Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label State Terror. Show all posts
Showing posts with label State Terror. Show all posts

Thursday, 17 December 2020

Indonesian military and government increases threats against West Papuan people

 URGENT UN Appeal Filed after serious escalation in threats by Indonesian government against the West Papua independence movement.


Benny Wenda and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) have made an urgent appeal to UN Special Rapporteurs, after a serious escalation in the threats made by the Indonesian government against the ULMWP, its members and supporters following a declaration of a provisional government in exile on 1 December 2020.
In a significant development in the decades-long battle for self-determination and independence, on 1 December 2020 the ULMWP announced the formation of a provisional Government of West Papua. This followed a statement from the UN Human Rights Office on November 30 in Bangkok calling on Indonesia to address the historic demands of the West Papuan people after escalating violence in the region.
In its announcement, the ULMWP elected Mr Benny Wenda as its interim president. Twice nominated for the Nobel Peace Prize and recipient of the Freedom of the City of Oxford, Mr Wenda is currently in exile in the United Kingdom having sought political asylum following persecution by the Indonesian authorities for his leadership of the movement for West Papua’s right to self-determination.
The response by the Indonesian government to this announcement has been swift and severe. Indonesian officials at the highest levels have labelled the ULMWP’s actions as “treasonous” and threatened “firm action” against Mr Wenda and ULMWP members and supporters. In view of the Indonesian security services’ track record of political assassinations and covert activities against dissidents, these are serious threats to the safety and lives of people fighting for the independence of West Papua.
The urgent appeal, filed by Jennifer Robinson and the Cambridge Pro Bono Project on behalf of Mr Wenda and the ULMWP, calls for the Indonesian Government to uphold the West Papuan people’s rights to life, freedom of expression, peaceful assembly and association, in line with its international obligations. It also calls on the British Government to adhere to its international obligations to protect Mr Wenda from the escalating threats by Indonesian authorities, which may well function to incite vigilante action against Mr Wenda and his young family.
There is also concern that unjustified treason charges will be used by Indonesian authorities to arbitrarily detain ULMWP leaders, members and supporters, as well as peaceful protesters in West Papua - a practice that has long been criticized by Amnesty International, Human Rights Watch and Papuans Behind Bars, amongst others. This urgent appeal also follows an earlier appeal in April 2020, which was filed with the UN Working Group on Arbitrary Detention on behalf of 63 political prisoners, 56 of whom were arrested in the wake of mass protests across West Papua against Indonesian rule in late 2019.
Jennifer Robinson said:
“Indonesian officials at the highest levels have made serious threats against Benny Wenda, the ULMWP and their members and supporters in West Papua. We urge the UN to raise its concern with Indonesia, given the escalating violence, the unprecedented numbers of political arrests in the past year, and the imminent risk of further violence and arrests of West Papuans in violation of Indonesia’s international obligations.”
Benny Wenda said:
“Under the eyes of the UN, Indonesia invaded my land in 1963. Today, we call on the United Nations to uphold its historic responsibility to my people in West Papua. We suffer daily killings as a result of the UN’s historic failure, and ask only that it protect us from the consequences of its own actions. The UN High Commissioner must be allowed to conduct a visit to West Papua, in accordance with the call of 82 international states.”
Indonesian’s occupation of West Papua has been characterized by decades of repression, widespread killings and mass human rights violations, making the appeal especially important in the continued fight for West Papuans’ right to self-determination. Since the beginning of Indonesian rule, it is estimated that more than 500,000 West Papuans have been killed or disappeared and tens of thousands have been arbitrarily detained and imprisoned for expressing their political opinions and calling for their right to self-determination under international law.
Photo - TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto who named West Papuan Interim President Benny Wenda as a central Indonesian government target.

Tuesday, 3 November 2020

Pasukan Yonif 700 Raider Wira Yudha dan Yonif 310 Kidang Kencana - 450 Pasukan TNI AD Dikirim Ke Papua

Jayapura, Pacemace.co – Tiba di Makassar pada Selasa (27/10/2020) kemarin, Kapal bernomor 593 KRI Bande Aceh ini memuat Batalion Infanteri 700 Raider Wira Yudha dan 310 Kidang Kencana dengan total 450 pasukan untuk di kirim menuju Papua.

Kapal tersebut salah satu kapal andalan yang dimiliki Komando Lintas Laut Militer (Konlilamil) yang akan menurunkan pasukan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) mobile TNI AD diperbatasan Papua.

