Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Terror TNI. Show all posts
Showing posts with label Terror TNI. Show all posts

Saturday, 27 March 2021

Konflik Bersenjata di Wilayah Ndugama Membumi haguskan di Hutan Ndugama Papua.

 The TPNPB OPM News: Laporan Resmi dari Lapangan Perang Ndugama


Setelah Tanggal 20 Maret 2021 Kontak Senjata anatara Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama di kali Bumid membuat anggota pasukan TNI-Polri 5 orang gugur tanggal 24 Maret 2021 2 anggota POLRI-TNI gugur di tempat yang sama di pinggir di Kali Bomid perbatasan Gunung Semal.

Hal tersebut mengudang serangan udara bertubi-tubi oleh Pemerintah Indonesia Melalui Pasukan TNI Angkatan udara dan angatkan Darat dari tanggal 21 sampai tanggal 28 Maret 2021.

Kurang lebih selama satu Minggu minggu Pemerintah Indonesia melalui Pasukan TNI-Polri angkatan darat dan angkatan udara menggunakan Fasilitas Militer dan Penggunaan Senjata tidak Sehimbang  berperang melawan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama pimpinan Brigjen EGIANUS KOGEYA padahal TPNPB hanya Pejuang Revolusioner yang belum memiliki peralatan Militer yang canggih.

Serangan udara selama satu Minggu ini sangat mengerikan, Pasukan TNI-Polri menjerang Pasukan TPNPB-OPM Kodap  III DARAKMA Ndugama membumi hanguskan di Markas Pertahanan sementara Kodap III DARAKMA Ndugama batalion Alguru dan sekitarnya.

Dalam serangan ini Pasukan TNI-Polri AU  menembak Bom balestik mematikan itu sekitar 20 Bom balestik dari udara ke arah pertahanan Pasukan TPNPB-OPM dari Tanggal 24 Maret itu ada 4 Roket bersamaan  dengan senjata api 44, Basoka granat dan  senjata ringan lainnya yang kami belum sebut Pasukan TNI-Polri menyerang dari udara.

Pada Tanggal 25 Maret itu ada empat Roket yang di lepaskan dari udara.

Pada Tanggal 26 Maret 2021 itu sekitar 4 Buah Bom balestik.

Tanggal 27 Maret itu di lepaskan 4 Buah Bom balestik.

Tanggal 28 Maret itu ada 10 Buah Bom Balestik mengguncang Wilayah Merah Ndugama Pos TPNPB OPM Kodap III DARAKMA Ndugama di Moid Batalion Alguru 

Semua Penyerangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Pasukan TNI-Polri angkatan udara dan angatkan Darat menggunakan fasilitas permanen Hellykopter melawan Pasukan TPNPB-OPM adalah melanggar hukum kovenan PBB dengan Penggunaan Senjata TIDAK SEIMBANG yang mana dalam perlawanan sebuah perebutan Wilayah sengketa yang mana perlawanan dengan Penggunaan Senjata TIDAK SEHIMBANG.

Serangan-serangan yang mematikan ini Pemerintah Indonesia menyewa Pesawat Pengintai berbentuk Herlkules tanpa awak  yang selalu memantau pergerakan Pimpinan Militer TPNPB OPM itu hari ini Tanggal 29 Maret Hari Senin tanggal 29 Maret Pasukan TNI-Polri kembali menghujani Pos Moid dengan berbagai tembakan sampai Lautan Asap di balik Operasi Militer di Wilayah Ndugama.

Dalam serangan ini Panglima kodap III DARAKMA Ndugama Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA mengatakan bahwa pihaknya sangat menyangkan  sikap pemerintah Klonial Indonesia tidak mengimbangi Kekuatan Penggunaan Senjata.

Menurut Panglima Kodap III DARAKMA Ndugama seharusnya Pemerintah Indonesia perlu sadar mengakui  perjuangan kami TPNPB OPM, karena selama ini banyak Pasukan TNI-Polri yang gugur itu bukan penjelesaian Konflik bersenjata antara Pasukan TPNPB-OPM dan Pasukan TNI-Polri selama 4 tahun belakangan ini di Tanah Papua dan Ndugama.

Namun kini kami semakin dewasa dengan sikap Pemerintah Indonesia selalu menjerang  kami TPNPB OPM itu serangan Babi buta seperti Binatang buruan.

Jika kami pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama meminta Kepada Pemerintah Indonesia dengan secara sadar Bahwa:

1.Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama menembak mati 7 Anggota Pasukan TNI-Polri dengan ukuran Positif di Kali Bomid adalah hitungan standar dan kami belum hitung dengan Kena luka maupun serpihan dan juga kena tembak samping kiri kanan Kami secara Komando Daerah Kodap III DARAKMA di bawa Pimpinan Militer Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA Ndugama siap bertanggung jawab atas semua Pembunuhan itu.

2.Kami minta Tuntutan kepada Pemerintah Indonesia segera buka diri untuk mengakui kedaulatan Bangsa Papua Barat yang orang tua kami sudah berjuang dan mewariskan  dari Tahun 1961-1971 sampai  saat ini kami masih berjuang untuk mendapatkan Pengakuan Kemerdekaan yang perna ada.

3.Kami pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama meminta Kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Amerika serikat, Pemerintah Belanda , Pemerintah Inggris segera Ijin kan  Tim Pencari fakta PBB ke Tanah Papua dan Tanah Ndugama dan an Intan jaya dan Daerah lain yang Operasi Militer yang sedang Operasi Militer lebih Anghresip.

4.Kepada  Para Pejuang Diplomat dalam berbagai Organisasi yang berjuang Papua Merdeka segera satukan barisan dalam Komando dalam Payung Hukum TPNPB OPM demi Rakyat Kecil yang sedang  menderita dan Pasukan TPNPB-OPM yang Mandi peluru di Medan Revolusi Hutan rimbah demi mempertahankan prinsip dasar negara republik West Papua.

5.Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama berperang melawan Pasukan TNI-Polri kurang lebih 4 Tahun perang melawan Pemerintah Indonesia bersama beberapa daerah seperti Intan jaya, Tembagapura, Pengunungan Bintang, Maibart,Ilaga,Puncak Jaya dan Lany jaya.

Namun 25 Kodap lain yang terdiam diri maka bergerak menjusul 8 Kodap yang Kami sebut di atas sudah menuju ke status Daerah Konflik Bersenjata,karena tujuan kami  sama-sama berpikir Papua Merdeka namun 25 Pangkodap Panglima daerah  masih berdiam selama 4 Tahun adalah Kelemahan besar  Pangkodap  jika Segera bergerak serentak .

6. Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama Pimpinan Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA dan Komadan operasi Pemne Kogeya berharap Seluru Rakyat Papua melalui Gerakan Sipil di Komandoi oleh KNPB,dan  108 organisasi Sipil PRP Segera bersatu dan bergerak Menuju Mogok Sipil Nasional (MSN),

Jika tidak sampai hari final maka Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama akan bertanya kepada pimpinan organisasi Sipil di suatu saat nanti.

Karena perjuangan kami TPNPB OPM Kodap III Darakma  Ndugama dari orang tua kami sampai kami generasi muda sekarang adalah untuk Rakyat Papua yang sedang di tindas dari Sorong sampai Almasu/samarai bukan Ndugama merdeka atau Intan jaya merdeka.

7.Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III Darakma  Ndugama  di balik Operasi Militer menjerukan Seluruh Rakyat  Papua dari Sorong sampai Almasu, samarai Segera satukan Komando Rakyat Melalui Gerakan Sipil Satukan barisan untuk merebut kembali ke daulatan Bangsa Papua Barat.


8. Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III Darakma Ndugama meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  Segera Mengirim  Pasukan Perdamaian  PBB  Ke Tanah Papua Karena Pasukan TNI-Polri terus melakukan Penjerangan dan Pemboman  di Tanah Papua seperti Intan jaya dan Ndugama yang terjadi pada Tanggal 29  BOM Roker balestik di Markas Batalion Alguru Pos Moid .

Demikian laporan Resmi situasi Wilayah Konflik bersenjata  Ndugama oleh  Panglima kodap III Darakma Ndugama.


Darakma Ndugama  29 Maret 2021 


Penanggung jawab Komando Nasional Daerah Kodap III Darakma Ndugama 

Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA

=======}}}{{{=======

Panglima kodap III Darakma Ndugama.

Kolonel AGIN  UNUWE

=================

Wakil Panglima  Kodap III Darakma Ndugama.

Mayor PEMNE KOGEYA

=======}}}{{{=========

Komadan Operasi Kodap III Darakma Ndugama.



Mengetahui Panglima Pusat Komando Nasional KOMNAS TPNPB-OPM

Jenderal Gen Goliat Tabuni



TEMBUSAN 

Kepada Yth: 

1  Seluru 32 Pangkodap  TPNPB-OPM SE-TANAH AIR WEST PAPUA 

2.Seluru  Pejuang Revolusioner TPNPB OPM diplomat di seluruh Dunia

3.Seluru Organisasi Sipil  yang pro Kemerdekaan.

4.Seluruh Rakyat Papua dari Sorong sampai Almasu samarai.

5. Araip

Wednesday, 23 December 2020

Kronologi Pembakaran Warga Papua oleh 9 Anggota TNI

Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jenderal TNI Dodik Widjanarko menyampaikan paparan terkait tindak lanjut temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Papua, di Jakarta, Rabu (23/12/2020). (Foto: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)


Jakarta, CNN Indonesia -- Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jendral TNI Dodik Widjanarko memaparkan kronologi sembilan tersangka anggota TNI pelaku tindak kekerasan dan pembakaran dua jenazah warga sipil Papua.

Menurut Dodik, demi memusnahkan jejak kekerasan yang berujung pada tewasnya dua warga tersebut, kesembilan anggota TNI membakar jenazah mereka.

Dodik menengarai aksi berawal dari tuduhan kesembilan anggota TNI terhadap dua warga--yang belakangan diketahui bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani--jadi bagian dari komplotan yang disebut pemerintah dan penegak hukum Indonesia sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Keduanya bahkan sempat ditahan oleh anggota TNI di Koramil Sugapa pada 21 April 2020 lalu, sebelum kemudian menghilang lantaran dibunuh dan dibakar.

Lihat juga:Danpuspomad Sebut Ada Prajurit Bakar Jenazah Warga di Papua

"Pada 21 April 2020 Satuan Batalyon Para Raider 433 JS Kostrad saat melaksanakan sweeping dicurigai sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB selanjutnya dilakukan interogasi terhadap dua orang tersebut di Koramil Sugapa Kodim Paniai," ungkap Dodik saat menyampaikan konferensi pers di Gedung Puspom AD, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Namun, Dodik melanjutkan, anggota TNI yang menginterogasi dua warga sipil itu malah bertindak berlebihan. Luther dan Apinus disiksa, hingga Apinus meninggal di tempat.

Sementara saudaranya, Luther mengalami kritis meski tidak meninggal di lokasi interogasi. Anggota TNI yang terlibat dalam kejadian itu pun kata Dodik membawa jenazah Apinus dan Luther dengan kondisi kritis tersebut ke Kotis Yonif PR 433 JS Kostrad.

"Keduanya dibawa dengan menggunakan truk umum warna kuning nomor polisi B 9745 PGD. Nah di tengah perjalanan inilah Luther Zanambani juga meninggal dunia," tutur Dodik.

Lantaran kalut, anggota TNI yang terlibat dalam aksi interogasi berujung penghilangan nyawa itu bermaksud meninggalkan jejak kekerasan. Untuk melenyapkan bukti, lanjut Dodik, dua jenazah pun dibakar.

"Abu mayat keduanya dibuang ke sungai Julai di Distrik Sugapa," tutur dia.

Lihat juga:KontraS Catat 40 Aksi Kekerasan di Papua Sepanjang 2020

Luther Zanambani dan Apinus Zanambani merupakan dua bersaudara yang diketahui masih keluarga Pendeta Yeremia Zanambani--yang juga tewas diduga karena kekerasan aparat.

Di tengah investigasi pembunuhan Pendeta Yeremia, Komnas HAM sempat mengungkapkan pemicu kekerasan yang menimpa tokoh agama itu salah satunya adalah pertanyaan ke aparat tentang anggota keluarga Yeremia yang hilang.

Dua bersaudara Zanambani memang dinyatakan hilang sejak April lalu hingga, belakangan terungkap keduanya tewas di tangan aparat.

Sembilan anggota TNI yang terlibat dalam kekerasan warga sipil Papua itu antara lain dua personel Kodim Paniai yakni Mayor Inf ML dan Sertu FTP. Sementara tujuh lainnya personel Yonif Pararider 433 JS Kostrad yakni Mayor Inf YAS, Lettu Inf JMTS, Serka B, Seryu OSK, Sertu MS, Serda PG, dan Kopda MAY.

Tim Gabungan Mabesad dan Kodam XVII Cenderawasih menetapkan sembilan anggota TNI tersebut sebagai tersangka atas kekerasan hingga pembakaran jenazah dua warga sipil Papua. Mereka dijerat Pasal 170 ayat (1), pasal 170 ayat (2), pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal 181 KUHP, pasal 132 KUHPM, dan pasal 55 (1) kesatu KUHP.

