Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label ULMWP. Show all posts
Showing posts with label ULMWP. Show all posts

Wednesday, 28 July 2021

Mengharapkan masa depan dalam sistem dan hukum kolonial Indonesia adalah #Hampa

Kebencian Negara ini terhadap Orang dan Bangsa Papua, tidak akan pernah habis! Karena usia Kebencianya saja sudah 75 tahun, bahkan sudah menjadi darah daging.

Solusi Rakyat West Papua bangkit bersama dan Lawan sistem yang penuh dengan Kebencian ini. 

Kini, Rakyat West Papua sudah mempunyai UUDS Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua. Mari kita mendesak & menanyakan Pemimpin Pemerintah kita bahwa; Bagaimana nasib masa depan kita sebagai tuan atas tanah papua / pribumi West Papua.

WaSalam...!!

#bravoProvisionalGovernmentofWestPapua
#bravoUUDS #WestPapuaArmy
#FreeWestPapua #PapuanLivesMatter

Monday, 26 July 2021

ULMWP DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

By: Kristian Griapon, Juli 24, 2021.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ditinjau dari hukum internasional, merujuk pada Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai organisasi internasional dan subjek hukum internasional.

Tidak ada kriteria objektif dalam hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu kelompok, atau organisasi pembebasan suatu bangsa yang memperjuangkan hak kemerdekaannya (National Liberation Organization atau Representatif Organization) untuk ditetapkan menyandang  status sebagai organisasi pembebasan bangsa yang memperjuangkan hak merdekaanya. 

Faktor Dominan yang menjadi Dasar Pertimbangan Politik Masyarakat Internasional Membuat Keputusan melalui Kawasan Regional, wilayah bangsa yang memperjuangkan hak kemerdekaannya, dapat dijadikan dasar hukum internasional. Sehingga keputusan itu menjadi  dasar pengakuan  terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa dimaksud. Misalnya pengakuan Liga Arab terhadap Bangsa Palestina melalui PLO pada tahun 1974, dan Pengakuan Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap Bangsa Papua Barat melalui ULMWP pada tahun 2015.

PENGAKUAN MASYARAKAT INTERNASIONAL MENJADI PINTU PENENTU KEMERDEKAAN SUATU BANGSA
Dalam sejarah PBB, lewat Resolusi Majelis Umum PBB pernah mengakui “south West Africa People’s (SWAPO) yang berjuang mendirikan Negara Afrika Barat, atau Namibia sebagai satu-satunya organisasi yang sah mewakili Rakyat Namibia, dan juga Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai wakil Palestina.

SWAPO, Menjadi Organisasi  Representatif  Rakyat Namibia yang Memperjuangkan Hak Kemerdekaan.
Sejak tahun 1962, SWAPO telah muncul sebagai organisasi nasionalis yang dominan bagi rakyat Namibia. Langkah untuk mengkooptasi atau menyatukan kelompok-kelompok lain seperti South West Africa National Union (SWANU), dan kemudian pada tahun 1976 Organisasi Demokratik Rakyat Afrika Namibia. 

SWAPO menggunakan taktik gerilya untuk melawan Pasukan Pertahanan Afrika Selatan. Pada tanggal 26 Agustus 1966, terjadi bentrokan besar pertama dalam konflik perjuangan kemerdekaan rakyat Namibia, ketika satu unit Polisi Afrika Selatan , yang didukung oleh Angkatan Udara Afrika Selatan baku tembak dengan pasukan SWAPO. Tanggal itu kemudian dicatat sebagai awal dari apa yang kemudian dikenal di Afrika Selatan adalah Perang Perbatasan .

Pada tahun 1972, Majelis Umum PBB mengakui SWAPO sebagai 'satu-satunya wakil sah' rakyat Namibia. Pemerintah Norwegia mulai memberikan bantuan langsung kepada SWAPO pada tahun 1974.

Negara Angola memperoleh kemerdekaannya pada 11 November 1975 setelah perang kemerdekaannya. Gerakan Rakyat Kiri untuk Pembebasan Angola (MPLA), didukung oleh Kuba dan Uni Soviet. Pada bulan Maret 1976, MPLA menawarkan pangkalan SWAPO di Angola untuk melancarkan serangan terhadap militer Afrika Selatan.

Ketika Namibia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1990, SWAPO menjadi partai politik yang dominan. Meskipun organisasi tersebut menolak istilah Afrika Barat Daya dan lebih suka menggunakan Namibia , nama asli organisasi tersebut yang berasal dari nama lama wilayah tersebut, yang telah mengakar dalam gerakan kemerdekaan, sehingga sulit untuk diubah. Namun, nama lengkap aslinya tidak lagi digunakan; tinggal akronimnya saja. SWAPO, dan dengan demikian sebagian besar pemerintahan dan administrasi di Namibia, terus didominasi oleh kelompok etnis Ovambo, meskipun "upaya yang cukup besar untuk melawan persepsi itu".

YASER ARAFAT, Membawah Hamas ke dalam PLO, Memperoleh Pengakuan Liga Arab pada Tahun 1974, sebagai Satu-satunya Organisasi Bangsa Palestina.

