Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Politik & Diplomasi. Show all posts
Showing posts with label Politik & Diplomasi. Show all posts

Sunday, 4 July 2021

Dua Gerakan Perjuangan Kemerdekaan West Papua Harus Terpadu dan Melekat

By: Kristian Griapon, 3 Juli 2021

Symbol Kemerdekaan Bangsa Papua Barat (Mr.Rex Rumakiek)

Dua bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat Papua Barat yang memperjuangkan kemerdekaan dari pendudukan Indonesia diatas wilayah mereka Papua Barat, yaitu bentuk perlawanan bersenjata di dalam negeri, dan bentuk perlawanan melalui kampanye politik di luar negari mencari dukungan masyarakat internasional, yang disebut sayap militer TPNPB di dalam negeri dan sayap politik ULMWP di luar negeri.

Kedua Gerakan Perlawanan TPNPB dan ULMWP, merupakan bagian keutuhan dari Kampanye Politik Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat yang harus terpadu dan melekat. Jika tidak demikian, maka akan memperpanjang serta memperumit gerakan perlawanan itu sendiri untuk mencapai tujuannya.

Rakyat Papua Barat dapat bercermin dari perjuangan Rakyat Palestina melawan pendudukan Israel diatas wilayah mereka. Perjuangan Rakyat Palestina semakin panjang dan rumit melawan pendudukan Israel, pada hal Kemerdekan Rakyat Palestina telah berada di depan mata.

Akibat dari dua kubu dalam barisan pejuang kemerdekaan Rakyat Palestina yang tidak terpadu dan melekat, yaitu sayap militer Hamas dan sayap politik PLO mempunyai pandangan yang berdeda dan mempertahankan prinsip masing-masing dalam perjuangan kemerdekaan Rakyat Palestina, telah memperumit kemerdekaan Rakyat Palestina.

Kampanye politik luar negeri melalui sayap politik PLO berhasil meyakinkan masyarakat internasional tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Palestina sebagai suatu bangsa diatas wilayah mereka dan hidup berdampingan dengan Israel sebagai Negara merdeka, yang telah direspons melalui PBB, namun mendapat jalan buntu, akibat dari pelabelan teroris terhadap gerakan perlawanan bersenjata Hamas yang mempunyai prinsip dasar menghancurkan atau melenyapkan Israel yang adalah satu bangsa merdeka dari muka bumi.


Jika kita melihat dari pengalaman masa lalu yang menjadi Dasar Sejarah Perjuangan Rakyat Papua Barat hari ini, tidak bisa ditutupi, bahwa perjuangan saat ini masih mewarisi perpecahan masa lalu, akibat dari tidak ada penyatuan prinsip para pejuang kemerdekaan, yang dijadikan komitmen dasar memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri diatas wilayah mereka Papua Barat, sehingga hal tersebut telah memperpanjang dan memperumit perjuangan itu sendiri.

Pelabelan teroris terhadap TPNPB merupakan langkah strategis dan bersifat politis pemerintah Republik Indonesia, untuk memutuskan mata rantai Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat di dalam negeri, yang berkaitan erat dengan hubungan kampanye politik luar negeri pejuang kemerdekaan Papua Barat di dunia internasional.

Para Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di dalam negeri maupun di luar negeri harus bersatu, serta menjaga dan merawat dukungan yang telah nyata dan jelas diberikan oleh bangsa Vanuatu sebagai sebuah Negara anggota PBB, karena dukungan itu menjadi landasan dan pintu diplomasi politik luar negeri Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat baik itu melalui PBB maupun lembaga-lembaga kredibel internasional lainnya, wasalam.(Kgr)


Tuesday, 20 October 2020

ULMWP Sama Dengan ANC di Afrika Selatan, Sama dengan PLO di Palestina, Sama dengan Fretelin di Timor Timur

