Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label TNI. Show all posts
Showing posts with label TNI. Show all posts

Monday, 16 August 2021

Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal di Intan Jaya

Suara Papua / Suara Papua / 14 minutes ago

SIARAN PERS

Tiga tahun terakhir pengerahan kekuatan militer Indonesia secara ilegal di kawasan pegunungan tengah Provinsi Papua telah memicu eskalasi konflik bersenjata antara TNI-POLRI dan TPNPB, serta kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil terutama di Kabupaten Intan Jaya. Analisis spasial mengungkapkan bagaimana letak pos militer dan kepolisian berada di sekitar konsesi tambang yang teridentifikasi terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para jenderal.

Hal itu terungkap dalam laporan “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang diluncurkan hari ini oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama #BersihkanIndonesia (Baca laporan di sini: https://s.id/SiaranPersKajianIntanJaya).

Para peneliti melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik. Kajian ini juga memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya.

Namun operasi ilegal itu, justru memantik eskalasi konflik bersenjata, memperparah teror bagi masyarakat sipil, dan menambah deretan kekerasan negara di Papua. Sedikitnya 10% penduduk Sugapa, ibukota Kabupaten Intan Jaya mengungsi, termasuk 331 perempuan dan anak-anak di awal tahun 2021. April lalu, Pemerintah Republik Indonesia resmi melabeli kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai teroris. Pelabelan tersebut menjadi pintu masuk legalisasi operasi militer dan penambahan pasukan.

“Ketidakjelasan status akan situasi keamanan di Papua terus memberi celah bagi negara utk melakukan sekuritisasi, seperti membangun pos-pos atau markas/kantor militer dan penurunan pasukan baik Polri maupun TNI. Padahal, berbagai pengalaman menunjukkan pendekatan keamanan tidak menjawab permasalahan sistemik di Papua yang mengalami kesenjangan akses kebutuhan primer, kerusakan sumber daya alam, dan masalah kebebasan sipil,” kata Rivanlee Anandar dari KontraS.

Intan Jaya merupakan satu dari empat kabupaten di pegunungan tengah Papua yang menjadi lokasi pembentukan Komando Distrik Militer (Kodim) baru. Kodim baru Intan Jaya terletak di ibukota kabupaten yaitu Distrik Sugapa. Tidak diketahui berapa jumlah aparat militer, baik organik dan non-organik yang berada di Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah. DPR Papua sendiri sempat menyampaikan bahwa mereka kesulitan mendapatkan data dan informasi terkait jumlah pasukan non organik yang dikirim ke Papua setiap tahun, bahkan menurut DPR Papua, Gubernur Papua, Lukas Enembe juga tidak mengetahui jumlahnya.

Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) mengatakan masalah transparansi pengerahan pasukan berakar dari operasi militer ilegal. Pasal 7 (2) b dan (3) UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mewajibkan operasi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Termasuk di dalam operasi militer selain perang ini antara lain adalah mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengamankan wilayah perbatasan atau mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Hingga saat ini tidak terdengar adanya keputusan politik negara ini.

Made Supriatma dalam risetnya menyebut bahwa rasio penduduk dan personel keamanan per kapita adalah 97:1. Artinya, ada satu polisi atau tentara untuk setiap sembilan puluh tujuh orang Papua. Rasio ini menunjukkan bahwa konsentrasi pasukan keamanan di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya dengan rasio 296:1, artinya 1 personel keamanan untuk setiap 296 warga negara.

“Pengerahan pasukan menyebabkan eskalasi konflik senjata semakin tinggi, akibatnya masyarakat di beberapa kabupaten Puncak Jaya, Nduga, Intan Jaya mengungsi meninggalkan tanah leluhur, tindakan bantuan pemerintah kepada pengungsi sangat minim bahkan cenderung mengabaikan kondisi pengungsi,” ujar Tigor Hutapea dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Sementara itu, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi dalam laporan ini yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan). Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer/polisi termasuk bahkan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Setidaknya ada tiga nama aparat yang terhubung dengan PTMQ. Mereka adalah Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Rudiard Tampubolon merupakan komisaris PTMQ, bahkan West Wits Mining (pemegang saham MQ) menganggap bahwa kepemimpinan dan pengalaman Rudiard cukup berhasil menavigasi jalur menuju dimulainya operasi pertambangan. Selain duduk sebagai komisaris, perusahaan yang dipimpin Rudiard yakni PT Intan Angkasa Aviation juga mendapat 20% kepemilikan saham di PT Madinah Qurrata’ain.

Dalam Darewo River Gold Project, West Wits Mining juga membagi sejumlah 30% saham kepada PT Tobacom Del Mandiri (TDM). Presiden direktur TDM ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Di sebuah terbitannya, West Wits Mining jelas menyebut bahwa TDM bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek. TDM merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group, dimana pemilik saham minoritasnya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019.

