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (2/10/2019).

Kapendam menerangkan, saat ini suasana di perbatasan sudah aman dan kondusif tetapi anggota Satgas Pamtas RI-PNG masih diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan dari kelompok KKSB di wilayah perbatasan RI-PNG.

Baca Juga:




"Langkah yang sudah diambil adalah koordinasi dengan Aparat Keamanan PNG untuk membantu penyisiran di wilayah PNG," timpal Kapendam.

Menurut Kapendam, sebelumnya terjadinya aksi gangguan berupa tembakan sebanyak 3 kali dari arah Bak Air sebelah timur Kantor Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tepatnya di Pagar Perbatasan yang diduga dilakukan oleh kelompok Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Pimpinan Mathias Wenda (Panglima TRWP) pada Selasa, 1 September 2019 kemarin.

Sementara Wakil Wali Kota Jayapura H Rustan Saru, pada Rabu (2/10/2019) melakukan peninjauan secara langsung dengan mengunjungi pos lintas batas RI-PNG yang merupakan daerah netral, dalam rangka memastikan bahwa situasi dan kondisi di perbatasan dalam keadaan aman dan kondusif.

"Saya berharap jika ada warga yang ingin berkunjung ke perbatasan RI-PNG tidak usah merasa takut karena kondisi sudah aman dan ada aparat TNI yang akan mengamankan dan menjaga perbatasan. Dimana pintu perlintasan perbatasan RI-PNG yang semula ditutup akan dibuka besok, sehingga setiap warga Indonesia dan Papua New Guinea yang ingin melintas batas silahkan datang, dan dijamin tidak ada gangguan keamanan serta betul-betul kondusif. Saya mengimbau kepada masyarakat jangan percaya oleh isu yang tidak jelas atau Hoax,” pungkas Wakil Wali Kota.
(sms)

Ratusan Prajurit Satgas Perbatasan Yonif 713/ST Naik Pangkat



Sebanyak 142 Pasukan Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Yonif 713/
Satya Tama hari ini menerima kenaikan Pangkat. Foto iNews TV/Edy S
JAYAPURA - Sebanyak 142 Pasukan Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Yonif 713/ Satya Tama hari ini menerima kenaikan Pangkat. Dari 142 personil yang naik pangkat pada periode 1 Oktober 2019 terdiri dari satu orang perwira menengah, satu perwira pertama, satu orang Bintara, dan 139 Tamtama.

Perwira menengah yang naik pangkat adalah Komandan Satgas 713/ Satya Tama, Letkol Inf Dony Gredinand.

Danrem 133/Nani Wartabone, Kol CZI Arnold AP Ritiauw hadir langsung dan memberikan kenaikan pangkat kepada jajarannya di perbatasan Negara Republik Indonesia - Papua New Guinea tersebut.

Baca Juga:
Terdengar 3 Tembakan di Wilayah Perbatasan RI - PNG, Seorang Anggota TNI Dilaporkan Terluka
NU Papua Minta Kerusuhan Wamena Tidak Dikaitkan dengan SARA


"Saya hadir kesini menepati janji. Saya katakan kepada mereka, jika naik pangkat nanti saya akan datang yang memberikan kenaikan pangkat itu, dan ini saya tepati," kata Danrem.

Ditegaskan, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah prestasi. Tidak semua personel di bawah Korem 133/Nani Wartabobe menerima kenaikan pangkat.

"Ini sebetulnya saya ajukan lebih dari ini yang naik pangkat, termasuk yang ada di sana, namun karena ada yang tidak memenuhi syarat maka tidak semua naik pangkat. Ini adalah prestasi, kinerja dan hak kalian untuk naik pangkat sesuai ketentuan. Saya ucapkan selamat dan teruskan mengabdi yang terbaik," kata Danrem di depan ratusan anak buahnya di Pos Kotis Pamtas Yonif 713/ST, Skouw Kota Jayapura.

Danyon 713/ST Letkol Inf Dony Gredinand mengatakan, mengaku senang dengan kenaikan pangkatnya menjadi letnan kolonel, setingkat lebih tinggi setelah Mayor. Termasuk seluruh anak buahnya di perbatasan negara yang naik pangkat.

"Naik pangkat berarti tugas semakin berat. Jadi kita berkomitmen akan memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara, dalam tugas kami di perbatasan," timpalnya.

Wakil Wali Kota Jayapura H Rustan Saru yang turut hadir dalam acara syukuran kenaikan pangkat prajurit Satgas Pamtas Yonif 713/ST, mengucakan selamat dan meminta pengabdian terbaik di wilayah perbatasan.

"Saya harapkan selain menjaga kedaulatan negara di perbatasan, Satgas juga mempu mengembangkan kesejahteraan melalui perekonomian warga diperbatasan. Tentunya kerjasama dengan Pemerintah Kota Jayapura," ungkapnya.