PLO didirikan pada tahun 1964, setelah didahului oleh langkah awal Alm. Yasser Arafat untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al Fatah, pada tahun 1950-an. Di awal pendirian, PLO di bawah dukungan Arafat dengan Al Fatahnya, menyerang Israel secara terus menerus. dan Israel menjawabnya dengan secara rutin menyerang basis PLO di Lebanon. Terjadi korban berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak. 

Organ utama dalam PLO ialah Komite Eksekutif, Komite Sentral serta Dewan Palestina. Organ Penting dalam PLO  yang menjadi motorik atau penggerak, ialah Komite Eksekutif, yang bertugas mengambil keputusan-keputusan politik. Dalam mengambil keputusan, organ ini menerima masukan serta nasihat dari Komite Sentral, yang hampir kesemua anggotanya diambil dari organisasi perlawanan dan tokoh-tokoh independen. Dewan Nasional Palestina, sebuah organisasi penting lainnya yang terdiri dari 500 orang.

Atas kegigihan Arafat menarik perhatian masyarakat internasional melalui kekuatan HAMAS, pada tahun 1969 Arafat diangkat sebagai ketua PLO. Setelah menjadi ketua, Arafat mulai meninggalkan kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan. Beberapa langkah penting yang dilakukannya ialah berhasil membuat PLO yang bersama dengan Hamas memperoleh pengakuan Liga Arab sebagai satu-satunya organisasi bangsa Palestina tahun 1974. Juga pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi nonpemerintah yang memperoleh kesempatan berbicara di depan Sidang Umum PBB. Satu langkah berikut yang dicapai ialah diperolehnya keanggotaan penuh PLO di dalam Liga Arab pada tahun 1976.

ULMWP, Menjadi Organisasi Representatif Rakyat Papua Barat yang Memperjuangkan Hak Kemerdekaan.
 
Pertemuan penting dan bersejarah, para Pemimpin Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di Vanuatu, yang terdiri dari berbagai faksi gerakan kemerdekaan Papua Barat yang tergabung kedalam tiga kelompok kunci, masing-masing, Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (NPWP). Ketiga kelompok kunci pejuang kemerdekaan Papua Barat itu telah bersatu, pada Sabtu, 6 Desember 2014 dan membentuk sebuah badan perjuangan baru yang disebut  Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP). 

Sekretariat eksternal yang terbentuk, terdiri dari lima anggota terpilih, mewakili tiga kelompok kunci yang telah tergabung, yang  akan mengkoordinasikan kegiatan ULMWP. Masing-masing terdiri dari, Octovianus Mote terpilih sebagai Sekretaris Umum ULMWP dan Benny Wenda juru bicara, dan tiga anggota terpilih lainnya, Rex Rumakiek, Leone Tangahma dan Jacob Rumbiak. 

Sekretaris Jenderal Octovianus Mote mengatakan pada penutupan pertemuan unifikasi, Saralana, Port Villa Vanuatu pada 6 Desember 2014, "Saya merasa terhormat terpilih dan sangat bahagia sekarang kita semua bersatu. ULMWP sekarang satu-satunya badan koordinasi yang diakui untuk memimpin kampanye keanggotaan MSG dan melanjutkan kampanye kemerdekaan dari Indonesia.

Penandatanganan Deklarasi Kepala Nakamal untuk Persatuan Papua Barat, pada Sabtu sore, 6 Desember 2014, disaksikan oleh Perdana Menteri Joe Natuman, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Ham Lini, Menteri Lands Ralph Regenvanu, Kepala Port Vila MP Edward Natapei, Kepala Presiden Malvatumauri Mr.Senio Mao, Pejabat pemerintah, pemimpin gereja, pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya, anggota delegasi dari tiga Kelompok Papua Barat dan anggota masyarakat umum. 

Deklarasi yang ditandatangani oleh para pemimpin dari ketiga Kelompok Papua Barat tersebut berbunyi:
"Kami yang bertanda tangan dibawah ini; Republik Federal untuk Papua Barat (NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNCL), Parlemen Nasional Papua Barat (WPNP / NewGuinea Raad), telah menyelenggarakan KTT Papua Barat, kami menyatakan bahwa hari ini pada tanggal, 6 Desember 2014 di Kepala Nakamal, di Saralanga, Port Vila, Vanuatu, bahwa kelompok-kelompok yang bertandatangan di bawah ini telah menyatukan dan membentuk Gerakan Pembebasan Serikat untuk Papua Barat (ULMWP), sebuah badan yang mewakili semua organisasi perlawanan baik di dalam maupun di luar Papua Barat". 

"Kami menyatakan dan mengklaim bahwa semua orang Papua Barat, baik di dalam maupun di luar Papua Barat, dipersatukan dalam tubuh baru ini dan akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan kita". 

"Pertemuan ini telah dilakukan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Moresby, Papua Nugini pada bulan Juni 2014, bahwa organisasi Kemerdekaan Papua Barat harus terlebih dahulu bersatu sebelum permohonan keanggotaan dapat diajukan kembali ke Melanesia Spearhead Group (MSG). Kami sekarang bersatu dan akan mengajukan permohonan kembali di bawah badan baru ini, yaitu ULMWP". 