Lihat juga:Komnas HAM Duga Ada Penyiksaan di Balik Kematian Yeremia

(tst/nma)

 

Saturday, 31 October 2020

Amankan Papua, TNI Siap Kerahkan Pasukan Tempur Tombak Sakti

VIVA – Ternyata Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyiapkan satu batalyon pasukan tempur lagi untuk didorong mengamankan wilayah Papua. Batalyon yang disiapkan berasal dari Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan, yaitu pasukan Batalyon Infanteri 122 Tombak Sakti. Berdasarkan informasi yang dihimpun militer">VIVA Militer, Kamis 29 Oktober 2020, sebanyak 450 pasukan dari Yonif 122/TS telah disiapkan melaksanakan operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Pasukan Yonif 122/Tombak sakti merupakan satuan yang berada di bawah komando Brigade Infanteri 7/Rimba Raya, Kodam I Bukit Barisan. Panglima Kodam I Bukit Baraisan, Mayor Jenderal TNI Irwansyah telah memeriksa kesiapan prajurit. Mereka saat ini sedang mendapatkan pelatihan pratugas di Rindam I Bukit barisan di wilayah Aek Natolu, Prapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Perlu diketahui, Kodam I Bukit Barisan sebelumnya pada Juni 2020 telah mengerahkan satu batalyon pasukan elit dari Batalyon Infanteri Raider 100/Prajuri Setia untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan negara di sektor utara, Kabupaten Keerom, Papua. Selain itu Kodam I Bukit Barisan juga telah mengerahkan pasukan dari Batalyon Infanteri 125/Simbisa untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG di wilayah Kabupaten Merauke.

Tuesday, 27 October 2020

Breaking News: Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27 Polisi Indonesia Anarkis

#BreakingNews | Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27, Polisi dan Tentara Indonesia bertindak anarkis terhadap aksi demonstrasi penolaksan Otonomi Khusus Jilid II yang dilakukan mahasiswa Papua secara damai di Jayapura, Papua, pagi hingga siang ini (27/10).

Beberapa demonstran telah ditangkap dan satu orang atas nama Matias Soo telah ditembak oleh Polisi Indonesia dengan menggunakan senjata api.

Tindakan anarkis pembubaran paksa oleh Polisi dan Tentara Indonesia (TNI/Polri) dengan menggunakan gas air mata (lacrimator) dan senjata api.

Telah dilaporkan, titik aksi berlangsung di Expo, Waena, Depan Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) di Abe, Perumnas 3, Depan Jln. Masuk Asrama Yahukimo .


Mohon pantauan media dan advokasi!







#Mahasiswa #WestPapua #TolakOtsus #TolakOtonomiKhusus #Referendum#PapuaMerdeka #FreeWestPapua

Tuesday, 10 March 2020

Polisi dan TNI masih cari pelaku penembakan di Distrik Jila

Jayapura, Jubi – Sejumlah pelaku penembakan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika hingga kini masih diburu oleh pasukan gabungan TNI dan Polri. Aksi penembakan tersebut mengakibatkan salah seorang anggota Koramil, Sertu La Ongge, tewas.

Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih, Herman Asaribab mengatakan, akan ada langkah-langkah hukum yang dilakukan pihaknya bersama dengan Polda Papua terkait kejadian ini.

“Tidak ada kompromi bagi para pelaku yang dinyatakan melanggar hukum. Kami akan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap mereka yang ingin mengacaukan keadaan di sini. Hal ini dilakukan agar tidak terulang lagi di kemudian hari,” kata Asaribab, Senin (9/3/2020)

Kata dia, semua komponen di Papua menginginkan Papua tetap damai dan tidak ada gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Bersenjata.

“Semua (masyarakat) ingin hidup tentram tak terkecuali saudara-saudara kita di Mimika. Untuk itu, kami akan berupaya bersama Polri memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan untuk mereka (kelompok bersenjata) akan kami kejar dan tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara, Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw mengatakan,  Kota Timika secara keseluruhan sudah bisa dikendalikan oleh aparat keamanan.

“Pagi tadi saat kami meninggalkan Timika kondisi masih aman namun belum kondusif sepenuhnya karena kami masih mendengar suara tembakan dari arah gunung,” kata Waterpauw.

Menurutnya, walaupun masih terdengar bunyi tembakan, anggota TNI/Polri masih bisa menyuplai bahan makanan ke anggota atau satuan tugas yang ada di Banti 1 dan Banti 2.

“Sebelumnya jalan penghubung kota Timika ke daerah Banti 1 dan Banti 2 dirusak oleh Kelompok Bersenjata sehingga menghadang anggota yang ingin ke daerah tersebut, namun saat ini sudah bisa dilalui dan aparat di wilayah tersebut sudah bersiaga untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan bersama,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Saturday, 21 December 2019

TNI Gelar Operasi Tentara di Papua untuk Bantu Aparat Polri

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jendral Sisriadi menjelaskan operasi yang dilakukan pihak TNI untuk memberantas Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Papua selama ini.

Ia menyatakan TNI sifatnya hanya membantu pihak kepolisian untuk menjalankan operasi di Papua dalam rangka penegakan hukum dalam memburu KKB.
Lihat juga: Jenazah 2 Prajurit TNI Akan Diterbangkan ke Medan dan Jakarta

"Karena kita bantu polisi dalam rangka penegakan hukum," kata Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (20/12).

Selain operasi penegakan hukum, Sisriadi menyebut TNI memiliki operasi tersendiri yakni pengamanan perbatasan antara Papua dan Negara Papua Nugini.

Operasi itu, kata dia, sudah dijalankan oleh personel TNI di wilayah-wilayah perbatasan antara kedua negara yang rawan terhadap tindak kejahatan.

Sisriadi melanjutkan bila operasi penegakan hukum di Papua dinyatakan selesai oleh pihak kepolisian, maka personel TNI juga akan ikut berhenti melakukan operasi tersebut.

"Di Papua itu sesuai tergantung permintaan polisi, polisi bilang selesai ya selesai. Karena kita bantu polisi dalam rangka penegakan hukum," kata dia.

Lihat juga: Anggota Brimob Tewas Saat Kerusuhan di Dekai, Papua

Selain itu, Sisriadi turut menjelaskan bahwa personel TNI selalu berpegang pada standar operasional prosedur saat menjalankan operasi memberantas KKSB di Papua bersama kepolisian.

Ia menyatakan bahwa TNI tak pernah bertindak brutal terhadap KKSB. Sebab, pelbagai standar operasi sudah dibekali bagi seluruh personel TNI di Papua.

