Menindak-lanjuti dua tulisan berjudul: Consolidation oleh Senior OPM Andy Ayamiseba yang diterbitkan lewat SPMNews, maka dengan ini, PMnews hendak menyampaikan usulan terbuka kepada ULMWP, Pak SekJend, Pak Jurubicara dan semua Anggota Eksekutif ULMWP untuk membuat dan menyebarkan FORMULIR KEANGGOTAAN ULMWP, secara Online, secara Offline sehingga semua organ perjuangan bangsa Papua dapat mendaftarkan diri secara luas dan menyeluruh.

 

Di website ULMWP perlu di buatkan tombol: Register Membership sehingga semua organ perjuangan Papua Merdeka bisa mendaftarkan diri. Tentu saja ada prosedur dan syarat verifikasi keanggotaan. Selanjutnya situs-situs lainnya seperti www.papuapost.com, www.suarapapua.com, www.freewestpapua.org dan lain-lain akan menambahkan Link Pendaftaran Online dan Formulir Pendaftaran Offline untuk di-download dan diisi.

 

Semua organisasi sayap politik, pemuda dan sayap militer dapat mendaftarkan diri, dengan prosedur dan format yang di-formulasikan oleh ULMWP, sehingga keanggotaan ULMWP menjadi jelas.

 

Degnan cara ini, secara khusus negara-negara Melanesia akan melihat dengan jelas, lebih jelas dan lebih kuat lagi, bangsa Papua benar-benar mau merdeka. Selama kami bergerilya kota di kawasan Melanesia, kami temukan ada pemimpin yang masih bingung, "Apakah West Papua memang mau merdeka, atau sebenarnya hanya minta sesuap nasi dari Jakarta?"

 

Kita juga bisa membuka pendaftaran dengan jenis keanggotaan yang berbeda seperti berikut:

1. Full Membership
2. Associate Membership
3. Support Group

Dengan demikian semua organisasi milik Orang West Papua, dan organisasi milik Melanesia bisa mendaftarkan diri menjadi Full Membership dan Associate Membership. Sedangkan semua organisasi pendukung di seluruh dunia menjadi Anggota Support Group.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa masing-masing jenis keanggota dari tiga jenis di atas perlu disebutkan dalam FORMULIR PENDAFTARAN,

1. Sumbangan Wajib Anggota dan
2. Sumbangan Sukarella Anggota serta
3. Sumbangan Support Group

 Tentu saja untuk mengoperasikan semua ini, kita perlu sebuah wadah yang jelas, organisasi dan menejemen personel dan keuangan yang jelas, accountable dan dapat diaudit.

Untuk itu secara politik hukum, dan dalam rangka penguatan organisasi ULMWP, kami usulkan ULMWP segera mempertimbangkan dan mensahkan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) yang telah disahkan oleh PNWP (Parlemen Nasional West Papua) supaya standar operasi dari semua organ dan semua pengurus, aturan dan hukuman jelas, dan kelihatan profesional, karena kita sedang mempersiapkan sebuah negara, bukan LSM atau gerakan masa biasa.

 

Tentu saja UURWP masih perlu amandemen di sana-sini, tetapi paling tidak ULMWP harus punya dasar hukum revolusi yang jelas. Tidak bisa kia jalankan ULMWP dengan basis kesepahaman dan kesepakatan entah tertulis atau lisan tetap tidak berupa hukum yang mengikat, hanya kesepakatan, tidak ada tanggungjawab, tidak ada kewajiban, tidak ada wewenang yang jelas.

 

Mari kita berikan indikasi yang jelas kepada para Kepala Negara-Negara Melanesia bahwa kita bangsa Papua sungguh-sungguh mau merdeka, kita tidak habiskan waktu keliling dunia hanya dalam membangun pamor pribadi, atau profile. Kita akhiri tuduhakn NKRI bahwa kita selalu kesana kemari cari makan saja, bukan untuk Papua Merdeka. 

Caranya?

 

Dudukkan perjuangan ini dengan 

1. UU yang jelas, yang mengatur organisasi,tugas, taunggungjawab, wewenang yang jelas
2. Lembaga ULMWP yang lebih ditata sebagaimana sebuah pemerintahan sehingga tidak terlihat hanya sebagai wadah berembuk dan masing-masing cari jalan urus bisnis politik pribadi, seperti yang ada sekarang.
3. Dalam ULMWP harus ada penegakkan hukum, sehingga bagi organisasi atau pribadi yang melanggar dapat dihukum, harus ada Menteri Keuangan yang jelas, harus ada Badan Pemeeriksa Keuangan Perjuangan Papua Merdeka yang jelas.

Kalau tidak, masih akan ada pemimpin ras Melanesia yang tidak percaya ssepenuhnya bahwa kita sebenarnya mau merdeka, keluar dari NKRI. Sekali lagi, ini bukan spekulasi, tetapi dari pengalaman perjalanan selama ini di kawasan Melanesia. Senior OPM A.Ayamiseba bisa dimintakan pendapat apakah kondisi ini memang ada saat ini, atau memang pernah ada.