Dijelaskan, dana yang telah diberikan dan akan diberikan kembali kepada distrik-distrik di Kota Jayapura cukup besar. Yakni sekitar Rp100 miliar dalam setahun. Sehingga peran Satgas untuk mendampingi pihak kampung penting dilakukan.

"Penting supaya tepat sasaran. Maka kami harap adanya peran Satgas dalam membantu kami pemerintah," ujarnya.

Selain memberikan kenaikan pangkat, Danrem 133/Nani Wartabone juga melakukan kunjungan ke perbatasan Negara, lokasi penugasan jajarannya, Yonif 713/ST.
(sms)

Wednesday, 2 October 2019

KSAD Soal Penembakan di Perbatasan Papua: Boleh Balas Tapi Tak Boleh Kejar

Jakarta - Kelompok orang tak dikenal (OTK) bersenjata di Wutung, perbatasan RI dan Papua Nugini, terlibat baku tembak dengan TNI-Polri. KSAD Jenderal Budiman mengatakan bahwa personel TNI nanti boleh menembak untuk membela diri namun tak boleh dikejar.

"Tembakan hanya boleh wilayah kita. Balas tembakan masih boleh, karena sifatnya pembelaan diri tapi tidak boleh dikejar," kata Jenderal Budiman saat ditanya tentang penembakan di perbatasan Papua dan Papua Nugini.

Hal itu dikatakan dia di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2014). Menurut KSAD, saat ini potensi keributan di perbatasan dari Papua dan perbatasan lainnya diawasi dengan ketat

"Kalau mereka masuk kemudian dia bersenjata lalu kita kejar, nggak masalah. Kemarin Pangdam meminta Panglima TNI untuk berkoordinasi, karena kemarin dia tembak di luar perbatasan, kita nggak bisa masuk ke wilayah itu," imbuh KSAD.

Sedangkan untuk kasus penembakan di perbatasan RI di Wutung pada Sabtu (5/4/2014) lalu, KSAD mengatakan Indonesia juga memakai jalur diplomatik.

"Pencarian pelaku masih kita komunikasikan secara diplomatik. Kita minta Panglima TNI untuk koordinasi dengan Kemenlu untuk masalah ini," tandas dia.

Kerusuhan di perbatasan Papua di Wutung dengan Papua Nugini terjadi di titik nol batas Tugu Perbatasan. Aksi tersebut terjadi pada pukul 06.00 WIT oleh sekitar 30 orang kelompok Mathias Wenda dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM melakukan aksi penembakan, pembakaran ban bekas hingga penurunan bendera Merah Putih dan pengibaran bendera bintang kejora.

Saat itu beberapa orang wartawan dari Jayapura akan melakukan perjalanan ke Vanimo (ibu kota Provinsi Sandoun, PNG) untuk meliput pelaksanaan Pemilu RI di negara tetangga tersebut.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol ARH Rikas Hidayatullah kepada detikcom, Sabtu (5/4/2014), membenarkan terjadinya aksi tersebut yang disebutnya merupakan provokasi.

"Kelompok GSP/B OPM berumlah 30 orang menurunkan Bendera Merah Putih di Pos Sekow Lintas Batas RI-PNG, kemudian mereka menaikkan bendera bintang kejora, membakar papan reklame," kata Rikas.

Kemudian pada pukul 09.30 WIT terjadi penembakan ke arah mercusuar atau tower perbatasan yang mengenai kaca tower tersebut. "Serpihan kaca melukai Serma Tugino, anggota unit intel Kodim 1701/JYP di bagian kepala, Kapolres kena serpihan kaca, anggota polisi tertembak di kaki," ungkap dia.

Sedangkan untuk penamanan Pemilu 2014 di Papua, TNI akan melakukan penjagaan 50 meter dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Untuk pengamanan kepolisian dan petugasnya, kita berjarak 50 meter dari tempat itu (TPS), harus pada posisi perkiraan timbul kerusuhan dan konflik," tuturnya.

Tuesday, 1 October 2019

Separatis Bersenjata Lancarkan Teror, Perbatasan RI-PNG Ditutup

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Yonif 713/Satya
Tama, memberlakukan siaga satu dan menutup akses di
 perbatasan RI - PNG. (Foto:iNews TV/Edy Siswanto)
JAYAPURA,HARIANHALUAN.COM-Kelompok  separatis bersenjata bersembunyi  di wilayah Papua New Guinea (PNG) , melancarkan teror suara tembakan yang terjadi di wilayah Perbatasan Republik Indonesia (RI) - Papua New Guinea (PNG).

Untuk pelaku, diduga adalah Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata yang beroperasi di wilayah perbatasan negara. Kelompok ini bersembunyi dan melakukan kegiatan di negara tetangga PNG.

