Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Sejarah Papua Merdeka. Show all posts
Showing posts with label Sejarah Papua Merdeka. Show all posts

Thursday, 11 November 2021

Sejarah Papua Bagian dari Sejarah Bangsa

Suara Papua / Suara Papua / 21 hours ago
Perjalanan sejarah bangsa, tak lepas dari orang-orang yang berjuang di dalamnya. Indonesia sendiri mengenal perjuangan lewat diplomasi dan mengangkat senjata. Meskipun Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945, namun Belanda tak begitu saja menyerahkan segalanya ke pangkuan pertiwi. Maka diplomasi menjadi salah satu jalan yang dipilih.

Salah satu diplomasi itu adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung pada 22 Desember 1949. Lewat perwakilannya, Indonesia berharap konferensi ini dapat menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil serta secepat mungkin. Pertemuan yang berlangsung alot ini akhirnya merumuskan beberapa hal, salah satunya penyerahan seluruh bekas jajahannya ke Republik Indonesia, kecuali Irian Barat yang akan dikembalikan 2 tahun berikutnya.

Tapi siapa sangka, dua tahun berikutnya atau pada 1952, di momen inilah bangsa Indonesia merasa dibohongi karena pemerintah Belanda ingkar tentang Irian Barat. Belanda justru memasukkan provinsi itu sebagai wilayah kerajaannya, sesuai undang-undang dasar mereka. Bahkan pada 1 Desember 1961, Belanda membentuk Dewan Nasional Papua agar Irian Barat terpisah dari NKRI.

Pengingkaran yang dilakukan Belanda, sontak membuat Presiden Soekarno murka. Pada 19 Desember di tahun yang sama, presiden menggelorakan operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan pertiwi. Operasi pembebasan dan upaya melalui diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia selama 2 tahun itu akhirnya membuahkan hasil. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA); sebuah badan dibawah naungan PBB untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda soal Irian Barat. Penyerahan dilakukan berdasarkan New York Agreement pada 18 Agutus 1962.

Perjalanan panjang Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI pun usai dengan ditandai Penentuan Pendapat Rakyat (PERPERA). Sidang umum PBB pada November 1969 mengesahkan hasil tersebut dan meresmikan Irian Barat menjadi bagian Republik Indonesia.

Perubahan Nama

Beberapa tahun setelah pergantian orde lama menjadi orde baru, tepatnya pada 1968, pemerintah menggelar perjamuan makan malam bersama perwakilan dari negara tetanga, Papua Nugini. Dalam pertemuan ringan bersama Menteri Dalam Negeri saat itu, Boediardjo, Menteri Penerangan Papua Nugini sempat mempertanyakan ihwal pemberian nama provinsi Irian Barat. Tentu ia khawatir bakal ada Irian Timur yang tak lain adalah negaranya sendiri.

Mendengar cerita itu, Presiden Soeharto pun bereaksi. Lewat peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 1973, presiden mengubah Iran Barat menjadi Irian Jaya. Pengubahan itu dilakukan berbarengan dengan peresmian tambang tembaga dan emas Freeport pada tahun yang sama. Ini juga yang menandai pembangunan di provinsi paling timur Indonesia itu dengan membuka investasi tambang emas terbesar di dunia.

Memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, nama provinsi Irian Jaya kembali diubah. Presiden Gus Dur menggantinya dengan nama Provinsi Papua, tepat pada malam pergantian tahun 1999 ke 2000. Presiden Gus Dur tak dalam memilih nama Papua dilakukan setelah dia berdialog dengan perwakilan masyarakat dan tokoh Papua.

Pahlawan Nasional Asal Papua

Mengingat sejarah panjang di Pulau Papua, sudah tentu harus melekatkan pada mereka yang telah berjuang bersama-sama demi kemerdekaan dan kembali ke pangkuan NKRI. Dengan semangat itu pula, pemerintah telah resmi menganugerahi mereka yang telah berjuang sebagai pahlawan nasional. Terdapat 5 pahlawan nasional asal Papua. Bahkan tiga di antaranya ditetapkan bersama-sama pada tahun 1993, sesuai Surat Keputusan 077/ TK/ 1993 Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial K2KRS. Mereka adalah Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Marthen Indey. Dua pahlawan lainnya yang menyusul adalah Johannes Abraham Dimara pada tahun 2010 dan Macmud Singgirei Rumagesan yang diangkat sebagai pahlawan nasional pada 2020.

