Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label State Terror. Show all posts
Showing posts with label State Terror. Show all posts

Thursday, 17 December 2020

Indonesian military and government increases threats against West Papuan people

 URGENT UN Appeal Filed after serious escalation in threats by Indonesian government against the West Papua independence movement.


Benny Wenda and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) have made an urgent appeal to UN Special Rapporteurs, after a serious escalation in the threats made by the Indonesian government against the ULMWP, its members and supporters following a declaration of a provisional government in exile on 1 December 2020.
In a significant development in the decades-long battle for self-determination and independence, on 1 December 2020 the ULMWP announced the formation of a provisional Government of West Papua. This followed a statement from the UN Human Rights Office on November 30 in Bangkok calling on Indonesia to address the historic demands of the West Papuan people after escalating violence in the region.
In its announcement, the ULMWP elected Mr Benny Wenda as its interim president. Twice nominated for the Nobel Peace Prize and recipient of the Freedom of the City of Oxford, Mr Wenda is currently in exile in the United Kingdom having sought political asylum following persecution by the Indonesian authorities for his leadership of the movement for West Papua’s right to self-determination.
The response by the Indonesian government to this announcement has been swift and severe. Indonesian officials at the highest levels have labelled the ULMWP’s actions as “treasonous” and threatened “firm action” against Mr Wenda and ULMWP members and supporters. In view of the Indonesian security services’ track record of political assassinations and covert activities against dissidents, these are serious threats to the safety and lives of people fighting for the independence of West Papua.
The urgent appeal, filed by Jennifer Robinson and the Cambridge Pro Bono Project on behalf of Mr Wenda and the ULMWP, calls for the Indonesian Government to uphold the West Papuan people’s rights to life, freedom of expression, peaceful assembly and association, in line with its international obligations. It also calls on the British Government to adhere to its international obligations to protect Mr Wenda from the escalating threats by Indonesian authorities, which may well function to incite vigilante action against Mr Wenda and his young family.
There is also concern that unjustified treason charges will be used by Indonesian authorities to arbitrarily detain ULMWP leaders, members and supporters, as well as peaceful protesters in West Papua - a practice that has long been criticized by Amnesty International, Human Rights Watch and Papuans Behind Bars, amongst others. This urgent appeal also follows an earlier appeal in April 2020, which was filed with the UN Working Group on Arbitrary Detention on behalf of 63 political prisoners, 56 of whom were arrested in the wake of mass protests across West Papua against Indonesian rule in late 2019.
Jennifer Robinson said:
“Indonesian officials at the highest levels have made serious threats against Benny Wenda, the ULMWP and their members and supporters in West Papua. We urge the UN to raise its concern with Indonesia, given the escalating violence, the unprecedented numbers of political arrests in the past year, and the imminent risk of further violence and arrests of West Papuans in violation of Indonesia’s international obligations.”
Benny Wenda said:
“Under the eyes of the UN, Indonesia invaded my land in 1963. Today, we call on the United Nations to uphold its historic responsibility to my people in West Papua. We suffer daily killings as a result of the UN’s historic failure, and ask only that it protect us from the consequences of its own actions. The UN High Commissioner must be allowed to conduct a visit to West Papua, in accordance with the call of 82 international states.”
Indonesian’s occupation of West Papua has been characterized by decades of repression, widespread killings and mass human rights violations, making the appeal especially important in the continued fight for West Papuans’ right to self-determination. Since the beginning of Indonesian rule, it is estimated that more than 500,000 West Papuans have been killed or disappeared and tens of thousands have been arbitrarily detained and imprisoned for expressing their political opinions and calling for their right to self-determination under international law.
Photo - TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto who named West Papuan Interim President Benny Wenda as a central Indonesian government target.