Nur Hidayati dari WALHI Eknas mengatakan, sebagaimana disebut oleh LIPI ada empat akar masalah konflik kekerasan di Papua dan itu seharusnya bisa diselesaikan oleh negara (Lihat LIPI-Temukan-Empat-Akar-Masalah-di-Papua) . Pertama, pengakuan atas masyarakat Papua itu sendiri. Ketiadaan pengakuan sendiri berujung pada diskriminasi, ini terlihat dari proyek-proyek ekstraktif yang masuk ke Papua tanpa konsultasi dan meminta persetujuan masyarakat Papua. Kedua, pendekatan proyek pembangunan mercusuar yang telah gagal memenuhi kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat Papua, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

“Proyek-proyek infrastruktur yang ada sekarang ini, sebetulnya melayani siapa? Kami mengidentifikasi, berdasarkan salah satu laporan WALHI, justru terdapat 39 perusahaan yang mendapatkan keuntungan secara langsung dari pembukaan proyek Trans Papua. (Baca: analisis-pengaruh-rencana-pembangunan-proyek-prioritas-jalan-trans-papua). Sementara akar masalah yang ketiga adalah kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik, serta tidak belajarnya rezim sekarang dengan kegagalan pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya,” ujar Nur Hidayati.

Dalam kasus rencana tambang emas di Blok Wabu, kajian cepat ini mencatat terdapat lima aparat militer (TNI/POLRI). Kelima nama tersebut berasal dari tiga nama entitas perusahaan yang berbeda, tetapi masih satu naungan di bawah holding perusahaan tambang Indonesia yaitu MIND ID. Dalam entitas PTFI sebagai perusahaan pemilik konsesi sebelumnya di Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsa Siburian (HS) sebagai komisaris PTFI. Pada 2015-2017, HS pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua. HS juga tercatat tergabung dalam tim relawan (Cakra 19) pemenangan Presiden Jokowi pada 2019.

Perusahaan yang ditunjuk untuk menggarap lahan konsesi PTFI (Blok Wabu) yang dikembalikan ke Pemerintah Indonesia adalah PT ANTAM. Kajian cepat ini mencatat ada dua nama aparat militer di ANTAM yakni Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti dan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo. Di ANTAM, Agus Surya Bakti menjabat sebagai Komisaris Utama, sementara Bambang Sunarwibowo merupakan Komisaris. Di samping itu, Bambang Sunarwibowo juga tercatat masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Nasional. Sementara di tubuh MIND ID ada nama Purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai Komisaris Utama dan Purnawirawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen. Sampai saat ini, Muhammad Munir juga tercatat berkiprah sebagai Ketua Dewan Analisa Strategis Badan Intelijen Negara.

Temuan tersebut menjadi indikasi terdapatnya kepentingan ekonomi di balik serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Nama-nama aparat militer yang muncul pun tidak sembarangan. Beberapa terdidik di kesatuan Kopassus yang terkenal cukup elit di tubuh TNI. Beberapa punya latar belakang atau pengalaman di Badan Intelijen Negara. Ada pula yang setelah purna tugas berkiprah di dunia politik dengan menjadi tim pemenangan presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo.

“Berdasarkan Peraturan Kepolisian 3/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, pemberian bantuan pengamanan sebagaimana dilaksanakan berdasarkan pada permintaan pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu. Oleh karena itu keterlibatan tersebut memperkuat indikasi adanya konflik kepentingan,” kata Asfinawati.

“Penguasaan wilayah konsesi industri pertambangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di wilayah konflik telah melanggar hak-hak orang asli Papua sebagai pemilik tanah adat. Penguasaan tanpa mendapat persetujuan masyarakat Adat untuk menentukan pilihan terbaik, dalam berbagai kasus masyarakat adat yang tidak setuju mendapatkan stigmatisasi dan labelisasi anti pembangunan hingga pelaku separatis. Pengerahan kekuatan militer bertujuan menciptakan ketakutan bagi masyarakat adat untuk meninggalkan tanah adatnya,” tambah Tigor dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Jakarta 12 Agustus 2021

The post Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal di Intan Jaya appeared first on Suara Papua.

Visit website

Sunday, 22 November 2020

OPM Tantang TNI Perang Terbuka, “Kalian Tentara Penakut Silahkan Pulang”

 POJOKSATU.id, JAKARTA – Video sekelompok orang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, tampak beberapa orang menenteng senjata laras panjang dan golok. Ada pula bendera bintang Kejora yang merupakan bendera OPM.

Para anggota OPM itu menantang TNI dan Polri datang ke Nduga Papua untuk perang terbuka.