PascaTeror itu, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Yonif 713/Satya Tama, memberlakukan siaga satu. Sebelummya, Lettu Inf Sulaiman, Danki Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 713 dikabarkan terkena Rekolset tembakan lawan di tangan kiri.

"Kita siaga, ya kita antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita kawal kedaulatan perbatasan kita," kata Dansatgas Yonif 713/ST, Mayor Inf Dony Gredinand seperti dikutip dari  Sindonews.com,  Rabu (2/10/2019).

Terkait penutupan wilayah perbatasan, Dony menyebut agar warga tidak memasuki wilayah Tapal Batas hingga dinyatakan aman.

"Jangan sampai mereka masuk lantas pas selfy - selfy ada peristiwa. Kita antisipasi, jangan sampai ancaman mereka ke warga sipil terjadi di sini," ucapnya.

Diakui Dony, setelah teror tembakan pada Selasa pagi   sekitar pukul 06.00 WIT, pihaknya membentuk dua tim untuk menyisir disekitar suara tembakan. Tidak ada proyektil peluru ditemukan, pun bekas tembakan pada Gedung PLBN (Pos Lintas Batas Negara). "Semua aman. Tidak ada proyektil yang kita temukan. Pelaku kabur ke arah PNG," timpalnya.

Dikatakan, peristiwa tersebut mirip dengan peristiwa serupa ditahun 2014. Teror lalu kabur ke PNG. Namun demikian pihaknya tetap memperketat penjagaan diwilayah perbatasan. "Kayak tahun 2014 lalu. Kita antisipasi saja," kata dia.*


 Sumber : Sindonews /  Editor : DNJ

Suara Tembakan di Perbatasan RI - PNG, Seorang TNI Dilaporkan Terluka

Situasi perbatasan RI - PNG tepatnya di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura,
 Papua, memanas. (Ilustrasi/Dok/SINDOnews)
 JAYAPURA - Situasi perbatasan RI - PNG, tepatnya di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, memanas. Terdengar bunyi tembakan beberapa kali di wilayah tersebut, Selasa (1/10/2019).

Informasi dihimpun, dalam kejadian tersebut, Lettu Inf Sulaiman (Danki Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 713) terkena Rekolset tembakan lawan di tangan kiri. Saat ini korban rencananya akan dievakuasi ke RS Marten Indey.

Aparat Keamanan dari TNI, Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Yonif 713/Satya Tama (ST) yang bertugas di daerah itu mendengar bunyi tembakan tiga kali sekitar pukul 06.45 WIT.

"Benar adanya suara tembakan. Tapi saya tegaskan ini bukan penembakan, tapi suara tembakan yang berbunyi tiga kali dari arah penampungan bak air, di sekitar perbatasan," kata Perwira Penerangan Yonif 713/ST, Letda Arm Jeckson Siallagan.

Jeckson menjelaskan, posisi bak penampungan air ke pos penjagaan Satgas berjarak 250 meter. Setelah terdengar tembakan, langsung dilakukan penyisiran. Tim yang menyisir dibagi menjadi dua, yakni ke arah pagar perbatasan dan tim lainnya ke arah belakang pos polisi.

"Pasca-kejadian ini, kami meningkatkan pengamanan menjadi Siaga 1, untuk antisipasi keamanan," ujarnya.

Tim 1 DPP lettu Inf Aji Satrio utomo (Pasi ops Satgas) dengan jumlah 11 personel melaksanakan penyisiran ke arah PLBN Skouw arah pagar perbatasan. Tim 2 DPP letda Inf Jekson Sialaggan, berjumlah 13 personel menyisir ke arah Belang Pospol.

(zys)

Source: SindoNews

Rentetan Tembakan Terdengar di Perbatasan RI-PNG, Seorang Anggota TNI Terluka

Chanry Andrew Suripatty · Selasa, 01 Oktober 2019 - 14:38 WIB


Anggota TNI Melakukan Patroli di Perbatasan
SKOW, iNews.id – Rentetan tembakan terdengar di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI)-Papua Nugini (PNG), tepatnya di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa (1/10/2019). Dalam kejadian ini, seorang anggota TNI, Danki Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 713 Lettu Inf Sulaiman terluka karena terkena rekolset di tangan kiri atau peluru yang memantul setelah ditembakkan.

Perwira Penerangan Yonif 713/ST, Letda Arm Jeckson Siallagan mengatakan, aparat Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Yonif 713/Satya Tama (ST) yang menjaga daerah itu mendengar bunyi tembakan tiga kali dari arah bak penampungan air. Kejadiannya sekitar pukul 06.45 WIT tadi.

“Benar adanya suara tembakan. Saya tegaskan ini bukan penembakan, tapi suara tembakan yang berbunyi tiga kali dari arah penampungan bak air, di sekitar perbatasan,” kata Jeckson, Selasa (1/10/2019).