"Karena kita profesional, jadi semua tindakan terukur melalui prosedur standar. Law of engagment, standar HAM kita gunakan, jadi kita ga ikut-ikutan brutal, kalau brutal ga usah jadi TNI, TNI ga brutal, TNI profesional," kata dia.

Tak Tambah Personel

Selain itu, Sisriadi menekankan bahwa pihak ya tak berencana untuk menambah personel di Papua menyusul dua prajurit TNI AD yang gugur di Kabupaten Intan Jaya, Papua, akibat diserang oleh KKSB pada Selasa (17/12) lalu.

Ia mengatakan TNI hanya mengerahkan pasukan organik yang sudah ada di tiap Komando Utama TNI di seluruh Papua.

"Enggak ada enggak ada [penambahan]. Pakai pasukan yang sudah digelar, baik organik, Kodam, maupun yang sudah berkekuatan sejak lama, sejak beberapa bulan yang lalu," kata dia

Lihat juga: Anggota TNI Tusuk Polisi di Pamekasan Dipicu Masalah Pribadi

Selain itu, Sisriadi juga mengatakan kedua personel TNI AD yang gugur itu akan diberikan kenaikan pangkat Anumerta. Kenaikan itu otomatis diberikan pihak Mabes TNI bila ada personel TNI yang gugur dalam bertugas.

"Kalau karena dia penugasan itu pasti. Jadi ga pake keputusan, itu aturan terkait administrasi prajurit seperti itu. Jadi sendirinya kenaikan pangkat anumerta," kata dia.

Sebelumnya, dua anggota TNI Lettu Inf Erizal Zuhri Sidabutar dan Serda Rizky tewas saat kontak senjata antara TNI dengan KKSB di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

"Kontak tembak yang terjadi pada Selasa (17/12) sekitar pukul 15.30 WIT, dan menyebabkan dua prajurit TNI gugur saat melaksanakan tugas dalam menjamin keamanan warga Papua," kata Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/2). (rzr/gil)

Thursday, 10 November 2011

RI Harus Waspadai Militer AS di Darwin

Indonesia harus menyadari keberadaan pangkalan militer AS di Darwin, Australia, merupakan potensi ancaman kedaulatan NKRI.

"Benar kehadirannya bukan ancaman bagi Indonesia setidaknya dalam jangka pendek, mengingat Indonesia adalah mitra dekat aliansi AS di Asia. Namun, sebagai bangsa besar yang berdaulat dengan segenap potensi ekonomi yang kita miliki, Indonesia harus menyadari dalam jangka panjang pangkalan militer AS di Darwin-Australia yang terdekat ke wilayah kita merupakan potensi ancaman kedaulatan NKRI di Papua yg sarat kepentingan AS," kata Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Minggu (20/11).

Anggota Komisi I DPR bidang luar negeri dan pertahanan periode 2004-2009 itu berkata "Kita seharusnya tahu, keputusan AS menempatkan pangkalan militer di Darwin sebagai hasil kajian geopolitik penguasaan kawasan dalam jangka panjang 20 tahun ke depan, bukan semata-mata alasan membentuk pengaruh China di Asia-Pasifik atau sekadar antisipasi konflik kepulauan Spratly."

Indonesia sejak saat ini, kata dia, perlu mengantisipasi strategi jangka panjang, melalui intensitas diplomasi internasional dan kepemimpinan pembangunan kawasan ASEAN yang berorientasi kepentingan Nasional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Bali, pekan lalu, sempat menyinggung kebijakan negeri itu yang menempatkan sekitar 2.500 marinir di Darwin, Australia, sebagai salah satu kebijakan luar negeri di Asia Pasifik.

Sumber: Antara

Wednesday, 15 June 2011

Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus HAM di Papua

JAYAPURA-Pemerintah pusat didesak untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua yang penyelesaian hukumnya belum jelas. Menurut Koordinator Umum Bersatu Untuk Keadilan (BUK) Peneas Lokbere, sejumlah kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa Biak pada 6 Juli 1998, kasus Wamena 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003, Abepura Berdarah 7 Desember 2000, peristiwa Wasior 13 Juni 2001, penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay serta penghilangan sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001, Abepura 16 Maret 2006 dan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya.

“Tanggung jawab negara dimana terhadap para korban peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM terberat di Tanah Papua. Sebenarnya kalau ini tidak ditanggapi kami akan meminta dukungan internasional. Sebab tidak adanya upaya baik dari pemerintah pusat,” terangnya saat menggelar jumpa pers di Kantor Kontras Papua di Padang Bulan, Selasa (14/6).

Disamping mendesak pemerintah pusat, BUK juga mengaharapkan agar pemerintah daerah yaitu Pemprov Papua dan DPRP untuk menanyakan langsung mengenai upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut ke pemerintah pusat.

“Pemprov Papua, DPRP, Komnas HAM Papua dan MRP perlu mengambil langkah nyata untuk mendorong kasus Wasior dan Wamena ke Pengadilan HAM. Selain itu mengevaluasi kejahatan negara di tanah Papua serta membentuk pengadilan HAM di Tanah Papua. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian, maka kasus-kasus ini akan kamu ajukan dan persoalkan ke dunia internasional,” tegasnya. (fan/nat)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus HAM di Papua

JAYAPURA-Pemerintah pusat didesak untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua yang penyelesaian hukumnya belum jelas. Menurut Koordinator Umum Bersatu Untuk Keadilan (BUK) Peneas Lokbere, sejumlah kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa Biak pada 6 Juli 1998, kasus Wamena 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003, Abepura Berdarah 7 Desember 2000, peristiwa Wasior 13 Juni 2001, penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay serta penghilangan sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001, Abepura 16 Maret 2006 dan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya.

“Tanggung jawab negara dimana terhadap para korban peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM terberat di Tanah Papua. Sebenarnya kalau ini tidak ditanggapi kami akan meminta dukungan internasional. Sebab tidak adanya upaya baik dari pemerintah pusat,” terangnya saat menggelar jumpa pers di Kantor Kontras Papua di Padang Bulan, Selasa (14/6).

Disamping mendesak pemerintah pusat, BUK juga mengaharapkan agar pemerintah daerah yaitu Pemprov Papua dan DPRP untuk menanyakan langsung mengenai upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut ke pemerintah pusat.

“Pemprov Papua, DPRP, Komnas HAM Papua dan MRP perlu mengambil langkah nyata untuk mendorong kasus Wasior dan Wamena ke Pengadilan HAM. Selain itu mengevaluasi kejahatan negara di tanah Papua serta membentuk pengadilan HAM di Tanah Papua. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian, maka kasus-kasus ini akan kamu ajukan dan persoalkan ke dunia internasional,” tegasnya. (fan/nat)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Wednesday, 8 June 2011

Ada Rekayasa dan Konspirasi Dibalik Menghilangnya Speedboat dengan 17 Penumpang di Perairan Mamberamo Raya 2 Tahun Silam (Bag. 1)

TENGGELAM ATAU DISANDERA TPN – OPM ?

