Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label ULMWP. Show all posts
Showing posts with label ULMWP. Show all posts

Friday, 28 January 2022

ULMWP Siap Mobilisasi Massa Menyambut Kedatangan Komisi HAM PBB

Sumber CEPOS

ULMWP saat melakukan konsolidasi di Waena Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Rabu, (26/1). (Noel/Cepos)
*Klaim Untuk Menjemput Dewan HAM PBB

JAYAPURA-United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP menyampaikan akan melakukan aksi penyambutan kedatangan Dewan HAM PBB di Papua. ULMWP bahkan mengklaim akan menggerakan massa.

Hal ini dikatakan, Bazoka Logo, Mentri Urusan Politik ULMWP kepada awak media di Waena, Perumnas III, Rabu, (26/1).

Dikatakan bahwa terkait hal ini, dirinya akan membuat kepanitiaan untuk mempersiapkan rencana aksi penjemputan yang disesuaikan tanggal dan waktu setelah melakukan konsolidasi di negara atau wilayah adat di Papua, dengan menentukan setiap koordinator yang sudah disiapkan.

“Kami hanya buat kerangka format untuk kepanitiaan. Siapa pun yang hadir sebagai undangan, jadi kami siap mobilisasi,” tegasnya.

Bazoka Logo kembali mengklaom bahwa dalam rangka menyambut komisaris dewan HAM PBB, ULMWP siap penuhi penjara di Republik Indonesia demi mendengarkan dan mendapatkan pengakuan bahwa negara ini adalah pelangar HAM berat di Papua dan dunia.
“Hal ini kami tidak tanggung-tanggung jadi konsolidasi dan mobilisasi. Apapun akan kami lakukan. Indonesia mau tangkap mau kenakan pasal ini dan itu kami tidak peduli. Karena yang kami mau kejar adalah benar bahwa Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM dan pembatasan ruang hak demokrasi di Papua. Orang Papua butuh membenarkan hal itu untuk menunjukkan wajah Indonesia di dunia internasional dan PBB. Jadi kami tidak berpikir risiko. Kami mau buktikan bahwa Indonesia adalah benar pelaku pelanggaran HAM,” koarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan West Papua, Buchtar Tabuni mengatakan desakan 84 negara yang meminta dewan HAM PBB untuk mengunjungi West Papua dalam rangka investigasi pelanggaran HAM masa lalu sampai dengan hari ini siap disambut.

“Ini merupakan harapan orang Papua dan semua pihak yang menjadi korban, baik pendatang, TNI-Polri, West Papua Army dan masyarakat lainnya jadi,” bebernya.
Ia mengatakan meski belum mendapat konfirmasi lanjut soal waktu dan jumlah Dewan HAM PBB yang akan berkunjung ke Papua, namun hal ini akan disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat Papua terkait kasus HAM di Papua.
“Kami minta kepada semua pihak yang korban, baik TNI-Polri, masyarakat nusantara dan masyarakat Papua untuk dapat mendoakan agar secepatnya Dewan HAM PBB dapat tiba di Papua, agar konflik ini dapat selesai. Karena saya melihat pemerintah Indonesia tidak punya niat baik untuk menyelesaikan hal ini. Untuk itu mungkin perlu pihak lain untuk menyelesaikan hal ini. menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik. Karena ini kebutuhan semua pihak, tidak hanya untuk pihak pro merdeka tetapi siapa saja menjadi korban. Termasuk masyarakat nusantara dan aparat keamanan, karena ini kebituhan kita bersama,” pungkasnya. (oel/nat)

Monday, 3 January 2022

ULMWP MERUPAKAN WADAH AKOMODATIF DAN INKLUSI PERJUANGAN KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT

By: Kristian Griapon, Januari 3, 2021

ULMWP menjadi mesin (motorik) yang menghidupkan gerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, merupakan sebuah wadah gerakan akomodatif dan inklusi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, dalam arti wadah yang memfasilitasi semua bentuk gerakan perlawanan bangsa Papua Barat atas pendudukan Indonesia di wilayah geografis Papua Barat. Yang terbentuk atas dorongan dan bantuan negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG), guna menata gerakan perlawanan faksi-faksi pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat kedalam satu wadah resmi yang menyuarakan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia internasional.

ULMWP dapat dilihat, menjadi bagian strategi dari negara-negara anggota kelompok MSG di sub-regional pasifik selatan, dalam upaya mencari jalan penyelesaian damai konflik sengketa wilayah geografis Papua Barat yang berkepanjangan antara Pribumi Papua melawan Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Sehingga ULMWP menjadi pintu jalan kemerdekaan bagi semua faksi gerakan pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat melalui prinsip politik internasional.

ULMWP adalah bentuk ‘Gerakan Perjuangan Kemerdekaan’, sehingga tidak dapat disamakan dengan sebuah organisasi umum (biasa), artinya tidak terikat pada aturan baku organisai. Aturan organisasi perjuangan kemerdekaan suatu bangsa pada dasarnya bersifat formalitas, fleksibel serta dinamis guna mengimbangi strategi perlawanan musuh, dalam arti berpegang pada keputusan situasional (bersifat seni, gerakan cepat dan dinamis). Dan kepemimpinan organisasi perjuangan kemerdekaan pada prinsipnya bersifat kepiguran sosial, artinya seseorang yang tampil dari masyarakat kelompok tertindas, mempunyai pengaruh, dipercaya, memiliki loyalitas yang tinggi, rela berkorban demi pembelaan hak-hak rakyatnya yang tertindas oleh negara penjajah dan tidak mengenal batas waktu kepemimpinan selama masa perjuangan kemerdekaan itu belangsung dan setelah mencapai kemerdekaan menjadi bagian dari pahlawan kemerdekaan.

Walaupun terjadi halang-rintang terhadap ULMWP untuk menjaji anggota tetap MSG dampak dari perpecahan didalam negara-negara kelompok MSG karena kepentingan kerjasama ekonomi dengan Indonesia, namun itu bukan sebuah masalah besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, yang terpenting ULMWP telah mendapat pengakuan sebagai Obsever dalam kelompok negara-negara MSG, dan telah mendapatkan dukungan resmi negara-negara di kawasan pasifik yang tergabung dalam Pacific Island Forum (PIF).dan telah dikenal luas di kalangan masyarakat pasifik.

Pengakuan ULMWP sebagai Obsever di dalam kelompok negara-negara MSG, secara langsung maupun tidak langsung telah memposisikan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat menjadi bagian dari subjek hukum inetrnasional ‘Hak Menentukan Nasib Sendiri’.

Yang perlu dipahami bahwa ULMWP harus dilihat sebagai wadah akomodatif dan inklusi non koordinatif, artinya menjadi ujung tombak dari semua gerakan faksi pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat, baik itu yang terafiliasi/tergabung maupun yang tidak tergabung kedalam ULMWP, sehingga semua faksi-faksi pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat didalam negeri maupun diluar negeri tetap eksis/hidup sesuai dengan ruang gerak strategi perjuangan yang dikembangkannya. Hai itu sangat penting guna mempekuat posisi ULMWP sebagai saluran komunikasi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia Internasional, dengan kata lain menjadi media transfer komunikasi (informasi) melalui jalur diplomasi politik luar negari negara-negara pendukung kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Segala pendekatan komunikasi politik ULMWP di dunia internasional harus mengacu pada hukum internasional, karena akar masalah Sengketa Wilayah Geografis Papua Barat antara Pribumi Papua dan Pemerintah Republik Indonesia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Juridiksi Hukum Internasional, dan telah menjadi sorotan masyarakat internasional.

Yang perlu dicatat bahwa filosfis hukum internasional tidak mengenal aksi dan reaksi antar negara merdeka (berdaulat), namun yang menjadi dasar adalah hubungan yang mengikat antar negara, baik itu ditingkat bilateral, unilateral, maupun multilateral dan respons terhadap suatu sengketa atau masalah internasional berdasarkan pada kerjasama (kooperatif) dalam upaya penyelesaian damai, demi menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Dan ruang lingkup politik internasional yang mengacu pada hukum internasional terbatas pada ‘permainan kekuasaan’ yang melibatkan negara-negara berdaulat. Oleh karena itu, perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat untuk meraih kemerdekaan harus mendapat dukungan/pengakuan negara-negara berdaulat, wasalam.(Kgr)
Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat

Saturday, 18 December 2021

Update: 🇪🇺Uni-Eropa, Desember 2021 | ULMWP

Menyikapi situasi West Papua yang semakin memburuk sejak aneksasi dan pendudukan kolonial Indonesia (1963 — 2021), kini isu West Papua mulai dibicarakan di forum Uni-Eropa yang anggotanya adalah 27 negara (negara-negara Eropa) setelah sebelumnya di MSG, PIF, ACP.

