Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label UNHCHR. Show all posts
Showing posts with label UNHCHR. Show all posts

Thursday, 18 March 2021

Panitia Aksi Nasional West Papua Mendukung 83 Negara untuk Mengunjungi West Papua

Konflik Status Politik West Papua adalah masalah Internasional yang harus segera diselesaikan melalui jalur Hukum, Politik dan HAM Internasional. Untuk menyelesaikan status Politik tersebut maka melalui MSG, West Papua diterima sebagai keluarga Melanesia; Melalui Pasifik Island Forum (PIF) dan Afrika, Carribean dan Pasifik (ACP) suara rakyat dikumandangkan. Dan kini dunia Internasional melalui 83 Negara telah mendesak Indonesia untuk membuka akses bagi Tim Investigasi HAM PBB turun ke West Papua guna melihat situasi Pelanggaran HAM di West Papua.

Sampai saat ini Indonesia belum membuka Akses bagi Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua. 

Dalam situasi desakan Internasional tersebut, Indonesia melakukan maneuver politik dengan memberikan OTSUS jilid II dan Pemekaran-Pemekaran. Bangsa Papua tahu, Itu hanya “gula-gula” politik Kolonial Indonesia untuk membungkam aspirasi Merdeka. Oleh karena itu Rakyat Papua telah menolak Otsus jilid II dan Pemekaran. Rakyat Papua sudah menyatakan Sikap Politik: SELF DETERMINATION sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua. 

Penolakan gula-gula politik kolonial Indonesia dari Rakyat Papua dibalas oleh Indonesia dengan melakukan berbagai operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Timika, Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya. Operasi militer dilakukan oleh colonial Indonesia hanya untuk merampas kekayaan alam Papua. 

Rakyat bangsa Papua tidak sendiri, rakyat Papua sedang bersama komunitas Internasional. Maka dari itu, kami menyerukan kepada rakyat Bangsa Papua untuk konsisten mendukung dan mengawal agenda:

1. Mendukung Desakan 83 Negara anggota PBB kepada Indonesia untuk membuka akses bagi Tim Investigasi komisi Tinggi HAM PBB turun ke West Papua 

2. Mendukunng Referendum di West Papua sebagai solusi penyelesaian konflik.

3. Mendukung Pemerintahan Sementara West Papua untuk anggota penuh di MSG

Tabi, West Papua 10 Maret 2021



JURU BICARA 

ICHE MORIP

Sunday, 27 October 2019

Veronica Koman meets with Australian MPs about Papua

News Desk - The Jakarta Post
Human rights lawyer Veronica Koman (tribunnews/-)
Human rights lawyer Veronica Koman met with the Australian parliament's human rights subcommittee on Wednesday to speak with its members about the current situation in West Papua.

In a Facebook post about the visit, Veronica said that, together with Amnesty International Australia, she asked the Australian federal government to "do more to help stop the bloodshed in West Papua".

"[The MPs] were enthusiastic and asked many questions because they have heard of the unrest but do not know the details," she said.

Previously, Veronica had also met with United Nations high commissioner for human rights Michelle Bachelet in Sydney.

"I updated her about the current crisis gripping West Papua, particularly about the security approach by the Indonesian government, the displacement of civilians and the massive clampdown on freedom of expression, including arrests of peaceful activists," Veronica said in a Facebook post on Thursday.

Veronica, a lawyer for the Papuan Student Alliance, is currently wanted by the East Java Police who accuse her of provoking the protests and riots in Papua and West Papua that started in August.

She has been named a suspect for allegedly violating four laws: the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, Law No. 1/1946 on misinformation, Article 160 of the Criminal Code and Law 40/2008 on the eradication of racial and ethnic discrimination.

Veronica has denied the charges, saying that the police have "overstepped their authority and gone over the top with exaggerations in an attempt to criminalize [her actions]". (kmt)