Pengakuan MSG terhadap ULMWP sebagai Representatif, atau satu-satunya organisasi yang memperjuangkan Hak Kemerdekaan Rakyat Papua Barat, akan manjadi dasar pengakuan masyarakat internasional terhadap Hak Kemerdekaan Bangsa Papua Barat berdasarkan Prinsip Piagam PBB, wasalam.(Kgr)

Sunday, 4 July 2021

Dua Gerakan Perjuangan Kemerdekaan West Papua Harus Terpadu dan Melekat

By: Kristian Griapon, 3 Juli 2021

Symbol Kemerdekaan Bangsa Papua Barat (Mr.Rex Rumakiek)

Dua bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat Papua Barat yang memperjuangkan kemerdekaan dari pendudukan Indonesia diatas wilayah mereka Papua Barat, yaitu bentuk perlawanan bersenjata di dalam negeri, dan bentuk perlawanan melalui kampanye politik di luar negari mencari dukungan masyarakat internasional, yang disebut sayap militer TPNPB di dalam negeri dan sayap politik ULMWP di luar negeri.

Kedua Gerakan Perlawanan TPNPB dan ULMWP, merupakan bagian keutuhan dari Kampanye Politik Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat yang harus terpadu dan melekat. Jika tidak demikian, maka akan memperpanjang serta memperumit gerakan perlawanan itu sendiri untuk mencapai tujuannya.

Rakyat Papua Barat dapat bercermin dari perjuangan Rakyat Palestina melawan pendudukan Israel diatas wilayah mereka. Perjuangan Rakyat Palestina semakin panjang dan rumit melawan pendudukan Israel, pada hal Kemerdekan Rakyat Palestina telah berada di depan mata.

Akibat dari dua kubu dalam barisan pejuang kemerdekaan Rakyat Palestina yang tidak terpadu dan melekat, yaitu sayap militer Hamas dan sayap politik PLO mempunyai pandangan yang berdeda dan mempertahankan prinsip masing-masing dalam perjuangan kemerdekaan Rakyat Palestina, telah memperumit kemerdekaan Rakyat Palestina.

Kampanye politik luar negeri melalui sayap politik PLO berhasil meyakinkan masyarakat internasional tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Palestina sebagai suatu bangsa diatas wilayah mereka dan hidup berdampingan dengan Israel sebagai Negara merdeka, yang telah direspons melalui PBB, namun mendapat jalan buntu, akibat dari pelabelan teroris terhadap gerakan perlawanan bersenjata Hamas yang mempunyai prinsip dasar menghancurkan atau melenyapkan Israel yang adalah satu bangsa merdeka dari muka bumi.


Jika kita melihat dari pengalaman masa lalu yang menjadi Dasar Sejarah Perjuangan Rakyat Papua Barat hari ini, tidak bisa ditutupi, bahwa perjuangan saat ini masih mewarisi perpecahan masa lalu, akibat dari tidak ada penyatuan prinsip para pejuang kemerdekaan, yang dijadikan komitmen dasar memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri diatas wilayah mereka Papua Barat, sehingga hal tersebut telah memperpanjang dan memperumit perjuangan itu sendiri.

Pelabelan teroris terhadap TPNPB merupakan langkah strategis dan bersifat politis pemerintah Republik Indonesia, untuk memutuskan mata rantai Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat di dalam negeri, yang berkaitan erat dengan hubungan kampanye politik luar negeri pejuang kemerdekaan Papua Barat di dunia internasional.

Para Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di dalam negeri maupun di luar negeri harus bersatu, serta menjaga dan merawat dukungan yang telah nyata dan jelas diberikan oleh bangsa Vanuatu sebagai sebuah Negara anggota PBB, karena dukungan itu menjadi landasan dan pintu diplomasi politik luar negeri Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat baik itu melalui PBB maupun lembaga-lembaga kredibel internasional lainnya, wasalam.(Kgr)


Friday, 23 April 2021

Regenvanu: Vanuatu perlu mempertahankan dukungan kuat untuk Papua Barat

 Daily Post News: Oleh Anita Roberts


Vanuatu perlu melakukan advokasi yang kuat dengan negara MSG lainnya untuk memastikan aplikasi ULMWP untuk keanggotaan penuh diterima, kata Regenvanu
Vanuatu perlu terus mempertahankan dukungan kuatnya untuk West Papua dengan memastikan bahwa aplikasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) terdaftar dalam agenda untuk dipertimbangkan selama Pemimpin MSG Bertemu segera.
Hal itu disampaikan Pemimpin Oposisi dan mantan Menteri Luar Negeri Ralph Regenvanu dalam jumpa pers kemarin.
Permohonan ULMWP untuk status keanggotaan penuh tidak dipertimbangkan pada Rapat Pejabat Senior, yang pertama dari tiga pertemuan yang akan terjadi, katanya.
“Sewaktu saya masih menjadi Menteri Luar Negeri, saya menghadiri MSG Meeting terakhir di Fiji. Pada pertemuan itu, Pimpinan MSG menerima bahwa penerapan ULMWP sudah siap untuk dipertimbangkan pada MSG Leaders Meeting selanjutnya, ”ujar Leader of Opposition.
“Sekarang kami sedang dalam proses menuju pertemuan berikutnya.
“Fakta bahwa hal itu tidak masuk dalam agenda Rapat Pejabat Tinggi menunjukkan bahwa belum ada yang memasukkannya ke dalam agenda.
“Oleh karena itu, saya memanggil Perdana Menteri untuk memastikan Vanuatu menempatkan item itu dalam agenda untuk dipertimbangkan dan juga agar dia mengungkapkannya kepada publik dan menyatakan bahwa Vanuatu akan mendukung permohonan keanggotaan ULMWP.
“Saya ingin Pemerintah Vanuatu mendorong dengan kuat untuk memastikan aplikasi diterima.”
Regenvanu mengatakan banyak pekerjaan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang telah menarik masyarakat internasional untuk menangani masalah hak asasi manusia di Papua Barat.
“Tidak ada kemajuan lebih lanjut dari apa yang telah kami capai pada tahun 2019. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka mempertahankan dukungan yang kuat untuk West Papua dengan meminta MSG untuk menyetujui aplikasi ULMWP.”
Vanuatu perlu melakukan advokasi yang kuat dengan negara-negara MSG lainnya untuk memastikan agendanya disahkan, kata Pemimpin Oposisi.
ULMWP sudah berstatus pengamat di kelompok regional yang beranggotakan penuh Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kanak Kaledonia Baru.