Berikut ini adalah pernyataan dan pertanyaan Presiden Catalunya, Hon. Carles Puigdemont (bertepatan momentum 1 Desember) kepada Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan tentang: (Apa sikap Uni-Eropa?) terhadap West Papua —— silahkan disimak:

Pertanyaan Parlemen
1 Desember 2021 

Pertanyaan untuk jawaban tertulis E-005382/2021/rev.1
Kepada Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan

Aturan 138

Oleh: Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI) , Clara Ponsati Obiols (NI)

Subjek: Hak Asasi Manusia di West Papua

60 tahun yang lalu hari ini [1 Desember 2021, red], bendera Bintang Kejora resmi dikibarkan untuk pertama kalinya di West Papua. Setelah proses dekolonisasi yang menarik dari Belanda, West Papua dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963.

Selama enam dekade terakhir, semua pemerintah Indonesia telah dituduh terlibat dalam kebijakan [pemusnahan, red] terhadap penduduk West Papua, yang dapat didefinisikan sebagai genosida.

Tahun lalu, 418 tapol baru West Papua tercatat ditahan. Sampai hari ini, 106 masih ditahan menunggu persidangan atau telah diberikan hukuman penjara yang lama, seperti Victor Yeimo, simbol gerakan kemerdekaan, yang telah didakwa dengan tuduhan pengkhianatan.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terus menerus di West Papua dikecam setiap tahun dalam laporan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Amnesty International dan Human Rights Watch.

UE menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan Indonesia pada tahun 2014 di mana ‘hak asasi manusia’ disebutkan hingga 17 kali. Sejak 2016, 10 putaran negosiasi telah dilakukan untuk perjanjian perdagangan bebas UE-Indonesia.

1. Akankah penghormatan terhadap hak asasi manusia di West Papua dan pembebasan tahanan politik seperti Victor Yeimo menjadi syarat untuk merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia pada putaran negosiasi ke-11?

2. Akankah Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kunjungan ke West Papua oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia?

3. Berapa jumlah dana yang telah dialokasikan ke West Papua oleh Komisi sejak tahun 2001 dan untuk tujuan apa?
_____
Terakhir Diperbarui: 15 Desember 2021

Pernyataan asli dalam bahasa Inggris dapat dibaca pada link website resmi Uni-Eropa berikut ini:
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005382_EN.html)

Sekilas —
Uni Eropa adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa pada 1992. (Wikipedia)
__________________
FOTO: Sebelumnya November 2019 dan Januari 2020, Presiden Catalunya, Hon. Carles Puigdemont i Casamajó telah menerima tamu terhormat yakni Presiden Sementara West Papua, Hon. Benny Wenda di Parlemen Uni-Eropa.

#UniEropa #EU #WestPapua #Vanuatu #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Saturday, 4 December 2021

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui pemerintah West Papua

Jumat, (03/12/2021) | RNZ News

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui Benny Wenda sebagai Interim Presiden dari Pemerintah Sementara.

Di negara yang secara historis telah menjadi yang paling vokal dalam mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua, Provinsi Shefa adalah otoritas pertama di negara ini untuk secara resmi mengakui pemerintah West Papua yang independen.

Wenda, seorang aktivis pro-kemerdekaan West Papua yang melarikan diri dari penganiayaan di tanah airnya di bawah kendali Indonesia, diberikan suaka di Inggris pada tahun 2003. 

Setahun yang lalu, sebagai kepala Gerakan Pembebasan United untuk West Papua, Wenda mengumumkan membentuk ‘pemerintah sementara’ West Papua, dengannya sebagai presiden sementara.

Pengakuan Shefa tentang pemerintah itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Pemerintah Provinsi Shefa, Morris Kaloran, untuk menandai peringatan ke-60 tahun dari deklarasi kemerdekaan West Papua yang segera dibayangi oleh AS yang kontroversial.

Kaloran mengatakan pemerintah sementara ULMWP dan presiden interimnya adalah perwakilan sah rakyat West Papua dan perjuangan mereka.

Dalam gerakan simbolis, Provinsi Shefa telah mengadopsi penduduk asli Melanesia di West Papua dan perjuangan mereka untuk penentuan dan pembebasan diri dari pemerintahan Indonesia.

“Takdir dua orang Melanesia kami di West Papua dan Vanuatu bergabung. Orang-orang West Papua tetap diperbudak dan dijajah pada abad ke-21, tunduk pada diskriminasi, pembunuhan dan operasi militer,” kata Kaloran.

“Perjuangan kebebasan mereka yang gagah, di bawah bimbingan dan kepemimpinan provisional government ULMWP, bergerak semakin dekat dengan kemenangan. Sampai orang-orang West Papua, tidak ada seorang pun di Melanesia yang bebas.”

Pemerintah Indonesia menentang klaim ULMWP untuk mewakili West Papua, mengatakan orang-orang di Provinsi Papua Indonesia memiliki hak-hak demokratis seperti orang lain di Republik.

Baik Indonesia maupun ULMWP telah diberikan keanggotaan di Melanesian Spearhead Group (MSG), yang anggotanya penuhnya adalah Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru telah menyatakan keinginan Jakarta untuk terlibat dalam dialog dengan West Papua tentang keluhan mereka.
_____________
Sumber berita RNZ Pacific:
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/457115/vanuatu-s-shefa-province-recognises-west-papua-government

KETERANGAN FOTO:
(Memperingati 60 tahun pengibaran bendera West Papua di Provinsi Shefa — Port Vila Vanuatu, berlangsung bersama dengan Direktur Jenderal MSG Hon. George Hoa'au Pj dan Kenneth Natapei MP untuk Port Vila, Morris Kaloran Sekretaris Jenderal Provinsi Shefa, Ketua William Nasak Vango dan Ketua Job Dalesa Vanuatu Free West Papua Association.

#AnniversaryDay #60thAnniversary #WestPapua #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua

Friday, 3 December 2021

Rakyat Wilayah Adat LAPAGO suku yalli di Yahukimo bersama Pemerintahan Sementara ULMWP Memperingati 1 Desember Sebagai Hari Kebesaran Bagi Bangsa West Papua

 Wilayah Adat LAPAGO,1 Desember 2021, 4:50, Wpb


Tanggal 1 Desember tiap tahunnya kerap dikaitkan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Fakta sejarah menunjukkan hal tersebut tidaklah tepat, meskipun erat kaitannya dengan upaya Papua memerdekakan diri dari Indonesia.
Momentum 1 Desember dianggap sebagai Hari Kemerdekaan bagi rakyat Papua sejalan dengan pengakuan kemerdekaan oleh pemerintahan Belanda pada 1961.
"Karena hari itu (1 Desember) merupakan hari di mana Bangsa Papua dikenalkan kepada dunia internasional sebagai bangsa yang siap merdeka.
Hal itu yang kemudian terus diperjuangkan oleh generasi berlanjut untuk diakui selama 60 tahun penjajahan oleh kolonial indonesia selama stenga abad.
Dengan demikian hari ini rakyat Yahukimo wilayah Adat LAPAGO suku yalli dibawah pajung pemerintah sementara ULMWP memperingati hari bersejarah tempat pada, 1 Desember 2021 sebagai hari Hut Organisasi Papua Merdeka OPM yang telah merdeka Desember 1961 60 tahun.
Berikut fotonya;




Tuesday, 30 November 2021

Kontroversi Bintang Fajar ialah Lambang Lucifer: Apa Sikap Saya?

Oleh General WPA Amunggut Tabi

Kontroversi dan Tanggapan tentang Bintang Kejora


Paling tidak ada 4versi yang melihat Bintang Kejora sebagai penyebab kemerdekaan West Papua belum pernah tiba. Oleh karena itu mereka mengajukan usulan agar "Bintang" dari Bendera Bintang Kejora dirubah dari sebuah bintang segi-lima menjadi bintang segi-enam, yaitu Bintang Daud. Itu versi pertama.

Versi kedua mengatakan, nama Bintang Fajar dan Bintang Kejora yang membuat masalah, jadi seharusnya disebut Bintang Fajar, bukan Bintang Kejora. Atau sebaiknya Bintang Fajar, bukan Bintang Kejora.

Versi ketiga mengatakan bahwa  oleh karena Bendera Bintang Kejora dikibarkan dan banyak berjatuhan korban nyawa, maka harus digantikan dengan bendera lain. Jadi, usulan di sini ialah menggantikan Bendera secara total.

Versi keempat mengusulkan agar bukan saja menggantikan Bendera, akan tetapi menggantikan nama Negara dan Bendera sekaligus, sehingga nama negara bukan West Papua lagi, akan tetapi nama negaranya lain, dan benderanya juga lain.

