Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Terorisme. Show all posts
Showing posts with label Terorisme. Show all posts

Sunday, 28 March 2021

Warinussy: Pemerintah mesti belajar dari pertemuan Tim 100 dan Habibie

 Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif  Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinussy mengatakan pemerintahan Joko Widodo mesti belajar dari pertemuan Tim 100 dan Presiden BJ Habibie pada 22 tahun silam. Dialog itu merupakan momentum saat pemerintah pusat mendengarkan aspirasi orang Papua.


Warinussy menyebut pertemuan pada 26 Februari 1999 itu merupakan sejarah dialog nasional antara pemerintah pusat dan orang Papua. “Itulah titik awal dimulainya meletakkan aspirasi rakyat Papua untuk disikapi secara bijak, dan penuh kepentingan politik negara,” kata Warinussy melalui keterangan tertulis yang diterima Jubi, Sabtu (27/3/2021).

Warinussy menyatakan kebijakan Otonomi Khusus atau Otsus Papua yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua merupakan salah satu hasil dari pertemuan Tim 100 dengan Habibie. Ia juga menyebut bahwa integritas nasional Indonesia menjadi alasan utama lahirnya kebijakan Otsus Papua.

Ia menekankan penyelesaian konflik bersenjata antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) seharusnya diselesaikan melalui meja perundingan melalu dialog yang setara dan inklusif. “Tidak bisa diselesaikan terus menerus dengan pendekatan keamanan, dengan mengerahkan personil militer ke Tanah Papua,” ujarnya.

Warinussy berpendapat, eksistensi Negara Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan senantiasa menjadi taruhan. Pengabaian masalah Papua oleh pemerintah pusat membuat para diplomat Indonesia mesti bekerja keras meyakinkan dunia.

Dengan analisanya itu, Warinussy menilai pemberian label teroris kepada TPNPB/OPM tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Apalagi, TPNPB/OPM tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai kelompok teroris, sebab TPNPB merupakan sayap militer kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan atau kesempatan menentukan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

“Marilah dengan jujur, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memulai persiapan berdialog atau berunding dengan TPNPB/OPM, bersama berbagai komunitas sipil di Tanah Papua,” ucapnya.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Cahyo Pamungkas kepada Jubi belum lama ini mengatakan, pendekatan keamanan hanya akan menambah jatuhnya korban. Korban konflik Papua bukan hanya dari pihak aparat keamanan atau TPNPB, melainkan juga dari pihak warag sipil.

Cahyo mengingatkan konflik bersenjata itu akan membentuk ingatan kolektif penderitaan orang Papua. “Ketidakpercayaan rakyat Papua kepada pemerintah akan semakin meningkat. Kalau sudah seperti itu, harapan berdialog akan menjadi tipis,” kata Cahyo ketika itu.

Menurutnya, situasi itu justru semakin meningkatkan perlawanan orang Papua terhadap pemerintah. “Masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan senjata, karena latar belakang konflik Papua berbeda dengan konflik lain. Di sini ada persoalan identitas politik yang belum selesai,” ujarnya. (*)


Editor: Aryo Wisanggeni G

Jalan berliku pejuang Papua, dari OPM hingga teroris

 Jayapura, Jubi – Sudah puluhan dasawarsa pejuang kemerdekaan Papua menunjukkan eksistensinya.


Benih perlawanan orang Papua terhadap Pemerintah Indonesia tumbuh sejak Belanda resmi menyerahkan Irian Barat (Papua) kepada Pemerintah Indonesia, 1 Mei 1963.

Orang Papua yang merasa hak kemerdekaanya dirampas, mengorganisir diri. Mencetuskan Organisasi Papua Merdeka (OPM), gerakan perlawanan bersenjata.

Jalan berliku dilalui para pejuang kemerdekaan Papua itu merebut kembali apa yang dianggap haknya. Berbagai strategi dan kebijakan terus dilakukan Pemerintah Indonesia, untuk meredam perlawanan mereka.

Pendekatan militer (keamanan), pembangunan hingga sebutan yang munculkan pandangan negatif publik terhadap kelompok ini.

Pemerintah enggan menyebut OPM. Sebab mengindikasikan negara mengakui eksistensi para pejuang kemerdekaan Papua.

