Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label TPN/OPM. Show all posts
Showing posts with label TPN/OPM. Show all posts

Monday, 26 April 2021

Presiden perintahkan tangkap seluruh anggota kelompok bersenjata


 Jayapura, Jubi – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota Kelompok Bersenjata, setelah serangan yang menewaskan Kepala BIN Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny, di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4/2021.

“Saya juga perintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB [Kelompok Kriminal Bersenjata],” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/4/2021).

Presiden menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Tanah Air Indonesia, termasuk Papua.

“Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya.

Kepala Negara menyampaikan duka cita mendalam dan menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny atas pengabdian, dedikasinya, dan pengorbanan yang telah dilakukan.

“Atas nama bangsa, rakyat, dan negara saya sampaikan duka cita mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan,” ujarnya.

Ketua DPR RI sampaikan duka cita

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita atas meninggalnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

“Duka mendalam atas gugurnya Kabinda Papua. Koordinasi harus diperkuat, termasuk komunikasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik di sana dan semoga tidak berulang menimbulkan korban jiwa,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/4/2021).

Baca Juga: Kabinda Papua ditembak mati kelompok bersenjata, JDP: Tata kembali rencana operasi militer

Puan meminta pemerintah, TNI dan Polri melindungi masyarakat, mengidentifikasi masalah secara utuh untuk mengetahui pemicu aktivitas KKB dan menentukan solusi untuk menuntaskannya.

Dia mengatakan, untuk menyelesaikan konflik harus dilakukan identifikasi utuh dan mendalam agar diketahui pemicu dan motivasi KKB melakukan serangan dan mengancam keselamatan warga.

“Koordinasi juga harus dilakukan TNI-Polri bersama pemerintah daerah, pemuka agama, tokoh adat/masyarakat, dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar dibangun komunikasi dengan masyarakat, menangkan hati warga, karena diyakini masalah KKB di Papua hanya bisa diselesaikan dengan dukungan besar dari masyarakat.

Namun dia menilai penegakan hukum tetap harus dilaksanakan pada siapapun yang terbukti bersalah, apalagi terbukti melakukan tindak kekerasan bersenjata yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

“Lindungi keselamatan warga dari aksi KKB, maka dari itu penegakan hukum jadi bagian penting untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai pendekatan hukum dan keamanan juga harus dibarengi pendekatan kesejahteraan.

Sebelumnya Brigjen TNI I Gusti Putu Danny pada Minggu (25/4) terjebak aksi saling tembak dengan kelompok bersenjata saat Satuan Tugas BIN dan Satgas TNI/Polri berada di perjalanan menuju Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4/2021).

Sekitar pukul 15.50 WIT, Satgas BIN dan Satgas TNI/Polri dihadang oleh kelompok bersenjata Papua, sehingga terjadi aksi saling tembak di sekitar gereja Kampung Dambet. “Akibat kontak tembak tersebut, Kabinda Papua tertembak dan gugur sebagai pahlawan di lokasi kejadian,” menurut keterangan Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, pada Senin (26/4/2021).

Jasad Kepala BIN Papua itu telah dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Timika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta.

Jenazah Kepala BIN Papua rencananya akan dikremasi lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (27/4/2021).(*)


Editor: Angela Flassy

Kabinda Papua Gugur di Beoga

 Kapolda: Beoga Masih Siaga, Anggota Melakukan Pengejaran


JAYAPURA-Distrik Beoga kembali ‘memanas’ setelah beberapa waktu sebelumnya dinyatakan kondusif. Seorang perwira tinggi TNI berpangkat bintang satu yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen  TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, gugur setelah ditembak mengenai kepala oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Dambet, Minggu (25/4) sekira pukul 15:30 WIT.

Diketahui, Kabinda Papua ditembak saat meninjau lokasi pembakaran yang dilakukan KKB di Beoga, Kabupaten Puncak yang berlangsung dua pekan lalu.

Panglima Kodam XVII, Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono saat dikonfirmasi membenarkan insiden penembakan tersebut.

“Betul beliau gugur dan saat ini jenazah masih berada di Beoga, masih kita monitor terus. Direncanakan Senin (26/4) jenazah kita evakuasi dari Beoga,” ungkap Pangdam saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, kemarin (25/4).

Lanjut Pangdam, penembakan tersebut terjadi sekira pukul 15.30 WIT. Hanya saja hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait kronologis kejadian penembakan. Hal ini dikarenakan sulitnya akses komunikasi di daerah tersebut.

“Kami belum tahu kronologinya seperti apa. Sebab komunikasi masih terputus antara Beoga dengan Ilaga, ilaga dengan di sini (Jayapura-red). Untuk sementara kita juga masih dalami,” paparnya.

Terkait dengan peristiwa tersebut lanjut Pangdam, Senin (26/4) hari ini dirinya akan bertolak ke Mimika. “Rencananya saya akan ke Timika untuk memonitor,” ucapnya.

Secara terpisah, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyampaikan dirinya sudah mengetahui informasi gugurnya Kabinda Papua. Mathius Fakhiri mengatakan, saat ini perkuatan anggota masih  berada di Beoga.

“Perkuatan kami hingga saat ini masih ada di Beoga. Mereka sedang bekerja dan melakukan pengejaran,” kata Kapolda Mathius Fakhiri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Minggu (25/4).

Menurut Mathius Fakhiri, status Beoga memang belum sepenuhnya kondusif pasca beberapa rentetan peristiwa yang terjadi di daerah tersebut.

“Status Beoga masih siaga, belum aman. Kita tetap melakukan langkah-langkah pemulihan dengan penindakan hukum di sana,” tegasnya.

Sementara itu, dari data yang didapat Cenderawasih Pos, Minggu (25/4) terjadi Kontak tembak di sekitar Kampung Dambet atau sekitar sekolah dasar (SD) yang sebelumnya dibakar KKB Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.

Sekira pukul 09.20 WIT, tim termasuk Kabinda Papua, Brigjen  TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya  berangkat ke Kampung Dambet menggunakan delapan unit sepeda motor untuk melaksanakan observasi lapangan.

Sekira pukul 15.50 WIT, diperoleh informasi terjadi kontak tembak antara rombongan dengan KSB di Kampung Dambet.

Pukul 16.00 WIT, Tim Satgas Elang dan Delta melaksanakan evakuasi ke lokasi kontak dengan berjalan kaki.

Berdasarkan laporan handy talky (HT) Kabinda terkena tembakan di bagian kepala dan direncanakan pelaksanaan evakuasi dari Beoga ke Mimika, Senin (26/4) hari ini.

Adapun rencana evakuasi Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya yaitu dari Beoga ke Timika menggunakan hellycopter caracal. Setelah itu jenazah diterbangkan ke Jakarta. (fia/ana/nat)

Teror KKB di Kabupaten Puncak

8 April 2021

KKB melakukan aksi penembakan di salah satu kios di Kampung Julugoma. Dalam aksi ini, KKB menembak mati seorang guru SD Inpres Beoga atas nama Oktovianus Rayo. Selain menembak mati seorang guru, KKB juga membakar tiga ruangan di SMA Negeri 1 Beoga.


9 April 2021

KKB kembali menembak seorang Guru SMPN 1 Beoga bernama Yonatan Randen dengan luka tembak di bagian dada hingga meninggal dunia.


11 April 2021

KKB berulah lagi dengan membakar sembilan ruangan di SMPN 1 Beoga.


14 April 2021

KKB pimpinan Lekagak Telenggen, menembak mati seorang pengendara ojek bernama Udin (41) di Kampung Eromoga, Distrik Emokia.


15 April 2021

KKB menembak seorang pelajar kelas X SMA Negeri Ilaga bernama Ali Mom di Kampung Uloni, Distrik Ilaga.


17 April 2021

KKB kembali berulah di Kampung Dambet, dengan membakar gedung sekolah, rumah kepala suku dan tiga rumah dinas guru.


25 April 2021

KKB menembak Kabinda Brigjen  TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya saat melakukan observasi lapangan di Kampung Dambet.


Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Sunday, 28 March 2021

Warinussy: Pemerintah mesti belajar dari pertemuan Tim 100 dan Habibie

 Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif  Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinussy mengatakan pemerintahan Joko Widodo mesti belajar dari pertemuan Tim 100 dan Presiden BJ Habibie pada 22 tahun silam. Dialog itu merupakan momentum saat pemerintah pusat mendengarkan aspirasi orang Papua.