Analisis Saya

Goncangan ini dan itu terjadi terutama karena psikologi orang West Papua sendiri yang bermasalah. Permasalahan psikologi ini disebabkan oleh dasar orang West Papua, yaitu titik-tolak berpikir dari orang Papua sendiri. Ada yang melihat Bintang Kejora dari sisi Alkitab, atau Teologia Kristen. Ada yang melihatnya dari sisi Adat OAP (Orang Asli Papua), terutama orang Papua di pesisir dan pulau-pulau karena interaksi mereka dengan Bintang Pagi terjadi setiap pagi, sampai kiamat, mereka bergantung kepada Bintang Pagi untuk memberikan arah pulang ke rumah.

Yang pertama dan terutama, saya menilai bahwa guncangan pertama datang dari rekayasa NKRI (Negara Kesetanan Republik Indonesia), yaitu negara yang penuh dengan dusta, negara penyembah Lucifer itu sendiri, negara yang memiliki Bendera murni buatan Belanda.

Yang kedua, ini adalah pertanda OAP sendiri tidak memiliki pendirian teguh dan tegas atas apa yang diperjuangkannya sehingga di tengah-tengah perjalanan sejarahnya sendiri ia sudah mulai guncang dan mempertanyakan apa yang diperjuangkannya selama ini. Diskusi seperti ini sebenarnya patut terjadi setelah kemerdekaan, dan bukan sementara korban berjatuhan. Ini pertanda bahwa OAP sendiri sebagai "manusia" belum matang dalam berpikir dan bernalar, sehingga dengan mudah dapat dimasuki setan untuk mengacaukan pikiran dan pendirian. Manusia yang matang berpikir dan bernalah tidak akan pernah berpindah sebegitu mudah.

Yang ketiga, secara moralitas OAP, kita tidak sanggup menghargai karya pengorbanan bangsa Papua selama 60 tahun terakhir, sehingga kita masih berputar-putar berbicara tentang bintang yang mana dan bendera yang mana.Apapun alasannya, kalau korban sudah berjatuhan, sepatutnya secara moral, kita tidak usah bertanya-tanya bintang yang mana. Ini menunjukkan, selain nalar dan pikiran tidak matang, kita tidak bermoral. Orang Papua telah lama berjuang, telah lama mepertaruhkan segala-galanya untuk Bintang Kejora. Siapakah saya harus hadir mempertanyakannya? Apa sumbangan saya untuk perjuangan ini? 

Yang keempat, manusia Papua yang bertanya dan mempersoalkan Bendera inilah yang bermasalah, bermasalah secara pribadi dan secara kelompok, bermasalah secara rohani dan jasmani, bermasalah secara psikologis dan moral.

Komentar Penutup

Anda sendiri memilih, di pihak mana Anda berada, kepada pihak siapa Anda berteman.

Terlepas dari kontroversi dan argumen apapun, Bendera Bintang Kejora atau Bintang Fajar adalah sebuah Bendera yang telah lama dikenal orang Papua dan dunia sebagai Bendera Negara di wilayah bagian barat pulau New Guinea. 

Terlepas dari grup atau kelompok, kalau kita benar-benar berjuang untuk tanah dan bangsa Papua, maka kita pasti akan menyerah kepada sejarah itu sendiri, bahwa Bintang Kejora telah lama dinobatkan dan dikibarkan sebagai Bendera Kebebasan dan Bendera Kemerdekaan, Bendera Kebangsaan Papua dan Bendera Negara West Papua. 

Terlepas dari astronomi dan teologia agama. Jauh sebelum teologi, jauh sebelum filsafat, jauh sebelum ilmu-ilmu apapun di dunia ini, orang Melanesia telah lama mengelilingi dunia menggunakan perahu-perahu khas Melanesia. Dari seluruh manusia di dunia ini di era purba, hanya orang Melanesia yang telah terbukti menjelajah dunia sangat jauh, satu ras di pulau-pulau yang luas di Samudera Pasifik. 

Mereka menggunakan petunjuk satu-satunya, yaitu Bintang Pagi, untuk menentukan arah dan waktu. Bintang Pagi tidak diambil berdasarkan ajaran Alkitab atau Filsafat Yunani tentang Bintang Venus. 

Oleh karena itu, apapun alasannya, apapun argumennya, biarpun argumen dari sisi Teologia dan Alkitab sekalipun, Bintang Kejora harus dikibarkan! Nama Yesus harus dimuliakan karena kemenangan bangsa Papua atas Kerajaan Lucifer NKRI!

Atas nama Moyang Bangsa Papua, atas nama Segenap Komunitas Makhluk, atas nama Tulang-Belulang, atas nama anak-cucu yang akan datang. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus Sang Bintang Fajar turun menyelamatkan bangsa Papua dari belenggu kerajaan Lucier

Monday, 22 November 2021

#PENGUMUMAN: Pemerintahan Sementara merayakan 60 tahun kelahiran West Papua

Pengumuman | Edisi, 17 November 2021

1 Desember 2021 akan menandai 60 tahun lahirnya West Papua. Ini juga menandai ulang tahun pertama pembentukan Pemerintahan Sementara ULMWP.

Untuk seluruh rakyat saya di West Papua dan di seluruh dunia: ini adalah hari yang sangat penting dan penting untuk kita peringati. Ketika Bintang Kejora dimunculkan oleh Dewan Nugini pada 1 Desember 1961, mereka menjadi cikal bakal bangsa.

Saya menyerukan kepada semua orang untuk merayakan hari ini melalui doa yang damai. Kepada para pendukung solidaritas internasional kami, silakan gunakan kebebasan Anda untuk menunjukkan dukungan Anda bagi perjuangan kami, di mana pun Anda berada. Upacara pengibaran bendera khusus yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Sementara akan berlangsung di Papua New Guinea (PNG), Vanuatu, Belanda, dan Inggris. Saya juga mengajak solidaritas Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia untuk mendoakan kami dan menghormati hari nasional kami, sebagaimana kami telah menghormati hari kemerdekaan Anda.

Pada hari ini kita akan mengingat orang-orang yang terdesak, khususnya ribuan orang yang terlantar akibat operasi militer Indonesia di Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Maybrat dan Oksibil. Kita juga mengingat bayi berusia dua tahun yang tewas di tangan pemerintah Indonesia bulan lalu.

Dunia harus mewaspadai bangsa kita pada 1 Desember. Sering terjadi pertumpahan darah yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia. Kami tidak menginginkan ini – kami akan merayakannya dengan damai. Tidak perlu melecehkan, mengintimidasi, atau menyerang mereka yang sedang ibadah dengan damai. Saya meminta pemerintah dan Presiden Indonesia untuk meninggalkan kita sendirian di hari nasional kita. Waktu kita akan datang, dan suatu hari kita akan berdiri berdampingan sebagai tetangga yang baik.

Kami juga akan merayakan pengumuman dan kemajuan yang telah kami buat dalam dua tahun terakhir, dengan konstitusi kami, Pemerintahan Sementara, kabinet , dan baru-baru ini Visi Negara Hijau kami untuk bangsa. Pemerintah Sementara ULMWP telah secara konsisten mengakui semua proklamasi yang dibuat dalam sejarah perjuangan kita oleh para pemimpin West Papua sebelum kita.

Dengan langkah-langkah penting yang telah kita buat ini, saya mendorong seluruh rakyat saya untuk bersatu dalam satu semangat untuk merayakan dan menggerakkan kita lebih dekat pada tujuan kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri untuk semua. Kami berharap terjadinya perdamaian di West Papua, di Indonesia, kawasan dan seluruh dunia.

Benny Wenda 
Interim Presiden
Pemerintahan Sementara ULMWP
___
https://www.ulmwp.org/provisional-government-celebrating-60-years-since-birth-of-west-papua

#AnniversaryDay #60thAnniversary #WestPapua #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua

Thursday, 11 November 2021

Benny Wenda: 'Visi Negara Hijau' Jalan Kami Untuk Menyelamatkan Hutan Hujan Terbesar Ketiga Di Dunia

4 November 2021 dalam Pernyataan
https://www.ulmwp.org/benny-wenda-green-state-vision-our-pathway-to-saving-worlds-third-largest-rain-forest

Hari ini di Glasgow di COP26, Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Pemerintahan Sementara Papua Barat telah meluncurkan 'Visi Negara Hijau' untuk Papua Barat yang merdeka bebas dari penjajahan genosida dan ekosida Indonesia.

