Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Saireri. Show all posts
Showing posts with label Saireri. Show all posts

Tuesday, 1 March 2022

SAIRERY KONSOLIDASI DAN MOBILISASI PanitiaPenyambutan KT-Dewan HAM PBB Sampai di Kampung.


SAIRERI | hari ini, 1 Maret 2022, Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Saireri Edison Kendy, melaporkan konsolidasi dan mobilisasi sampai kampung-kampung di Wilayah Saireri.

Kepala Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Saireri Tuan. EDISON KENDI, mengatakan bahwa pemerintah terus kawal panitia Penjembutan KT-Dewan HAM PBB konsolidasi dan mobilisasi di wilayah Saireri sampai di kampung-kampung.
Ada sejumlah kampung di Biak, Waropen dan lain-lain telah terbentuk panitia.
Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Saireri.
Edison Kendy
-----------------------
Kepala Pemerintah.

Wednesday, 9 February 2022

SAIRERI DEKLARASI PANITIA KOMISARIS TINGGI PBB UNTUK HAK ASASI MANUSIA atau (UNHCHR)

“...Wakil Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) Wilayah Adat SAIRERI telah Mendeklarasikan Panitia Penyambutan Kedatangan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia...”

SAIRERI | Pada hari ini, Selasa, (08/02/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah adat Saireri deklarasikan Panitia Penyambutan kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

Mr. Edison Kendi, Wakil Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Saireri menyatakan, wilayah Saireri telah deklarasikan Panitia untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua. 

Menurutnya, Saireri sudah mempunyai struktur Pemerintah sampai di Daerah, jadi panitia ini akan bergerak bersama dengan struktural Pemerintahan Daerah di Wilayah Saireri.

Mr. Kendi mengatakan, “Panitia di wilayah Saireri siap konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, panitia siap melakukan segala aktivitas dalam bentuk terbuka dengan melibatkan rakyat secara terbuka, panitia juga siap koordinasi dengan Pemerintah Sementara ULMWP di wilayah dan juga Pemerintah Sementara ULMWP di pusat.”

Mr. Edison selaku kepala Pemerintahan Sementara ULMWP Wilayah Saireri mengatakan siap bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP.

“Kami sambut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM)”

Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Saireri.

Edison Kendy 
----------------------
Kepala

#WelcomeUNHCHR πŸ‡ΊπŸ‡³
#WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHCHR #UNHCHR #FreeWestPapua

Monday, 16 November 2020

Mendekati 100%, Seluruh Rakyat Papua Menyatakan Tolak Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus Papua


UU Otsus Hanya Dipaksakan oleh Jakarta untuk Kepentingan ‘Politik Ekonomi — dan Ini adalah Malapetaka Besar Bagi Bangsa Papua’

Saireri Customary Council Meeting 14/11/2020 Rejects Special Autonomy by Indonesia

Kemarin Sabtu, (14/11/2020) tepat pukul 10.43 waktu Papua, para Kepala-kepala Adat Byak (Mananwir) Kainkain Karkara Byak (KKB) telah mengadakan Pleno Khusus dalam rangka menyikapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Wilayah Adat Saireri yang direncanakan pada tanggal 17 — 18 November 2020 di Biak.
Dalam kesempatan Pleno Khusus Kainkain Karkara Byak (KKB) ini, atas nama Masyarakat Adat Byak, Manfun Kawasa Byak Mananwir Apolos Sroyer menunjuk Mananwir Harrij Ronsumbre sebagai Ketua Tim perumusan Masyarakat Adat Byak untuk diserahkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP).
Kesimpulan pernyataan sikap para Mananwir Biak, hanya satu yaitu; REFERENDUM. Pernyataan ini akan dikirim kepada MRP, ULMWP, Dewan Gereja Papua dan pihak internasional.
_________
99.9% rakyat West Papua dari Sorong sampai dengan Merauke tengah menyatakan sikap “Menolak Undang-Undang Otonomi Khusus dan Minta Referendum Kemerdekaan West Papua” ——— Ini adalah fakta yang sedang ditakutkan dan kegelisahan kolonial NKRI sangat jelas sedang terlihat berdasarkan fakta bahwa: 99,9% rakyat Papua minta Merdeka berdaulat penuh sebagai sebuah Negara, yaitu Negara Republik West Papua.
99,9 % SELURUH RAKYAT PAPUA MENYATAKAN
TOLAK UNDANG-UNDANG OTSUS PAPUA — DAN MERDEKA