Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Solomon Islands. Show all posts
Showing posts with label Solomon Islands. Show all posts

Thursday, 31 October 2019

Kewenangan pemerintah nasional dan provinsi di Kepulauan Solomon diuji

Laporan media mengenai upaya Tiongkok untuk menyewa
satu pulau di Pasifik, telah mengungkapkan perpecahan
antara pemerintah provinsi dan pusat. – Chris Pecoraro/Getty
Joseph D. Foukona & Graeme Smith

Kepulauan Solomon telah menjadi berita utama di sejumlah media internasional pekan lalu, termasuk di New York Times, mengenai perjanjian sewa pulau di Kepulauan Solomon.

Menelaah kesepakatan empat-halaman, perjanjian kerja sama strategis atas Pulau Tulagi, yang dipersiapkan dengan buru-buru penuh kecerobohan, antara pemerintah Provinsi Tengah di Kepulauan Solomon dan perusahaan Tiongkok, Sam Enterprise Group Ltd, terlihat jelas bahwa apa yang disetujui termasuk hak pembangunan eksklusif kepada konglomerat Tiongkok itu sebenarnya jauh di luar wewenang pemerintah provinsi.

Sumber daya mineral, perikanan, hutan, tanah – ini semua adalah ranah pemilik tanah adat, sementara pemerintah pusat hanya berperan sebagai tuan tanah secara teoretis atas lahan yang terdaftar serta pemilik bersama sumber daya mineral, yang bertugas memberikan izin usaha pertambangan.

Pemimpin provinsi itu juga kemudian dengan lekas membantah perjanjian itu setelah liputan New York Times, mengakui dalam wawancara dengan Radio New Zealand bahwa mereka tidak mungkin menyewa Tulagi, dan bahwa tidak ada apa pun dari perjanjian itu akan terjadi.

Namun, meski Xi Jinping tidak akan mungkin memerintahkan pembangunan tempat rahasia di Pulau Tulagi, proyek tersebut mungkin akan diteruskan namun dalam bentuk lainnya, terutama jika Sam Group berhasil mengamankan pendanaan di Tiongkok. Jika berhasil, kurangnya pengalaman perusahaan itu di Pasifik, dapat menyebabkan situasi yang mirip dengan Pacific Marine Industrial Zone di sebelah utara Papua Nugini, upaya pertama oleh perusahaan Tiongkok untuk mendirikan kawasan ekonomi khusus di Pasifik.

Di kawasan itu, politisi-politisi dan kontraktor setempat sedang bersengketa dengan perusahaan Tiongkok tersebut. Manajemennya bersembunyi di sebuah kantor di Madang karena pendanaan mereka dari Bank Exim Tiongkok perlahan-lahan dibuang untuk hal-hal trivial seperti gerbang yang bernilai Kina 4 juta ($ 1,7 juta).

Juga luput dari perhatian media-media besar adalah kasus lainnya, yang membuktikan bahwa kesenjangan antara pemerintah nasional dan provinsi seperti ini ada positif dan negatifnya bagi Tiongkok. Pada 17 Oktober kemarin, Pemerintah Provinsi Malaita, juga di Kepulauan Solomon, menerbitkan Komunike Auki, menegaskan adanya proses bagi mereka perihal hak untuk menentukan nasib sendiri.

Alasan yang memicu keinginan kelompok-kelompok di Malaita, untuk membentuk pemerintahan sendiri adalah karena keputusan pemerintah pusat, untuk mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok, yang dianggap sebagai proses yang tergesa-gesa tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat. Di bawah anak judul ‘core beliefs and freedoms’ komunike itu tertulis kebebasan beragama, dan ‘oleh karena itu Malaita menolak Partai Komunis di Tiongkok dan sistemnya yang didasarkan ideologi ateis’.

Keputusan pemerintah nasional Kepulauan Solomon untuk beralih ke Tiongkok, telah menimbulkan desakan oleh pergerakan Malaita for Democracy (M4D) dan beberapa kelompok lain, agar Malaita dapat menentukan nasibnya sendiri, menyatakan keinginan mereka untuk menjauhkan diri dari ikatan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok, seperti yang diputuskan oleh pemerintah pusat, serta komitmennya untuk melindungi tanah dan sumber daya alam mereka dari ‘investor yang amoral’.