Visi ini adalah tawaran kami kepada dunia.  Kami memiliki solusi yang tepat untuk krisis iklim global.  Orang-orang saya telah menjaga tanah hijau New Guinea selama puluhan ribu tahun.  Hutan hujan kita adalah paru-paru dunia, dan kita adalah penjaga terbaiknya.  Pemerintah Indonesia dan perusahaan multinasional menghancurkan hutan kami dan membunuh orang-orang kami.

Anda tidak dapat memisahkan orang asli Papua Barat dari gunung, hutan atau sungai.  Bagi kita, kita terhubung dengan lingkungan kita.  Kita tidak bisa datang dan meruntuhkan hutan seperti yang dilakukan Indonesia sekarang atas nama 'pembangunan'.  Kami telah berdamai dengan alam dan semua makhluk di tanah kami selama puluhan ribu tahun.  Visi Negara Hijau berarti perdamaian, itu berarti penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan.  Ini berarti kehidupan dan pelestarian kelangsungan hidup makhluk.

Jika kita menjadi mandiri, kita membuat janji-janji ini kepada dunia.  Pemerintah independen baru akan segera memperkenalkan standar internasional ecocide ke dalam kerangka hukum negara kita.  Kami menyampaikan pemberitahuan kepada semua perusahaan yang beroperasi di tanah kami bahwa mereka harus menghentikan perusakan alam kita, atau berisiko dicabut izinnya oleh pemerintah independen.  Kami akan menempatkan hak tanah kami, dan hak semua makhluk, di atas hak perusahaan swasta untuk mengambil sumber daya kami.

Kami menginginkan Papua Barat yang bebas dan demokratis, di mana rakyat saya dapat memancing dan berkebun dengan damai, tanpa ditembak atau disiksa oleh militer dan polisi.

Kami memiliki pemerintahan yang menunggu, konstitusi kami, dan kabinet kami.  Sekarang kami memiliki Visi kami untuk membimbing kami menuju tujuan kemerdekaan dan seterusnya.  Jika Anda mendukung kami, Anda membuat sejarah dalam perjuangan untuk bertahan hidup bagi semua manusia dan planet kita.  Kami adalah solusi untuk krisis iklim ini.

 Benny Wenda
 Presiden Sementara
 Pemerintah Sementara ULMWP

https://www.ulmwp.org/benny-wenda-green-state-vision-our-pathway-to-saving-worlds-third-largest-rain-forest

Monday, 8 November 2021

GREEN STATE VISION ADALAH SKENARIO INGGRIS

Menurut Dr Been K, negara hijau adalah skenario Inggris untuk menanamkan modalnya di Papua. 

Dr. Been K
" Inggris telah menawarkan kepada Beni Wenda proyek oksigen secara besar besaran, dengan perlindungan alam Papua dari kerusakan".

Menurut Dr Been K, konsep dasar Green state vision adalah Inggris, dengan tujuan pengelolaan kekayaan alam Papua.

Danapun di berikan oleh Inggris dengan pinjaman Bank IMF, dan ULMWP di daftarkan di  Coalition of Parties (COP) 26, sebagai anggota di dalamnya.

Dana pinjaman ini pun di kontrol dan di awasi oleh Bank IMF dengan kerja sama dengan pemerintah Inggris

peluncuran Visi Negara Hijau oleh Beni Wenda versi ULMWP & Pemerintahan Sementara di COP26.  

Peluncuran diadakan di Glasgow, Skotlandia Inggris (U.K), pada tanggal 4 November 2021.

ULMWP di bentuk pada tahun 2014, dan pada sidang konggres tingkat tinggi KTT November 2021 melahirkan program Green state vision.

Program Negara hijau adalah suatu proyek bisnis ekonomi global yang di susupi oleh negara-negara kapitalis, Inggris dan Amerika.

Kita telah Terjebak di dalam skenario politik global yang di mainkan oleh para kapitalis Inggris dan Amerika, seperti Amerika merampas kekayaan alam Papua dengan pertambangan emas, uranium, nikel, biji besi, tembaga, di areal pertambangan Freeport timika Papua.

Untuk pertambangan sendiri, di adakan kerja sama antara Amerika serikat dengan Indonesia, dan Indonesia sendiri sebagai polisinya Amerika, untuk menjaga pengoperasian proyek pertambangan emas di Papua timika.

Sama halnya dengan negara Inggris, Inggris telah menawarkan kepada ULMWP untuk penanaman modal dengan proyek Green state vision dan hasilnya di bagikan masing masing antara Beni Wenda, Sem karoba, dan beberapa orang yang ada di dalam negeri.

Kita perlu waspada terhadap Skenario Inggris.

Salam Sadar.

   Posting..@Zeerol Ngwendy.

Biar ko tau dan paham! (kam yang baca ini kasi tau dorang)

LATAR  ELAKANG lahirnya GREEN STATE VISION dikaji bukan 1 tahun 2 tahun tetapi sudah 20 tahun lebih atas dasar study dan pengalaman negara-negara yang merdeka dari kolonial dan sedang berkembang dan belajar dari arah bunuh diri dan kepunahan mahluk hidup di  planet bumi. Mengapa...? 

Karena mereka merdeka tetapi watak model bernegara masih mewarisi peninggalan kolonial atau terkolonisasi otak/ mental sosio-antroposentris, contoh dekat dari yang jauh Indonesia.

PERTANYAANYA: Apakah Papua Merdeka hanya sekedar mau sama dengan negara Merdeka berdaulat dari kolonial NKRI... seperti negara  Indonesia, Kongo, Nigeria, Amerika dll..?  Isinya sama dengan mereka, maka...orang akan bilang Papua lebih baik ada dengan Indonesia karena belum bisa memimpin.  Contoh kecil sudah baku protes antara pejuang (karena tidak paham / buta)..l

Lagian belum ada platform negara yang jelas hanya batariak Papua Merdeka....sio...tapi puji Tuhan setidaknya kami bisa tentukan wajah Visi West Papua Merdeka adalah GREEN STATE MURNI LAHIR DARI GAYA BERPIKIR DAN BERTINDAK ORANG PAPUA MALANESIA LAY OUT NEGARA DALAM KONTEKS MODEREN..YANG ARTINYA PAPUA MERDEKA SEUTUHNYA..UNTUK SELURUH MAKLUK HIDUP, KARENA FILSAFAT MELANESIA ALAM ADALAH SAYA DAN SAYA ADALAH ALAM ITU SENNDIRI, A3 (ALLAH, ALAM & ADAT) kitorang tiga ini hidup sama-sama di dalam wada planet ini maka kita sebut perlawanan dari sosio-Antroposentris yang materialiw menjadi Sosio-Naturalistis yang mengedepankan hukum alam .

Nanti diskusi berikut...

WaSalam.... #berlanjut

Thursday, 4 November 2021

Today in Glasgow at the COP26, the United Liberation Movement for West Papua Provisional Government has launched the ‘Green State Vision’ for an independent West Papua free from genocidal and ecocidal Indonesian colonialism.

This Vision is our offer to the world. We have the just solution to the global climate crisis. My people have been looking after New Guinea’s green land for tens of thousands of years. Our rainforest are the lungs of the world, and we are its best guardians. The Indonesian government and multinational corporations are destroying our forest and killing our people.

You cannot separate indigenous West Papuans from the mountains, forests or rivers. To us, we are connected to our environment. We cannot come and tear down the forest like Indonesia is doing now in the name of ‘development’. We have been at peace with nature and all beings in our land for tens of thousands of years. The Green State Vision means peace, it means self-determination and independence. It means life and the preservation of survival of beings.

If we become independent, we make these promises to the world. The new independent government will immediately introduce an international standard of ecocide into the legal framework of our country. We are serving notice on all corporations operating in our land that they must stop the destruction of our natural world, or risk having their licences revoked by the independent government. We will place our land rights, and the rights of all beings, above the rights of private companies to take our resources.

We want a free, democratic West Papua, where my people can fish and garden in peace, without being shot or tortured by military and police.

We have our government-in-waiting, our constitution, and our cabinet. Now we have our Vision to guide us to our goal of independence and beyond. If you support us, you are making history in the struggle for survival for all human beings and our planet. We are the solution to this climate crisis.

Benny Wenda
Interim President
ULMWP Provisional Government

See full press release here.


West Papuan in the Lepago region gather in support of the Green State Vision, November 3, 2021.


West Papuan in the Jayapura gather in support of the Green State Vision, November 3, 2021.


West Papuan in the Tabi region gather in support of the Green State Vision, November 3, 2021.


West Papuan in the Domberay region gather in support of the Green State Vision, November 3, 2021.