Oleh Dr. Socratez Yoman,MA

Artikel ini ditulis untuk menjelaskan posisi, kedudukan dan otoritas dari United Liberation Movement for West Papua yang disingkat ULMWP. Dalam bahasa Indonesia disebut Persatuan Gerakan Kemerdekaan Papua Barat. ULMWP bukan organisasi diaspora. ULMWP juga bukan wadah koordinatif. ULMWP adalah lembaga politik resmi milik rakyat dan bangsa West Papua.
Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua(ULMWP) didirikan di Vanuatu pada 7 Desember 2014 yang menyatukan tiga arus utama atau gerakan kemerdekaan politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Nugini Barat (Papua Barat), yaitu:
(1) Republik Federal Papua Barat (Federal Republic of West Papua) yang disingkat NRFPB);
(2) Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (West Papua National Coalition for Liberation) yang disingkat WPNCL);
(3) Parlemen Nasional Papua Barat (National Parliament of West Papua) yang disingkat NPWP).
Jadi, yang jelas dan pasti, ULMWP itu sama dengan Africa National Congress (ANC). ANC didirikan pada 8 Januari 1912 di Bloemfontein, Afrika Selatan. Didirikan oleh John Langalibalele Dube, Sol Plaatje, Pixley ka Isaka Seme, Josiah Tshangana Gumede. Tujuan Partai ini ialah untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak kaum mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan.
ULMWP juga setara dengan Palestine Liberation Organization (PLO) yang dibentuk pada 28 Mei 1964. Tujuannya wadah PLO ialah untuk memperjuangkan Kemerdekaan Palestina.
ULMWP juga setara dengan FRETILIN merupakan kependekan dari Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (bahasa Portugis) dan dalam bahasa Indonesia adalah Gerakan Pertahanan yang berjuang untuk Kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia, Pendiri: José Ramos Horta dan didirikan: 11 September 1974.
ULMWP bukan wadah Diaspora di Luar Negeri. ULMWP bukan wadah koordinatif. ULMWP memiliki otoritas dari mandat rakyat dan bangsa West Papua. ULMWP adalah rumah bersama, honai bersama dan perahu bersama seluruh rakyat dan bangsa West Papua. ULMWP ada bersama rakyat dan bangsa West Papua di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.
Presiden RI, Ir. Joko Widodo memahami posisi dan kedudukan ULMWP seperti ANC, PLO dan FRETILIN dan karena itu pada 30 September 2019 Presiden menyatakan pemerintah Indonesia bersedia bertemu dengan Kelompok Pro-Referendum, yaitu ULMWP.
Semangat Presiden Republik Indonesia ini disambut baik oleh Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam Surat Terbuka pada 7 Oktober 2020, sebagai berikut:
"Dan kepada Bapak Presiden Jokowi, kiranya Pancasila & Instrumen HAM bisa memberi Bapak pijakan untuk mewujudkan janji Bapak Presiden Jokowi untuk 'bertemu dengan kelompok Papua Pro-Referendum' tanggal 30 September 2019 lalu. Proposal inipun kami percaya, bukan hal baru, mengingatkan kita semua pada jejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan Konflik Berdarah dengan Aceh."
Kesan penulis, Presiden RI, Ir. Joko Widodo mendapat informasi yang baik, benar dan terpercaya dari Menteri Luar Negeri RI dan Tim dari Departemen Luar Negeri RI tentang dinamika ULMWP di Luar Negeri. Ibu Menteri Luar Negeri RI, Ibu Retno Marzudi pernah menyatakan: "Kami pemerintah kewalahan menghadapi teman-teman dari Papua yang menggunakan logika narasi-narasi diplomasi baik seperti kita. Mereka pemain-pemain baru...Mereka ada di mana-mana..."
Sementara Jusuf Kalla mantan wakil Presiden RI masih menggunakan paradigma lama dan juga masih pada narasi-narasi sudah tidak relevan dengan dinamika dan kemajuan-kemajuan yang dicapai ULMWP di fora internasional. Jusuf Kalla masih hidup dalam Status Quo dan tetap berfikir tentang cara-cara devide et empira atau politik adu domba. Terlihat dengan pernyataan Jusuf Kalla pada 14 Oktober 2020, sebagai berikut.
"Kalau di Aceh ada satu garis komando yang jelas. Jadi begitu kita ngomong di level atas maka di bawah pasti akan patuh. Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua, ada banyak faksi di sana dan garis komandonya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando."