Aspirasi untuk kemerdekaan Malaita dan keinginannya untuk menentukan nasib sendiri ini, punya sejarah yang panjang. Pada 1940-an, gerakan Ma’asina Ruru di Malaita berusaha menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri. Pada 1970-an, pergerakan Western Breakaway dibentuk, dimana Provinsi Barat memboikot perayaan Hari Kemerdekaan Nasional pada 7 Juli 1978. Gerakan ini lalu bangkit kembali pada 2000 sebagai Western State Movement, yang berakhir dengan apa yang disebut sebagai kudeta yang tidak diketahui oleh siapa pun. Pada 2015, Majelis Provinsi Malaita meresmikan resolusi tentang kedaulatan Malaita.

Provinsi Malaita memiliki jumlah populasi yang besar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kepulauan Solomon, namun ia tetap terbelakang. Hanya 4,71% lahan di provinsi ini yang terasing, ini berarti sebagian besar tanah dan SDA di Malaita berada dalam domain adat, di bawah wewenang langsung pemilik tradisional. Meskipun demikian, pemerintah pusat memiliki kuasa atas alat-alat dan proses transaksi atas lahan tersebut.

Instrumen-instrumen seperti itu sering kali lebih menguntungkan investor, sementara pemilik sumber daya dibiarkan menjadi rent seeker (pemburu rente) dan penerima royalti. Hal ini juga menyebabkan adanya jurang pemisah antara pembuat keputusan di tingkat nasional dan provinsi. Keputusan pemerintah pusat untuk beralih ke Tiongkok, dan segera mengundang investor Tiongkok ke Kepulauan Solomon tanpa masukan dari pemerintah provinsi dan pemilik sumber daya, adalah bukti kesenjangan ini.

Pemerintah Provinsi Malaita meminta MP-nya untuk datang ke Auki dan berpartisipasi dalam pertemuan tinggi pemimpin-pemimpin yang diadakan pada 16 Oktober, untuk membahas persoalan seputar peralihan ke Tiongkok, termasuk di antaranya desakan untuk menentukan nasib sendiri. Majelis Provinsi Malaita dan lima MP dari Malaita turut hadir, dan sebuah komunike dikeluarkan pada hari berikutnya. Sejumlah MP dari Malaita yang pro-Tiongkok tidak menghadiri pertemuan itu.

Desakan Provinsi Malaita untuk hak menentukan nasib sendiri ini bukan hanya datang dari daerah ini. Provinsi-provinsi lain di negara itu telah mengutarakan sentimen yang serupa, semua diakibatkan oleh pemusatan kekuasaan di tingkat pemerintah pusat, tanpa adanya kemajuan yang berarti terjadi di tingkat provinsi. Ada kekhawatiran yang masuk akal dari kedua pihak, menegaskan jurang pemisah yang umumnya terjadi di negara-negara dengan sistem pemerintahan federal.

Ketika kewenangan yang dilimpahkan ke pemerintah tingkat provinsi terbatas, ada ruang bagi oknum-oknum dari luar untuk menargetkan hubungan pemerintah nasional yang lemah, ke provinsi-provinsi yang lalu berujung ke destabilisasi. Hal ini mungkin dilakukan demi keuntungan atau sebagai langkah ekonomi yang diinginkan oleh negara.

Namun, pemerintah provinsi juga dapat menjadi sasaran yang lebih baik, karena ia lebih jarang diawasi oleh media dan diamati oleh masyarakat sipil. Faktor ini mungkin dapat menjelaskan kenapa negara-negara yang kewenangannya terpusat seperti Korea Selatan, yang juga homogen dalam hal etnik dan bahasa, secara umum lebih sulit dipengaruhi Tiongkok.

Peralihan hubungan diplomatik, dari Taiwan terhadap Tiongkok, diharapkan akan membawa pembangunan dalam berbagai sektor di Kepulauan Solomon. Pemerintah pusat harus melakukan analisis yang cermat, sebelum menandatangani perjanjian apa pun terkait pembangunan yang penting seperti ini. Legislasi dan mekanismenya harus diperkuat atau dirombak, untuk memastikan wewenang antara pemerintah pusat dan provinsi dijaga dengan baik, agar bisa melindungi kepentingan masyarakat setempat yang merupakan pemilik SDA di tingkat provinsi. (Lowy Institute/The Interpreter)