Jarak bak penampungan air ke pos penjagaan Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG berjarak 250 meter. Usai terdengar tembakan, tim melakukan penyisiran. Tim yang dibagi menjadi dua menyisir ke arah pagar perbatasan dan tim lainnya ke arah belakang pos polisi.

“Pascakejadian ini, kami meningkatkan pengamanan menjadi siaga 1 untuk mengantisipasi keamanan,” ujarnya.

Tim yang diturunkan melakukan penyisiran pascaterdengar suara tembakan sebanyak 25 orang. Tim 1 sebanyak 11 orang dipimpin oleh Pasi Ops Satgas, Lettu Inf Aji Satrio Utomo dan menyisir ke arah PLBN Skouw arah pagar perbatasan. Sementara Tim 2 sebanyak 13 orang di bawah pimpinan Letda Inf Jekson Siallagan, menyisir ke arah belakang Pospol.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, Lettu Inf Sulaiman yang terkena rekolset saat tembakan tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Marthen Indey di Kota Jayapura.

Saturday, 27 July 2019

Separatis Bersenjata Lancarkan Teror, Perbatasan RI-PNG Ditutup



JAKARTA - Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono melepas keberangkatan Personel Yonif Raider 300/BJW yang akan melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di Papua.

Hal tersebut disampaikan Kapendam III/ Siliwangi Kolonel Inf FX Sri Wellyanto Kasih dalam keterangannya di Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (27/7/2019).

Dikatakan Kapendam, Satgas Pamtas Yonif Raider 300/BJW yang dipimpin Dansatgas Mayor Inf Ary Sutrisno, akan melaksanakan tugas pengamanan perbatasan selama lebih kurang sembilan bulan menggantikan Satgas Pamtas terdahulu Yonif 126 dari Kodam I/Bukit Barisan yang telah selesai melaksanakan tugas Pamtas.

"Pangdam mengatakan, keberangkatan Satgas Pamtas Yonif Raider 300/BJW ke perbatasan RI -PNG di antaranya untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan dari segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri karena wilayah perbatasan merupakan beranda depan NKRI," ujar lulusan Akmil 1996 yang akrab disapa Welly ini.

Mengutip penekanan Pangdam, Welly menyampaikan bahwa setiap komandan dalam Satgas ini memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar, oleh karena itu harus dapat memimpin dan membawa anggotanya dengan baik agar pada pelaksanaannya dapat memimpin dan melaksanakan tugas dengan baik pula.

"Agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, prajurit Satgas Pamtas Yonif Raider 300/BJW agar memahami tugas dan yakinkan tugas yang diberikan dapat dimengerti dengan jelas, " tutur Welly mempertegas penyampaian Pangdam.

Usai dilepas, imbuh Welly, seluruh personel Satgas Pamtas Yonif Raider 300/BJW diberikan waktu untuk bertemu dengan keluarga masing-masing sebelum memasuki kapal untuk persiapan melaksanakan perjalan tugas ke Papua.

Dengan menggunakan Kapal KRI Banda Aceh dari Pelabuhan Kolinlamil, Tanjung Priok, diperkirakan menempuh waktu perjalanan laut selama dua minggu. "Selanjutnya setelah tiba di Papua, personel Yonif Raider 300/BJW akan melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab pengamanan perbatasan di Sektor Utara," ujar Welly.
(maf)

Source: https://nasional.sindonews.com/

Tuesday, 5 February 2019

Siapa Kawan dan Lawan Indonesia di Melanesia Soal Papua Merdeka?

 tirto.id - Vanuatu punya peran penting mengangkat isu pemerdekaan Papua di forum tingkat dunia. Tapi, tidak selamanya ia dan rekan-rekan sesama anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) melakukan hal serupa. Kondisi politik domestik dan intervensi Indonesia di kawasan Pasifik turut mempengaruhi sikap mereka. 

Tak lama setelah Vanuatu merdeka pada 1980, perdana menteri pertama Vanuatu, Walter Hadye Lini, menyampaikan bahwa Vanuatu takkan sepenuhnya merdeka sampai seluruh Melanesia terbebas dari kolonialisme. Semangat anti-kolonialisme itu juga dibalut "The Melanesian Way" yang digagas filsuf kelahiran Papua New Guinea (PNG) bernama Bernard Narokobi pada 1970-an. Bagi Narokobi, Melanesia mencakup wilayah Papua (di Indonesia), PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Fiji. Gagasan itu dia tulis dalam serangkaian artikel di surat kabar PNG, tetangga paling timur Indonesia itu merdeka pada 1975. Semangatnya adalah kebangkitan Melanesia yang telah lama dijajah Eropa serta mendukung pembentukan negara-negara baru di kawasan Melanesia. 

