Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label UUDS. Show all posts
Showing posts with label UUDS. Show all posts

Friday, 25 February 2022

PRESIDEN BENNY WENDA DAN PEMERINTAH SEMENTARA ULMWP TELAH CAPAI KEMENANGAN BESAR BANGSA PAPUA


Setelah tuan Benny Wenda terpilih sebagai ketua ULMWP sejak 2017, ia memimpin bangsa Papua dengan berlari secara maraton untuk mencapai kemenangan bangsa Papua. ULMWP di bawah komandonya telah mencapai prestasi demi prestasi yang diperoleh secara maraton. Di dalam bangsa Papua sendiri, presiden Benny Wenda dan ULMWP telah mengalami banyak perubahan yang signifikan, mulai dari persatuan militer dalam West Papua Army, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), bentuk Pemerintahan Sementara, perubahan posisi ketua ke presiden, Perdana Menteri dan West Papua Council, pengumunan kabinet hingga Visi Negara Hijau.

Pada Agustus 2019, Presiden Wenda dan timnya yang didukung pemerintah Vanuatu telah memenangkan resolusi bersejarah di Pacific Islands Forum (PIF), dan pada Desember 2019 Presiden Wenda mencapai kemenangan besar di Kenya, dimana 79 negara anggota ACP resmi adopsi Resolusi PIF tersebut, kemudian Presiden Wenda juga mencapai prestasi luar biasa, di mana 4 negara Eropa mendukung resolusi tersebut, yaitu: Inggris, Belanda, Spanyol dan Polandia. Tahun 2022 ini, Presiden Wenda telah mencapai satu prestasi persejarah bahwa negara-negara besar dan beberapa negara yang memiliki hak veto menyatakan mendukung resolusi itu. Belanda mantan kolonial Indonesia resmi keluarkan resolusi di Parlemen, Spanyol resmi keluarkan resolusi, Jerman, Inggris, Prancis, Amerika Serikat semua berbaris di belakang Pemerintah Sementara ULMWP dan Presiden Benny Wenda, awal tahun ini. 

Pada 21 Februari 2022 ini, di bulan suci bertepatan dengan hari kemerdekaan iman bangsa Papua pada 5 Februari 1855, Presiden Benny Wenda telah mencapai sebuah peristiwa besar dan signifikan. Tanggal 21 Februari 2022, Uni-Eropa yang berbasis 27 negara resmi mendukung Resolusi tersebut dan mendesak Komisi HAM PBB ke West Papua. Dengan demikian total 108 negara berbaris dibelakang Resolusi PIF dan pemerintah Sementara ULMWP. 

Uni-Eropa juga mengumumkan dana 4.7 juta Euro yang mereka keluarkan untuk berbagai pembangunan di dua provinsi Papua, 112 juta Euro untuk perubahan iklim, deforesasi dll di Indonesia termasuk dua Provinsi di Papua, tetapi dana-dana itu disalahgunakan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Terungkapnya bantuan dana ini menunjukkan teguran keras kepada Indonesia dan sebagai signal ketidak percayaan Uni-Eropa terhadap pemerintah Indonesia karena dinilai telah gagal mencapai misi dibalik bantuan dana tersebut. Dibukanya aliran dana ini adalah konsekuensi logis yang kemungkinan bisa menimbulkan sanksi terhadap negara penerima bantuan. Sanksi dalam bentuk apa, akan kita lihat ke depan.

Presiden Wenda menghadapi berbagai badai, gelombang dan ombak dari dalam bangsanya sendiri maupun musuh utamanya, tetapi pemimpin yang sederhana, tenang, karismatik dan berwibah ini menghadapi dengan tenang, fokus dan konsisten. Presiden Wenda, yang juga adalah bapak bangsa Papua ini terus maju langkah demi langkah secara maraton, mencapai prestasi demi prestasi untuk mengantar bangsa Papua menuju gerbang kemenangan sejati. 

Selama ini, baik musuh utamanya maupun orang-orang sesama bangsanya yang pro Indonesia selalu memvonis Presiden Benny Wenda dan Pemerintahan Sementara ULMWP tidak didukung negara lain, atau negara-negara besar di dunia. Akan tetapi, semua narasi-narasi musuh itu telah gugur dan gagal total. Hari ini Presiden Benny Wenda dan bangsa Papua melalui ULMWP telah mendapat dukungan luar biasa, dimana kini semua negara-negara besar di seluruh dunia ada dibelakangnya.