Pemerintah semula menyebut mereka sebagai kelompok bersenjata. Sebutan itu diubah menjadi kelompok sipil bersenjata.

Kemudian kelompok kriminal bersenjata, kelompok kriminal sipil bersenjata, dan kini muncul rencana mengategorikan OPM sebagai organisasi terorisme.

Rencana ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, awal pekan ini.

Pernyataan mantan Kapolda Papua itu ditentang berbagi pihak. Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar mengingatkan pemerintah lebih berhati hati dalam memberikan definisi.

“Ya menurut saya sebenarnya, mohon maaf mungkin pemerintah sudah kehilangan akal ya bagaimana menangani [OPM] ini,” kata Anum Siregar kepada Jubi, Kamis (25/3/2021).

Definisi terorisme dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, tentang tindak pidana terorisme, begitu luas. Memungkinkan siapapun dapat dikategorikan terorisme. Namun untuk melabeli OPM sebagai kelompok terorisme mesti dipertimbangan secara baik.

Menurut Anum, mesti dilihat lebih jelas lagi karena UU tindak pidana teroris itu identifikasinya belum jelas, dari sisi definisi dan ruang lingkupnya.

Ia berpendapat, justru ada kontradiksi dalam UU itu. Misalnya Pasal 5 yang menyebut “Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Kita tahu perlawanan yang ada di TPNPB/OPM ini, memiliki perbedaan dengan kelompok teroris. TPNPB/OPM punya satu tujuan. Yaitu aspirasi atau kemerdekaan secara politik. Itu salah satu perbedaannya,” ujarnya.

Sementara kelompok terorisme kata anggota Jaringan Damai Papua itu, memiliki tujuan pribadi atau kelompok. Begitupula mengenai lokasi. TPNPB/OPM hanya melakuka aksi di Tanah Papua.

Meski di tempat lain, termasuk di beberapa negara mereka memiliki perwakilan. Akan tetapi, tujuan utamanya mengarah ke Tanah Papua.

“TPNPB/OPM itu tidak memiliki tujuan pribadi. Tujuan mereka untuk kelompok besar yaitu memperjuangkan aspirasi politik merdeka. Dari tujuan sudah berbeda,” ucapnya.

Ia berpendapat, jika membaca penjelasan umum UU tindakpidana terorisme, disebutkan penyerangan kepada penduduk secara acak dan tidak terseleksi. Selama ini OPM melakukan penyerangan secara seleksi terhadap pihak tertentu.

Misalnya aparat keamanan atau warga sipil dan fasilitas yang diberi definisi tertentu. Warga sipil yang diserang, dianggap mata mata.

“Terlepas dari itu, memang kita mengutuk penyerangan terhadap masyarakat sipil. Tapi dalam konteks itukan mereka memberikan defenisi. Kalau teroris itukan bisa saja dilakukan secara acak, tidak terseleksi. Definisi dalam Undang-Undang teroris sendiri menyebut itu, jadi ada perbedaan,” katanya.

Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan hal yang sama.

“Saya pikir mungkin pemerintah sudah kehilangan cara. Kehilangan akal menyelesaikan masalah Papua dan ini didorong [akan melabeli OPM sebagai kelompok terorisme],” kata Kadepa.

Upaya pemerintah mengkaji penetapan OPM sebagai kelompok terorisme kata Kadepa, justru akan menimbulkan berbagai pertanyaan dari banyak pihak.

Tidak hanya dari kalangan yang berada di Papua atau mereka yang selama ini mendorong terciptanya perdamaian di Papua.Dunia internasional juga akan mempertanyakan itu.

“Akan ada pertanyaan, apakah pemerintah tidak dapat lagi menangani keberadaan OPM, sehingga mau dikategorikan dalam kelompok teroris,” ujarnya.

Pengkategorian OPM sebagai kelompok terorisme mungkin saja dipandang pemerintah sebagai salah satu cara “menjinakkan” sejumlah negara yang selama ini mendukung perjuangan Papua merdeka.

Sebab di dunia internasional, terorisme tidak mendapat tempat. Hampir semua negara di dunia menyatakan menolak keberadaan terorisme.

“Sementara kalau disebut pejuang kemerdekaan misalnya OPM, ada berbagai negara menyatakan dukungan. Sebab menganggap itu bagian dari hak asasi. Perwakilan mereka di luar negari bahkan diterima sebagai warga negara tertentu,” ucapnya.