Pemimpin Vanuatu, PNG, dan Kepulauan Solomon bertemu di Goroka, PNG pada 1986. Perwakilan organisasi pendukung pemerdekaan Kaledonia Baru yang tergabung dalam Front de Libération Nationale Kanake et Socialiste (FLNKS) juga turut hadir. Baca juga: Vanuatu, "si Kecil" Pendukung Pemerdekaan Papua Empat unsur tersebut sepakat membentuk kaukus MSG dan menyetujui pentingnya negara-negara Melanesia untuk bersolidaritas demi memperjuangkan kepentingan bersama, termasuk mendukung FLNKS. Sementara itu, "Melanesian Way" juga berpengaruh di Papua. 

Pada 1978, antropolog Arnold Ap membentuk grup musik Mambesak yang menyuarakan aspirasi Melanesia orang Papua sebagai bentuk perlawanan terhadap Indonesia. Ap dibunuh Kopassandha (kini Kopassus) pada 1984. Lalu, Thomas Wanggai memproklamasikan "Melanesia Barat" pada 1988. Atas perbuatannya, Wanggai dipenjara. PNG, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon menandatangani Prinsip Kerja Sama Antar Negara Merdeka Melanesia pada 1988. Kesepakatan ini menandai terbentuknya MSG. Setahun berikutnya, FLNKS resmi menjadi anggota MSG, disusul kemudian oleh Fiji pada 1996. Lantas, bagaimana posisi Papua di MSG?

Empat unsur tersebut sepakat membentuk kaukus MSG dan menyetujui pentingnya negara-negara Melanesia untuk bersolidaritas demi memperjuangkan kepentingan bersama, termasuk mendukung FLNKS. 

Sementara itu, "Melanesian Way" juga berpengaruh di Papua. Pada 1978, antropolog Arnold Ap membentuk grup musik Mambesak yang menyuarakan aspirasi Melanesia orang Papua sebagai bentuk perlawanan terhadap Indonesia. Ap dibunuh Kopassandha (kini Kopassus) pada 1984. Lalu, Thomas Wanggai memproklamasikan "Melanesia Barat" pada 1988. Atas perbuatannya, Wanggai dipenjara. 

PNG, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon menandatangani Prinsip Kerja Sama Antar Negara Merdeka Melanesia pada 1988. Kesepakatan ini menandai terbentuknya MSG. Setahun berikutnya, FLNKS resmi menjadi anggota MSG, disusul kemudian oleh Fiji pada 1996. Lantas, bagaimana posisi Papua di MSG?

Semakin ke Sini, Indonesia Diuntungkan Menurut analisis Stephanie Lawson dalam "West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group" (2016) yang dimuat di Australian Journal of International Affairs, dengan menjadikan FLNKS sebagai anggota, MSG menempuh jalan yang berbeda via Pacific Islands Forum (PIF), organisasi penghimpun negara-negara di Lautan Pasifik. Hanya negara merdeka yang boleh jadi anggota PIF. Sedangkan FLNKS, aktor politik non-negara yang memperjuangkan pemerdekaan, jadi anggota MSG. 

Keanggotaan FLNKS di MSG itu pun menjadi alasan untuk memasukkan organisasi pendukung Papua merdeka ke MSG. Tapi, itu bukan jalan yang mudah mengingat relasi negara-negara MSG dengan Indonesia. Pertemuan MSG 2011, 2013, dan 2015 adalah serangkaian contoh terjalnya jalan Papua menuju MSG. Saat Fiji memimpin MSG, Indonesia diberi status observer di Pertemuan MSG 2011. 

Dalam Pertemuan MSG pada Juni 2013 di Kaledonia Baru, delegasi Papua mengajukan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) sebagai calon anggota MSG. Tapi, jelang Pertemuan Perdana Menteri Fiji Bainimarama bertemu Menko Polhukam Djoko Suyanto di Nadi, Fiji. Sebagaimana dicatat Nic Maclellan dalam "Pacific Diplomacy and Decolonisation in the 21st Century" (2018) yang dimuat di The New Pacific Diplomacy, akhirnya Fiji datang di Pertemuan MSG dengan sejumlah rencana untuk mengarahkan perdebatan mengenai Papua. Pertemuan yang juga dihadiri delegasi Indonesia dan WPNCL itu menghasilkan keputusan untuk menangguhkan pengajuan keanggotaan WPNCL. 

Putusan untuk menerima atau tidak WPNCL menjadi anggota MSG bakal diambil setelah delegasi menlu MSG meninjau Jakarta dan Jayapura dalam kurun enam bulah pasca-pertemuan. Perdana Menteri PNG Peter O'Neill dan Menteri Luar Negeri Rimbink Pato absen sendiri dalam pertemuan tersebut, alih-alih memimpin delegasi bisnis ke Jakarta. 