Tuesday, 13 April 2021

West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia: Pidato Ketua ULMWP kepada Menteri Luar Negeri MSG

Statement Edisi, 12 Februari 2020


Pidato yang disampaikan oleh Ketua ULMWP, Benny Wenda, selama pertemuan Menteri Luar Negeri & Pejabat Senior Melanesian Spearhead Group (MSG), yang diadakan di Suva [ibukota Fiji] dari 10-12 Februari 2020.
Menteri yang terhormat, Yang Mulia, Bapak dan Ibu, saya menyambut Anda semua dalam bahasa saya, wa wa wa wa.
Saya juga mengakui Duta Besar Amena Yauvoli Direktur Jenderal Sekretariat MSG dan Stafnya yang berdedikasi atas layanan mereka yang tak kenal lelah kepada komunitas Melanesia.
Pertemuan kami di sini menandai 34 tahun dari visi para pendiri bangsa kami, yang didukung oleh cara Melanesia dari keinginan budaya dan politik bersama, untuk seluruh dekolonisasi dan kebebasan negara-negara dan wilayah Melanesia. Dekolonisasi mungkin tampak kurang intrinsik saat ini, tetapi kebenaran yang menyedihkan adalah, orang-orang Melanesia jauh dari menjalankan kedaulatan penuh kita.
Di West Papua, tanah air saya, 2,5 juta orang adalah orang Melanesia, bukan orang Indonesia. Seperti orang Melanesia di Bougainville dan Kanaky [New Caledonia], rakyat saya juga menyerukan hak dasar kami untuk memilih dalam referendum kemerdekaan. Lima puluh delapan tahun pelanggaran HAM yang meliputi penindasan perbedaan politik, diskriminasi, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan kekerasan polisi serta militer yang sistemik.
Kasus Nduga adalah contoh yang jelas. Sejak Desember 2018, operasi militer Indonesia yang tersebar luas di Kabupaten Nduga telah menggusur sekitar 45.000 Penduduk Melanesia yang Cerdik: 243 tewas, di antaranya 34 wanita, 110 anak-anak, 95 pria. Saat ini ada 57 tahanan politik. Orang Papua hidup dalam ketakutan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.
Tahun lalu orang-orang West Papua bangkit. Puluhan ribu dari mereka berbaris, menuntut hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Negara merespons dengan peluru. Negara menanggapi dengan penjara. Penjajah merespons dengan represi. Mengapa orang West Papua bangkit? Karena di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, pasukan keamanan Indonesia dan gerombolan nasionalis mengepung asrama mahasiswa West Papua.
'Pulang ke rumah'. 'Monyet'. 'Anjing'. Inilah yang diteriakkan pasukan keamanan dan geng Indonesia kepada para siswa West Papua. Polisi Indonesia menembakkan gas air mata ke asrama, menangkap 43 orang Papua. Ini adalah percikan api yang menyalakan api 58 tahun rasisme, kolonialisme, dan pembunuhan massal. Orang-orang saya berbaris untuk mengakhiri rasisme terhadap orang-orang Melanesia. Mereka berbaris untuk menuntut hak mereka untuk referendum kemerdekaan, ditolak mereka oleh komunitas internasional pada tahun 1969.
Banyak pemimpin yang terlibat dalam demonstrasi itu sekarang telah ditangkap. Tujuh dari mereka diculik dan dipindahkan ke Kalimantan Timur di antara mereka dua pejabat ULWMP, Bucthar Tabuni dan Bazoka Logo, di mana mereka perlahan mati kelaparan di bawah pengawasan Negara Indonesia. Enam dari mereka berada di Jakarta, salah satu Pemimpin FRI WP, Surya Anta Ginting, seorang Indonesia, dan menghadapi dakwaan makar. Mereka mungkin dipenjara selama 15 tahun. Puluhan lainnya berada di penjara di West Papua. Veronica Koman, pengacara hak asasi manusia internasional, telah melarikan diri ke Australia.
Ini adalah bagaimana Negara Indonesia merespons pemberontakan rakyat West Papua. Bagaimana Negara Indonesia menangani serangan rasis terhadap pelajar Papua di Surabaya? Hanya satu orang Indonesia yang dihukum karena serangan itu. Hukuman mereka hanya lima bulan, artinya mereka akan segera dibebaskan karena waktu sudah dijalani. Tidak ada satu pun orang Indonesia lainnya yang menghadapi konsekuensi atas serangan itu.
Pemimpin yang Terhormat, Yang Mulia, Bapak dan Ibu,
Ini adalah keadilan Indonesia. Negara Indonesia melindungi mereka yang secara rasial menyerang orang Melanesia karena warna kulit mereka, karena budaya mereka. Tetapi jika Anda orang Melanesia, dan Anda menunjukkan menentang rasisme, Anda akan ditembak, Anda akan dipukuli, Anda akan ditangkap dan dipenjara selama 15 tahun.
Inilah sebabnya mengapa jelas bahwa Indonesia tidak tertarik untuk menangani tuntutan rakyat Papua akan keadilan dan kebebasan. Indonesia tidak memiliki keinginan untuk mengatasi 'akar penyebab' konflik di West Papua, sebagaimana diserukan pada tahun 2019 oleh 18 negara di Forum Kepulauan Pasifik dan 79 negara di Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik. Hanya intervensi internasional yang dapat menyelamatkan rakyat saya dari genosida kolonial ini. West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP) dibentuk pada tahun 2014 sebagai tanggapan atas permintaan dari para pemimpin Melanesia di dalam institusi ini, MSG. Kami telah tumbuh menjadi kekuatan terpadu dari semua kelompok kemerdekaan West Papua, di dalam dan di luar negeri.