Salah satu persyaratan atau kriteria utama untuk memainkan peran sebagai mediator, yaitu orang yang benar-benar faham seluruh dinamika dan sejarah perjuangan rakyat dan bangsa West Papua sejak 1960-an sampai 2020, dan lebih khusus orang yang mengerti tentang ULMWP.
Pemikiran Jusuf Kalla ini sama dengan paradigma TNI-Polri yang selama ini selalu berpegang pada narasi statis dan semu, yaitu NKRI harga mati, lebih parah lagi TNI-Polri memproduksi mitos-mitos murahan seperti Kelompok Kriminal Bersenjta (KKB). Dan juga yang paling parah lagi ialah Menkopolhukam, Mahfud MD yang selama ini menjadi pembuat "kegaduhan" perpolitikan di Indonesia dan lebih khusus di Papua.
Rakyat dan bangsa West Papua tidak terkejut kalau mitos-mitos palsu itu diciptakan Indonesia sebagai bangsa kolonial modern. Karena sejarah itu selalu berputar ulang tapi pada saat yang berbeda, orang yang berbeda dan bangsa yang berbeda.
Contohnya, Indonesia Soekarno dan kawan-kawannya yang melawan kolonial Belanda, ia dan kawan-kawannya distigma seperatis oleh kolonial Belanda. Pada saat Nelson Mandela memperjuangkan hak kesetaraan dan keadilan dan martabat kemanusian bangsa Afrika Selatan distigma komunis oleh kolonial Apartheid. Mahadma Gandhi berjuang untuk martabat dan nasib bangsa di India distigma pembela dan penasihat masyarakat kelas coole.
Seperti kisah pemimpin ini, Pemerintah Indonesia, terutama Menkopolhukam Mahfud MD, TNI-Polri dan Jusuf Kalla berputar-putar dalam satu lingkaran spiral kekerasan dengan memproduksi mitos-mitos seperti KKB yang tidak relevan lagi. Pada saat yang sama ULMWP sudah berada di di forum-forum terhormat di MSG, PIF dan ACP, bahkan di forum PBB.
ULMWP diterima dan diakui serta didukung penuh oleh rakyat dan bangsa West Papua, MSG, PIF dan ACP.
ULMWP juga didukung oleh Dewan Gereja Papua (WPCC) dan 57 Pastor Katolik Pribumi yang lahir, besar dan bertumbuh dalam dan dari rahim ibu-ibu dari Papua.
Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 17 Februari 2019 dengan resmi memberikan rekomendasi kepada Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk mendampingi dan mendukung perjuangan rakyat dan bangsa West Papua melalui ULMWP.
Artinya, Dewan Gereja Papua (WPCC), 57 Pastor Katolik Pribumi Papua, Konferensi Dewan Gereja Pasifik (PCC) dan Dewan Gereja Dunia (WCC) tetap berdiri bersama umat Tuhan direndahkan martabat kemanusiaan mereka dengan mitos-mitos atau stigma-stigma yang tidak pantas dari penguasa Indonesia.
Ini tugas dan panggilan suci Dewan Gereja Papua, 57 Pastor Katolik Pribumi Papua, PCC dan WCC untuk melindungi, menjaga dan menggembalakan umat Tuhan. Ada tugas dari Tuhan Yesus Kristus kepada gereja-Nya. "Gembalakanlah domba-domba-Ku" (Yohanes 21:15-19). Bagian lain Tuhan Yesus berkata: "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan" (Yohanes 10:10).
Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes,SDB, dengan tepat mengatakan:
"...dalam realitas kalau sudah menyangkut pribadi manusia, walaupun dengan alasan keamanan nasional, Gereja akan memihak pada person karena pribadi manusia harganya lebih tinggi daripada keamanan negara atau kepentingan nasional." (Frans Sihol Siagian & Peter Tukan. Voice the Voiceless, 1977:127).
Dewan Gereja Papua (WPCC) meminta Negara Republik Indonesia segera menyelesaikan 4 akar persoalan Papua. Untuk itu Dewan Gereja Papua (WPCC) kembali menegaskan Surat Pastoral tertanggal 26 Agustus 2019 dan 13 September 2019, sebagai berikut.
"Kami meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral." (Isi Surat tertanggal, 26 Agustus 2019)
"Mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi
terbaik
untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura." (Isi surat 13 September 2019).