Wakil koordinator Bidang Advokasi KontraS, Arif Nur Fikri berpendapat, luasnya definisi terorisme dalam UU tindakpidana terorisme, menjadi ancaman terhadap semua kalangan. Sebab pemerintah dapat menafsirkannya sendiri.

Luasnya definisi terorisme itulah dikritisi pihaknya sejak awal pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi UU Nomor 5 Tahun 2018.

“Kali ini OPM [yang akan dikategorikan sebagai terorisme]. Ke depan mungkin kelompok lain,” kata Arief.

Misalnya pihak yang mengkritisi pemerintah atau kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan. Baik itu berbasis agama atau sosial politik, juga bisa dikatakan sebagai organisasi terorisme.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan mengklasifikasi OPM sebagai organisasi terorisme, tidak akan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Papua. Terutama yang diduga dilakukan aparat keamanan.

Label teroris terhadap OPM juga dikhawatirkan akan dijadikan alasan membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul masyarakat asli Papua.

Di Jakarta, Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab juga mengingatkan BNPT tidak gegabah menilai kondisi di Papua, dengan memasukkan OPM dalam organisasi terorisme.

“Memang banyak korban berjatuhan di Papua, dan itu menjadi salah satu masalah serius di Papua. Akan tetapi, pengkategorian OPM sebagai organisasi terorisme bukan solusi tepat,” kata Amiruddin Al Rahab.

Komnas HAM RI kata Amiruddin, akan segera melakukan komunikasi dengan Boy Rafli Amar. Pihaknya merasa perlu mempertanyakan lebih dalam wacana pengkategorian OPM, sebagai organisasi terorisme.

Komnas HAM berpandangan, kini jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah dengan melakukan penegakan HAM dan penghormatan hak asasi oleh semua pihak.

“Jangan terlalu emosional. Mesti mencari jalan keluar yang lebih tepat. Dari perspektif Komnas HAM ya dengan penegakan HAM dan penghormatan pada HAM oleh semua pihak,” ucap Amiruddin. (*)


Editor: Angela Flassy

Markus Haluk: Siapa sesungguhnya teroris di Papua?

Jayapura, Jubi – Rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mengusulkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka dikategorikan sebagai kelompok teroris menuai tanggapan beragam. Aktivis Hak Asasi Manusia Papua, Markus Haluk menilai rencana itu menunjukkan pemerintah Indonesia tengah berusaha menciptakan keberadaan teroris di Papua.

Markus Haluk mengkritisi rencana itu dengan mengajukan pertanyaan, siapakah sesungguhnya pelaku teror di Papua. “Siapa yang sesungguhnya yang terus menerus meneror warga sipil Papua, yang adalah pemilik sah Tanah Papua? Sekali lagi, siapa sesungguhnya teroris itu,” tanya Haluk saat diwawancarai Jubi pada Rabu (24/3/2021).

Haluk mempertanyakan mengapa tiba-tiba Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki rencana itu, karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah ada sejak lama. TPNPB dan OPM ada sejak lama untuk menuntut diberikannya Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua.

“TPN-OPM bukan kemarin jatuh dari langit, bukan pendatang baru. Ia ada demi dan untuk membela bangsanya, selama 60 tahun,” ujar Haluk.

Haluk mengingatkan perjuangan bangsa Papua untuk merdeka sebagai sebuah bangsa sudah dimulai sejak 1961, ketika Nieuw Guinea Raad terbentuk. Pada 19 Oktober 1961 para wakil bangsa Papua menyepakati nama bangsa, wilayah, lambang dan lagu kebangsaan Papua. “Puncaknya adalah pengibaran bendera Bintang Kejora dan menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua pada 1 Desember 1961,  yang bersamaan dengan lagu dan bendera pemerintah Belanda,” kata Haluk.

Ia menegaskan perjuangan rakyat Papua mewujudkan kemerdekaan Papua itu sah menurut hukum internasional maupun hukum Indonesia. Haluk mengingatkan, Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Papua, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termasuk penjajahan Indonesia atas Papua.

“Jadi saya pikir apa yang diperjuangan oleh rakyat semesta bangsa Papua benar adanya. [Hak itu] dijamin hukum internasional dan hukum Indonesia,” kata Haluk.