Dukungan-dukungan fantastis dan masif digerakan oleh Free West Papua Campaign, International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP), bersama dengan negara-negara sponsor utama dan ULMWP. Beberapa orang berpendapat bahwa organ-organ strategi untuk diplomatis ini dianggap sebagai LSM tidak berguna. Tetapi, hari ini mereka telah bawa kemenangan besar dalan sejarah perjuangan bangsa kita. Dukungan Uni-Eropa hari ini misalnya adalah kerya nyata dari IPWP selain ACP dan ULMWP sendiri, wakil ketua IPWP tuan Puigdemont telah mengajukan mosi di Parlemen Eropa pada tanggal 18 november 2021 dan mosi tersebut dijawab tanggal 21 Februari 2022 oleh Uni-Eropa dalam bentuk dukungan tersebut. 

Kemenangan hari ini adalah kemenangan Presiden Wenda, kemenangan ULMWP dan kemenangan bangsa Papua.

Friday, 31 December 2021

HARI INI, Jum'at 31 Desember 2021 adalah HARI TERAKHIR masa kekuasaan pemerintah Indonesia atas Papua SECARA DE—JURE

Dimana berakhirnya 20 tahun masa berlaku Otonomi Khusus atas Papua yang diberlakukan Indonesia pada 2001 (20 tahun lalu) —

Selamat tinggal Pemerintah Indonesia 🖐️
Selamat datang Pemerintah West Papua (Provisional Government)🙏

Simak post, Dr. Ibrahim Peyon berikut:

Berakhir 31 Desember 2021
West Papua menyambut 1 Januari 2022
—————————
Orang Papua masih sibuk dengan Natal sebagai ceremonial biasa yang dirayakan tiap tahun, tetapi mereka tidak tahu bila 31 Desember 2021 pukul 0:00 adalah momentum penting. Di mana tanggal 31 Desember pukul 0:00 secara de jure masa kekuasaan pemerintah Indonesia di tanah Papua resmi berakhir.

Karena, New York Agreement tidak mengatur Papua bagian dari Indonesia, Roma Agreement tetapkan Indonesia berkuasa 25 tahun, dan Resolusi PBB 2504 tidak sahkan Papua bagian dari Indonesia, tetapi diperintahkan Indonesia bangun Papua dengan dana bantuan dari Bank Dunia dan bank Asia masa waktu 25 tahun itu. Maka masa 25 tahun yang diatur dalam Roma Agreement itu sudah berakhir pada 1988. Selama 1988-2001 Papua telah menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri. Mengisi kekosongan itu, pemerintah Indonesia yang didukung dunia internasional menerapkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk mengisi Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri (meski belum terdaftar dekolonisasi PBB), dan UU Otsus itu akan berakhir tanggal 31 Desember 2021.
 
Untuk mengisi kembali Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri, Jakarta produksi UU Otsus jilid II tahun 2021, tetapi UU Otsus jilid II ini tidak mendapat legitimasi oleh rakyat Papua dan dunia internasional. Maka, besok 28 Desember 2021 ini para petinggi negara dari Jakarta akan datang ke Papua untuk melakukan kompromi politik memperpanjang masa atau mengisi Papua yang tak berpemerintahan sendiri itu. Karena, pada 31 Desember 2021 jam 0:00 itu akan berakhir secara de jure masa kekuasaan Indonesia di tanah Papua, maka mulai 1 Januari 2022 pukul 01:00 secara resmi (de jure) West Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri.  

Pemerinatah Sementara West Papua telah lahir untuk mengisi kekosongan ini. UUDS, Pemerinatahan sementara, Kabinet sementara, dan Visi Negara, simbol-simbol negara, sebagai paket politik untuk diproses ke dekolonisasi dan pengakuan.  

Apa yang Rakyat Papua buat untuk menyambut Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri ini?
________
Gambar: disediakan aktivis Papua (ist)

Sumber: https://m.facebook.com/113330730457789/posts/432666025190923

#WestPapua #NonSelfGovernmentTeritory #FreeWestPapua

Saturday, 11 September 2021

Sosialisasi Green State Vision Pemerintahan Sementara West Papua di Pegunungan Bintang, West Papua

Pegunungan Bintang, Lapago | Pemerintah Sementara West Papua (United Liberation Movement for West Papua) Suku Ketengban di Pegunungan Bintang, West Papua menggelar diskusi publik bersama rakyat West Papua wilayah setempat, Rabu (8/09/2021).

Dalam diskusi tersebut dibahas beberapa topik penting termasuk sosialisasi tentang agenda Pemerintah Sementara, salah satunya adalah tentang Visi Pemerintah Sementara West Papua yaitu “Green State Vision” atau Surga Kecil di Bumi.

Selain itu didiskusikan juga tentang situasi terkini West Papua dan soal Tapol Rasisme Papua yakni: Victor Yeimo dan Frans Wasini yang masih mendekam di penjara kolonial Indonesia agar segera dibebaskan tanpa syarat, sebab mereka adalah korban rasisme.
Telep, Telep, Telep!!!

#Ketengban #WestPapua #GreenStateVision #FreeWestPapua #FreeVictorYeimo #FreeFransWasini