Tuesday, 3 November 2020

Pasukan Yonif 700 Raider Wira Yudha dan Yonif 310 Kidang Kencana - 450 Pasukan TNI AD Dikirim Ke Papua

Jayapura, Pacemace.co – Tiba di Makassar pada Selasa (27/10/2020) kemarin, Kapal bernomor 593 KRI Bande Aceh ini memuat Batalion Infanteri 700 Raider Wira Yudha dan 310 Kidang Kencana dengan total 450 pasukan untuk di kirim menuju Papua.

Kapal tersebut salah satu kapal andalan yang dimiliki Komando Lintas Laut Militer (Konlilamil) yang akan menurunkan pasukan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) mobile TNI AD diperbatasan Papua.

Komandan KRI Banda Aceh 593 Letkol Laut (P) Mochammad Achnaf mengatakan pasukan tersebut akan bertugas melakukan pengamanan mobile selama 6 bulan sejak diberangkatkan.

Ia bahkan menyakini kapalnya sangat tangguh dan mendukung tugas Satgas Pamtas mobile dari Yonif 310 Kidang Kencana dan Yonif 700 Raider Wira Yudha. 

Saat ini, kapal yang dijuluki Sea Warior tersebut telah berada di perairan timur Indonesia dengan kondisi pasukan dalam keadaan sehat.

“Sea Warior saat ini berada di perairan Timur Indonesia menuju Papua dan akan menurunkan 2 batalion pasukan raider TNI AD,” kata Mochammad, Jumat (30/10/2020).

“Pelayaran dalam kondisi lancar dan aman. Cuaca masih dapat dilalui dengan baik. Personel KRI dan prajurit yang on board dalam kondisi sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan sesuai ketetapan pemerintah,” lanjut dalam laporannya.

Senada, Panglima Konlilamil Laksda TNI Irwan Achmadi memberikan perintah untuk selalu meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam perjalanan.

Menurut Achmadi, hal ini sesuai perintah harian dari KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Katanya, berdasarkan tugas pokok Kolinlamil untuk mendukung pasukan TNI AD yang bertugas.

“Sesuai Perintah harian KSAL, maka unsur-unsur KRI Kolinlamil yang merupakan bagian dari SSAT TNI AL harus selalu dalam kondisi yang siap siaga melaksanakan operasi,” ujar Achmadi.

Dalam pengaman perbatasan tersebut kapal KRI Banda Aceh 593 untuk menyiapkan sistem senjata dengan daya dan gerak tempur tinggi.

“Oleh karena itu, sesuai tugas pokok Kolinlamil yang mendukung pasukan TNI AD dalam tugas pengamanan perbatasan, maka sudah seharusnya memiliki daya gerak dan gempur yang tinggi,” tegas Panglima Kolinlamil.

Perjalanan kapal KRI Banda Ace 593 bertolak dari Makassar ke perbatasan Papua akan memakan waktu 5 hari 5 jam. (FB/Pacemace

Tuesday, 27 October 2020

Breaking News: Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27 Polisi Indonesia Anarkis

#BreakingNews | Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27, Polisi dan Tentara Indonesia bertindak anarkis terhadap aksi demonstrasi penolaksan Otonomi Khusus Jilid II yang dilakukan mahasiswa Papua secara damai di Jayapura, Papua, pagi hingga siang ini (27/10).

Beberapa demonstran telah ditangkap dan satu orang atas nama Matias Soo telah ditembak oleh Polisi Indonesia dengan menggunakan senjata api.

Tindakan anarkis pembubaran paksa oleh Polisi dan Tentara Indonesia (TNI/Polri) dengan menggunakan gas air mata (lacrimator) dan senjata api.

Telah dilaporkan, titik aksi berlangsung di Expo, Waena, Depan Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) di Abe, Perumnas 3, Depan Jln. Masuk Asrama Yahukimo .


Mohon pantauan media dan advokasi!