Dua bulan pasca-pertemuan, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Gordon Darcy melawat ke Jakarta dalam rangka misi perdagangan. Vanuatu memboikot misi peninjauan atas Papua yang berangkat ke Jakarta dan Jayapura pada 11-15 Januari 2014, dipimpin Menlu Fiji Ratu Inoke Kubuabola. Vanuatu tidak terima cara Indonesia mengubah perjalanan tersebut menjadi misi perdagangan. Tapi manuver Indonesia membuahkan hasil. Pertemuan Pemimpin MSG 2014 di Port Moresby, PNG menangguhkan pengajuan keanggotaan WPNCL. 

Hasil Pertemuan Port Moresby membuat diplomasi Indonesia unggul satu langkah. Di sisi lain, negara pendukung pemerdekaan Papua tak mengambil langkah mundur. Desember 2014, Vanuatu menjadi tuan rumah pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Organisasi itu menjadi payung tiga organisasi Papua pendukung pemerdekaan yang sebelumnya berjalan masing-masing: WPNCL, Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB), dan West Papua National Parliament (WPNP). Pada Februari 2015, ULMWP kembali mengajukan diri sebagai calon anggota MSG. Sebulan kemudian, Menlu Indonesia Retno Marsudi mengunjungi PNG, Kepulauan Solomon, dan Fiji. Pada Mei 2015, Presiden Jokowi menyambangi Papua dan PNG, serta berjanji membuka akses untuk jurnalis ke Papua. 

Namun, sampai hari ini janji itu tidak pernah ditepati. Pertemuan MSG 2015 di Kepulauan Solomon lagi-lagi menguntungkan Indonesia. ULMWP diganjar status observer, sementara Indonesia diberi status associate member MSG. Indonesia berdalih mewakili orang-orang Melanesia yang tinggal di lima provinsi (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur). Lobi Jakarta di Pasifik Posisi perdana menteri Vanuatu cepat berganti. 

Sejak tahun 2000, sebagian besar perdana menteri hanya mampu mempertahankan jabatannya selama satu hingga dua tahun. Yang jelas, dua kebijakan MSG yang menguntungkan posisi Indonesia di MSG 2011 dan 2015 diambil kala perdana menteri Vanuatu dijabat Sato Kilman, pimpinan partai People's Progressive (PP). Pemerintahan Kilman mendukung Indonesia untuk diberi status observer di Pertemuan MSG 2011. 

Pada 2012, Indonesia mengirim bantuan dua traktor, dua ambulans, dan seratus komputer yang diangkut dengan pesawat TNI-AU. Kebijakan itu ditentang oposisi. Kilman mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri pada Maret 2013, setelah mayoritas parlemen menyatakan mosi tidak percaya. Kilman juga tidak menghadiri Pertemuan MSG 2015 yang memberikan status associate member kepada Indonesia. Charlot Salwai, perdana menteri Vanuatu saat ini, mendukung pemerdekaan Papua. Ia terus mendorong ULMWP untuk menjadi anggota MSG. Pola serupa muncul di Kepulauan Solomon. Manasseh Sogavare (Perdana Menteri Kepulauan Solomon 2014-2017) mendukung pemerdekaan Papua. Dia mengutuk pelanggaran HAM di Papua di Debat Umum Majelis Umum PBB ke-72 2017. 

Tapi, perdana menteri penggantinya, Rick Hounipwela, mengambil jalan lain. Rick menjabat sejak November 2017. Pada April 2018, Kepulauan Solomon mengirim delegasinya ke provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil kunjungan itu akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan Kepulauan Solomon terhadap ULMWP dan pemerdekaan Papua. 

"Kami berusaha memberikan gambaran yang bagus kepada pemerintah. Untung-ruginya harus kami beri tahu kepada pemerintah, dan pemerintah secara independen membuat keputusan kebijakan itu," ujar Sekretaris Khusus Hubungan Internasional Kepulauan Solomon Rence Sore, Mei 2018. Baca juga: Dari Timor Timur Sampai Papua, Suara Noam Chomsky untuk Indonesia Pemimpin FLNKS Victor Tutugoro dikabarkan tidak sreg dengan kehadiran Indonesia di MSG. "Bagi FLNKS, MSG adalah organisasi negara-negara Melanesia. Menurut saya, Indonesia bukan bagian dari blok Melanesia," ujar Tutugoro pada 2015. Fiji dan PNG dikenal sebagai anggota MSG yang pro-Indonesia. 

Apabila neraca perdagangan Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru tidak diperhitungkan, sekitar 44,8 persen pasar ekspor Indonesia di Lautan Pasifik pada 2017 ada di kawasan MSG. Sebagian besar pasar ekspor Indonesia di MSG ada di Fiji dan PNG. Nilai ekspor Indonesia ke PNG pada 2017 sebesar $174,85 juta, sementara ke Fiji sebesar $22,94. Bandingkan dengan nilai ekspor Indonesia pada 2017 ke Kepulauan Solomon ($16,55 juta) dan Vanuatu ($4,67 juta) yang jauh di bawah itu.