Haluk juga menekankan bahwa TPNPB tidak pernah datang membawa senjata dan mengganggu atau menembak rakyat Indonesia di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, maupun Maluku. Haluk juga yakin bahwa rakyat Indonesia, komunitas internasional ASEAN, Melanesia, Pasifik, dan dunia mengetahui bahwa TPNPB – Organisasi Papua Merdeka memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Sebaliknya, aparat keamanan terus menciptakan teror terhadap warga, karena mengganggu, menangkap, dan menembak warga sipil di Papua. Aparat keamanan di Papua bahkan menembak dan membunuh para tokoh agama seperti pendeta dan katekis yang tidak berdosa.

“Siapa yang datang dari jauh-jauh ke Papua untuk meneror warga sipil? Atas ulah siapa warga sipil di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak di Papua mengungsi?” Haluk bertanya.

Haluk mengajak Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pertahanan, maupun Kepala BNPT untuk jujur menjawab pertanyaan itu. “Kini waktunya jujur jawab, siapa sesungguhnya yang meneror, membungkam demokrasi, dan melakukan praktik isolasi terhadap orang Melanesia di West Papua?” kata Haluk.

Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom menyatakan pemerintah Indonesia tidak bisa menyebut TPNPB dan OPM dengan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan teroris. “Tidak benar [kalau Indonesia sebut KKB dan teroris. Dunia tahu bahwa TPNPB-OPM berjuang dengan tuntutan hak politik Penentuan Nasib Sendiri,” kata Sambom saat dimintai tanggapannya pada Rabu (24/3/2021).

Sambom menyatakan rencana untuk menyebut TPNPB sebagai teroris itu muncul karena Jakarta gagal mendapatkan dukungan internasional. Indonesia akhirnya berusaha membangun opini untuk dunia international, dengan sensasinya sendiri. “Keputusan Jakarta tidak mungkin diakui oleh dunia, karena status politik Papua beda dengan daerah lain di dunia,” kata Sambom. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Thursday, 17 October 2019

Arnoldus Jansen Kocu is at Jln. F. Kalasuat, Malanu Kampung. · Sorong

Korban Tabrak Lari di Sorong, Kepala Burung
MASYARAKAT WILAYAH SORONG RAYA – WEST PAPUA DARURAT KASUS TABRAK LARI OLEH NKRI

Pada hari ini tanggal, 08 Oktober 2016 tepat pukul kurang lebih 15:30 WPB di Depan Kampus UKIP Sorong Jln. F. Kalasuat Malanu Kampung, Terjadi tabrakan antara 1 Unit trek berwarna kuning dengan nomor Polisi : PB9673SL (12-18) Menabrak 1 buah kendaran Motor yang dikendari Oleh Bapak almarhum : Otto Mambrisau dari Kampung Ayau.

Sementara Mayat masi tetap terlentang di bawah aspal hingga sekarang. Walaupun POLANTAS SORONG KOTA BANYAK DI TKP. Kronologis lengkapnya menyusul……
KAMI TAU, PEMBUNUHAN BERENCANA ITU DARI PERANGKAT NKRI…!!!
By. Arnoldus Kocu.

Saturday, 22 October 2016

Kelompok HAM minta pemerintah sambut ajakan 6 Negara Pasifik soal Papua

Jayapura, Jubi – Asian Human Rights Commission (AHRC) menyampaikan apresiasi mendalam kepada enam negara-negara Pasifik yang telah mengangkat dugaan pelanggaran HAM di Papua serta pengormatan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. AHRC mengakui bahwa pelanggaran HAM sudah terjadi puluhan tahun di Papua, dan tidak ada upaya serius oleh pemerintah Indonesia untuk menanganinya. AHRC […]

from WordPress http://ift.tt/2eggGo7
via IFTTT

PBB Surati RI Tanyakan Pembunuhan Orang Asli Papua

SUVA, FIJI, SATUHARAPAN.COM - Sebuah komite yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) diketahui telah mengirimkan surat notifikasi kepada perwakilan tetap Indonesia di PBB tentang berbagai tuduhan dan dugaan kekerasan dan diskriminasi rasial di Papua. Adanya surat ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Pacific Islands Association of NGO's […]