Pada 21 Juli 2020 dari 57 Pastor Katolik Pribumi Papua menyatakan: KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKHIRI KONFLIK BERKEPANJANGAN DI TANAH LELUHUR KAMI-PAPUA DENGAN CARA DIALOG. Sejauh yang kami lihat dan dengar dan ikuti di media sosial, semua elemen Masyarakat akar Rumput di Papua, mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk BERDIALOG DENGAN ULMWP yang DIMEDIASI OLEH PIHAK KETIGA yang NETRAL, sebagaimana yang pernah dilakukan dengan GAM di Aceh.
Adapun seruan-seruan Pimpinan Gereja dan Agama di Papua secara terus-menerus kepada Pemerintah Republik Indonesia berunding dengan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga di tempat netral.
Ada seruan bersama dari Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) sebanyak 33 Sinode pada 28 Juli 2009 sebagai berikut:
"Pimpinan Gereja-gereja di Tanah Papua menyerukan kepada pemerintah pusat agar segera melaksanakan Dialog Nasional dengan rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah-masalah di Tanah secara bermartabat, adil, dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral."
Para Pimpinan Gereja di Tanah Papua pada 18 Oktober 2008 menyatakan keprihatinan: " Untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan agar orang Papua tidak menjadi korban terus-menerus, kami mengusulkan agar PEPERA 1969 ini diselesaikan melalui suatu dialog damai. Kami mendorong pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah PEPERA ini melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Betapapun sensitifnya, persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog damai antara pemerintah dan orang Papua. Kami yakin bahwa melalui dialog, solusi damai akan ditemukan."
Konferensi Gereja dan Masyarakat Papua pada 14-17 Oktober 2008 menyerukan: "Pemerintah Pusat segera membuka diri bagi suatu dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Orang Asli Papua dalam kerangka evaluasi Otonomi Khusus No.21 tahun 2001 tentang OTSUS dan Pelurusan Sejarah Papua. Menghentikan pernyataan-pernyataan stigmatisasi 'separatis, TPN, OPM, GPK, makar' dan sejenisnya yang dialamatkan kepada orang-orang asli Papua dan memulihkan hak dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan sehingga azas praduga tak bersalah harus sungguh-sungguh ditegakkan."
Gereja-gereja di Tanah Papua pada 3 Mei 2007 menyatakan: "Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua menjadi masalah baru dan mengalami kegagalan maka solusinya dialog yang jujur dan damai seperti penyelesaian kasus Aceh. Dialog tersebut dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan yang diminta dan disetujui oleh orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia."
Pimpinan Agama dan Gereja dalam Loka Karya Papua Tanah Damai pada 3-7 Desember 2007 mendesak Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan perbedaan ideologi di Papua dengan sebuah dialog yang jujur dan terbuka antara Pemerintah Pusat dan Orang Asli Papua dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan disetujui oleh kedua belah pihak."
Di era keterbukaan ini, tidak ada yang tersembunyi, penguasa Indonesia dan TNI-Polri jangan bersembunyi dengan mitos-mitos murahan seperti KKB. Sebagai membusuk dalam tubuh Indonesia, yaitu empat akar persoalan Papua sudah berhasil ditemukan dan dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008).
Empat akar persoalan sebagai berikut:
1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Kesimpulan dari uraian ini, bahwa Rakyat dan bangsa West Papua dengan cara cerdas membangun rumah bersama, honai bersama dan perahu bersama, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan meningkatkan diplomasi, lobi dengan menggunakan narasi-narasi modern dengan memegang data, fakta dan bukti pelanggaran berat HAM Indonesia selama 57 tahun.
ULMWP bukan wadah diaspora dan wadah koordinatif. ULMWP ada wadah politik resmi milik rakyat dan bangsa West Papua.
Jadi, sudah waktunya RI-ULMWP duduk berunding. Presiden RI, Ir. Joko Widodo pada 30 September 2019 sudah mulai membuka pintu untuk perundingan dengan ULMWP atau Pro-Referendum.
Selamat membaca.
Ita Wakhu Purom, 17 Oktober 2020
Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Saturday, 22 October 2016