“TNI datang ke Nduga, kita perang terbuka. Saya dan kau, kalian semua pasukan-pasukan tentara, polisi untuk perang terbuka di tanah Nduga ini,” ucap salah satu pria dalam video tersebut.

“Kalau kalian berani, datang ke sini. Kalau kalian tentara penakut, silahkan pulang,” imbuhnya.

Ia menunjukkan salah satu senjata laras panjang yang diduga hasil rampasan dari tangan aparat keamanan.

“Kalian sudah mati, tentara, polisi senjatamu sudah saya dapatkan, ini senjatamu, kalian satu per satu sudah mati,” kata pria itu lagi.

Video tersebut dibagikan oleh akun Twitter @framvok pada Sabtu, 21 November 2020.

“Ditantangin OPM di Papua malah bikin rusuh di petamburan. Si dung dung telah merendahkan mertabat TNI,” tulisnya.

Dari penelusuran pojoksatu.id, video ini sudah pernah beredar pada September 2020 lalu. Namun hingga kini identitas sekelompok pria dalam video tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menantang pasukan elit TNI, Komando Operasi Khusus atau Koopsus untuk membuktikan kehebatannya di Papua.

Koopsus menjadi perbincangan ramai sejak beberapa hari terakhir setelah mendatangi markas FPI di Petamburan Jakarta.

Menurut HNW, KKB merupakan kelompok separatis yang jelas-jelas mengancam kedaulatan NKRI.

“Apalagi kembali KKB, Kelompok Separatis OPM, kembali berulah, 2 warga sipil di Ilaga Papua mereka tembak. Aksi berulang itu secara nyata mengancam kedaulatan hukum dan eksistensi NKRI,” tulis HNW di akun Twitternya, @hnurwahid, Sabtu (21/11).

Mantan Presiden PKS itu membagikan tautan berita berjudul “KKB Kembali Berulah, Diduga Tembak 2 Warga Papua di Ilaga”.

“TNI dengan Koopsusnya, harusnya fokus ke sana, buktikan kehebatan mereka atasi kelompok teroris separatis ini,” pinta HNW.


(one/pojoksatu)

Monday, 7 October 2019

Over 11,500 flee West Papua town after clashes

Indonesia says more than 11,500 people have been evacuated from a town in West Papua.

It comes as violence continues to rock Papua and West Papua provinces, where dozens have died during clashes.

An official with the country's social ministry said the air force has flown around 7,500 people out of Wamena after unrest there in the past month.

Reuters reports Harry Hikmat saying another group of nearly 4,200 residents left on commercial flights.

A police spokesperson said the situation in Wamena is now stable, with shops and markets again open.

Meanwhile, several Indonesian government ministers are expected to visit to Wamena today.

Antara reports they are to outline steps for the "comprehensive restoration of security and stability".

The Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs, Wiranto, is leading a delegation of several ministers to the Highlands city.

These include Social Affairs Minister Agus Gumiwang Kartasasmita, Health Minister Nila Moeloek, State Enterprises Minister Rini Soemarno, and Public Works and Housing Minister Basuki Hadimuljono will also visit Wamena.

Accompanying them will be the heads of Indonesia's military and police forces, Marshal Hadi Tjahjanto and General Tito Karnavian.

Despite the evacuations, Mr Tjahjanto said the consensus among most native Papuans was that non-native Papuan residents should continue to stay in Wamena, as well as other Highlands towns in the region, including Ilaga and Oksibil.

According to Antara, following the unrest in Wamena, thousands of residents, mostly non-Papuans, have sought temporary shelter in local military and police compounds.

The news agency reports that due to the unrest in Wamena on 23 September, 33 people were killed, while at least 77 others sustained injuries in the riot which destroyed much of the town.

Source: RNZ

Friday, 4 October 2019

Indonesian cleric suspect in Papua assault case

Indonesian element of Jihadis declare war on West Papuan,
Melanesian Christians
Indonesian police have named a firebrand Muslim cleric as a suspect in an assault case in Papua

The Jakarta Globe reported that Ja'far Umar Thalib is the former commander of the disbanded Islamist militant organisation Laskar Jihad.

Ja'far, a leading proponent of a puritanical form of Islam with a long history of involvement in sectarian conflict, runs an Islamic boarding school in Keerom district.

Police alleged Ja'far incited his followers to attack the house of a resident in Jayapura, 30 kilometers to the north.

The resident was reportedly confronted at around 5.30am by several sword-wielding people dressed in white.

The pretext for the alleged attack was that he played music too loud and that it disrupted morning prayers at a nearby mosque.

The local chapter of Indonesia's top Muslim clerical body, the Indonesian Ulema Council, previously warned that Ja'far and his followers could disrupt delicate religious harmony in Papua.

Source: RNZ