The post Benny Wenda: ‘Green State Vision’ our pathway to saving world’s third-largest rain-forest appeared first on United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Visit website

Saturday, 30 October 2021

Voting PBB Kerja Sama PBB dengan Forum Pacifik (PIF)

Dari total 193 negara anggota PBB, 137 negara mendukung untuk dilakukannya kerja sama yang baik dengan negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik.

Dalam voting itu, jumlah yang tidak mendukung adalah 0, dan sisanya 12 negara termasuk Indonesia abstain, atau [angkat tangan, Tidak Memilih]. PBB memberikan suara 137 berbanding 0 untuk bekerja (Foto: Fred Sarufa, Papua Nugini)

15 Agustus 2019, seluruh negara Pasifik dengan suara bulat telah mengesahkan 3 (tiga) butir resolusi bagi West Papua, yang kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama juga resolusi tersebut langsung direspon oleh 79 negara anggota Afrika, Karibia, dan Pasifik diadopsi sebagai resolusi.

Kemenangan West Papua di Pasifik (PIF) ini kami raih kurang lebih setelah 19 tahun kebangkitan perjuangan bangsa Papua melalui ULMWP, pasca kegagalan di Kongres 2000.

Negara-negara Afrika dan Karibia adalah negara-negara yang dulunya pernah memprotes hasil Pepera 1969 yang dilaporkan Indonesia dalam sidang umum PBB tahun 1969. Negara-negara Afrika dan Karibia mereka protes karena pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri yang dilakukan Indonesia 1969 tidak sesuai dengan standar internasional yang diatur melalui New York Agreement 1962.

Jadi keberhasilan perjuangan West Papua di Afrika, Karibia pada Desember 2019 kemarin ini merupakan kemenangan yang luar biasa setelah perjalanan panjang 50 tahun pasca Pepera 1969. 

Untuk mendapatkan dukungan sebesar ACP ini tidaklah mudah. Kita telah habiskan waktu sekitar 50 tahun, baru tahun 2019 kita dapat. Dan di Pasifik juga sama, kita kembali mendapat dukungan setelah perjuangan panjang, habiskan waktu sekitar 19 tahun setelah gagal di Kongres 2000.
___________
Dimata dunia internasional, hari ini status RI dan ULMWP sama sederajat tingkat negara. ULMWP telah menganut sistem Trias Politica didalamnya terdapat (Eksekutif ULMWP, Legislatif ULMWP dan Yudikatif ULMWP) dengan pagar negara nya adalah West Papua Army (TPN-PB, TRWP dan TNPB), yang kesemuanya ini adalah proses metamorfosis menuju negara West Papua. 

Lalu pertanyaannya: Kapan ULMWP umumkan negara? 

Mari kita dukung dan doakan, agar semoga para pemimpin bangsa yang telah dipercayakan Allah Moyang bangsa Papua, mereka diberikan hikmat dan kuasa dari yang Tuhan, sehingga bangsa dapat memperoleh kemerdekaan secara hukum dan politik di luar kolonial NKRI dalam waktu dekat.

“Intinya persatuan adalah Kekuatan - Kunci kemenangan ada pada persatuan”

Damai Tuhan beserta, Amin!

BAZOKA LOGO
Kepala Biro Politik ULMWP

____________________________________
Link 1:
https://www.samoaobserver.ws/category/samoa/46748

Link 2:
https://www.facebook.com/396357444077782/posts/1091130811267105

Link 3:
https://www.facebook.com/396357444077782/posts/1092701321110054

Link 4:
https://www.facebook.com/396357444077782/posts/1098081013905418

Link 5:
https://www.facebook.com/396357444077782/posts/1097598173953702
_____________________________________

#LetWestPapuaVote #Referendum #FreeWestPapua

Friday, 29 October 2021

SHDRP Mendukung Penuh ULMWP

SOLIDARITAS HUKUM, HAM, & DEMOKRASI RAKYAT SIPIL PAPUA (SHDRP)
MENGUCAPKAN

Terima Kasih Kepada Legislatif serta Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mana telah menetapkan Konstitusi Sementara atau Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) yang mengikat untuk West Papua yang di bacakan pada tanggal 20 Oktober 2020.

Dari Sekian Langka Maju kinerja ULMWP, Kini ULMWP telah melakukan 1 Poin penting langka maju yang bagian dari Perjuangan West Papua menuju Kemerdekaan Bangsa Papua.

Kami SHDRP Selaku Penggagas dan sekaligus Deklarator Kongres Papua 3 Pada tanggal 19 Oktober 2011 yang mana telah melahirkan sebuah pemulihan Negara Republik Federal Papua Barat dan Penggagas Agenda Penyatuan demi persatuan Rakyat Papua yang saat ini disebut ULMWP merasa bersyukur kepada Tuhan dan Menyampaikan Terima Kasih yang sedalam dalamnya kpd ULMWP Atas Segala Perjuangannya.

SHDRP tetap Mendukung Penuh kepada ULMWP dalam Perjuangan untuk membebaskan seluruh Rakyat dan Bangsa Papua. Salam🙏

KETUM SHDRP
USAMA YOGOBY

KETUA1 SHDRP
ALIUS ASSO

Tuesday, 26 October 2021

KO BACA, SUPAYA KO TAU

Upayah Diplomasih Politik ULMWP, sudah nyata dan sangat jelas ditingkat Internasional sesuai dengan Roodmap/Petah Jalan ULMWP yang ditetapkan saat itu pada thn 2016, di Vanuatu..

Roodmap/Peta Jalan ULMWP, adalah melobi dan meyakinkan Negara2 Sub-Regional (MSG),, Regional (PIF,, Africa Union,, Caricom),, Inter-Regional (ACP), dan Internasional (PBB).. 

Perkembangan terakhir setelah Resolusi Forum 79 negara anggota ACP, yang meng-Adopsi Resolusi MSG dan PIF, 2019,, dan kemudian ditambah dengan Sikap Pemerintah Selandia Baru,, Australia, Inggris dan Belanda, maka saat ini dinyatakan sudah ada 83 Negara yang menyatakan Sikap Dukungan Politik terhadap Diplomasi ULMWP tentang RESOLUSI HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI/REVERENDUM, bagi Bangsa West Papua.. 

83 negara anggota PBB, telah mendukung dan mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, segera ke Tanah West Papua untuk Investigasi berbagai kasus pelanggaran HAM, yang sudah dan sedang terjadi sejak lama (1960 - 2021)..

Tuhan telah menyatakan Kuasa-Nya dalam beberapa Rentetan Peristiwa Penting yaitu;

1. Presiden ULMWP, Tn. Benny Wenda memimpin delegasi Diplomat ULMWP, dan menghadiri Undangan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin Negara-negara MSG, di Port Moresby, PNG, pada pertengahan Februari 2018.. dan hasilnya Aplikasi baru ULMWP, untuk menjadi Anggota penuh di MSG, dinyatakan memenuhi Syarat, dan akan diumumkan oleh Sekertariat MSG di Vanuatu..

2. Presiden beserta Diplomat ULMWP, bersama Pemerintah Vanuatu menghadiri Undangan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin 18 Negara PIF, pada awal bulan Desember 2018, di Tuvalu, yang melahirkan Resolusi Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa West Papua..

3. Presiden dan Diplomat ULMWP, bersama Pemerintah Vanuatu menghadiri Undangan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin Negara 79, ACP, pada awal Desember 2019, di Africa. Resolusi ACP, sangat jelas yaitu Mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, untuk Investigasi Pelanggaran HAM ditanah Papua..

4. Presiden dan Diplomat ULMWP, menghadiri Undangan 8 Anggota Parlemen selaku Partai Pemenang Pemilu atau Partai berkuasa saat ini di Inggris pada pertengahan November 2020, dan akhirnya Parlemen mendesak Pemerintah Inggris untuk mendukung Resolusi 79, negara ACP, dan Mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, segera Investigasi ke West Papua..

5. Presiden, dan Diplomat ULMWP, menghadiri Undangan 7 anggota Parlemen selaku Partai Pemenang atau Patai bekuasa di Belanda, pada pertengahan Desember 2020, yang akhirnya Parlemen mendesak Pemerintah Belanda untuk segera Mendukung Resolusi ACP,, dan Mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, segera Investigasi ke tanah Papua..

6. Dan kemarin awal januari 2021, setelah Deklarasi Pemerintahan Sementara ULMWP,, Tn. Presiden dan Diplomat ULMWP, telah di Undang dan menghadiri Pertemuan Parlemen Uni Eropa, termasuk Spanyol, Jerman dan Prancis untuk meng-UPDATE perkembangan situasi Politik dan HAM diatas Tanah West Papua..

Dan Juga terakhir Tn. Presiden dan Diplomat ULMWP, sudah bertemu serta meng-Update seluru Perkembangan Politik dan HAM atas Tanah Papua kepada Puan. Ketua Dewan HAM, PBB, yaitu perempuan asli Melanesia dalam sesi khusus.. Semoga..!!!