Komandan KRI Banda Aceh 593 Letkol Laut (P) Mochammad Achnaf mengatakan pasukan tersebut akan bertugas melakukan pengamanan mobile selama 6 bulan sejak diberangkatkan.

Ia bahkan menyakini kapalnya sangat tangguh dan mendukung tugas Satgas Pamtas mobile dari Yonif 310 Kidang Kencana dan Yonif 700 Raider Wira Yudha. 

Saat ini, kapal yang dijuluki Sea Warior tersebut telah berada di perairan timur Indonesia dengan kondisi pasukan dalam keadaan sehat.

“Sea Warior saat ini berada di perairan Timur Indonesia menuju Papua dan akan menurunkan 2 batalion pasukan raider TNI AD,” kata Mochammad, Jumat (30/10/2020).

“Pelayaran dalam kondisi lancar dan aman. Cuaca masih dapat dilalui dengan baik. Personel KRI dan prajurit yang on board dalam kondisi sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan sesuai ketetapan pemerintah,” lanjut dalam laporannya.

Senada, Panglima Konlilamil Laksda TNI Irwan Achmadi memberikan perintah untuk selalu meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam perjalanan.

Menurut Achmadi, hal ini sesuai perintah harian dari KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Katanya, berdasarkan tugas pokok Kolinlamil untuk mendukung pasukan TNI AD yang bertugas.

“Sesuai Perintah harian KSAL, maka unsur-unsur KRI Kolinlamil yang merupakan bagian dari SSAT TNI AL harus selalu dalam kondisi yang siap siaga melaksanakan operasi,” ujar Achmadi.

Dalam pengaman perbatasan tersebut kapal KRI Banda Aceh 593 untuk menyiapkan sistem senjata dengan daya dan gerak tempur tinggi.

“Oleh karena itu, sesuai tugas pokok Kolinlamil yang mendukung pasukan TNI AD dalam tugas pengamanan perbatasan, maka sudah seharusnya memiliki daya gerak dan gempur yang tinggi,” tegas Panglima Kolinlamil.

Perjalanan kapal KRI Banda Ace 593 bertolak dari Makassar ke perbatasan Papua akan memakan waktu 5 hari 5 jam. (FB/Pacemace

Tuesday, 27 October 2020

Breaking News: Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27 Polisi Indonesia Anarkis

#BreakingNews | Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27, Polisi dan Tentara Indonesia bertindak anarkis terhadap aksi demonstrasi penolaksan Otonomi Khusus Jilid II yang dilakukan mahasiswa Papua secara damai di Jayapura, Papua, pagi hingga siang ini (27/10).

Beberapa demonstran telah ditangkap dan satu orang atas nama Matias Soo telah ditembak oleh Polisi Indonesia dengan menggunakan senjata api.

Tindakan anarkis pembubaran paksa oleh Polisi dan Tentara Indonesia (TNI/Polri) dengan menggunakan gas air mata (lacrimator) dan senjata api.

Telah dilaporkan, titik aksi berlangsung di Expo, Waena, Depan Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) di Abe, Perumnas 3, Depan Jln. Masuk Asrama Yahukimo .


Mohon pantauan media dan advokasi!







#Mahasiswa #WestPapua #TolakOtsus #TolakOtonomiKhusus #Referendum#PapuaMerdeka #FreeWestPapua

Keuskupan Timika benarkan Rafinus Tigau adalah seorang pewarta gereja Katolik

 Reporter: Victor Mambor

Rafinus Tigau semasa hidupnya - IST

Jayapura, Jubi – Seorang pewarta gereja Katolik, Senin (26/10/2020) tewas tertembak oleh aparat keamanan Indonesia yang bertugas di Intan Jaya. Selain pewarta gereja bernama Rafinus Tigau ini, seorang anak bernama Megianus Kobagau terluka karena rekoset peluru yang ditembakan aparat keamanan.

Pastor Marten Kuayo, Administrator Diosesan Keuskupan Timika membenarkan kejadian yang menewaskan Rafinus ini.

“Benar, saya baru dapat laporan dari Pastor Paroki Jalae bahwa Rafinus meninggal karena ditembak. Dia dituduh sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Tidak benar itu. Rafinus sudah sejak lama menjadi pewarta gereja Katolik di Jalae,” kata Pastor Marthen kepada Jubi, Senin (26/10/2020).

Seorang warga Sugapa yang dihubungi Jubi mengatakan jenazah Rafinus ditemukan dekat rumahnya sudah dikubur dalam sebuah lubang dengan ditutup daun pisang.

