Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label ULMWP. Show all posts
Showing posts with label ULMWP. Show all posts

Saturday, 26 December 2020

Kepemimpinan Benny Wenda di Antara Profokatif dan Sentimen serta Gagal Paham

[By:Kristian Griapon, Desember 2020]


Teramati, nampak jelas terlihat sekelompok Orang Asli Papua berseberangan pandangan dengan kepemimpinan Mr.Benny Wenda dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua. 

Kelompok orang-orang itu teramati sangat reaktif di dunia maya terhadap Benny Wenda, namun secara kenyataan di dunia nyata dalam kampanye, maupun lobi politik perjuangan kemerdekaan West Papua di dunia internasional oleh kelompok itu tidak kelihatan. Yang mereka kampanyekan lewat dunia maya hanyalah pernyataan sepihak, foto, atau gambar-gambar editan yang sumber pemberitaannya sangat diragukan.

“Mereka itu mau dikatakan kritikus, bukan, karena cara dialeknya memperlihatkan pandangan provokatif dan sentiment serta gagal paham”. 

Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kelompok orang-orang seperti itu dapat diandalkan dalam perjuangan pembebasan rakyat Papua dari penindasan kekuasaan Indonesia? Rakyat Papua sendiri yang menilai dan menjawabnya!!!

Perjuangan Pembebasan rakyat Papua bukan suatu mainan kata-kata di dunia maya, namun sangat dibutuhkan tindakan nyata, baik itu perlawanan dalam negeri maupun di luar negeri dengan tidak saling menjatuhkan, atau mendiskredit sesama pejuang.

West Papua belum menjadi sebuah Negara berdaulat, sehingga yang namanya oposisi tidak diperlukan, untuk dijadikan alat kendali dalam wadah perjuangan kemerdekaan West Papua. Namun yang dibutuhkan dalam wadah perjuangan kemerdekaan West Papua, adalah seorang figur yang dilandasi jiwa patriotism, dan mendedikasi hidupnya demi pembebesan rakyat Papua dari penindasan Indonesia.(Kgr)

Tuesday, 22 December 2020

ULMWP Memakai Hikmat Tuhan untuk Menerobos Prosedur Internasional

ULMWP TELAH MENEMBUS SEKAT YURIDIKSI BILATERAL, YURIDIKSI SUB REGIONAL, YURIDIKSI REGIONAL DAN INTERNASIONAL.

Jubir Departemen Politik ULMWP.
Di media ini,

Ada hal perjalanan diplomasi yang tidak kami britahu untuk publik karena itu merupakan jalan yang sedang diterobos.
Publik internasional tahu tentang misi indonesia membangun hubungan kerja sama perdagangan, dan aspek lainnya ke sub regional dan regional khususnya pasifik selatan.

Indonesia membantu dan menawarkan program kerja sama di Pasifik itu karena ada maunya.
Tujuan utamanya adalah untuk memberi GRATIFIKASI melalui hubungan luar negeri agar para Stakeholder dan pemimpin negara-negara Pasifik tidak mendukung ULMWP dan /isu Papua di Forum sub regional dan regional.

Niat busuk tersebut juga dipakai oleh kolonial indonesia untuk menawarkan bantuan ke sekretariat MSG di Vanuatu.

Memberi bantuan dengan dalil menghambat dukungan negara sub regional Melanesia untuk ULMWP itu bukan program yang direstui oleh Tuhan.

WEST PAPUA ADALAH PINTU MASUK.

West Papua adalah pintu masuk kelompok organisasi teroris internasional ke KAWASAN PASIFIK SELATAN.
Jaringan teroris internasional ini
sudah lama hidup dipelihara di Indonesia.
Bahwa Para Stakeholder dan leaders Pasifik sudah tahu tentang hal itu, karena itu mereka merumuskan arah kebijakan luar negeri Pasifik selatan dengan sangat hati -hati.
Para Leaders Pasifik menghormati etika berdiplomasi antar sesama negara berdaulat yang memiliki hubungan diplomatik.

Menghormati etika dan Tata krama berdiplomasi antar sesama negara berdaulat itu telah ditunjukkan dan diterapkan oleh MSG dan PIF kepada Indonesia dan ULMWP.
l
ahirnya Resolusi/komunike PASIFIK pada akhir tahun 2019 tentang MASALAH PAPUA adalah bagian dari kode etik berdiplomasi antar sesama negara berdaulat.

Tentunya rekomendasi 18 negara Pasifik itu melukai hati Jakarta.