 Strategi Indonesia di MSG dibedah pernah dibahas lebih dalam oleh Grant Wyeth dalam "What Drives Indonesia's Pacific Island Strategy?" yang terbit di kanal The Diplomat (Agustus 2018). Pada 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Fiji dan berpidato di Pacific Islands Development Forum (PIDF), organisasi bentukan Fiji untuk menyaingi Pacific Islands Forum (PIF). Dalam pidato tersebut, SBY menyatakan bakal menggelontorkan $20 juta untuk mengatasi perubahan iklim dan berbagai inisiatif terkait mitigasi bencana alam. Partai Social Democratic Liberal (Sodelpa) yang berhaluan oposisi di Fiji mengklaim bantuan militer Indonesia untuk Fiji sebagai imbalan karena negara tersebut mendukung posisi Indonesia di MSG. 

Untuk kasus PNG, analisis Stephanie Lawson menyatakan PNG butuh Indonesia untuk meningkatkan statusnya dari observer ASEAN ke anggota. PNG juga sulit bicara anti-kolonialisme karena orang-orang di Daerah Otonom Bouganville selama ini juga menuntut merdeka dan akan menyelenggarakan referendum pada Juni 2019. Pada awal 2015, Perdana Menteri PNG Peter O'Neill menentang kekerasan yang terjadi di Papua. Di sisi lain, dia menyatakan Papua membutuhkan wakil di MSG, tapi bukan berasal dari kelompok pro-kemerdekaan. 

Yang layak menjadi wakil Papua, menurut O'Neill, ialah gubernur provinsi Papua atau Papua Barat. Gagalkah MSG? Pertemuan MSG pada Februari 2018 di Port Moresby menyatakan bahwa pendaftaran ULMWP sebagai anggota MSG akan diproses di bawah pedoman baru mengenai keanggotaan organisasi tersebut. Menanggapi itu, Indonesia meminta MSG menghormati kedaulatannya. Bagi Indonesia, isu Papua adalah urusan dalam negeri. Tapi Ketua ULMWP Benny Wenda menyatakan, "Papua adalah isu Melanesia, yang mesti dituntaskan oleh orang Melanesia—Indonesia bukan Melanesia." 

Enam bulan kemudian, Menlu Vanuatu Ralph Regenvanu menyatakan MSG telah gagal menyuarakan isu pemerdekaan Papua. Tak lama setelah itu, Direktur Umum MSG Amena Yauvoli yang berasal dari PNG menyatakan MSG buka tempat untuk mendiskusikan Papua. Isu HAM di Papua mesti diselesaikan organisasi internasional. Bagi Yauvoli, musuh bersama MSG adalah kriminalitas. 

Perkembangan ini menunjukkan satu hal: MSG yang tak lagi bicara mentabukan pembicaraan tentang kemerdekaan Papua kini adalah organisasi yang jauh dari semangat Melanesian Way yang melatarbelakangi pendiriannya. Baca juga artikel terkait GERAKAN PAPUA MERDEKA atau tulisan menarik lainnya Husein Abdulsalam (tirto.id - Politik) Penulis: Husein Abdulsalam Editor: Windu Jusuf

Baca selengkapnya di artikel "Siapa Kawan dan Lawan Indonesia di Melanesia Soal Papua Merdeka?", https://tirto.id/df4R

Friday, 3 February 2017

MOU between Israel and PNG will enable Visa Free Travel

According to a press statement by the Papua New Guinea Israel Jewish Council, ‘Israeli Nationals will not require visas to enter PNG ports for 60 days and PNG Nationals will not require visas to enter Israeli ports up to 90 days.’
The Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service/Official and National/Ordinary Passports, is an agreement that was signed between Foreign Affairs Minister Rimbink Pato and his Israeli counterpart.
Prime Minister Peter O’Neill stated that “…there will be no more visas required for Papua New Guineans and no visa required for Israelis coming to PNG, so you can arrive here without a visa and you can automatically come and visit the holy sites — so that’s very good news for Papua New Guineans.”
The agreement between the State of Israel and the Independent State of Papua New Guinea is seen as a boost to bilateral relations.
“It is important that our diplomatic relationship to be lifted to the next level — we want to open up a new embassy here. We are hoping that Israel will also open up a small embassy in Port Moresby for the Pacific region.” He added.
Israeli President, Benjamin Netanyahu, reaffirmed PNG that Israel was willing to give it a prime spot at Jerusalem, and not Tel Aviv where all other diplomatic missions are located.
Related Articles:

Thursday, 20 October 2016

Momentum dekolonisasi Pasifik dorong Gutterres bersikap?