Frans Kaisiepo menjadi nama yang paling tak asing bagi rakyat Indonesia. Pada 2016 Bank Indonesia resmi merilis pecahan mata uang baru. Sebagaimana lazimnya, muncul nama dan gambar pahlawan nasional. Wajah Frans, terpampang pada uang pecahan sepuluh ribu rupiah. Sejak itu pula, masyarakat Indonesia, seperti diperkenalkan pahlawan yang berasal dari Papua.

Lahir 10 Oktober 1921 di Wardo, Biak, Papua, Frans pernah menjadi Gubernur keempat . Pada 1946, dia menjadi anggota delegasi Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai pembicara, dia menyebut nama Irian yang berarti Ikut Republik Indonesia Anti Nederlans (IRIAN). Frans wafat pada 10 April 1979 di Jayapura, Papua dan dimakamkan di Taman Nasional Pahlawan Cendrawasih, Biak.

Dalam perjuangan diplomasi untuk merebut Papua dari tangan Belanda, pemerintah juga mendapat dukungan dari para pejuang. Dia adalah Silas Papare. Lahir 18 Desember 1918 di Serui, Kepulauan Yapen, Papua, Silas mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada Oktober 1949. Dia juga diminta Presiden Soekarno menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam New York Agreement pada 15 Agustus 1962. Silas wafat pada usia 54 tahun dan dimakamkan di Serui, Papua.

Perjuangan lain yaitu dengan mengangkat senjata dilakukan Johanes Abraham Dimara. Bahkan Johanes dianggap punya peranan besar dalam operasi pembebasan Irian Barat bersama Soekarno. Dia pernah diangkat menjadi ketua Organisasi Pembebasan Irian (OPI). Memperoleh mandat dari presiden, Johanes diminta untuk melawan Belanda, meski akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Bouven Digul. Pasca bebas, Soekarno memberikan tugas khusus kepadanya dengan menjadi delegasi RI ke PBB. Johanes wafat pada 20 Oktober 2000 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.

Pekan Olahraga Nasional Bagian Dari Sejarah Papua

Perjalanan sejarah lainnya juga terukir lewat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang berlangsung tahun ini. Untuk pertama kalinya PON berlangsung di Papua sekaligus menyingkirkan Bali dan Nanggroe Aceh Darusalam. Papua meraih 66 suara, unggul dari Bali dan Nanggroe Aceh Darussalam yang sama-sama mendapat 46 suara. Gelaran 4 tahunan ini akan mempertandingkan 37 cabang olahraga yang diikuti sekitar 10.000 atlet dan official dari 34 provinsi. Salah satu keunikannya yaitu berlangsung di 4 lokasi, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Biasanya, PON hanya digelar di 2 lokasi.

Merasa senasib dan sepenanggungan membuat pendiri bangsa getol mempertahankan Papua. Keterikatan satu sama lain yang kuat ini akhirnya juga membuat masyarakat Papua berjuang bersama-sama untuk mempertahankan Papua selamanya menjadi bagian dari NKRI. Dan akhirnya kebersamaan ini akan terus berlangsung hingga tak lekang waktu. (Adv)

The post Sejarah Papua Bagian dari Sejarah Bangsa appeared first on Suara Papua.

Visit website

Sunday, 10 October 2021

110 mahasiswa Nduga ikuti pelatihan sejarah Papua merdeka

Pembekalan Sejarah Papua Merdeka
 
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Sejumlah 110 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se-Indonesia atau IPMNI mengikuti pembekalan sejarah Papua merdeka di Jayapura, Sabtu (9/10/2021). Materi sejarah Papua merdeka itu disampaikan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Wilayah Numbay.

Ketua KNPB Numbay, Hosea Yeimo menyatakan materi pembekalan itupenting, karena membekali para mahasiswa pengetahuan sejarah negara West Papua yang pernah ada di Tanah Papua. Menurutnya, materi pembekalan itu berisi kejadian yang benar-benar terjadi dimasa lalu.

Menurutnya, materi pelatihan itu juga membaha penindasan dan penjajahan yang terjadi di Papua, serta manipulasi sejarahyang dilakukan untuk membenarkan penjajahan tersebut. Pelatihan itu juga membahas praktik penjajahan yang dilakuan Indonesia terhadap orang asli Papua.