Tn. Presiden ULMWP, memberi KESAN dan PESAN pada kesempatan Tahun Baru 2021, yaitu; 

1. KESAN; 
Beberapa peristiwa penting tersebut diatas bukan karena kehebatan dan kepintaran kita Manusia, melainkan semata2 hanya Kasih dan Anugerah Tuhan Yesus Kristus selaku Raja diatas segala Raja bagi Rakyat West Papua..

Kolonial Indonesia memiliki fasilitas teknologi modern dan mengeluarkan Triliunan Dana Politik untuk Kampanye menggagalkan Diplomasi ULMWP, di seantero dari 193, negara2 anggota tetap di PBB, maka secara Material dan Logika Manusia yaitu Diplomasi ULMWP, dengan mudah dapat digagalkan oleh Otoritas Diplomat Kolonial Indonesia, namun hanya satu yang bangsa WP yakini bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang memiliki Kuasa diatas segalanya dapat berkehendak dan berperang untuk membelah kita yang tertindas..

2. PESAN; 
Persatuan adalah Kekuatan Utama yang Tuhan Kehendaki dan Tuhan Pimpin untuk kita mengakhiri Penderitaan dan Ratapan Panjang bangsa West Papua, maka sebaiknya dan sejujurnya kita harus bersatu dalam Motto Nasional kita yaitu One Soul - One People ( Satu Jiwa - Satu Bangsa )..
Kita semua hanya Alat/Media yang Tuhan gunakan untuk menggenapi Misi-Nya diatas bumi tercinta West Papua..
Kita wajib ber-Satu, saling meng-Koreksi dan Melangkah Maju bersama Kebenaran Sejarah Perjuangan Bangsa Kita, West Papua.

Akhir kata yaitu Bangsa Papua telah di Nubuatkan bahwa;

" Barang siapa yang bekerja BENAR dan JUJUR untuk Tanah West Papua,, Dia akan mendapat Satu Tanda HERAN, kepada Tanda HERAN yang Lain "

Rencana Tuhan sedang ter-GENAPI.

Thursday, 21 October 2021

Selamat HUT Konstitusi West Papua

Kala itu, situasi dan dinamika eksternal maupun internal telah (sangat) menentukan kemenangan bangsa Papua hari ini. Hari itu (20/10) di alam terbuka pada siang hari, bertempat Port Numbay (Jayapura) bangsa Papua menyatakan “Siap Bernegara” — disaksikan ribuan rakyat West Papua bersama dengan ribuan Komunitas Makhluk lainnya.
Dan hari ini, kami berdiri tanpa ragu, Allah Wa Wa Wa!

Selamat HUT ke — (I) Konstitusi West Papua (ULMWP)
20 Oktober 2020 — 20 Oktober 2021

“Bertekad untuk Menang, karena Benar”
________
Rujukan: 
(1). https://www.abc.net.au/indonesian/2020-10-27/gerakan-pembebasan-west-papua-bentuk-konstitusi-sementara/12818044

#ULMWP #UUDS #WestPapua #FreeWestPapua

Wednesday, 20 October 2021

Waromi mengajak dua faksi deklrator ULMWP TETAP Solid

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat, Edison Waromi mengajak dua faksi deklrator United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP—Parlemen Nasional West Papua dan West Papua Nasional Coalition for Liberation—menjaga keutuhan ULMWP. 

Hal itu disampaikan Waromi sebagai sambutan resminya dalam peringatan 10 tahun Deklarasi Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat di Port Numbay, Kota Jayapura, pada Selasa (19/10/2021).

Edison Waromi menyatakan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) selaku pendiri ULMWP terus memperhatikan dinamika internal maupun eksternal ULMWP pasca Konferensi Tingga Tinggi Komite Legislatif (KTT KL) ULMWP Desember 2019 dan November 2020. Pihaknya juga memdukung penyelenggaraan KTT II ULMWP pada 2021.

“Negara Federal Republik Papua Barat sebagai pendiri ULMWP tetap dan senantiasa mendukung penuh kepimpinan ULMWP. Maka perlu KTT untuk [agar semua dinamika itu] dibicarakan, diselesaikan, dan disahkan menjadi agenda bersama bangsa Papua melalui ULMWP,” kata Waromi.

Waromi menyatakan berbagai dinamika yang terjadi pasca kedua pertemuan tingkat tinggi itu tidak boleh menyebabkan perpecahan dalam perjuangan. Dinamika itu harus menjadi bahan permenungan bersama, dan menjadi awalan untuk membangun kekuatan baru untuk melangkah bersama ULMWP.

Woromi menyatakan ULMWP sebagai rumah bersama dan jembatan emas tidak boleh kosong dan putus. “Siapapun kita orang Papua, tidak bisa meninggalkan ULMWP. ULMWP telah menjadi rumah besar, rumah bersama bangsa Papua. Ia menjadi jembatan emas bangsa Papua untuk menyeberang masuk di rumah Melanesia, Pasifik, Afrika, dan dunia internasional,” kata Woromi.

Waromi mengajak semua pihak memperkuat ULMWP untuk mewujudkan tuntutan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua. Penentuan nasib sendiri diyakini menjadi jalan menuju kemerdekaan dan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa Papua. 

Menurut Waromi, NFRPB mendukung kerja panitia mempersiapkan penyelenggaraan KTT ULMWP pada 2021. “[Kami] meminta Panitia KTT II ULMWP untuk menyukseskan KTT ULMWP pada 2021, sesuai dengan Konstitusi ULMWP,”ungkapnya.

Sekretaris NFRPB, Markus Haluk menambahkan deklarasi NFRPB di Lapangan Zakeeus, Padang Bulang, pada 19 Oktober 2011 merupakan peristiwa bersejarah yang mengantar bangsa Papua menuju persatuan dalam perjuangan menuntut kemerdekaan bangsa Papua. Persatuan itu terus membawa bangsa Papua membawa isu Papua kembali ke meja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“[Deklarasi itu peristiwa] sejarah yang memungkinkan [berbagai faksi gerakan Papua merdeka] bersatu dalam ULMWP untuk antar Papua ke Melanesia, Pasifik, Afrika, hingga Sekretaris Jenderal PBB bicara di podium PBB untuk masalah Papua. Berdoa dan kerja, Tuhan Yesus jaga kita semua,” kata Haluk yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor ULMWP di West Papua. (*)

https://jubi.co.id/peringati-10-tahun-deklarasi-negara-republik-federal-papua-barat-ingin-perkuat-ulmwp/amp/

Tuesday, 12 October 2021

Artikel Kesadaran Bangsa : DULU OPM, Sekarang ULMWP

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman

Victor Mambor wartawan senior Papua mengatakan: 

"Dulu OPM, sekarang namanya ULMWP." 

Rex Rumakiek, salah satu Tokoh OPM yang berada di Australia mengatakan: 

"ULMWP adalah roh baru dari OPM "
Sementara Filep J.S. Karma mengakui: 

"Ketua resmi OPM dan ULMWP itu Tuan Benny Wenda. Karena, OPM adalah ULMWP dan ULMWP adalah OPM." 

(Sumber: Kami Bukan Bangsa Teroris, Yoman, 2021:57-58). 

Theo van den Broek mengatakan: 

"Benny Wenda adalah Ketua ULMWP dan KNPB adalah anggota ULMWP. Organisasi ULMWP dibentuk supaya sejumlah faksi politik yang berbeda di Papua dapat bersatu dan bersama dapat mengambil langkah untuk memperjuangkan sejarah Papua..." (Sumber: Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum, 2020:32). 

Dewan Gereja Papua (WPCC) mendukung ULMWP sebagai Rumah Bersama rakyat dan bangsa Papua Barat. Dasar dukungannya, karena selama 50 tahun lebih rakyat dan bangsa Papua berjuang dengan banyak kelompok dan itu memperpanjang (prolong) penderitaan rakyat Papua. Dewan Gereja Papua (WPCC) juga memberikan surat rekomendasi kepada Dewan Gereja Dunia (WCC) pada 17 Februari 2019 supaya Dewan Gereja Dunia juga memperhatikan dan mendukung ULMWP. 

Pendeta Dr. Benny Giay, Moderator Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 2 Januari 2021 menegaskan: 

"...Komunitas internasional sudah tangkap apa yang sudah dibuat oleh pimpinan ULMWP pada 1 Desember 2020 di Inggris. Deklarasi Benny Wenda di Inggris ditangkap orang lain dan mereka memanfaatkan deklarasi itu dan menekan Indonesia...Sekarang banyak orang sudah mengerti persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan di Papua. Banyak orang mendukung orang Papua dalam semangat solidaritas kemanusiaan secara global. Bagaimana kita menjaga dan mendukung ULMWP. ...ULMWP wadah politik resmi milik rakyat dan bangsa Papua, bukan milik perorangan dan suku tertentu....jangan merusak atau mengganggu ULMWP dengan berbicara sana-sini dengan media." 