Warinussy menyebut pertemuan pada 26 Februari 1999 itu merupakan sejarah dialog nasional antara pemerintah pusat dan orang Papua. “Itulah titik awal dimulainya meletakkan aspirasi rakyat Papua untuk disikapi secara bijak, dan penuh kepentingan politik negara,” kata Warinussy melalui keterangan tertulis yang diterima Jubi, Sabtu (27/3/2021).

Warinussy menyatakan kebijakan Otonomi Khusus atau Otsus Papua yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua merupakan salah satu hasil dari pertemuan Tim 100 dengan Habibie. Ia juga menyebut bahwa integritas nasional Indonesia menjadi alasan utama lahirnya kebijakan Otsus Papua.

Ia menekankan penyelesaian konflik bersenjata antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) seharusnya diselesaikan melalui meja perundingan melalu dialog yang setara dan inklusif. “Tidak bisa diselesaikan terus menerus dengan pendekatan keamanan, dengan mengerahkan personil militer ke Tanah Papua,” ujarnya.

Warinussy berpendapat, eksistensi Negara Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan senantiasa menjadi taruhan. Pengabaian masalah Papua oleh pemerintah pusat membuat para diplomat Indonesia mesti bekerja keras meyakinkan dunia.

Dengan analisanya itu, Warinussy menilai pemberian label teroris kepada TPNPB/OPM tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Apalagi, TPNPB/OPM tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai kelompok teroris, sebab TPNPB merupakan sayap militer kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan atau kesempatan menentukan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

“Marilah dengan jujur, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memulai persiapan berdialog atau berunding dengan TPNPB/OPM, bersama berbagai komunitas sipil di Tanah Papua,” ucapnya.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Cahyo Pamungkas kepada Jubi belum lama ini mengatakan, pendekatan keamanan hanya akan menambah jatuhnya korban. Korban konflik Papua bukan hanya dari pihak aparat keamanan atau TPNPB, melainkan juga dari pihak warag sipil.

Cahyo mengingatkan konflik bersenjata itu akan membentuk ingatan kolektif penderitaan orang Papua. “Ketidakpercayaan rakyat Papua kepada pemerintah akan semakin meningkat. Kalau sudah seperti itu, harapan berdialog akan menjadi tipis,” kata Cahyo ketika itu.

Menurutnya, situasi itu justru semakin meningkatkan perlawanan orang Papua terhadap pemerintah. “Masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan senjata, karena latar belakang konflik Papua berbeda dengan konflik lain. Di sini ada persoalan identitas politik yang belum selesai,” ujarnya. (*)


Editor: Aryo Wisanggeni G

Jalan berliku pejuang Papua, dari OPM hingga teroris

 Jayapura, Jubi – Sudah puluhan dasawarsa pejuang kemerdekaan Papua menunjukkan eksistensinya.


Benih perlawanan orang Papua terhadap Pemerintah Indonesia tumbuh sejak Belanda resmi menyerahkan Irian Barat (Papua) kepada Pemerintah Indonesia, 1 Mei 1963.

Orang Papua yang merasa hak kemerdekaanya dirampas, mengorganisir diri. Mencetuskan Organisasi Papua Merdeka (OPM), gerakan perlawanan bersenjata.

Jalan berliku dilalui para pejuang kemerdekaan Papua itu merebut kembali apa yang dianggap haknya. Berbagai strategi dan kebijakan terus dilakukan Pemerintah Indonesia, untuk meredam perlawanan mereka.

Pendekatan militer (keamanan), pembangunan hingga sebutan yang munculkan pandangan negatif publik terhadap kelompok ini.

Pemerintah enggan menyebut OPM. Sebab mengindikasikan negara mengakui eksistensi para pejuang kemerdekaan Papua.

Pemerintah semula menyebut mereka sebagai kelompok bersenjata. Sebutan itu diubah menjadi kelompok sipil bersenjata.

Kemudian kelompok kriminal bersenjata, kelompok kriminal sipil bersenjata, dan kini muncul rencana mengategorikan OPM sebagai organisasi terorisme.

Rencana ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, awal pekan ini.

Pernyataan mantan Kapolda Papua itu ditentang berbagi pihak. Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar mengingatkan pemerintah lebih berhati hati dalam memberikan definisi.

“Ya menurut saya sebenarnya, mohon maaf mungkin pemerintah sudah kehilangan akal ya bagaimana menangani [OPM] ini,” kata Anum Siregar kepada Jubi, Kamis (25/3/2021).

Definisi terorisme dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, tentang tindak pidana terorisme, begitu luas. Memungkinkan siapapun dapat dikategorikan terorisme. Namun untuk melabeli OPM sebagai kelompok terorisme mesti dipertimbangan secara baik.

Menurut Anum, mesti dilihat lebih jelas lagi karena UU tindak pidana teroris itu identifikasinya belum jelas, dari sisi definisi dan ruang lingkupnya.

Ia berpendapat, justru ada kontradiksi dalam UU itu. Misalnya Pasal 5 yang menyebut “Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Kita tahu perlawanan yang ada di TPNPB/OPM ini, memiliki perbedaan dengan kelompok teroris. TPNPB/OPM punya satu tujuan. Yaitu aspirasi atau kemerdekaan secara politik. Itu salah satu perbedaannya,” ujarnya.

Sementara kelompok terorisme kata anggota Jaringan Damai Papua itu, memiliki tujuan pribadi atau kelompok. Begitupula mengenai lokasi. TPNPB/OPM hanya melakuka aksi di Tanah Papua.

Meski di tempat lain, termasuk di beberapa negara mereka memiliki perwakilan. Akan tetapi, tujuan utamanya mengarah ke Tanah Papua.

“TPNPB/OPM itu tidak memiliki tujuan pribadi. Tujuan mereka untuk kelompok besar yaitu memperjuangkan aspirasi politik merdeka. Dari tujuan sudah berbeda,” ucapnya.

Ia berpendapat, jika membaca penjelasan umum UU tindakpidana terorisme, disebutkan penyerangan kepada penduduk secara acak dan tidak terseleksi. Selama ini OPM melakukan penyerangan secara seleksi terhadap pihak tertentu.

Misalnya aparat keamanan atau warga sipil dan fasilitas yang diberi definisi tertentu. Warga sipil yang diserang, dianggap mata mata.

“Terlepas dari itu, memang kita mengutuk penyerangan terhadap masyarakat sipil. Tapi dalam konteks itukan mereka memberikan defenisi. Kalau teroris itukan bisa saja dilakukan secara acak, tidak terseleksi. Definisi dalam Undang-Undang teroris sendiri menyebut itu, jadi ada perbedaan,” katanya.

Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan hal yang sama.

“Saya pikir mungkin pemerintah sudah kehilangan cara. Kehilangan akal menyelesaikan masalah Papua dan ini didorong [akan melabeli OPM sebagai kelompok terorisme],” kata Kadepa.

Upaya pemerintah mengkaji penetapan OPM sebagai kelompok terorisme kata Kadepa, justru akan menimbulkan berbagai pertanyaan dari banyak pihak.

Tidak hanya dari kalangan yang berada di Papua atau mereka yang selama ini mendorong terciptanya perdamaian di Papua.Dunia internasional juga akan mempertanyakan itu.

“Akan ada pertanyaan, apakah pemerintah tidak dapat lagi menangani keberadaan OPM, sehingga mau dikategorikan dalam kelompok teroris,” ujarnya.

Pengkategorian OPM sebagai kelompok terorisme mungkin saja dipandang pemerintah sebagai salah satu cara “menjinakkan” sejumlah negara yang selama ini mendukung perjuangan Papua merdeka.

Sebab di dunia internasional, terorisme tidak mendapat tempat. Hampir semua negara di dunia menyatakan menolak keberadaan terorisme.

“Sementara kalau disebut pejuang kemerdekaan misalnya OPM, ada berbagai negara menyatakan dukungan. Sebab menganggap itu bagian dari hak asasi. Perwakilan mereka di luar negari bahkan diterima sebagai warga negara tertentu,” ucapnya.

Wakil koordinator Bidang Advokasi KontraS, Arif Nur Fikri berpendapat, luasnya definisi terorisme dalam UU tindakpidana terorisme, menjadi ancaman terhadap semua kalangan. Sebab pemerintah dapat menafsirkannya sendiri.

Luasnya definisi terorisme itulah dikritisi pihaknya sejak awal pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi UU Nomor 5 Tahun 2018.

“Kali ini OPM [yang akan dikategorikan sebagai terorisme]. Ke depan mungkin kelompok lain,” kata Arief.