Yeimo menjelaskan Indonesia sebagai penjajah tidak pernah mengakui sejarah dan berbagai peristiwa masa lalu di Tanah Papua, termasuk sejarah Papua merdeka. Kurikulum pendidikan sejarah Indonesia mengajari anak SD, SMP, SMA tentang sejarah Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda. Kurikulum yang sama juga mengajarkan sejarah tentang Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, namun tidak pernah mengajarkan sejarah Papua.

“Mereka hanya mengajar tentang Indonesia merdeka. Mereka hanya mengajarkan tentang apa itu Indonesia, sejarah Indonesia. Kami [tidak] pernah diajarkan sejarah Papua. Itu penjajahan [yang] dong lakukan, pembodohan supaya kita ini tidak tahu tentang kitong orang Papua punya sejarah. Itu realita, kenyataan, itu yang benar-benar terjadi dan kita hadapi saat ini di Papua,” kata Yeimo pada Sabtu (9/10/2021).

Selain memberikan materi tentang sejarah Papua merdeka, pembekalan itu juga menyampaikan materi sejarah pengalihan pengusaan Papua dari Belanda kepada Indonesia. Pengalihan pengusahaan Papua itu dilakukan berdasarkan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 antara Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat. Pembekalan itu juga menyampaikan Perjanjian Roma 30 September 1962 yang juga dibuat tanpa melibatkan orang Papua.

“Dalam Perjanjian Roma diatur kesempatan bagi orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Namun hal itu tidak terjadi, Indonesia masih ada di Papua sampai saat ini,” kata Yeimo.

Pembekalan juga membahas masalah rasisme terhadap orang Papua. Rasisme terus dilakukan oleh orang Indonesia terhadap orang Papua dan itu salah satu fakta sifat penjajah kepada bangsa yang dijajah.

“Rasisme terhadap orang Papua bukan baru terjadi pada tahun 2019. Rasisme sudah terjadi sejak sejarah masa lalu. Rasisme merendahkan derajat dan martabat manusia. [Rasisme] bukan hanya [dalam bentuk]kata-kata monyet, gorila, dan menghina. [Itu] bukan baru kali ini, tetapi sudah terjadi sejak 15 agustus 1962, ketika Belanda, Amerika Serikat dan Indonesia sibuk bicara tentang Papua, [sementara] orang Papua yang punyah tanah dan ahli waris [Tanah Papua] tidak pernah dilibatkan. Jadi, seakan-akan kami bukan manusia yang hidup dan punya nenek moyang di atas tanah ini,” kata Yeimo.

Para peserta pembekalan juga mendiskusikan berbagai operasi militer yang terjadi di Tanah Papua, sejak tahun 1963 hingga kini. Berbagai operasi militer itu menunjukkan watak kolonialisme yang berusaha mempertahankan kekuasaan dengan politik migrasi dan mengirim militer untuk mengamankan Papua sebagai wilayah Indonesia.

“Berbagai cara Indonesia lakukan, bagimana Indonesia menaklukkan, mecaplok Tanah Papua, membuat orang Papua takut dan trauma, dan kitong tidak bisa buat apa-apa. Sekarang [operasi] terjadi di Intan Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Maybrat, Yahukimo, Timika. Sementara orang tua kami mempertahankan apa yang Tuhan kasih sebagai ahli waris, dan lakukan perlawanan. Jadi, tugas kita adalah kuliah baik, dan lakukan perlawanan melalui ilmu yang didapat saat kuliah,” kata Yeimo.

Benny Murib yang turut memberikan materi mengatakan pendidikan politik Papua dalam pembekalan itu bagus, karena membuat generasi muda Papua belajar sejarah dan mendiskusikan situasi yang saat ini terjadi di Papua. “Kami berikan [materi] sejarah bangsa Papua dan realita penindasan terhadap orang Papua. Sistem kolonial dan militerisme memaksakan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Salah satunya, [penyelenggaraan] Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua. PON tidak akan menyelesaikan persoalan Papua, tetapi menambah masalah,” kata Murib.

Murib berharap mahasiswa Papua yang sekolah dan kuliah menyadari bahwa perjuangan untuk menuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri tidak melulu dilakukan dengan perlawanan bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Perjuangan itu juga dapat dilakukan dengan gerakan sipil yang dilakukan pelajar dan mahasiswa. Pelatihan itu disebut Murib akan terus menanamkan ideologi Papua merdeka. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G