Genosida Papua: Tantangan Berat Bagi Diplomasi NKRI

SYDNEY, SATUHARAPAN.COM - Upaya Indonesia untuk meredam internasionalisasi masalah Papua, tampaknya semakin hari semakin menemukan tantangan berat. Setelah tujuh negara Pasifik belum lama ini mengangkat isu Papua di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), berbagai jalur lain untuk mengangkat isu itu bermunculan. Tak lagi hanya lewat jalur diplomasi formal, kini lewat saluran diplomasi lain, termasuk […]

from WordPress http://ift.tt/2es7FUg
via IFTTT

Monday, 22 August 2016

Pemerintah Diminta Bentuk Organisasi Tandingan MSG

Jakarta, Tabloid-Wani -- Pemerintah Indonesia disarankan membentuk organisasi Melanesia tandingan, untuk melawan organisasi Melanesia di Pasifik Selatan. Menurut Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah, dukungan anggota Melanesia kepada Gerakan Pembebasan Papuan Barat (ULMWP) mengganggu kedaulatan Indonesia. Pemerintah, kata dia harus berani mengambil tindakan tegas terkait hal tersebut. Salah satunya, dengan membuka dialog dengan kepala negara Pasifik […]

from WordPress http://ift.tt/2banfV2
via IFTTT

Wednesday, 10 August 2016

Perkuat Dukungan, Benny Wenda Akan Kunjungi Selandia Baru

Jayapura, Jubi – Benny Wenda, Juru bicara Gerakan Pembebasan Papua Barat Bersatu (ULMWP), direncanakan mengunjungi New Zealand, penghujung bulan Agustus 2016 nanti, untuk memperkuat dukungan kampanye keadilan dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat. Benny, seperti dilansir Asia Pacific Report, Rabu (3/8) lalu, akan memulai kunjungannya pada tanggal 23 Agustus hingga 1 September mendatang. […]

from WordPress http://ift.tt/2b6W6UY
via IFTTT

Friday, 15 July 2016

Sir Michael Somare : Kami Melanesia Harus Membuat Pilihan yang Tepat untuk Papua

Yogyakarta, Majalah Lintas Meepago.com -- Empat perdana menteri Melanesia dari Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Fiji akan datang bersama-sama di Honiara, Kepulauan Solomon hari sebagai ketua Manasye Sogavare tuan rumah KTT ke-23 Melanesian Spearhead Group Leader khusus ini. Somare mengatakan, dekolonisasi dan kemerdekaan negara Melanesia adalah proses pembebasan dekat dengan hati saya. Noumea […]

from WordPress http://ift.tt/29BizUB
via IFTTT

Wednesday, 13 July 2016

ULMWP : West Papua Bergerak Maju dari Advokasi Menuju Sebuah Negara

Honiara, Jubi – Perjuangan bangsa Papua Barat saat ini mulai bergerak maju dari tahap advokasi menuju tahap membangun negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Honiara kepada sejumlah wartawan. “Saat ini kami harus bergerak maju membangun sebuah negara. Ini untuk mendapatkan dukungan internasional dalam penentuan nasib sendiri,” […]

from WordPress http://ift.tt/29ByEsN
via IFTTT

Monday, 11 July 2016

Delegasi ULMWP Tiba di Kepulauan Solomon Jelang KTT MSG

Penulis: Melki Pangaribuan 17:01 WIB | Sabtu, 09 Juli 2016 HONIARA, SATUHARAPAN.COM - Anggota delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dikabarkan tiba di Honiara, Kepulauan Solomon pada akhir pekan ini, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Hal ini dibenarkan oleh Ben Didiomea, salah satu […]