Misalnya pihak yang mengkritisi pemerintah atau kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan. Baik itu berbasis agama atau sosial politik, juga bisa dikatakan sebagai organisasi terorisme.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan mengklasifikasi OPM sebagai organisasi terorisme, tidak akan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Papua. Terutama yang diduga dilakukan aparat keamanan.

Label teroris terhadap OPM juga dikhawatirkan akan dijadikan alasan membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul masyarakat asli Papua.

Di Jakarta, Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab juga mengingatkan BNPT tidak gegabah menilai kondisi di Papua, dengan memasukkan OPM dalam organisasi terorisme.

“Memang banyak korban berjatuhan di Papua, dan itu menjadi salah satu masalah serius di Papua. Akan tetapi, pengkategorian OPM sebagai organisasi terorisme bukan solusi tepat,” kata Amiruddin Al Rahab.

Komnas HAM RI kata Amiruddin, akan segera melakukan komunikasi dengan Boy Rafli Amar. Pihaknya merasa perlu mempertanyakan lebih dalam wacana pengkategorian OPM, sebagai organisasi terorisme.

Komnas HAM berpandangan, kini jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah dengan melakukan penegakan HAM dan penghormatan hak asasi oleh semua pihak.

“Jangan terlalu emosional. Mesti mencari jalan keluar yang lebih tepat. Dari perspektif Komnas HAM ya dengan penegakan HAM dan penghormatan pada HAM oleh semua pihak,” ucap Amiruddin. (*)


Editor: Angela Flassy

Monday, 21 December 2020

19 Desember Sejarah Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua Barat

West Papua – Aneksasi dalam hukum bangsa-bangsa: (adalah pen.) meluaskan wilayah negara dengan cara kekerasan (terkadang dengan traktat). Biasanya dengan dalih: kekeluargaan bangsa serta hubungan kenegaraan atau kebudayaan. Jika pemerintah daerah yang dianeksasi itu ditiadakan dengan peperangan, maka aneksasi itu dinamakan dengan peperangan, maka aneksasi dinamankan debellitio (lat.). Contoh debellitio: Korea oleh Jepang (1910), Albania oleh Italia (1939), Ceko oleh Jerman (1939). Jika daerah yang dianeksasi tidak mempunyai status (tak bertuan) dinamakan accupation (lat.). Contoh Occupation: Montenegro oleh Serbia (PD.I), Indonesia oleh Jepang (1942-1945) (Ensikolopedi).

Kebenaran tentang adanya aneksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua Barat dibagi dalam dua tahap, yaitu: Pertama, aneksasi dengan traktat (perjanjian); tahap kedua, aneksasi melalui kekerasan militer negara Republik Indonesia.

1 Aneksasi dengan traktat/perjanjian

Upaya aneksasi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua Barat oleh pemerintah Indonesia sesungguhnya sudah diawali dengan perdebatan dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 31 Mei 1945 mengalik pada soal wilayah dan bentuk negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, pada bagian akhir pidatonya, si Bung (Ir. Sukarno) menegaskan, “Maka oleh karena itu, di dalam sidang ini saya akan memberikan suara saya kepada paham bahwa negara Indonesia harus meliputi pula Malaya dan Papua”.

Dalam perdebatan tentang wilayah negara Indonesia ada perbedaan cara pandang atau perbedaan pendapat yang sangat tajam antara kubu Ir. Soekarno dan Dr. Muhamad Hatta dengan kawan-kawan. Sukarno menghendaki Malaka dan Papua juga masuk sebagai wilayah Indonesia atas alasan yang spekulatif dari sejarah kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Sedangkan Muh. Hatta lebih suka Malaka merdeka sendiri. Dan gagasan tentang Papua, Hatta justru mengkhawatirkan tumbuhnya pikiran imperialisme dikalangan kolega-koleganya, sehingga menginginkan nasib bangsa Papua diserahkan kepada rakyat Papua sendiri.

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pikiran Imperialisme Ir. Soekarno (Presiden pertama RI) dan kawan-kawan (kolega-koleganya) tidak dapat dibendung. Pemerintah Indonesia terus berupaya lewat diplomasi politik untuk memperluas wilayah negara sampai ke wilayah Nederlands-Nieuw-Guinea.

Diplomasi memperluas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan traktat atau perjanjian dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dan perundingan dengan pemerintah Belanda. Persetujuan-persetujuan antara Belanda dan Indonesia antara lain, persetujuan Linggarjati (1947), persetujuan Renville (1948), dan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 terjadi kompromi antara Belanda dan Indonesia. Dalam pasal 2 (dua) kompromi, charter of the Transfer of Sovereingnty yang dihasilkan KMB menetapkan antara lain menyebutkan:

“That the status quo of the residency of New Guinea shall be maintained with the stipulation that within a year from the date of transfer of Sovereignty of the Republik of the United Stated of Indonesia, the Question of the political status of New Guinea be determined throught negotiation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands”. (Managasi Sihombing: Aspek Hukum Keberadaan irian Atau Papua Dalam Republik Indonesia dan Isu-Isu)

Aneksasi dengan traktat atau perjanjian melalui pertemuan diplomasi dan perundingan-perundingan antara pemerintah Indonesia dan Belanda terus mengalami kegagalan. Terutama, perundingan yang bersifat kompromi dalam KMB (1949) yang gagal total karena tidak diimplementasikan oleh Belanda, telah direspon oleh Presiden Sukarno (Presiden pertama RI) melalui sebuah perintah yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961, di alun-alun utara kota Jogyakarta. Komando dengan nama sandi Mandala TRIKORA merupakan awal dari perintah agresi militer Indonesia (TNI) di atas tanah dan orang asli bangsa Papua Barat.

Foto: Mahasiswa Baru universitas cenderawasih (Uncen) Pada Ospek Mengunakan Simbol Perlawanan

Kompromi Politik antara 2 (kedua) negara kolonisator yang masing-masing berambisi ingin menguasai wilayah dan bangsa Papua Barat terus berlanjut, setelah perebutan Papua dengan agresi militer pada awal tahun 1962 oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962 dibuat lagi suatu perjanjian, yang dikenal dengan nama New York Agreement (Perjanjian New York) antara pemerintah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia di kota New York, Amerika Serikat.

Perjanjian New York adalah salah satu persetujuan antara Belanda dan Indonesia yang sukses, setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat terlibat secara langsung untuk pertama kalinya dalam persoalan status politik dan hukum bangsa Papua. Tetapi, bangsa Papua tidak dilibatkan dalam perjanjian New York itu. Sebagaimana juga telah terjadi dengan persetujuan-persetujuan sebelumnya.

Dengan demikian terlihat jelas, bahwa PBB, Indonesia dan Belanda serta Amerika Serikat telah mengabaikan atau kasarnya telah meniadakan right of self-identification dan right of self-determination dari bangsa Papua Barat.

Dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1961 orang asli bangsa Papua tidak berbicara untuk menentukan nasib masa depan mereka. Walupun Nicolas Jouwe, Tanggahma dan Womsiwor ada di Amerika Serikat pada saat itu. Perdebatan di PBB pada waktu itu mengecewakan.

“Pada rapat luar biasa Dewan Papua November 1961, Jouwe, Tanggahman dan Womsiwor tidak hadir. Trio ini persis waktu itu sudah berangkat ke Amerika sebagai ahli pada delegasi Belanda di PBB. Seperti kita ketahui, hal ini bukanlah keberhasilan. Luns dipaksa menarik kembali rencananya dan harus puas dengan resolusi Brazzavile, dimana bukan saja yang diungkapkan dukungan terhadap azas menentukan nasib sendiri, tetapi Belanda juga dianjurkan untuk sekali waktu bicara dengan Indonesia. Juga dalam arti lain kunjungan ini bagi Jouwe dan rekan-rekannya merupakan satu kekecewaan besar. Orang-orang Papua sama sekali hampir tidak dibutuhkan. Mereka merasa tergoncang oleh iklim di Sidang Umum PBB, yang menurut penilaian mereka ditentukan oleh emosi-emosi dan perasaan-perasaan antikolonial. Lebih khusus lagi mereka dengan heran dan kaget bertanyakan diri, dari mana semua orang-orang itu mendapatkan hak untuk tanpa pengetahuan sedikitpun tentang urusan perkaranya berani memberikan penilaian terhadap Papua dan penduduknya. Satu-satunya hiburan mereka adalah wakil-wakil kelompok Brazzavile. Jouwe terutama terkesan oleh menteri luar negeri Nigeria Wachuku, yang berani melawan orang-orang Rusia, dengan menyatakan mendukung dekolonisasi yang perlahan-lahan dan satu persahabatan yang tetap antara kolonisator dan yang dijajah.