Dua tahun lalu, 3 Mei 2009 sebuah speedboat yang di tumpangi Kabag Umum Kabupaten Mamberamo Raya Isak Petrus Muabuay dengan 16 penumpang lainnya dinyatakan hilang di perairan Mamberamo Raya, namun hingga kini bangkai maupun barang – barang pribadi ke-17 penumpang tidak pernah ditemukan, kecuali sebuah speedboat kosong yang konon ditumpangi mereka ditemukan terdampar di pesisir perairan Hamadi. Ada upaya pembiaran dan aroma konspirasi yang melibatkan sejumlah “orang penting” di Mamberamo Raya dengan melibatkan kelompok TPN-OPM. Oleh : Walhamri Wahid Perempuan tua itu kini seperti orang senewen, siang dan malam selama dua tahun terakhir ini hati dan pikirannya tidak pernah lepas dari sosok sang anak tercinta, Natalia Rumbiak salah satu pencari kerja yang berada satu speedboat dengan Kabag Umum Kabupaten Mamberamo Raya Isak Petrus Muabuay dan 15 penumpang lainnya yang hingga kini tidak jelas rimbanya. Setelah hampir dua tahun lebih coba di sembunyikan, dan dianggap sebagai kecelakaan murni akibat alam yang tidak bersahabat saat itu, kini secara perlahan peristiwa yang menimpa 17 penumpang speedboat yang bergerak dari Serui menuju ke Kasonaweja dan dikhabarkan menghilang di perairan sekitar Kampung Bonoi – Poiwai daerah perbatasan antara Kabupaten Yapen dan Mamberamo mulai terkuak secara perlahan dan memberi satu harapan baru bagi para keluarga bahwa masih ada yang hidup dari ke-17 penumpang itu, dan di duga kuat mereka sebenarnya bukan hilang karena tenggelam di gulung ombak, namun mereka di sandera oleh kelompok TPN – OPM yang beroperasi di kawasan tersebut. Dugaan masih hidupnya para penumpang dan diyakini mereka saat ini tengah di sandera oleh TPN-OPM berawal dari sepucuk surat bertanggal 18 Januari 2011 yang di kirimkan oleh Leonard Sayori yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta Surat Leonard Sayori itu di perkuat dengan surat bernomor : 01/VIII-F/MIL/SM/pang-Dgv.II.PNP/2010 tertanggal 10 November 2010 yang ditujukan langsung ke Presiden RI di Jakarta dari Thadius Jhoni Kimema Jopari Magaiyogi yang mengklaim dirinya sebagai Panglima TPN PB Devisi II Makodam Pemka IV Paniai merangkap Anggota Dewan Revolusioner Papua Barat Melanesia Nation. Kedua surat tersebut juga sampai ke tangan Direktur Kepwaspadaan Nasional (Dirwasnas) Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri di Jakarta yang di tindak lanjuti dengan membentuk sebuah Tim Pencari Fakta (TPF) yang mencoba melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. TPF bentukan Dirwasnas tersebut akhirnya melakukan sejumlah kontak dengan kelompok TPN – OPM dengan perantaraan beberapa pihak termasuk salah satunya di fasilitasi oleh Leonard Sayori, dimana via telepon Kamis, 17 February 2011 sekitar pukul 11.30 WIB saat masih di Jakarta Leonard mencoba menghubungi Nikanor Aronggear yang diklaim menjabat sebagai Panglima TPN - OPM Wilayah Yapen Waropen – Mamberamo yang kebetulan sedang berada di Kota Jayapura. Dalam pembicaraan telepon tersebutlah, Nikanor Aronggear mengungkapkan tentang peristiwa penyanderaan 17 penumpang speedboat yang menurutnya hingga kini masih hidup dan akan dilepaskan bila permintaan mereka yang merupakan janji salah satu pasangan calon Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya yang kini telah ditetapkan sebagai Bupati Mamberamo Raya periode 2010 – 2015 memberikan sejumlah uang kepada mereka ditepati. Berawal dari kontak via telepon Jakarta – Jayapura itulah akhirnya Dirwasnas menugaskan salah seorang staff-nya bertolak ke Jayapura untuk bertemu dengan Nikanor Aronggear guna meminta keterangan lebih lengkap. Dan dua hari kemudian, 19 February 2011 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Tanjung Marine Hamadi – Kota Jayapura Niko Aronggear membeberkan rentetan sejumlah peristiwa yang terjadi selama ini di Kabupaten Mamberamo Raya salah satunya peristiwa penyanderaan 17 penumpang speedboat tersebut. Dalam laporan tertulis TPF bentukan Dirwasnas yang diterima oleh Bintang Papua terungkap bahwa Niko Aronggear mengaku di panggil khusus oleh Leonard Sayori ke Jayapura untuk memberikan kesaksian. “pertama, saya dan anak buah di suruh menyandera speedboat Ishak Petrus Muabuay yang datang dari Serui menuju Kasonaweja karena dia adalah Kabag Umum Pemkab Mamberamo Raya yang mengetahui penggunaan keuangan Pemkab Mamberamo selama ini, saya sandera mereka ada 9 orang, perempuan dan laki – laki, ada nama Pak Fredy, Selina, Ibu Manado (kemungkinan yang dimaksud dengan Ibu Manado adalah salah seorang pencari kerja yang ikut dalam rombongan bernama Imroatul Khasanah - Red) dan saya sudah bunuh 7 (tujuh) orang jadi sekarang tinggal 2 (dua) orang yaitu Pak Fredy sekarang ada di tempat Ona Patiasina dan Ibu Manado di tempat Jesya Murib, mereka hanya menunggu perintah dari saya untuk bunuh binatang dua ini” kata Niko Aronggear langsung kepada staff khusus TPF Dirwasnas ketika itu. Untuk meyakinkan Staff Khusus Dirwasnas di tengah – tengah perbincangan di Pantai Marine Hamadi 4 bulan lalu itu, Niko Aronggear meminta dibelikan pulsa dan menelpon seseorang. “ini perintah dari Komandan, dan bilang kepada isteri saya untuk kasih makan itu binatang Fredy dan coba lihat dan bilang kepada anak buah, kalau minum mabuk, tidak boleh memperkosa itu perempuan, kasihan dia biarkan saja”, ujar Niko di telepon memberikan instruksi kepada seseorang di ujung telepon, dimana seperti pengakuan Staff Khusus Dirwasnas saat itu Niko Aronggear datang di temani 5 orang anak buahnya dan di dampingi Ajudannya yang dikenali bernama Tanasirem. Masih dalam pertemuan itu, Niko Aronggear mengaku bahwa speedboat yang di tumpangi Ishak Petrus Muabuay dan 16 penumpang lainnya di tenggelamkan di derah Danau Rawa Kangkung hutan di wilayah Mamberamo. Niko Aronggear juga menjelakan bahwa saat terjadi peristiwa Kapeso Berdarah dimana kelompok TPN – OPM melakukan penyanderaan Bandara Kapeso dan pengibaran Bintang Kejora selama hampir sebulan lebih, saat terjadi penyerbuan oleh pasukan Brimob, dirinya berada di bawah tiang bendera bersama seorang pendeta berinisial DM, yang mana menurut pengakuannya saat penyerbuan pasukan Brimob itu para sandera ada bersama kelompok TPN-OPM di wilayah Kapeso, setelah ada penyerbuan maka para sandera dengan tangan terikat di belakang di bawa keluar dari Kapeso dengan berpindah – pindah tempat sampai berada di Markas TPN PB – OPM Wilayah Yapen Waropen – Mamberamo. Masih dalam laporan tertulis TPF Dirwasnas yang diperoleh salinannya oleh Redaksi Bintang Papua, Niko Aronggear mengatakan bahwa Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (Demianus