“Aparat TNI Polri sudah berada di Jalae sejak jam 5.00 pagi. Katanya mereka mau kejar TPNPB. Tapi TPNPB sudah jauh dari kampung. Kita dengar bunyi tembakan saja. Kita tidak tau siapa yang dapat tembak. Setelah bunyi tembakan tidak ada baru kita cek keluar rumah. Kita baru sadar Rafinus tidak ada. Jadi kita cari, ternyata dia dikubur dalam lubang yang ditutupi daun pisang,” kata warga Sugapa ini.

Terpisah, parat keamanan yang melakukan penyisiran di Jalae mengatakan Rufinus adalah anggota Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) sebutan mereka untuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

“Ini merupakan hasil pengembangan pasca penghadangan TGPF oleh KKSB 9 Oktober lalu. Dari hasil pengembangan dan pengumpulan informasi dari masyarakat diperoleh informasi akurat bahwa salah satu kelompok KKSB bermarkas di Kampung Jalae Distrik Sugapa,” kata Kepala Penerangan Kogabwilhan III, Kol Czi IGN Suriastawa.

Operasi, menurut Suriastawa dimulai pukul 05.30 WIT oleh Tim Gabungan TNI-Polri. Selain menembak Rapinus, operasi ini  mengamankan dua orang lainnya, yang salah satunya mengaku adik dari Rafinus Tigau.

Suriastawa juga mengatakan atas permintaan pihak keluarga, korban tewas dikubur di tempat. Tim Gabungan TNI Polri membantu menggali kubur dan saat pemakaman, pihak keluarga mengakui bahwa korban selama ini aktif dalam aksi KKSB.


Namun warga Sugapa yang dihubungi Jubi mengatakan tidak ada warga yang tahu penembakan Rafinus hingga jenazahnya ditemukan dalam lubang yang ditutupi daun pisang.


Suriastawa mengakui dalam operasi ini seorang anak bernama Megianus (6 tahun) mengalami luka di bagian pinggang kiri akibat rekoset. Megianus kemudian dievakuasi ke Bandara Bilogai, Intan Jaya untuk selanjutnya dibawa ke Timika untuk perawatan medis lebih lanjut.

“Ia didampingi 2 orang keluarganya,” kata Suriastawa.

Sebby Sambom, Juru Bicara TPNPB mengatakan pernyataan Suriastawa itu sebagai kebohongan yang dibangun untuk menutupi sorotan publik. Sebby mengatakan saat penembakan Pendeta Zanambani, Suriastawa juga menuding Pendeta Zanambani sebagai anggota TPNPB.

“Faktanya, terungkap dengan jelas bahwa yang mereka tembak itu tokoh agama, seorang pendeta. Begitu juga penembakan yang mereka lakukan pada seorang katekis paska penembakan Pendeta Zanambani,” kata Sebby.

Sebby menegaskan, ia sudah memeriksa ke Intan Jaya dan tidak ada angggota TPNPB di Intan Jaya yang bernama Rafinus Tigau. (*)

Friday, 1 November 2019

Report finds anti-Papua 'fake news' campaign

Kharishar Kahfi. The Jakarta Post

A recent digital forensic investigation has revealed that multiple attempts have taken place in the digital world to manipulate the narrative about the protests and riots in the Papua and West Papua provinces in favor of the Indonesian government.

The joint investigation, launched by the British Broadcasting Corporation (BBC) and the Australian Strategic Policy Institute (ASPI), found at least two online influence campaigns had been “disseminating pro-Indonesian government material on the issue of West Papua”.

The Papua issue refers to widespread protests against the racial abuse suffered by Papuans, which eventually led to riots.

The findings about the manipulative narrative were made by BBC open source investigator Benjamin Strick and ASPI’s international cyberpolicy center researcher Elise Thomas. The report was also published online by a United Kingdom-based investigative group Bellingcat on Oct. 11.

“The goal of both campaigns was to influence international opinion about the increasingly violent situation in West Papua, as Indonesian security forces crack down on the local pro-independence movement,” Strick and Thomas wrote in the report.

The team revealed the first campaign was operated by InsightID, an Indonesian communications firm. According to the report, the firm had been promoting pro-Indonesian government content on various websites and social media accounts aimed at international audiences.

During the campaign, the firm was also found to have targeted an opposition hashtag to influence its followers with pro-Indonesian and anti-independence content, as well as actively harass people who publicly supported independence or were reporting information that contradicted the government’s narrative on the situation in Papua.

“We have not found evidence to identify the client who has hired InsightID to run this information campaign,” Strick and Thomas wrote.