Hal itu sesuai dengan isi hati Jouwe. Namun, harus dipertanyakan juga apakah Belanda akan mampu bertahan melawan tekanan internasional ini. Berita-berita tentang perkembangan di New York memperkuat pemikiran diantara orang-orang Papua bahwa, apabila harus, mereka mesti memikul sendiri tanggungjawabnya. Pemikiran untuk memproklamasikan kemerdekaan di hari-hari ini mulai turut berperan di dalam diskusi-diskusi di antara orang-orang muda yang sadar politik di Hollandia dan di tempat lain di luar negeri. Gemahnya masuk juga sampai ke PBB. Pada pihak lain perkembangan-perkembangan baru di Papua dipandang dengan prihatin, yang mendorong Subandrio mengatakan dalam Sidang Umum bahwa negaranya tidak berpikir untuk bertindak sambil menggunakan senjata selama urusan ini tetap ada melulu antara Belanda dan Indonesia. Hal itu akan menjadi lain kalau Indonesia dihadapkan kepada fait a compli, seperti proklamasi kemerdekaan Irian Barat.

Dalam sidang umum PBB tersebut terlihat ambisi Indonesia yang mengebu-gebu untuk menganeksasi kemerdekaan bangsa Papua Barat. Belanda yang semakin terdesak oleh tekanan Internasional harus berfikir dua kali untuk akhirnya melepaskan tanggungjawab kepada orang Papua untuk menentukan nasib sendiri secara langsung berhadapan dengan Indonesia.

Bila semua pihak dalam Sidang Umum PBB tetap sadar dan setia menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak azasi manusia dan azas-azas hukum internasional seharusnya tidak perlu dibuat perjanjian New York untuk plebisit. Karena bangsa Papua sudah menyatakan kemerdekaan 19 Oktober 1961 sesuai dengan azas-azas dekolonisasi dan konvensi tentang hak azasi manusia atau deklarasi umum hak azasi manusia, 10 Desember 1948, pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, sebaliknya harus ada suatu keputusan di PBB untuk menyerahkan kedaulatan dan kekuasaan administrasi pemerintahan oleh Belanda kepada bangsa Papua Barat melalui elit-elit politik bangsa Papua. Dan untuk selanjutnya bekerjasama dengan PBB menyusun pemerintahan Negara Papua Barat. Apa lagi dalam sidang PBB sudah terdengar juga gema suara-suara kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Sebagaimana terungkap dalam ujuk rasa terbesar di Hollandia.

Unjuk rasa terbesar terjadi pada tanggal 10 Agustus 1962 di Hollandia, di mana berhimpun kira-kira 1.400 orang. Kata pembukaan disampaikan oleh Kaisepo, yang menuntut bahwa pemerintah Belanda sebelum pergi masih harus memberikan “Hak dan kekuasaan di Papua Barat” kepada orang-orang Papua, juga anggota Dewan Eliezer Bonay, Arfan dan Mofu memperdengarkan suaranya. Tuntutan yang dirumuskan Kaisepo dituangkan dalam satu resolusi, yang pada tanggal 13 Agustus 1962 dibubuhi 150 tanda tangan dan diajukan kepada Platteel dengan permohonan untuk diteruskan kepada sekjen PBB.

Tetapi PBB dan Negara-negara anggota tidak dapat berbuat banyak untuk mendukung kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua Barat. Karena masing-masing Negara dengan kepentingan mereka tidak ingin terlibat dalam kasus Papua. Sedangkan pemerintah Belanda sendiri tidak dapat berbuat lebih jauh karena tidak dapat dukungan dari Amerika, Inggris dan Australia secara pasti.

Dan selanjutnya, membiarkan Indonesia menganeksasi Papua melalui traktat (perjanjian) New York, dan implementasi awal diwujudkan dengan penyerahan administrasi dari Nederlands-Nieuw-Guinea kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962. Kemudian UNTEA menyerahkan administrasi kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 mei 1963. Penyerahan administrasi dan penurunan bendera Papua Bintang Kejora (Bintang Fajar) melalui perjanjian New York. Tindakan itu oleh orang asli bangsa Papua sekarang disebut sebagai ,”ANEKSASI DENGAN TRAKTAT”.

Bila disimak pengertian kata aneksasi dikaitkan dengan definisi menurut hukum bangsa-bangsa serta dibandingkan dengan kata integrasi, ada perbedaan yang sangat mencolok. Integrasi adalah penggabungan sedangkan aneksasi (Annexation) artinya penyerbuan atau pencaplokan(pengabungan dengan).

Berkaitan dengan persoalan status politik dan hukum bangsa Papua, maka dikatakan aneksasi kemerdekaan kedaulatan Papua Barat dengan kekerasan. Dalam hal ini penggabungan secara paksa dengan kekerasan militer Indonesia.

Upaya pemerintah Indonesia menganeksasi atau menggabungkan dengan traktat (integrated by Agreement) wilayah dan bangsa Papua Barat dirasakan masih ada ganjalan. Karena menurut New York Agreement, bangsa Papua harus menentukan nasib sendiri lewat plebisit (Referendum). Supaya pemerintah Indonesia dapat memenangkan penentuan pendapat rakyat yang diadakan lewat plebisit, maka perlu dibuatkan situasi dan kondisi politik kearah kemenangan mutlak dengan cara apapun.

Sebelum New York Agreement ditandatangani pemerintah Indonesia telah merencanakan dan melakukan perang agresi militer merebut tanah Papua Barat. Perlu dicatat, bahwa perjanjian New York adalah perjanjian antara Belanda dan Indonesia, bukan antara Indonesia dan bangsa Papua. Dan perang agresi militer merebut Papua pertama terjadi antara Indonesia dan Belanda.


Operasi militer untuk berintegrasi (dengan kekerasan/integrated by Violence) secara faktual dirintis mulai tahun 1961 dengan masuknya bala tentara Indonesia ke Papua dengan sebutan sukarelawan dalam melakukan infiltrasi untuk menguasai sebagian wilayah Papua dari Belanda dan kemudian Papua dimanfaatkan untuk mengacaukan jalannya pemerintahan Belanda atas Papua.

Salah satu perwira ABRI yang menjadi infiltran itu adalah kapten Benny Moerdani (kemudian menjadi Men/Pangab 1983-1988, Menhamkam 1988-1993) dengan pasukan berkekuatan 206 orang berasal dari RPKAD dan Kompi II Batalyon 530/Para dari Kodam Brawijaya. Pasukan ini diterjunkan di Merauke dengan Sandi Operasi Naga. Operasi penyusupan di Papua secara keseluruhan diberi Sandi Operasi Djayawijaya. Setelah New York Agreement disetujui, Benny di pindahkan ke Hollandia (Jayapura sekarang) menjadi komandan sementara seluruh pasukan infiltran Indonesia di Irian Barat”

Sesudah New York Agreement ditandatangani, berakhir sudah perang diplomasi maupun perang fisik antara Belanda dan Indonesia. Tetapi Indonesia belum merasa tenang, karena masih harus menghadapi orang Papua yang telah memiliki kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961.

Pemerintah Indonesia yang sebelumnya berperang melawan Belanda untuk menganeksasi tanah-air dan bangsa Papua Barat, mulai mengkonsolidasi ABRI untuk melawan para pejuang yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Para pejuang nasionalisme Papua Barat dicap separatis, makar, disintegrasi, gerakan pengacau keamanan (GPK) dan stigma lainnya.

Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Papua Barat Melalui Kekerasan Militer Indonesia

Bila kita membaca sejarah perjuangan suatu bangsa, maka stigmatisasi makar, separatis, dan lainnya lebih banyak digunakan oleh aktor penjajah untuk membungkam perjuangan kemerdekaan suatu bangsa. Misalnya, “dimasa lampau ketika Afrika dijajah Prancis, Inggris, Spanyol dan Portugal, kaum nasionalis yang berjuang melawan penjajah digambarkan dan dituduh gengster, agitator, ekstrimis, pemimpin gerombolan, atau pembunuh bukan sebagai pejuang kebebasan”.