(Sumber: Kami Bukan Bangsa Teroris: Yoman, 2021:157-159). 

Perlu dimengerti dan disadari oleh para pejuang keadilan, perdamaian, martabat kemanusiaan, kesamaan dejarat, perdamaian dan hak penentuan nasib sendiri rakyat dan bangsa Papua Barat ialah keberadaan ULMWP sama dengan ANC di Afrika Selatan, PLO di Palestina dan Fretilin di Tomor Leste. 

Jadi, ANC di Afrika Selatan, PLO di Falestina dan Fretilin di Timor Leste dan ULMWP di West Papua. 

ULMWP berjuang untuk tegaknya kembali martabat dan kedaulatan rakyat dan bangsa West Papua 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan bangsa Papua. 1 Desember 1961 yang sudah dikenal luas dan diperingati oleh simpatisan dan pendukung Papua Barat di berbagai Negara secara global/internasional. 

Presiden Republik Indonesia Ir. Suekarno pernah mengakui: 

"Bubarkan Negara Papua" buatan Belanda 1 Desember 1961. 

Rakyat dan bangsa Papua Barat pernah merdeka dan berdaulat sebagai bangsa 1 Desember 1961 dan itu dibubarkan atau dianeksasi oleh Indonesia. 

Mari, kita dukung dan jaga ULMWP sebagai Rumah Bersama, Perahu Bersama dan Honai Bersama. 

Setiap orang boleh berbeda pendapat dan boleh tidak senang dengan Ketua ULMWP, tetapi, INGAT, jangan pernah bocorkan perahu besar ULMWP karena semua penumpang, rakyat dan bangsa Papua beada dalam perahu ULMWP. 

Musuh yang melawan dan berusaha bocorkan perahu ULMWP berarti itu musuh bersama rakyat dan bangsa Papua Barat. 

Ingat! Sadar! Jangan lupa! 
"Dulu OPM, Sekarang ULMWP." 

Dunia terus berubah dan berkembang. Mari, kita ikuti dinamika yang terus berubah dan berdinamika. Kita boleh ingat sejarah masa lalu, tapi kita jangan berpikir statis dan berdiri pada sejarah yang sudah tidak relevan. 

Hari ini, kita melawan kolonialisme, kapitalisme, militerisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, genosida (genocide), sejarah pepera 1969 yang tidak demokratis yang dimenangkan ABRI dengan moncong senjata. 

Doa dan harapan penulis, tulisan ini menjadi berkat dan membuka sedikit wawasan tentang ULMWP. 

Selamat membaca dan merenungkan!

Ita Wakhu Purom, Selasa, 12 Oktober 2021 

Penulis: 
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
__________

Monday, 20 September 2021

Perjuangan politik Papua Merdeka: Kami Sudah Merdeka



West Papua sudah siap bertanggung jawab mendirikan negara diluar kedaulatan hukum dan politik negara kesatuan republik indonesia.

Langkah-langkah Perjuangan politik West Papua merupakan syarat mutlak demi kemerdekaan West Papua [Mendirikan Negara West Papua], yaitu  :

★ Kami sudah punya Undang-Undang Dasar dan Pemerintah Sementara (Provisional Government of West Papua | ULMWP)

★ Kami sudah punya Presiden dan Perdana Menteri;

★ Kami sudah punya 12 Kabinet Menteri yang mencakup semua bidang;

★ Kami sudah punya Kedutaan Besar (Kedubes) di seluruh dunia;

★ Kami sudah punya pagar negara Pemerintah Sementara, yakni “West Papua Army” dengan Panglima Komandannya Chief. Gen. Mathias Wenda dan Wakil Panglimanya Gen. Goliath Tabuni berserta lima (5) kepala staf;

★ Kami sudah punya Kepolisian West Papua (West Papua Police) sebagai penegak hukum Pemerintah Sementara;

★ Kami sudah punya Visi dan Misi perjuangan kemerdekaan West Papua yang jelas (tidak sporadis seperti yang di-cap kolonial Indonesia);

Kami sudah siap!

West Papua siap bernegara, dengan Visi-nya “Green State” — kemerdekaan West Papua adalah keselamatan bumi.

#FreeWestPapua #WestPapua #GreenState

Saturday, 11 September 2021

Sosialisasi Green State Vision Pemerintahan Sementara West Papua di Pegunungan Bintang, West Papua

Pegunungan Bintang, Lapago | Pemerintah Sementara West Papua (United Liberation Movement for West Papua) Suku Ketengban di Pegunungan Bintang, West Papua menggelar diskusi publik bersama rakyat West Papua wilayah setempat, Rabu (8/09/2021).

Dalam diskusi tersebut dibahas beberapa topik penting termasuk sosialisasi tentang agenda Pemerintah Sementara, salah satunya adalah tentang Visi Pemerintah Sementara West Papua yaitu “Green State Vision” atau Surga Kecil di Bumi.

Selain itu didiskusikan juga tentang situasi terkini West Papua dan soal Tapol Rasisme Papua yakni: Victor Yeimo dan Frans Wasini yang masih mendekam di penjara kolonial Indonesia agar segera dibebaskan tanpa syarat, sebab mereka adalah korban rasisme.
Telep, Telep, Telep!!!

#Ketengban #WestPapua #GreenStateVision #FreeWestPapua #FreeVictorYeimo #FreeFransWasini

Thursday, 2 September 2021

MOSI TIDAK PERCAYA RAKYAT PAPUA TERHADAP KEPEMIMPINAN BENNY WENDA

KEPEMIMPINAN BENNY WENDA, YANG DIPERALAT OLEH KAPITALIS BARAT TERBUKTI MENGHANCURKAN PERJUANGAN BANGSA PAPUA.

Latar belakang Benny Wenda adalah bukan seorang pejuang atau activists yang loyalist, Benny Wenda begabung dalam perjuangan bangsa Papua secara kebetulan, Benny Wenda sendiri Bukan seorang activists Papua Merdeka yang MENGERTI Strategy Dan TAKTIK dalam perjuangan bangsa PAPUA, sehingga secara idiology Benny Wenda tidak memiliki determinansi Dan kesiapan yang matang yang mampu memimpin perjuangan bangsa PAPUA. 
Keluarga Benny Wenda Juga MERUPAKAN keluarga yang MENERIMA Kolonial NKRI LEWAT PROSES PEPERA 1969, termasuk Matias Wenda adalah PEJUANG PEPERA 1969 yang MEMPERTAHANKAN NKRI harga mati saat itu di Jayawijaya nama Wamena Versi NKRI, Matias Wenda Juga saat itu ikut ramai Karena alasan sosial Dan bergabung bersama TPNPB OPM pada tahun 1976 setelah peristiwa di kecamatan piramid, Karena modal Matias Wenda adalah bekas Guru Dan Toko PEPERA maka kepemimpinan TPNPB dipercayakan kepada Matias Wenda namun MOTIFnya seorang Matias Wenda yang tidak kuat MEMAHAMI idiology perjuangan bangsa PAPUA maka akhir hidupnya bukan lagi memimpin TPNPB OPM tetapi dari kudeta ke kudeta yang DILAKUKAN dimarkas Besar OPM TPNPB VICTORIA Dan kini Matias Wenda berali profesi kepada Militer tandingan OPM TPNPB YAITU milisi TRWP yang dibentuk oleh anak bibitan PEPERA 69 adalah Sem Karoba yang KELUARGA nya semua orang orang yang MENYUKSESKAN PEPERA diwamena wilayah Barat, Dan semua keluarga Sem Karoba merupakan kaki tangan TNI NKRI yang membawa jalan menembak pasukan pasukan TPNPB OPM di willayah Kelela Dan Bokondini pada gejolak tahun 1977.

"MAKA ITU TIDAK HERAN USAHA MEMBUNUH IDIOLOGY PERJUANGAN BANGSA PAPUA OLEH SEM KAROBA DAN BENNY WENDA ADALAH PROSES MATANG ATAS DASAR KEPENTINGAN KOLONIALIS NKRI"..selanjutnya..???

Setelah Sem Karoba dibiayai oleh Kolonial NKRI bersama Dukungan Kapitalis Freeport MCMORAN di Inggris Raya, Sem Karoba mengatur siasat untuk menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA bersama kapitalis International yang BERBASIS di Inggris.