“However, based on the available facts we can conclude the client is a party which is able to spend hundreds of thousands of dollars to run a ‘fake news’ information operation with the goal of influencing the international community’s political perceptions in favor of the Indonesian government’s actions in West Papua,” they added.

Findings about InsightID had been separately confirmed by Facebook, which issued a statement earlier this month saying it had identified and removed dozens of accounts and pages suspected of committing coordinated inauthentic behavior in Indonesia, primarily sharing content mainly undermining the West Papuan independence movement.

A group claiming to be InsightID later responded to the statement, saying the group worked to counter what it claimed was massive amounts of biased disinformation disseminated by the Papuan separatist movement.

The team also found a separate and smaller campaign running on the similar topic of West Papua. This one includes three “brands”, each of which has its own website and social media accounts: Wawawa Journal (WJ), Tell the Truth NZ and Noken Insight.

A notable example of an action undertaken by the campaign was the promotion of a statement attributed to United Nations Secretary-General António Guterres saying he supported the Indonesian government over the brouhaha in Papua. Later, it was found that the statement had been fabricated.

Some content spread in the campaign smeared several international media outlets based in Australia and New Zealand, including the Australian Broadcasting Corporation. Moreover, it also targeted people who spoke out about the Papuan issue, including human rights lawyer Veronica Koman and United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) chairman Benny Wenda.

One of the domains used in the second campaign was registered by Muhamad Rosyid Jazuli, who had worked since 2014 in an organization called the Jenggala Center. The organization was originally a supporter of Joko “Jokowi” Widodo and Jusuf Kalla when the pair ran in the 2014 presidential election.

Jazuli admitted to the team his responsibility for the WJ and Tell the Truth NZ, while denying knowledge of Noken Insight despite evidence that the WJ Facebook page once used Noken Insight’s brand as its cover photo.

“Jazuli [said] that the sites and profiles were created on his own initiative by himself and friends, using personal money and were not related to his work with the Jenggala Center,” the report said.

It added that he claimed the campaigns were simply attempts to counter negative Western media coverage, rather than being propaganda or “fake news”.

Wednesday, 16 October 2019

BKO Brimob Jambi Perkuat Polsek Pirime Lanny Jaya

60 personil Brimob dari Jambi BKO Polres Lanny Jaya. (Dok:
Polres Lanny Jaya) Jayapura, BUMIPAPUA.COM –
Dua pleton atau sekitar 60-an orang pasukan
Brimob dari Jambi dikirim ke Polsek Pirime. 
Penebalan pasukan di lokasi itu dilakukan jelang pelantikan anggota DPRD Lanny Jaya dan juga pelantikan Presiden.

Kapolres Lanny Jaya, AKBP Murjatmo Edy menuturkan daerah Pirime rawan gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Enden Wanimbo.

“Situasi saat ini di Lanny Jaya terpelihara, kondusif, berkat dukungan dari para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama serta seluruh masyarakat,” kata Kapolres Lanny Jaya, AKBP Murjatmo Edy , Minggu (13/10).

Kedatangan pasukan BKO Brimobda Jambi yang dipimpin Iptu Komaruddin disambut Kapolres Lanny Jaya AKBP Murjatmo Edy bersama Kabag Ops Polres AKP F.D. Tamaela dan Kasat Sabhara Polres Ipda Yuan C. Rumsawir.

Kapolres Lanny Jaya, AKBP Murjatmo Edy menuturkan penebalan pasukan Brimob Jambi untuk membantu Polres Lanny Jaya dalam menjaga kamtibmas.   (Katharina)

Source: https://kumparan.com/

Indonesia bans foreign diplomats’ access to Papua amid separatist unrest

Indonesia has effectively banned foreign diplomats and the United Nations from visiting Papua, as separatist unrest continues to challenge Jakarta's authority.

The government says security concerns prevent it from allowing access to foreign embassies or its citizens wanting to visit the troubled Papua and West Papua provinces.

Several embassies in Jakarta have sought permission to visit Papua but have been knocked back.Duration: 3min 13secBroadcast: Wed 9 Oct 2019, 5:00pm


Source: https://www.abc.net.au/

Wednesday, 2 October 2019

Korban Selamat Rusuh Wamena Tidak Yakin Pelakunya OPM

Erizal (42) perantau asal Pesisir Selatan, Sumbar yang selamat
dari kerusuhan di Wamena, Papua (GATRA/Wahyu Saputra/ft)
Padang, Gatra.com  Pelaku kerusuhan di Wamena, Papua, Rabu (23/9) lalu masih gelap bagi korban yang selamat sekalipun. Perantau asal Ranah Minang, Erizal (42), warga Sungai Rampan, Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengaku tidak mengenal kelompok pelaku kerusuhan di Wamena.