Untuk menaklukkan pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat, militer Indonesia yang pada saat itu disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melakukan operasi militer di seluruh tanah Papua Barat. Pemerintah Indonesia menganggap negara Papua adalah negara Boneka buatan Belanda. Oleh karena itu, harus dibubarkan atau ditiadakan sama sekali dari planet bumi ini. Sebagaimana yang telah disampaikan mantan presiden Soekarno (presiden pertama RI) dalam pidatonya, yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961 di alun-alun utara kota Jogyakarta.

Pikiran imperialisme membuat negara Papua di cap atau diidentikan dengan negara boneka buatan Belanda. Sayang pemerintah Indonesia lupa, bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia juga atas belas kasihan Jepang, atas penjajahan yang amat panjang 350 tahun oleh Belanda. Sesungguhnya Indonesia juga Boneka buatan Jepang, karena kemerdekaan di berikan secara cuma-cuma tanpa ada pertumpahan darah oleh Jepang.

Kekerasan militer Indonesia untuk memperluas wilayah ke tanah Papua Barat melalui operasi militer dikenal dalam berbagai sandi operasi. Pada tahun 1963, Men/Pangad Jend. A. Yani mengeluarkan perintah operasi Wisnumurti untuk mendatangkan pasukan dari divisi-divisi di Jawa, Makasar, dan Maluku untuk mengembangkan kekuatan tempur dan staf Kodam XVII (Komando Daerah Militer Tujuh Belas). Tugas pokok Kodam ini adalah menegakkan kewibawaan pemerintah Indonesia, menjamin ketertiban dan keamanan serta membantu Pemerintah Sipil membangun Irian Barat. Operasi-operasi militer Indonesia selanjutnya adalah

  1. Operasi Sadar dibawah komando Pandam Brigjen R. Kartinjo (1965) di Manokwari dan Kebar untuk menangkap Ferry Awom dan Julianus Wanma secara hidup atau mati. 36 orang Koban dan yang lain busuk di Hutan;
  2. Operasi Baratyudha oleh Pandam Brigjen R. Bintaro (1966-1967) bertujuan menghancurkan perlawanan dan mempersiapkan pemenangan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), daerah kosentrasi Manokuari, Sorong, Merauke dan Jayapura dan 73 orang tewas;
  3. Operasi Wibawa oleh Pangdam Brigjen Sarwo Edi untuk memenangkan situasi psikologis demi kemenangan Pepera, operasi ini berhasil menembak 73 orang, 60 orang di tangkap, yang menyerahkan diri 3539 orang dari kelompok-kelompok perlawanan dari suku Arfak di Manokwari dipimpin Lodewijk Mandacan dan Ferry Awom, serta daerah seluruh Papua, dengan jumlah korban 634 orang. Untuk memenangkan Pepera, intimidasi dan kekerasan penyiksaan serta pembunuhan telah memaksa sebagian orang memilih menjadi Indonesia. Secara keseluruhan dalam operasi militer dilibatkan 6220 orang pasukan.
  4. Operasi Pamungkas (1970-1976), Sesudah memenangkan Pepera, 29 Januari 1970, Brigjen Acub Zainal ditunjuk menjabat Pangdam Cenderawasih, operasinya di Manokwari untuk menangkap Ferry Awom yang belum menyerah dan banyak korban;
  5. Operasi senyum (1977-1978) oleh Panglima ABRI, Jenderal M. Yusuf, wilayah operasinya Wamena dan Timika. Jutaan nyawa orang Papua Korban. Robin Osbarne Mencatat Operasi Militer Paling Buruk;
  6. DOM, (1980-1984) Pembunuhan Arnol Ap dan Jutaan Nyawa Korban serta banyak rakyat eksodus ke PNG.
  7. Operasi Gagak I, Pangdam Mayjen H. Simanjuntak (1985-1986);
  8. Operasi Gagak II, Pangdam Mayjen H. Simanjuntak (1986-1987) dengan tugas pokok menghancurkan GPK;
  9. Operasi Kasuari dibawah Pangdam Trikora, Mayjen Wismoyo Arismunandar, operasi Kasuari (1987-1988) tugas pokok menghancurkan OPM secara fisik, operasi Kasuari II di sepanjang perbatasan PNG dengan titik tekanan operasi teritorial, intelejen dan tempur serta kamtibmas;
  10. Operasi Rajawali dibawah Pangdam Mayjen Abinowo, Operasi Rajawali I (1989-1990) dan Operasi Rajawali II (1990-1991) ditujukan untuk menghancurkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di sepanjang perbatasan PNG.

Setelah gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998, operasi militer masih berlangsung. Seperti yang terjadi di Tigi Nambut, Pegunungan Tengah Papua pada tahun 2008-2011 dengan sandi operasi Kontingensi, untuk menumpas TPN/OPM yang di pimpin oleh Jenderal TPN Goliat Tabuni. Dan operasi militer dalam prakteknya masih akan berlanjut selama belum ada penyelesaian status politik dan hukum bangsa Papua Barat secara setara, damai, demokratis, adil, beradab dan bermartabat.

Operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia itu sama saja dengan perang melawan orang Papua yang mempertahankan hak kemerdekaan mereka. Perang untuk memperluas wilayah NKRI dengan operasi militer di tanah Papua, kita sebut sebagai aneksasi debilittio, yaitu aneksasi suatu wilayah dengan cara perang. Dengan demikian wilayah Papua telah aneksasi dengan traktat dan juga dengan cara perang.

Para elit politik dan rakyat Papua yang memahami hak azasi politik telah berjuang memepertahankan kemerdekaan, 1 Desember 1961 dari proses aneksasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga timbul perlawanan dalam berbagai bentuk dan cara di seluruh tanah air Papua Barat.

Mantan Gubernur Papua, Eliaser J. Bonay, menjadi salah satu pemimpin perlawanan dengan mendirikan Nasional Partai Papua (Nappa). Eliaser J. Bonay melakukan perlawanan, karena ia menganggap bahwa Indonesia mengingkar janji, tidak memberikan kemerdekaan secara penuh kepada rakyat Papua Barat.

Terianus Aronggear dan kawan-kawan juga melakukan perlawanan sejak tanggal 20 Juli 1963. Terianus yang adalah seorang guru SD YPK di Manokwari, beberapa kali melakukan pertemuan rahasia untuk menentang penyelenggaraan Pepera. Bahkan pada tanggal 16 April 1965, Terianus bersama Kaleb Tarau, Manuel Horota, Manuel Watofa, Yulianus Wanma, dan Melianus Sawaki, mengibarkan bendera Papua Barat dan menyanyikan lagu, Hai Tanahku Papua. Ketika pemerintah Indonesia mengetahui, Terianus dan beberapa rekan di tangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa.

Pasukan Gerilya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibentuk pada tanggal 1 April 1965, ketika Ferdinan Awom mengumpulkan sejumlah mantan anggota PVK (Papua Vrijwiligers Korp). Setelah melakukan latihan selama beberapa bulan, pada tanggal 18 Juli 1965 sekitar pukul 04.00 pagi, 450 anggota OPM menyerbu pos TNI di Arfai, Manokwari. Pada tanggal 27 November 1971 Ferdinan Awom ditangkap dengan cara bujukan oleh Pangdam Cenderawasih Acub Zainal melalui Terianus Aronggear. Kemudian dibunuh entah dimana.

Secara organisasi OPM lahir dan tumbuh dalam dua gerakan gerilya. Gerakan bawah tanah didirikan oleh Aser Demotahay pada tahun 1963 di Jayapura. Gerakan itu menempuh jalan lebih kooperatif dengan Pemerintah Indonesia. Organisasi yang pada tahun 1970 setelah Pepera selesai terus aktif membina para pengikutnya di kabupaten Jayapura, terutama di Pantai Timur, Pantai Barat, Depapre dan Genyem. Aser Demotohay ditangkap dan dipenjarakan sampai akhir hidupnya.