Ketersinggungan Indonesia tentang dukungan solidaritas internasional khususnya di pasifik itu membuat para anggota DPR RI dan menkopolhukam serta beberapa tokoh nasional Indonesia mengatakan bahwa MASALAH PAPUA ADALAH MASALAH DALAM NEGERI.

PAPUA sudah final, pihak asing tidak boleh mendukung gerakan separatis di Papua karena itu melanggar aturan dan trity internasional lainnya yang telah diteken oleh indonesia dan mereka.
Resolusi Pasifik erat kaitan dengan desakan solidaritas internasional untuk mendesak indonesia segera membuka diri untuk menerima kunjungan tim komisi ham PBB dan Juga tim pencari fakta pelanggaran ham dari pasifik karena ada dugaan pelanggaran ham dan genosida yang dilakukan secara sistematis.

Ketakutan yang luar biasa melanda para leaders Indonesia bilamana mereka merestui permintaan tersebut sebab disintegrasi bangsa Indonesia adalah jawaban atas kunjungan tersebut.
Perhitungan para kaki tangan kolonialis tentu berbeda dengan para diplomat West Papua.
Ingat bahwa perjuangan bangsa Papua itu tidak sendirian seperti dulu, tetapi karena pertolongan Tuhan sehingga Dia telah menggerakkan pihak lain yang tidak ada hubungan darah (DNA ) dgn Orang Asli Papua tetapi sekarang mereka yang bersolidaritas menopang menyuarakan masalah Papua.
PUNYA banyak referensi segudang dan pengalaman sarat, tapi kalo Ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk menghentikan KOLONIALISME dan RASISME yang INDONESIA lakukan untuk Orang Papua maka tidak ada manfaatnya untuk ORANG ASLI PAPUA terkecuali untuk kepentingan manivest KOLONIAL yang berkarakter RASIALIS.
Penguasa bisa saja memakai watak para akademisi dan ilmuan untuk melahirkan ide-ide yang terlihat baik tapi sesungguhnya itu bukan dari Tuhan karena mereka mengajarkan hukum akal manusia.
Di indonesia ada akademisi dan ilmuan plat merah, plat hitam, plat kuning dan plat putih.
Silahkan saja nanti publik yang menilai.

Thursday, 17 December 2020

Indonesian military and government increases threats against West Papuan people

 URGENT UN Appeal Filed after serious escalation in threats by Indonesian government against the West Papua independence movement.


Benny Wenda and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) have made an urgent appeal to UN Special Rapporteurs, after a serious escalation in the threats made by the Indonesian government against the ULMWP, its members and supporters following a declaration of a provisional government in exile on 1 December 2020.
In a significant development in the decades-long battle for self-determination and independence, on 1 December 2020 the ULMWP announced the formation of a provisional Government of West Papua. This followed a statement from the UN Human Rights Office on November 30 in Bangkok calling on Indonesia to address the historic demands of the West Papuan people after escalating violence in the region.
In its announcement, the ULMWP elected Mr Benny Wenda as its interim president. Twice nominated for the Nobel Peace Prize and recipient of the Freedom of the City of Oxford, Mr Wenda is currently in exile in the United Kingdom having sought political asylum following persecution by the Indonesian authorities for his leadership of the movement for West Papua’s right to self-determination.
The response by the Indonesian government to this announcement has been swift and severe. Indonesian officials at the highest levels have labelled the ULMWP’s actions as “treasonous” and threatened “firm action” against Mr Wenda and ULMWP members and supporters. In view of the Indonesian security services’ track record of political assassinations and covert activities against dissidents, these are serious threats to the safety and lives of people fighting for the independence of West Papua.
The urgent appeal, filed by Jennifer Robinson and the Cambridge Pro Bono Project on behalf of Mr Wenda and the ULMWP, calls for the Indonesian Government to uphold the West Papuan people’s rights to life, freedom of expression, peaceful assembly and association, in line with its international obligations. It also calls on the British Government to adhere to its international obligations to protect Mr Wenda from the escalating threats by Indonesian authorities, which may well function to incite vigilante action against Mr Wenda and his young family.
There is also concern that unjustified treason charges will be used by Indonesian authorities to arbitrarily detain ULMWP leaders, members and supporters, as well as peaceful protesters in West Papua - a practice that has long been criticized by Amnesty International, Human Rights Watch and Papuans Behind Bars, amongst others. This urgent appeal also follows an earlier appeal in April 2020, which was filed with the UN Working Group on Arbitrary Detention on behalf of 63 political prisoners, 56 of whom were arrested in the wake of mass protests across West Papua against Indonesian rule in late 2019.
Jennifer Robinson said:
“Indonesian officials at the highest levels have made serious threats against Benny Wenda, the ULMWP and their members and supporters in West Papua. We urge the UN to raise its concern with Indonesia, given the escalating violence, the unprecedented numbers of political arrests in the past year, and the imminent risk of further violence and arrests of West Papuans in violation of Indonesia’s international obligations.”
Benny Wenda said:
“Under the eyes of the UN, Indonesia invaded my land in 1963. Today, we call on the United Nations to uphold its historic responsibility to my people in West Papua. We suffer daily killings as a result of the UN’s historic failure, and ask only that it protect us from the consequences of its own actions. The UN High Commissioner must be allowed to conduct a visit to West Papua, in accordance with the call of 82 international states.”
Indonesian’s occupation of West Papua has been characterized by decades of repression, widespread killings and mass human rights violations, making the appeal especially important in the continued fight for West Papuans’ right to self-determination. Since the beginning of Indonesian rule, it is estimated that more than 500,000 West Papuans have been killed or disappeared and tens of thousands have been arbitrarily detained and imprisoned for expressing their political opinions and calling for their right to self-determination under international law.
Photo - TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto who named West Papuan Interim President Benny Wenda as a central Indonesian government target.