from WordPress http://ift.tt/2egjO3e
via IFTTT

Wednesday, 19 October 2016

Terkait kekerasan rasial di Papua, Indonesia diberi waktu hingga 14 November

Jayapura, Jubi – Pemerintah Indonesia diberi waktu hingga 14 November 2016 untuk menjawab surat pernyataan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) PBB terkait represi, penggunaan kekuatan aparat berlebihan, pembunuhan, penangkapan massal dan sewenang-wenang, impunitas, migrasi massal dan rendahnya standar pendidikan terhadap orang-orang asli Papua. Pernyataan yang ditandatangani oleh Professor Anastasia Crickley, Ketua CERD, tertanggal 3 Oktober […]

from WordPress http://ift.tt/2eQ8auK
via IFTTT

Monday, 25 July 2016

Ketua Pansus RUU Terorisme: Kenapa Santoso Dicap Teroris Sementara Papua yang Ingin Merdeka Bukan Teroris?

KIBLAT.NET, Poso – Ketua Pansus Revisi Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Terorisme DPR-RI, Muhammad Syafii menegaskan definisi teroris dan terorisme masih belum jelas. Menurutnya, saat ini RUU Tindak Pidana Teroris sudah dirancang namun mencapai jalan buntu untuk dijadikan undang-undang ketika definisi kata teroris belum jelas . “Kita ingin undang-undang itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah […]

from WordPress http://ift.tt/29TxBcV
via IFTTT

Wednesday, 20 July 2016

PM Selandia Baru: Jokowi Janji Selesaikan Masalah HAM Papua

Penulis: Eben E. Siadari 08:32 WIB | Selasa, 19 Juli 2016 JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Dalam pembicarannya dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta hari Senin (18/7), Perdana Menteri Selandia Baru mengkonfirmasi bahwa salah satu topik yang mereka bicarakan adalah masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Bahkan dalam pertemuan itu, menurut Key, seperti dilaporkan oleh […]

from WordPress http://ift.tt/2ag9eq6
via IFTTT

Wednesday, 13 July 2016

West Papua Issue is NOT Just About Being “Pity” with Melanesians in West Papua

West Papua Issues is NOT Only about Melanesian brothers and sisters across the South Pacific to feel sorry and pity about the human suffering occurring in the Western half of New Guinea Island since the invasion and occupation of the territory by Indonesian nation-state since 1961. General Mathias Wenda the Commander in Chief of the […]

from WordPress http://ift.tt/29Einqg
via IFTTT

Friday, 1 July 2016

TNI dan Polri di Biak Numfor Patroli Bersama 1 Juli

Berita , Peristiwa , salampapua.com SAPA (BIAK) - Jelang 1 Juli nanti, TNI dan Polri di Kabupaten Biak Numfor akan melakukan patroli bersama pada daerah rawan dalam upaya mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah itu. "Setiap tanggal 1 Juli seringkali dijadikan kelompok separatis sebagai hari bersejarah Papua Barat sehingga perlu diantisipasi dengan berpatroli bersama TNI-Polri," ungkap […]

from WordPress http://ift.tt/29gf3nD
via IFTTT

Monday, 27 June 2016

LSM Internasional Desak PBB Selesaikan Pelanggaran HAM Papua

JENEWA - Aktivis advokasi untuk Franciscans International, Budi Tjahjono, meminta Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Papua. “Oleh karena itu, kami ingin Dewan (HAM PBB) untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan imparsial atas kasus penangkapan sewenang-wenang di Papua Barat, […]

from WordPress http://ift.tt/28UTtRU
via IFTTT

Thursday, 19 May 2016

Pater John: Jayawijaya Darurat Kemanusiaan

MAY 16, 2016/ISLAMI ADISUBRATA Wamena, Jubi – Pastor penerima Yap Thiam Yien Award 2009, Pater John Djonga menilai kondisi yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua belakangan ini sebagai situasi darurat kemanusiaan. Hal itu dikatakannya menanggapi demo yang dilakukan para bidan dan tenaga medis lainnya di Wamena, Jumat (13/5/2016). Aksi itu dilakukan untuk mendesak Pemerintah dan […]