Jayapura, Jubi – Atmosfer dekolonisasi di Pasifik dan dorongan pemerintah serta masyarakat sipil Kepulauan Pasifik terhadap status politik Papua menjadi momentum penting yang berkemungkinan mendorong Sekretaris Jenderal PBB yang baru, Antonio Gutterres untuk bersikap. Dr. Cammi Webb-Gannon, pemerhati West Papua dari Universitas Sydney, mengatakan tingkat pendiskusian terkait penentuan nasib sendiri dan hak azasi manusia West […]

from WordPress http://ift.tt/2ejXfsv
via IFTTT

Monday, 17 October 2016

Gereja Katolik PNG Harap MSG Sahkan ULMWP Anggota Penuh

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM - Berbeda dengan sikap pemerintahnya yang memberi sinyal tidak mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG), Gereja Katolik Papua Nugini (PNG) justru menyerukan dukungan. Uskup Agung Gereja Katolik PNG, Sir John Ribat, mengatakan ULMWP harus diizinkan menjadi anggota penuh sebagai perwakilan penduduk asli Papua. […]

from WordPress http://ift.tt/2e9QiIw
via IFTTT

Pacific West Papua 14 Jul 2016 Decision looms on West Papua’s MSG bid

Radio NZ - The leaders of the Melanesian Spearhead Group are expected to announce whether or not West Papua will gain full membership this afternoon. An organisation representing West Papua independence groups, the United Liberation Movement for West Papua, was last year granted observer status within the MSG. But Indonesia, which considers the movement a […]

from WordPress http://ift.tt/2ejf1bP
via IFTTT

Thursday, 13 October 2016

Anggota Parlemen Kep. Solomon : Indonesia bukan Melanesia

Jayapura, Jubi - Kepulauan Solomon menegaskan kembali sikapnya terhadap isu Papua dan Melanesia, terkait status United Liberation Movement for West Papua di Melanesia Spearhead Groups (MSG) “Indonesia bukan Melanesia dan ULMWP adalah perwakilan sah rakyat dan bangsa Papua di Melanesia,” kata Derrick Manuari kepada Jubi melalui sambungan telepon, Kamis (13/10/2016). Manuari, anggota parlemen Kepulauan Solomon […]

from WordPress http://ift.tt/2e3f63W
via IFTTT

Sunday, 2 October 2016

PNG : Masalah HAM Papua harus ditangani oleh PBB atau MSG

Port Moresby, Jubi - Pemerintah Papua Nugini (PNG) menegaskan kembali sikap mereka terhadap isu Papua yang belakangan ini semakin menguat di forum regional maupun internasional. “Setiap masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua harus ditangani oleh lembaga-lembaga seperti PBB atau MSG,” kata Menteri Luar Negeri dan Imigrasi PNG Rimbink Pato kepada wartawan di Port Moresby. […]

from WordPress http://ift.tt/2cJwsWC
via IFTTT

Thursday, 15 September 2016

Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — “Para pemimpin mengakui sensitivitas isu Papua dan setuju bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua tetap menjadi agenda mereka. Para pemimpin juga menyepakati pentingnya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait dengan isu ini.” Ini bunyi poin 18 dari komunike bersama para pemimpin Pasifik yang tergabung dalam Pacific Islands Forum (PIF) pada […]

from WordPress http://ift.tt/2csJbuA
via IFTTT

Monday, 22 August 2016

Hon. Powes Parkop MP on The Vote of No Confidence

The Vote of No Confidence' As a leader of a party within the governing coalition government led by Prime Minister O’Neil, and in my capacity as Governor of NCD, I welcome the decision of the Supreme Court to recall Parliament to deal with the Vote of No Confidence. After all the stress that the country […]

from WordPress http://ift.tt/2bauv03
via IFTTT

Black Brothers Show Kemerdekaan PNG

Jayapura,Jubi – Grup legendaris asal Papua, Black Brothers akan tampil di Hari Ulang Tahun ke 41 Tahun Papua New Guinea. Papua New Guinea (PNG) merdeka, pada 16 September 1975 dari Australia. Jelang kemerdekaan Papua New Guinea 16 September 2016, Gubernur National Capital Districk(NCD) Port Moresby PNG, Pemerintah Papua Nugini (PNG) mengundang grup musik legenda “Black […]

from WordPress http://ift.tt/2bHhyfV
via IFTTT

Saturday, 20 August 2016

Papua dan NCD PNG Sepakat Jalin Kerjasama

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua dan National Capital District Papua Nugini (PNG) bersepakat menjalin sekaligus membuka kerjasama di bidang ekonomi. Gubernur Papua Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (18/8/2016) mengatakan penjajakan kerjasama bidang ekonomi sudah dibicarakan dengan Gubernur National Capital District PNG, Powes Parkop. “Hal ini sesuai kebijakan Presiden Jokowi yang memerintahkan Pemda […]

from WordPress http://ift.tt/2b6iP1d
via IFTTT