Kyeu Kyeu, SH) harus bayar Rp. 5 Milyard kepadanya karena aksi penyanderaan tersebut serta beberapa peristiwa lainnya menjelang Pemilukada di Mamberamo Raya merupakan instruksi dari yang bersangkutan. Namun tudingan dan isi kedua surat tersebut di bantah keras oleh Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Demianus Kyeu Kyeu, SH kepada Bintang Papua via ponsel Perwira Penghubung (Pabung) Kodim Mamberamo Raya Kamis, 5 Mei 2011, Bupati menjelaskan bahwa surat dan sejumlah isu yang di hembuskan oleh beberapa pihak merupakan ekses dari sisa – sisa pelaksanaan Pemilukada yang telah selesai, dan itu merupakan upaya – upaya dari lawan politiknya yang belum bisa menerima kekalahan. “Itu kejahatan kemanusiaan bila saya terlibat dengan peristiwa penyanderaan 17 penumpang speedboat, dan bila ada yang bisa membuktikan bahwa benar – benar ke- 17 penumpang itu masih hidup, Pemda pasti akan melakukan upaya penyelamatan, ini merupakan tindakan penyerangan terhadap wibawa pemerintahan, saya memang ada di minta ketemu dengan beberapa orang yang mengaku utusan maupun staff dari Kesbangpol Kemendagri, tapi kalau memang mereka datang dengan tujuan tugas resmi, kenapa tidak menggunakan jalur resmi, menyurat resmi, saya melihat ada kepentingan lain di balik isu ini semuanya”, tegas Demianus di ujung telepon. Ketika ingin di konfirmasi lebih lanjut terkait beberapa hal, Bupati menjanjikan kepada Bintang Papua dalam waktu 2 – 3 har ke depan dirinya atau orang kepercayaannya akan turun ke Jayapura menemui wartawan untuk menjelaskan dan meluruskan tudingan itu semua. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi tambahan dari Bupati ataupun orang kepercayaannya seperti yang dijanjikan, bahkan ketika Bintang Papua mencoba mengkonfirmasi beberapa kali lewat dua nomor handphone Bupati, hingga berita ini dinaikkan tidak bisa dihubungi. Dan Minggu (5/6) kemarin, lewat Ajudannya Bintang Papua mencoba meminta tolong untuk dijembatani melakukan konfirmasi tambahan kepada Bupati, namun kurang mendapat respon dari Ajudan yang balik menanyakan wartawan memperoleh nomor teleponnya dari mana, dan ia hanya menjalankan tugas bahwa setiap orang yang mau berurusan dengan Bupati harus di ketahui identitasnya. Terkait peristiwa penyanderaan ini, Kapolda Papua Irjenpol Bekto Soeprapto melalui Kabidhumas Kombespol Wachyono menjelaskan bahwa untuk membentuk Tim Khusus guna menelusuri kembali kebenaran informasi penyanderaan itu dan keberadaan para sandera kini pihaknya tidak bisa bertindak gegabah dan serta merta, namun harus menunggu surat resmi dan pemberitahuan dari Kemendagri bila benar hal tersebut sudah di laporkan ke Kemendagri. Direktur Kewaspadaan Nasional (Dirwasnas) Dirjen Kesbangpol Kemendagri di Jakarta, Widyanto P, SH, M.Si menjawab pertanyaan Bintang Papua via SMS menjelaskan selama ini pihaknya masih mencoba melakukan upaya – upaya persuasif untuk menyelesaikan masalah ini, dan pihaknya sudah beberapa kali mencoba ingin bertemu dengan Bupati Mamberamo Raya secara langsung maupun melalui perantara Staff Khusus yang ditugaskan ke Jayapura tapi tidak diterima. “berdasarkan pengakuan tersangka, keterangan beberapa pihak, dan hasil penyelidikan kami selama ini”, jawabnya singkat via SMS ketika ditanya apa bukti dan alasan mendasar baginya yang merasa yakin para korban benar – benar di sandera dan bukan hilang tenggelam di gulung ganasnya ombak. Menindak lanjuti statement Kabidhumas Polda Papua dalam pemberitaan Harian Bintang Papua edisi Jumat, 3 Juni 2011 lalu dalam berita dengan judul “2 Tahun Kecelakaan Speedboat di Mamberamo Masih Misterius”, dimana Kabidhumas menjelaskan bahwa apabila keluarga korban mengirim surat kepada Mendagri bukan kewenangan polisi, kecuali bila ada surat tembusan dari Kemendagri kepada kepolisian barulah pihaknya menindaklanjuti upaya pencarian korban ditanggapi secara tertulis oleh Staff Khusus Dirwasnas yang juga sebagai Ketua Tim Pencari Fakta bentukan Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri, Eny Tan. Menurutnya Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri mengetahui adanya kecelakaan speedboat di Mamberamo berdasarkan 3 (tiga) surat yang diberkan oleh utusan masyarakat pada tanggal 17 February 2011 di Jakarta yakni surat Leonard Sayori ke Mahkamah Konstitusi, sebuah surat yang ditujukan kepada Tuan – Tuan Panglima OPM Wilayah Mamberamo yang di atasnya bertanggal 4 September 2010 (tanggal surat tulis tangan, sedangkan isi surat diketik komputer-Red) yang di bagian akhir surat tertera Mengetahui Bupati Mamberamo Raya lengkap dengan tanda tangan dan stempel Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dan surat Panglima TPN – OPM PB Divisi II Makodam Pemka IV Paniai yang ditanda tangani oleh Thadius Magaiyogi. Berdasarkan surat – surat dimaksud Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri melakukan penyelidikan dan melakukan upaya persuasif baik terhadap Bupati Mamberamo Raya maupun terhadap TPN – OPM namun hingga kini belum membuahkan hasil untuk upaya pembebasan para sandera dimaksud. “sangat disayangkan bila Polda Papua bilang tidak mengetahui dugaan peristiwa penyanderaan ini dan masih menunggu surat tembusan dari Kemendagri, karena masalah ini terjadi merupakan satu rangkaian dengan beberapa masalah yang muncul menjelang Pemilukada di Mamberamo Raya dan rencana audit KPK terhadap penggunaan APBD 2008/2009 Mamberamo Raya yang tidak jelas, dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Penjabat Bupati ketika itu baik oleh BPK/BPKP maupun Polda Papua”, kata Eny Tan dalam surat tertulisnya yang di terima Redaksi Bintang Papua Sabtu kemarin. Dan menurutnya seyogyanya Polda Papua sudah lebih awal mengetahui dan melakukan pencarian maupun penyelidikan terhadap saksi – saksi dan beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku antara lain : Jhon Tanaty yang kini telah mendekam di LP Serui dengan dakwaan pembunuhan terhadap Pdt. Krioman (Ketua Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya) yang di duga adalah saksi kunci orang – orang yang terlibat dalam peristiwa penyanderaan speedboat dimaksud. .(bersambung) Daftar 17 Penumpang Speedboat yang Hilang di Perairan Mamberamo 2 Tahun Lalu 1). Ishak Petrus Muabuay, 2). Brigpol Ayub Karubaba, 3). Rahmania, 4). Ferdiyanto Sunur, 5). Atika Saraswati, 6). Yuliana Muay, 7). Gerson Wanggai, 8). Maikel Kawari, 9). Lambert Wanggai, 10). Tonny Fonataba, 11). Jack Karubaba, 12). Guntur Tarobi, 13). Waryono Waromi, 14). Dhopi Reba, 15). Natalia Rumbiak, 16). Ema Samori, 17). Imroatul Khasanah