from WordPress http://ift.tt/29H1rAu
via IFTTT

Saturday, 9 July 2016

Juru Bicara ULMWP Benny Wenda Tiba di Honiara Solomon Islands

Juru bicara ULMWP (Benny Wenda, Amatus Douw dan seorang pendukung Papua Merdeka tiba di Bandara Internasional Honiara pada pukul 1:40 Siang ini tanggal 9 Juli 2016. Dalam kedatangan ini, Solomon Islands in Solidarity fro Free West Papua telah melakukan penjemputan di Bandara Internasional di Honiara dengan menanimpilkan spanduk, Bendera Bintang Fajar. Solomon Islands Solidaritas kerja […]

from WordPress http://ift.tt/29o0uh2
via IFTTT

Monday, 4 July 2016

Oposisi Fiji mengecam suap dan campur tangan Indonesia dalam urusan internal Melanesia

Minggu, 03 Juli 2016, salampapua.com Oposisi Fiji mengecam suap dan campur tangan Indonesia dalam urusan internal Melanesia dan panggilan untuk dukungan bagi rakyat Papua Barat.Front Persatuan untuk Fiji Demokrat (UFDF) menuduh pemerintah Indonesia sengaja menyuap dan mendukung [UFDF Juru Bicara Mick Beddoes] pemerintah Fiji incumbent dalam pemilu mendatang setelah Duta Besar Indonesia, Aidil Chandra Salim, […]

from WordPress http://ift.tt/29nR0mi
via IFTTT

Saturday, 25 June 2016

Isu Papua “Panas” Di Sidang HAM PBB

Jayapura, Jubi – Sesi 32 Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Genewa, Swiss yang berlangsung sejak 13 Juni hingga 1 Juli 2016 menggulirkan kembali persoalan HAM di Tanah Papua. Pernyataan Kepulauan Solomon dan Vanuatu dibantah oleh Indonesia yang menyebutkan dua negara ini tidak paham apa yang terjadi di Papua. Diplomat Vanuatu, Setareki Waoanitoga dalam […]

from WordPress http://ift.tt/28W2uO0
via IFTTT

Thursday, 23 June 2016

Debat Umum Dewan HAM PBB, Ini Pernyataan Kepulauan Solomon Tentang Pelanggaran HAM di Papua

Berikut adalah Teks pernyataan Kepulauan Solomon Teks pernyataan Kepulauan Solomon di SESI-32 Debat Umum Dewan HAM PBB, hari ini 22 Juni 2016: Pernyataan Misi Tetap Kepulauan Solomon Sesi ke-32 Dewan HAM PBB, Butir 4: Situasi kebutuhan perhatian Dewan Terima kasih Pak Presiden, Delegasi dari Kepulauan Solomon ingin menarik perhatian dari Dewan situasi hak asasi manusia […]

from WordPress http://ift.tt/28QIHhE
via IFTTT

Sunday, 19 June 2016

14 Juli, KTT Khusus MSG Digelar di Honiara

Masyarakat Papua yang tergabung dibawah Komite Nasional Papua Barat saat melangsungkan aksi damai di Jayapura, mendesak negara-negara Africa, Karibia dan Pasifik untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Papua lepas dari Indonesia. - Jubi/Yuliana Lantipo Masyarakat Papua yang tergabung dibawah Komite Nasional Papua Barat saat melangsungkan aksi damai di Jayapura, mendesak negara-negara Africa, Karibia dan Pasifik untuk mendukung […]

from WordPress http://ift.tt/1sLLJtn
via IFTTT

Thursday, 9 June 2016

Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Polda Papua Harus Tahu Persoalan Papua Bukan Pelanggaran HAM Saja