Apalagi, selama ini dia memiliki hubungan baik dengan maasyarakat Wamena umumnya. Dalam kejadian itu, dia sekeluarga, anak, istri, dan adik istrinya dibantu orang Papua. Erizal yakin pelaku kerusuhan bukan orang Wamena, apalagi orang yang berada di tempat tinggalnya. "Saya juga tidak yakin itu dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebab saya juga memiliki teman-teman dari orang OPM," kata Erizal di hadapan awak media di Padang, Selasa (1/10).

Dalam peristiwa kerusuhan itu, Erizal kehilangan anak, istri, dan kemenakannya karena terbakar. Sementara ia berhasil melarikan diri usai menjadi pura-pura mati, yang akhirnya meminta bantuan dari Kodim setempat, dan kini kembali ke kampung halaman.

Namun pascakerusuhan itu, Erizal belum memiliki rencana kembali ke Papua. Saat ini ia ingin memulihkan keadaannya di kampung halaman di Pesisir Selatan. Ia pun sangat berharap pemerintah di Papua mau menggantikan asetnya yang musnah.

Rencana selanjutnya belum terpikirkan. "Saya berharap Bupati Jayawijaya dan Gubernur Papua, aset saya yang terbakar ada ganti rugi. Saya punya tiga kios sewa, tempat tinggal, dan motor. Apalagi saya sudah memiliki KTP Papua. Saya harap tidak ada permusuhan seperti ini lagi," ungkap pria yang sudah menetap enam tahun di Wamena itu.

Reporter: Wahyu Saputra
Editor: Rohmat Haryadi

Wednesday, 18 September 2019

Thousands of West Papuan students return home over safety fears

Over 2000 West Papuan university students have returned home from Indonesian cities since last month over safety fears.

Protesters march in Jayapura. Photo: Whens Tebay
Racist harassment of Papuan students in university dormitories in Javanese cities last month sparked weeks of widespread protests and unrest in Papua.

While Indonesian police have started investigations into the harassment, many students claim they continue to face threats and feel unsafe.

As of Monday, 2047 students had been recorded by Papua's provincial government as having left their studies to return to their home region since August.

The majority of the students are from Highlands regencies in Papua.

Last month, in response to the harassment, Papua's Governor Lukas Enembe offered support to students who wished to return home from Java.

Monday, 22 August 2016

Indonesian police under fire over arrest of Papuan students, racial abuse

July 21, 2016, By Ryan Dagur in in Jakarta Indonesian Church officials and activists have accused police in Yogyakarta of racism and using excessive force after six Papuan students were arrested for singing Papuan songs in their college dormitory. “Police officers must be fair. They must protect Papuan people too,” Father Paulus Christian Siswantoko, executive […]

from WordPress http://ift.tt/2bfuZ6Y
via IFTTT

Wednesday, 2 July 2014

REMEMBRANCE: The Biak Massacre

Date: 02 July 2014 at 10:05
Subject: FYI- REMEMBRANCE: The Biak Massacre



July 6th approaches, marking another anniversary of the Biak massacre.
In the run up to this date, I encourage you all who participated in
the event last year to find opportunities to write opinion pieces in
news papers, give interviews to journalists, and blog posts.  All of
the material we compiled is readily accessible on the website
( biak-tribunal.org). 


REMEMBRANCE: The Biak Massacre
When: 1:00-2:30 pm, Sunday, July 6th, 2014
Where: The Waverly Cliffs (see attached map)
Please RSVP:  http://biak-remembrance.eventbrite.com.au

A year has passed since we held the Citizens Tribunal in Sydney.  The
compiled evidence remains on our website for all to view:
http://www.biak-tribunal.org/

On the 16th anniversary we will be hosting a remembrance ceremony on
the Waverly Cliffs.  Community members will gather in solidarity with
the survivors and in memory of the fallen.

One group investigating the massacre concluded that "one hundred
thirty nine people were loaded on two frigates that headed in two
directions to the east and the west and these people were dropped into
the sea."

On Sunday, July 6th, 2014, we will toss one hundred thirty nine white
carnations into the Pacific Ocean from the Cliffs of Waverly in
remembrance of this event.  In addition to flowers, feel free to bring
poetry, songs, stories, family, and friends.