#Mahasiswa #WestPapua #TolakOtsus #TolakOtonomiKhusus #Referendum#PapuaMerdeka #FreeWestPapua

Keuskupan Timika benarkan Rafinus Tigau adalah seorang pewarta gereja Katolik

 Reporter: Victor Mambor

Rafinus Tigau semasa hidupnya - IST

Jayapura, Jubi – Seorang pewarta gereja Katolik, Senin (26/10/2020) tewas tertembak oleh aparat keamanan Indonesia yang bertugas di Intan Jaya. Selain pewarta gereja bernama Rafinus Tigau ini, seorang anak bernama Megianus Kobagau terluka karena rekoset peluru yang ditembakan aparat keamanan.

Pastor Marten Kuayo, Administrator Diosesan Keuskupan Timika membenarkan kejadian yang menewaskan Rafinus ini.

“Benar, saya baru dapat laporan dari Pastor Paroki Jalae bahwa Rafinus meninggal karena ditembak. Dia dituduh sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Tidak benar itu. Rafinus sudah sejak lama menjadi pewarta gereja Katolik di Jalae,” kata Pastor Marthen kepada Jubi, Senin (26/10/2020).

Seorang warga Sugapa yang dihubungi Jubi mengatakan jenazah Rafinus ditemukan dekat rumahnya sudah dikubur dalam sebuah lubang dengan ditutup daun pisang.

“Aparat TNI Polri sudah berada di Jalae sejak jam 5.00 pagi. Katanya mereka mau kejar TPNPB. Tapi TPNPB sudah jauh dari kampung. Kita dengar bunyi tembakan saja. Kita tidak tau siapa yang dapat tembak. Setelah bunyi tembakan tidak ada baru kita cek keluar rumah. Kita baru sadar Rafinus tidak ada. Jadi kita cari, ternyata dia dikubur dalam lubang yang ditutupi daun pisang,” kata warga Sugapa ini.

Terpisah, parat keamanan yang melakukan penyisiran di Jalae mengatakan Rufinus adalah anggota Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) sebutan mereka untuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

“Ini merupakan hasil pengembangan pasca penghadangan TGPF oleh KKSB 9 Oktober lalu. Dari hasil pengembangan dan pengumpulan informasi dari masyarakat diperoleh informasi akurat bahwa salah satu kelompok KKSB bermarkas di Kampung Jalae Distrik Sugapa,” kata Kepala Penerangan Kogabwilhan III, Kol Czi IGN Suriastawa.

Operasi, menurut Suriastawa dimulai pukul 05.30 WIT oleh Tim Gabungan TNI-Polri. Selain menembak Rapinus, operasi ini  mengamankan dua orang lainnya, yang salah satunya mengaku adik dari Rafinus Tigau.

Suriastawa juga mengatakan atas permintaan pihak keluarga, korban tewas dikubur di tempat. Tim Gabungan TNI Polri membantu menggali kubur dan saat pemakaman, pihak keluarga mengakui bahwa korban selama ini aktif dalam aksi KKSB.


Namun warga Sugapa yang dihubungi Jubi mengatakan tidak ada warga yang tahu penembakan Rafinus hingga jenazahnya ditemukan dalam lubang yang ditutupi daun pisang.


Suriastawa mengakui dalam operasi ini seorang anak bernama Megianus (6 tahun) mengalami luka di bagian pinggang kiri akibat rekoset. Megianus kemudian dievakuasi ke Bandara Bilogai, Intan Jaya untuk selanjutnya dibawa ke Timika untuk perawatan medis lebih lanjut.

“Ia didampingi 2 orang keluarganya,” kata Suriastawa.

Sebby Sambom, Juru Bicara TPNPB mengatakan pernyataan Suriastawa itu sebagai kebohongan yang dibangun untuk menutupi sorotan publik. Sebby mengatakan saat penembakan Pendeta Zanambani, Suriastawa juga menuding Pendeta Zanambani sebagai anggota TPNPB.

“Faktanya, terungkap dengan jelas bahwa yang mereka tembak itu tokoh agama, seorang pendeta. Begitu juga penembakan yang mereka lakukan pada seorang katekis paska penembakan Pendeta Zanambani,” kata Sebby.