Editor: Kristianto Galuwo

Friday, 4 November 2016

Pejabat Solomon: Ini bukan soal intervensi, tapi penegakan HAM

Jayapura, Jubi – Pernyataan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Racudu, yang memperingatkan para pendukung West Papua di kawasan Pasifik, khususnya Kepulauan Solomon, untuk tidak mengintervensi urusan Indonesia di Papua ditanggapi santai oleh pejabat tinggi pemerintahan Negara Kepulauan Solomon. “Berita soal pemerintah Indonesia bertaruh melawan para pendukung West Papua bagi saya sama sekali tidak mengejutkan,” kata seorang […]

from WordPress http://ift.tt/2fHWcnm
via IFTTT

Thursday, 3 November 2016

Solomon Islands Seeks to Host 2017 Melanesian Youth Parliament

Monday, 31 October 2016 9:03 AM, Solomon Times The National Parliament and the Ministry of Women, Youth, Children and Family Affairs made their intentions known during the recent National Youth Parliament in Honiara. Speaker of Parliament, Ajilon Jasper Nasiu, told participants that 20 youth parliamentarians will be selected from the current Youth Parliament to represent […]

from WordPress http://ift.tt/2ffHDEM
via IFTTT

Australian Activist Speaks Out Against Jakarta Request

Wednesday, 2 November 2016 8:29 AM, Solomon Times Leader of the Australian West Papua Association (Sydney) (AWPA), Joe Collins, has spoken out against reports that Jakarta has requested Australia to pass on a message to the Solomon Islands to refrain from interfering in the internal affairs of Indonesia. “This is an outrageous request as it […]

from WordPress http://ift.tt/2fwAjbA
via IFTTT

Respect for Human Rights is a UN Principle

Tuesday, 1 November 2016 9:47 AM, Solomon Times News that the Indonesian government is upping the ante against supporters of West Papua comes as no surprise, a well-placed senior government source said. “It is no surprise to us, and I think it is not right to say that we are interfering with the internal affairs […]

from WordPress http://ift.tt/2fdVpr2
via IFTTT

Monday, 17 October 2016

Pacific West Papua 14 Jul 2016 Decision looms on West Papua’s MSG bid

Radio NZ - The leaders of the Melanesian Spearhead Group are expected to announce whether or not West Papua will gain full membership this afternoon. An organisation representing West Papua independence groups, the United Liberation Movement for West Papua, was last year granted observer status within the MSG. But Indonesia, which considers the movement a […]

from WordPress http://ift.tt/2ejf1bP
via IFTTT

Thursday, 13 October 2016

Anggota Parlemen Kep. Solomon : Indonesia bukan Melanesia

Jayapura, Jubi - Kepulauan Solomon menegaskan kembali sikapnya terhadap isu Papua dan Melanesia, terkait status United Liberation Movement for West Papua di Melanesia Spearhead Groups (MSG) “Indonesia bukan Melanesia dan ULMWP adalah perwakilan sah rakyat dan bangsa Papua di Melanesia,” kata Derrick Manuari kepada Jubi melalui sambungan telepon, Kamis (13/10/2016). Manuari, anggota parlemen Kepulauan Solomon […]

from WordPress http://ift.tt/2e3f63W
via IFTTT

Monday, 10 October 2016

West Papua’s MSG membership expected by December

Radio NZ, Reports from Vanuatu say West Papua is poised to be granted full membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG) in December. The Daily Post said this was announced by the MSG chair, the Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare, in Port Vila at a meeting with West Papuan representatives. Mr Sogavare reportedly said […]

from WordPress http://ift.tt/2dDgKLZ
via IFTTT

West Papua to be granted full MSG membership

By PMC Reporter - October 10, 2016 West Papua will be granted full membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG) in December, 2016. The Vanuatu Daily Post reported that the announcement was made by the chairman of the MSG and prime minister of the Solomon Islands, Manasseh Sogavare, while he met with the chairman of […]

from WordPress http://ift.tt/2eio7K4
via IFTTT

ULMWP dijamin ‘Full Member’ di MSG

Jayapura, Jubi – Dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Fiji pada KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) Desember mendatang, pemimpin Vanuatu, Kepulauan Solomon dan New Caledonia akan menjamin keanggotaan penuh West Papua di MSG. Jaminan tersebut diberikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, sekaligus ketua MSG, Manasseh Sogavare, setelah bertemu Ketua Asosiasi Free West Papua Vanuatu (VFWPA), […]

from WordPress http://ift.tt/2dNwSsG
via IFTTT

Thursday, 6 October 2016

LIMA: Indonesia Hanya Beretorika Jawab Isu Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan perwakilan Indonesia di sidang PBB hanya beretorika dalam pidato balasan terhadap tudingan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang disampaikan tujuh negara pasifik. "Pemerintah Indonesia tidak menjelaskan secara terperinci karena Indonesia hanya menyampaikan bahwa telah terjadi perbaikan aturan dan konvensi HAM secara heroik," kata dia di […]