from WordPress http://ift.tt/1OIZ4MT
via IFTTT

Monday, 11 May 2015

Apotnalogilik Lakobal : Yang Kami Tahu, Kami akan Diberikan Amnesti

Jayapura, Jubi – Usai menerima grasi dari Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Apotnalogilik Lakobal, mengakui dirinya menyesal karena mengetahui menerima grasi setelah tiba di Jayapura. “Saya menyesal. Yang kami tahu, kami akan diberikan amnesti. Sampai di Abepura ini baru kami tahu kalau kami dapat grasi. Tidak ada yang kasih tahu kami,” kata Apotnalogilik Lakobal, salah […]

from WordPress http://ift.tt/1cnzpY0
via IFTTT

Jangan Mudah Menstigma OPM Bagi Orang Papua

JAYAPURA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta kepada aparat TNI–Polri untuk harus menjadi perekat bangsa, dan tidak mudah memberikan stigma Organisasi Papua Merdeka (OPM) bagi orang Papua, tetapi bisa mempersatukann seluruh rakyat Indonesia. “Jangan mudah memberikan stigma OPM kepada orang Papua, karena stigma OPM membuat sakit hati, malu atau merasa terancam bagi kehidupan mereka,” kata […]

from WordPress http://ift.tt/1cFQAoc
via IFTTT

Sunday, 1 February 2015

Di Timika, Satu Keluarga Dibantai OTK

Bapak dan Anak Tewas, Istri Dan Dua Anaknya Lagi Kritis JAYAPURA – Kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia kembali terjadi di daerah Timika, Kabupaten Mimika. Jika sebelumnya seorang warga Timika bernama Korinus Kareth tewas dianiaya sekolompok warga pasca bentrokan pada beberapa hari lalu. Kali ini, sekelompok orang tidak dikenal (OTK) membacok satu keluarga yang beralamat, […]



from WordPress http://ift.tt/1yjDTmE

via IFTTT

Saturday, 6 December 2014

Wakil Dubes Inggeris dan MRP Bahas Kasus HAM di Papua

Wakil Duta Besar dan Konsul Jenderal Kedutaan Besar Inggris Rebecca Razavi menerima cinderamata dari Wakil Ketua II MRP Enggel Bertha Kotorok, ketika audiensi di Kantor MRP di Kantor MRP, Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/12).JAYAPURA — Wakil Dubes Inggris dan Konsul Jenderal Kedubes Inggris Rebecca Razavi didampingi Feye Belnis selaku penterjemah bersama pimpinan dan anggota MRP, […]



from WordPress http://ift.tt/1282xgA

via IFTTT

Tuesday, 8 July 2014

Gubernur Minta Freeport Segera Lunasi Tunggakan Pajak Air Permukaan

Jayapura, 7/7 (Jubi) – Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta agar PT. Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan ke pemerintah provinsi Papua, dalam tahun ini sebesar Rp. 2,7 triliun. Pasalnya pajak tersebut belum dibayar sejak 2009 lalu. “Saya telah mengetahui hal tersebut dan telah mengirimkan surat ke perusahaan tambang tersebut pada bulan yang […]



from WordPress http://ift.tt/1lQAwfO

via IFTTT

Wednesday, 7 May 2014

UNESCO Ancam akan Cabut Status TN Lorentz sebagai Warisan Dunia

Jayapura, 2/5 (Jubi) – Taman Nasional Lorentz terancam dicabut statusnya sebagai salah satu warisan dunia. Taman nasional seluas 2,5 juta hektar tersebut seiring pertambahan populasi penduduk Papua mulai dirambah hutannya. Ini akan mengancam kegiatan konservasi alam yang dilakukan di Taman Nasional Lorentz. Kenyataan ini membuat Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) sewaktu-waktu bisa […]



from WordPress http://ift.tt/QeopRm

via IFTTT

Saturday, 11 January 2014

TNI-Polri Waspadai Serangan Balasan

TIMIKA - Aparat gabungan TNI dan Polri terus mengantisipasi kemungkinan adanya serangan balasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di kawasan Tanggul Timur, Kali Kopi, pasca tewasnya dua anggota kelompok itu saat kontak tembak dengan aparat pada Kamis (9/1). Kapolres Mimika AKBP Jermias Rontini bersama Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Rafles Manurung kepada wartawan di […]



from WordPress http://ift.tt/1iZ3Fcu

via IFTTT