Posted via email from SPMNews' Posterous

Saturday, 20 November 2010

Tak Ada Uang Jutaan Beredar, Biaya Operasional Harian per Orang Hanya Rp 197 Ribu

Bocornya Laporan 13 Tahun Silam Satgas Ban – 5 Kopasus Pos I Kotaraja (Bagian 2)


Konon jutaan rupiah digelontorkan intelijen untuk “menghabiskan” para aktivis pro Merdeka, yang sumbernya dari bocoran Laporan Satgas Ban-5 Kopasus Pos I Kotaraja yang dipublikasikan Alan Nairm seorang jurnalis berkebangsaan Amerika Serikat, namun laporan berkala itu ternyata hanya berisi daftar pengeluaran (Biaya Operasional) per orang anggota Satgas yang berjumlah 6 orang, yang dirasa sangat minim jika dibanding luas dan tingkat kesulitan tugas mereka. Sebuah keluhan bawahan pada atasan.

Oleh : Walhamri Wahid

Ilustrasi KopasusUntuk kesuksesan dalam melaksanakan tugas operasi di daerah Kotaraja dan sekitarnya kami juga mendapatkan dukungan berupa dana operasi yang perinciannya adalah sebagai berikut: Uang makan Rp 30.000/hari, Uang saku Rp 10.000/hari, Uang Kese­hatan Rp 2.000/hari, Uang Transportasi, Rp 10.000/hari, Uang Sarana Kontak Rp 35.000/hari, Uang Sarana Penggalangan Rp 10.000/hari, Uang Komunikasi Rp 100.000/hari, Uang Kodal Pos Rp.580.000/bulan, Uang Kodal Danpos Rp 1.100.000/bulan.

Demikian kutipan langsung pada Laporan Triwulan I Satgas Ban-5 Pos I Kotaraja di halaman 21 pada Sub Judul Pelaksanaan point ketiga Evaluasi yang berhasil diperoleh Bintang Papua, biaya operasional harian anggota Satgas yang bila di jumlahkan dalam seharinya tidak mencapai Rp200ribu yang jauh dari cukup itulah yang disinyalir oleh Forkorus Yaboisembut ratusan juta beredar dalam operasi intelijen untuk mematai – matai dan membungkam aktivitas mere­ka sebagaimana informasi yang mereka terima dari publikasi media nasional.

Forkorus Yaboisembut sendiri kepada Bintang Pa­pua mengaku tidak memiliki dokumen laporan Kopasus tersebut secara fisik, namun hanya membaca dari pemberitaan media – media nasional secara online yang mengulas publikasi yang dilakukan oleh Alan Nairm seorang jurnalis berkewarganegaraan Amerika Serikat lewat blognya berjudul Breaking News : Secret Files Show Kopassus, Indonesia`s Special Force, Target Papuan Churces, Civilians. Dokumen Leak from Notorious US-Backed Unit as Obama Lands in Indonesia, yang diterbitkan Selasa, 9 November 2010 lalu, saat kunjungan Presiden Obama ke Indonesia.

Dalam halaman 23 Laporan Triwulan I Satgas Ban-5 Pos I Kotaraja pada angka romawi VII Hambatan dan Cara Mengatasinya di point C Dukungan, tertulis keluhan anggota Satgas akan minimnya dukungan terhadap biaya operasional mereka sehari – hari, yang lengkapnya tertuli, “Banyaknya kegiatan dan aktivitas dari pada kelompok GSP/P dan biaya hidup yang serba mahal, kadang membuat dana operasi yang diberikan dari Satgas habis sebelum waktunya, se­hingga kami dalam menutupi hal tersebut kadang minta kiriman dari keluarga di Jakarta seperti meminta isi pulsa, atau meminjam teman yang masih memegang uang, karena masing-masing kita dalam penggunaan uang sehari-hari adalah berbeda, terutama dalam hal penggunaaan telepon”.


Sebagaimana dimuat dalam media ini edisi Senin (15/11) bahwasanya Ketua DAP Forkorus Yaboisembut mensinyalir jutaan rupiah beredar di Papua yang digelontorkan intelijen untuk membungkam dirinya dan beberapa aktivis lainnya, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemberian sejumlah uang oleh pihak – pihak tertentu kepada orang – orang sekitarnya, khususnya anggota Satgas Petapa (Penjaga Tanah Papua).