Kami telah membentuk Komite Eksekutif, Dewan Legislatif, Dewan Yudisial, dan sembilan biro di West Papua termasuk kelompok solidaritas rakyat Indonesia, dan di West Papua. Indonesia tidak dapat menghilangkan ULMWP, meskipun ia mencoba. ULMWP adalah perwakilan sah dari rakyat West Papua dan siap untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Faktanya, kita sudah berbicara dengan PBB, dengan pemerintah internasional.
Jika masalah penjajahan Indonesia tidak terpecahkan, maka rakyat saya tidak aman. Kita mungkin tidak bisa bertahan hidup lebih lama dari kolonialisme Indonesia. Sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, Juan Mandez pernah menyatakan, "jika tidak ada yang dilakukan, Rakyat West Papua akan hilang".
Pasifik, khususnya Melanesia, adalah kunci untuk kelangsungan hidup rakyat saya. Ketika Pasifik berdiri dengan satu suara untuk West Papua, seluruh dunia memperhatikan. Dunia tidak akan bertindak kecuali Melanesia dan Pasifik bersatu di belakang rakyat West Papua. ULMWP, sebagai perwakilan sah rakyat West Papua, siap untuk terlibat dengan Komunitas internasional. Kami sudah duduk di meja bersama mereka di lembaga bersejarah ini. Pada Oktober tahun lalu, saya mengeluarkan enam tuntutan kepada Presiden Indonesia, untuk menunjukkan itikad baik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Ini termasuk menarik 16.000 tentara tambahan yang dikerahkan selama Pemberontakan West Papua, membebaskan tahanan politik, dan memungkinkan Komisaris Tinggi PBB dan pelapor khusus ke wilayah tersebut. Hingga hari ini, kami belum menerima tanggapan.
Tahun ini, Indonesia harus belajar dari contoh negara-negara Pasifik terdepan di dunia yang telah memberi orang hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemerintah Papua Nugini dan Kaledonia Baru telah memimpin dalam menawarkan referendum tentang kemerdekaan kepada masyarakat Bougainville dan Kanaki. Indonesia harus mengikuti contoh-contoh demokratis ini, dengan membiarkan orang Papua menggunakan hak penuh untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan yang telah kami tolak pada tahun 1969. Pada Januari 2019, saya menyampaikan Petisi Rakyat kami, 1,8 Juta tanda tangan yang menuntut hak untuk memilih kemerdekaan, untuk Komisaris Tinggi PBB di Jenewa, disponsori oleh Pemerintah Vanuatu. Kami juga telah secara independen mengirimkan petisi kepada Mantan Ketua C24, Rafael Ramírez, pada bulan September 2017 di New York.
Indonesia tidak hanya menunjukkan tidak ada keinginan untuk mengatasi akar penyebab konflik, Indonesia telah memblokir masuknya PBB. Pada bulan Agustus 2019, 18 negara Forum Kepulauan Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru, menyerukan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah tersebut untuk melapor sebelum Forum Kepulauan Pasifik 2020. Hingga hari ini, Indonesia belum memenuhi.
Pada bulan Desember 2019, 79 negara berdaulat di Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik, ACP, juga menggemakan seruan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk mengunjungi tanah air kita. Hingga hari ini, Indonesia belum memenuhi.
Ini pertanyaan saya. Jika Indonesia mengklaim mewakili orang Melanesia dan memiliki keanggotaan MSG yang sah, mengapa Indonesia membunuh orang West Papua Melanesia setiap hari? Mengapa Indonesia memenjarakan aktivis West Papua yang damai selama 15 tahun karena mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol identitas Nasional dan Melanesia kita? Mengapa polisi Indonesia memanggil kami 'monyet' dan memotong 'rambut gimbal' kami di jalan-jalan Jayapura?
Salah satu kriteria penting untuk menjadi anggota MSG adalah bahwa negara yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran HAM. Indonesia telah melakukan kejahatan negara terhadap kemanusiaan masyarakat Melanesia di West Papua selama 58 tahun. Kami percaya kami memiliki lebih dari memenuhi syarat untuk memenuhi kriteria keanggotaan penuh MSG. Waktu untuk penundaan telah berakhir. Waktu untuk bertindak, untuk solidaritas dengan orang-orangku, telah tiba.
Kami percaya bahwa MSG memiliki sejarah, kebiasaan dan keberanian untuk melakukan hal yang benar, dan membuat sejarah. Kebebasan West Papua akan menandai tonggak sejarah dalam perjuangan untuk kesetaraan manusia melawan kekuatan kolonialisme dan rasisme. MSG didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dekolonisasi, tentang solidaritas Melanesia dan perjuangan bersama. Kita harus menemukan kembali nilai-nilai ini, dan mengingat kembali kata-kata bijak almarhum Pastor Walter Lini, pendiri Vanuatu, bahwa Vanuatu tidak benar-benar bebas sampai semua Melanesia bebas, dan dari dan Solomon Mamaloni, mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon , ketika dia bertemu dengan para pemimpin OPM, bahwa jika generasi kita tidak menyelesaikan masalah West Papua, generasi yang akan datang selamanya akan menghukum kita.
Pemimpin yang terhormat, Yang Mulia, hadirin sekalian, Tenkiu Tumas, Merci Beaucoup, Vinaka Vakalevu, Wa Wa Wa Wa
Benny Wenda
Ketua
ULMWP
___________________
Official source:

Thursday, 7 January 2021

Suku Kimyal (Yali) – Yahukimo menyatakan mendukung Pemerintah Sementara West Papua.

YAHUKIMO, Lapago | Dukungan rakyat West Papua dari seluruh wilayah West Papua terhadap diumumkannya Pemerintah Sementara (Provisional Government) oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus berdatangan.

Pada tanggal 4 Januari 2021, dukungan kuat datang dari Suku Kimyal (Yali) – Yahukimo. Dalam dukungan itu, rakyat West Papua Suku Kimyal (Yali) di Yahukimo, wilayah adat Lapago menyatakan:
(1). Pendukung penuh Pemerintahan Sementara West Papua yang dideklarasikan secara de jure.
(2). Mendukung berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Pemerintah West Papua di atas seluruh teritorial West Papua.
(3). Mendukung dan Mengakui Tuan Hon. Benny Wenda sebagai Presiden West Papua.
(4). Mendukung dan Mengakui Tuan Edison Waromi, S.H sebagai Perdana Menteri yang mengatur Pemerintah Sementara West Papua dalam Negeri.
(5). Mendukung keputusan sidang Legislatif pada 17 November 2020 dan mengakui Tuan Buchtar Tabuni sebagai ketua Parlemen West Papua.
(6). Menolak secara tegas Undang-Undang (UU) Otsus Papua Jilid II buatan bangsa kolonial Indonesia.
Atas nama rakyat bangsa Papua, Suku Kimyal di Yahukimo wilayah Adat Lapago mengucapkan “Selamat dan Sukses” atas dideklarasikannya Pemerintah Sementara (Provisional Government) of West Papua pada tanggal 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris Raya (UK).
Yahukimo, 4 Januari 2021

Saturday, 26 December 2020

Rakyat Papua Mendukung Benny Wenda Sebagai Presiden Sementara dan Memimpin Pemerintahan Sementara West Papua

Dukungan Rakyat Papua yang di Organisir oleh Komite Aksi ULMWP pada Selasa 22 Desember 2020 di Tabi West Papua. Rakyat Papua mengucap Syukur dan berterimakasih Kepada ALLAH Pencipta Semesta Alam, Leluhur Moyang Bangsa Papua.

Kami  juga berterimakasih juga kepada ULMWP yang telah melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa dan meng_upgreat Status Politik dan Hukum ULMWP menjadi Pemerintahan Sementara dan memberlakukan Konstitusi Sementara. 

Rakyat Papua mendukung penuh di umumkannya Pemerintahan Sementara di Oxford Inggris pada 1 Desember 2020. Oleh Tuan Benny Wenda sebagai President Sementara.

Semua perjuangan, upaya, usaha untuk Papua Merdeka. Pemberlakuan Konstitusi Sementara dan Pemerintahan Sementara adalah Proses paling maju dalam sejarah perjuangan panjang Rakyat Papua untuk Merdeka, memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Untuk itu Rakyat Papua mendukung Penuh Kemajuan Politik dan Organisasi ULWWP untuk terus memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri. 

Untuk menyelesaikan Persoalan Sejarah status Politik Bangsa Papua, Kejahatan Kemanusiaan oleh Militer indonesia yang mengakibatkan Pelanggaran HAM, Diskriminasi, Marginalisasi, Rasisme, Kegagalan Pembangunan dan Otonomi Khusus di West Papua maka;

  1. Rakyat Papua mendesak kepada PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk  melaksanak REFERENDUM / SELF DETERMINATION di West Papua.
  2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membuka akses untuk Dewan HAM PBB ke West Papua sesuai dengan Resolusi 18 Negara Pasifik Island Forum (PIF) dan 79 Negara Asia Pasifik dan Carebian (ACP). Dan telah menjadi Seruan dari 82 Negara. 