Bentrokan antara OPM yang berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Papua terus terjadi:

  1. Pada tanggal 26 Juli 1965 penyerangan terhadap anggota Puterpa (sekarang Koramil.Pen) di Kebar, Manokwari dipimpin oleh Johanes Jambuane dengan kekuatan 408 orang;
  2. Peristiwa pos Sansapor, 2 Februari 1968 pasukan OPM pimpinan Julianus Wanma dan David Prawar menyerang pos Puterpa dengan kekuatan berkisar 200 orang;
  3. Peristiwa di Irai Anggi pada tanggal 4-6 Maret 1968 OPM pimpinan Yoseph Indey menyerang pos kompi III 314 Siliwangi;
  4. pada tahun 1967 Mayor Tituler Lodwijk Mandacan masuk hutan mendukung Ferry Awom atau mendukung OPM dengan kekuatan 14.000 suku Arfak;
  5. OPM pimpinan Daniel Wanma menyerang pos Makbon pada tanggal 21 Januari 1968;
  6. Pada tanggal 27 April 1969, sebuah pesawat yang membawa Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, Panglima Kodam setempat di tembaki. Dan dibahas oleh Sarwo Edhie dengan menerjunkan tentara payung Indonesia dari Jawa Barat pada tanggal 30 April 1969 sehingga sekitar 14.000 orang melarikan diri ke hutan ketika pesawat pembom B-26 membrondong Enarotali;
  7. Pada tanggal 1 Juli 1971 dari markas Viktoria di Jayapura, Zet Jafet Rumkorem memproklamasikan pemerintahan Papua Barat;
  8. Di Nabire pada tahun 1971 OPM di bawah pimpinan Yulian Yap Marey dan Yason Marey, BA beserta para pengikutnya melakukan penyerangan pos-pos ABRI yang ada;
  9. Pada tahun 1975 kegiatan OPM di Merauke dipimpin oleh B. Mawen mengajak rakyat sekitar untuk menyerang pos-pos tentara Indonesia sekitar perbatasan;
  10. Pada tahun 1975 terungkap suatu aksi dari OPM yang membuat “Pernyataan Rakyat Yapen Waropen untuk membentuk dan mempertahankan bangsa Papua”;
  11. Pada tanggal 20 April 1977 OPM pimpinan Alex Degey/Derey menyerang pos militer di Kobakma dan menewaskan kopral Rochim dan dua orang anggota ABRI lainnya luka berat;
  12. Pada tanggal 16 Mei 1978 di kampung Aurina Kecamatan Kaureh Marten E. Tabu menyandera komandan Korem 172 Ismael, Assisten Intel Kodam XVII Cenderawasih Letnan Kolonel Fajar Admiral, ketua DPRD Tingkat I Irian Jaya Willem Maloali, Pastor Aloisius Umbos, pengusaha Frans Lius;
  13. Bentrokan OPM pada tahun 1984/1985 dengan ABRI telah mengakibatkan terjadinya arus pengungsi besar-besaran dari tanah Papua ke PNG, yang terbesar dalam sejarah Papua sejak 1960-an;
  14. Pengibaran Bendera OPM di Tsinga, terjadi pertempuran dan saling kejar mengejar antara ABRI dan Pimpinan OPM Kelly Kwalik sejak tanggal 21 Mei dan Juli 1994;

Secara wilayah geografis kelompok-kelompok yang bergerilya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua Barat yakni:

  • Kelompok Hans Bonay di perbatasan PNG,
  • Kelompok Matias Wenda di perbatasan Kerom dan PNG,
  • Kelompok Welem Onde di Merauke,
  • Kelompok Tadeus Yogi di Paniai,
  • Kelompok Kelly kwalik di Pegunungan Tengah,
  • Kelompok Kalakdana dan Urupkulin di Pegunungan Bintang,
  • Kelompok Robert Uria Yoweni di Jayapura sampai Sarmi serta
  • Kelompok Awom di Biak.

Jika diurutkan peristiwa-peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari aneksasi cukup panjang dan masih banyak detailnya dalam berbagai bentuk dan cara. Namun sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, bahwa tulisan dalam buku ini penekanannya pada aspek hukum. Oleh karena itu, fakta sejarah yang ditulis tidak seluruhnya. Tetapi hanya yang seperlunya saja, untuk mengingatkan, menyadarkan dan meyakinkan semua pihak adanya perjuangan mempertahan kemerdekaan bangsa Papua.

Bahwa fase pertama perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi sejak tahun 1963 sampai di era tahun 1990-an. Fase pertama itu terdiri dari perjuangan bawah tanah dan perang gerilya yang menegangkan, mencekam dan sangat menderita. Kerana terasa tindakan militer Indonesia yang membabi buta di seluruh tanah Papua. Dan telah mengorbankan nyawa manusia Papua yang tidak sedikit jumlahnya, bila dibandingkan jumlah populasi penduduk bangsa Papua pada saat itu hanya kurang lebih 815.904 jiwa.

Fase kedua ditandai dengan adanya gerakan reformasi di Indonesia dan juga di tanah Papua pada tahun 1998 yang dikoordinir oleh para pemuda dan mahasiswa dengan menggulingkan pemerintahan rezim orde baru Indonesia, pimpinan mantan Presiden Soeharto. Pada fase kedua orang asli Papua bebas berteriak merdeka secara lebih terbuka luas di kota-kota sampai ke kampung-kampung seluruh tanah Papua. Karena di era reformasi hak azasi manusia (HAM) dan demokrasi telah menjadi azas utama perubahan perjuangan hidup di semua sektor kehidupan manusia secara lebih baik, adil, beradab dan bermartabat bagi makhluk di planet bumi ini.

Pembahasan mempertahankan kemerdekaan dalam fase kedua, tidak dibahas secara mendetail. Karena sifatnya juga hanya mengingatkan, menegaskan dan menyadarkan semua pihak, bahwa bangsa Papua masih terus berjuang merebut kemerdekaan dari upaya aneksasi abadi oleh Indonesia. Agar pihak-pihak yang menjadi aktor pendukung proses aneksasi memahami dan merubah kebijakan luar negeri mereka terhadap Papua. Sehingga perjuangan kemerdekaan Papua yang ada itu tidak dianggap lagi sebagai separatis, tetapi mendapat dukungan pengakuan kemerdekaan.


Balim, 19 Desember 2020


Dominikus Sorabut

DAP


Referensi:

  1. Mangasi Sihombing, Aspek Hukum Keberadaan Irian atau Papua Dalam Republik Indonesia dan Isu-Isu Terkait. (Departemen Luar Negeri Indonesia)
  2. Alexander L.Griapon, Penyunting,Manifesto Politik Komite Nasional Papua. Risalah Perdebatan di Nieuw Guinea Rad 30 october 1961
  3. P.J.Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas!. Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri .
  4. Tim Imparsial, Reformasi di Persimpangan Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Seri Alternative Policy, sebuah study kebijakan di Indonesia).
  5. Tim LIPI,Papua Mengugat. Jurnal Penellitian Politik vol.3 No.1.2006
  6. Pemda Irian Barat, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Di Irian Barat 1969
  7. Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus jilid 1
  8. ILO Convention Ondigenous And Tribal People 1989 (No.169)

Sunday, 13 December 2020

The TPNPB News: TNI MASUK DISTRIK AGANDUGUME DI TEMPAT-TEMPAT MASYARAKAT.


Ilaga 12/12/2020.12:00 malam. Saya ada kirim laporan pada tanggal 09-12 empat hari berturut dua helicopter dorop pasukan TNI di distrik Agandugume dengan Ilaga .

Pasukan TNI di distrik Agandugume tempat pendoropan pasukan DAGAGOBME dua kali, mata air kali balim dua kali, kepala air ayuneri dua kali, kepala air ayunekime dua kali, ongwendo dua kali . Itu tempat-tempat aktifitas masyarakat kamu anggota TNI kenapa turun disitu?

Itu kamu cari apa tikus, binatang bukannya kemaring kamu Anggota TNI bunuh masyarat 6 orang mati dan yang satu dirawat dengan kondisi sangat kritis.

Sudah lama anggota TNI/POLRI kamu tembak masyarakt selalu sembunyikan dan yang lain taruh senjata di badan mereka foto di bilang itu anggota TPNPB, tapi sekarang semua ketahuan.
Dan Pimpinan militar negara dan militer kamu kirim pasukan ke Papua untuk bunuh rakyat?
Kalau itu benar sesuai dengan kondisi di seluruh Wilayah papua maka kamu keliru dan tidak ada rasa kemanusian.
Kalau mau kejar TPNPB turun di kabupanten kami ada di kota kami akan lawan namu kenapa turun di hutan, kata lekagak
Komandan Operasi Nasional
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)
Mayjend Lekagak Telenggen
_______________________________
Awak media The TPNPB News

Saturday, 24 October 2020

TPNPB Rencanakan Aksi Teror kepada Aktor ULMWP

  1. Sumber artikel dari Halaman Facebook Media Rakyat 
  2. Tanggapan WPA dapat diakses di https://wpa.news.blog/

Diketahui bahwa kelompok Tentara Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) tengah merencanakan aksi teror berupa penembakan terhadap kelompok United LIbertaion Movement for West Papua (ULMWP). (23/10)

Apa yang direncanakan oleh TPNPB tersebut diduga sebagai bentuk kemurkaan seorang Ketua OPM, Jeffrey Bomanak. Hal ini disebabkan pihaknya merasa dirugikan atas berbagai aksi yang digerakkan ULMWP.