Siaran Pers: Pengaduan Mendesak Kepada PBB Disampaikan untuk Melindungi Pimpinan dan Anggota ULMWP


Pengaduan mendesak telah diserahkan kepada PBB hari ini (16 Desember) untuk melindungi para pemimpin dan anggota United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Langkah tersebut menyusul ancaman yang dilakukan oleh pejabat negara terkemuka Indonesia setelah pembentukan Pemerintahan Sementara West Papua pada 1 Desember 2020.

Menyusul pembentukan pemerintahan yang sedang menunggu, kepala militer Indonesia, wakil kepala polisi, menteri keamanan, pembicara dan wakil ketua legislatif Indonesia dan banyak tokoh terkemuka di Jakarta mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan Presiden Sementara Wenda dan ULMWP sebagai penghianat.

Wakil Kapolri Komisaris Gatot Eddy Pramono berjanji, ‘Setiap kelompok atau individu yang mengikuti Benny Wenda yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia akan ditindak tegas’. Ancaman ini dapat terjadi terhadap Dewan Legislatif dan juga Dewan Yudikatif ULMWP, serta terhadap calon-calon kabinet Pemerintah Sementara, dan semua pengikut dan pendukung ULMWP.

Pengaduan PBB, yang dibuat atas nama Presiden Sementara Wenda dan ULMWP, diajukan oleh Jennifer Robinson dari Doughty Street Chambers dan Cambridge Pro Bono Project, dan menyerukan kepada PBB untuk mengeluarkan pernyataan yang mengutuk ancaman pemerintah Indonesia terhadap orang West Papua serta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia akan segera mengunjungi West Papua. Pengaduan tersebut menyusul banding sebelumnya yang diajukan pada April 2020 atas nama 63 tahanan politik, 56 di antaranya ditangkap setelah Pemberontakan West Papua melawan rasisme dan pemerintahan Indonesia pada 2019.

Benny Wenda, Presiden Pemerintahan Sementara, mengatakan: “Negara Indonesia mengancam semua orang di West Papua yang memiliki keinginan untuk kebebasan dan kemerdekaan. Ancaman terbaru terhadap ULMWP ini menunjukkan betapa mendesaknya Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia harus mengunjungi West Papua. Delapan puluh dua (82) negara telah meminta Indonesia untuk mengizinkan kunjungan tersebut berlangsung - tidak ada lagi alasan. ”

Jennifer Robinson dari Doughty Street Chambers mengatakan: “Pejabat Indonesia di tingkat tertinggi telah membuat ancaman serius terhadap Benny Wenda, ULMWP dan anggota serta pendukung mereka di West Papua. Kami mendesak PBB untuk menyampaikan keprihatinannya dengan Indonesia, mengingat kekerasan yang meningkat, jumlah penangkapan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam setahun terakhir, dan risiko kekerasan dan penangkapan lebih lanjut yang akan segera terjadi. ”

Kontak:
Benny Wenda
(melalui press@ulmwp.org);
Jennifer Robinson
, Doughty Street Chambers (j.robinson@doughtystreet.co.uk).