Akhirnya Kepada seluruh Makhluk di West Papua, Pejuang Kemerdekaan Papua, Mahasiswa/i generasi penerus bahwa di Era Moderen ini kita mengunakan seluruh keahlian, ilmu, pengetahuan, tehnologi untuk perjuangan Kemerdekaan West Papua.

Terimakasih 

BPP_ Komite Aksi

Juru Bicara

Iche Murib







Source: Facebook



Kepemimpinan Benny Wenda di Antara Profokatif dan Sentimen serta Gagal Paham

[By:Kristian Griapon, Desember 2020]


Teramati, nampak jelas terlihat sekelompok Orang Asli Papua berseberangan pandangan dengan kepemimpinan Mr.Benny Wenda dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua. 

Kelompok orang-orang itu teramati sangat reaktif di dunia maya terhadap Benny Wenda, namun secara kenyataan di dunia nyata dalam kampanye, maupun lobi politik perjuangan kemerdekaan West Papua di dunia internasional oleh kelompok itu tidak kelihatan. Yang mereka kampanyekan lewat dunia maya hanyalah pernyataan sepihak, foto, atau gambar-gambar editan yang sumber pemberitaannya sangat diragukan.

“Mereka itu mau dikatakan kritikus, bukan, karena cara dialeknya memperlihatkan pandangan provokatif dan sentiment serta gagal paham”. 

Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kelompok orang-orang seperti itu dapat diandalkan dalam perjuangan pembebasan rakyat Papua dari penindasan kekuasaan Indonesia? Rakyat Papua sendiri yang menilai dan menjawabnya!!!

Perjuangan Pembebasan rakyat Papua bukan suatu mainan kata-kata di dunia maya, namun sangat dibutuhkan tindakan nyata, baik itu perlawanan dalam negeri maupun di luar negeri dengan tidak saling menjatuhkan, atau mendiskredit sesama pejuang.

West Papua belum menjadi sebuah Negara berdaulat, sehingga yang namanya oposisi tidak diperlukan, untuk dijadikan alat kendali dalam wadah perjuangan kemerdekaan West Papua. Namun yang dibutuhkan dalam wadah perjuangan kemerdekaan West Papua, adalah seorang figur yang dilandasi jiwa patriotism, dan mendedikasi hidupnya demi pembebesan rakyat Papua dari penindasan Indonesia.(Kgr)

Tuesday, 22 December 2020

ULMWP Memakai Hikmat Tuhan untuk Menerobos Prosedur Internasional

ULMWP TELAH MENEMBUS SEKAT YURIDIKSI BILATERAL, YURIDIKSI SUB REGIONAL, YURIDIKSI REGIONAL DAN INTERNASIONAL.

Jubir Departemen Politik ULMWP.
Di media ini,

Ada hal perjalanan diplomasi yang tidak kami britahu untuk publik karena itu merupakan jalan yang sedang diterobos.
Publik internasional tahu tentang misi indonesia membangun hubungan kerja sama perdagangan, dan aspek lainnya ke sub regional dan regional khususnya pasifik selatan.

Indonesia membantu dan menawarkan program kerja sama di Pasifik itu karena ada maunya.
Tujuan utamanya adalah untuk memberi GRATIFIKASI melalui hubungan luar negeri agar para Stakeholder dan pemimpin negara-negara Pasifik tidak mendukung ULMWP dan /isu Papua di Forum sub regional dan regional.

Niat busuk tersebut juga dipakai oleh kolonial indonesia untuk menawarkan bantuan ke sekretariat MSG di Vanuatu.

Memberi bantuan dengan dalil menghambat dukungan negara sub regional Melanesia untuk ULMWP itu bukan program yang direstui oleh Tuhan.

WEST PAPUA ADALAH PINTU MASUK.

West Papua adalah pintu masuk kelompok organisasi teroris internasional ke KAWASAN PASIFIK SELATAN.
Jaringan teroris internasional ini
sudah lama hidup dipelihara di Indonesia.
Bahwa Para Stakeholder dan leaders Pasifik sudah tahu tentang hal itu, karena itu mereka merumuskan arah kebijakan luar negeri Pasifik selatan dengan sangat hati -hati.
Para Leaders Pasifik menghormati etika berdiplomasi antar sesama negara berdaulat yang memiliki hubungan diplomatik.

Menghormati etika dan Tata krama berdiplomasi antar sesama negara berdaulat itu telah ditunjukkan dan diterapkan oleh MSG dan PIF kepada Indonesia dan ULMWP.
l
ahirnya Resolusi/komunike PASIFIK pada akhir tahun 2019 tentang MASALAH PAPUA adalah bagian dari kode etik berdiplomasi antar sesama negara berdaulat.

Tentunya rekomendasi 18 negara Pasifik itu melukai hati Jakarta.

Ketersinggungan Indonesia tentang dukungan solidaritas internasional khususnya di pasifik itu membuat para anggota DPR RI dan menkopolhukam serta beberapa tokoh nasional Indonesia mengatakan bahwa MASALAH PAPUA ADALAH MASALAH DALAM NEGERI.