The Waverly Cemetery is closed on Sundays.  We will be gathering at
the Waverly Cliffs (see star on attached map), along the coastal walk
path.  Parking is available on the nearby suburban streets or at the
beach in Clovely, a 10 minute walk away.  The 360 and 378 bus lines
run nearby.  For detailed directions call: 044.827.8400.

Please RSVP:  http://biak-remembrance.eventbrite.com.au

 

Monday, 29 July 2013

PEMERINTAH INGGRIS AKUI PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI PAPUA | tabloidjubi.com

PEMERINTAH INGGRIS AKUI PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI PAPUA | tabloidjubi.com

Jayapura, 27/07 (Jubi) – Baroness Warsi, Menteri Senior di Kementrian Luar Negeri Inggris mengakui kebebasan berekspresi di Papua sering dibungkam. Ia juga mengkhawatirkan hukuman berat yang sering diberikan kepada para aktivis Papua yang melakukan aksi demonstrasi dengan damai.

Pembatasan hak untuk menyuarakan pendapat politik (di Papua) memprihatinkan. Hukuman penjara yang berat diberikan pada orang-orang yang melakukan aksi demosntrasi damai. Saya juga sangat menghargai LSM dan staf mereka yang bekerja tanpa lelah untuk membela para tahanan ini. Kebebasan beragama dan berkeyakinan dan kebebasan berekspresi telah disampaikan dalam di Universal Periodic Review (UPR). Undangan ke pelapor khusus PBB tentang kebebasan berekspresi agar berkunjung ke Indonesia merupakan langkah positif, dan kami berharap bahwa kunjungan ini segera dilakukan.” kata Baroness Warsi, seperti dalam siaran pers Parlemen Inggris yang diterima Jubi, Jumat (26/07) malam.

Baroness Warsi mengakui pemerintah Inggris memiliki keprihatinan yang sama dengan anggota parlemen tinggi mereka. Menjawab pertanyaan anggota parlemen Tinggi Inggris yang dialamatkan kepada pemerintah Inggris, Warsi mengakui adanya pembatasan akses wartawan, LSM termasuk organisasi Palang Merah Internasional, ke Papua.
“Kami telah mengangkat isu ini kepada Pemerintah Indonesia di semua tingkatan. Ketika Lord Hannay, mengingatkan kita, tanpa membuka akses ke Papua, risiko misreporting atau insiden yang disalahpahami akan terus ada. Akan sangat sulit untuk memverifikasi sebuah insiden jika Papua tetap tertutup.” kata Menteri Senior ini.


Warsi mengatakan Pemerintah Inggris mengutuk semua pelanggaran hak asasi manusia, tidak peduli siapa korbannya. Menurutnya, pelanggaran di Papua telah dilakukan oleh aparat keamanan maupun oleh mereka yang mengaku akan berjuang untuk hak-hak rakyat Papua. Namun bagaimana memverifikasi secara rinci setiap insiden yang terjadi menmang sangat sulit karena keterpencilan daerah.

“Kita juga melihat pembunuhan mengerikan dari delapan personil militer Indonesia pada bulan Februari tahun ini. Dan Non-etnis Papua yang tinggal di dataran tinggi telah diserang dan dibunuh. Juga seorang turis Jerman ditembak pada Mei 2012.” tambah Warsi.

Pemerintah Inggris, lanjut Warsi, mengakui bahwa hak asasi manusia adalah hak fundamental yang berbasis pada nilai-nilai universal. Meski begitu, segudang pengaruh sosial, politik dan ekonomi sering berada di belakang pelanggaran hak asasi manusia, dan ini juga harus diatasi. Oleh karena itu, Inggris akan terus mendorong kemajuan yang berarti pada isu-isu pemerintahan, termasuk implementasi penuh dari undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat.
“Kami juga mendukung fokus peningkatan pada pembangunan ekonomi dan sosial yang dilakukan pemerintah Indonesia. Yang mana pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan yang meluas di wilayah tersebut, terutama di kalangan etnis Papua.” ujar Warsi. (Jubi/Victor Mambor)

Sunday, 4 November 2012

10 Oknum Pol PP Puncak Jaya, Diduga Aniaya Kepala Kantor Pos

Nabire, (1/11)—Yohanes Madai, Kepala Kantor Pos Puncak Jaya, diduga dianiaya  oleh 10 Anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP), Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Polisi pamong praja unjuk jago, ketika dia (Jhon Madai:red) hendak pulang seusai masukan berkas laporan untuk di photocopy.  