Banyak pihak mengatakan tentang konflik yang terjadi antara OPM dan ULMWP didasari pada sikap kelompok ULMWP yang dengan segala aksinya terus menjatuhkan nama baik OPM. Terlebih Jeffrey beranggapan bahwa upaya yang dilakukan oleh ULMWP malah akan mengaburkan perjuangan bangsa Papua.

baca juga:Allen Halitopo Tanggapi Keras Pernyataan Viktor Yeimo

"Jika mereka masih bermain-main, kami akan fasilitasi. Buktikan kalau kelompok yang baru dibentuk beberapa tahun kemarin itu bisa berbuat apa untuk Papua," ungkap Jeffrey.

Apa yang dikatakan oleh Jeffrey diduga bersinambung dengan beredarnya sejumlah nama-nama pengurus ULMWP yang oleh kelompok TPNPB diklaim sebagai sasaran operasi. Dari sejumlah daftar yang dituliskan, diketahui terdapat nama besar seperti Buktar Tabuni, Allen Halitopo, Matias Wenda, Sem Karoba, dan Bazoka Logo.

Sebelumnya ketua OPM pernah menegaskan akan mengerahkan pasukan TPNPB untuk memperingatkan kelompok Benny Wenda Cs yang telah lancang memperkeruh perjuangan Papua.

baca juga: TPN-PB Jangan Menganggap Perjuangan Hanya Perang Senjata Saja

"Perjuangan yang sah dan suci menurut konstitusi mengalir dari tubuh OPM/TPNPB. Jika ada yang tidak setuju, saya siap anggap mereka adalah musuh. Jangan menyesal jika TPN harus ikut meluruskan perjuangan,"

Diakhir kesempatannya, Kata Jeffrey, pihaknya menduga bahwa ULMWP sengaja disiapkan oleh negara Indonesia untuk membuat kekacauan di Papua. Apa yang menjadi dasar dalam argument tersebut adalah tolak ukur setiap upaya yang dilakuan ULMWP erat kaitannya dengan praktik kolonialisme.

Friday, 13 March 2020

TPNPB Nyatakan Perang di Areal Freeport Indonesia - Timika

Tuesday, 10 March 2020

Pengungsi Papua di Sorot Media Internasional, The New York Times

PAPUA, JAGAPAPUA.COM – Baku tembak selama seminggu penuh antara pasukan keamanan dan kelompok pemberontak di dekat tambang emas terbesar di dunia, di wilayah Papua paling timur Indonesia telah menyebabkan hampir 2.000 penduduk desa melarikan diri pada Sabtu.

Ribuan Warga Keluar Rumah Mencari Tempat Pengungsian. (Foto: Ist)
Bentrokan yang dimulai pada 29 Februari di dekat tambang tembaga dan emas Grasberg di provinsi Papua, telah menewaskan seorang polisi dan melukai tiga lainnya, kata kepala kepolisian Papua Paulus Waterpau.

Para pemberontak di Papua telah mulai melakukan pemberontakan tingkat rendah sejak awal 1960-an, ketika Indonesia mencaplok wilayah yang dulunya merupakan koloni Belanda. Papua secara resmi dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1969 setelah pemungutan suara yang disponsori oleh AS meski dianggap sebagai penipuan oleh banyak orang.

Tambang, yang hampir setengahnya dimiliki oleh Freeport-McMoRan AS dan dijalankan oleh PT Freeport Indonesia, dipandang oleh separatis sebagai “simbol pemerintahan Indonesia” dan telah sering menjadi sasaran pemberontak.

Waterpau mengatakan, para penyerang yang diyakini anggota Tentara Pembebasan Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, menyergap patroli polisi dari sebuah bukit pada 29 Februari, hingga menewaskan seorang perwira dan melukai dua lainnya.

Dalam serangan kedua, orang-orang bersenjata tersebut menembak mobil polisi pada hari Selasa, hingga melukai petugas lainnya, ungkapnya.
Serangan itu terjadi di kota pertambangan Tembagapura di Papua, tempat pemberontak pernah bertempur melakukan pemberontakan tingkat rendah untuk merdeka.

Seorang kepala badan mitigasi bencana lokal, Yosias Lossu, mengatakan bus milik PT Freeport Indonesia mengevakuasi sejumlah 258 penduduk desa dari desa Banti dan Kali Kabur pada hari Jumat. 699 orang lainnya, kebanyakan wanita dan anak-anak, dievakuasi Sabtu pagi.

Dia mengatakan sekitar 800 penduduk desa dari Longsoran, Batu Besar dan desa Kimbeli dievakuasi ke markas polisi di Tembagapura pada hari Jumat.
“Kebanyakan wanita dan anak-anak takut dan merasa terintimidasi oleh tembakan di dekat desa mereka,” kata Lossu.

Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Lekagak Telenggen, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis Sabtu bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan di Tembagapura.

“Kami akan terus berjuang sampai PT Freeport Indonesia berhenti beroperasi dan ditutup,” kata Telenggen.

(Sumber berita dari nytimes.com, diterjemahkan oleh tim redaksi jagapapua)

Wednesday, 4 March 2020

Armed conflict surges in Papua's Mimika regency

Reports from West Papua indicate more deadly armed conflict in Mimika regency.

Members of the West Papua National Liberation Army (file photo). Photo: TPNPB
The West Papua National Liberation Army claims responsibility for a series of attacks on security forces in the Indonesian-controlled territory since last week.
A Liberation Army spokesman said its guerilla forces in Tembagapura shot dead an Indonesian soldier at the weekend.
He also said the fighters attacked a police vehicle on Monday, injuring up to eight personnel, in Tembagapura on the road to the Freeport gold and copper mine.
The Liberation Army, which is targeting the mine operations in its war on the Indonesian state, claims a Papuan civilian was last week shot dead by Indonesian military in a gold-panning area of a local river.
Papua's Police Chief Paulus Waterpauw said his forces were looking to arrest the Liberation Army's forces in Mimika, and its chief commanders in Papua.
A week ago, the Liberation Army also claimed it killed two Indonesian soldiers in neighbouring Nduga regency.
Violent exchanges between the Papuan forces and Indonesian joint military and police personnel have intensified in Nduga since late 2018 when the Liberation Army massacred at least 17 road construction workers.
Source: RNZ

Sunday, 5 February 2017

Tindak-Lanjut Arahan Senior OPM A. Ayamiseba: ULMWP Perlu Buka Pendaftaran Online & Offline

Menindak-lanjuti dua tulisan berjudul: Consolidation oleh Senior OPM Andy Ayamiseba yang diterbitkan lewat SPMNews, maka dengan ini, PMnews hendak menyampaikan usulan terbuka kepada ULMWP, Pak SekJend, Pak Jurubicara dan semua Anggota Eksekutif ULMWP untuk membuat dan menyebarkan FORMULIR KEANGGOTAAN ULMWP, secara Online, secara Offline sehingga semua organ perjuangan bangsa Papua dapat mendaftarkan diri secara luas dan menyeluruh.
 
Di website ULMWP perlu di buatkan tombol: Register Membership sehingga semua organ perjuangan Papua Merdeka bisa mendaftarkan diri. Tentu saja ada prosedur dan syarat verifikasi keanggotaan. Selanjutnya situs-situs lainnya seperti www.papuapost.com, www.suarapapua.com, www.freewestpapua.org dan lain-lain akan menambahkan Link Pendaftaran Online dan Formulir Pendaftaran Offline untuk di-download dan diisi.
 
Semua organisasi sayap politik, pemuda dan sayap militer dapat mendaftarkan diri, dengan prosedur dan format yang di-formulasikan oleh ULMWP, sehingga keanggotaan ULMWP menjadi jelas.
 
Degnan cara ini, secara khusus negara-negara Melanesia akan melihat dengan jelas, lebih jelas dan lebih kuat lagi, bangsa Papua benar-benar mau merdeka. Selama kami bergerilya kota di kawasan Melanesia, kami temukan ada pemimpin yang masih bingung, "Apakah West Papua memang mau merdeka, atau sebenarnya hanya minta sesuap nasi dari Jakarta?"
 