PAPUA sudah final, pihak asing tidak boleh mendukung gerakan separatis di Papua karena itu melanggar aturan dan trity internasional lainnya yang telah diteken oleh indonesia dan mereka.
Resolusi Pasifik erat kaitan dengan desakan solidaritas internasional untuk mendesak indonesia segera membuka diri untuk menerima kunjungan tim komisi ham PBB dan Juga tim pencari fakta pelanggaran ham dari pasifik karena ada dugaan pelanggaran ham dan genosida yang dilakukan secara sistematis.

Ketakutan yang luar biasa melanda para leaders Indonesia bilamana mereka merestui permintaan tersebut sebab disintegrasi bangsa Indonesia adalah jawaban atas kunjungan tersebut.
Perhitungan para kaki tangan kolonialis tentu berbeda dengan para diplomat West Papua.
Ingat bahwa perjuangan bangsa Papua itu tidak sendirian seperti dulu, tetapi karena pertolongan Tuhan sehingga Dia telah menggerakkan pihak lain yang tidak ada hubungan darah (DNA ) dgn Orang Asli Papua tetapi sekarang mereka yang bersolidaritas menopang menyuarakan masalah Papua.
PUNYA banyak referensi segudang dan pengalaman sarat, tapi kalo Ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk menghentikan KOLONIALISME dan RASISME yang INDONESIA lakukan untuk Orang Papua maka tidak ada manfaatnya untuk ORANG ASLI PAPUA terkecuali untuk kepentingan manivest KOLONIAL yang berkarakter RASIALIS.
Penguasa bisa saja memakai watak para akademisi dan ilmuan untuk melahirkan ide-ide yang terlihat baik tapi sesungguhnya itu bukan dari Tuhan karena mereka mengajarkan hukum akal manusia.
Di indonesia ada akademisi dan ilmuan plat merah, plat hitam, plat kuning dan plat putih.
Silahkan saja nanti publik yang menilai.

Thursday, 17 December 2020

Indonesian military and government increases threats against West Papuan people

 URGENT UN Appeal Filed after serious escalation in threats by Indonesian government against the West Papua independence movement.


Benny Wenda and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) have made an urgent appeal to UN Special Rapporteurs, after a serious escalation in the threats made by the Indonesian government against the ULMWP, its members and supporters following a declaration of a provisional government in exile on 1 December 2020.
In a significant development in the decades-long battle for self-determination and independence, on 1 December 2020 the ULMWP announced the formation of a provisional Government of West Papua. This followed a statement from the UN Human Rights Office on November 30 in Bangkok calling on Indonesia to address the historic demands of the West Papuan people after escalating violence in the region.
In its announcement, the ULMWP elected Mr Benny Wenda as its interim president. Twice nominated for the Nobel Peace Prize and recipient of the Freedom of the City of Oxford, Mr Wenda is currently in exile in the United Kingdom having sought political asylum following persecution by the Indonesian authorities for his leadership of the movement for West Papua’s right to self-determination.
The response by the Indonesian government to this announcement has been swift and severe. Indonesian officials at the highest levels have labelled the ULMWP’s actions as “treasonous” and threatened “firm action” against Mr Wenda and ULMWP members and supporters. In view of the Indonesian security services’ track record of political assassinations and covert activities against dissidents, these are serious threats to the safety and lives of people fighting for the independence of West Papua.
The urgent appeal, filed by Jennifer Robinson and the Cambridge Pro Bono Project on behalf of Mr Wenda and the ULMWP, calls for the Indonesian Government to uphold the West Papuan people’s rights to life, freedom of expression, peaceful assembly and association, in line with its international obligations. It also calls on the British Government to adhere to its international obligations to protect Mr Wenda from the escalating threats by Indonesian authorities, which may well function to incite vigilante action against Mr Wenda and his young family.
There is also concern that unjustified treason charges will be used by Indonesian authorities to arbitrarily detain ULMWP leaders, members and supporters, as well as peaceful protesters in West Papua - a practice that has long been criticized by Amnesty International, Human Rights Watch and Papuans Behind Bars, amongst others. This urgent appeal also follows an earlier appeal in April 2020, which was filed with the UN Working Group on Arbitrary Detention on behalf of 63 political prisoners, 56 of whom were arrested in the wake of mass protests across West Papua against Indonesian rule in late 2019.
Jennifer Robinson said:
“Indonesian officials at the highest levels have made serious threats against Benny Wenda, the ULMWP and their members and supporters in West Papua. We urge the UN to raise its concern with Indonesia, given the escalating violence, the unprecedented numbers of political arrests in the past year, and the imminent risk of further violence and arrests of West Papuans in violation of Indonesia’s international obligations.”
Benny Wenda said:
“Under the eyes of the UN, Indonesia invaded my land in 1963. Today, we call on the United Nations to uphold its historic responsibility to my people in West Papua. We suffer daily killings as a result of the UN’s historic failure, and ask only that it protect us from the consequences of its own actions. The UN High Commissioner must be allowed to conduct a visit to West Papua, in accordance with the call of 82 international states.”
Indonesian’s occupation of West Papua has been characterized by decades of repression, widespread killings and mass human rights violations, making the appeal especially important in the continued fight for West Papuans’ right to self-determination. Since the beginning of Indonesian rule, it is estimated that more than 500,000 West Papuans have been killed or disappeared and tens of thousands have been arbitrarily detained and imprisoned for expressing their political opinions and calling for their right to self-determination under international law.
Photo - TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto who named West Papuan Interim President Benny Wenda as a central Indonesian government target.