Sebby menegaskan, ia sudah memeriksa ke Intan Jaya dan tidak ada angggota TPNPB di Intan Jaya yang bernama Rafinus Tigau. (*)

Friday, 1 November 2019

Report finds anti-Papua 'fake news' campaign

Kharishar Kahfi. The Jakarta Post

A recent digital forensic investigation has revealed that multiple attempts have taken place in the digital world to manipulate the narrative about the protests and riots in the Papua and West Papua provinces in favor of the Indonesian government.

The joint investigation, launched by the British Broadcasting Corporation (BBC) and the Australian Strategic Policy Institute (ASPI), found at least two online influence campaigns had been “disseminating pro-Indonesian government material on the issue of West Papua”.

The Papua issue refers to widespread protests against the racial abuse suffered by Papuans, which eventually led to riots.

The findings about the manipulative narrative were made by BBC open source investigator Benjamin Strick and ASPI’s international cyberpolicy center researcher Elise Thomas. The report was also published online by a United Kingdom-based investigative group Bellingcat on Oct. 11.

“The goal of both campaigns was to influence international opinion about the increasingly violent situation in West Papua, as Indonesian security forces crack down on the local pro-independence movement,” Strick and Thomas wrote in the report.

The team revealed the first campaign was operated by InsightID, an Indonesian communications firm. According to the report, the firm had been promoting pro-Indonesian government content on various websites and social media accounts aimed at international audiences.

During the campaign, the firm was also found to have targeted an opposition hashtag to influence its followers with pro-Indonesian and anti-independence content, as well as actively harass people who publicly supported independence or were reporting information that contradicted the government’s narrative on the situation in Papua.

“We have not found evidence to identify the client who has hired InsightID to run this information campaign,” Strick and Thomas wrote.

“However, based on the available facts we can conclude the client is a party which is able to spend hundreds of thousands of dollars to run a ‘fake news’ information operation with the goal of influencing the international community’s political perceptions in favor of the Indonesian government’s actions in West Papua,” they added.

Findings about InsightID had been separately confirmed by Facebook, which issued a statement earlier this month saying it had identified and removed dozens of accounts and pages suspected of committing coordinated inauthentic behavior in Indonesia, primarily sharing content mainly undermining the West Papuan independence movement.

A group claiming to be InsightID later responded to the statement, saying the group worked to counter what it claimed was massive amounts of biased disinformation disseminated by the Papuan separatist movement.

The team also found a separate and smaller campaign running on the similar topic of West Papua. This one includes three “brands”, each of which has its own website and social media accounts: Wawawa Journal (WJ), Tell the Truth NZ and Noken Insight.

A notable example of an action undertaken by the campaign was the promotion of a statement attributed to United Nations Secretary-General António Guterres saying he supported the Indonesian government over the brouhaha in Papua. Later, it was found that the statement had been fabricated.

Some content spread in the campaign smeared several international media outlets based in Australia and New Zealand, including the Australian Broadcasting Corporation. Moreover, it also targeted people who spoke out about the Papuan issue, including human rights lawyer Veronica Koman and United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) chairman Benny Wenda.

One of the domains used in the second campaign was registered by Muhamad Rosyid Jazuli, who had worked since 2014 in an organization called the Jenggala Center. The organization was originally a supporter of Joko “Jokowi” Widodo and Jusuf Kalla when the pair ran in the 2014 presidential election.

Jazuli admitted to the team his responsibility for the WJ and Tell the Truth NZ, while denying knowledge of Noken Insight despite evidence that the WJ Facebook page once used Noken Insight’s brand as its cover photo.

“Jazuli [said] that the sites and profiles were created on his own initiative by himself and friends, using personal money and were not related to his work with the Jenggala Center,” the report said.

It added that he claimed the campaigns were simply attempts to counter negative Western media coverage, rather than being propaganda or “fake news”.