Kita juga bisa membuka pendaftaran dengan jenis keanggotaan yang berbeda seperti berikut:
  1. Full Membership
  2. Associate Membership
  3. Support Group
Dengan demikian semua organisasi milik Orang West Papua, dan organisasi milik Melanesia bisa mendaftarkan diri menjadi Full Membership dan Associate Membership. Sedangkan semua organisasi pendukung di seluruh dunia menjadi Anggota Support Group.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa masing-masing jenis keanggota dari tiga jenis di atas perlu disebutkan dalam FORMULIR PENDAFTARAN,
  1. Sumbangan Wajib Anggota dan
  2. Sumbangan Sukarella Anggota serta
  3. Sumbangan Support Group
 Tentu saja untuk mengoperasikan semua ini, kita perlu sebuah wadah yang jelas, organisasi dan menejemen personel dan keuangan yang jelas, accountable dan dapat diaudit.

Untuk itu secara politik hukum, dan dalam rangka penguatan organisasi ULMWP, kami usulkan ULMWP segera mempertimbangkan dan mensahkan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) yang telah disahkan oleh PNWP (Parlemen Nasional West Papua) supaya standar operasi dari semua organ dan semua pengurus, aturan dan hukuman jelas, dan kelihatan profesional, karena kita sedang mempersiapkan sebuah negara, bukan LSM atau gerakan masa biasa.
 
Tentu saja UURWP masih perlu amandemen di sana-sini, tetapi paling tidak ULMWP harus punya dasar hukum revolusi yang jelas. Tidak bisa kia jalankan ULMWP dengan basis kesepahaman dan kesepakatan entah tertulis atau lisan tetap tidak berupa hukum yang mengikat, hanya kesepakatan, tidak ada tanggungjawab, tidak ada kewajiban, tidak ada wewenang yang jelas.
 
Mari kita berikan indikasi yang jelas kepada para Kepala Negara-Negara Melanesia bahwa kita bangsa Papua sungguh-sungguh mau merdeka, kita tidak habiskan waktu keliling dunia hanya dalam membangun pamor pribadi, atau profile. Kita akhiri tuduhakn NKRI bahwa kita selalu kesana kemari cari makan saja, bukan untuk Papua Merdeka. 

Caranya?
 
Dudukkan perjuangan ini dengan 
  1. UU yang jelas, yang mengatur organisasi,tugas, taunggungjawab, wewenang yang jelas
  2. Lembaga ULMWP yang lebih ditata sebagaimana sebuah pemerintahan sehingga tidak terlihat hanya sebagai wadah berembuk dan masing-masing cari jalan urus bisnis politik pribadi, seperti yang ada sekarang.
  3. Dalam ULMWP harus ada penegakkan hukum, sehingga bagi organisasi atau pribadi yang melanggar dapat dihukum, harus ada Menteri Keuangan yang jelas, harus ada Badan Pemeeriksa Keuangan Perjuangan Papua Merdeka yang jelas.
Kalau tidak, masih akan ada pemimpin ras Melanesia yang tidak percaya ssepenuhnya bahwa kita sebenarnya mau merdeka, keluar dari NKRI. Sekali lagi, ini bukan spekulasi, tetapi dari pengalaman perjalanan selama ini di kawasan Melanesia. Senior OPM A.Ayamiseba bisa dimintakan pendapat apakah kondisi ini memang ada saat ini, atau memang pernah ada.
 
 

Saturday, 5 November 2016

ULMWP Seharusnya Sudah Melangkah Membentuk Pemerintahan Negara Republik West Papua

ULMWP Seharusnya Sudah Melangkah Membentuk Pemerintahan - Jangan Jadi Aktivis Papua Merdeka Abadi adalah kalimat yang diucapkan seorang pejuang Papua Merdeka menindak-lanjuti kemenangan-kemenangan beruntun di kawasan Pasifik Selatan selama dua tahun terakhir. Orang Papua dikenal dengan "bersenang-senang di arena pertempuran", dan tidak mau merayakan kemenangan. Kemenagnan tidak dianggap, masalah yang dianggap. Ini salah satu dari […]

from WordPress http://ift.tt/2fkUDLJ
via IFTTT

Monday, 17 October 2016

LIPI Luncurkan Papua Road Map Jilid 2

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hari ini (14/10) meluncurkan Papua Road Map (PRM) jilid II, yang merupakan revisi dari PRM yang sudah pernah diluncurkan pada tahun 2008. Peluncuran itu dilangsungkan di Auditorium Gedung Widya Graha,LIPI, Jakarta, melalui sebuah seminar berjudul Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map. Deputi […]

from WordPress http://ift.tt/2e9R1tg
via IFTTT

Sunday, 2 October 2016

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (4)

Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua> Pertama, […]

from WordPress http://ift.tt/2dGUxyj
via IFTTT

Tuesday, 23 August 2016

OPM, TPN/OPM dan Penembakan di Tanah Papua Pasca ULMWP, Logis?

Ada tiga nama organisasi yang kita orang Papua harus rapihkan, sejalan dengan diterimanya ULMWP sebagai organisasi perjuangan politik dan diplomasi Papua Merdeka. Organisasi ini tidak hanya diakui oleh orang Papua di West Papua, tetapi juga orang Papua di seluruh pulau New Guinea dan orang Melanesia. Bukan orang Papua dan Melanesia saja, tetapi negara-negara Melanesia dan […]

from WordPress http://ift.tt/2bhdFOQ
via IFTTT

Monday, 22 August 2016

Legislator: Stop Jual Rakyat Dengan Stigma OPM untuk Jabatan

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Deerd Tabuni mengingatkan para pihak yang ada di wilayah pegunungan tengah Papua, khususnya Puncak Jaya tak melakukan berbagai manuver untuk kepentingan jabatan, termasuk mengklaim berhasil membuat para anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah itu turun gunung. Ia mengatakan, jangan menjual rakyat demi kepentingan jabatan dan materi. Aparat kemanan juga […]

from WordPress http://ift.tt/2bWz6J8
via IFTTT

Tuesday, 19 July 2016

Amunggut Tabi: Tinggalan Egoisme Individualis dan Mari Sepenuhnya Dukung ULMWP

Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan memang "perjuangan dan pengorbanan ialah dua sisi mata uang yang satu". Setiap perjuangan pasti ada pengorbanannya, tetapi kita harus mengajukan tiga pertanyaan penting: Pengorbanan apa yang pantas pada waktu kapan? Berapa banyak dan berapa lama pengorbanan harus kita berikan? dan Apakah pengorbanan itu dipersembahkan […]

from WordPress http://ift.tt/29RhuKZ
via IFTTT

Tuesday, 12 July 2016

Argumen NKRI: Ide Papua Merdeka Sudah Tidak Relevan Lagi

Kalau sudah tidak relevan lagi, maka apa yang tetap relevan "NKRI Harga Mati?" Sangat tendensius, rasis dan fascis? Mengapa Melayu-Indonesia boleh merdeka tetapi Melanesia-Papua sudah tidak relevan lagi bicara Papua Merdeka? Sangat ketinggalan zaman dalam konsep berpikir, karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa, seperti ditulis sendiri oleh NKRI di dalam UUD 1945 mereka. Buktinya Inggris […]

from WordPress http://ift.tt/2a2GnCb
via IFTTT

Saturday, 2 July 2016

HUT OPM, HUT TPN/OPM atau HUT Proklamasi Kemerdekaan West Papua?

Baca semua berita yang dikeluarkan oleh kolonial NKRI, termasuk media terkemuka di Tanah Papua seperti Tabloid Jubi, Papua Pos, Bintang Papua dan Cenderawaasih Pos, setiap 1 Juli diturunkan judul "HUT OPM...". Di media-media lainnya, ada yang mengeluarkan pernyataan "HUT TPN/OPM" dan "HUT TPN-PB". Media yang dikelola oleh orang Papua sendiri menyatakan 1 Juli 1971 sebagai […]

from WordPress http://ift.tt/29doeln
via IFTTT

Thursday, 16 June 2016

Papua Merdeka TIDAK untuk Mewujudkan Masyakat Papua yang Adil dan Makmur!

Pada bulan 10 Juni 1999, Utusan Khusus Gen. TPN/OPM Mathias Wenda ke Uni Eropa pernah ditanya oleh seorang aktivis lingkungan di Negeri Belanda, saat melakukan diskusi publik tentang perjuangan kemerdekaan West Papua "kenapa kalian mau merdeka? saya rasa kalian lebih bagus dengan Indonesia, sebab kalau kalian merdeka, nanti banyak perang suku, dan nanti bagaimana kalian […]

from WordPress http://ift.tt/1YstoNT
via IFTTT