Bandung 08 Juni 2016. Cheko Papua. Biro organisasi AMP (Aliansi Mahasiswa papua ) Komite Kota Bandung Jawa Barat mengatakan negara repubik indonesia harus tau persoalan papua bukan pelangaran ham saja tapi satatus poliktik papua barat , rakyat papua saat ini menuntut hak menentukan nasib sendiri diatas tanah leluhur kami , saya mau sampaikan kepada Menteri […]

from WordPress http://ift.tt/1swMDtH
via IFTTT

Tuesday, 24 May 2016

Indonesia Tolak Pernyataan PM Kepulauan Solomon

23,May 2016 0 15, bintangpapua.com Jakarta – Pemerintah Indonesia menolak pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare yang mengatakan bahwa Indonesia berpartisipasi dalam “Melanesian Spearhead Group” (MSG) hanya untuk melindungi kepentingan sendiri. “Kami tegas menolak pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare yang muncul di situs Kantor Sekretariat Pers Perdana Menteri (Solomon) pada […]

from WordPress http://ift.tt/1XO1cVH
via IFTTT

Friday, 6 May 2016

Ketua Partai Buruh Inggris Dukung Isu Papua Dibawa ke PBB

LONDON, SATUHARAPAN.COM - Pemimpin Oposisi Inggris,Jeremy Corbyn, hadir dalam pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di gedung parlemen Inggris, yang berlangsung mulai 3 Mei 2016. Pada forum itu, ia berbicara tentang penderitaan rakyat Papua  dan mendukung didorongnya reformasi demokrasi di salah satu propinsi RI itu. Media Australia, abc.net.au, melaporkan Corbyn mengatakan sudah saatnya rakyat […]

from WordPress http://ift.tt/24v8Ppi
via IFTTT

IPWP: PBB Harus Awasi Referendum di Papua

Jayapura, Jubi – PBB harus membuat resolusi pemungutan suara dibawah pengawasan internasional untuk kemerdekaan Papua, demikian dinyatakan anggota parlemen internasional dan pengacara pro kemerdekaan Papua. Dalam pertemuan di London Selasa, (3/5/2016), pemimpin pro kemerdekaan Papua, Benny Wenda, bersama anggota-anggota parlemen, pengacara dan para aktivis kemanusiaan dari Inggris dan wilayah Pasifik menuntut PBB membuat resolusi untuk […]

from WordPress http://ift.tt/24v8Pp9
via IFTTT

Deklarasi London Seruan Kepada Internasional Awasi Penentuan Nasib Sendiri di Papua Barat

Jayapura, Jubi – Sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara Pasifik dan Inggris telah membuat deklarasi di London yang menyerukan kepada dunia internasional untuk mengawasi pemilihan pada kemerdekaan Papua Barat. Kelompok Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliamentarians for West Papua) menyelenggarakan pertemuannya di Gedung Parlemen di London untuk membahas masa depan masyarakat dan Tanah Papua […]

from WordPress http://ift.tt/1rwQXZA
via IFTTT

Monday, 22 February 2016

Kantor ULMWP di Wamena Disebut untuk Memancing Aparat Bertindak Keras

HarianPapua.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menyampaikan pembukaan kantor gerakan pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena beberapa hari lalu adalah sebagai pancingan untuk aparat. Selain untuk menunjukan eksistensi para penggerak ULMWP, Luhut menyebut hal ini memang sengaja dilakukan agar aparat keamanan mengambil tindakan keras […]

from WordPress http://ift.tt/1QU8Iac
via IFTTT

Monday, 4 January 2016

BIN Akan Dekati Tokoh Separatis Papua Benny Wenda

Abraham Utama, CNN Indonesia Rabu, 30/12/2015 09:02 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Intelijen Negara akan menerapkan pendekatan lunak (soft approach) kepada seluruh kelompok ekstremis dan separatis yang melawan pemerintah Republik Indonesia. Hal itu juga berlaku bagi Benny Wenda, tokoh Organisasi Papua Merdeka yang menjadi eksil di Inggris dan disebut Polri sebagai dalang penyerangan terhadap […]

from WordPress http://ift.tt/1R5cgeW
via IFTTT