Namun informasi tersebut sudah di bantah oleh oknum guru berinisial AB yang langsung melaporkan halnya ke Mapolres Kabupaten Jayapura dan menjelaskan bahwa pemberian uang itu karena anggota PETAPA tersebut adalah anak mantunya dan untuk membeli motor, dan ia merasa kecewa karena pemberiannya itu di politisir sedemikian rupa.

Dalam laporan Satgas Ban – 5 Pos I Kotaraja itu sama sekali tidak ada satu strategi ataupun pola –pola pendekatan yang bertujuan meredam aspirasi Merdeka yang di kampanyekan oleh tokoh – tokoh GSP/B dengan membagi – bagikan sejumlah uang kepada pihak ketiga di luar dari anggota Satgas, karena bila melihat nominal operasional mereka yang sangat minim,bahkan untuk uang kesehatan per orangnya hanya Rp.2.000/ hari/ orang, rasanya mustahil mereka sampai membagi – bagikan uang sampai jutaan rupiah kepada orang lain dengan target melemahkan barisan sekitar Ketua DAP dan aktivis lainnya.

Untuk menjalankan tugas negara menjaga keutuhan NKRI, dalam laporan tersebut terungkap mereka lebih banyak melakukan pendekatan dan membangun komunikasi mencoba meluruskan paham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD dengan melakukan lobby kepada tokoh – tokoh adat, agama, pemerintah,dan lembaga kultural lainnya termasuk MRP dan DPRP.


Jangankan memberikan sejumlah dana kepada pihak ketiga, untuk menunjang operasional mereka saja masih serba kekurangan, seringkali mereka harus pandai- pandaimenyiasati keadaan, karena fasilitas pendukung yang mereka miliki bisa dikatakan sangat minim.
“Untuk menunjang operasional harian,kami di tunjang dengan 1unit motor Honda Mega Pro, dan 1 unit handycam,dan kamera merk Sony”,demikian tertulis dalamlaporan Satgas Ban-5 Pos I Kotaraja itu. (Bersambung)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Tuesday, 16 November 2010

Forkorus Mengaku Dilacak Intelejen

Forkorus Yaboisembut S.PdSENTANI—Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd mengaku selama ini dirinya sering dilacak oleh intelejen dari semua kegiatan-kegiatannya, terutama sekali donatur yang membiaya perjalanannya bersama beberapa rekan-rekannya beberapa waktu lalu ke Negara Adidaya Amerika Serikut untuk menghadiri Undangan Parlemen Amerika guna mendengar pendapat terkait berbagai pelanggaran HAM di Papua.

“Saya sudah mendapat informasi bahwa intelejen Indonesia saat ini sedang berupaya untuk melacak donator yang membiayai diri saya bersama beberapa rekan-rekan beberapa waktu lalu saat kita ke Amerika,” ujarnya.

Namun dari upaya itu Forkorus menegaskan bahwa hal ini merupakan cara-cara era tahun 1969 dimana Indonesia menggunakan strategi ini untuk melumpuhkan semua pergerakan perjuangan Oarang Papua untuk menuntut hak-haknya termasuk hak Politik bangsa Papua.

Bagi Forkorus dari manapun donatur yang memberikan dukungan financyal termasuk semua kegiatan-kegiatan DAP sebenarnya tidak perlu diintervensi pihak Pemerintah RI, tapi bagi Forkorus itu memang adalah system yang harus dimaklumi namun siapapun yang memberikan bantuan bagi Forkorus pasti ada perhitungan dan asumsi-asumsi yakni mereka merasa berhutang kepada orang Papua sebagai pemilik hak leluhur tempat mereka mencari makan dan harta.

Hal tersebut disampaikan Forkorus usai memberikan pidato pada upacara peringatan Hari Perkabungan Nasional Bangsa Papua Barat yang berlangsung di makam alm Theys Eluay Jumat (12/11) sekitar pukul 11.00 WIT.

Sementara itu pada pidato politiknya saat peringatan hari Perkabungan itu Forkorus mengatakan bahwa perayaan hari yang juga dikenal oleh DAP dengan hari HAM bangsa Papua Barat itu guna mengingatkan kembali bangkitnya kesadaran bersama sebagai bangsa yang besar.

Dalam kesempatan itu Forkorus lebih banyak mengulas perjalanan sejarah bangsa Papua yang dipisahkan dengan Indonesia oleh Pemerintah Kerajaan belanda, dan cara-cara Indonesia menganeksaia Papua dengan Try Komando Rakyat (Trikora) yang dikumandangkan oleh Presiden RI pertama Ir Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Selain itu Forkorus juga menyorot Pepera pada 1969 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pasal XII ayat 1 dan Pasal XVIII di New York Agreement, karena sarat tekanan terror intimidasi oleh militer Indonesia penuh pembohongan terhadap rakyat Papua dan Internasional.

Bahkan episode untuk melanjutkan aneksasi tersebut pemerintah kini masih melakukan pembungkaman kebebasan berekspresi menyempaikan pendapat dimuka umum dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan, selain itu juga melakukan penangkapan pemenjarahan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh dan para aktifis Papua dengan tuduhan makar, dengan menggunakan hukum RI ditanah Papua sebagai alat penjerat dan penindas orang Papua.

Bahkan otsus yang dicetus sejak tahun 2001 untuk keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua dianggap gagal total karena tidak sejalan dengan implementasiinya. Bahkan Sosok alm Dortheys Hiyo Eluay yang disebut-sebut sebagai tembok penolakan otsus diculik dan dibantai secara sadis oleh oknum Kopassus pada 10 November 2001 silam.

Menurut Forkorus ironisnya lagi tragedi yang menimpa alm Theys Eluay dan beberapa aktivis yang lain masih terus berlanjut didepan mata kepala bangsa Papua sendiri seperti tragedy Wamena berdarah 6 oktober 2000, tragedy Wasior, tahun 2001, Kekerasan Militer di puncak Jaya, kasus penembakan Opinus Tabuni tahun 2008, kasus Kapeso tahun 2009 Decky Imbiri cs, Penembakan Yawan Yaweni pada 2009 di Serui, penembakan kellik kwalik tahun 2009, dan rekaman vidoeo kekerasan yang beredar belum lama ini, belum lagi kasus-kasus lain yang dilakukan secara terselubung.

Guna mencegah kepunahan orang Papua Forkorus dalam pidatonya mengatakan bangsa papua harus mengakhiri segala perbedaan pendapat, membangun kebersamaan dan persatuan nasional Papua dengan menyamakan pemahaman dan cara pandang serta mencegah konflik internal diantara sesama pimpinan perjuang Papua, maka setiap orang dan komponen perjuangan bangsa Papua, harus menyadari bahwa membangun suatu persatuan diantara orang Papua merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan beberapa syarat-syarat yang fundamental. (jim)

Posted via email from SPMNews' Posterous