from WordPress http://ift.tt/2d3OscZ
via IFTTT

VFWPA perkuat solidaritas Melanesia untuk dekolonisasi West Papua

Jayapura, Jubi – Pertemuan Wantok Melanesia yang diselenggarakan oleh Vanuatu Free West Papua Association (VFWPA) di Vanuatu beberapa waktu lalu, menegaskan komitmen dukungan terhadap proses dekolonisasi atas anggota-anggota keluarga Melanesia di kawasan negara-negara anggota MSG, khususnya West Papua. Didukung oleh Asosiasi LSM Kepulauan Pasifik (PIANGO), sekitar 43 perwakilan masyarakat sipil dari Vanuatu, West Papua, Fiji, […]

from WordPress http://ift.tt/2ds51C7
via IFTTT

Papua is non-negotiable: Minister

Liza Yosephine, The Jakarta Post apua’s place in the Unitary State of the Republic of Indonesia is not up for negotiation, a minister has said in a response to allegations of human rights violations conveyed during a recent UN General Assembly (UNGA) session. "In diplomacy, several things are negotiable but some others cannot be negotiated. […]

from WordPress http://ift.tt/2dKfTqe
via IFTTT

Tuesday, 4 October 2016

Fiji and PNG ‘playing games’ over Papua issue

 Pacific Fiji, 3 Oct 2016, Radio NZ A former prime minister of Vanuatu says the Melanesian Spearhead Group is becoming ineffective because of games being played by Fiji and Papua New Guinea. A leader's summit for the regional group originally scheduled for this week has again been postponed without explanation. This comes as the MSG […]

from WordPress http://ift.tt/2dGA4tQ
via IFTTT

Thursday, 29 September 2016

Listening to the Pacific beat on Papua

Budi Hernawan, Jakarta | Thu, September 29 2016 | 08:07 am In an unprecedented move, seven UN member states from the Pacific raised their concerted voices on Papua during the prestigious 71st session of the UN General Assembly in New York this week. Nauru started the intervention by highlighting the issue of human rights violations […]

from WordPress http://ift.tt/2dgwoeI
via IFTTT

Tuesday, 27 September 2016

PM Reiterates Call For Recognition Of Taiwan, Expresses Concern On WP

By PM Press, Prime Minister Hon Manasseh Sogavare has reiterated Solomon Islands call on the United Nations for the recognition of Taiwan and expressed concern about the human rights violations in West Papua when he addressed the 71st United Nations General Assembly yesterday, Friday 23rd September. Solomon Islands commits a section in its annual address […]

from WordPress http://ift.tt/2doDflj
via IFTTT

Monday, 26 September 2016

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (2)

Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua> Pertama, […]

from WordPress http://ift.tt/2dbP6Ce
via IFTTT

Sunday, 25 September 2016

Solomon Islands Repeats Call for Independent Assessment of West Papua

SolomonTimesOnline - The Solomon Islands representative in Geneva, Switzerland, has repeated calls for Indonesia to allow a UN Special Rapporteur on Freedom of Expression to visit West Papua and Papua Provinces. Minister Councilor at the Solomon Islands Mission in Geneva, Switzerland, Barrett Salato made the call at the start of the 33rd Human Rights Council […]

from WordPress http://ift.tt/2diCryh
via IFTTT

Saturday, 24 September 2016

Pidato Presiden Nauru di PBB Angkat Isu Pelanggaran HAM yang Sedang Terjadi di Papua

New York, Tabloid-WANI -- Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, Presiden Republik Nauru, Baron Divavesi Waqa, mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua saat berpidato pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New Yok, (21/9). Dalam salah satu bagian pidatonya, ia mengatakan negaranya sangat prihatin dengan situasi di Papua, terkait dengan tuduhan pelanggaran HAM di sana. […]

from WordPress http://ift.tt/2cuJCa1
via IFTTT

Tiga negara tegaskan hak penentuan nasib sendiri West Papua di PBB

Manasseh Sogavare menekankan hubungan tak terpisahkan antara pelanggaran HAM dan kehendak penentuan nasib sendiri West Papua sebagai dua sisi pada mata koin yang sama, karena keinginan menentukan nasib sendiri itu berdampak langsung pada pelanggaran HAM yang dialami oleh rakyat West Papua selama ini. Jayapura, Jubi – Tiga negara, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Tuvalu, menekankan dukungan […]

from WordPress http://ift.tt/2csqHaI
via IFTTT