Hal tersebut di sampaikan oleh Aluisia Tagi, istri dari korban penganiyaan melalui telepon genggam, Rabu, (31/10), malam hari.

Istrinya memaparkan, ketika korban pulang ke rumah melewati jalur jalan yang mana jalur jalan tersebut sebelumnya juga sering di pakai oleh warga setempat untuk dilewati.

“Ketika suamiku lewat di jalan itu, tidak ada Pol PP yang jaga. Mereka (Pol PP) sedang asyik makan pinang di pos.” ujar Ibu Tagi ini.

Lanjut istri korban, hanya seorang Pol PP yang berdiri di samping jalan. Pol PP itu yang memanggil suaminya. Tapi, ketika tiba di hadapan Pol PP tersebut, sekelompok Pol PP yang ada di pos juga datang mengeroyoknya.

“Setidaknya Pol PP harus bertindak dan menjelaskan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun hal tersebut tidak mereka jelaskan. Pol PP keluarkan pukulan ke arah kepala kantor pos dan dia di keroyok serta di aniaya” ungkap istri korban.

Oleh karena itu, ibu Tagi berharap, para pelaku akan ditidanklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Agar hal tersebut tidak terulang lagi terhadap warga sipil lainnya.

“Kami akan selesaikan masalah ini melalui jalur hukum, agar Pol PP dan kami juga mengerti aturan yang telah di tetapkan sebelumnya.” Kata Ibu Tagi, istri korban.

Sampai berita ini turunkan, pihak Kepolisian di wilayah Puncak Jaya, belum bisa dikonformasi. (Jubi/Ones Madai)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Tuesday, 16 November 2010

Forkorus Mengaku Dilacak Intelejen

Forkorus Yaboisembut S.PdSENTANI—Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd mengaku selama ini dirinya sering dilacak oleh intelejen dari semua kegiatan-kegiatannya, terutama sekali donatur yang membiaya perjalanannya bersama beberapa rekan-rekannya beberapa waktu lalu ke Negara Adidaya Amerika Serikut untuk menghadiri Undangan Parlemen Amerika guna mendengar pendapat terkait berbagai pelanggaran HAM di Papua.

“Saya sudah mendapat informasi bahwa intelejen Indonesia saat ini sedang berupaya untuk melacak donator yang membiayai diri saya bersama beberapa rekan-rekan beberapa waktu lalu saat kita ke Amerika,” ujarnya.

Namun dari upaya itu Forkorus menegaskan bahwa hal ini merupakan cara-cara era tahun 1969 dimana Indonesia menggunakan strategi ini untuk melumpuhkan semua pergerakan perjuangan Oarang Papua untuk menuntut hak-haknya termasuk hak Politik bangsa Papua.

Bagi Forkorus dari manapun donatur yang memberikan dukungan financyal termasuk semua kegiatan-kegiatan DAP sebenarnya tidak perlu diintervensi pihak Pemerintah RI, tapi bagi Forkorus itu memang adalah system yang harus dimaklumi namun siapapun yang memberikan bantuan bagi Forkorus pasti ada perhitungan dan asumsi-asumsi yakni mereka merasa berhutang kepada orang Papua sebagai pemilik hak leluhur tempat mereka mencari makan dan harta.

Hal tersebut disampaikan Forkorus usai memberikan pidato pada upacara peringatan Hari Perkabungan Nasional Bangsa Papua Barat yang berlangsung di makam alm Theys Eluay Jumat (12/11) sekitar pukul 11.00 WIT.

Sementara itu pada pidato politiknya saat peringatan hari Perkabungan itu Forkorus mengatakan bahwa perayaan hari yang juga dikenal oleh DAP dengan hari HAM bangsa Papua Barat itu guna mengingatkan kembali bangkitnya kesadaran bersama sebagai bangsa yang besar.

Dalam kesempatan itu Forkorus lebih banyak mengulas perjalanan sejarah bangsa Papua yang dipisahkan dengan Indonesia oleh Pemerintah Kerajaan belanda, dan cara-cara Indonesia menganeksaia Papua dengan Try Komando Rakyat (Trikora) yang dikumandangkan oleh Presiden RI pertama Ir Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Selain itu Forkorus juga menyorot Pepera pada 1969 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pasal XII ayat 1 dan Pasal XVIII di New York Agreement, karena sarat tekanan terror intimidasi oleh militer Indonesia penuh pembohongan terhadap rakyat Papua dan Internasional.