Sem Karoba dengan gelar masternya yang diberikan oleh kapitalis pemerintah Inggris MENGATUR semua skenario untuk mencetak Benny Wenda sebagai pemimpin Nasional bangsa Papua tanpa Benny Wenda Memiliki kemampuan secara idiology, startegy Dan TAKTIK. Benny Wenda DIATUR skenario nya ditangkap Lalu dibackup oleh kapitalis sejak awal dalam penjarahannya di abepura Jayapura. 

Perkenalan awal Benny Wenda dengan Intelligent Kapitalis saat Benny Wenda dipenjarah, Semuanya diatur oleh Sem Karoba bersama kapitalis International yang BERBASIS di Inggris Dan Hongkong.

JENIFER ROBINSON adalah perempuan Intelligent Inggris yang lihai dengan kecantikannya menggodah semua lelaki Demi mempertahankan kepentingan kapitalis BARAT diPapua, Jenifer Robinson membackup Benny Wenda sejak 2003 di Jayapura, Dan Benny Wenda menjadi target kapitalis, kini telah TENGGELAM dalam hegemony Dan skenario kapitalis untuk menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA.

Akhirnya kapitalis berhasil Juga menyusup masuk ke TUBUH perjuangan bangsa PAPUA.

Kapitalis Melalui Sem Karoba Dan Jenifer Robinson bersama Benny Wenda Benar Benar merongrong eksistabilitas Dan soliditas perjuangan bangsa PAPUA bahwa KEKUATAN PERJUANGAN OPM TPN dari dulu yang sudah eksis bertahun tahun, digoyahkan atas nama PERSATUAN Dan issue issue International yang bersifat sporadic.

Usaha untuk MENGUBAH nama OPM TPNPB dilakukan dengan SEGALA macam Cara, dibentuk bermacam macam nama groups SEPERTI, DEMAK, WPNCL, TRWP, WPA dll.. Adalah bagian dimana Cara kapitalis untuk menghapuskan sejarah kebenaran perjuangan bangsa PAPUA.

KINI TERBUKTI KEPEMIMPINAN BENNY WENDA benar benar menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA:

Pembentukan IPWP Dan ILWP kedua badan ini sama SEKALI hanya nama Dan tidak Ada fungsi kerjanya, kapan ILWP MELAKUKAN advokasih hukum terhadap TAPOL napol Papua, atau Juga ILWP MEMBUAT sebuah study hukum soal sejarah perjuangan bangsa PAPUA Dan dilanjtkan kepada peradilan makamah International??? Hasilnya nihil Bukan???

Skenario kapitalis membawah Benny Wenda BERBASIS diinggris sebagai negara tertua yang memiliki watak Kolonial Dan kapitalis dan Juga Inggris sebagai kepala dari seluruh Negara Negara persemakmuran agar dapat MENGONTROL dukungan perjuangan bangsa Papua dibenua benua lain secara gampang, sehingga Buktinya sedang TERJADI saat ini.
BENNY WENDA berbasis dinegara tertua berwatak Kapitalis, yang Memiliki kepentingan Ekonomi di West Papua YAITU BP Dan FREEPORT yang saat ini memberikan trilliun poundsterling milik RAKYAT Papua kepada Inggris.

*Secara terpisah Benny Wenda Dan keluarga nya sedang menikmati hasil DARAH Dan AIRMATA Rakyat Papua bersama pemerintah Inggris*
Kehidupan Benny Wenda diinggris sudah SANGAT ISTIMEWA, berbicara Papua Merdeka hanya semacam mengisi waktu kosong sehingga tidak pernah serious biarpun Rakyat Papua sedang Dibunuh Dan bantai oleh NKRI.
Pemeberian Freedom of Oxford bagi Benny Wenda adalah kelas istimeweh bagi kepentingan pribadi Benny Wenda bukan untuk perjuangan bangsa PAPUA SEPERTI Nelson Mandela bagi bangsa AFRIKA.

BENNY WENDA berteriak Papua Merdeka hanya SLOGAN KOSONG untuk menipu rakyat Papua ..dst..

Jika pemerintah Inggris mendukung perjuangan bangsa PAPUA mengapa pemerintah Inggris tidak BERTINDAK secara absolute, karena Inggris adalah negera Besar yang memiliki legitimacy ???

Mengapa Inggris MEMAKAI Benny Wenda Dan Jenifer Robinson untuk menghancurkan perjuangan Bangsa PAPUA diwilayah melanesian, Pacific Dan African CARIBBEAN???

Dulu SEBELUM Benny Wenda memimpin ULMWP, perjuangan bangsa PAPUA Memiliki peningkatan yang significant, belum pernah MSG, PIF bahkan ACP mendukung Dan MENGAKUI Indonesia mengintegralkan West Papua sebagai bagian dari kolonial Indonesia. 
TETAPI setelah Benny Wenda memimpin ULMWP Indonesia Menang Politik secara mutlak dari forum MSG, PIF bahkan ACP Indonesia DIAKUI secara mutlak oleh Badan Badan regional tersebut. Bangsa PAPUA hanya diisukan sebatas pelanggaran HAM, sementara akar Masalah perjuangan bangsa PAPUA adalah Politik atau penentuan nasib sendiri MENUJU Merdeka Dan PENGAKUAN kedaulatan bangsa PAPUA.

Maka itu RAKYAT PAPUA ditipu HABIS HABISAN, oleh kapitalis yang memanfaatkan Benny Wenda Dan Jenifer Robinson, Vanuatu Juga ditipu, AFRIKA CARIBBEAN Juga DITIPU, semua DITIPU Dan yang lebih KORBAN adalah RAKYAT PAPUA.

Cara kapitalis atau kolonialis untuk menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA adalah Mematikan sejarah kebenaran nya, Hal itu sudah dilakukan oleh Benny Wenda, sejak Benny Wenda PIMPIN ULMWP, Benny Wenda hendak MENGUBAH OPM ke ULMWP, Dan TPN ke TRWP, selanjutnya Benny Wenda yang tidak Memiliki Skil Dan kemampuan Militer MENGUBAH TPNPB ke WEST PAPUA Army, ini adalah Cara Cara kapitalis dalam menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA.

Jika sejarah kebenaran perjuangan bangsa PAPUA sudah dihancurkan maka jangan PERNAH Kita fikir kalau perjuangan bangsa PAPUA Akan Ada KEKUATAN lagi.

Aksi aksi MEMBAWAH Petisi Manual 1,8juta Rakyat Papua, penipuhan 18 Negara Negara PIF Dan 79 NEGARA ACP mendukung perjuangan bangsa PAPUA adalah PENIPUHAN BESAR BENNY WENDA terhadap perjuangan bangsa PAPUA, penipuhan TERHADAP Tuhan Dan TULANG belulang pengorbanan RAKYAT PAPUA.

*Maka itu tidak Ada satupun Negara negara ACP 79 yang mendukung perjuangan bangsa PAPUA pada SIDANG UMUM PBB KE 75 sekarang*

Tujuan utama kapitalis BARAT adalah menghancurkan semua pondasi pondasi perjuangan bangsa PAPUA yang sudah diletakan oleh Diplomat Diplomat OPM selama 59 Tahun perjuangan bangsa PAPUA diwilayah wilayah melanesian, Pacific Dan Africa CARIBBEAN, Serta Australia Dan eropa.

Kepemimpinan Benny Wenda Sungguh Benar Benar menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA yang dibangun oleh OPM TPNPB selama 59 Tahun,,,, OPM TPNPB dengan susah payah MEMBANGUN DIPLOMACY diseluruh dunia, kini dihancurkan oleh Benny Wenda atas kepentingan kapitalis asing.

"Sem Karoba saat ini sedang MENGONTROL BUSNIS Coffee Mbaliem Arabica di Wilayah Pegunungan Papua Dan Toko PapuaMart di Seluruh Papua Dan Benny Wenda Memiliki BISNIS perusahaan kontraktor nya yang dikelola oleh adiknya Albert Wenda dengan Dana MILYARAN RUPIAH dari propinsi Papua".

PENUTUP:
SELURUH RAKYAT BANGSA PAPUA harus berdoa kuat kepada Tuhan Dan MOYANG LELUHUR BANGSA PAPUA, agar kepemimpinan OPM TPNPB yang saat ini sedang BANGKIT dapat didukung sepenuhnya guna MENGAMBIL ALIH perjuangan bangsa PAPUA untuk Merdeka Dan berdaulat PENUH.

Demikian Dan diharapkan informasi diangkat ini dapat berarti bagi Kita sekalian.

Info PENTING Dan terpercaya oleh Papua inteligenc service (COPIS), edisi Khusus untuk media Dan konsumsi Rakyat Papua.