Thursday, 3 December 2020

Terobos KJRI Melbourne, Lima Orang Kibarkan Bendera Bintang Kejora

 Marcheilla Ariesta • MEDCOM


Bendera OPM bintang kejora dikibarkan di gedung KJRI Melbourne pada 1 Desember 2020. Foto: Twitter

Melbourne: Sebuah video mengenai pengibaran bendera bintang kejora oleh orang tak dikenal di kantor Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Australia beredar. Aksi tersebut dibenarkan oleh juru bicara KBRI Canberra, Billy Wibisono.
 
Bendera bintang kejora identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
 
Kepada Medcom.id, Billy menuturkan aksi ini terjadi pada 1 Desember lalu. Sebanyak lima orang menerobos kantor KJRI Melbourne pada pukul 08.00 pagi waktu setempat.

"Kondisi kantor saat itu masih tutup, karena kegiatan kerja baru dimulai pukul 09.00. Hanya ada dua petugas keamanan di sana. Mereka terlihat memanjat pagar dari CCTV," kata Billy.
 
Ia menuturkan, seorang petugas keamanan langsung naik ke atap dan meminta para pelaku untuk turun. Namun, kelima orang tersebut malah melakukan kekerasan kepada petugas keamanan KJRI Melbourne.
 
Petugas kemudian mencoba melipat spanduk-spanduk yang dibentangkan, namun tangannya ditepis. Sementara seorang petugas berjaga di bawah karena ada demonstrasi di depan kantor konsulat jenderal.
 
Para petugas keamanan kemudian melapor ke pihak berwajib. Aksi ini berlangsung selama 12 menit dan kemudian petugas kepolisian datang pukul 08.18 waktu setempat.
 
Baik KJRI Melbourne dan KBRI Canberra telah mengirimkan nota protes kepada pemerintah Australia. KJRI Melbourne melaporkan kejadian ini ke polisi dan mengirim nota protes ke pemerintah setempat.
 
Sementara KBRI Canberra mengirim nota protes ke pemerintah federal melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Pada Selasa sore usai kejadian, Duta Besar RI untuk Australia Kristiarto Legowo langsung bertemu dengan pejabat tinggi DFAT.
 
Kemudian, protes kembali disampaikan pagi ini saat Dubes Kristiarto bertemu dengan Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik, Alex Hawke. Kepada Dubes Kristiarto, Hawke menyatakan keprihatinan atas kejadian tersebut.
 
"Menteri Hawke menyatakan keprihatinannya atas kejadian itu, dan ada komitmen dari pemerintah Australia untuk menindaklanjuti penyelidikan, dan apabila ditemukan bersalah, maka akan dituntut secara hukum," imbuh Billy.
 
Billy menuturkan, dari informasi pihak berwajib Australia, mereka sudah menemukan orang yang dicurigai sebagai pelaku dan mempersiapkan langkah hukum untuk menindaklanjutinya. Meski demikian, belum dilakukan penangkapan karena harus memperkuat bukti.
 
"Kami menghormati proses hukum di Australia, tapi Perwakilan RI di Australia meminta perhatian dan fokus aparat keamanan untuk mengikuti peraturan sesuai kewajiban di Konvensi Wina, untuk melindungi seluruh perwakilan asing di dalam wilayahnya. Seperti halnya Indonesia juga melindungi perwakilan asing yang ada di wilayah Indonesia," pungkasnya.
 
(FJR)

Wednesday, 2 December 2020

Benny Wenda: Papua Barat Sekarang Tak Lagi Tunduk Kepada Indonesia

 JERNIH – Para pemimpin kemerdekaan Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara yang baru, mengintensifkan dorongan selama puluhan tahun untuk melepaskan diri dari Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan baru-baru ini.


Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) bahkan telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda kepada SBS News, Selasa (1/12/2020).

Benny Wenda mengatakan pemerintah sementara berarti provinsi ‘tidak akan tunduk kepada Indonesia. “Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan kepada kami,” ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka. “Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia (untuk mendukung kami). Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar.”

 Pemerintah sementara yang dideklarasikan sendiri bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Indonesia. Ini akan berpusat pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di provinsi.

Pengacara Australia Jennifer Robinson, yang mendirikan Pengacara Internasional untuk Papua Barat, mengatakan deklarasi tersebut adalah awal dari jalan kemerdekaan Papua Barat. “Tujuannya adalah mereka akan menjalankan kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri di Indonesia,” katanya kepada SBS News. “Ini adalah awal dari apa yang saya pikir akan menjadi jalan mereka menuju kemerdekaan.”

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus atau otsus tahap kedua di Tanah Papua akan segera dilaksanakan. Hal itu merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) No.20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Keppres itu bertujuan agar tercipta semangat paradigma dan juga cara-cara baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan sinergi antara lembaga/kementerian dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan dalam menuju kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa segera terwujud,” jelas Moeldoko, Selasa (1/12/2020).