Bahkan episode untuk melanjutkan aneksasi tersebut pemerintah kini masih melakukan pembungkaman kebebasan berekspresi menyempaikan pendapat dimuka umum dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan, selain itu juga melakukan penangkapan pemenjarahan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh dan para aktifis Papua dengan tuduhan makar, dengan menggunakan hukum RI ditanah Papua sebagai alat penjerat dan penindas orang Papua.

Bahkan otsus yang dicetus sejak tahun 2001 untuk keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua dianggap gagal total karena tidak sejalan dengan implementasiinya. Bahkan Sosok alm Dortheys Hiyo Eluay yang disebut-sebut sebagai tembok penolakan otsus diculik dan dibantai secara sadis oleh oknum Kopassus pada 10 November 2001 silam.

Menurut Forkorus ironisnya lagi tragedi yang menimpa alm Theys Eluay dan beberapa aktivis yang lain masih terus berlanjut didepan mata kepala bangsa Papua sendiri seperti tragedy Wamena berdarah 6 oktober 2000, tragedy Wasior, tahun 2001, Kekerasan Militer di puncak Jaya, kasus penembakan Opinus Tabuni tahun 2008, kasus Kapeso tahun 2009 Decky Imbiri cs, Penembakan Yawan Yaweni pada 2009 di Serui, penembakan kellik kwalik tahun 2009, dan rekaman vidoeo kekerasan yang beredar belum lama ini, belum lagi kasus-kasus lain yang dilakukan secara terselubung.

Guna mencegah kepunahan orang Papua Forkorus dalam pidatonya mengatakan bangsa papua harus mengakhiri segala perbedaan pendapat, membangun kebersamaan dan persatuan nasional Papua dengan menyamakan pemahaman dan cara pandang serta mencegah konflik internal diantara sesama pimpinan perjuang Papua, maka setiap orang dan komponen perjuangan bangsa Papua, harus menyadari bahwa membangun suatu persatuan diantara orang Papua merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan beberapa syarat-syarat yang fundamental. (jim)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Wednesday, 7 July 2010

Di Puncak Jaya Tidak Diberlakukan Jam Malam

PAM : Aparat Kepolisian memberikan pengamanan kepada masyarakat di Mulia Puncak Jaya saat mengikuti acara Turkam Gubernur Papua di daerah tersebut baru-baru ini.

PAM : Aparat Kepolisian memberikan pengamanan kepada masyarakat di Mulia Puncak Jaya saat mengikuti acara Turkam Gubernur Papua di daerah tersebut baru-baru ini.
JAYAPURA [PAPOS] – Kepala Kepolisian Daerah Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi. Drs Bekto Suprapto, M.Si membantah adanya pemberlakuan jam malam di Kabupaten Puncak Jaya beberapa hari lalu, terkait dengan adanya aksi-aksi brutal yang dilakuan oleh kelompok sipil bersenjata.

“ Tidak benar ada pemberlakuan jam malam di Puncak Jaya, yang ada disana adalah polisi melakukan kegiatan prefentif dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sesuai dengan kewenangan umum kepolisian yaitu dengan menghentikan seseorang untuk ditanya identitas diri,” ujar Kapolda kepada wartawan.
 
Menurut Kapolda, anggapan adanya pemberlakuan jam malam di Puncak Jaya itu hanya persepsi orang dan yang menyampaikan statemen itu tidak mengerti bagaimana itu jam malam. “ Kalau memang Kapolres Puncak Jaya yang berbicara seperti itu, saya nyatakan tidak ada pemberlakukan jam malam,” ujarnya.

Menurutnya, di daerah Kabupaten Puncak Jaya sampai saat ini yang ada hanya sweeping, tetapi tidak mengganggu kalau untuk lewat.

Disinggung soal anggota polisi yang selalu menggunakan baju anti peluru baik sedang dijalan maupun sedang beraktifitas, Kapolda menegaskan, anggota Polri sudah banyak yang ditembak oleh kelompok sipil bersenjata, sehingga anggota polisi selalu berjaga-jaga dengan memakai alat keselamatan.

“ Saya tidak ingin anggota polisi jadi sasaran penembakan dari orang-orang sipil bersenjata, sehingga dibekali dengan rompi anti peluru,” katanya.

Bahkan lanjutnya, polisi jangan sampai mati konyol, karena tugas polisi disana untuk membuat masyarakat merasa aman dengan melakukan kegiatan Patroli tapi bukan untuk jam malam. [loy]

Ditulis oleh Loy/Papos  
Rabu, 07 Juli 2010 00:00

Posted via email from SPMNews' Posterous