Lebih lanjut, Moeldoko menyampaikan terdapat lima hal sebagai kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Pertama, tranformasi ekonomi berbasis wilayah adat, kedua kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan ketiga mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua.

Keempat infrastruktur khususnya infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi, dan kelima tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak. “Lima hal itulah kerangka yang ingin diwujudkan dalam upaya menuju percepatan Papua yang semakin sejahtera,” jelas Moeldoko.

Lalu bagaimana perkembangan perekonomi terkni Papua? Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Edy Priyono menyampaikan angka kemiskinan dan pengangguran di Papua dan Papua Barat terus menurun.

Hal itu didasarkan pada berbagai indikator yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. “Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (1/12/2020).

Sepanjang periode itu, sambungnya, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen, sedangkan di Papua Barat turun dari 25,72% persen menjadi 22,17 persen. Senada, Indeks Pembangunan Manusia Papua juga naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7.

Edy juga menyebutkan tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat.

Kendati demkian, Edy mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif. Hal itu disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah. [*]

Wenda Bentuk Pemerintah Sementara Papua, Pengamat: Tak Ada Dasarnya

Fajar Nugraha • MEDCOM

Benny Wenda, Presiden Ad-Interim Republik Indonesia

Jakarta: Momen 1 Desember dijadikan kesempatan oleh kelompok pro Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk melontarkan retorika semu. Terbaru, kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mendirikan pemerintahan sementara.
 
Deklarasi itu diumumkan pada Senin 1 Desember 2020. Namun tidak ada kejelasan tempat dan waktu deklarasi.
 
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, bahwa didalam hukum internasional, deklarasi ini tidak ada dasarnya.

“Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara. Harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan,” ujar Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu 2 Desember 2020.
 
“Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional,” imbuh Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.
 
Hikmahanto menambahkan, negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, ini tidak dapat menjadi tolok ukur. Ini disebabkan karena negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.
 
“Pemerintah lebih baik mengabaikan berbagai manuver tersebut. Bahkan bila perlu Polri melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar,” tegasnya.

Celotehan Benny Wenda

Mendeklarasikan pemerintahan sementaranya, Benny Wenda mengaku bahwa ULMWP, telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan sebagai presiden sementara.
 
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintah bersatu yang menunggu,” kata Wenda, yang berbasis di Inggris, pada 1 Desember.
 
“Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami,” sebutnya.
 
“Seperti yang diatur dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia, dan suar hak asasi manusia. Hari ini, kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka,” ujar Wenda tanpa menyertakan bukti ataupun dukungan atas upayanya tersebut.
 
Para pemimpin separatis Papua Barat ini telah mendeklarasikan ‘pemerintah menunggu’. Menunggu di sini berarti menantikan agar provinsi di Indonesia diperebutkan oleh mereka, tanpa dasar hukum yang jelas keabsahan klaim itu.
 
(FJR)

Masyarakat Diminta Tak Terprovokasi Pembentukan Pemerintahan Papua BaratSiti Yona Hukmana •

 Siti Yona Hukmana • MEDCOM

Benny Wenda, Presiden Pemerintahan Sementara West Papua


Jakarta: Polri mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan pengumuman pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat oleh United Liberation Movement for Wsta Papua (ULWMP). Pengumuman itu dipastikan sebagai bentuk propoganda.
 
"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi terkait agenda Benny Wenda," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Desember 2020.
 
Menurut Awi, Benny Wanda saat ini berada di Inggris. Sehingga dia yakin Benny tidak bisa melakukan pembentukan pemerintahan Papua Barat di Indonesia.

"Dia di luar negeri kan? Di Inggris. Jadi yang menjadi pertanyaan, apa mungkin dia melakukan hal itu di Indonesia? Jadi itu propaganda, yang bersangkutan kan juga dapat suaka dari UK," ujar jenderal bintang satu itu.
 
Awi menegaskan sampai saat ini Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disebut sudah final dan tidak ada lagi tawar menawar.
 
"Sampai hari ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua aman kondusif, pemerintahan berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang tak diinginkan," ucap Awi.

Sebelumnya, pengumuman soal Papua Barat disampaikan Benny Wenda melalui akun Twitter pribadinya, Selasa, 1 Desember 2020. Benny memanfaatkan hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diklaim jatuh pada 1 Desember 2020.
 
"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," cuit Benny.
 
(JMS)